PENGARUH FATWA MUI TENTANG KEHARAMANBUNGA/INTEREST TERHADAP PERKEMBANGAN

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Ghafur W.*

Abstract

The development of Islamic banking industry in Indonesia today, espe-cially in this global competition is not easy doing. Many stakeholders havecontributed in developing Islamic banking system; include the Indonesia BoardofUlama (MUI). MUI has given a clear and distinct instruction by issuing thedecree (fatwa) in early 2004 that the banking interest is prohibited (haram).

This research aims: (1) to know the attitude and acceptability of Moslempeople in Indonesia to the decree of MUI; (2) to measure the development ofIslamic banking progress in Indonesia after the decree. To answer the abovetwo questions, afield research (survey) has been done. There are three loca-tions which represent a different society (Muhammadiyah, NU and hetero-genic society). Besides, the research also analyzes some Islamic banking vari-ables to know the impact ofMUI's decree on Islamic banking development.The variables are: (1) asset; (2) saving (DPK); (3) financing. All variableswere divided in two groups, before and after the decree of MUI, then I analysethe result by paired sample t-Test.

The results of this research are: first, there are no differences in asset,saving and financing growth of Islamic Banking, before and after the decree.It's mean that MUI's decree has no big impact in developing of Islamic bank-ing in Indonesia. Second, many Moslem do not have account in Islamic bank-ing because they don't understand about Islamic banking operation. So, itneed more massive of socialization about Islamic banking to the Moslem people.

Keywords: MUI's decree, banking interest, Islamic banking.

JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII. NO. 2 MEI-ACUSTUS 2008 355

Muhammad Ghafiir W. fcngorirfi FatwaMUl tentang Keharaman Bungo/lnterest...

I. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya di era persainganglobal saat ini merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yangmembutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasaperbankan/keuanganyang sehatjugamemenuhi prinsip-prinsip syariah.

Legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui UU No.7 Tahun 1992 tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdalamUUNo. lOTahun 1998sertaUUNo.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan j awaban atas perminlaan yangnyata dari masyarakat. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangantersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkanperkembangan yang cukup pesat (Bank Indonesia, 2002:2). Hingga tahun 1999,jumlah bank syariah baru sebanyak 3 buah, namun sesudah ada UU tersebut, makasampai tahun akhir 2005 sudah ada 22 bank syariah beroperasi dan beberapa bankyang siap beroperasi dengan sistem syariah.

Tabel 1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah &Unit Usaha Syariah (Rp.milyar)

IndikatorPenyaluran Dana

Sumher Dana

Komponen Modala. Modal Disetorb. Cadanganc. I ,/R tahun beijaland. L/R tahun Lalue. Perkiraan

tambahnmodal disetor

Total AsetJaringan Kantor

Jumlah BankJumlah Kantor

12-'012.611

2.065

5242283

(91)1

2.728

596

12-'024.027

3.228

5243354

(11)1

4.087

8138

12-'037.800

6.691

626344423

1

7.944

10234

12-'0414.793

12.914

72899

167(36)(1)

15.210

18337

12-'0520.222

18.981

951230239(76)132

20.880

22436

06-'0622.116

18.403

951268165

(25)142

22.701

22457

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 4, No. 7 Juni 2006

356 JURNAL PENELfTIAN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MCI-AGUSTUS 2008

Muhammad Chafer W. fcngoruh Fatwa MUI tentong Keharaman Bungo/lnterest...

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir industri perbankan syariah mengalamiperkembangan yang pesat dan diiringi dengan meningkatnya kompleksitaspemiasalahan dan tantangan. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah dalamkurun waktu lima tahun secara rata-rata mencapai lebih dari 60% per tahun.

Selama tahun 2005 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Penambahan usaha tersebutsebanyak empat Unit Usaha Syariah (UUS) bank umum dan tujuh BPRS, namunterdapat pencabutan izui operasional terhadap satu BPRS. Secara industri padaakhir 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 UUS dan 92 BPRS (BankIndonesia, 2005).

Bunga Bank, Riba dan Fatwa MUI

Diskusi panjang tentang posisi bunga bank konvensional dalam konstruksihokum Islam sudah lama terjadi. Ada tiga pendapat utama yang berkembang dimasyarakat Indonesia, per/ama, pendapat yang memandang bunga bank sebagairiba yang secara tegas dilarang dan diharamkan oleh agarna, karenanya harusditinggalkan. Kedua, pendapat yang memandang bunga bank tidak sama denganriba pada jaman kehidupan Nabi Muhammad SAW, karenanya bunga bank adalahboleh (halal). Ketiga, pendapat yang memandang bunga bank adalah sama denganriba, namun karena kondisi Indonesia yang belum menggunakan sistem perbankansesuai syariah sepenuhnya, maka keberadaan bunga bank masih dibolehkan untuksementara.

Menyikapi berbagai kontroversi tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI)sebagai representasi ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia melakukanpengkaj ian yang mendalam terhadap hukum bunga bank. Ada dua pertimbanganutama bagi MUI dalam melakukan pengkajian terhadap bunga bank ini, yaitu hukumasal bunga bank yang diidentikkan dengan riba pada jaman kehidupan Nabi dahuludan juga mempertimbangkan kondisi perbankan di Indonesia saat ini yang sudahterdapat banyak perusahaan dan kantor bank syariah di Indonesia. Akhirnya padabuIan Januari 2004 MUI mengeliiarkan fatwa keharaman bunga bank konvensional(www.halalguide.info). Konsekuensi dari fatwa ini adalah masyarakat muslim dilarangmelakukan transaksi keuangan yang berbasiskan bunga (kecuali sangat terpaksa).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan masalahpenelitian yang diajukan. Masalah penelitian yang diajukan berupa pertanyaan

JURNALPCNELITIANAGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 357

Muhammad Ghafur W., ftngaruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga/lnterest..

penelitian adalah bagaimana sikap dan tanggapan masyarakat muslin Indone-sia terhadap fatwa bunga bank haram MUI? Apakah mayoritas umat Islammenerima dan mengikuti fatwa tersebut, ataukah hanya sebagian kecil yang mengikutifatwa tersebut?

Dengaii fakta demografis yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indone-sia adalah muslim, maka bila sebagian besar muslim mengikuti fatwa MUI bisadipastikan bank syariah berkembang pesat. Masalah inilah, bagaimanaperkembanganperbankan syariah diIndonesiapasca fatwa MUI, yang menjadifokus perhatian utama. Perkembangan bank syariah bisa dilihat dari beberapaindikator seperti besamya aset yang dikelola dan tabungan masyarakat.

Bunga Bankdalam Pandangan Muhammadiyah

MajeUs Tarjih dan Tajdid PPMuhanimadiyahmengaclakanHalaqahNasionalTarjih yang dilakukan pada Ahad, 18 Juni 2006 yang lalu. Dalam halaqah tersebutdibahas juga peimasalahan bunga lembaga keuangan, baik bank maupun bukanbank. Majelis Tarjih mengkaji ulang secara mendalam ayat-ayat al-Quran dan haditsyang melarang secara tegas riba.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada maka Majelis Tarjih dan Tajdid PPMuhammadiyah mengeluarkan fatwa Nomor: 08 Tahun 2006 tersebut sebagaiberikut:1. Ekonormlslamadalahsistemekonorniyangbertiasiskanrulai-nilaisyariahantara

lainbempa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadappeningkatan kesejahteraan bersama.

2. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Is-lam amor makrufnahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalammengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangkakesejahteraan bersama.

3. Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokokmodal yang dipinj amkan, pada hal Allah berfirman, Danjika kamu bertaubat(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itubersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dantidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

4. Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaianoperasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.

35g JURNAL PENEUTIAN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

Muhammad Ghafur W., ftngoruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bungo/l merest..

5. Menghimbaukepadaseluruhjajarandan wargaMuhammadiyah sertaumatIslam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman pada kaidah "Suatuhal bilamana mengalami kesulilan diberi kelapangan " dan "Kesukaranmembawa kemudahan".

6. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agarmeningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah danmengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.Demikianlah poin-poin penting dan fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 27

Juni 2006 yang lalu. Namun fatwa ini belum menjadi keputusan bersamaMuhammadiyah karena baru merupakan keputusan majelis, sehingga masih hamsdibawa ke forum muktamar. Konsekuensi lainnya adalah masih sangat banyak wargaMuhammadiyah yang belum mengetahui adanya fatwa tersebut. Apabila tidak adahalangan yang besar, maka fatwa ini kemungkinan besar juga akan menjadi fatwaorganisasi seandainyapada Muktamar Muhammadiyah mendatang disepakati. Bilahal itu terjadi, maka semakin kuatlah dukungan atau pendapat para ulama yangmengharamkan bunga, khususnya bunga bank. Selanjutnya menjadi tugas semuakomponen untuk mensosialisasikan fatwa dan membangun sistem ekonomi Islamyang lebih kuat dan baik lagi.

Bunga Bank ilalam Pandangan NU

Pembahasan tentang hukum-hukum interaksi muslim dengan bank sudahdilakukan oleh NU sejak lama, bahkan sebelum masa kemerdekaan Indonesia.Pembahasan yang secara eksplisit terhadap bunga bank adalah pada MuktamarNahdlatul Ulama ke-12 diMalang pada tanggal 12 Rabiul Tsani 1356H./25 Maret193 7 M. Pada muktamar ini dibahas tema "Menitipkan Uang dalam Bank" (Ghazali,2004:197). Pertanyaan yang muncul adalah: "Bagaimanahukumnyamenitipkanuangdalam bank? Kemudian perintah menetapkan pajak karena mendapat bunga.Halalkah bunga itu? Bagaimana hiikum meni tipkan uang dalam bank karena menjagakeamanannya saja, tidak ingin bunganya, bolehkah atau tidak?

Pertanyaan ini dijawab sebagai berikut:Adapun hukumnya bank dan bunganya, itu sama dengan hukumnya "gadai"

yang telah ditetapkan hukumnya pada Muktamar ke-2 nomor 28(9 Oktober 1927

M di Surabaya): dalam masalah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum(ulama), yaitu (Ghazali, 2004:28):

JUKNALPENELITIANAGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 359

Muhammad Qwfur W. flsngaruh FatwaMUl tentang Kehoramon Bunga/lnterest..

1. Haram: sebabtermasukhutangyangdipungutmanlaatnya(rente);2. Halal: sebabtidakadasyaratpadawaktuakad, sebab menurut ahli hukum

yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak teraiasuk syarat;3. Syubhat (tidak tentu jelas halal haramnya): sebab ahli hukum berselisih pendapat.

Namun Muktamar memutuskan bahwa yang lebih bertiati-hati ialah pendapatyang pertama (haram).

Pertanyaan tentang simpanan di bank dan bunganya belumlah selesai. PadaMuktamarNU ke-25 di Surabaya padatanggal 20-25 Desember 1971 M muncullag! pertanyaan, "Bagaimana hukurnnya mendepositokan uang dalam bank? Bisakahhal tersebut dikatakan sebagai qardh atau wadi 'ah atau lainnya?" (Ghazali, 2004:338). Untuk menjawab pertanyaan ini, muktamar kembali menegaskan hasilkeputusan Muktamar NU ke-12 tahun 1937 soal nomor 204 dan muktamar ke-2tahun 1927 soal nomor 28, maka disimpulkan hukum mendepositokan uang kepadabank adalah ada tiga pendapat:

a. Haram b. Halal c. Syubhatdalam muktamar ini disepakati bahwa yang alwath (lebih hati-hati/baik adalah

pendapat yang pertama (haram)).Demikianlah alur pemikiran utamayaiig ada diNU yang terakomodasi melalui

lembaga formal bernama bahtsul masail yang terkesan lebih bercorak "teologisoriented". Namun selain pemikiran utama terdapat pula pemikiran dari intelektualmuda NU yang tidak terakomodasi di bahtsul masail tapi cukup berpengaruh dikalangan mudaNU. Menurut Yazid Afandi, kelompok muda ini memiliki pemikiranyang bercorak antropologis dan menekankan pentingnya rumusan hukum yangberdasarkan hasil dialektika dengan realitas sosial (Affandi, 2001: 105). Aruspemikiran ini tidak memandang bunga sebagai riba yang diharamkan sehingga padatahun 1992 KH. Ahmad Shidiq dan KH. Abdurrahman Wahid mempeloporiberdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma (Affandi, 2001:111). Inilahdinamika pemikiran yang berkembang di NU yang satu sama lain saling menghargai,meskipun tidak semuanya terakomodasi dalam keputusan organisasi.

II. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan, maka penelitian iniakan menggunakan beberapa metode analisis. Untuk menjawab bagaimana sikapdan penerimaan umat Islam terhadap fatwa bunga bank haram oleh MUI maka

360 JURNAL PENELITIAN AGAMA. VOL. XVII. NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

Muhammad Ghafur W., Pengaruh Fatwa Mill tentang Keharaman Bunga/lnterest...

akan dilakukan survey lapangan. Survey ini dilakukan dengan cara menyebarkuesioner kepada umat Islam yang tinggal di suatu tempat. Dengan pertimbanganpenyebaran umat Islam berdasarkan tempat tinggal dan afiliasi organisasi massaIslam yang diikutinya, maka akan dipilih beberapa lokasi untuk penyebarannya.Adapun lokasi yang dipilih adalah Kauman (warga Muharnmadiyah), Krapyak (wargaNU) dan wilayah perumahan Citra Ringin Mas di Kalasan (heterogen). Untuk masing-masing lokasi akan disebar kuesioner sebanyak 20 buah. Hasil dari kuesioner iniakan dianalisis secara deskriptif tentang sikap dan penerimaan umat Islam terhadapfatwa bunga bank haram MU1. Selain itu juga akan dianalisis pandangan umat Islamterhadap MUI sebagai sebuah lembagarepresentasi umat dan organisasi Islam diIndonesia.

Untuk mengetahui pengaruh fatwa bunga bank haram MUI terhadapperkembangan bank syariah di Indonesia, peneliti bermaksud melakukan uji bedarata-rata dari data yang diperoleh. Indikator perkembangan bank syariah akandilihat berdasarkan (1 ).aset bank, (2).dana pihak ketiga, DPK (simpanan), (3).jumlah pembiayaan yang disalurkan. Keseluruhan data direncanakan dibagi menjadidua kelompok, yaitu keadaan bank syariah sebelum dan sesudah fatwa, kemudiandilakukan uji beda rata-rata. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknyaperbedaan kondisi bank umum syariah (BUS) antara sebelum dan setelahdikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga di lembaga keuangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perbankan syariah bulanan,kwartalan dan tahunan yang didapatkan dari laporan Statistik Perbankan Syariah(SPS), Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) dan Statistik PerbankanIndonesia (SPI). Data yang digunakan merapakan data sejak Desember 2001 hinggaDesember 2006. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang metodologi penelitian danmodel kuesioner akan diuraikan lebih lanjut pada penelitian nantinya.

III. Hasil dan Analisis

A. Analisis Data Sekunder

Sebagaimana diuraikan dalam metode penelitian, cara pertama untukmenganalisis ada tidaknya pengaruh fatwa keharaman bunga bank oleh MUI adalahdengan membandingkan kondisi bank syariah sebelum dan sesudah fatwa. Beberapavariabel yang dipilih untuk diperbandingkan adalah total aset, dana pihak ketiga

JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 361

Muhammad Ghofur W, Pengaruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bungo/lnterest..

(DPK) dan pembiayaan bank syariah. Data yang diperoleh adalah data kwartalandari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bank Indonesia periode 2001-1006.

Data yang diperoleh memberikan gambaran secara menyeluruh tentang ketigavariabel yang dipilih dan tingkat pertumbuhan yang dialami. Secara nominal ketigavariabel mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, namun pertumbuhan yangterjadi pada setiap periodenya selalu berbeda dengan pola yang acak (tidak selalumeraik,konstanataumenunm).Artinya,jikafatvTOkehararnanbungabariklangsungdiikuti oleh umat Islam, seharusnya respon yang diberikan dapat terbaca dalamtabelini. Fakta menunjukkan peningkatan yang terjadi pada ketiga variabel pada periodedi sekitar dikeluarkannya fatwa MUI tidak ada lonjakan yang besar dan jelas. Halini semakin menguatkan keraguan efektifitas fatwa tersebut.

Guna menguji pengaruh fatwa keharaman bunga MUI terhadap perkembanganbank syariah di Indonesia peneliti mengamati variabel pertumbuhan (growth) aset,pembiayaan dan DPK. Peneliti tidak memilih data aset, pembiayaan dan DPK secaranominal karena kenaikan angka secara nominal selalu terjadi dari waktu ke waktu.Hal ini dapat terjadi karena:1. Pertambahan bank syariah secara alamiah, sebagaimana pertambahan yang

dialami olehbank konvensional secara umumdi Indonesia. Hal ini terjadi karenapeningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga volume dana di sektorperbankan juga meningkat.

2. Peningkatan jumlah kantor bank syariah di berbagai wilayah di Indonesia.Penambahan kantor bank yang relatif tersebar membuat kesadaran dankeinginan untuk bertransaksi dengan bank syariah menjadi meningkat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti memutuskan variabel yangakan diuji adalah data pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan dan pertumbuhanDana Pihak Ketiga (DPK). Untuk membukdkan ada tidaknya perbedaanpertumbuhan aset bank syariah pada periode sebelum dan sesudah fatwa MUI,makabisadigunakmuiji-tsampelberpasangan(JMireJ<i»a/ Dalamkasus ekonomidan bisnis banyak terdapat kasus uji hipotesis untuk mengetahui beda rata-rata yangsampel satu tergantung (dependent) dengan sampel lain (Algifari, 2003:80). Variabelyang diuji adalah pertumbuhan aset perbankan syariah sebelum fatwa (gBSBF) dansesudah fatwa bunga bank haram MUI (gBSSF).

362 JURNAL PENEUTIAN AGAMA. VOL. XVII, NO. 2 MB-AGUSTUS 2008

Muhammad Ghafur W., Pcngamti Fatwa MUI tentang Keharaman Bungo/l merest...

B. Analisis Perbedaan Kondisi Bank Syariah sebclum dan setelah FatwaMUI

Penguj ian dilakukan dengan menguji perbedaan pertumbuhan aset, pembiayaan

dan DPK bank syariah sebelum dan setelah dikeluarkannya fatwa MUI pada Januari

2004 mengenai haramnyabungadi lembagakeuangan. Berikut adalah ringkasan

hasil analisis uji beda rala-rala:

label 2 Paired Sample t-Test Pertumbuhan Variabel BUSSebelum dan Setelah Fatwa MUI

Variabelg AsetGDPK

g Pembiayaan

tUh..c0,2930,451

-0,123

Sig, (2-taiIed)0,7780,6660,906

Tanda (-) berarti rata-rala rasio sebelum fatwa lebih rendahdibanding setelah fatwa, Dan sebaliknya jika tanda (+ )

Sumber: hasil olah data, g (growth) = pertumbuhan

Berdasarkan rangkuman olah data di atas, nampak bahwa nilai t-hitung yangdiperoleh adalah kecil biladibanding dengan nilai t^, yang sebesar ±2,145. Kondisi

seperti ini menunjukkan bahwa pada dua kelompok variabel yang diamati tidakterdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Artinya baliwa pertumbuhan aset,pertumbuhan pembiayaan dan pertumbuhan DPK pada periode sebelum dan sesudahkeluarnya fatwa keharaman bunga bank MUI tidak ada bedanya. Dengan kata lain,fatwa keharamanbungadari MUI tidak mempengaruhi pertumbuhan variabel-variabelbank syariah di Indonesia secara signifikan.

Memang secara nominal terdapat peningkatan ukuran bank syariah, namun haltersebutmerupakansebuah pertumbuhan yang normal dan alamiah. Bisadisimpulkandemikian karena pada periode sesudah dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, tidakterdapat lonjakan atau peralihan dana besar-besaran dan bank konvensional kebank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta merta mengetahui,memahami dan melaksanakan konsekuensi dari fatwa keharaman bunga dari MUI

tersebut. Guna mendukung analisis ini, pada bagian selanjutnya akan dibahas data

JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII. NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 363

Muhammad Ghafur W. Pengaruh Fatwa MUItentang Keharamon Bunga/lnterest...

primer yang diperoleh dari kuesioner mengenai pandangan masyarakat muslim tentang

bank syariah dan fatwa MUI tersebut

C. Analisis Data Primer

Guna mendukung analisis data sekunder yang dilakukan secara kuantitatif(statistik), berikut ini akan disajikan analisa deskriptif dari data primer (dari kuesioner).Analisa ini akan memberikan gamharan atas pengetahuan umat Islam teihadap banksyariah, MUI dan fatwa MUI tentang keharaman bunga. Pada bagian awa 1 akandisajikan deskripsi/gambaranumum responden, kemudian pengetahuan tentang banksyariah barn kemudian analisa pengetahuan tentang fatwa MUI.

D. Gambaran Umum Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini meliputi tigawilayah di Yogyakaitayang dinilai dapat mewakili komunitas lertentu. Lokasi pertama adalah kampungKauman, Kota Yogyakarta (mayoritas warga Muhammadiyah); kedua kampongKrapyak, Yogyakarta (mayoritas warga NU); ketiga Penimahan Citra Ringin Mas,Kalasan (muslim heterogen lintas ormas Islam). Di harapkan dengan memilih lokasipenelitian yang berbeda akan diperoleh gambaran atas pandangan umat Islamteihadap bank syariah dan fatwa MUI. Jumlah lesponden yang diambil untuk masing-masing lokasi adalah duapuluhorang,sehinggaterkumpul total 60 responden. Surveilapangan dilakukan selama dua pekan yaitu antara tanggal 9-21 Juli 2007. Berikutini deskripsi obyek yang dipilih:

Mayoritas responden yang dipilih adalah laki-laki, khususnya di Kalasan karenadiperumahansebagianbesarpenelitiditemuiolehkepa!akeluarga(laki-laki).Namunperbandingan jumlah laki-laki dan perempuan tidaklah terlampau jauh. Respondendi wilayah Kalasan dan Kauman hampir semua sudah menikah, sedangkan diKrapyak sebagianbesarbelummenikah karena banyaknya responden dari kalanganmahasiswa. Hal ini tidak menjadi masalah karena akan menjadi penyeimbang bagilesponden dari wilayah yang lain.

Klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa 80%responden sudah bekerja di berbagai sector/bidang mulai dari karyawan swasta(33%),PNS (12%), Wiraswasta(20%)dan pekerjaan lainnya(15%). Sekitar20%sisanya adalah pelajar/mahasiswa. Diharapkan dengan beragamnya profesiresponden ini dapat menggambatkankeadaan masyarakat Indonesia padaumumnya,

364 JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MB-AGUSTUS 2008

Muhammad Chafur W.. fcngoruh Fotwo MUI tentang Kehoramon Bungo/lnterest..

sehingga sample yang dipilih dapat menggambarkan populasi umat Islam secaracukup tepat (mendekati ketepatan).

Bagian yang paling tidak mudah dalam memilih responden adalah pertimbangan

keterwakilan kelompok umat Islam tierdasarkan afiliasinya ke organisasi Islam, dalamhal ini Muhammadiyah dan NU serta kelompok masyarakat yang heterogen. Penelitisudah berusaha untuk memilih obyek yang diyakini dapat menampung berbagaipertimbangan tersebut. Dari pemilihan ketiga lokasi tersebut, diperoleh gambaranafiliasi ormas Islam yang relatif tepat seperti yang diharapkan.

Warga Krapyak cukup banyak yang aktif di oimas Islam (seluruhnya NU) dandari hasil wawancara diketahui bahwa mereka juga terlibat dalam kegiatan yangdilaksanakan oleh penguins NU di wilayahnya. Demikian juga warga Kauman yangsepaiuh dari responden menyatakan aktif di ormas Muhammadiyah dan terlibat dikegiatan oimas tersebut. Berbeda dengan kedua lokasi sebelumnya, lokasi di Kalasanmenunjukkan bahwa hanya sedikit warga yang aktif di ormas Islam (25%) itupunpada beberapa organisasi yang berbeda (kebanyakan Muhammadiyah). Dengankeadaan seperti ini, pcncl it i meyakini bahwa pemi 1 ihan ketiga lokasi penelitian sudahsesuai dengan harapan peneliti di awal.

E. Pengetahuan Ten tang Bank Syariah

Untuk mengetahui pandangan responden tentang bank syariah, pertama kalipertanyaan yang diajukan adalah kepemilikan responden atas rekening di banksyariah. Dapat dilihat pada label di bawah ini bahwa dari 60 responden, hanya 17orang (28,3%) yang memiliki rekening di bank syariah sedangkan 43 orang (71,7%)tidak memiliki rekening di bank syariah. Secara nominal, masyarakat yang berinteraksidengan bank syariah nampak masih kecil, namun sebenarnya hal ini sudah cukupmenggambarkan bahwa sudah cukup banyak masyarakat kota (kebetulan respondenyang dipilih bukan masyarakat desa) yang mengenal bank syariah. Alasan merekamemilih bank syariah adalah karena kesesuaian operasionalnya dengan prinsip syariahIslam.

Pada kondisi ini, menarik untuk dicermati peluang dan tantangan para stake-holder bank syariah untuk lebih giat lagi mensosialisasikan sistem keuangan Islam.Hal ini dibuktikan dengan fakta tentang alasan masyarakat yang tidak memilih bank

syariah, yaitu bahwa mayoritas masyarakat beralasan belum tahu sistemnya (lihatdata di bawah ini). Beberapa alasan lain adalah karena tidak ada dana (relatif),

JURNAL PENELITIAN AGAMA VOL. XVII. NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 365

Muhammad Chafur W., Ftengaruh Fatwa Mill tentong Keharaman Bunga/lnterest...

susah mencari kantomya dan berbagai alasan lainnya.Ketika responden yang sementara ini belum memiliki rekening di bank syariah

ditanyakan tentang keinginan mereka, sebagian besar menjawab ingin menjadinasabah (60,5%) meskipun ada sekitar 37,2% warga yang belum menentukansikapnya Pertimbangan mereka dalam memilih bank syariah adalah kdahaman sistemkerjanya dan keamanan dana. Jawaban mayoritas responden tersebut menunj ukkanbahwa banyak diantara mereka yang tidak menjadi nasabah bank syariah karenasosialisasi yang kurang. Selain itu alasan keamanan dana sebenarnya bisa diatasidengan memberikan argumentasi bahwa sebagaimana bank umum nasional lainnya,seluruh simpanan di bank syariah akan dijamin olehLembaga Penjamin Simpanan(simpanan yang kurang dari Rp 100 juta).

F. Kepemilikan rekening di bank konvensional

Sebagian besar responden mengaku memiliki rekening di bank konvensional(71,7%), khususnya di wilayah Kalasan yang hampir semua responden memilikinya.Beberapa alasan responden menj adi nasabah di bank konvensional adalah pelayananmemuaskan; jaringankantor banyak; keamanan dana terjamin; Kemudahan transaksidan sistem penggajian.

Salah satu alasan yang menarik adalah sistem penggajian di tempat kerjaresponden yang menjalin kerjasama dengan sebuah bank konvensional. Beberaparesponden menj elaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain karena perusahaan/instansi tempatnya bekerja sudah menentukan bank tertentu sebagai satu-satunyamedia penyaluran gaji. Hal ini sebenarnya menjadi peluang bank syariah untukmencoba menggaet nasabah secara kolektif terhadap suatu perusahaan, khususnyamasalah penggajian. Tentusajabank syariah haras mampubersaingsecaraprofesionaldan memberikan pelayanan yang sama baiknya dengan bank konvensional lainnya.

G Pengetahuan tentang Fatwa Keharaman Bunga oleh MUI

Analisis terhadap pengetahuan dan efektifitas fatwa keharaman bunga MUIdalam masyarakat dimulai dengan pertanyaan tentang pengetahuan terhadap MajelisUlama Indonesia (MUI). Mayoritas responden (93%) tahu apa itu MUI, artinyaeksistensi MUI sudah melekat dalam benak masyarakat Indonesia.

Kurang dari separuh responden (48,3%) merasa yakin bahwa MUI sudahmerepresentasikan seluruh ormas dan umat Islam Indonesia Responden yang kurang

366 JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MB-AGUSTUS 2008

Muhammad Chafur W.. ftengoruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bung a/Interest...

yakin sebanyak 41,7% sedangkan sisanya tidak yakin dan tidak tahu (lihat data dibawah ini). Secara formal MUI diisi oleh perwakilan berbagai ormas Islam di Indo-nesia, namun masyarakat tidak seluruhnya meyakini keterwakilan kepentingan umat

Islam di dalam MUI. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh fakta historis masa laludi mana MUI sering menjadi corong pemerintah dan selalu menjadi pembela setiapemerintah. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi MUI untuk memperbaiki kinerj a dancitranya di hadapan umat Islam Indonesia.

Memasuki bagian paling penting dalam analisis ini, berikut disajikan jawabanresponden terhadap pengetahuan mereka tentang fatwa keharaman bunga MUI.Pengetahuan masyarakat muslim di ketiga wilayah tentang fatwa MUI tersebut cukupberagam. Sebagian besar responden (29 orang/48,3%) menyatakan tahu fatwatersebut namun kurang faham substansinya, hanya 13 orang (21,7%) yang fahamterhadap fatwa MUI tersebut. Selebihnya, sebanyak 18 orang (30,0%) tidak tahufatwa MUI. Hal ini menarik untuk dicermati mengingat fatwa MUI tersebut sudahdikeluarkan sejak Januari 2004 yang lalu.

Jika digunakan alur berpikir yang logis, seharusnya pengetahuan masyarakatterhadap norma agama (sosial) akan mendorong masyarakat untuk lebih berperilakuetis. Maksudnya adalah jika keharaman bunga sudah menjadi norma sosial yangada dalam sebuah sistem sosial, maka akan mampu mempengaruhi sikap masyarakatsecara keseluruhan. Masalah besar yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknyaumat Isam yang belum tahu dan kurang faham akan fatwa keharaman bunga tersebut.Hal ini juga perlu disikapi secara arif, karena merupakan dinamika perbedaanpendapat yang ada di masyarakat.

Terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang fatwa MUI tersebut, terdapatrespon masyarakat yang cukup beragam. Sebagian besar masyarakat belummenentukan sikap (18 orang),hal ini terkait dengan pengetahuan mereka yang terbatastentang fatwa keharaman bunga dan bank syariah secara umum. Terdapat 15 orangyang mengaku mengikuti fatwa tersebut namun belum bisa meninggalkan bunga,artinya ini adalah peluang bagi pelaku bank syariah untuk melakukan ekspansi pasarke segmen ini. Ada 13 orang yang mengikuti fatwa MUI tersebut, satu orang yangmengaku tidak mau mengikuti fatwa tersebut, sisanyamemiliki pendapat yangberagam lainnya.

Beragamnya pendapat responden tersebut bisa terjadi karena perbedaanpemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masing-masing respoonden. Pemahaman

JURNAL PENEUTIAN AGAMA, VOL XVII. NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 357

Muhammad Ghafur W, fengoruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bungo/lnterest...

keagamaan dapat terbentuk melalui proses transfer pengetahuan dari ustadz/ulamaatau guru ngaj i yang diikuti atau sumber lainnya. Peneliti juga menanyakan kepada

responden tentang referensi utama mereka dalam hal pendapat keagamaan. Sumberpengetahuan responden cukup beragam, namun dapat dipetakan menjadi tigakelompok:1. MasyarakatdiKalasan(heterogen)lebihcenderungmengikuti pendapat ustadz/

ulama yang mengisi kajian yang diikuti responden, siapapun dan dari omiasapapun ustadz tersebuL

2. Masyarakat di Krapyak (wargaNU) lebih mengikuti pendapat ustadz/ulamadari NU (dari bahtsul masail maupim perorangan).

3. Masyarakat di Kauman (warga Muhammadiyah) lebih mengikuti pendapatustadz/ulama dari Muhammadiyah (baik perorangan maupun Majelis Tarjih).Perbedaan referensi pendapat keagamaan dari responden menjadikan

pandangan masyarakat terhadap fatwa MUI menjadi beragam karena hanya sedikityang menjadikan MUI sebagai sumber pengetahuan/pemahaman keagamaannya.Maksudnya adalah, warga NU lebih mengikuti pendapat bahtsul masail, padahalpendapat yang berkembang di NU dalam memandang bunga adalah beragam,akibatnya sikap terhadap fat wa MUI juga tidak seragam. Demikian pula pandanganwarga Muhammadiyah terhadap fatwa MUI yang belum tentu sama dengan pendapatulama-ulama di Muhammadiyah.

Guna mengungkap pengelahuan responden lebih dalam terhadap MUI, penelitimenanyakan pengetahuan mereka terhadap fatwa-fatwa MUI yang lain. Respondensecara umum belum mengetahui secara mendalam fatwa-fatwa MUI yang lain, namunmayoritas tahu sebagian fatwa yang dianggap kontroversial, seperti fatwa masalahpomografi dan pomoaksi serta fatwa haramnya kuis sms di televisi.

Sekali lagi, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk fatwaMUI menjadikan fatwa tidak memiliki implikasi empiris dalam kehidupan umat Is-lam. Bagaimana mungkin masyarakat akan mengikuti fatwa MUI kalau isu yangdiangkat tidak dimengerti oleh umat. Analisa deskriptif atas data primer di atasmemberikan hasil yang mendukung pendapat atau analisis di awal, yaitu bahwa fatwakeharaman bunga oleh MUI tidak berpengaruh secara signifikan terhadapperkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih sangatbanyak umat Isam yang beum akan fatwa tersebut. Selain itu perbedaan pandangantentang keharaman bunga semakin membuat fatwa MUI tidak/kurang memi likiimplikasi empiris di masyarakat.

368 JURNAL PENEUTIAN AGAMA. VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

MuhommodGho/urW, ftngaruhFatwa/WU/tentangKehoromonBunga/lnterest..

IV. Simpubm

Penelitian ini melakukan analisis kuantitatif terhadap data primer (diperolehdari responden) dan data sekunder (statistik perbankan syariah). Kedua langkahanalisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pcngaruh fatwa kehaiaman bunga olehMUIpadaJanuari2004 terhadap perkcmbangan bank syariah di Indonesia. Beberapapoin kesimpulan utama yang dapat ditarik dari analisis sebelumnya adalah:1. Keluamyafatwakeharanianbunga/(>i(ereitoIehMUlbelumseluruhnyadifaliami

oleh masyarakat, selain itu masih banyak masyarakat yang tidak mengikutipendapat MUI tersebut. Kondisi ini terjadi karena masyarakat mengikutipendapat ustadz/ulama lain yang tidak sependapat dengan MUI (baik NUmaupun Muhammadiyah). Keadaan seperti ini yang mendukung analisis datasekunder bahwa 6twa keharaman bunga dari MUI tidak berpengaruh signifikandalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

2. Pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah relatif masih rendah, sehinggapertu untuk dilakukan sosialisasi lebihgencar. Selain itu masih sedikitmasyarakatyang menjadi nasabah bank syariah dengan berbagai alasannya.

3. Uji beda rata-rata atas tiga veriabel di bank syariah (pertumbuhan aset,pembiay aan dan DPK) menunjukkan tidak adany a perbedaan kondisi padawaktu sebelum dan sesudah fatwa MUI. Artinya, fatwa MUI tidak berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan variabel-variabel bank syariah di Indonesia.

4 . Menjadi "PR" bagi semua pihak yang terkait, khususnya MUI untuk meresponpandangan masyarakat terhadap fatwa keharaman bunga MUI tersebut. Perlukiranya MUI mendengarkan harapan dan saran yang disampaikan olehmasyarakat guna perbaikan MUI di masa mendatang.

DaftarPustaka

Yogyakarta: Lemit UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Mtdurrahmsa>,Asjrmmi,MaiiliajTarjiliMuhammatliyal!:MetodeilattAplikasi,Cetke-1 , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002.

Afandi, Yazid, "Metode Pengambilan Hukum Bunga Bank Dalam NU (StudiPluralitas Arus Pemikiran dalam NU)", tesis S2 Pascasarjana IAIN SunanKalijaga, 2001.

JUKNAL PENEUTIAN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 359

MuhammadGhafurW., fengaruhFatwaMUItentangKeharaman&unga/lnterest...

Algifari, Statistika Induktifuntuk Ekonomldan Bisnis, Ed.II, Yogyakarta:UPPAMP YKPN, 2003.

Amzar, Y,V, "Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia (2003-2004)", ThesisS2, tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta, 2006.

Antonio, M, Syafi'l, Bank Syariah Suatu Pengenalan f/m«»i, Jakarta: 1'azkiaInstitute, 2000

Ari [in, Zainul, Dasar-dasarManajemen Bank Syariah, Jakarta: AlvaBet, 2002Bank Indonesia dan LembagaPenelitianUNDIP, "PenelitianPotensi, Preferensi

dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah JawaTengah dan DIY", ringkasan eksekutif, 2000.

Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah, Jakarta, 2002., Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2004, Jakarta, 2005., Laporan Pekembangan Perbankan Syariah 2005, Jakarta, 2006., Statistik Perbankan Syariah, Jakarta, 2006.

Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtiliad Majelis Tarjili Muhammadiyah, cet. ke-1, Jakarta: Logos Publishing House,1995.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Nomor: 08 Tahun 2006,27Juni 2006.

http://nugrahavuwulan.wordpress.com diakses pada Jui 2007.http://id.wikipedia.org/wiki/kauman%2C Yogyakarta, diakses pada Juli 2007.Khalaf, Abdul Wahab,//m« UsltululFiqh, Bandung:Gema Risalah Press, 1996.Mannan, M,A, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta:Dana Bhakti

Wakaf, 1997.PHNU,AhkamulFuqaha', SolusiProblematikaAktualHukum Islam, Imam

Ghazali Said (ad.), Surabaya: LTN NU dan Penerbit diantama,2004.Syakur, Djunaedi, dkk., Sejaralt <£ Perkembangan PPAl-Munawwir Krapyak,

Yogyakarta:PPAl Munawwir, 2001.

*Penulis adalah Dosen Prodi Keuangan Islam, Fakultas Syari'ah UIN SunanKalijaga, Yogyakarta.

370 JUKNAL PENEUTIANAGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

Muhammad Ghafur W, Rsngaruh Fatwa Mill tentang Keharaman Bunga/lnterest..

Lampiran 1:

label IV. 1. Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan di

Bank Syariah (Rp milyar) dan Pertumbuhannya (%)

2001 :Des2002:Mar2002:Jun2002:Sept2002:Des2003 :Mar2003 :Jun2003: Sept2003 :Des2004:Mar2004:Jun2004:Sept2004:Des2005 :Mar2005 :Jun2005:Sept2005:Des2006:Mar2006:Jun2006:Sept

Aset BS2718.72806.83312.23669.84045.24632.25373.96559.37858.99498.8

11023.312719.615325.916359.417743.118454.220879.820545.922700.824313.1

Growth(%)

-3.2

18.010.810.214.516.022.119.820.916.015.420.5

6.78.54.0

13.1-1.610.57.1

DPKBS

1806.41840.22245.92500.12917.73353.63781.74646.25724.97022.88315.89675.7

11862.112258.813357.513357.915582.314955.716432,717975.5

Growth(%)

-1.9

22.011.316.714.912.822.923.222.718.416.422.6

3.39.00.0

16.7-4.09.99.4

PembyBS

2049.82153.12710.13179.13276.63662.64161.74832.25530.26415.98356.2

10131.11 1489.912959.314270.414753.315231.915996.918162.119662.5

Growth(%)-

5.025.917.33.1

11.813.616.114.416.030.221.213.412.810.13.43.25.0

13.58.3

JUKNAL PENEUTIAN AGAMA. VOL XVII. NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 371