Ppt Regulasi media

8/18/2019 Ppt Regulasi media

1/27

L/O/G/O

www.themegallery.com

Dilema Regulasi PublikKebebasan Berekspresi

dan Tanggung JawabDi Susun oleh :

Bonar. S. P. JFetty Arisandi

Olly Aurora


2/27

Alasan Regulasi Publik

Regulasi Publik dan Pluralisme

Macam Regulasi Publik

Regulasi Prosedural

5

!

"

#on$en$s

Regulasi Prosedural

%a$ar Belakang&


3/27

%a$ar Belakang

Televisi merupakan salah satu sarana sumber

informasi yang paling banyak digunakan

masyarakat sebagai sumber informasinya.

Namun tidak semua orang memiliki pendidikan atau

pelatihan yang memungkinkan untuk bisa menyeleksi

mana yang baik untuk ditonton mana yang merugikan

!ara pandang atau visi tentang hidup sosial budaya

dan politik.

"engan demikian televisi merupakan sarana

yang membentuk pola pikir atau bertindak.

#edia ini membentuk visi mereka tentang

dunia


4/27

%a$ar Belakang

#edia membantu masyarakat untuk mendapatkan

informasi tetapi sekaligus mempengaruhi dalam

pembentukan opini

$nformasi tidak pernah netral. $nformasi selalu sudah

merupakan interpretasi. $nformasi merupakan hasil

rumusan kebebasan berekspresi yang telah diarahkan

oleh visi tertentu tentang realitas

. %alu bagaimana agar publik dapat terhindar dari

pemberitaan yang belum tentu kebenarannya& Atau

bagaimana men!egah publik agar terhindar dari proses

pembodohan oleh media&


5/27


6/27

Alasan Regulasi Publik : Ke$ika

'n(ormasi selalu 'n$erpre$asi

Ada hak untuk menolak informasi atau gagasan yang tidak

di inginkan. Namun se'auh mana hak itu efektif sangat

ditentukan oleh dukungan regulasi.

)egulasi tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan

hierarkisasi hak. *ntuk kepentingan ini harus ada

interpretasi dalam kerangka suatu regulasi media

yang mendasarkan pada prioritas hak individu.

)eaksi spontan terhadap upaya regulasi media

biasanya adalah penolakan.


7/27

& !

)egulasi media

membantu

konsumen

+pemirsa

pemba!a

pendengar,mendapat

informasi

sesuai dengan

kualitas

tertentu.

)egulasi

publik

men'aga

aturan pasar

agar lebih adil

denganmela-an

konsentrasi

ekonomi pada

media

tertentu sa'a.

#en'amin

pluralisme

yang

merupakan

bagian

integral daridemokrasi

Apakah regulasi publik terhadap media selalu mempunyai konotasi yang

negatif& (arus di akui bah-a regulasi media dalam situasi tertentu sangat di

perlukan.


8/27

!. #emungkinkan definisi politik

menurut tatanan prioritas

sehingga ruang publik men'adi

tempat berlangsungnyapenentuan hierarkisasi nilai oleh

masyarakat

a. Bisa dalam rangka

menghindari dominasi suatu

bidang terhadap yang lain

dengan mengusulkan

pengorganisasian distribusi

atau alokasi program.

b. #en'amin pembedaan lingkup riil

dengan kekhasan ekspresinya

untuk tetap mendapatkan akses

yang !ukup representatif ke

ruang publik.

d. #emungkinkan untuk

mempertahankan adanya

pemisahan berbagai ranah dan

menentukan bagian atau hakmasingmasing.

Regulasi Publik dan Pluralisme :

Memperkua$ Deon$ologi Pro(esi

)egulasi untuk men'amin pluralisme ini memiliki beragam bentuk /


9/27

)egulasi publik terhadap media mempunyai

perspektif yang melampaui logika deontologi

profesi. Pada akhirnya regulasi entah dari

negara komisi independen asosiasi

konsumen desakan ekonomi atau

perkembangan teknik harus diarahkan untuk

makin memperkuat deontologi profesi

0ebebasan pers dipahami sebagai fungsipublik yaitu sebagai sarana untama untuk

men'amin pelaksanaan kebebasan

berekspresi politik dan memper'uangkan hak

individual dasar lainnya atau nilai demokrasi


10/27

"engan demikian pelaksanaan kebebasan berekspresi

politik 'ustru makin diperluas sehingga ter!ipta situasiideal bagi -a!ana politik tiada manipulasi tiada

pengkondisian dan dihindarkan dari dominasi.

Sedangkan kebebasan untuk berekspresi merupakan

hak individu dasariah yang kental dengan dimensi

politik maka regulasi publik 'uga dimaksudkan untuk

menghindari monopoli oleh bentuk kebebasan

berekspresi politik tertentu.


11/27

Namun seringkali etika komunikasi baru bisa efektif

ketika ada tekanan kuat dari publik.

)egulasi publik terhadap media yang bersifat

membatasi diharapkan lebih menekankandimensi

strategis yaitu bah-a etika komunikasi termasuk

deontologi profesi harus bisa diter'emahkan se!ara

efektif ke dalam realitas sesuai dengan situasi.


12/27

Berbagai Macam Regulasi Publik

)egulasi bisa bersifat privat

ketika pelaksanaannya

ditentukan oleh nurani pelaku

komunikasi atau diatur oleh

deontologi profesi.

Sedangkan regulasi itu

dianggap publik bila ada!ampur tangan negara

masyarakat asosiasi

perlindungan konsumen

pakar atau komisi mandiri

yang dibentuk negara.


13/27

$nstrumen regulasi lain ialah

organ administrasi negarayang berfungsi men'aga

agar hukum dihormati.

)egulasi media oleh negara bisaberagam. "ari sisi ekonomi

otoritas publik menetapkan

prinsip hukum sehingga situasi

ekonomi berkembang yang

memungkinkan pasar

mendorong mun!ulnya berbagaiinisiatif pengelolaan media

massa.


14/27

0emungkinan lain regulasi publik ialah dengan

membentuk komisi mandiri yang bukan bagian dari

pemerintah.

0omisi ini bisa dibentuk dari !ampuran berbagai

kalangan dan kompetensi.

0omisi ini memiliki dua fungsi /1 Fungsi sebagai penga-as1 Fungsi menentukan orientasi dasar media sebagai

pelayanan publik


15/27

Beragamnya instrumen regulasi

bukan berarti penguasa bisa

menerapkan begitu sa'a aturandan hukum. Semua bentuk

regulasi media perlu legitimasi

se!ara publik baik mengenai

kemendesakan maupun

modalitasnya karena 'angkauan

regulasi !ukup luas.

Sering upaya regulasi

dihadapkan pada dilema

yang sulit yaitu memberi

prioritas pada kepentingan

para pelaku media atau

pada kepentingan penerima

informasi.


16/27

Regulasi Prosedural

2ara peliputan pengolahan dan presentasi

yang penuh rekayasa sangat menon'ol dalam

televisi. 2ontoh menarik adalah bagaimana

sensor yang tidak tampak beroperasi dalammedia televisi seperti yang diangkat oleh

Pierre Bourdieu +3445/3637,

%alu sensor ekonomi / penentu kebi'akan

televisi bukan pertamatama pemilik sahamtetapi mereka yang memasang iklan8

penguasa politik tidak akan semenamena

memperlakukan para pemilik media.


17/27

#edia terutama televisi merupakan instrumen untuk

men'aga tatanan simbolik. Ada serangkaian

mekanisme televisi yang sebetulnya merupakan

suatu bentuk kekerasan simbolik.

#isalnya 9serba

serbi: dalam

televisi

merupakan

a!ara yang

menghibur ataumengalihkan

perhatian.

#enurut Bourdieuberita di televisi

mirip sekali

dengan prinsip

tukang sulap

yang 'ustru

menarikperhatian ke

arah lain dari hal

yang

dilakukannya.

0ekerasan simbolik

adalah kekerasan

yang berlangsung

dengan persetu'uan

tanpa terungkap darikorbannya tetapi

'uga tanpa disadari

oleh pelakunya.


18/27

"alam hal informasi pemirsa

diba-a ke fakta yang harus

menarik semua orang. #aka

tidak boleh membuat shock

siapa pun berarti tidak ada

yang dipertaruhkan yang tidak

meme!ah belah dan yang

memba-a ke konsensus.

Akibatnya berita sema!am itusama sekali tidak menyentuh

hal penting. Padahal -aktu bagi

televisi sangat mahal harganya.


19/27

Berhadapan dengan melimpahnya

informasi peran media sebagai

pelayanan publik adalah

membantu menyeleksi dan

memun!ulkan unsur yang

bermakna agar tidak tergelin!ir kedalam desinformasi akibat dari

banyaknya hal yang harus diingat.

Semua orang tahu bah-a informasi

pertamatama adalah konstruksiyang riil membentuk makna dari

yang diperoleh melalui media.

Sebelum menyiarkan fakta langkah

yang dilakukan ialah menyeleksi dan

membangun fakta.


20/27


21/27

Ada $iga hal )ang menandai kekhasan

*urnalisme )ang $erkai$ langsung dengan

e$ika komunikasi +Bourdieu, &--.:.&/Per$ama

'urnalisme sangat tergantung pada

tekanan kekuatan dari luar yaitu

hukum permintaan.

Kedua

pembedaan kutub dengan orientasi komersial atau

tidak terasa sangat kuat sehingga keuntungan lebih

dinikmati oleh orientasi komersial bahkan kualitas

sering diukur dari kekuatan finansialnya8

ke!enderungannya lalu mengangap kemampuan

untuk membentuk opini publik disamakan dengankekuatan finansial.

Ke$iga

suasana profesi sangat di-arnai oleh

berlakunya keadilan imanen +sema!am

hukum karma,


22/27

Dalam Persimpangan 0$ika :

Deon$ologi, Teleologi, dan

Komuni$arian

"alam praktek

'urnalistik tradisideontologi lekat

mengarahkan para

pelaku komunikasi.

Perspektif

deontologi ini akan

memperhatikan

syarat dan proses

yang memungkinkan

untuk men!arikebaikan atau

keutamaan.

Nilai moral suatu

tindakan mendasarkan

pada suatu prinsip

yang mengkondisikantanpa mempedulikan

apa pun

konsekuensinya. Jadi

nilai moral itu intrinsik

dan universal.


23/27

#emang harus dibedakan maknanya antara

9deontologi: yang biasa dikaitkan dengan

tradisi pemikiran moral 0ant dengan

9deontologi profesi: tetapi yang terakhir ini

sebetulnya berakar pada tradisi 0antian.(anya kemudian deontologi profesi men'adi

spesifik dikaitkan dengan profesi tertentu.

0esamaan itu terletak pada bentuk-a!ananya. 0eduanya merupakan -a!ana

normatif dan imperatif berisi ke-a'iban yang

diungkapkan dalam kerangka baik


24/27

"e-asa ini struktur

pemaknaan sangat

menekankan pada

ekonomi.

=tika sema!am ini

karena terlalu

menekankan asas

manfaat bisa men'adi

tidak peka terhadap

tuntutan etis dalam

masalah prosedur

atau pilihan sarana.

Penyalahgunaanyang mungkin

dilakukan !ukup

sering karena

mengadopsi

perspektif utilitarian

ini


25/27

Jadi perspektif utilitarian

+teleologis, terfokus pada tu'uan

yang bermanfaat. Akibatnya apapun atau siapa pun yang tidak

memberi manfaat akan mudah

diabaikan termasuk hak dasariah

pihak lain

Pendekatan teleologis lebihmenekankan pada tu'uan.

Pendekatan ini mendefinisikan

se!ara apriori kebaikan khas

yang harus di-u'udkan tu'uan

yang harus dike'ar yang sudah

ditentukan untuk semua orangyaitu kese'ahteraan umum.


26/27

Sumber

1 (aryatmoko ". >??7. Etika Komunikasi / Manipulasi

Media, Kekerasan dan Pornografi. ;ogyakarta/ Penerbit

0anisius.


27/27

L/O/G/O

www.themegallery.com

Thank 1ou2

Documents

Ppt Regulasi media