TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

TENTANG FUNGSI NEGARA

Disusun oleh : Kelompok 4

SMP NEGERI 4 KEPANJEN TAHUN AJARAN 2011/2012

NAMA ANGGOTA : y y y y AMANDA DWI AJENG CHRISTOPHER DANIEL KURNIAWAN MUHAMMAD KHOIRUL OKTAVINA NURUL DWI W (01) (04) (16) (18)

HASIL KERJA KELOMPOK INTIA. FUNGSI PENERTIBAN Dasar Hukum : UUD 1945 pasal 30 ayat (1) Tiap tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. UUD 1945 pasal 30 ayat (2) Usaha mempertahankan Negara dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung Tujuan : Mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman. Penertiban dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan : Dalam penertiban Negara melaksanakan atau bertindak sebagai stabilitator. Dalam acara tertentu, seperti pada peringatan HUT RI, Negara melakukan peningkatan keamanan. Hasil : Akan terciptanya stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Sulit timbulnya tindakan anarkis, bentrokan, dll.

B. FUNGSI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN Dasar Hukum : UUD 1945 pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. UUD 1945 pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistim jaminan social bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

UUD 1945 pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tujuan : Agar rakyat dapat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Agar seluruh rakyat mendapatkan kehidupan yang layak. Agar kesehatan masyarakat terjaga Agar tumbuh calon penerus bangsa yang berkualitas. Agar perkembangan teknologi dan pendidikan dapat merata di seluruh daerah.

Pelaksanaan : Bidang Ekonomi : Memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Membuat suatu undang-undang agar tidak terjadi monopoli perdagangan. Menurunkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Bidang Kesehatan : Memberikan Jamkesnas bagi orang-orang yang tidak mampu. Mendirikan bangunan kesehatan di desa-desa. Meningkatkan kualitas kedokteran. Bidang Pendidikan : Membagikan dana BOS bagi siswa tidak mampu. Membangun bangunan sekolah yang layak disetiap daerah. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu. Hasil : Angka kesejahteraan meningkat. Kepercayaan rakyat kepada pemerintahan meningkat. Muncul wakil-wakil rakyat yang lebih berkualitas, jujur, dan adil. Angka kesehatan rakyat meningkat. Negara tidak akan terlalu bergantung pada impor dari Negara lain. Jenis barang produksi Negara meningkat. Kebudayaan bangsa tetap terjaga. Banyak tenaga ahli di Negara.

C. FUNGSI KEAMANAN Dasar hukum : UUD 1945 pasal 30 ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional indonesia dan kepolisian Negara republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung Tujuan : y Mempertahankan diri ancaman baik dalam maupun luar Pelaksanaan : Dibentuknya TNI Dibentuknya POLRI Hasil : Negara bebas teroris mampu mempertahankan negara D. FUNGSI KEADILAN Dasar Hukum : UUD 1945 pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. UUD 1945 pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Tujuan : y Untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melalui badan-badan peradilan.

Pelaksanaan : Dilaksanakan oleh badan-badan peradilan yang ada di Indonesia : Peradilan umum Peradilan agama Peradilan militer Hasil : Masyarakat memperoleh keadilan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

HASIL KERJA KELOMPOK AHLI

1) KELOMPOK A Dasar Hukum : UUD 1945 pasal 30 ayat (1) Tiap - tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. UUD 1945 pasal 30 ayat (2) Usaha mempertahankan Negara dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Tujuan : Mencegah bentrokan - bentrokan dalam masyarakat. Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman. Agar tercipta kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera.

Fungsi : Sebagai pengendali dan pencegah kerusuhan dalam masyarakat. Memelihara ketertiban dan menjamin kelangsungan Negara. Pelaksanaan : Negara bertindak sebagai stabilisator. Memperketat pengamanan dalam acara - acara tertentu. Dibentuklah lembaga Negara yang dikenal POLRI. Hasil : Akan terciptanya stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Sulit timbul tindakan anarkis, bentrokan, dan lain - lain.

2) KELOMPOK B Dasar Hukum : UUD 1945 pasal 28H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. UUD 1945 pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. UUD 1945 pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistim jaminan social bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. UUD 1945 pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tujuan : Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, diperlukan campur tangan dan peran aktif Negara. Agar seluruh rakyat mendapatkan kehidupan yang layak. Agar kesehatan masyarakat terjaga. Agar tumbuh calon penerus bangsa yang berkualitas. Agar perkembangan teknologi dan pendidikan dapat merata di seluruh daerah.

Pelaksanaan : Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan dan perniagaan, selain itu juga di bidang ekonomi dan pendidikan. Bidang Pelayanan Jasa : Jamkesnas untuk rakyat miskin. Pemeliharaan fakir miskin. Kesehatan. Dana BOS. Bidang Perniagaan : Pembangunan jalan. Pembangunan jembatan. Pembangunan tempat wisata.

Bidang Ekonomi : Memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Membuat suatu undang-undang agar tidak terjadi monopoli perdagangan. Menurunkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Bidang Pendidikan : Membangun bangunan sekolah yang layak disetiap daerah. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu. Hasil : Angka kesejahteraan meningkat. Kepercayaan rakyat kepada pemerintahan meningkat. Muncul wakil-wakil rakyat yang lebih berkualitas, jujur, dan adil. Angka kesehatan rakyat meningkat. Negara tidak akan terlalu bergantung pada impor dari Negara lain. Jenis barang produksi Negara meningkat. Kebudayaan bangsa tetap terjaga. Banyak tenaga ahli di Negara.

3) KELOMPOK C Dasar hukum : UUD 1945 pasal 30 Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional indonesia dan kepolisian Negara republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung UURI Nomor 3 Tahun 2002 Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negtara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara Tujuan : y Mempertahankan diri ancaman baik dalam maupun luar Pelaksanaan : Dibentuknya TNI Dibentuknya POLRI Hasil : Negara bebas teroris mampu mempertahankan Negara

4) KELOMPOK D Dasar Hukum : UUD 1945 pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. UUD 1945 pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Tujuan : y Untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melalui badan-badan peradilan. Pelaksanaan : Dilaksanakan oleh badan-badan peradilan yang ada di Indonesia : Peradilan umum Peradilan agama Peradilan militer Hasil : Masyarakat memperoleh keadilan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Fungsi : Sebagai pihak yang berwenang mengadili baik tingkat pertama dan akhir untuk mengadili seadil-adilnya, agar tidak terjadi berat sebelah dalam penegakan hukum. Contoh : o Dijatuhkannya hukuman mati kepada Amrozi karena telah merencanakan, melaksanakan penghilangan nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara pengeboman. Pihak yang berhak mengadili adalah para pemegang kekuasaan kehakiman.

KRITIK DAN SARAN :