Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENDEKATAN LAW AND ECONOMICSDALAM PERSAINGAN USAHA
0
Jakarta, 24 Juli 2020
DR. Maria G. S. Soetopo B.Sc., M.B.A
0
TOPIK PEMBAHASAN
LAW AND ECONOMICS (ECONOMIC ANALYSIS OF LAW)1
LAW AND ECONOMICS DALAM TACIT AGREEMENT2
LAW AND ECONOMICS DALAM MITIGASI RESIKO PERSAINGAN USAHA3
1
LAW AND ECONOMICS (ECONOMIC ANALYSIS OF LAW)1
2
LAW AND ECONOMICS = ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (EAL)
Jeremy BenthamOliver Wendall
Holmes
Billings Learned Hand
Guido Calabresi
Frank Esterbrook
Richard Posner
Adam Smith John R. Commons
Ronald Coase Gary Becker Robert Cooter
Thomas Ulen
Nicholas Mercuro
Omri Ben Shahar
Economic Law
Esensi = Dampak
Pasal 33UUD 1945
3
Law and Economics=
Economic Analysis of Law=
Metodologi
Cost < Benefit = Efisiensi
Keadilan
MemaksimalkanKesejahteraan Sosial
Theory
TIMELINE DASAR HUKUM PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN DI INDONESIA
2017 2018 2019 2020
PeraturanPresiden
No. 18/2020 tentangRencana
Pembangunan Jangka
MenengahNasional Tahun
2020-2024
PeraturanPresiden
No. 61/2019 tentang
Rencana KerjaPemerintahTahun 2020
PeraturanBappenas
No. 1/2017Tentang
PedomanEvaluasi
Pembangunan Nasional
PP No. 17/2017Tentang
SinkronisasiProses
Perencanaandan
PenganggaranPembangunan
Nasional
InpresNo. 7/2017
TentangPengambilan,
Pengawasan danPengendalianPelaksanaanKebijakan di
Tingkat KementerianNegara dan
LembagaPemerintah
PerseskabNo. 1/2018
tentang PedomanPersiapan,
Pelaksanaan danTindak LanjutHasil Sidang
Kabinet
UU No. 15/2019
tentangPerubahan
UU No. 12/2011
4
ALUR KEBIJAKAN BERDASARKAN INPRES 7/2017 DAN PERSESKAB 1/2018
INPRES 7/2017
Diktum ketujuh: sebelumpenyusunan dan penetapankebijakan sebagai dimaksud dalamdiktum pertama Menteri dan KepalaLembaga agar melakukan:a. Analisa dampak kebijakan
termasuk analisa resiko; danb. Konsultasi publik sesuai
peraturan perundang-undangan.
Diktum Pertama huruf (c): Kebijakanyang berskala nasional, penting,strategis/berdampak luas kepadamasyarakat.
5
6
LAW AND ECONOMICS DALAM TACIT AGREEMENT2
Total Welfare
TEORI : KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN EFISIENSI BERKEADILAN
Kesejahteraan Konsumen Efisiensi Berkeadilan
“The most common meaning
of Justice is efficiency” –
Richard Posner
UUD 1945
C < B = Efisiensi
DemokrasiEkonomi
7
TACIT AGREEMENT, FACTOR PLUS, CONCERTED ACTION = ILLEGALITY
TACIT AGREEMENT PLUS FACTORS CONCERTED ACTION ILLEGALITY
Sifat dari “Perjanjian” diantara pelaku:• Kenaikan harga tidak wajar.• Kenaikan harga atas barang dan/atau jasa oleh beberapa perusahaan
pada pasar yang bersangkutan.• Tidak ada perubahan dalam pasar dari perusahaan pelaku.• Berkurangnya kompetitor dalam jangka waktu tertentu
Suatu tindakan bersamayang terpola tersruktur
Kesepakatan secaradiam-diam
8
ALUR PIKIR PEMBUKTIAN (ILLEGALITY TACIT AGREEMENT)
Tacit Agreement
Plus Factors
Concerted action
Inefisiensiekonomi
UU 5/1999UU 48/2009
Pasal 5 ayat (1)
KEYAKINAN HAKIM• Yurisprudensi• Doktrin• Latar belakang
perbuatan• Akibat perbuatan• Kondisi dari
terdakwa• Norma masyarakat
CBAProbability Recidivism
Economic evidence
(hard evidence)
9
Economic Analysis(Law and
Economics)
Tidak adaconsumer welfare
Tidaksesuai
Pasal 33UUD 1945
EFISIENSI DAN PENJATUHAN PUTUSAN
NON-YURIDIS YURIDIS
EFISIENSI KEADILAN KESEJAHTERAAN
Pasal 33 UUD
Pasal 5 UU 12/2011, Pasal 2 ayat (4), Pasal 4
ayat (2) UU 48/2009
Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 48/20019
• Yurisprudensi• Doktrin• Latar belakang
perbuatan• Akibat perbuatan• Kondisi dari
terdakwa• Norma masyarakat
KEYAKINAN HAKIM
Alat Bukti Sah(Pasal 184 Ayat(1) KUHAP)
C = Nilai Perbuatan(Perbuatan Terbukti + Dampak)
B = manfaat hukuman
CBA(Cost Benefit Analysis)
EFISIENSI DAN PENJATUHAN PUTUSAN
Probability Recidivism
PERBUATAN PROBABILITY RECIDIVISM
Y = probability recidivism 0α = bobot nilai perbuatanX = nilai perbuatan
10
Parameter “Akibat Perbuatan” dalam Keyakinan Hakim
>
>
Probability Recidivism
11
2 FORMULA PARAMETER KEYAKINAN HAKIM
probability recidivism
= 0Manfaathukuman
12
LAW AND ECONOMICS DALAM MITIGASI RESIKO PERSAINGAN USAHA3
TEORI KONTRAK DAN “ECONOMIC POWER FIRMS”
KONTRAK
Hukum positif Law & Economics
Pasal 1320 KUH Perdata
Adanyakesepakatan
Kecakapanpara pihak
Suatu haltertentu
Suatu sebabyang halal
CompletePareto
Efficient
Efisien atausaling
menguntung-kan
Tidak terdapatkemungkinan
lagi untukmeningkatkankemanfaatan
bagi setiappihak
Ragamkondisiterpen
uhi
Segalakondisi/
kemungkinantertuangsecara
eksplisit
(* L. Kaplow & S. Shavell)
13
Perusahaan-perusahaandengan ‘Economic Power’
perusahaan yang memilikikekuatan ekonomi dankemampuan untukmengontrol/mempengaruhipasar, tapi juga berpotensirisiko sistemik (berdampakluas kepada masyarakat danperekonomian nasional)
Source:Adi Ayal, “The Market for Bigness: Economic Power and Competition Agencies’ Duty to Curtail It,” Journal of Antitrust Enforcement (2013)
ENTITAS EKONOMI TERBESAR (2015) – “Economic Power” Firms
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UNITED STATES
CHINA
GERMANY
JAPAN
FRANCE
UNITED KINGDOM
ITALY
BRAZIL
CANADA
WALMART ($485.7 bio)
*Sumber:• 2015 Global Justice Now• Data from Fortune 500 and CIA World Factbook
14
INDUSTRI TERBESAR DALAM PERKARA 2019
KONSTRUKSI
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKANA MINUMAN
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
JASA PERUSAHAAN
1
2
3
4
5
6
7
15
PERUSAHAAN “ECONOMIC POWER” DAN THRESHOLD: DASAR KERJA SAMA
Konstruksi
Pertambangandan Penggalian
Pertanian,
Kehutanan dan
Perikanan
5,78%
1,22%
3,64%
X jumlah Uang(Rupiah) dan
Penduduk
Koordinasi/konsultasi
Notaris(Pembuatan
Kontrak)
KPPU(Penegakan/Penindakan)
1
2
3
Inpres 7/2017 Diktum Pertamahuruf (c): Kebijakan yang berskalanasional, penting, strategis/ berdampak luaskepadamasyarakat.
16
Industri Ranking berdasarkan Perkara
2019
Kontribusiterhadap
PDB
Perusahaan Threshold untuk Perjanjian
Kerjasama
Rp 2.233 T
PendapatanNegara
(APBN 2020)
LAW AND ECONOMICS DAN THRESHOLD
Dampak nasionalInpres 7/2017
Perseskab 1/2018
Contoh:Amerika = 100jt USD/ 100jt penduduk
Korea Selatan = 10jt USD / 4jt penduduk
NotarisKPPU
UU 5/1999:• Pasal 3• Pasal 30• Pasal 35
UU 2/2014:• Pasal 16
huruf e danpenjelasan
AnalisaDampak
Kebijakan(RIA)
Kontrak-kontrak antarapihak-pihak dengan
“Economic Power” yang berdampak ≥ Threshold
17
LAW & ECONOMICS: MITIGASI RISIKO DALAM PERSAINGAN USAHA
Perusahaan “Economic
Power” Threshold
Koordinasi/ Konsultasi
Pembuat kontrak(notaris)
Penindakan/ penegakan Hukum
(KPPU)
Perjanjian
Langkah-langkah RIA (analisadampak kebijakan)1. Menentukan permasalahan2. Menentukan tujuan3. Memberikan opsi-opsi dan
melakukan Public Consultation4. Melakukan analisa terhadap
opsi-opsi5. Membandingkan dan memilih
opsi6. Penerapan dan Evaluasi
o Inpres 7/2017o Perseskab 1/2018o UU 15/2019o Perpres 61/2019o Perpres 18/2020
CompletePareto
Efficient
Kesejahteraan konsumendan efisiensi berkeadilan
18
Economic Analysis
DASAR HUKUM KPPU DAN NOTARIS UNTUK PERJANJIAN KERJA SAMA BERDASARKAN THRESHOLD DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KEKUATAN EKONOMI BESAR
Pasal 3 huruf c : mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha;
Pasal 30 ayat (1) : Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi PengawasPersaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
Pasal 35 huruf e : memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitandengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
Pasal 16 huruf e : memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecualiada alasan untuk menolaknya;
Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yangmengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atausemenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidakmempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yangtidak dibolehkan oleh undang-undang.
Penjelasan :
19