Ruang Lingkup IP_Mudiyati PhD

5/11/2018 Ruang Lingkup IP_Mudiyati PhD - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ruang-lingkup-ipmudiyati-phd 1/13

/

RUAN G LIN GKU P ILM U PE:M ERIN TA HAN1

Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A, Ph.D

1. Pendahuluan

Studi Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu studi yang dalam ranah ilmu-ilmu social yang

berkembang cukup pesat dewasa in i bersamaan dengan perubahan penye1enggaraan

pemerintahan yang fundamental dan munculnya beragam fenomena politik dan pemerintahan

yang relative ham dan kompleks, tidak banya pada level local dan nasional, tetapi juga pada

level global. Perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang

sangat mendasar dan mengglobal dalam arena tata kelola pemerintahan, Paradigma lama

memandang pemerintahan hanya terfokus pada institusi-institusi pemerintah formal sebagai

entitas utama proses pemerintahan (paradigma governments. Terpaan fenomena global

gelombang demokratisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

berimplikasi pada perluasan c ak up an p em erin ta ha n yang tidak hanya terbatas pada aktifitas

institusi-institusi formal Negara, tetapijuga inkorporasi dan interrelasi lembaga-lembaga tersebut

dengan entitas penting lainnya di luar pemerintah, yaitu civil society dau private sector

(paradigm governance).

1

Implikasi penting dari fenomena tersebut adalah perubahan konstelasi dan relasi kekuasaan

antara Negara dan entitas politik penting lainnya, Di samping itu juga, interrelasi yang terjadi

tidak hanya berlangsung dalam lingkup batas wilayah Negara, akan tetapi berlangsung !ebih luas

dan menembus batas-batas wilayah tersebut. Pada gilirannya, perkembangan dan perubahan

mendasar ini berimplikasi munculnya tuntutan akan perubahan serupa dalam objek kajian dan

metodologi Ilmu Pemerintahan. Salah satu respon mendasar atas hal tersebut termanifestasi

dalam bentuk pengkajian ulang atas eksistensi kurikulum Ilmu Pemerintahan sebagai basis

penting penyelenggaraan pengajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu merespon

dinamika politik dan pemerintahan yang berlangsung bergitu cepat dan mendasar.

IDisampaikan pada Seri Diskusi Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan, Jyang diselenggarakan olen urusan llmu

Pernerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran, 16November 2011.



/

2. Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan sebagai reflekasi kritis atas perkembangan Ilmu Pemerintahan sebagai

sebuah disiplin ilmu. Adapun tujuannya adalah sebagai bahan pengantar diskusi dengan focus

pada upaya melakukan

a) Brainstorming dan diskusi mengenai perkembangan studi pemerintahan kontemporer;

b) Evaluasi dan pengembangan ruang lingkup (scope) Ilmu Pemerintahan khususnya pada

aspek teoritis (filsafat dan paradigm kajian Ilmu Pemerintahan; aspek metodologis

(pendekatan dan metode dalam penelitian Ilmu Pemerintahan); dan aspek aplikatif atau

penerapan dari IImu Pemerintahan.

3. Perkembangan Studi Pemerintahan Kontemporer

Pemerintahan sebagai sebuah ilmu telah berkembang sejak abad ke-17 dengan sebutan

Kameraiwissenschaft: Untuk pertama kalinya, Kameralwissenschaft diajarkan pada the Prussian

Universities of Halle and Frankfurt pada tahun 1727. Kameralwissenscahft dipandang sebagai" th e s cie nc e o f g ov ernme nt" (llmu Pemerintahan) yang ditujukan untuk reformasi masyarakat

dan mempromosikan pembangunan ekonomi di Jerman. Pandangan dasar Kameralwissenschaft

terhadap Negara pada saat itu adalah bahwa Negara tidak boleh hanya berfokus pada memelihara

dan menegakkan hokum, tetapi hams juga mempromosikan kesejahteraan bersama (the

col lective prosperity). Oleh karena itu, keberadaan pengajaran tentang Kameralwtssenschoft

pada saat itu dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian bagi aparat public (civil

servants) dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itn,

lingkup materi yang diberikan meliputi keuangan public (public finance) mencakup aspek

administrasi penerimaan dan pembelanjaan Negara, perpajakan, birokrasi, pengelolaan

perekonomian, pcrtanian dan juga kepolisian. Pada masa ini, pembelajaran Kameralwissenschaft

mengadopsi perspektifyang s ta te cent ri c.

2 Kaho, J. R 2003, 'Genealogi Ilmu Pemerintahan', Jurnal Transformasi, vol. 1, no. 1. Jurusan Ilmu Pemerintahan

FISIPOLUGM.

2



Sejarah Pengajaran Ilmu Pemerintahan di Indonesia diawali dengan Bestuurskunde,

Bestuurswetenschap, dan Bestuurswetenschappen di Belanda. Sebagaimana diungkapkan oleh

G.A. Van Poelje dalam bukunya Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (1959), mulai tahun

kuliab 1928-1929 pengajaran dalam Jurusan Ekonomi Kenegaraan diperluas dengan mata

pelajaran lImu Pemerintahan dengan tujuan supaya jurusan in i lebih disesuaikan dengan

kebutuhan mereka yang berhasrat untuk bekerja pada dinas umum (sector public). Pada tanga128

Januari 192B, Guru Besar Luar Biasa di bidang Iimu Pemerintahan dilantik, dan dengan

demikian maka pengakuan bahwa IImu Pemerintahan sebagai mata pelajaran (berderajat Doktor)

pada pengajaran tinggi di Belanda menjadi suatu kenyataan. Se1ama masa 1928-1933 dua orang

Doktor Ilmu Pemerintahan dipromosikan, yaitu Dr.R.E. Berends dan Dr. F. Breedsvelt. Di masa

itu Ilmu Pemerintahan sianggap sebagai struktur supra ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan ekonomi perusahaanDi Indonesia sendiri, Jurusan Ilmu Pemerintahan dipelopori oleh

Universitas Gajah Mada xang dirintis sejak awal tahun 1950-an, dengan nama Jurusan

Pemerintahan, di bawah Bagian Sosial Politik, Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik

(Fakultas HESP).4 Setelah mengalami beberapakali perubahan nama, pada tahun 1967,

digunakan istilah Jurusan IImu Pemerintahan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, masa awal perkembangan Ilmu

Pemerintahan banyak dipengaruhi oleh perspektif yang sangat state centris. Kondisi ini

merupakan konsekuensi yang wajar mengingat kuatnya pengaruh paradigma government pada

masa itu yang menempatkan Negara sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan. Yang tidak kalah penting, dari sisi keilmuan, perkembangan Ilmu

Pemerintahan pada masa itu juga banyak dipengaruhi oleh kehadiran ilmu-ilmu social Iainnya,

terutama Ilmu Administrasi, Ilmu Hukum, Manajemen dan sedikit Ilmu Politik. 5 Salah satu

konsekuensi penting dari adanya pengaruh keberadaan ilmu-ilmu dan perspektif state centric

tersebut adalah kurikulum Ilmu Pemerintahan yang berfokus pada pendekatan legal formal dan

teknis administratif, legal drafting, administrasi pemerintahan dan lain-lain. Salah satu

kelemahan dari komposisi kurikulum pada masa itu adalah terabaikannya dimensi politik dan

3Dardias, R, 2010, Sejarah Jurusan llmu Pemerintahan, http://wwwjpp.fisipol.ugm.ac.id/wp-

cOr!tentiuploadsl20 Iall 2/Sejarah -lIP -19061 o . pdf [Diaks es tanggal 13 November 20 II }4 Ibid.

5 Eko, S. 2003, 'Ilmu Pemerintahan Transfonnatif', Jumal Transformasi, vol. 1,no. 1.Jurusan Ilmu Pemerintahan

F IS IPOL UGM.

3



kemasyarakatan yang pada hakekatnya akan senantiasa embedded dalam praktek pemerintahan. 6

Kondisi ini juga tidak terlepas dari keberadaan beragam literature klasik ilmu pemerintahan ,

seperti karya-karya van Poelje, 7 Hoogerwerf ' dan Mclver.9

Respon atas terabaikannya dimensi politik dan kemasyarakatan dalam kajian Ilmu Pemerintahan

telah berdampak pada upaya inkorporasi kedua dimensi tersebut selling dengan perkembangan

pendekatan behavioralisme pada era 90-an dengan titik berat pada analisis politik dan perilaku

politik actor-aktor yang terIibat dalam praktek pemerintahan. Namun, reposisi ini justru telah

membawa kepada situasi dimana lImu Pemerintahan menjadi terIalu political heavy, dan pada

akhirnya memunculkan pandangan skeptik atas ketidakjelasan jati diri kedua disiplin ilmu

tersebut pada masa itu.

4. Lingkup Kajian Ilmu Pemerintaban Kontemporer

Era barn perkembangan Ilmu Pemerintahan bergulir sejak akhir decade 90-an bersamaan dengan

perubahan paradigma government ke governance. Pada hakekatnya, pergeseran ini tidak lagi

melihat eksistensi pemerintah atau Negara sebagai entitas dominan dalam proses pemerintahan,

namun kedudukannya diimbangi oleh keberadaan civil society dan private sector sebagai

countervailing power dari kekuasaan Negara.

Faktor lainnya yang tidak kalah penting untuk menjadi dasar pertimbangan reposisi kurikulum

pengajaran Ilmu Pemerintahan adalah perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi

(Information and Communication TechnologyIICT). Salah satu konsekuensi penting dari

kemajuan di bidang leT ini adalah munculnya beragam tuntutan masyarakat kepada pemerintah

untuk dapat responsive dan bertindak cepat dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan

masyarakat. Proses-proses pemerintahan birokratis dan paper-based dipandang sudah tidak tepat

lagi dalam merespon kebutuhan dan tuntutan tersebut.

6Mariana, D. 2007, 'Ilm u P eme rin ta ha n Mu ltip ara digm a: E va lu as i d an R efle ks i S tu di P eme rin ta ha n d i F IS IP

Unpad', Publicsphere, v oL 1 , n o. 1 . L ab ora to rium Ilm u P em erin ta ha n F ak ulta s Ilm u S osia l d an Ilm u Politik,

Univers itas Padjadjaran

7 van Poelje, G. A 1953, Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, (T erjema han B . M an g R en g S ay ); S oero en ga n,

Jakarta.

8 H oo gerw erf, A ] 9 83, Ilmu Pemerintahan, Er langga , J aka rt a.

9 Mc Iv er 1 98 3, Jaring-jaring Pemerintahan, Aksa ra Ba rn , J ak ar ta .

4



.. _._ ,

Pada gilirannya, pergeseran ini membawa konsekuensi dan perubahan mendasar dalam kajian

Ilmu Pemerintahan. Era multi stakeholders dan multi level of governments serta kemajuan di

bidang leT dewasa ini berimplikasi pada kemunculan berbagai konsep seperti demokratisasi,

desentralisasi, partisipasi, transparansi, responsive government, akuntabilitas dan e-government

misalnya, menghendaki reposisi keberadaan kurikulum pada Jurusan IImu Pemerintahan,

khususnya menyangkut unit-unit yang diajarkan maupun metode-metode untuk menganalisis dan

menjelaskan fenomeua politik dan pemerintahan kontemporer. Hal lain yang tidak kalah penting

adalah manfaat berbagai subjek yang diajarkan untuk:kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek strategis lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah keberadaan disiplin Ilmu yang lain,

khususnya Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Publik. Banyak kalangan sampai saat in i masihmemiliki keraguan akan jati diri Ilmu Pemerintahan, terutama ketika dihadapkan dengan

keberadaan llmu Politik da n Ilmu Administrasi Publik. Meskipun harus dipahami bahwa Ilmu

Pemerintahan merupakan ilmu yang multiparadigma dam multidisiplin, karen a

perkembangannya tidak terlepas dari kontribusi ilmu-ilmu social laiinya, seperti Hukum rata

Negara, Sosiologi, Antropologi, termasuk tentunya Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Pubik.

Pada intinya, pemikiran-pemikiran tersebut terkait dengan core subject (objek kajian utama)

Ilmu Pemerintahan. Core subject inilah yang pada hakekatnya menjadi pembentuk: utamajati diri

lImu Pemerintahan. Apa sesungguhnya yang menjadi core subject Ilmu Pemerintahan?

Sebelum sampai kepada pembabasan tersebut, periu dipahami terlebih dahulu apa sesungguhnya

Ilmu Pemerintahan itu. Pada awal uraian, pengertian kiasik ilmu pemerintahan yang state centric

adalah sebagai disiplin ilmu yang mernberikan pengetahuan da n keahlian kepada aparat public

(civil servants) dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka mewujudkan atau mempromosikan kesejahteraan bersama (collective prosperity).

Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh van Poelje, Roshental

dan Brasz.'" Implisit dari pengertian tersebut adalah adanya pemerintah, adanya proses

penyelenggaraan pemerintahan dan adanya goals untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,

yang dalam hal ini dapat dimaknai juga sebagai kesejahteraan rakyat. Adapun yang menjadi

10 van Poelje, G. A 1953, Pengantar Umum.:

5



1

kajian utama (core subject) awal adalah pengelolaan keuangan public (public finance),

perpajakan, birokrasi dan statistic.

Pemahaman kontemporer lImu Pemerintahan menurut Penulis masih memiliki hubungan yang

erat dengan pengertian klasik di atas, khususnya menyangkut upaya untuk rnewujudkan

collective prosperity. Namun demikian, perkembangan 11muPemerintahan menunjukkan bahwa

banyak sekali factor yang pada gilirannya berkontribusi kepada perkembangan Ilmu

Pemerintahan, yang pada gilirannya berkontribusi kepada dinamika perubahan core subject-nya,

termasuk perubahan paradigm, kompleksitas permasalahan kemasyarakatan, dan yang tidak

kalah penting adalah eksistensi disiplin ilmu yang lain.

Sebelum sampai kepada uraian usulan tentang pokok materi Ilmu Pemerintahan, akan diuraikan

terlebih dahulu mengenai perdebatan banyak kalangan tentang keberadaan Ilmu Politik, n01U

Administrasi Publik dan Ilmu Pernerintahan yang seringkali menimbulkan kebingungan bahwa. .diantara ketiganya tidak ada perbedaan signifikan. Benarkah demikian?

Berikut in i adalah kutipan pengerrian Political Science yang menjadi salah satu program yang

ditawarkan di University of Berkeley, California.

The Political Science major is concerned with exploring the exercise of power in its

myriad forms and consequences. Students in the major are encouraged to explore suchcentral issues as the ethical problems attendant to the exercise of power; the history of

important political ideas, such as "liberty", "justice", "community", and "morality"; the

impact of historical, economic, and social forces on the operation of politics; the

functioning and distinctive features of the US political system; the diversity of political

systems found among national and the significance of these differences; the interaction

among international actors and the causes of war and peace.

Sebagai perbandingan, satu lagi pemahaman tentang IImu Politik dari University of Toronto

Kanada:

Political Science seeks an understanding of power - power which is embodied in social

and economic relationships; in the links between individuals, groups, and the state; and

in the internal workings of government. Thefield of inquiry can range from an analysis of

global international relations to the study of individual behaviour; from the examination

of institutions to reflection on broad philosophical questions ...

The discipline is sub divided into a number offields. At the core are courses in political

theory, embracing the classic writings of political philosophers as well as more

contemporary analysis. The more empirical courses cover the political systems of

6



Canada and a large number of foreign countries, and the relations between those

countries. Often political scientists focus their inquiry not on any particular society but

on political institutions (supra-national governing bodies, national governments and

governmental bodies, parliaments, political parties, courts and constitutions); a policyarea (foreign policy or economic policy, for example) or on particular dimensions of the

political process (urban politics, social movements and interest groups, elections and

voter behaviour), or on political issues (the environment, minority rights, ethnic conflict,

social policy).

Sementara itu, Public Administration Program yang ditawarkan e li Humber College di Canada

It provides all of the knowledge, skills and experience graduates need to become

successful public servants. Designed and taught by public administration professionals,

this program is your key to succeeding quickly in a public sector job. In three semestersyou will receive advanced training in communications, policy analysis, project

management, information technology, public finance, governance, leadership and human

resources management.

Adapun kurikulum yang ditawarkan untuk level undergraduate adalah

1) Semester 1

Machinery of Government

Current Issues inPublic Administration

Information Technology in Public Administration

Ethics and ValuesOrientation to Government and the Public Sector

Project Management

2) Semester 2 International Trends inPublic Administration

Public Sector Finance

Human Resources and the Learning Organization in Public Administration

Communications in Public Administration

Public Policy Research and Analysis

Managing Partnerships and Relations

3) Semester 3

Overview of Strategic Planning

Service Quality in Public Administration

Career Orientation/Speakers SeriesLeadership Development

Research Project inPublic Administration

7



Sebagai pembanding, berikut adalah program Public Administration yang ditawarkan oleh York

University, Canada:

Deepen your knowledge of Canadian politics and political institutions while developing in-

demand critical, analytic, management and research skills invaluable to your career. You'll

explore the interface between polities and policy-making through a range of contemporary

perspectives and across disciplines including economics, law, political science, public

administration, management and justice studies.

Through courses in areas such as public administration, Canadian government and public law,

you'l/ examine current and emerging debates regarding public institutions, law, human rights

and diversity. You'll also gain a clear understanding of the theory and practice of government

while acquiring expertise relevant to policy analysis, program evaluation and other public

service functions.

Many courses involve simulations and exercises drawn from real world scenarios at all three

levels of Canadian government. A limited number of praaicum and internship placements are

available for qualified students .

• 'Our program provides intensive preparation for a rewarding career in the public sector and

responds directly to the shortage of public administration recruits in Canadian federal,

provincial and municipal governments .

• Gain a strong grounding inpolitics and public administration while acquiring the management

skills needed to tackle day-to-day issues involved in running a public sector or private

organization.

Courses: Federalism and Public Policy; Human Resources Management; Politics, Law and the

Courts; Public Law, Policy Analysis, Program Evaluation

Jika kita bandingkan pengertian Political Science dengan pengertian klasik Ilmu Pemerintahan,

jelas sekali perbedaannya. Namun, jika kita membandingkan pengertian Ilmu Pemerintahan

dengan lImu Administrasi Publik dari kedua universitas tersebut, dapat dikatakan memiliki

kesamaan. Bagaimana jika dibandingkan dengan Existed Curriculum di Program Studi Ilmu

Pemerintahan ?

8



1) Pend id ik a n Agama

2) Bahasalnggr is

3) Dase r -d a sa r I Ir nu 5 0s la l

4) Dasa r- da sa r Il m u Po li ti k

5) S is tem Hu kum In do ne s ia

6) S is tem E ko nomi In do ne s ia

7) Pengan ta r IImu Peme r in 1 ah an

8emester2

1} Bahas a I ndo ne s ia

o·

2) Kewarganegaraan

3) S is tem Sosi a! In don e s ia

4) Da:; a r- dasa r Logi ka

5 ) Teo ri Po li ti K

6) Kons ti tu s i d a n Ke l embagaan

Pemer in tahan

7) Ekonom i Po li t!k

(Semaster3

1) Pengan ta r S ta ti st ik

2) Asas -a s as Manajemen

3) S i3 tem Peme r in ta h an

Indonesia

4) Teo ri Komun ikasi

5) Pem ik ir an Po li ti k I ndo ne s ia

6) Ps iko log i Sos ia l

7) Hu kum T ata P em e rin ta ha n

8) F il sa f at I Imu

9



Se me ste r 4

1) S is tem P em e rin ta ha n D a e ra h

2 ) S iste m P erp aja ka n In done sia

3) S iste m P otit ik In don esia

4) Studi K6 :pe ! "! dudukan

5) Manajemen Peme r in ta h an

6) Ko rnun ikasi Peme r i n1ahan

7 ) E tika P em 9rin ta ha n

8) Po l il ik Agrari s

Semes t e rS

1) MPS Kua li ta t if

2) MPS Kuan ti ta t if

3) S is tem Peme r in ta h an Desa

4 } Eko log i Peme r i n tahan

5) MSDM

6) P ro se s L e gis la ti f d ! In do ne s ia

7) Birokrasi Pp.mer intahsf !

indonesia

8) K e u an ga n D a era h

9) Pembangunan Po li ti k

semes te rS

1) Sistem Pengawasan

Pemer in tahan

2) Kebijakan Publik

3) Pe l ay anan Pu bl ik

4) Sistem K e p art aia n d an

P emilu d i Indonesia

5) Pe rb and in gan S is temPemer in tahan

6) PembangunanLokal

7) Metodologf flmu

Pemer in tahan

10



8) M ataku liah P ilihan I

9) Mataku l iah P i ti h an II

Semester 7

1) KKN

2) Kepem imp in an Peme r in ta h an

3) Perubahan Sosia' dan

D inam ik a Peme r in ta h an

4) PerencanaanPenelitian5) Kapi ta Se le k ta Peme ri nt ah an

6) Mat~ku li ah P i li h an III

7) Mataku l iah P i li h an rv8) Ma ta ku li ah pmhan V

9) Ma ta ku li ah pmhan VI

10) Mataku l iah P i li h an VII

11) Mataku l iah P i li h an VIII

12) Mataku l iah P i li h an IX

13) Ma ta k ul ia h P il ih a n X

Semester 8

1) Pra ld i kum Pemer i n tahan

2) Skr ips i

Bila kita bandingkan kurikulum dari dua Public Administration Programs dengan Exsisted

Curriculum Program Studi Ilmu Pemerintahan, dapat dikatakan hamper memiliki kesamaan,

K esem uanya m enggunakan perspektif adm inistrative m aupun politik . N am un dem ikian, ada

beberapa subjek yang tetap dapat dijadikan sebagai core subject Program Studi lIm u

Pemerintahan dengan paradigm governance:

1) S is tem Hukum

2) Sistem Pemerin tahan

3) Manajemen Pemer in tahan

4) Keb ij akan Publ ik

5) Filsafat Pemerintahan

6) Etika Pemerintahan

7) Otonomi Daer ah

8) Hubungan Pusa t-Dae rah

9) Pe layanan Publ ik

10)Pe rband ingan Sis tem Pemer in tahan

ll)WP

11



5. Metodologi IImu Pemerintahan

Salah satu criteria kemandirian ilmu adalah ketersediaan metodologi yang akan membantu untuk

melakukan investigasi dan menjelaskan berbagai fenomena pemerintahan, Metodologi Ilmu

Pemerintahan akan terns berkembang seiring dengan perkembangan beragam pendekatan dalam

analisa pemerintahan seperti yang telah berlangsung selama ini (Institutionalism; behavioralism;

post-behavioralism., dst). Mengingat kompleksitas fenomena politik dan pemerintahan

kontemporer, maka stressing hanya pada metode kuantitatif atau kualitatif saja menjadi kurang

relevan, Di samping itu, pilihan pendekatan untuk analisis pemerintahan akan berkorelasi dengan

fenomena pemerintahan yang diteliti, teori yang dilipih, unit analisis, dan validitas data. Oleh

karena itu, MIP harus tetap didorong untuk Iebih terbuka dan fleksibel,

6. Kesimpulan

Perubahan yang cepat dan mendasar di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bemegara

menuntut Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk mampu beradaptasi dan melakukan reposisi

atas keberadaannya sebagai sebuah cabang Ilmu yang memainkan peran signifikan dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat yang bersamaan, upaya untuk tetap menjadi cabang

ilmu pengetahuan yang mandiri dengan jati diri yang jelas juga tetap perlu dilakukan. Meskipun

hams diakui bahwa kontribusi disiplin ilmu lainnya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam perkembangan lImu Pemerintahan di masa mendatang. Oleh karena itu, hal perIu

dilakukan adalah .upaya untuk senantiasa mengeksplor kekhasan keilmuan sesuai dengan

perkembangan jaman yang menjadi keunggulan sekaligus daya tarik dari Program Studi Ilmu

Pemerintahan bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih tentang Ilmu Pemerintahan.

Benchmarking dengan berbagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan progam serupa, baik

di dalam maupun di luar negeri dapat menjadi strategi awal atas upaya merumuskan jati diri IImu

Pemerintahan. Rekonstruksi kurikulum dengan berbagai inovasi seperti memunculkan

konsentrasi atau focus kajian juga dapat menjadi solusi pelengkap yang potensia1. Pada

gilirannya, upaya tersebut akan berkontribusi pada kualitas lulusan yang dihasilkan yang

diharapkan memenuhi criteria berbagai pengguna, baik sekot public maupun privat.

12



Daftar Pus taka

Dardias, B., 2010, Sejarah Jurusan Ilmu Pemerintahan, http://www.jpp.fisipol.ugm.ac.id/wp-

con ten tlup loads /20 10/12/Sejarah-JIP-19061 O .p df [D ia ks es ta ng ga I 1 3 Nov embe r 2 01 1}

Eko, S. 2003, 'Ilmu Pemerintahan Transformatif', Jurnal Transformasi, vol. 1, no. 1. Jurusan

I lmu Pemerintahan F IS IPOL UGM.

Hoogerwerf, A. 1983, limn Pemerintahan, Erlangga, Jakarta.

Kaho, J. R. 2003, 'Genealogi Ilmu Pemerintahan', Jumal Transformasi, vol. 1, no. 1. Jurusan

I lmu Pemerintahan F IS IPOL UGM .

Mariana, D. 2007, 'Ilmu Pemerintahan Multiparadigma: Evaluasi dan Refleksi StudiPemerintahan di FIS IP Unpad', PublicSphere, vol. 1 , n o. 1 . L abo ra to rium Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

McIver 1983, Jaring-jaring Pemerintahan, Aksa ra Ba rn , J akar ta .

van Poelje, G. A 1953, Pengantar Umum llmu Pemerintahan, (Terjemahan B.Mang Reng

Say),. Soeroengan, Jakarta.

13

Documents

Ruang Lingkup IP_Mudiyati PhD