Regulasi Outsourcing Baru

8/19/2019 Regulasi Outsourcing Baru

1/31

Penyerahan Sebagian Pekerjaan

( Peraturan Menteri No.19 Tahun 2012)


2/31

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik ndonesia No!Kep-100"Men"#"200$ TentangKetentuan pelaksanaan %erjanjian kerja &aktu tertentu

3. %'R(TUR(N M'NT'R T'N()( K'R*( +(NTR(N,M)R(, R'%UK N+/N',( N/M/R%'R.1"M'N""2011 T'NT(N) T(T( (R(%'MU(T(N +(N %'N)',((N %'R(TUR(N%'RU,(((N ,'RT( %'MU(T(N +(N%'N+(4T(R(N %'R*(N*(N K'R*( 'R,(M(.


3/31

. Peraturan Menteri Tenaga !erja "an

Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang

Syarat# Syarat Penyerahan sebagian

$e%aksanaan $ekerjaan ke$a"a $erusahaan

%ain.


4/31

$

Perusahaan dapat menyerahkan

sebagian pelaksanaan pekerjaan

kepada perusahaan lainnyamelalui perjanjian pemborongan

pekerjaan atau penyediaan jasa

pekerja/buruh yang dibuat secara

tertulis.

OUT SOURCI!


5/31

&. Pemborongan Pekerjaan ". Persyaratan Pemborongan Pekerjaan

5. %erusahaan pemberi pekerjaan dapat men6erahkan sebagian

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan.

5. %ekerjaan 6ang dapat diserahkan kepada perusahaan penerimapemborongan harus memenuhi s6arat sebagai berikut!

a. dilakukan se7ara terpisah dari kegiatan utama baik manajemenmaupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan8

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung daripemberi pekerjaan9 dimaksudkan untuk memberi penjelasantentang 7ara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar

6ang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan8


6/31

7. merupakan kegiatan penunjang perusahaan se7arakeseluruhan9 artin6a kegiatan tersebut merupakankegiatan 6ang mendukung dan memperlan7arpelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur

kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan 6angditetapkan oleh asosiasi sektor usaha 6ang dibentuksesuai peraturan perundang-undangan8 dan

d. tidak menghambat proses produksi se7ara langsung9

artin6a kegiatan tersebut merupakan kegiatantambahan 6ang apabila tidak dilakukan olehperusahaan pemberi pekerjaan9 proses pelaksanaanpekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestin6a.


7/31

5 (sosiasi sektor usaha harus membuat alurkegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuaisektor usaha masing-masing.

5 (lur Kegiatan proses harus menggambarkanproses pelaksanaan pekerjaan dari a&al sampaiakhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatanpenunjang dengan memperhatikan pers6aratan.

5 (lur Kegiatan %roses dipergunakan sebagaidasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalampen6erahan sebagian pelaksanaan pekerjaanmelalui pemborongan pekerjaan.


8/31

5 *enis pekerjaan penunjang 6ang akan diserahkankepada perusahaan penerima pemborongan harusdilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaankepada instansi 6ang bertanggung ja&ab di bidang

ketenagakerjaan kabupaten"kota tempatpemborongan pekerjaan dilaksanakan.

5 nstansi 6ang bertanggung ja&ab di bidangketenagakerjaan kabupaten"kota mengeluarkan

bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang 6angakan diserahkan melalui pemborongan pekerjaanpaling lambat 1 :satu; minggu sejak pelaporandilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.


9/31

5 %erusahaan pemberi pekerjaan dilarang men6erahkan

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan.

5 (pabila perusahaan pemberi pekerjaan men6erahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan9 makahubungan kerja antara pekerja"buruh dengan perusahaanpenerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberipekerjaan.

5 %erusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan se7ara

tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang 6angakan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan9 kepadainstansi 6ang bertanggung ja&ab di bidang ketenagakerjaankabupaten"kota tempat pemborongan pekerjaandilaksanakan.


10/31

#. Perjanjian Pemborongan

5 %en6erahan sebagian pelaksanaan pekerjaandilaksanakan melalui perjanjian pemborongan

pekerjaan se7ara tertulis5 %erjanjian pemborongan pekerjaan sekurang-kurangn6a harus memuat!

a. hak dan ke&ajiban masing-masing pihak8

b. menjamin terpenuhin6a perlindungan kerja dans6arat-s6arat kerja bagi pekerja"buruh sesuaiperaturan perundang-undangan8 dan

7. memiliki tenaga kerja 6ang mempun6ai kompetensi

di bidangn6a.


11/31

5%erjanjian pemborongan pekerjaan harus dida


12/31

C. Persyaratan Perusahaan Penerima

Pemborongan Perusahaan penerimapemborongan harus memenuhi persyaratan$

a. berbentuk badan hukum8

b. memiliki tanda dain usaha8 dan

d. memiliki bukti &ajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan.


13/31

%. Perjanjian &erja Pemborongan Pekerjaan

5 ,etiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan &ajibmemuat ketentuan 6ang menjamin terpenuhin6a hak-hakpekerja"buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan.

5 %erjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentanghubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongandengan pekerja"buruhn6a 6ang dibuat se7ara tertulis.

5 ubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongandengan pekerja"buruhn6a sebagaimana dimaksud dalam %asal 1$

dapat didasarkan atas perjanjian kerja &aktu tidak tertentu atauperjanjian kerja &aktu tertentu.

5 %elaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam %asal =dan penda


14/31

&&. Penye"ia 'asa Pekerjauruh

a. Persyaratan Penyedia 'asa Pekerja/#uruh

5.%erusahaan pemberi pekerjaan dapat men6erahkan

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaanpen6edia jasa pekerja"buruh melalui perjanjianpen6ediaan jasa pekerja"buruh 6ang dibuat se7aratertulis.

5.%ekerjaan 6ang dapat diserahkan kepada perusahaanpen6edia jasa pekerja"buruh harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau 6ang tidak berhubungan langsungdengan proses produksi.


15/31

5 Kegiatan jasa penunjang meliputi!

a. usaha pela6anan kebersihan :cleaning service);

b. usaha pen6ediaan makanan bagi pekerja"buruh:7atering);

7. usaha tenaga pengaman :se7urity/satuan

pengamanan);d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan

permin6akan8 dan

e. usaha pen6ediaan angkutan bagi pekerja"buruh.

5 %erusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh dilarangmen6erahkan pelaksanaan sebagian atau seluruhpekerjaan 6ang diperjanjikan kepada perusahaan

pen6edia jasa pekerja"buruh lain.


16/31

#. Perjanjian Penyedia 'asa pekerja/#uruh

5 %erjanjian pen6ediaan jasa pekerja"buruh sekurang-kurangn6amemuat!

a. jenis pekerjaan 6ang akan dilakukan oleh pekerja"buruh dariperusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh8

b. penegasan bah&a perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh bersedia menerima pekerja"buruh dari perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh sebelumn6a untuk jenis pekerjaan 6ang terusmenerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadipenggantian perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh8 dan

7. hubungan kerja antara perusahaan pen6edia jasapekerja"buruh dengan pekerja"buruh 6ang dipekerjakann6a berdasarkan perjanjian kerja &aktu tidak tertentu atauperjanjian kerja &aktu tertentu.


17/31

5 %erjanjian pen6ediaan jasa pekerja"buruh antara perusahaan

pemberi pekerjaan dengan perusahaan pen6edia jasapekerja"buruh harus didain operasional perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh 6ang masih berlaku8 dan

b. dra


18/31

5 +alam hal perjanjian pen6ediaan jasa pekerja"buruhtelah memenuhi pers6aratan 9 maka instansi 6ang bertanggung ja&ab di bidang ketenagakerjaankabupaten"kota tempat pekerjaan dilaksanakan

menerbitkan bukti penda


19/31

5 %erusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh tidak dapat

melakukan operasional pekerjaann6a sebelum mendapatkan bukti pendainoperasional berdasarkan rekomendasi dari instansi 6ang

bertanggung ja&ab di bidang ketenagakerjaan kabupaten"kota.5 +alam hal i>in operasional perusahaan pen6edia jasa

pekerja"buruh di7abut9 pemenuhan hak-hak pekerja"buruhtetap menjadi tanggung ja&ab perusahaan pen6edia jasapekerja"buruh 6ang bersangkutan.


20/31

C. Persyaratan Perusahaan Penyedia 'asa/#uruh

%erusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh harus memenuhipers6aratan!

a. berbentuk badan hukum %erseroan Terbatas :%T; 6ang

didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan8 b. memiliki tanda dain usaha8

d. memiliki bukti &ajib lapor ketenagakerjaan di

perusahaan8e. memiliki i>in operasional8


21/31

5 >in operasional diajukan permohonann6a oleh perusahaanpen6edia jasa pekerja"buruh kepada instansi 6ang bertanggung ja&ab di bidang ketenagakerjaan pro@insi tempat pelaksanaanpekerjaan9 dengan melampirkan!

a. 7op6 anggaran dasar 6ang didalamn6a memuat kegiatan usaha

pen6ediaan jasa pekerja"buruh8 b. 7op6 pengesahan sebagai badan hukum %erseroan Terbatas

:%T;8

7. 7op6 surat ijin usaha pen6ediaan jasa pekerja"buruh8

d. 7op6 tanda da


22/31

5 nstansi 6ang bertanggung ja&ab di bidangketenagakerjaan pro@insi menerbitkan i>inoperasional terhadap permohonan 6ang telah

memenuhi pers6aratan dalam &aktu palinglambat 1$ :empat belas; hari kerja sejakpermohonan diterima.

5 >in operasional berlaku di seluruh

kabupaten"kota di pro@insi 6ang bersangkutan.


23/31

5 >in operasional berlaku untuk jangka &aktu 3:tiga; tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka

&aktu 6ang sama.

5 %erpanjangan diberikan berdasarkan pers6aratan

6ang diatur dalam %eraturan Menteri ini dan hasile@aluasi kinerja perusahaan 6ang dilakukan olehinstansi 6ang bertanggung ja&ab di bidangketenagakerjaan kabupaten"kota.

5 erdasarkan hasil e@aluasi kinerja perusahaaninstansi 6ang bertanggung ja&ab di bidangketenagakerjaan pro@insi men6etujui atau menolak.


24/31

%. Perjanjian &erja Penyedia 'asa Pekerja/ #uruh

5 ,etiap perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh &ajib membuatperjanjian kerja se7ara tertulis dengan pekerja"buruh.

5 %erjanjian kerja harus di7atatkan kepada instansi 6ang bertanggung ja&ab di bidang ketenagakerjaan kabupaten"kota

tempat pekerjaan dilaksanakan.5 +alam hal perjanjian kerja tidak di7atatkan;9 maka instansi 6ang bertanggung ja&ab di bidang ketenagakerjaan pro@insi men7abuti>in operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi 6ang

bertanggung ja&ab di bidang ketenagakerjaan kabupaten"kota.

5 %en7atatan perjanjian kerja tidak dikenakan bia6a.5 ,etiap perjanjian kerja pen6ediaan jasa pekerja"buruh &ajib

memuat ketentuan 6ang menjamin terpenuhin6a hak-hakpekerja"buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan.


25/31

5 ubungan kerja antara perusahaan pen6edia jasapekerja"buruh dengan pekerja"buruhn6a dapat didasarkanatas perjanjian kerja &aktu tidak tertentu atau perjanjiankerja &aktu tertentu.

5 +alam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja &aktu tertentu 6ang objek kerjan6a tetap ada;9 sekurang-kurangn6a harus memuat!

5 a. jaminan kelangsungan bekerja8

5 b. jaminan terpenuhin6a hak-hak pekerja"buruh sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan 6angdiperjanjikan8 dan

5 7. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantianperusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh untuk menetapkan

upah.


26/31

5 ak-hak pekerja"buruh meliputi!5 a. hak atas 7uti apabila telah memenuhi s6arat masa kerja8

5 b. hak atas jaminan sosial8

5 7. hak atas tunjangan hari ra6a8

5 d. hak istirahat paling singkat 1 :satu; hari dalam 1 :satu;minggu8

5 e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhirioleh perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh sebelumperjanjian kerja &aktu tertentu berakhir bukan karena

kesalahan pekerja85


27/31

5 +alam hal perjanjian kerja &aktu tertentu tidakmemuat ketentuan9 maka hubungan kerja antaraperusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh denganpekerja"buruh berubah menjadi hubungan kerja

6ang didasarkan atas perjanjian kerja &aktutidak tertentu sejak ditandatanganin6aperjanjian kerja 6ang tidak memenuhipers6aratan.

5 +alam hal pekerja"buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja9 makapekerja"buruh dapat mengajukan gugatankepada %engadilan ubungan ndustrial.


28/31

5 +alam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkanperjanjian pen6ediaan jasa pekerja"buruh dan mengalihkanpekerjaan pen6ediaan jasa pekerja"buruh kepadaperusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh 6ang baru9 maka

perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh 6ang baru9 harusmelanjutkan perjanjian kerja 6ang telah ada sebelumn6atanpa mengurangi ketentuan 6ang ada dalam perjanjiankerja 6ang telah disepakati.

5 +alam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan

pen6edia jasa pekerja"buruh 6ang baru maka masa kerja 6ang telah dilalui para pekerja"buruh pada perusahaanpen6edia jasa pekerja"buruh 6ang lama harus tetapdianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan pen6edia

jasa pekerja"buruh 6ang baru.


29/31

Penga*asan5 %enga&asan pelaksanaan peraturan ini

dilakukan oleh %enga&as Ketenagakerjaan.


30/31

Pera%ihan

5 ,etiap perusahaan pemberi pekerjaan9 perusahaan penerimapemborongan atau perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh &ajib

men6esuaikan dengan ketentuan dalam %eraturan Menteri inipaling lama 12 :dua belas; bulan sejak diundangkann6a %eraturanMenteri ini.

5 +alam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau

perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh tidak men6esuaikandengan ketentuan maka perusahaan penerima pemboronganpekerjaan atau perusahaan pen6edia jasa pekerja"buruh tetap bertanggung ja&ab terhadap hak-hak pekerja"buruh sesuaiperjanjian kerja.


31/31

Terimakasih

Documents

Regulasi Outsourcing Baru