Pertemuan 2 - Regulasi

Proses Perkembangan Regulasi Keuangan Sektor Publik Indonesia

1999-20022003200420052006

Landasan Pelaksanaan Operasionalnya:PP 24, 37, 54, 55, 56, 57, 58/2005 Dasar Hukumnya :UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004;UU 25/2004;UU 32/2004;UU 33/2004REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK SAAT INI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis School of Economic and BusinessTelkom University*Creating the great business leaders

Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan NegaraAsas Umum Pengelolaan Keuangan NegaraPenyusunan & Penetapan APBN & APBDHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, & Badan Pengelola Dana MasyarakatPelaksanaan APBN & APBDPertanggungjawaban pengelolaan keuangan negaraSub Pokok Bahasan UU 17/2003: Keuangan Negara


Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkanPengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara


Asas Tahunan/periodical tahunan Asas Universalitas Asas Kesatuan Asas Spesialitas AkuntabilitasProfesionalitas ProporsionalitasTransparansiIndependensi PemeriksaAsas Umum Pengelolaan Keuangan Negara


CEO: Presiden/Kepala DaerahCFO: Menteri Keuangan/BUDCOO: Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara


Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran PemerintahPenegasan Peran DPR/DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan anggaranPengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaranPenyempurnaan klasifikasi anggaranPenyatuan AnggaranPenggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam Penyusunan AnggaranPenyusunan & Penetapan APBN/APBD


Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral (Bank Indonesia) berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneterAntara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban pengalokasian Dana Perimbangan dari Pusat Ke daerahPemerintah dapat memberikan/menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DHubungan Keuangan


Pelaksanaan APBN diatur lebih lanjut menggunakan Peraturan Presiden (alokasi anggaran kantor pusat dan kantor daerah, pembayaran tunggakan, alokasi dana perimbangan, alokasi subsidi) sebagai pedoman kementrian dan lembaga.Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan Perkada (Peraturan Keuangan Daerah) dengan penjabaran melalui: (anggaran pendapatan&belanja daerah) APBD, DPASKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD), cash budget, standar harga, ASB (Analisis Standar Belanja)Pelaksanaan APBN & APBD


Pertanggungjawaban APBN/D disampaikan berupa laporan keuangan yang paling tidak terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CaLK sesuai standar akuntansi pemerintahan. Disampaikan kepada DPR/D selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhirPertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara


Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum Perbendaharaan NegaraPejabat Perbendaharaan NegaraPenerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan PemerintahanPenatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPenyelesaian Kerugian NegaraPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Sub Pokok Bahasan UU 1/2004: Perbendaharaan Negara


Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan NegaraPerbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBDRuang Lingkup: kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan utang/piutang negara, investasi & barang milik negara/daerah, pengelolaan BLU


Asas Umum:

KesatuanUniversalitasTahunanSpesialitas


Pusat: Menteri KeuanganDaerah: PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)Pejabat Perbendahaaraan Negara


Kewenangan Menteri Keuangan /Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara/daerah pada bank sentral, optimalisasi dana pemerintahUntuk transparansi dan akuntabilitas piutang negara/daerah diatur kewenangan penyelesaian piutang negara/daerahUntuk melaksanakan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/daerahUntuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik daerah diatur tentang pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerahPenerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat


Laporan Keuangan Pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansiLaporan Keuangan pemerintah disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, yang terdiri dari:Penata usahaan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan AnggaranLaporan Realisasi Anggaran,Neraca,- Laporan Arus Kas disertai,- Catatan atas Laporan Keuangan


Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggung jawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi :laporan keuangan pemerintah pusat,laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah


Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhirLaporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada DPRLaporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisisi perbandingan antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah


Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus diganti oleh pihak yang bersalah.Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPKPengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerahMereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana Penyelesaian Kerugian Negara


BLU bertugas untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsaKekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkanRKA & LAPKEU BLU disusun & disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dengan RKA & LAPKEU kementerian negara/lembaga/pemdaPembinaan Keuangan BLU oleh MenkeuPengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)


Pengertian Pemeriksaan dan PemeriksaLingkup PemeriksaanStandar PemeriksaanHasil Pemeriksaan dan Tindak LanjutPengenaan Ganti Kerugian NegaraSub Pokok Bahasan UU 15/2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara


Pemeriksaan: identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negaraPemeriksa: orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPKPengertian Pemeriksaan dan Pemeriksa


Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan KinerjaPemeriksaan dengan tujuan tertentuLingkup Pemeriksaan


PerencanaanPelaksanaan Pelaporan Hasil PemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebutPelaksanaan Pemeriksaan


Hasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opiniPemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasiPemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulanLHP disampaikan kepada pemerintah dan lembaga perwakilan

Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut


BPK menerbitkan surat keputusan penetapan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendaharaBendahara dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPKPengenaan Ganti Kerugian Negara


Pembentukan Daerah dan Kawasan KhususPembagian Urusan PemerintahanPemerintahan DaerahPerangkat DaerahKeuangan DaerahPerDa dan PerKaDaKepegawaian DaerahPembinaan & PengawasanDesaUndang-undang 32/2004: Pemerintahan Daerah


Sumber-Sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan DaerahUndang-undang No 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah


adalah : dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Terdiri dari :Dana Bagi HasilDana Alokasi UmumDana Alokasi KhususDANA PERIMBANGAN

Soal LatihanJelaskan maksud dari :Asas Tahunan/periodical tahunan Asas Universalitas Asas Kesatuan Asas Spesialitas AkuntabilitasProfesionalitas ProporsionalitasTransparansiIndependensi Pemeriksa

Documents

Pertemuan 2 - Regulasi