SISTEM PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

email: guntur@mkri.id

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIATJENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

2

“THE MOST EFFECTIVE WAY TO DO IT IS TO DO IT”-Amelia Mary Earhart-

“SELAMA TIDAK ADA KETERBUKAAN, TIDAKAKAN ADA KEADILAN. KETERBUKAANADALAH ROH KEADILAN. KETERBUKAANADALAH ALAT UNTUK MELAWAN SERTAPENJAGA UTAMA DARI KETIDAKJUJURAN.KETERBUKAAN MEMBUAT “HAKIM” DIADILISAAT IA SEDANG MENGADILI.”

-Jeremy Bentham-

vICT

COMMUNI-

CATION

TECHNOLOGY

TRUST-

WORTHY

CLEAN

INFORMATION

INTEGRITY

Perkembangan ZamanPerkembangan teknologi informasi

Program Nawa Cita PemerintahMembangun Tata Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

Program Percepatan Reformasi Birokrasi• Pengembangan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE)• Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Aparatur

LATAR

BELAKANG

ADMINISTRASI UMUMADMINISTRASI

PERADILAN

i5 Judiciary

E-OFFICE

E-PLANNING

E-BUDGETING

E-PROCUREMENT

SIKD

PELAKSANAAN

WEWENANG DAN

KEWAJIBAN MK

E-PERKARA

MK

MODERN DAN TERPERCAYA

PERMOHONAN

ONLINE

E-BRPK

SIMPP

E-MINUTASI

VIDEO CONFERENCE

PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT MAHKAMAH KONSTITUSI

Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi (1)

7

APLIKASI ADMINISTRASI PERADILAN

NO. NAMA APLIKASI KETERANGAN STATUS

1 SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Elektronik) Permohonan Online PUBLIC

2 SIMPILEG (Sistem Informasi Penanganan PILEG) penanganan perkara PILEG INTERNAL

3 SIMKADA (sistem Informasi Penaganan PILKADA) penanganan perkara PILKADA INTERNAL

4SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Permohonan PUU dan SKLN) penanganan perkara PUU dan SKLN INTERNAL

5 E-MINUTASI minutasi elektronik INTERNAL

6 E-BRPK BRPK Elektronik INTERNAL

7 NUPP (Nomor Urut Pengajuan Parapihak) nomor antrian pengajuan permohonan, termohon, pihak terkait dan bawaslu bagi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Presiden, DPD dan DPR\DPRD, PILKADA dan Perkara PUU, SKLN.

INTERNAL

8 Case Retrival PUBLIC

9 Ttacking Perkara PUBLIC

10 ANOTASI PUBLIC

Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi (2)

8

APLIKASI ADMINISTRASI UMUM

• Click MK adalah konten

website MK versi

smartphone. Adapun fitur

di dalamnya berupa:

informasi persidangan

(jadwal sidang, risalah,

putusan), profil MK,

persidangan jarak jauh, live

streaming, berita, dan

pengumuman.

• Click MK dapat diinstal

melalui Playstore (Android)

dan Appstore (iOS/Apple).

• Ke depan, Click MK akan

disempurnakan. SIMPEL

dan Tracking Perkara akan

menjadi fitur di dalamnya,

serta mendesain ulang

tampilan (user interface)

agar masyarakat lebih

mudah mengakses fitur.

CLICK MK

SIMPEL

11

Lanjutan..

12

TRACKING PERKARA (1)

13

TRACKING PERKARA (2)

14

TRACKING PERKARA (3)

15

ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

16

E-MINUTASI

17

E-BRPK

18

HUBUNGI MK

Informasi Tambahan:

✓ Pemberitahuan untuk

melakukan persidangan jarak

jauh 2 hari sebelum sidang;

✓ Juru sumpah dari pengelola

Vicon di masing-masing

kampus;

✓ Melibatkan pengamanan dari

kepolisian setempat dan/atau

petugas keamanan kampus.

LIVE STREAMING DAN LAYANAN PERSIDANGAN JARAK

JAUH (VIDEO CONFERENCE) (1)

Untuk kepentingan

pemeriksaan perkara,

Mahkamah dapat

menyelenggarakan

pemeriksaan melalui

persidangan jarak jauh

dengan menggunakan

teknologi video conference.

20

LIVE STREAMING DAN LAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH

(VIDEO CONFERENCE) (2)

21

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS (SIKD)

Mahkamah Konstitusi menerapkan SIMDOK

(Sistem Informasi Disposisi Elektronik) tetapi tahun

2012 diberhentikan karena implementasi tidak dapat

berjalan sesuai harapan.

Mahkamah Konstitusi mencoba

menerapkan e-Office yang dikembangkan

oleh PT.Telkom, namun tidak diteruskan

karena tidak ada kesepakatan antara

Mahkamah Konstitusi dengan PT. Telkom.

Mahkamah Kontitusi menerima

program SIKD dari ANRI dan

mengimplementasikan Tahun 2017.

IMPLEMENTASI E-OFFICE DI MK

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 5 dan 11);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Pasal 38 ayat (3));

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentangSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/TUN/KI/2017,Greenpeace Indonesia Vs. Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan.

DASAR HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/TUN/KI/2017,Greenpeace Indonesia Vs. Kementerian Lingkungan Hidup

dan KehutananLANJUTAN…

TTB

TANDA

TANGAN

DIGITAL

HARDCOPY

Pile

Waktu Kerja

Terbatas

Limited

Space

SOFTCOPY Feculence Tanpa Batas (Kerja)

Borderless

menjadi

menjadi

menjadi

menjadi

menjadi

Penggunaan kertas di lingkunganMK berkurang (Less Paper Office)01Pencarian dokumen menjadi lebihcepat02Mengurangi penumpukan kertas dimeja03Mempercepat proses koordinasidalam organisasi04Mempermudah pengendalian suratyang perlu ditindaklanjuti05Memudahkan melakukanmonitoring tindak lanjut surat06

Meningkatkan keamanan berkas07Memudahkan penyimpanan berkas08Mudah melakukan backup berkas09Mudah melakukan file-sharing10Mendisiplinkan pegawai untukmenindaklanjuti surat11Mengurangi beban kerjapenatausaha persuratan dansekretaris pimpinan

12

DAMPAK POSITIF IMPLEMENTASI SIKD

Budaya Tertutup

FROM

Transparan dan Terbuka

Grey Area Clear Area

Smartwork

Terintegritas dan Interkoneksi

Hardwork

Link Terbatas

IMPLIKASI PENGGUNA

SIKD DI MK

13 TAHAPAN PENYELESAIAN

PERKARA SENGKETA HASIL PILKADA

TAHUN 2020 DI MK(Draft PMK /tgl 21

Februari 2020)

19 OKT

21 – 30 OKT

16-18NOV

16-21 DES

16-24 DES

2-13 Nov

23 NOV-15 DES

16-24DES

BUPATI/WALIKOTA29 SEPT-

5 OKT

GUBERNUR2-7 OKT

19-20OKT

19-20OKT

27 OKT-3 NOV

BUP/WALIKOTA 29 SEPT-8 OKT

GUBERNUR 2-12 OKT BUP/WALIKOTA

1-12 OKT GUBERNUR 6-15

OKT

— SEKIAN —TERIMA KASIH