Embed Size (px)
Citation preview
.^\um
,:a s ia,i.lan
::tIna,
PERANAN KORBAN DALAM SISTEMPERADILAN PIDANA
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum. 1
AbstractThe role of victims in the criminol jt,tstice
system is at the level of investigation the role of thevictim only os rapporteur or maker of thecomplaint, at the level of investigation of the role ofthe victim te,stified as witnesses (witnesses:) to bepassive, ie only explain or tell the tragic evcnts tohimselfwhen osked by investigators, at the level therole of the victim as a witness hearing is passive, itmay or even obliged to retell the tragic events thathappened to him when requested by the ,,elite
'judicial process (lawyers, defendants,prosecutors, and judges). And the factors thatcause the victim did not report the crime is not knowor did not realize that he became a victim.embarrassed, afraid of the reaction of theperpetrator, dicl not belieye in the perforntance clflav, enlbrcemeuf oflicers,let go fatalistic), y)a.t rLoteven.
Keltwsy5lt . Crintinal Acr, Victim, The Criminul,Iustice Syslem.
--lbstrakPeranan korban dalam sisten.t perctdilan
pidana adalah pada tingkat penyelidikan peronankorban sebatas s'ebagai pelapor atatt pentbuatttduan, pada tingkctt penyidikan peronan kctrbanrnemberikan keterangan sebagai soksi (,saksikorban) ber,sikap pasf, yaitu hanya rnenjelaskanulau mencerilakan kejadian tragis pada dirinyaupabila diminta penyidik, pada tingkaroersiclangan peronan korban sebagai sak.sihersikap pasf, ia boleh atau bahkan wajibrtrcnceritakan kembali kejadian tragis yang ter.jadinada dirinya apobila dirninta oleh ,,elit, ptosesoerodilan (pengctcora, terdaky,a, .laksa penuntullltnuil1, dan hakint). Dan.faktor-/aktor yangrrteyebabkan korban tidak melaporkan terl adinyakejahatan adalah tidak tahu atau tidak menyadariSohwa dirinya menj adi korban, merasa ntalu, takutrerhadap reaksi pelaku, tidak percaya pada kinerjatparat penegak hukum, bersikap pasrah,.fctt al i s tik), me r as a t i dak imp as.
Kata kunci ' Tindak Pidana, Korban, Sistem
Penulis adalah Dosen 'I'etap Pada Sekolah Tinggi IlmLrHukrrrn Srrrrrprlt Pcrnuda.
Peradilctn Pidana.
I. PendahuluanA. LatarBelakang
Benyamin Mendelsohn, tahun l937melakukan studi mengenai kepribadian korban.D i bandi ngkan dengan studi tentan g kej ahatan,v-an gpada waktu itu banyak dilakukan dan bersilatoffender oriented (haryta terfokus pada pelaku).Studi yang dilakukan oleh Mendelsohn, dapatdiiiatakan merupakan terobosan baru, karenadengan penelitiannya tersebut Mer-rdelsohnmencoba menjelaskan tindak pidana dilihat daripersfektif korban.
Dalam hukum pidana rnodern, khususnya daripolitik hukum pidananya, dapat diketahui bahr,vasalah satu syarat ditetapkannya suatu perbuatanmenjadi perbuatan pidana dalam undang-undang(kiriminalisasi) adalah akibat dari perbr-ratantersebut yang menimbulkan korban atau berpotensimenimbulkan korban.
Dalam Sirnposiurn Pembaharuan Hukurr-rPidana Nasional pada bulan Agustus 1980 diSemarang, yang menyatakan bahrva untuknteiakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatanperlu diperhatikan kriteria-krileria : z1. r\pahah perbuatan itu tidak disukai atar-r dibenci
oleh masyarakat karena nrerugikan. atau dapatn-rerugikan" atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah bia1,a mengkriminalisasi seimbangdengan hasilnya yang akan dicapai. artinyabia1,a pembuatan undang-undang, pengawasandan penegakan hukum, serta beban yang dipiliuloleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiriharus seimbang dengan situasi terlib hukur-nyang akan dicapai.
3. Apakah akan ntenambah beban aparat penegakhukum yang tidak seirnbang atall n),ata-n1,atatidak dapat dierrrban oleh kemampuan \angdiniilikinl,'a.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambatatau menghalangi cita-cita bangsa. sehinggamerupakan bahaya bagi keseh-rruhan rakyat.
Str-rdi tentang korban kejahatan nampaknyabelum memuaskan pemerhati viktimologi yangkemudian memacu Special victimologv yangsemula khusus mempelajari korban kejahatanberkembang juga dalam bentuk generalvictimology yang mempelajari korban kecelakaandalam afii umum. dan bahkan kernudian muncul
-: G. Widiartana, [/iktimetlogi Pcrspektif Korbon DctlantPertonggulortgon Ke.fohatan. Cahal,n 4111u PLtstaka.Youl'akar1a, 20 I 4^ hai.6.
'.,-:llm,
:.. ;'e ,l I
tli
.- dt
. ;nAl,.ri\:4,
r -14
'rlitinto
-- N,at
.ittn..: RI'' -;,fil,
, -let-r
-,1an
-1_-il\.
-:t-^- .Na
. -;.\'u
'.ttil1
.;,; n\ :lI'
Peranan Korban... ( Liza Deshaini, SH., M.Hum ) 43
apa yang dinamakan new victimology, yang
mengkaji korban yang ditimbulkan olehpenyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi
manusia. Terlepas dari perkembangan tersebut,
menurut Muladi viktimologi merupakan suatu
studi yang bertujuan untuk :
1. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitandengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-
musabab terj adi viktimisasi;3. Mengembangkan sistem tindakan guna
mengurangi penderitaan manusia. 3
Sehubungan dengan itu, menurut pendapat
ahli terdapat beberapa manfaztyang dapx dipetikdari viktimologi, yaitu sebagai berikut : I1. Manfaatpraktis untuk :
a. Setiap korban akan memahami hak dan
kewajibannya dalam rangka mengantisipasisemua ancaman yang akan dihad aptny a;
b.Dapat digunakan bagi para korban untukmenuntut hak-haknya atas penderitaan dan
kerugian. yang dihadapi sebagai akibatdampak kejahatan, dampak sosial, polusi
. industri, dampak ekonomi, dampak politikpenyelengg at a negar a, dampak sosial budayapemerintah, dan dampak penyalahgunaankekuasaan;
c. Dapat digunakan oleh penyelemggara flegarauntuk mengembalikan hak-hak korban yang
lebih baik dalam semua aspek kehidupanuntuk mencegah korban mengalamipenderitaan dan kerugian yang semakinberkepanjangan.
2. Mmfaatteoritis untuk :
a. Kepentingan pengembangan ilmu tentangkorban;
b. Menambah khasanah kepustakaan di bidangilmu pengetahuan viktimolo gi.
Peraturan perundang-undangan yangmemperhatikan atau melindungi korban kej ahatan
masih sangat sedikit. Kalaupun ada undang-undang yang dalam ketentuannya cukupmemberikan perhatian dan perlindungan pada
korban, hal itu terbatas pada korban kejahatan non-konvensional, seperti kejahatan ekonomi atau
tindak pidana lingkungan (misalnya ganti kerugianatau sanksi pemulihan lingkungan). Sedangkan
untuk perlindungan terhadap korban kejahatan
J.E. Sahetapy, liktirnologi . Sebuah Bungo Rantpai
Pustaka Sinar Harapan, Jakafia. I 987, hal. 24.
Abdussalam, l"ictimologl, PTt K, Jakafia. 201 0, hal' 4.
konvensional seperti pembunuhan, pencurian atauperkosaan, belum ada satu pun undang-undangyang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidakada pelaku tanpa adanya korban, dan tidak ada
korban tanpa adanya pelaku. Hubungan anrarapelaku dengan korban merupakan hubungan yangbersifat dwitunggal. Namun demikian, untukperbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkinterj adi apa y angsering dikenal dengan kepustakaankriminologi sebagai "Victimless Crime" dan
"Crime Without Victim", bahkan korban dan
pelakunya adalah tunggal dalam pengertian bahwa
pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku.
Walaupun diatas dikatakan bahwa korban
sudah dikenal sejak adanya kejahatan, akan tetapi
pengkajian terhadap aspek korban itu sendiri telah
terjadi penelantaran dibandingkan denganpengkajian terhadap konstruksi kejahatan dan
pelakunya.sHal ini terjadi dalam kaitannya dengan
hukum pidana modern. Jika diikuti pokok-pokokpikiran aliran hukum pidana klasik, MenurutRomli Atmasasmita, sesungguhnya tidak ada
tempat bagi perlindungan atau perlakuan yang
memikirkan masa depan pgnjahat. Namun, dengan
munculnya aliran hukum pidana modern, maka
terhadap hukum pidana ini diberikan beban tugas
tambahan yaitu: bagairnana memperlakukanpelaku tindak pidana sedemikian rupa sehingga hak
asasi dan kepentingan masa depannya tidak lebihburuk daripada ketika ia belum terlibat dengan
hukumpidana.6Pada tanggal I 7 Oktob er 2A14 telah disahkan
dan diberlakukan oleh Presiden RepublikIndonesia, Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor I 3Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.Secara umum, undang-undang ini mempunyai 4
(empat) materi pokok, Yaitu :
I . Perlindungan dan hak saksi dan korban;2. Lembaga perlindungan saksi dan korban
(LPSK);3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan
bantuan; dan4. Ketentuanpidana.
Menurut Pasal 5 Undang-UndangPerlindungan Saksi dan Korban, Hak seorang saksi
dan korban mencakuP :
( I ) Seorang saksi dan korban berhak :
-s. Suclarto. Ht.rktrnt Dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung'
1 986. hal. I 83.
r Romli Atmasasmita. Tectri Dan Kapitcr '\alcktttKriminoIogi. Eresco. Bandung, I992, hal. -5-5.
44 Disiplin Vol. 22 No. 09 - Juni 2016
-- iltaLl-.: f ng
., Jak:: 3d&
. _I-)C
-:tiLrk:. ixin.kaan
Jan: Jan,.,hu a
a. Memperoleh perlindungan atas keamananpribadi, keluarga, dan harta bendanya, sertabebas dari ancaman yang berkenaan dengankesaksian yang akan, sedang atau telahdiberikannya;
b.lkut serta dalam proses memilih danmenentukan bentuk perlindungan dandukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;d. Mendapat penerjemah;e. Bebas dari pertanyaan yang menj erat;f. Mendapat infomasi Mengenai
perkembangan kasus;g. Mendapatkan informasi mengenai putusan
pengadilan:h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;i. Mendapat identitas baru;j. Mendapatkantempatkediaman baru,k. Memperoleh penggantian biayall. Mendapatkan nasihat hukum; darl ataum.Memperoleh bantuan biaya hidup sementara
sampai batas waktu perlindungan berakhir.t2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada saksi daniatau korban tindakpidana dalam kasus-kasus tertentu sesuaidengan keputusan LPSK.
Apabila perlindungan dapat dilakukan secarabaik, juga berdampak positif bagi terselenggaran),aproses peradilan pidana. Penjelasan Undang-Llndang Nomor 13 tahun 2006 antara lainnrenegaskan, bairwa adanya saksi dan korbanrlerupakan unsur yang sangat menentukan dalamproses peradilan pidana. Selama ini kurangmendapat perhatian masyarakat dan penegakhukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap danridak terselesaikan banyak disebabkar-r oleh saksiJan korban takut memberikan kesaksian kepadapenegak hukum karena mendapat ancaman daripihak tertentu.
Dari uraian-uraian tersebut diatas penulis:erlarik untuk menuangkannya dalam suatu tulisan-'ang berjudul :
..PE,RANAN KORBAN DALAM SISTEMPERADILAN PIDANA"
B. PermasalahanBerdasarkan uraian dalam latar belakang
Jiatas, maka yang menjadi permasalahan dalamtulisan ini adalah :
i. Bagaimanakah peran korban dalanr sisteniperadilan pidana?
l. Faktor-faktor apakah yang menyebabkarikorban tidak me lap orkan te r.j ad iny a kej ahatan ?
lI. PembahasanA. Peranan Korban Dalam Sistem peradilan
Pidana.Tindak pidana adalah perbuatan yang
melanggar larangan yang diatur oleh aturan l-rukumyang diancam dengan sanksi pidana. 7 Kata tindakpidana berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitustraafbaar feit. Kadang-kadang jrgamenggunakan istilah delict yang berasal daribahasa Latin, yaitu delictum. Hukum pidananegara-negara Anglo- S axon meng gunakan isti I ahoffbnce atau criminal act untuk maksud yangsama.8
Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagaitindak pidana, maka sebagai reaksi formal yangperlu dilakukan terhadap perbr-ratan itumenjadi hakmonopoli aparat penegak hukr:m. Korban cukr-tpmernberikan laporan atau pengaduan, tindakariselanjiltnya diserahkan pada aparat. Laporan ataupengaduan berguna bagi kepolisian untukrnelakukan tindakan penyelidikan. Dengandemikian. pada tingkat penyelidikan ini peranankorban sebatas sebagai pelapor atau pernbuataduan.
Apabi,la dari hasil penyelidikan Poiisimendapat kepastian akan terjadini,,a suatuperbuatan pidana. Maka langkah yang dilakukanselanjutnya oleh polisi yaitu melakukanpenyidikan, ntenurut Pasal 7 a-vat ( I ) KUHAP :
1. l\4enerinia laporan atau pengaduan dariseseorang tentang adanl,a tindak pidana:
2. Melakukan tindakan pefiama pada saar diteinpat kejadian:
4.
1J. N4enyurr,rh berhenti seorang terdaltn,a clanmemeri ksa tanda pengenalnya;N4elakukan penangkapan. penahanan.per-rggeledahan, dan penyilaan ;
5. Melakukan perneriksaan dan penyitaan suratl6. N4engambil sidikjari dan memotret seseorang;7. IUernanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaanperkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung j au,ab;
Keu,enangan penyidikan diatas sekaligus
; Suharto, Htrkunt Pidona Moteriil : Unsur-Un.sur ()fuckril.\ebogoi Dusor Daht'odn, Sinar Grafika Jakarta. 2002.hal.28.
s. Andi Hamzah. Asas-,4sos Hukum Pidana, Rineka Cipta.Jakarla. I994, hal. 86.
- I rl
.-iik_ 11
t.1-)
: -' .in.
',,J
- '-- .i Il
. ,1an
:
-n(l
-.ks]
45Peranan Korban... ( Liza Deshaini, SH., M.Hum. )
:'-'tll
' iiok:-. .il'Llt
.trla
dapat menggambarkan peranan korban dalamtingkat penyidikan. Ketika laporan atau pengaduan
korban mendapat respon dari penyidik dengan
melakukan tindakan penyidikan, maka peranan
korban masih dibutuhkan oleh penyidik untukmemberikan keterangan sebagai saksi (saksi
korban). Meskipun bersifat pasif, yaitu hanya
boleh menjelaskan atau menceritakan apabila
diminta, keterangan korban tersebut sangat
diperlukan oleh penyidik untuk memperkuatsangkaan mengenai telah dilakukannya perbuatan
pidanaolehpelaku.Peranan korban ini meniadi lebih penting
manakala perbuatan pidana yang terjadi sangat
minim akan alat bukti. Dalam keadaan demikian,diteruskan tidaknya proses pidana akan sangat
tergantung pada kesediaan korban untukmemberikan kesaksian di depan penyidik. Peranan
korban dalam tingkat penyidikan tersebut akan
terus berlanjut kerika proses pidana berlanjut pada
penuntutan dan pemeriksaan perkara di depan
hakim.Kegiatan, penuntutan oleh jaksa penuntut
umum dalam pemeriksaan perkara pidana oleh
hakim di persidangan pada dasarnya tidak terlepas
dari keberadaan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAPmengenai pembuktian dan alat bukti. Pasal 183
KUHAP, menyatakan, bahwa :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidanakepada seseorang kecuali apabila dengansekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya ".
Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAPmenentukan, bahwa alat bukti yang sah adalah :
1. Keterangan saksi ;
2. Keteranganahli;3. Surat;4. Petunjuk;5. Keterangan terdakwa.
Dari uraian diatas terlihat, bahwa kedudukan
dan peranan koban tidak lebih dari sekedar sebagai
saksi. Pada tingkat inipun korban hanya boleh
bersikap pasif. Ia boleh atau bahkan wajibmenceritakan kembali kejadian tragis yang terjadipada dirinya apabila dimintakan oleh "elit" proses
peradilan (pengacara, terdah,va, ial<sa penuntut
Ltmum, dan hakim). Ketika keterangan yang
diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi'maka selesai pulalah peranan korban dalam
mekanisme peradilan p idana. 9
p. G. Widiartana, Op. Cit,hal. 67.
Tinggalah si korban bergulat sendiri dengan
penderitaan-penderitaan akibat tindak pidana yang
ierjadi pada dirinya. Ia tidak lagi berhak untuk
menentukan sanksi apa dan seberapa beratny a y ang
akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku,
karena semua itu telah menjadi monopolibirokrasi pengadilan. Bahkan ketika sanksi telah
dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaktq
kewenangan untuk menentukan cata bagaimana
sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu
meminta pendaPat dari korban'Dapat dikatakan nasib korban memang tragis'
sudah mengalami penderitaan, kerugian atau
kehilangan sebagai akibat dari perbuatan pidana
sama sekali tidak mempunyai hak sedikitpun untuk
reaksi macam apa dan bagaimana carapelaksanaannya yang layak diberikan pada pelaku
itau paling tidak apa yang harus diperbuat oleh atau
dibebankan kepada pelaku untuk meringankan
penderitaanya sebagai korban.
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan KorbanTidak Melaporkan Terj adinya Kej ahatan'
Dari rumusan ketentuan pidana (terutama
KUHP), khususnya yang berkaitan {engan jenis-
jenis sanksi pidana, dapat dikatakan bahwa tidak-ada
satu jenii sanksi pidana pun yang bermanfaat
atav mempunyar tujuan untuk memulihkanpenderitaan korban kejahatan. Baik pidana pokok
maupun pidana tambahan yang dirumuskan di
dalam KUHP hampir semuanya bersifat off-ender
oriented (hanya terfokus pada pelaka)' Kalupurr
ada pihak-pihak lain yang mengambil manf-aat
dengan perumusan sanksi pidana maka negara atau
masyarakat umumlah yang merasakan langsung
manfaat dari sanksi pidana tersebut, misalnya :
ke t ika s e or ang p e I aku kei ahat an dip i dana p e nj ar a,
maka untuk sementara waktu masyarakat terbebas
dari kejahatanPelaku.Biut*yu suatu kejahatan dapat terungkap
apabila ada laporan atau pengaduan y ang dilakukan
ojeh korban atau masyarakat, meskipun ada juga
kejahatan yang terungkap karena pelakunya
tertangkap tangan oleh aparat. Dengan demikian
untuk dapat mengungkapkan sebagian besar
kejahatan yang terjadi, aparat penegak hukum,
teiutama polisi sangat membutuhkan peran aktifkorban atau warga masyarakat, apalagipebandingan jumlah polisi dengan warga
masyarakai yang diayomi itu di lndonesia tidak
rasional, yaitu I berbanding 1200. t0Harapan aparut agar korban atau warga
46 Disiplin Vol. 22 No. 09 - Juni 2016
ro Ibid. hal. 130
:=:lgan- 1. ang,tntuk
;\ang:laku.-.',po1i
: ielah;1aku,rnanaperlu
-:.rgis.etall
:-:aua,.ltukJ a rai
':laku:: atau
":kan
rrbanln.t:.llnAI
e nis-tidak
:rlf-aat
.,kan',-,kok
'.,r di:trrler' ,r l-l I''t
::.Iaat: -:taLl
: S'Ll1lg
:--" al :
:-.it'Ll,'.lr(ts'
=taP-.(ant rga--1lva..,iat-i
]3SAI:.'-llTI,
,:"til.,rgi-1rga:.lak
- i r)2
masyarakat mau melaporkan atau mengadukankejahatan yang terjadi seringkali menjadi harapankosong, karena korban atav warga masyarakatlebih memilih untuk melakukan gerakan tutupmulut dan tidak {nerespon harapan aparattersebui.Adapun penyebabnya ad alah : I t1. Tidak tahu atau tidak menyadari bahwa
dirinya menj adi korban.Perkembangan masyarakat selalu diikutidengan perkembangan kej ahatan,"baik j enisnya,modus operandi, sarana yang digunakan,maupun derajat perbuatannya. Sifat jahat darikejahatan konvensional pada umumnya mudahnampak begitu perbuatan tersebut dilakukan.Sedangkan pada kejahatan non konvensionalsifat jahat dari perbuatannya seringkaliterkamuflase oleh modus operandi, cata yangdipakai serta derajat kejahatannya yangsemakin kompleks. Terkamufl asenya kej ahatantersebut akan membuat orang tidak mengetahuiatau tidak menyadari bahwa dirinya menjadikorban. Keadaan ini seringkali berlangsunglama sehingga korban baru menyadari ketikakerugian yang diderita sudah sangatbanyaWparah, misal; limbah suatu pabrik yangdibuang ke sungai dan baru menimbulkangejala-gejala sakit pada orang-orang yang seringmeng gunak an air sungai tersebut setelah j angkawaktu l0tahun.
2. Merasa malu.Salah satu akibat yang dialami oleh korbankejahatan adalah penderitaan psikis, mulai dariyang ringan berupa perasairr malu sampai yangberat berupa depresi berat. Apalagi jikakejahatan yang terjadi dianggap telahmenginjak-injak harga diri si korban. Korbanyang demikian ini cenderung menyimpanperistiwa yang dialaminya untuk dirinya sendiri.Melaporkan atau mengadukan kejahatan yangdialaminya dianggap sebagai publikasi yangmembuat semua orang mengetahui bahwa sikorban telah dinjak-injak martabatnya olehpelaku. Perasaan malu pada diri korban tersebutdalam banyak hal berkaitan erat dengan adanyastigma masyarakat terhadap korban kejahatan-kejahatan tertentu, misal: perempuan yangmenjadi korban perkosaan seringkali mendapatstigma sebagai perempuan yang tidak suci,seseorang yang menjadi korban kekerasan fisikdiberi stigma sebagai orang yang lemah ataustigma sebagai orang bodoh terhadap korban
penlpuan.
3. Takut terhadap reaksipelaku.Pelaku kejahatan pada umumnya tidakmenghendaki adanya adanya resiko dariperbuatannya. Tindakan korban yangmelaporkan atall mengadukan kejahatan yangterjadi kepada aparatpenegak hukum dianggapsebagai suatu ancaman. Dengan demikianpelaku akan melakukan berbagai upaya,biasanya dengan kekerasan atau ancamankekerasan, untuk mencegah tindakan korbantersebut. Kekerasan atau ancaman kekerasantersebut tidak hanya ditujukan pada korbantetapi juga pada keluarga korban dan biasar.rl,abersifat lebih keras dibandingkan dengankejahatan awalnya.
4. Tidak percaya pada kinerja aparat penegakhukum.Bekerjanya aparat penegak hukum itu tidakterlepas dari pengamatan dan penilaianmasyarakat. Satjipto Rahardjo, mengatakan,bahrva konstruksi pemikiran yang menempatkanhukum sebagai bidang tersendiri dalantmasyarakat untuk digarap mengandungkonsekuensi adanya hak warga mnsl,arakatuntuk rnenguji kesahan ketentuan-ketentuanhukum beserta lembaga-lembaga 1,ang ada.12Apabila hasil kinerj a aparat dianggapbefientangan dengan harapan masyarakat, makabukan tidak mustahil bangunan kepel'ca\/aanrnasyarakat terhadap aparat tersebut akanruntuh. Ntlenumpukn,va kasus-kasLrs yang tidakselesai dan yang penyelesaiannya tidak .ielasmerupakan salah satu penyebab runtuhnvakepercal,aan masv arakat.
5. Bersikap pasrah (fatolistik).Bersikap pasrah ini maksudnya adalah segalakemalangan atau penderitaan yang dialamiditerima sebagai nasib yang tidak dapat diLrbah.Orang seperti ini tidak akan r-nelakukan tindakanapapun untuk met'espon peristiwa yangmeninrpa dirinya. la akan menerima kejadianyang menimpa dirinya sebagai sesuatu yangsurdah seharusnya terjadi. Dapat dikatal<anbahwa orang seperti ini terpengan-rh budayafatalistik.
6. Merasa tidakimpas.
l: Satjipto Rahardjo, Httkum clon Masyora,taq Angkasa.Banduns. I 980, hal. 43.z Ibid, hal. 130 - 132
Peranan Korban ... ( Liza Deshaini, SH., M.Hum. ) 17
Ketika korban memutuskan untuk melaporkanatau mengadukan tindak pidana yang dialamikepada aparat penegak hukum, dalam hatinyaterbersit keinginan untuk membalaspenderitaan/kerugian yang ia alami terhadappelaku. Sehingga apabila menurut perhitungankorban ia tidak akan mendapat manfaat apapundengan melaporkan atau mengadukan tindakpidana yang terjadi atau kalaupun iamendapatkan manfaat, yang ia dapatkan tidaksebanding dengan berbagai pengorbanan yangiaalami.Apabila hal ini terjadi, bisa jadi pilihanyang diambil oleh korban adalah denganberdiam diri dan tidak merespon tindak pidanayang terjadi dengan memberitahukan kepadaaparat.
Konsep penanggulangan kejahatan yangberangkat dari peran dan kepentingan korbantersebut pada dasarnya bertujuan :
1. Mencari penyelesaian kasus yang terjadisecara proporsional dengan memperhatikankepentingap korban dan pelaku secaraseimbang.
2. Mencegah terjadinya penimbulan korban lebihlanjut.
3. Mencegah agar tidak terjadi pembalasandendam oleh korban, dengan demikian jugamencegah terjadinya kejahatan balasan dengankorban sebagai pelaku (v endetta).
III. PenutupA.Kesimpulan1. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana
adalah:a.Pada tingkat penyelidikan peranan korban
sebatas sebagai pelapor atau pembuat aduan.b.Pada tingkat penyidikan peranan korban
memberikan keterangan sebagai saksi (safuikorban) bersikap pasif, yaitu hanyamenjelaskan atau menceritakan kejadiantragis pada dirinya apabila diminta penyidik.
c.Pada tingkat persidangan peranan korbansebagai saksi bersikap pasif, ia boleh atau
bahkan wajib menceritakan kembali kejadiantragis yang terjadi pada dirinya apabrladiminta oleh "elit' proses peradilan(p e ng a c ar a, t e r d ah,v a, j a lcs a p e nunt ut umLtm,
danhakim).2. Faktor-faktor yang meyebabkan korban tidak
melaporkan terjadinya kejahatanadalah :
a. Tidak tahu atau tidak menyadari bahrvadiriny a menj adi korban.
b.Merasamalu.c. Takut terhadap reaksi pelaku.d.Tidak percaya pada kinerja aparat penegak
hukum.e. Bersikap pasrah (fatalistik).f. Merasa tidak impas.
B. Saran- Saran1. Sebaiknya kinerja aparat penegak hukum dalar.r.r
sistem peradilan pidana lebih di tingkatkanterutama dalam hal perlindungan korban setiapkasus diselesaikan secara proporsionai denganmemperhatikan kepentingan korban dan pelakusecara seimbang.
2. Sebaiknya setiap korban keiahatan mempr"rnyaikesadaran dan keberanian untuk membantttpengungkapan kejahatan dengan melaporkantindak pidana atau perbuatan pidana yangdialaminya kepada aparat penegak hukumsehi ngga kej ahatan dapat diminimalkan.
DAFTARKEPUSTAKAAN ]
Buhu - BukuAbdussalam . Viktimologi, PTIK, Jakarta. 2010.Andi Hamzah, A.sas-Asas HukLtm Pidana, Rineka
Cipta, Jakarta, l99zl.G. Widiartana, Likti.mologi Per.s-/bktif Korhun
Dalam P enanggulangon Kej ohatan, Cahal'aAtma Pustaka, yogl,akarta,20l 4.
J.E. Sahetapl,, Viktimology: Sebuah BungaRampai, Pustaka Sinar Harapan, .laltarta.I 987.
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selektcr
Hukmn clan Kriminologi, CV. Mandar Maju.Bandung. 1 995.
Satjipto Rahardjo, Hukun dan Masycrakat,Angkasa. Bandung, I 980.
Sudafio, Hukunt Dan Hukunt Pidana, Alumni.tsandung. I 986.
Sulrarlo. Htrkum Pidana Materiil '. LInsu"-Un:nrObjektif Sebagai Dasar Dakv'aan, SinarGrafika, .lakarta, 2002.
Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor l3 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana.
48 Disiplin Vol. 22 No. 09 - Juni 2016
