Proposal Csr Udah Fix Edit

7/18/2019 Proposal Csr Udah Fix Edit

1/31

PROPOSAL PENELITIAN

PENERAPAN PRINSIP CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY(CSR) DI INDONESIA

(Pembaharuan Pemikiran Mengenai Konsep CSR an

Pengembangan CSR Terhaap Perusahaan !ang "er#u$uan paa

Pembangunan "erke%an$u#an)

O%eh&

Ari' Rahman Irsa! ("A * +,)

-AK.LTAS /.K.M

.NI0ERSITAS DIPONE1ORO

2

/ALAMAN PEN1ESA/AN

Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility(CSR)

di Indonesia.(Pembaharuan pemikiran mengenai konsep

CSR dan pengembangan CSR terhadap perusahaan yang

bertujuan pada pembangunan berkelanjutan)

1. Peneliti Utama

a. ama lengkap : !ri" Rahman Irsady

b. Jenis #elamin : laki$laki


2/31

c. I% : &'! *+

d. ,akultas- Jurusan : ukum

e. !lamat : Jl /enuk #rajan III-+01 Semarangf. !lamat Rumah : &limbingan 2ambakrejo 2empel Sleman

3ogyakartag. 2elepon- ,a4 : 565'70'55+

2. Peneliti Pembantu (anggota)a. ama lengkap : 8ati" ,au9i

b. Jenis #elamin : 8aki$laki

c. I% : &'! 605


e. !lamat : Jl. /enuk #rajan III-+01 Semarangf. !lamat Rumah : %angsel I; Rt -65;%argomulyo; Seyegan;

Sleman; 3ogyakarta

g. 2elepon- ,a4 : 56*'576'*+3. Usulan &iaya : Rp. '..;$

#etua Peneliti

!ri" Rahman Irsady

%engetahui dan %enyetujui; %engetahui dan %enyetujui;

Pembantu


3/31

skala global tersebut.6 ingga dekade 615$1 an; =a>ana CSR terus

berkembang. %un>ulnya #22 &umi di Rio pada 611' menegaskan konsep

sustainibility de?elopment (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti

diperhatikan; tak hanya oleh negara; tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang

kekuatan kapitalnya makin menggurita. 2ekanan #22 Rio; terasa bermakna

se=aktu James Collins dan Jerry Porras melun>urkan &uilt 2o 8ast@ Su>>es"ul

abits o" Aisionary Companies di tahun 6110. 8e=at riset yang dilakukan;

mereka menunjukkan bah=a perusahaan$perusahaan yang terus hidup bukanlah

perusahaan yang hanya men>etak keuntungan semata. Sebagaimana hasil

#on"erensi 2ingkat 2inggi &umi (Barth Summit) di Rio de Janeiro &ra9ilia 611';

menyepakati perubahan paradigma pembangunan; dari pertumbuhan ekonomi

(e>onomi> gro=th) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable

de?elopment)'.

ulkan konsep social responsibility; yang mengiringi dua konsep

sebelumnya yaitu e>onomi> dan en?ironment sustainability. #etiga konsep inimenjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung ja=ab sosialnya

( Corporate So>ial Responsibility). Pertemuan penting U /lobal Compa>t di

Jene=a; S=iss; #amis; 7 Juli '7 yang dibuka Sekjen P&& mendapat perhatian

media dari berbagai penjuru dunia.

1 Sumbangan Pemikiran &DI pada Penyusunan Peraturan Pemerintah Perihal 2anggung Ja=abSosial #orporasiE; 2he &usiness Dat>h Indonesia;


4/31

Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan

tanggung ja=ab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan >orporate

so>ial responsibility. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam

rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan

membangun kerjasama antar stakeholder yang di"asilitasi perusahaan tersebut

dengan menyusun program$program pengembangan masyarakat sekitarnya. !tau

dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan

lingkungannya; komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya; baik lokal;

nasional; maupun global. #arenanya pengembangan CSR ke depan seharusnya

menga>u pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan

mengedepankan pertumbuhan; khususnya bagi masyarakat miskin dalam

mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola

pembangunan; serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan

dimensi ekonomi; ekologi; dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan

sosial budaya. #emudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti

diharapkan mendukung penuh; di antaranya adalah@ perusahaan; pemerintah dan

masyarakat.

ukup

menjamin nilai perusahaan tumbuh se>ara berkelanjutan (sustainable).

#eberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila; perusahaan

memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi "akta

bagaimana resistensi masyarakat sekitar; di berbagai tempat dan =aktu mun>ul ke

0


5/31

permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek$aspek

sosial; ekonomi dan lingkungan hidupnya. Pada bulan September '0; ISF

(International Frgani9ation "or Standardi9ation) sebagai induk organisasi

standarisasi internasional; berinisiati" mengundang berbagai pihak untuk

membentuk tim (=orking group) yang membidani lahirnya panduan dan

standarisasi untuk tanggung ja=ab sosial yang diberi nama ISF '+: /uidan>e

Standard on So>ial Responsibility*. Pengaturan untuk kegiatan ISF dalam

tanggungja=ab sosial terletak pada pemahaman umum bah=a SR adalah sangat

penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut ter>ermin pada

dua sidang; yaitu Rio Barth Summit on the Bn?ironmentE tahun 611' dan

Dorld Summit on Sustainable e dan >on"eren>e bagi negaranegara

berkembang; selanjutnya di tahun '0 bulan Fktober; e= 3ork Item Proposal

atau DIP diedarkan kepada seluruh negara anggota; kemudian dilakukan ?oting

pada bulan Januari '; dimana '1 negara menyatakan setuju; sedangkan 0

negara tidak. ial Responsibility menjadi SR atau So>ial Responsibility

saja. Perubahan ini; menurut komite bayangan dari Indonesia; disebabkan karena

pedoman ISF '+ diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua

bentuk organisasi; baik s=asta maupun publik. ISF '+ menyediakan standarpedoman yang bersi"at sukarela mengenai tanggung tanggung ja=ab sosial suatu

institusi yang men>akup semua sektor badan publik ataupun badan pri?at baik di

negara berkembang maupun negara maju.


6/31

6) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung ja=ab sosial

dan isunya@

') menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip$prinsip menjadi G

kegiatan$kegiatan yang e"ekti"@ dan

*) memilah praktek$praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan

untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

!pabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli

yang menggodok ISF '+ /uidan>e Standard on So>ial responsibility yang

se>ara konsisten mengembangkan tanggung ja=ab sosial maka masalah SR akan

men>akup 7 isu pokok yaitu:

6. Pengembangan %asyarakat

'. #onsumen

*. Praktek #egiatan Institusi yang Sehat

0. 8ingkungan

. #etenagakerjaan

+. ak asasi manusia

7. Frgani9ational /o?ernan>e (go?ernan>e organisasi)

ISF '+ menerjemahkan tanggung ja=ab sosial sebagai tanggung ja=ab suatu

organisasi atas dampak dari keputusan dan akti?itasnya terhadap masyarakat dan

lingkungan; melalui perilaku yang transparan dan etis; yang:

H #onsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat@

H %emperhatikan kepentingan dari para stakeholder@

H Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma$norma internasional@

H 2erintegrasi di seluruh akti?itas organisasi; dalam pengertian ini meliputi baik

kegiatan; produk maupun jasa.&erdasarkan konsep ISF '+; penerapan sosial responsibility

hendaknya terintegrasi di seluruh akti?itas organisasi yang men>akup 7 isu pokok

diatas. ara khusus kebutuhan pega=ai sesuai dengan gender tertentu;

maka sesuai dengan konsep ISF '+ perusahaan tersebut sesungguhnya belum

+


7/31

melaksanakan tanggung ja=ab sosialnya se>ara utuh. Contoh lain; misalnya suatu

perusahaan memberikan kepedulian terhadap pemasok perusahaan yang tergolong

industri ke>il dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang lebih

>epat kepada pemasok U#%. Se>ara logika produk atau jasa tertentu yang

dihasilkan U#% pada skala ekonomi tertentu akan lebih e"isien jika dilaksanakan

oleh U#%. amun U#% biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan

yang memadai dalam melakukan pinjaman ke bank; sehingga jika perusahaan

membantu pemasok U#% tersebut; maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah

melaksanakan bagian dari tanggung ja=ab sosialnya. Prinsip$prinsip dasar

tanggung ja=ab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menji=ai atau

menjadi in"ormasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung ja=ab

sosial menurut ISF '+ meliputi:

H #epatuhan kepada hukum

H %enghormati instrumen-badan$badan internasional

H %enghormati stakeholders dan kepentingannya

H !kuntabilitas

H 2ransparansi

H Perilaku yang beretika

H %elakukan tindakan pen>egahan

H %enghormati dasar$dasar hak asasi manusia

!da empat agenda pokok yang menjadi program kerja tim itu hingga tahun '5;

diantaranya adalah menyiapkan dra" kerja tim hingga tahun '+; penyusunan

dra" ISF '+ hingga


8/31

diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di man>a negara.


9/31

3) Untuk menganalisa UU omor 0 tahun '7 khususnya pasal yang

berhubungan dengan tanggung ja=ab sosial apakah sudah sesuai dengan

keadaan perusahaan di Indonesia

D3 Kegunaan Pene%i#ian

Penulisan ini penulis harapkan dapat men>apai tujuan seperti yang telah

dituliskan di atas sehingga penulisan ini dapat memberikan nilai kegunaan

yang positi" bagi masyarakat. !dapun se>ara rin>i penulisan ini diharapkan

dapat berguna untuk:

1. Kegunaan !ang bersi'a# prak#is

%emberikan masukan kepada masyarakat dan pemerintah tentang

implementasi pasal 70 UU omor 0 tahun '7 sebagai bentuk

tanggung ja=ab sosial perusahaan di Indonesia.

2. Kegunaan !ang bersi'a# akaemis

a. %enambah =a=asan dan pengetahuan mengenai Corporate Sosial

Responsibility di Indonesia.

b. u pada buku Pedoman

Penulisan #arya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S6) Ilmu ukum

Uni?ersitas


10/31

C. tujuan dilakukannya penelitian@ Sub &ab ara terperin>i; terdiri dari

pengertian Corporate So>ial Responsibility; sejarah Corporate So>ial

Responsibility; man"aat Corporate So>ial Responsibility bagi pembangunan

berkelanjutan; regulasi Corporate So>ial Responsibility di indonesia;

perkembangan dan implementasi dari pelaksanaan Corporate So>ial

Responsibility oleh beberapa perusahaan di Indonesia;

"ab III3 Me#oe Pene%i#ian

ara$>ara penyusan penulisan hukum

se>ara sitematis; yang berdasarkan pada metode pendekatan; spesi"ikasi

penelitian; penentuan lokasi penelitian; teknik penentuan sampel (kalau ada);

teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data.

"ab I03 /asi% pene%i#ian an Pembahasan

ial Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan di

Indonesia dihubungkan dengan kondisi masyarakat sebagai sebuah kesatuan

yang bertujuan pada pembangunan berkelanjutan (sustainable de?elopment).

Selain itu; akan diuraikan mengenai konsep dan aplikasi atu pengembangan

CSR sebagai sebuah strategi pembangunan yang menga>u pada peraturan

perundang$undangan yang ada. CSR yang ada di Indonesia apakah sudah tepatatau belum apabila kita melihat dari makna CSR baik dalam Undang$undang

maupun dalam berbagai pengertian oleh para ahli yang akan berdampak pada

perusahaan yang melaksanakan CSR.

"ab 03 Penu#up

6


11/31


12/31

memang adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks CSR di

Indonesia..

%enurut Dorld &usiness Coun>il on Sustainable onomi> de?elopment). #omitmen lainnya adalah meningkatkan

kualitas hidup karya=an dan keluarganya; komunitas lokal serta masyarakat luas.

armonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat ter>apai

apabila terdapat komitmen penuh dari top management perusahaan terhadap

penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik.!da empat man"aat yang diperoleh

bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama; keberadaan

perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan >itra

(image) yang positi" dari masyarakat luas. #edua; perusahaan lebih mudah

memperoleh akses terhadap kapital (modal). #etiga; perusahaan dapat

mempertahankan sumber daya manusia (human resour>es) yang berkualitas.

#eempat; perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal$hal

yang kritis (>riti>al de>ision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen

risiko (risk management).

%en>ermati berbagai ketentuan baru dalam UU omor 0 2ahun '7

tentang Perseroan 2erbatas; akup :

6. %engakomodasi praktek yang selama ini berjalan namun belum diatur dalam

undang$undang lama.

'. %engakomodir ketentuan pembentukan de=an penga=as syariah padaperusahaan$perusahaan yang berbasis syariah.

*. Undang$Undang tersebut menetapkan syarat modal dasar minimal sebesar

juta rupiah; meningkat dari undang$undang lama yang hanya ' juta rupiah.

0. %elarang kepemilikan silang antar perusahaan.

. !turan baru ini juga mengatur semua pemegang saham mempunyai hak yang

sama; tidak ada lagi tirani mayoritas terhadap minoritas atau sebaliknya.

6'


13/31

+. Undang$Undang ini juga memperpendek durasi proses penda"taran perseroan

dari yang semula 6 hari menjadi 60 hari (melalui internet).

7. Perseroan =ajib mengumumkan merger 60 hari sebelum pemanggilan RUPS;

pada satu media masa dan pengumuman tertulis pada karya=an.

5. Perseroan =ajib menyisihkan paling sedikit ' persen dari jumlah modal yang

ditempatkan dan disetor; apabila perseroan memiliki saldo laba yang positi".

1. Undang$Undang ini juga mengakomodir prinsip >orporate go?ernan>e seperti

prinsip kesetaraan antar organ perusahaan@ lebih memperjelas hak$hak

masing$masing pemangku kepentingan@ peran; hak dan ke=ajiban direksi dan

de=an komisaris yang lebih jelas@ menetapkan prinsip kolegalitas dan

business judgment rule diantara anggota direksi@ serta prinsip kolekti?itas

de=an komisaris@ serta mengatur tentang keberadaan komisaris independen

dan komisaris utusan.

6. Pasal yang paling heboh adalah Pasal 70 yang mengatur tentang 2anggung

Ja=ab Sosial dan 8ingkungan Perusahaan.

Se>ara umum ketentuan baru dalam Undang$Undang omor 0 2ahun '7

tentang Perseroan 2erbatas; memberikan kemajuan yang >ukup berarti. amun

demikian khusus ketentuan dalam pasal 70 masih memerlukan penjelasan dalam

peraturan pemerintah yang dapat tetap menjamin iklim in?estasi yang sehat. Fleh

karena itu; kajian diba=ah ini lebih mengupas tuntas ketentuan dalam pasal 70

UU Perseroan2erbatas dimaksud. Undang$undang omor 0 2ahun '7 tentang

Perseroan 2erbatas yang disahkan


14/31

dalam ketentuan pasal 70 Undang$Undang nomor 0 tentang Perseroan 2erbatas

mengandung makna; me=ajibkan tanggung ja=ab sosial dan lingkungan

men>akup pemenuhan peraturan perundangan terkait; penyediaan anggaran

tanggung ja=ab sosial dan lingkungan; dan ke=ajiban melaporkannya. %engikuti

perkembangan berita di media massa yang menyangkut pembahasan pasal 70;

sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami penghalusan >ukup lumayan lantaran

kritikan keras para pelaku usaha. 2adinya; tanggung ja=ab sosial dan lingkungan

tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan

dengan sumber daya alam; tetapi berlaku untuk semua perusahaan; tidak

terke>uali perusahaan skala U#%; baru berdiri; atau masih dalam kondisi merugi.

Lingkup dan Pengertian

2ernyata lingkup dan pengertian tanggung ja=ab sosial dan lingkungan yang

dimaksud pasal 70 UU P2 berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR dalam

pustaka maupun de"inisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional (2he

Dorld &ank; ISF '+ dan sebagainya) serta praktek yang telah berjalan di

tanah air maupun yang berlaku se>ara internasional.

8alu sebenarnya seperti apa best pra>ti>e mengenai CSR ini Saat ini ISF

(International Frgani9ation "or Standardi9ation); tengah menggodok konsep

standar CSR yang diperkirakan rampung pada akhir '1. Standar itu dikenal

dengan nama ISF '+ /uidan>e on So>ial Responsibility.


15/31

praktik perburuhan; pemberdayaan masyarakat; organi9ational go?ernan>e; isu

konsumen; dan praktik kegiatan bisnis yang sehat.

Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses

interaksi sosial; bersi"at sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika; dan

biasanya melebihi dari hanya sekedar ke=ajiban memenuhi peraturan perundang$

undangan. Fleh karena itu; didalam praktek; penerapan CSR selalu disesuaikan

dengan kemampuan masing$masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara * pilar yakni dunia usaha;

pemerintah dan masyarakat setempat dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh

masing$masing perusahaan. orporate

go?ernan>e yang mestinya didorong melalui pendekatan etika maupun pendekatan

pasar (insenti"). Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan

prinsip transparansi dan "airness dalam kaitan untuk menyamakan le?el o" playing

"ield pelaku ekonomi. Sebagai >ontoh; UU dapat me=ajibkan semua perseroan

untuk melaporkan; bukan hanya aspek keuangan; tetapi yang men>akup kegiatan

CSR dan penerapan /C/.

Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan

masyarakat. 2ak banyak yang menyadari bah=a sesungguhnya perusahaan dan

masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan

antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bah=a baik keputusan bisnis dan

kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi keuntungan (shared ?alue); yaitu

pilihan$pilihan harus menguntungkan kedua belah pihak.

Inkonsistensi antar Pasal

8ebih menarik lagi ternyata terdapat inkonsistensi antara pasal 6 dengan

pasal 70 serta penjelasan pasal 70 itu sendiri. Pada pasal 6 Undang$Undang nomor

0 2ahun '7 tentang Perseroan 2erbatas memuat komitmen Perseroan

2erbatas untuk berperan sertaE; sedangkan pasal 70 ayat 6 =ajib

melaksanakan 2anggung Ja=ab Sosial dan 8ingkunganE. Pada pasal 6

mengandung makna pelaksanaan CSR bersi"at sukarela sebagai kesadaran

6


16/31

masing$masing perusahaan atau tuntutan masyarakat. Sedangkan pasal 70 ayat 6

bermakna suatu ke=ajiban. 8ebih jauh lagi ke=ajiban 2anggung Ja=ab Sosial dan

8ingkungan pada pasal 70 ayat 6 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan

sanksinya pada pasal 70 ayat *. Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung

ja=ab sosial dan lingkungan tidak diatur dalam UU P2 tetapi digantungkan

kepada peraturan perundang$undangan lain yang terkait.


17/31

CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut pendekatan

elemen maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses interaksi sosial

antara perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan CSR bisa karena

tuntutan komunitas atau karena pertimbangannya sendiri. &idangnya pun amat

beragam ada pada kondisi yang berbeda$beda.

Proses regulasi yang menyangkut ke=ajiban CSR perlu memenuhi

pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama; harus jelas apa yang

diatur. 8alu; harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan; termasuk

orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan$badan

yang melakukan penetapan dan penilaian standar. 3ang juga harus diperhitungkan

adalah kondisi politik; termasuk keper>ayaan pada pemerintah dan perilaku para

aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus

melalui dialog bersama para pemangku kepentingan; seperti pelaku usaha;

kelompok masyarakat yang akan terkena dampak; dan organisasi pelaksana.

Semua proses ini tidak mudah. Itu sebabnya di negara$negara Bropa yang

se>ara institusional jauh lebih matang dari pada Indonesia; proses regulasi yang

menyangkut ke=ajiban perusahaan berjalan lama dan hati$hati. Buropean Union

sebagai kumpulan negara yang paling menaruh perhatian terhadap CSR; telah

menyatakan sikapnya; CSR bukan sesuatu yang akan diatur; CSR %enjadi

2anggung Ja=ab 8egal.


18/31

perusahaan juga terikat pada norma sosial sebagai bagian integral kehidupan

masyarakat setempat. #onsep asli CSR sesungguhnya bergerak dalam kerangka

ini; di mana perusahaan se>ara sadar memaknai aneka prasyarat tadi dan

masyarakat sekaligus bisa menakar komitmen pelaksanaannya.

Kedua; dengan ke=ajiban itu; konsekuensinya; CSR bermakna parsial sebatas

upaya pen>egahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari

kehadiran sebuah perusahaan. ore business perusahaan; sebatas jangkauan masyarakat

sekitar. Padahal praktik yang berlangsung selama ini; ada atau tidaknya kegiatan

terkait dampak sosial dan lingkungan; perusahaan melaksanakan program

langsung; seperti lingkungan hidup dan tak langsung (bukan >ore business) seperti

rumah sakit; sekolah; dan beasis=a. #e=ajiban tadi berpotensi menghilangkan

aneka program tak langsung tersebut.

Ketiga, tanggung ja=ab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung ja=ab setiap

subyek hukum; termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat

akti?itas usahanya; hal itu jelas masuk ke =ilayah urusan hukum. Setiap dampak

pen>emaran dan kehan>uran ekologis dikenakan tuntutan hukum; dan setiap

perusahaan harus bertanggung ja=ab. enderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai ke=ajiban legal

menjadi sekadar pilihan tanggung ja=ab sosial. !tau bahkan lebih jauh lagi; justru

bisa terjadi penggandaan tanggung ja=ab suatu perusahaan; yakni se>ara sosial

(menurut UU P2) dan se>ara hukum (UU lingkungan hidup).

Keempat, dari sisi keterkaitan peran; ke=ajiban yang digariskan UU P2

menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penangung ja=ab tunggal programCSR.


19/31

dengan sinergitas kerja sama perusahaan; masyarakat; dan pemerintah. Segitiga

peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program semua stakeholders

pembangunan. &ahkan tidak jarang CSR menjadi sema>am titik temu antara

=ilayah isu yang menjadi perhatian perusahaan; kepentingan riil masyarakat

setempat; dan program pemda dalam kerangka pembangunan regional. Untuk

Indonesia; pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah;

kepastian hukum; dan jaminan ketertiban sosial.

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di

tengah situasi hukum dan politik saat ini. ara untuk mengetahui sesuatu; yang

mempunyai langkah$langkah sistematis.0 Penelitian merupakan suatu sarana

pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. ahannya memerlukan pengumpulan danpena"siran "akta$"akta; sedangkan J. Suprapto %! berpendapat bah=a penelitian

ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk

memperoleh "akta$"akta atau prinsip$prinsip dengan sabar; hati$hati serta

sistematis.+

4usaini Usman dan Purnomo Setiady !kbar;Metodologi Penelitian Sosial; (Jakarta: P2 &umi!ksara; '*); al. 0'

5Soerjono Soekanto dan Sri %amudji;Penelitian Hukum ormati! Suatu "injauan Singkat;

(Jakarta: P2 Raja/ra"indo Persada; '0); al. 66Cholid arbuko dan !bu !>hmadi;Metodologi Penelitian; (Jakarta: P2 &umi !ksara; '');

61


20/31

&erdasarkan batasan$batasan di atas; maka dapat diambil kesimpulan bah=a

yang dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai >ara$>ara

melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan$kegiatan men>ari; men>atat;

merumuskan; menganalisis; sampai menyusun laporannya) berdasarkan "akta$

"akta atau gejala$gejala se>ara ilmiah.

Penelitian hukum dengan judul ! Implementasi Regulasi Corporate Social

Responsibility(Csr) &agi Perusahaan


21/31

kerangka pela>akan sejarah lembaga hukum dari =aktu ke =aktu. ahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi maka diperlukan

bahan$bahan hukum

6'

.&ahan$bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terklasi"ikasi

atas tiga; yakni &ahan hukum Primer; &ahan ukum Sekunder; dan &ahan

ukum 2ersier.

9%bid; al. 110Soerjono Soekamto mengungkapkan bah=a tiga alat pengumpulan data yang sering digunakan

dalam penelitian adalah : studi dokumen atau bahan pustaka; pengamatan atau obser?asi; dan=a=an>ara atau inter?ie=.Soerjono Soekamto; &p. Cit. al; '6

11Peter %ahmud %ar9uki; &p. Cit. hal

12ibid. hal 606

'6


22/31

"ahan /ukum Primer

il dan Program &ina 8ingkungan.

"ahan /ukum Sekuner

&ahan hukum sekunder ini dipahami sebagai bahan hukum yang tidak

berasal dari sebuah otoritas tertentu; yakni ber=ujud semua publikasi hukum yang

tidak berasal dari dokumen$dokumen resmi; termasuk buku$buku teks hukum.

&ahan hukum sekunder tersebut akan digunakan untuk menunjang penelitian ini

sepanjang berhubungan dengan persoalan &ahan hukum sekunder; yaitu bahan$

bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; terdiri dari:

a. Jurnal penelitian mengenai >orporate so>ial responsibility

b. &uku$buku rujukan mengenai >orporate so>ial responsibility

"ahan /ukum Tersier


23/31

1. Blacks Law Dictionary

2. #amus &esar &ahasa Indonesia

3. I. P. %. Ranuhandoko &.!; "erminologi Hukum%nggris'%ndonesia.

Sinar /ra"ika; Jakarta : '*

4. J. C. 2 Simorangkir; S dkk;Kamus Hukum. Sinar /ra"ika; Jakarta :

'0

"ahanNon5/ukum

Sulit untuk mena"ikan perspekti" keilmuan diluar ilmu hukum untuk

menganalisis sebuah persoalan; terutama persoalan yang >enderung berada pada

=ilayah "iloso"is dan mendasar. #arena itu penelitian ini sengaja memun>ulkan

terminologi Kbahan non$hukumL. &ahan non$hukum dapat diperoleh dari

publikasi$publikasi yang berhubungan dengan tema dan subtansi yang dikupas

pada penelitian ini; terutama yang berhubungan dengan pers dalam berbagai

perspekti" dan teori$teori sosial yang membantu penjelasan tentang Kkepentingan

umumL.

b. 8a%ann!a Pene%i#ian

Penelitian kepustakaan ini berhubungan dengan prinsip

mengklasi"ikasikan; membandingkan dan menghubungkanE seperti diungkapkan

Jujun S. Suriasumantri (615+) dalam bukunya KIlmu dalam perspekti" moral;

sosial dan politik@ Sebuah dialog tentang dunia keilmuan de=asa iniL. Prinsip

tersebut dapat dipandang sebagai dasar dari sebuah konstruksi berpikir yang

berhubungan erat dengan kemajuan di berbagai bidang ilmu; termasuk ilmu

hukum.

Sehingga penelitian akan dilakukan dengan mempelajari penelitian yang

pernah ada sebelumnya; buku$buku; jurnal; majalah dan semua media ba>a yang

berhubungan dengan substansi penelitian ini. Cara ini dilakukan seperti yang

dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam buku Pengantar Penelitian ukumE

halaman '6.

"3 Pene%i#ian Lapangan

Penelitian lapangan yang akan dilakukan berbentuk =a=an>ara; sebagai satu

alat pengumpul data yang diungkapkan Soerjono Soekanto.


24/31

studi dokumen atau kepustakaan akan dgunakan bersama$sama dengan penelitian

lapangan melalui =a=an>ara. &erikut dipaparkan beberapa hal yang berhubungan

penelitian lapangan yang akan dilakukan.

a. Lokasi Pene%i#ian

Penelitian akan dilakukan dengan ren>ana lokasi sebagai berikut:

1.


25/31

b. !kademisi atau praktisi hukum; khususnya yang memahami

pengaturan tentang perusahaan dan Corporate So>ial

Responsibility

arai.

c. Sub$ek Pene%i#ian

8a9imnya penelitian lapangan sebuah penelitian hukum; setidaknya

dikenal dua subjek penelitian; yaitu : responden dan narasumber. Pada prinsipnya;

baik responden dan narasumber merupakan subjek penelitian yang digunakan

dalam teknik =a=an>ara. uan analisis (doktrin$pen.) dalam penelitian ini.

&erdasakan metodepurposive samplingseperti dijelaskan diatas; maka

dapat dipilih beberapa narasumber yang dinilai >ukup me=akili dan memenuhi

tiga tolak ukur pemilihan narasumber; antara lain :

1. ara;

yakni berupa point$point yang sudah berbentuk kalimat tanya yang dapat

'


26/31

digunakan dalam =a=an>ara tertulis sebagai alternati" dari tidak

terlaksananya =a=an>ara lansung dengan narasumber

e. Cara Pengumpu%an Da#a

Seperti disebutkan diatas; penelitian lapangan yang dilakukan adalah

dengan metode =a=an>ara; yang se>ara eksplisit oleh #ahn dan Cannel

dinyatakan bah=a Da=an>ara adalah ...a specialized pattern of verbal

interactioninitiated for a specic purpose! and focused on some

specic content ares! wit" conse#uent alimination of e$traneous

material%&.

ara sebagai

salah satu >ara perolehan data dari orang$orang yang dinilai berhubungan lansung

dengan substansi yang diteliti dan orang$orang yang mempunyai kompetensi

keilmuan untuk itu. Sedangkan teknis =a=an>ara yang akan dilakukan adalah

=a=an>ara terarah 'directive interview(; =a=an>ara ber"okus 'focussed

interview( seperti dijelaskan oleh Pauline A. 3oung dalam bukunya

)*cientic *ocial *urveys and +esearc"()*dan =a=an>ara mendalam

'dept" interview(.

f. 8a%ann!a Pene%i#ian

Penelitian lapangan ini dilaksanakan pada pertengahan proses penelitian

kepustakaan. #etika mulai didapatkan gambaran a=al tentang beberapa point

penting yang berhubungan dengan kepentingan umum; kebebasan pers dalam

konteks demokrasi; gugat perdata atas pen>emaran tertulis; dan teori$teori sosial

yang mendukung point tersebut; maka dapat mulai dilakukan penelitian lapangan.

Satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah =a=an>arayang dilakukan pada narasumber$narasumber yang dipilih berdasarkan teknik

purposive sampling. Da=an>ara dilakukan dengan >ara bergantian; dengan

tujuan agar gambaran persoalan yang telah diperoleh melalui penelitian

kepustakaan tahap a=al dapat lebih diperdalam sehingga menjadi bernilai penting

untuk sebagai alat analisis pada penelitian ini. !kan tetapi pelaksanaan penelitian

lapangan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan bersamaan dengan

14R. 8. #ahn M C.,. Cannel : 617 dalam%bid. al. ''

15Pauline A. 3oung; 617; +Scienti!ic Social Surveys adn Research(.


27/31

penelitian kepustakaan; karena pada beberapa lokasi penelitian yang dipilih tidak

tertutup kemungkinan terdapat kesempatan akses data; buku; jurnal dan terbitan

dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

-3 Me#oe Ana%isis Da#a

%etode analisis data dilakukan dengan >ara mengumpulkan bahan$bahan

hukum yang diperlukan untuk menja=ab isu hukum yang dihadapi. &ahan$bahan

hukum kemudian dianalisis melalui pendekatan$pendekatan yang telah ditetapkan

untuk kemudian diinterpretasikan se>ara gramatikal.


28/31

usaini Usman dan Purnomo Setiady !kbar; Metodologi Penelitian Sosial;

(Jakarta: P2 &umi !ksara; '*)

Peter %ahmud %ar9uki;Penelitian Hukum; (Jakarta: Prenada %edia; ')

Soedjono hmad


29/31

+. Chrysanti asibuan: Sekali 8agi; CSRE; 6 o?ember '+; diakses pada

===.s=a.>o.id

7. CSR &ukan Untuk 8aba$Rugi SemataE; %ajalah %arketing Bdisi 66-'7

5. Ria=andi 3akub; CSR: Perilaku #orporasi dan Peran Ci?il So>ietyE; 60

September '0

1. Roby !kbar; &enang #usut Regulasi CSRE; *


30/31

Judul Penelitian : #orelasi Pelaksanaan #ontrak #arya Pertambangan di

Indonesia . I% : &'! 0 '76


e. !lamat : Jl. #ertanegara Selatan AI Semarang

". !lamat Rumah : Palembang

g. 2elepon- ,a4 : 561055'1

Pembimbing #etua Peneliti

ur !dhim S; %um !rie" ,ardimal

%engetahui dan %enyetujui;

Pembantu


31/31

Documents

Proposal Csr Udah Fix Edit