Pertemuan 4_METROLOGI

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    1/22

    Click to edit Master subtitle style

    5/22/12

    Pengantar Metrologi

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    2/22

    5/22/12

    Tata Tertib

    Masuk tepat waktu. Paling lama 15menit setelah jam pelajaran dimulai

    Jaga Ketertiban Dilarang keluar masuk kelas setelah

    kuliah dimulai

    Dilarang titip absen

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    3/22

    5/22/12

    Ketidakpastian pengukuran adalah suatu ukurankuantitatif mutu dari sebuah hasil pengukuran,sehingga hasil pengukuran tersebut dapat

    diperbandingkan dengan hasil-hasil pengukuran lain,acuan, spesifikasi atau standar.

    Semua pengukuran cenderung mengandungkesalahan, dalam pengertian hasil pengukuranternyata berbeda-beda dengan nilai sejati (nilaisebenarnya) dari besaran yang di ukur.

    Kesalahan tersebut : metoda pengukuran, alatukurnya, SDM-nya dsb.

    Ketidakpastian pengukuran dapat dihitung denganberbagai cara, antara lain dengan metode GUMyang direkomendasi oleh ISO dan diuraikan dalamdokumen : Guide to the Expression of Uncertainty inMeasurenment

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    4/22

    5/22/12

    Filosofi ketidakpastian GUM

    Suatu besaran ukur X, yang nilainya tidak diketahui dengan

    tepat, dianggap sebagai variabel stokastik dan mempunyaifungsi probabilitas. Contoh X= M + N

    Hasil X dari suatu pengukuran merupakan estimasi dari nilaiharapan E(X).

    Ketidakpastian baku u(X) sama dengan akar kuadrat dariestimasi variabel V(X).

    contoh : jika X= M + N, maka U(X)=

    Evaluasi tipe A : nilai harapan dan variasi diestimasi secarastatistik dari sehimpunan pengukuran

    contoh : X= k u(X)

    Evaluasi tipe B : nilai harapan dan variasi diestimasi dengancara-cara lain. Metode yang paling umum adalah dengancara mengasumsikan suatu sebaran probabilitas, misalnyasebaran persegi, berdasarkan suatu pengalaman atauinformasi lain.

    contoh : hasil pengukuran dengan format

    X = x U

    )()( 22 NvMv +

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    5/22

    5/22/12

    Kalibrasi adalah suatu proses pengujianalat ukur dan bahan ukur untuk menjaminketertelusuran suatu hasil pengukuran.

    Hal tsb, dapat dicapai denganpembandingan langsung terhadap standarukur atau bahan acuan bersertifikat.

    Keluaran dari kalibrasi adalah sertifikatkalibrasi/label/stiker yang disematkanpada alat ukur.

    Mengapa sebuah alat ukur perlu dikalibrasi :

    a. memastikan bahwa penunjukkan alattsb sesuai dengan hasil pengukuran lain.

    b. menentukan akurasi penunjukkan

    alat

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    6/22

    5/22/12

    Prosedur acuan diartikan sebagi suatu proseduruntuk melakukan pengujian, pengukuran atauanalisis, yang ditelaah dengan seksama dandikontrol dengan ketat.

    Tujuannya adalah untuk mengkaji prosedur lainuntuk pekerjaan yang serupa atau untukmenentukan sifat-sifat bahan acuan (termasuk

    objek acuan) atau untuk menentukan suatu nilaiacuan.

    Prosedur acuan dapat digunakan untuk :

    a. memvalidasi pengukuran lain atau prosedur

    pengujian lain, yang digunakan untuk pekerjaanyang serupa dan menentukan ketidakpastiannya.

    b. menentukan nilai acuan sifat-sifat dari suatubahan yang dapat disusun dalam buku panduan

    atau pangkalan kata atau nilai acuan yangterkandung dalam bahan acuan atau objek acuan.

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    7/22

    5/22/12

    Pengujian adalah suatu kegiatan untukmenentukan sifat-sifat suatu produk, prosesatau jasa, menurut suatu prosedur,metodologi atau persyaratan tertentu.

    Tujuannya adalah untuk memastikanapakah suatu produk memenuhi spesifikasitertentu. (misalnya persyaratan

    keselamatan atau karakteristik yangberkaitan dengan perdagangan, makapengujiannya berkaitan dengan penilaiankesesuaian).

    Metrologi adalah perangkat yangmemungkinkan agar hasil-hasil pengujiandapat diperbandingkan, misalnya dengancara mendefinisikan satuan pengukurandan penyediaan alur ketertelusuran serta

    ketidakpastian yang terkait dengan hasil-hasil en ukuran ada en u ian.

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    8/22

    5/22/12

    Metrologi Legal Metrologi legal bermula dari kebutuhan

    untuk menjamin keadilan dalamperdagangan, khususnya di bidangpenimbangan dan pengukuran.

    Metrologi legal terutama berkaitan denganalat-alat ukur yang diatur oleh undang-undang.

    Tujuan metrologi legal adalah menjamin

    terlaksananya pengukuran yang benar bagiwarga negara bilamana pengukuran itudilakukan :

    a. dalam transaksi resmi dan transaksi

    niaga

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    9/22

    5/22/12

    Metrologi legal adalah metrologi yangmengelola satuan-satuan ukuran, metode

    pengukuran adan alat-alat ukur yangmenyangkut persyaratan teknik danperaturan berdasarkan undang-undangyang bertujuan melindungi kepentingan

    umum dalam hal kebenaran pengukuran.(UUML).

    Alat-alat ukur yang dikendalikan secaralegal mesti menjamin kebenaran hasilpengukuran :

    - ketika digunakan;

    - selama waktu penggunaan;

    -

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    10/22

    Di Indonesia, metrologi legal sudah adasejak :

    Satuan ukuran yaitu satuan yangsistemnya bersumber pada suatu ukuran

    Perundangan Nama kantornORDONANSI TERA TAHUN 1923nORDONANSI TERA TAHUN 1928

    nORDONANSI TERA TAHUN 1949

    DIENST VAN IJKWEZEN (1923-1954)

    JAWATAN TERA (1954-1962)

    DIREKTORAT METROLOGI (1962-1968)

    DIREKTORAT METROLOGISTANDARDISASI DAN NORMALISASI(1968-1975)

    UURI NOMOR 2 TAHUN 1981 DIREKTORAT METROLOGI (1975-SAATINI)

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    11/22

    5/22/12

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    12/22

    5/22/12

    Logo metrologi legal

    MEMPERDAYA UKURAN MENGHILANGKANKEPERCAYAAN

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    13/22

    5/22/12

    UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 1981

    TENTANGMETROLOGI LEGAL

    (UUML)

    SATUAN UKURAN STANDAR - STANDAR SATUAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA(UTTP) TANDA TERA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) PERBUATAN YANG DILARANG KETENTUAN PIDANA PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    14/22

    5/22/12

    SATUAN UKURAN (BAB II - Psl. 2 s/d 7)

    Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus

    berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    15/22

    5/22/12

    STANDAR SATUAN(Bab III pasal 8 s/d 11)

    Contoh :

    -Kilogram K-46 adalah standarnasional untuk satuan ukuranbesaran massa

    - Meter X-27 adalah standar nasionaluntuk satuan ukuran besaran

    panjang

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    16/22

    5/22/12

    ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN

    PERLENGKAPNNYA (UTTP) (Bab IV - Psl. 12 s/d 18 UUML)

    -Pengaturan tentang kewajiban dan pembebasan dari teradan tera ulang UTTP

    - Pengaturan tentang pengujian, pemeriksaan, jangka waktu

    dan tempat tera dantera ulang UTTP

    - Pengrusakan UTTP

    - Biaya Tera

    -

    Pembuatan UTTP (Tanda Pabrik) dan Perbaikan UTTP(Reparatir)

    - Pemasukan UTTP (asal Impor)

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    17/22

    5/22/12

    TANDA TERA (Bab V - Psl. 19 s/d 21 UUML)

    - Jenis Tanda Tera- Tanda Sah- Tanda Batal- Tanda Jaminan- Tanda Daerah

    - Tanda Pegawai Yang Berhak- Ukuran, bentuk, jangka waktu berlaku, tempat dan carapembubuhan tanda tera;

    - Peruntukan Tanda Tera

    -

    Surat Keterangan Tertulis pengganti Tanda Sah atau TandaBatal;

    - Meter X-27 adalah standar nasional untuk satuan ukuranbesaran panjang

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    18/22

    5/22/12

    BARANG DALAM KEADAANTERBUNGKUS (BDKT)

    (Bab VI - Psl. 22 s/d 23 UUML)

    Kewajiban penandaan pada BDKT tentang:- Nama barang- Ukuran isi, atau berat bersih, atau Jumlah

    barang

    - Tata cara penulisan

    - Kewajiban pencantuman nama dan tempatperusahaan yang membungkus

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    19/22

    5/22/12

    PERBUATAN YANG DILARANG(Bab VII - Psl. 25 s/d 31 UUML)

    Pasal 25

    Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:a. UTTP yang bertanda tera batal;

    b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keteranganpengesahan yang berlaku;

    c. UTTP yang tanda teranya rusak;

    d.

    UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapatmempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakaikembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;

    e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yangseharusnya daripada yang diijinkan berdasarkan pasal 12 huruf c Undang-undang iniuntuk tera ulang;

    f. UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukanukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yangdimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

    g. UTTP untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkanUndang-undang ini;

    Di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untukkepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat

    menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    20/22

    5/22/12

    PERBUATAN YANG DILARANG(Bab VII - Psl. 25 s/d 31 UUML)

    Pasal 30

    Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, ataumemperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barangmenurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut

    ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlahyang sebenarnya.

    Penjelasan

    Dapat dimaklumi bahwa para pemakai barang (konsumen)menghendaki untuk mendapatkan barang dalam ukuran, isi,berat atau jumlah yang tepat.

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    21/22

    5/22/12

    PERBUATAN YANG DILARANG(Bab VII - Psl. 25 s/d 31 UUML)

    Pasal 31

    Dilarang menjual, mengedarkan, membungkus atau menyimpanuntuk dijual atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalamkeadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih ataujumlah hitungannya:

    a. Kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya,

    atau

    b. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22Undang- undang ini.

    PenjelasanPasal ini dimaksud untuk mencegah perbuatan-perbuatan yangtidak sehat atau tidak jujur dari pada pembuat, pembungkus danatau pengedar barang untuk mengambil keuntungan dari ukuran,isi, berat atau jumlah yang diserahkan/dijual.

  • 7/31/2019 Pertemuan 4_METROLOGI

    22/22

    5/22/12

    KETENTUAN PIDANA

    (Bab VIII - Psl. 32 s/d 35 UUML)

    Pasal 32(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum pada Pasal 25, Pasal 26,

    Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1(satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah).

    (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum pada Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-

    undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

    (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum pada Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

    Pasal 33

    (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang iniadalah kejahatan.

    (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang ini adalahpelanggaran.

    (3) Barang yang menjadi bulti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untukkepentingan Negara.