27
KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL RI DALAM PELAKSANAAN SUB GUGUS TUGAS MITIGASI DAMPAK (REHABILITASI, REINTEGRASI SOSIAL DAN PEMULANGAN) BAGI KORBAN TPPO DR. SONNY W. MANALU, MM DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

  • Upload
    lymien

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL RI DALAM PELAKSANAAN SUB GUGUS TUGAS MITIGASI

DAMPAK (REHABILITASI, REINTEGRASI SOSIAL DAN PEMULANGAN) BAGI KORBAN TPPO

DR. SONNY W. MANALU, MM

DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

Page 2: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention of the elimination of all form of discrimination against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejakteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pedagangan Orang

Peraturan Presiden No.69 ahun 2008 Tentag Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014, sebagai anggota Gugus Tugas PTPPO Kementerian Sosial RI memiliki tanggung jawab dalam bidang rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban trafiking.

Page 3: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial saat ini.

KEMENTERIAN SOSIAL RI

DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

SOSIAL

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA (RPSW)

DIREKTORAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

ANAK

DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN TINDAK

KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN

RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC)

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA)

Page 4: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

KEMENTERIAN SOSIAL RI

DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN

ORANG

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA (RPSW)

DIREKTORAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

RUMAH PERLINDUNGAN DAN TRAUMA CENTER (RPTC)

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA)

SUB. DIREKTORAT ANAK MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)

SUB. DIREKTORAT KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Struktur Organisasi Baru Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial saat ini.

Page 5: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

REHABILITASI SOSIAL

Page 6: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

BENTUK PROGRAM REHABILITASI SOSIAL KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN BAGI

PEREMPUAN DAN ANAK

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui :1. Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan

Orang melalui Rumah Perlindungan (RPSW, RPSA dan RPTC)

2. Rehabilitasi Sosial Eks Korban Perdagangan Orang kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat

Page 7: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

TAHAPAN PELAYANAN REHABILITASI DI RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTRE (RPTC)

1. Penerimaan Klien2. Melakukan Assesment Biopsikososial3. Melaksanakan Pembahasan Kasus (Case Conference)4. Membuat Rencana Intervensi5. Melaksanakan Intervensi Biopsikososial6. Melakukan Kunjungan Rumah (Homve Visit)7. Melaksanakan Pembahasan Kasus dengan Lembaga Terkait8. Terminasi9. Melakukan Rujukan 10. Melaksanakan Reintegrasi11. Melakanakan Pemulangan bagi Pekerja Mirgan Bermasalah12. Melaksanakan Bimbingan Lanjut

Page 8: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

PROSEDUR PELAYANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA

Rehabilitasi Pemulangan & ReintegrasiIdentifikasi

• Shelter• Pemenuhan kebutuhan dasar• Bimbingan Psikososial• Pelayanan Medis• Konsultasi Psikolog• Konsultasi Psikiater• Pelatihan Keterampilan• Kegiatan Rekreasional

• Tracing-reintegrasi• Akses pendidikan• Akses kesehatan• Penguatan keluarga• Kerjasama instansi

terkait/ LKS• Jaminan sosial• Monitoring

• Schreening (identtifikasi awal)• registrasi

Page 9: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Memulihkan kondisi normal mental klien yang terganggu akibat tekanan atau trauma

Menumbuhkan kembali keberfungsian sosialnya sehingga dapat melaksanakan peran-perannya sesuai dengan situasi dan relasi sosial yang dihadapinya.

Mengembangkan relasi sosial dengan orang-orang di sekitarnya

Menemukan lingkungan dan situasi kehidupan yang mendukung keberfungsian sosial, dan mencegah terulangnya kembali permasalahan yang terjadi

TUJUAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN TRAFFIKING :

Page 10: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING
Page 11: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Pengertian Proses pemulihan dan inklusi sosial dan

ekonomi setelah mengalami trafiking dimana korban mampu menentukan arah hidupnya sejalan dengan pemulihan dan melangkah kedepan termasuk didalamnya bagaimana dengan pemukiman yang aman, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, peluang untuk pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi serta akses terhadap dukungan sosial dan emosional. (nexus institute)

Page 12: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Proses Reintegrasi Sosial Korban TPPO :

1. Melakukan Pendataan dan pendalaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi korban TPPO (melalui wawancara dengan korban)

2. Melakukan komunikasi dengan keluarga korban kerjasama dengan pemerintah daerah perihal kesiapan keluarga menerima korban

3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal korban.

Page 13: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

PENYIAPAN KELUARGA pelatihan orang tua mengenai:

Manajemen keluargaPengasuhan anakPengubahan perilaku anakPengelolaan ganjaran dan konsekwensinyaKomunikasi dengan anak

Page 14: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Peran Kementerian Sosial dalam Reintegrasi SosialMembantu proses pemulihan dan

perubahan perilaku korban (Perempuan dan anak)

Pendekatan terhadap aparat setempat dan lingkungan sosial

Page 15: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

NAMA DAERAH JUMLAH KORBAN

Propinsi Lampung (Lampung Tengah) - (APBNP) Kerjasama Dengan LKS Bantuan KOPI

104 Korban

Propinsi NTT (Kab. Atambua) – (APBNP) Kerjasama dengan LKS Angelikum Keuskupan Atambua

191 Korban

Kab Lombok Timur Propinsi NTB– (APBNP) Kerjasama Dengan LKS DPC SBMI

138 Korban

Kabupaten Malang Prov. Jawa Timur –(APBNP) Kerjasama Dengan LKS Serikat Buruh Migran Indonesia

167 Korban

Kabupaten Garut Prov. Jabar – (APBN) Kerjasama dengan LKS Mata Hati Jawa Barat

50 Korban

Melalui Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Ps. Rebo

50 Korban

Jumlah 700 Korban

SUMBER : DIT. RSTS

Page 16: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

NO

UNIT JUMLAH

1. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL.

700 ORANG KTP

2. DIREKTORAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (RPSA)

226 ORANG KTA

3. DIREKTORAT KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN (RPTC)

75O ORANG KORBAN

JUMLAH 1.676 ORANG KORBAN

DATA KORBAN TRAFIKING YANG SUDAH MENDAPATKAN BANTUAN REINTEGRASI

OLEH KEMENTERIAN SOSIAL RI

Sumber : Dit. RSTS, Dit. KSA, Dit. KTKPM

Page 17: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING
Page 18: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban trafiking ke negara asal atau ke daerah asal atau ke keluarga atau ke keluarga pengganti atas keinginan dan persetujuan korban dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Page 19: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING
Page 20: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

DATA KLIEN YANG DITANGANI OLEH RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA

2010 2011 2012 2013 20141 DINSOS JABAR/BPPKB 4 1 1 - - 6 2 DINSOS KOTA BOGOR - 1 15 - - 16 3 POLSEK CISARUA 1 - - - - 1 4 RPTC Bambu Apus Jakarta 22 4 7 2 - 35 5 YKAI 1 - - - - 1 6 RUMAH SINGGAH ENGKU PUTRI - - - - - - 7 DINSOS BANGKA BELITUNG - - - - - - 8 DINSOS KEPRI 6 3 1 1 11 9 BARESKRIM MABES POLRI - - - - - -

10 DINSOS SUKABUMI - - - - - - 11 PSKW BUDI RINI MATARAM 2 2 1 - - 5 12 DINSOS KAB. BEKASI - - - - 13 DINSOSNAKER KOTA PONTIANAK 1 - 3 3 - 7 14 DINSOS KOTA TANGERANG 2 - - - - 2 15 POLDA PAPUA 5 4 - - - 9 16 DINSOS KARAWANG 25 11 - - - 36 17 IOM - 23 7 1 2 33 18 TRC KEMENSOS RI - 3 3 - 1 7 19 POLRESTA CIREBON - 5 - - - 5 20 PSKW BRASTAGI MEDAN - 4 - - - 4 21 PUSKESMAS PS REBO JAKTIM - - 1 - - 1 22 RPSA UNGARAN JATENG - 1 3 2 - 6 23 PSBI BANGUN DAYA CIPAYUNG - - 1 - - 1 24 PSKW HARPAN MULIA KALTIM - - 1 - - 1 25 POLRES BOGOR JABAR - - 5 - - 5 26 PSBK PANGUDI LUHUR BEKASI - - 1 1 - 2 27 PSKW “Mulya Jaya” - - - 10 - 10 28 DINSOS Prov.Sumsel - - - 4 - 4 29 PSMP “Handayani” Jakarta - - - 1 1 2 30 RPSA Bunga Rampai Kepri - - - 1 3 4 31 Polresta Bogor - - - 24 - 24 32 Dinsosnaker dan BNNK Pangkal - - - - 5 5 33 Datang Sendiri - - - - 2 2

69 62 50 50 14 245

LEMBAGA PERUJUK TAHUNNO

TOTAL

JUMLAH

Page 21: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

No GenderJumlah Klien

2012 2013 2014 2015

1Laki-laki

(Dewasa)94 48 58 242

2 Laki-laki (Anak) - 1 - 1

3Perempuan

(Dewasa)179 370 482 191

4Perempuan

(Anak)22 76 65 7

TOTAL 295 495 605 441

Page 22: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

No Daerah Asal 2012 2013 2014 20151 Aceh - - - - 2 Bali - - - 1 3 Bangka Belitung - - - - 4 Banten 18 11 23 21 5 Bengkulu - 4 2 - 6 DIY 1 1 2 - 7 DKI Jakarta 6 7 7 5 8 Jambi 1 2 - 1 9 Jawa Barat 84 149 165 96

10 Jawa Tengah 68 78 44 27 11 Jawa Timur 11 16 22 16 12 Kalimantan Barat - - 3 1 13 Kalimantan Selatan 3 - - 1 14 Kalimantan Tengah - - - - 15 Kalimantan Timur - 2 - - 16 Kamboja 12 8 - 98 17 Kep. Riau 1 - - - 18 Lampung 11 55 46 5 19 Maluku 2 1 5 5 20 Myanmar 18 1 - 99 21 NTB 13 26 40 25 22 NTT 36 113 221 29 23 Papua - - - - 24 Riau - 1 2 - 25 Sulawesi Barat - - - 2 26 Sulawesi Selatan 3 7 - 1 27 Sulawesi Tengah 2 2 - - 28 Sulawesi Tenggara 1 2 - 7 29 Sulawesi Utara 1 1 - - 30 Sumatera Barat 1 - - - 31 Sumatera Selatan 1 3 2 - 32 Sumatera Utara - 5 20 1 33 Tidak bisa digali 1 - 1 -

295 495 605 441 TOTAL

Page 23: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

No. Asal Rujukan 2012 2013 2014 2015

1 Bandara Halim Perdana Kusuma 0 0 0 22 Bareskrim 18 197 236 473 BNP2TKI 2 1 122 154 Dinsos Batam 12 6 0 65 Dinsos Kalbar 4 4 4 116 Dinsos Kepri 0 0 21 07 IOM 236 98 20 1528 KPAI 0 0 0 19 Kemenlu 0 90 129 18410 LBH Apik 0 1 0 011 Migrant Care 3 0 1 112 Penjangkauan 0 0 1 013 Polda Metro Jaya 0 0 0 1514 Prmprov.Jawa Tengah 0 0 36 015 Polres Bandara Sukarno Hatta 0 0 3 016 Polsek Cipayung 1 0 0 017 PPA Jak-Bar 4 0 0 018 PPA Jak-Tim 4 0 0 019 PPA Jak-Sel 0 15 1 020 PPA Polres Bogor Kota 0 0 16 021 Polres Tangerang 0 55 0 022 PSP Bhakti Kasih 0 2 0 023 Ponpes Sabiluna 0 1 0 024 Rumah Harapan 2 5 0 025 RPTC Sukabumi 0 0 3 026 Satgas Tj.Priok 5 16 2 727 SBMI 1 2 0 028 TRC 3 2 10 0

TOTAL 295 495 605 441

DATA KORBAN BERDASARKAN ASAL RUJUKAN

Page 24: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Foto Korban Trafiking Perempuan Rujukan Polestra Bogor

Page 25: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Korban trafiking perempuan rujukan Polestra Bogor

Proses Pemulangan Korban Trafiking RPSW

Pemulangan dan pemberian bantuan Trafiking oleh tim RPSW

Page 26: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING

Proses Reintegrasi Korban Trafiking

Page 27: PENANGANAN KORBAN TRAFIKING