Modul Volume 2

8/18/2019 Modul Volume 2

1/242


2/242


3/242


4/242

HAKN DAN KEUANGAN NEGARA (UU NO.17/ 2003)

1. Pengertian Keuangan Negara

a.

Menurut Pasal 1 UU No.17/2003Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b.

Menurut UUD 1945 Pasal 23

Keuangan Negara:

APBN yang setiap tahun ditetapkan oleh UU

Segala macam pajak untuk keperluan negara

Macam dan harga mata uang

Segala hal mengenai keuangan negara

Pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK.

2. Perumusan Definisi Keuangan Negara

Pendekatan Pengertian Keuangan Negara

Objek Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan

kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Subjek Seluruh objek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh

Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang

ada kaitannya dengan keuangan negara.

Proses Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek

keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan

keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Tujuan Seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan

pemilikan dan/atau penguasaan objek keuangan negara dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah negara.

Bidang pengelolaan keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan

fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

3. Ruang Lingkup Keuangan Negara (pasal 2 UU KN)

a.

hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar

tagihan pihak ketiga;

c.

penerimaan negara;

d. pengeluaran negara;

e. penerimaan daerah;

f.

pengeluaran daerah;

g. kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang,

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan negara/daerah;h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan/atau kepentingan umum;


5/242


6/242

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur

dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan keuangan negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

- BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

- Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan

diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam UU, atau pemeriksa

berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

- Kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam

penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang

bersifat investigatif.

- Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan SDM,

anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

-

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yangdiperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan

pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang,

dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

6. Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara (pasal 3 UU KN)

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan

undang-undang.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun

anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada

perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.

7. Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara (pasal 6 UU KN)

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan KN sebagai bagian kekuasaan

pemerintahan (presiden : CEO). Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara ini meliputi kewenangan yang

bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.Kekuasaan tersebut:

a.

Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikankekayaan negara yang dipisahkan (Menteri Keuangan : CFO→kepala KPPN: Kuasa CFO).

Subbidang pengelolaan fiskal meliputi: fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka

ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan,

dan pengawasan keuangan.

b.

Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/barang Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya (Menteri/Kepala lembaga : COO→kepala kantor: kuasa COO).

c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola

keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh:- kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;

- kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.


7/242

d. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain: mengeluarkan dan

mengedarkan uang yang diatur dg UU.

Kewenangan yang bersifat umum→penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam

pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,

penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga, penetapan gaji dan

tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Kewenangan yang bersifat khusus→keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN,

antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana

perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal-CFO (pasal 8 UU KN) :

a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

b.

menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN

c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

d.

melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan

e.

melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UUf. melaksanakan fungsi bendahara umum negara

g.

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

h.

melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan UU

Tugas menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran-COO (pasal 9 UU KN) :

a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

b.

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

d. melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkan ke Kas negara

e.

mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya

f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga

yang dipimpinnya

g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga

h. melaksanakan tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan ketentuan UU.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut (pasal 10 (2) UU KN):

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tugas kepala SKPD (pasal 10 (3) UU KN):

a.

menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c.

melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

d.

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya;

f.

mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah

yang dipimpinnya;g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.


8/242

SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN

1. Landasan Hukum

Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 Th. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL).

2. Perubahan dalam UU KN tekait penganggaran

1. UU 17/2003 tentang KN memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Sistem

penganggaran harus menciptakan lingkungan pendukung dengan karakteristik:

Mengkaitkan perencanaan dan penganggaran dengan pengambilan keputusan untuk:

- Memastikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan telah mempertimbangkan kendala

anggaran.

-

Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang diharapkan.

- Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dan mengkaji kembali kebijakan.

Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetisi satu sama lain yang penting bagi

tumbuhnya dukungan pada tahap pelaksanaan nantinya.

Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber

daya.

2.

Prinsip-prinsip perubahan:

Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah.

Memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN/APBD yang disusun secara terpadu, termasuk

mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan merupakan tahapan yangdiperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan,

dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

Memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran

berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya

dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

3. RKP

Adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. RKP merupakan pedoman bagi

penyusunan RAPBN.

Tiga ciri baru dalam proses penyusunan RKP:

a.

Penegasan cakupan isi proses “top-down” dan “bottom-up”.

Proses top down:

Langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh “central agency ” kepada Kementerian/ Lembaga

tentang penyusunan rencana kerja, yaitu mencakup prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif.

Proses bottom up:

Kementerian/lembaga diberi keleluasaan merancang kegiatan pembangunan nasional yang disepakati.

Rancangan ini disampaikan kembali ke “central agency ” untuk diserasikan secara nasional.

b. Kegiatan pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama agar terdistribusi secara adil dan

dapat menciptakan sinergisitas secara nasional.

c. Proses penyusunan RKP merupakan proses penyatuan persepsi Kementerian/Lembaga tentang prioritas

pembangunan nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA-K/L di

DPR.

Pokok-pokok penyusunan RKP:


9/242

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat :

- kerangka ekonomi makro termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter,

- prioritas pembangunan,

- rencana kerja dan pendanaannya.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya dengan bahan masukan dari Renja K/L dan RKPD.

Format dan prosedur penyusunan RKP diatur oleh Menteri Perencanaan.

Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional

dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas disusun dengan pendekatan:

- berbasis kinerja,

- kerangka pengeluaran jangka menengah, dan

- penganggaran terpadu.

Program sebagaimana yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang berupa:

a.

Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatanpembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau

b.

Kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan

jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Kementerian Perencanaan melaksanakan MUSRENBANG untuk menyelaraskan antar Renja K/L dan antara

kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Renja K/L dengan rancangan RKP. Musrenbang diatur

oleh Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan masing-masing. Hasil

Musrenbang digunakan memutakhirkan RKP.

Rancangan RPK dibahas dalam sidang Kabinet untuk ditetapkan jadi RKP dengan Keppres (pertengahan

Mei).

RKP bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR. Jika RKP berbeda dengan RKP hasil

pembahasan DPR, maka Pemerintah menggunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR.

Hubungan antara rencana strategi, rencana operasional, dan rencana kerja dan anggaran

SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN/APBD

A. APBN

1. Pengertian anggaran

Berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil.

Anggaran meliputi:

a.

Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja

b. Gambaran strategi dalam pengalokasian sumber daya

c. Alat pengendalian


10/242

d. Instrumen politik

e.

Disusun pada periode tertentu.

Penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan

belanja negara yang cenderung tanpa batas.

2. Dasar Hukum APBN

UUD 1945 pasal 23

UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara (pasal 11 s.d. 15)

UU No.1/2004 ttg Perbendaharaan Negara

UU No.25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No.33/2004 ttg Perimbangan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP No.20/2004 ttg Rencana Kerja Pemerintah

PP No.21/2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3. Pengertian APBN/APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (UU 17/2003)Anggaran Pemerintah merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi dan cerminan

kebijakan Pemerintah. Pengertian Anggaran Pemerintah adalah dokumen kesepakatan antara lembaga

legislatif dan eksekutif yang berisi, di satu sisi, rencana belanja pemerintah yang akan dilaksanakan, dan di sisi

lain, pendapatan yang diharapkan dapat menutup belanja dimaksud dalam kurun waktu yang sama atau

berdasarkan UU, berupa rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh lembaga legislatif.

Perbedaan Ketiga UU APBN

UU No. 17/2003 : mempelajari proses APBN : bagaimana APBN disusun, diproses, serta dibahas.

UU No. 1/2004 : tentang bagaimana APBN itu dilaksanakan (dicairkan).

UU No. 15/2004: tentang bagaimana APBN diperiksa pertanggungjawabannya oleh BPK.

4. Perbedaan dan persamaan APBN dengan APBD

Perbedaan:

a. Yang mengesahkan APBN ialah Pem. Pusat bersama DPR, sedangkan APBD ialah Pemda bersama DPRD

b. APBN ditetapkan tiap tahun dengan UU, sedangkan APBD dengan PERDA.

Persamaan:

Keduanya sama-sama tunduk pada UU No.17/2003 dan pedoman pelaksanaan APBN Keppres No.42/2002.

5. Klasifikasi anggaran

Menurut organisasi : anggaran dibagi ke setiap instansi pemerintahan terkait.

Menurut fungsi : Dibagi ke dalam 11 fungsi: Pelayanan umum pemerintahan; Pertahanan; Hukum, ketertiban,

dan keamanan; Ekonomi; Lingkungan Hidup;Perumahan dan pemukiman; Kesehatan; Pariwisata dan budaya;Agama; Pendidikan; Perlindungan sosial.

Menurut jenis belanja: Dibagi ke dalam 8 fungsi: Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya.

6. Perubahan mendasar setelah adanya reformasi KN (Implementasi UU 17/2003)

Penyusunan anggaran berorientasi pada Anggaran Kinerja:

a.

Unified Budget

Usaha menggabungkan antara pengeluaran rutin dengan pembangunan, DIP dan DIK digabung di dalam

RKA lalu menjadi DIPA. Tujuannya: 1) memudahkan dlm penyusunan anggaran berbasis kinerja, 2)

Mengurangi terjadinya duplikasi dana maupun penumpukan dana, 3) Menjaga konsistensi dengan SAP, 4)

Memberikan gambaran yang objektif dan proporsional tentang kegiatan keuangan pemerintah.

b. Anggaran kinerja


11/242

Penyusunan anggaran yang mengutamakan output, outcome, dan benefit dari input yang dikeluarkan

sehingga diharapkan tercipta accountability dan transparancy dalam pengelolaan KN.

Kriteria Penetapan Target Kinerja:

Specific (Spesifik) – jelas, singkat, tepat dan akurat

Measured (Terukur) – dapat dikuantifikasikan

Achievable (Realistis) – praktis & masuk akal

Relevant (Relevan) – merupakan kebutuhan aktual bagi konsumen (masyarakat)

Timed (Jangka waktu pencapaian) – batas atau tenggang waktu pencapaian yg spesifik

c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)/ Medium Term Expenditure Framework

Pasal 1 poin 5 PP 21/2004:

KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap

kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan

implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan

maju.

Di dalam APBN terkandung perkiraan anggaran yang berisi perkiraan penerimaan yang akan diperoleh danpengeluaran yang akan dikeluarkan untuk beberapa tahun ke depan (3 tahun) secara bergulir.

7. Fungsi APBN

a. Otorisasi APBN menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja tahun ybs.

b. Perencanaan APBN menjadi pedoman dlm merencanakan kegiatan pada tahun ybs.

c.

Pengawasan APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah

negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

d. Alokasi APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

e.

Distribusi APBN menjadi pedoman dalam pendistribusian keuangan negara, kebijakan anggaran negara

harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

f.

Stabilisasi APBN menjadi alat pemerintah untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian.

8. Struktur APBN

a.

Pendapatan negara, terdiri atas pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah.

Jenis penerimaan negara bukan pajak:

Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan)

Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara

Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara

Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (TGR dan TP)

Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

b. Belanja negara dibagi 2, yaitu belanja pusat dan belanja daerah. Belanja pusat dibagi ke dalam 8 jenis

belanja (belanja pegawai, barang, dsb), sedangkan belanja daerah terdiri atas Dana perimbangan serta

Dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip: (Keppres 42/2002 ps.12)

Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan

Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap

departemen/lembaga/pemerintah daerah

Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri

c.

Pembiayaan negara, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.


12/242

9. Siklus Anggaran

a. Penyusunan APBN (Januari – Juli Tahun n-1)

b. Penetapan APBN (16 Agustus – Oktober Tahun n-1)

c.

Pelaksanaan APBN (Januari – Desember Tahun n)

d.

Pertanggungjawaban APBN (maksimal Juli Tahun n+1)

B. Penyusunan dan Penetapan APBN

1. Landasan proses penyusunan dan penetapan APBN

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam

menghimpun pendapatan Negara.

Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud di atas berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah

dalam rangka tercapainya tujuan negara.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit

tersebut dalam UU APBN.

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat rencana penggunaan surplus anggaran

kepada DPR.

2. Mekanisme pembahasan APBN (pasal 13,14,15 UU KN)

a. Diawali dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tenggat waktu selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun

berjalan.

b.

Selanjutnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokokkebijakan fiskal tersebut dalam pembicaraan pendahuluan. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-

pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan

prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan

anggaran.

c. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan

anggaran kementerian negara/lembaga.

d.

Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan prakiraan

belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun angaran yang sedang disusun.

e. Selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan

rancangan APBN.

f.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan

penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

RKP

Pagu Indikatif(Maret)

Pokok-pokok Kebijakan

Fiskal dan KerangkaEkonomi Makro

(Pertengahan Mei)

DIPA K/L

(31 Desember)

Pagu Sementara

(Pertengahan Juni)

APBN(Akhir Oktober)

RAPBN

(Agustus)

Rincian Anggaran Belanja K/L

(Akhir November)

PERPRES

UU

RUU & NK

RKP

Pagu Indikatif(Maret)

Pokok-pokok Kebijakan

Fiskal dan KerangkaEkonomi Makro

(Pertengahan Mei)

DIPA K/L

(31 Desember)

Pagu Sementara

(Pertengahan Juni)

APBN(Akhir Oktober)

RAPBN

(Agustus)

Rincian Anggaran Belanja K/L

(Akhir November)

PERPRES

UU

RUU & NK


13/242

g. Selanjutnya pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan

dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus.

h. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang

mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pembahasan dimaksud Dewan

Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan

pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

i. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN

dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN

yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tersebut, pemerintah dapat

melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Penelaahan oleh Kementerian Keuangan (PP 21 tahun 2004)

Kementrian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan SE

Menkeu tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui sebelumnya, dan standar biaya yang

telah ditetapkan. Menkeu menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah kemudian bersama dengan NK dan RAPBN dibahas dalam

Sidang Kabinet.

RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keppres tentang Rincian APBN dan menjadi dasar

penyusunan konsep dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).

3. Mekanisme Pembahasan APBD (pasal 18,19,20 UU KN)

a.

Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, mekanisme pembahasan APBD diawali dengan penyampaian

kebijakan umum APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni.

b.

Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut dalam

pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD,

pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran

sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

c.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran

menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

d. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang

akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran dimaksud disertai dengan prakiraan belanja.

e. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah

sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

f.

Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, desertai penjelasan dan

dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan seuai dengan undang-undang yang mengatur susunan

dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan tersebut DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan

perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

g. Pengambilan keputusan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang

bersangkutan dilaksanakan.

h. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unti organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis

belanja.

i.

Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap

bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun

anggaran sebelumnya. Diagram proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L


14/242

Tugas Menteri Keuangan dalam Penyusunan RAPBN

a.

Menyusun pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal (Fiscal Policy Statement )

b. Mengajukan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal kepada DPR

c. Membahas dengan DPR (Panitia Anggaran)

d.

Menjabarkan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam pagu sementara departemen/lembaga

e. Menerbitkan edaran pedoman penyusunan anggaran kepada departemen/lembaga

f. Membahas usulan anggaran yang diajukan oleh departemen/lembaga

g.

Menghimpun usulan-usulan departemen/lembaga dalam RAPBN

h. Menyusun RUU APBN dan Nota Keuangan

i. Membahas RUU APBN dengan DPR (Panitia Anggaran)

j.

Memberitahukan kepada departemen/lembaga hasil pembahasan RUU APBN dalam paguanggaran

departemen/lembaga

k. Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran (SKO).

Tugas Menteri Teknis Dalam Penyusunan APBN

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran departemen/lembaga

b.

Mengajukan rencana kerja dan anggaran departemen/lembaga dengan komisi DPR yang bersangkutan dalampembicaraan pendahuluan

c.

Menyusun usulan anggaran departemen/lembaga sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran yang

dikeluarkan oleh Menteri Keuangan

d.

Membahas usulan anggaran departemen/lembaga dengan komisi DPR yang bersangkutan pada masa

pembahasan RUU APBN

e. Mengajukan dokumen anggaran departemen/lembaga

f.

Mengajukan dokumen anggaran departemen/lembaga kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh

pengesahan.

JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER

DPR

(4) ( 8 ) ( 9 )

Kabinet/Presiden

( 7) ( 11 )

Kementrian

Perencanaan

Kementrian

Keuangan

( 2 ) ( 6 )

( 5 )

(10) (13)

Kementrian

Negara/Lembaga

( 1 ) ( 3 ) (12) (14)

Daerah

PembahasanPokok-PokokKebijakanFiskal & RKP

PembahasanRKA -KL

PembahasanRAPBN

Kebijakan Umumdan PrioritasAnggaran

UU APBN

Nota KeuanganRAPBN danLampiran

Keppres tentangRincian APBN

PenelaahanKonsistensidengan RKP



PenelaahanKonsistensidengan PrioritasAnggaran

PenelaahanKonsistensidengan RKP

Keppres tentangRincian APBN

Konsep dok.PelaksanaanAnggaran

DokumenPelaksanaanAnggaran

RKA -KLRenstra KL RancanganRenja KL

SEB PrioritasProgram danIndikasi Pagu


15/242

KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERBENDAHARAAN NEGARA

1. Pengertian Perbendaharaan Negara (pasal 1 angka 1 UU PN)

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan,

yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Asas-Asas ICW yang masih ada di UU No.1/2004

Asas Legalitas→APBN yg sudah disahkan menjadi dasar hukum (legal) pelaksanaan anggaran.

Asas Anterioritas→Tagihan tidak boleh melebihi pagu anggaran.

Asas Fleksibilitas→APBN bisa berubah menjadi APBN-P jika terdapat perubahan pada asumsi dasar estimasi

makro, yaitu: 1)inflasi, 2) nilai tukar kurs rupiah, 3) suku bunga BI, 4) harga minyak dunia, 5) produksi minyak.

Asas Resiprositas→ Asas tanggung jawab/ asas timbal balik.

2. Ruang lingkup PBN (pasal 2 UU PN)

a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;

b.

pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;c.

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;

d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah

e. pengelolaan kas;

f.

pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;

g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;

h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;

i.

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;

j.

penyelesaian kerugian negara/daerah;

k. pengelolaan Badan Layanan Umum;

l.

perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannegara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

3. Asas-asas umum

Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan

pengeluaran negara.

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan

dan pengeluaran daerah.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika

anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program

pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program

pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan

dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat

mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

4. Pejabat PBN

a.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

b.

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN/Kuasa BUN), Kuasa PenggunaAnggaran/Pengguna Barang;

c.

Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;


16/242

d. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejabat Pembuat

Komitmen);

e. Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar (Penerbit SPM);

f. Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran

pendapatan;

g.

Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran

belanja.

5. Wewenang Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran (Pasal 4 Ayat 2 UU

PN) :

1.

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

2.

menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas;

3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

4. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang-piutang negara;

5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara;

6.

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;7.

menggunakan Barang Milik Negara;

8.

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

9. mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

6. Wewenang Menkeu Selaku Bendahara Umum Negara (Pasal 7 Ayat 2 UU PN) :

1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBN;

2. melakukan pengendalian pelaksanaan APBN;

3.

menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara;

4.

menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran negara;

5.

mengusahakan dan mengatur pengelolaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBN;

6.

menyimpan dan menempatkan uang negara;

7. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas

negara;

8.

melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

9. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

10. melakukan pengelolaan utang-piutang negara;

11.

mengajukan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;

12. menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi keuangan Pemerintah Pusat;

13.

menyajikan informasi keuangan negara;14.

menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara

15. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar

menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.

Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga

yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian

kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap

satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Pada dokumen pelaksanaan anggaran tersebut dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan

Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.


17/242


18/242


19/242

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran;

- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;

- menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

- memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;

-

Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pembayaran atas Beban APBN

a. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

b. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara

Pengeluaran.

c. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran;- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

d.

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi.

e. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

f.

Pengecualian dari ketentuan dimaksud pada angka 1 diatur dalam peraturan pemerintah.

SEGI HUKUM PENDAPATAN NEGARA

Struktur APBN

Penerimaan Negara adalah hak negara yg dapat menambah nilai kekayaan bersih meliputi :

Penerimaan Anggaran- Penerimaan Pajak

- Penerimaan Bukan Pajak

- Penerimaan Hibah

- Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Non Anggaran

- Penerimaan PFK

- Penerimaan Wesel Pemerintah

- Penerimaan Prefinancing dan PFKBUN Lainnya

- Penerimaan Kiriman Uang

-

Penerimaan Transito

Penerimaan Lainnya :

Pendapatan Negara dan Hibah

PenerimaanPajak Penerimaan Negara BukanPajak Penerimaan Hibah

Belanja Negara

AnggaranBelanja PemerintahPusat Anggaran Transfer keDaerah

Surplus/DefisitAnggaran

Pembiayaan

-

=


20/242

Komisi, potongan /bentuk lainnya selain pajak, akibat penjualan dan/atau pengadaaan barang/jasa

pemerintah

Penerimaan anggaran

1. Penerimaan pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU 28 th 2008 ttg KUP).

Mekanisme pemungutan pajak:

- Dipungut langsung pada saat transaksi pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran (beban Uang Persediaan)

- Dipungut langsung oleh KPPN pada saat penerbitan SP2D (pembayaran cara-LS)

- Disetor langsung melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/SGA/Pos Persepsi oleh Wajib Pajak terhadap pajak

terutang yg hrs dilunasi.

- Pungutan dan Penyetoran Pajak menggunakan SSP yang disetorkan ke Kas Negara.

2. PNBP

Yakni penerimaan negara selain dari sektor pajak dan cukai/meterai. PNBP menurut sifatnya:

- PNBP yang bersifat umum→PNBP yang ada pada semua satker/KL.

- PNBP bersifat khusus→PNBP yang hanya ada pada beberapa satker/KL tertentu saja berkaitan dengan

pelaksanaan tupoksi.

Mekanisme penerimaan dan penyetoran:

- Penyetor adalah para Wajib Pajak/Wajib Bayar.

- Penerima setoran adalah a) bendahara penerimaan/pengeluaran pada satker, b) bank persepsi/devisa

persepsi, c) kantor pos persepsi/SGG/SGA.

3. Penerimaan Hibah

4. Penerimaan pembiayaan

5. Penerimaan BLU

ASPEK HUKUM PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 stdd Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pelaksanaan TUPOKSI Satker

Kegiatan Satker Perikatan/Perjanjian dengan pihak lain Pengadaan/pembelian/ pekerjaan

pemborongan/penyediaan jasa pengujian pembayaran.

Mekanisme Pembayaran

Pembayaran Anggaran Belanja Negara Langsung (LS)

LS Barang & Jasa – Kontraktual – langsung dari Kas Negara ke Pihak III

LS Belanja Pegawai & LS Perjadin – melalui Bendahara

Pembayaran Anggaran Belanja Negara melalui Uang Persediaan (UP)

Melalui Bendahara


21/242

Pencairan Anggaran Belanja Negara

Komitmen=perikatan PBJserah terima barang/jasahak tagih/bukti pengeluaranpemberkasan dalam

SPPpengujianSPMSP2Dpemindahbukuan/transfer.

Pengujian tagihan

– Wetmatigheid (Kebenaran menurut Peraturan) adalah pengujian tagihan dari sudut ketentuan UU.

– Rechmatigheid (Kebenaran menurut Hak) adalah pengujian tagihan dari sudut apakah pihak penagih secara

formal sah.

– Doelmatigheid (Kebenaran menurut Tujuan) adalah pengujian tagihan dari sudut apa maksud/tujuan sesuai

dengan dokumen anggaran.

Pengujian atas SPP di PA/KPA

– Memeriksa dokumen pendukung sesuai ketentuan.

– Memeriksa ketersediaan pagu dalam DIPA.

– Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja dg indikator keluaran.

– Memeriksa kebenaran atas hak tagih (pihak yg ditunjuk, nilai, dan jadual).

–

Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai indikator keluaran. Pengujian SPM oleh BUN/Kuasa BUN

a.

Pengujian Substantif

– Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM.

– Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/ MAK dalam DIPA.

– Menguji SPTB terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran

– Menguji faktur pajak beserta SSP.

b. Pengujian formal

– Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tanda tangan.

– Memeriksa cara penulisan/ pengisian jumlah uang dalam angka & huruf.

–

Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan.

Alur Pengeluaran Anggaran Belanja Negara

Pola Pembayaran APBN

Melalui Bendahara Pengeluaran :

– Uang Persediaan (UP) – utk Pengadaan barang & jasa dg nilai < 10 juta

– LS-gaji, honor

– LS-Perjalanan dinas

Langsung (LS) kepada Pihak Ketiga

– Pengadaan barang & jasa dg nilai > 10 juta

Uang Persediaan

Diberikan kepada setiap satker

Untuk membiayai keperluan operasional kantor sehari-hari

Bersifat daur ulang (revolving)

MENTERI TEKNIS

Selaku Pengguna Anggaran

Tahapan Administratif

MENTERI KEUANGAN

Selaku BUN

Tahapan Komtabel

SPMPENGUJIAN

Pengujian:

•Wetmatigheid

•Rechtmatigheid

•Doelmatigheid

PENGUJIAN

Pengujian:•Substansial:

•Wetmatigheid•Rechmatigheid

•Formal

BANK

SP2D

BENDAHARA

PIHAK KE 3

PEMBUATANKOMITMENSPP


22/242

Belum membebani MAK

Bersifat uang muka kerja

→Untuk pengelolaan UP kepala satker dapat menunjuk Pemegang Uang Muka (PUM).

Pengisian/penggantian UP syaratnya UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75%.

Bagan Alir Proses Pembayaran pada Satuan Kerja

Jenis SPP (surat perintah pembayaran)

1. SPP UP (Uang Persediaan)

UP yang dapat diberikan setinggi-tingginya:1/12 dari pagu DIPA, maksimal Rp50 juta, untuk pagu sampai

dengan Rp900juta

a. 1/18 dari pagu DIPA, maksimal Rp100 juta, untuk pagu di atas Rp900 juta sampai dengan Rp2,4 M.

b.

1/24 dari pagu DIPA, maksimal Rp200 juta, untuk pagu di atas Rp2,4 M.

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan satker yang bersangkutan memerlukan

pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker dimaksud dapat mengajukan TUP.

2. SPP TUP (Tambahan Uang Persediaan)

SPP TUP harus disertai dengan rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir dan juga surat pernyataan

KPA yang berisi bahwa:

a.

Dana TUP akan digunakan untuk kebutuhan mendesak dan akan habis dalam tempo 1 bulan terhitung

sejak tanggal diterbitkan SP2D

b. Apabila ada sisa maka harus dikembalikan ke KUN.

c.

Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayar secara langsung.

Kewenangan pemberian TUP:

a. Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)

untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN

bersangkutan.

b. Permintaan TUP di atas Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang

diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

3. SPP GUP (Penggantian Uang Persedian)

Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dan UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari

dana UP yang diterima.

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan satker yang bersangkutan memerlukan

pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker dimaksud dapat mengajukan TUP.

4. SPP LS (Langsung)

PEMBUAT

KOMITMEN

UJI DAN

PERIKSA

PENGUJI

TAGIHAN

BENDAHARA

PENGELUARAN PENERBIT SPM

UNIT AKUNTANSI

SATKER

SK

SPKKONTRAK

Daftar Lembur Daftar GajiBA PKBA PBBA Serah

Terima

BUKTI DANTAGIHAN

DraftSPM GU

DraftSPM LS

SPM GU

BUKTI

SPM LS

BUKTI

Bayar

Proses

SAI

Transfer

UP/GU

Transfer

Pihak III

KPPN

SP2D

SPM

LAPORANKEUANGAN

PEMBEBANAN

Benar

Salah


23/242


24/242

TUJUAN PENGELOLAAN KAS NEGARA

penggunaan dana yang dimiliki pemerintah secara efisien, efektif dan menguntungkan.

a. Memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan

b.

Meminimalkan ‘Idle Cash’ dengan melakukan penempatan dan investasi

c.

Mendapatkan sumber pembiayaan yang paling efisien untuk menutupi shortage of cash.

d.

Mempercepat penyetoran penerimaan negara

e. Melakukan pembayaran tepat waktu

SASARAN PENGELOLAAN KAS

a. Pengelolaan likuiditas

m.

Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas melalui perencanaan kas

n.

Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara

1. Pembayaran pada saat jatuh tempo

2. Penerimaan segera disetor

b. Penempatan/investasi yang aman dan menguntungkan

–

Meningkatkan pendapatan negara*penempatan di BI dan bank umum/investasi pada SUN

*rapo/reverse, rapo operation

– Mengurangi cost of financing.

c. Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah.

– Rasionalisasi jumlah bank accounts pemerintah

– Mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process).

WEWENANG BUN DALAM PENGELOLAAN UANG NEGARA YANG DILAKSANAKAN OLEH

KUASA BUN

1. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara

2.

Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran anggaran negara.

3. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara

4.

Menyimpan uang negara

5. Mengelola/menatausahakan investasi melalui pembelian SUN

6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan kepada pejabat pengguna anggaran

7.

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan kepada pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening

KUN

8. Menyajikan informasi Keuangan Negara.

REKENING MILIK BUN1. Di bank sentral

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membuka Rekening Kas Umum Negara dan rekening

lainnya pada Bank Sentral dalam rangka pengelolaan Uang Negara.

Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari

Rekening Kas Umum Negara.

Guna memperlancar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat

membuka subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya di Bank Sentral.

Subrekening dimaksud merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara.

Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Negara, subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya di

Bank Sentral dilakukan atas perintah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa

Bendahara Umum Negara pusat.


25/242

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas

Umum Negara dan rekening lainnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Di bank umum

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan di Bank

Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pelaksanaan

penerimaan negara.

Rekening dimaksud dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke

Rekening Kas Umum Negara sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang

ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

Dalam hal kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara

mengatur pelimpahan secara berkala.

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dapat membuka rekening pengeluaran di

Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dalam rangka

pelaksanaan pengeluaran.

Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatanpemerintah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening pengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk

sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dalam rangka pelaksanaan pengeluaran di daerah.

Rekening dimaksud dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening

Kas Umum Negara pada Bank Sentral dilakukan atas perintah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat.

REKENING MILIK K/L

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening

pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada Bank Umum/badan lainnya setelah mendapat persetujuan

tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening

di Bank Sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan

ke Rekening Kas Umum Negara sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai perjanjian

dengan Bank Umum bersangkutan.

Kementerian negara/lembaga, Bank Sentral/Bank Umum/badan lainnya wajib menyampaikan informasi

mengenai rekening dimaksud atas permintaan tertulis Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum

Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan, pengoperasian, dan penutupan rekening dimaksud

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAS

1. Treasury Single Account (TSA)

Adalah penerapan penggunaan satu rekening thdp pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara

Tujuan TSA:

a) Adanya pengendalian atas saldo kas dan aliran kas

b)

Saldo kas setiap hari hrs dikonsolidasikan ke rekening TSA

c) Minimalisasi cash float

Cash Float adalah uang yang mengendap/ menganggur pada bank berkaitan dengan penerimaan danpengeluaran negara.

Penerapan TSA:


26/242

a. mengkonsolidasikan penyimpanan uang negara pd satu rekening

b.

semua penerimaan negara dan pengeluaran negara melalui (dari/ke) RKUN

c. semua penerimaan negara setiap hari hrs dilimpahkan ke RKUN

d. Tidak ada dana yg mengendap di BO.I, BO.II dan BO.III pd setiap akhir hari kerja

e.

mengunakan UP utk membiayai kegiatan oprasional sehari-hari dg jumlah relatif kecil

f.

membuat perencanaan kas yg baik dan akurat

2. Treasury National Pooling

3. Perencanaan kas

Perencanaan Kas Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Perencanaan Kas merupakan proyeksi

penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.

Ruang lingkup perencanaan kas meliputi perencanaan penerimaan negara, perencanaan pengeluaran

negara,dan perencanaan saldo Rekening KUN yang dilakukan secara periodik dalam rangka pelaksanaan

APBN.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat

bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal, Bendahara Umum Negara atau Kuasa

Bendahara Umum Negara pusat menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan

maupun untuk menggunakan kelebihan kas.

Tujuan perencanaan kas:

BUN/Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban negara;

BUN/Kuasa BUN dapat mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan

kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas;

Kementerian negara/lembaga memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan

penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan; dan

Kementerian negara/lembaga memperoleh dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

Tanggungjawab perencanaan kas:

Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) bertanggung jawab untuk membuat

perencanaan kas.

Sumber data dalam melakukan penyusunan perencanaan kas yaitu:

– Perkiraan pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dari KPPN; dan

– Perkiraan penarikan dana dan perkiraan penyetoran dana dari unit eselon I Departemen Keuangan

atau Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab menangani penerimaan dan pengeluaran

negara.

4. Penempatan kas

Ketentuan pada UU No. 1 Tahun 2004 tentang penempatan/investasi oleh BUN:

- Memungkinkan investasi dalam SUN

- Memungkinkan memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BI

- Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada bank umum

- Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana

pada RKUN.

SEGI HUKUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN NEGARA

Kewajiban Menyelanggarakan Pembukuan (Keppres 42 tahun 2002)

(1)

Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang

yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban

mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya.


27/242

(2) Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin

proyek/bagian proyek dan bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajib menyelenggarakan

pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui :

a. keadaan/perkembangan fisik kegiatan/proyek;

b.

perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;

c.

penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa;

d. akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan dalam pengerjaan.

(3)

Kepala Kantor Wilayah/instansi vertikal di daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai rekapitulasi

pelaksanaan anggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam wilayah kerjanya, kepada

pejabat eselon I yang bersangkutan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(a)

Basis akuntansi;

(b) Prinsip nilai historis;

(c)

Prinsip realisasi;

(d)

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;(e) Prinsip periodisitas;

(f)

Prinsip konsistensi;

(g)

Prinsip pengungkapan lengkap; dan

(h) Prinsip penyajian wajar.

Bagan Akun Standar

– Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk

memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan

pemerintah pusat.

– Bagan Akun Standar meliputi kode dan uraian fungsi/sub fungsi/program, kegiatan/sub kegiatan, bagian

anggaran/unit/satuan kerja, dan kode perkiraan/akun.

– Bagan Akun Standar digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementrian Negara/Lembaga

untu penyusunan dan penelaahan RKA-KL, DIPA, dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan LKPP.

Pembukuan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan

pengeluaran/penyetoran atas penerimaan, meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran

pendapatan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran

meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada dibawah

pengelolaannya;(2) Dalam rangka menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum, buku-buku

pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran.

(3) Menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan dimaksud dapat menentukan buku-

buku pembantu/register-register selain Buku Kas Umum.

Tata cara pembukuan bendahara penerimaan

1.

Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum

dibukukan dalam buku-buku pembantu

2.

Dokumen sumbernya antara lain: SBS, SSBP. Dokumen sumber ini berfungsi sebagai bukti realisasi target

anggaran penerimaan untuk mata anggaran berkenaan.


28/242

Tata cara pembukuan bendahara pengeluaran

1.

Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum

dibukukan dalam buku-buku pembantu

2. Dokumen sumber: SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, SPM-GUP Nihil, SPM-LS, kuitansi pembayaran, faktur pajak,

SSP/SSBP/SSPB.

3. Dokumen sumber dibukukan sebesar nilai bruto dan dokumen sumber tersebut berfungsi sebagai

pengesahan atas kuitansi pembayaran, kecuali untuk SPM-LS yang berfungsi sebagai pengurang kredit

anggaran untuk mata anggaran berkenaan.

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH

POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH1. Sentralisasi

Dalam hal ini segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada

pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.

2.

Desentralisasi

Dalam cara ini segala urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas- luasnya

kepada daerah. Pengecualian urusan yang didesentralisasikan: Pertahanan dan keamanan, luar negeri, agama,

hukum, politik, dan keuangan.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan:

a) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

c) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil

pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

d) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil

pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

MODEL HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

1) Agency model

Dalam model ini pemerintah daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pemerintah pusat.

2)

Partnership model

Model ini mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melakukan

pemilihan di tingkat daerahnya.

HUBUNGAN BIDANG KEUANGANHubungan dalam bidang keuangan antara pusat dan daerah meliputi:

a) Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah.

b) Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

c) Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah.

Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi:

a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota;

b.

pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;

c.

pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan

d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.


29/242

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang termasuk PAD : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yg

dipisahkan, dan lain2 pendapatan asli daerah yg sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yg sah meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yg tidak

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan komisi, potongan, ataupun

bentuk lain sbg akibat dari penjualan dan/atau pengadaan BJ lain daerah.

b. Dana perimbangan

Yang termasuk dana perimbangan:

Dana Bagi Hasil, terdiri dari 2 sumber yaitu pajak dan SDA

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

c.

Lain-lain pendapatan

Terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat2. Pembiayaan

a.

Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

b.

Penerimaan pinjaman daerah

c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (UU 33/2004)

Definisi:

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangkapendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan

daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Pasal 1).

Tujuan dan dasar pendanaan:

Tujuan: mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar-

Pemerintah Daerah. Dasar pendanaan Pemda: 1)Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD, 2)Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh

Gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN, 3)Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang

dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN, 4)Pelimpahan kewewenangan

dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintahkepada Pemerintah Daerah diikuti dengan

pemberian dana.

Konsepsi dasar pendanaan:

a)

Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b) Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah

berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

→bersumber dari pajak dan SDA. DBH yang bersumber dari pajak: PBB, BPHTB, PPh 25 dan PPh 29 WP OP DN

dan PPh 21. DBH yang bersumber dari SDA: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan

minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

c)

Dana Alokasi Umum atau disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikandengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam

rangka pelaksanaan Desentralisasi.


30/242

d) Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

Derah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan kegiatan

khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional

e) Dana Dekonsentrasi, adalah dana yang berasal dari APBN dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur

sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

f) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup

semua penerimaan dan pengeluaran dalam tangka pelaksanaan Tugas Pembantuan

g) Dana penyeimbang→perhitungan dana penyeimbang ditujukan untuk mengantisipasi ketimpangan alokasi

DAU bagi daerah yang penerimaan DAU-nya lebih rendah dari tahun sebelumnya.

h) Dana otonomi khusus → dialokasikan sesuai dengan disahkannya UU otonomi khusus untuk NAD dan Papua.

Besarnya alokasi dana otonomi khusus tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam kedua UU tsb.

Jenis pajak daerah:

Pajak provinsi: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.Pajak kabupaten/kota: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak

mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, PBB perdesaan dan

perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Keseimbangan primer dan keseimbangan umum

Dalam tampilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikenal dua istilah defisit anggaran,

yaitu keseimbangan primer ( primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance).

Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja, tidak termasuk pembayaran bunga.

Sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARAPENGERTIAN KERUGIAN NEGARAKerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. (UU No.1/2004 Pasal 21 ayat 1)

SUBJEK DAN OBJEK KERUGIAN NEGARA

Subjek:

1. bendahara

2. pegawai negeri bukan bendahara

3.

pihak ketiga

Objek:

1. Uang

2. Surat berharga

3.

Barang

JENIS KERUGIAN NEGARA

1.

Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara. Ini

akan dituntut dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

2. Kerugian negara berupa kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh bendahara. Ini akan dituntut dengan

Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Baik TGR dan TP memiliki tujuan yang sama yaitu:

1. Memulihkan keuangan negara/daerah

2.

Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara

3.

Penegakan hukum


31/242

PERBUATAN BENDAHARA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

1. Tidak mencatat dan menyetorkan penerimaan uang atau barang

2. Tidak mencatat dan menyetorkan pengeluaran uang atau barang

3.

Membayar/mengeluarkan uang atau barang kepada pihak yang tidak berhak

4.

Menerima dan menyimpan uang palsu

5.

Lalai, tidak hati-hati sehingga terjadi pencurian uang atau barang

6. Korupsi, penyelewengan dan penggelapan

7.

Tidak membuat pertanggungajawaban keuangan atau pengurusan barang

8. Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan

9. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan

10.

Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (missal sebagai wajib pungut pajak).

PERBUATAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN YANG

MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

1. Korupsi, penyelewengan, dan penggelapan

2.

Penyalahgunaan wewenang atau jabatan3.

Pencurian dan penipuan

4. Merusak dan menghilangkan barang inventaris milik negara/daerah;

5. Menaikan harga dan merubah kualitas atau mutu barang;

6.

Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;

7. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan

PERBUATAN PIHAK KETIGA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

1.

Wanprestasi

2. Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahan

3. Penipuan dan perbuatan lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah.

KEWENANGAN PENGENAAN GANTI RUGI KERUGIAN NEGARA

Pelaku yang merugikan negara Pejabat/Instansi yang berwenang

a. Pegawai negeri bukan bendahara a. Menteri/pimpinan lembaga

b. Bendahara b. BPK

c. Menteri/pimpinan lembaga c. Menteri Keuangan

d. Menteri Keuangan d. Presiden

TUJUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau

berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya,

dan para pengelola keuangan pada khususnya.SUMBER INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

1.

Pemeriksaaan BPK

2.

Pemeriksaan aparat pengawas fungsional

3. Pemeriksaan atasan langsung (Built-in control )

4.

Verifikasi bidang keuangan atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi

5. Perhitungan ex-officio

6. Sumber lain : media massa, pos, laporan pejabat pegawai, pengaduan masyarakat, dll.

Perhitungan ex-officio: perhitungan perbendaharaan yang dilakukan bukan oleh bendahara, tetapi oleh pejabat

yang ditunjuk yang bisa terjadi karena bendahara lalai membuat perhitungan, atau bendahara tidak dapat

membuat perhitungan (sedang berada di bawah pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia).

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian

negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan


32/242

terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris , terbatas pada kekayaan yang dikelola

atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang

bersangkutan.

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan

lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah

kerugian negara itu diketahui.

Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Direksi perusahaan negara dan badan-badan lain

yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa

Keuangan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah

tersebut.

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)

TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang

bersangkutan. Bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian Negara terhadap

bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.

TPKN terdiri dari:a. Sekretaris jenderal/ kepala kesekretariatan badan-badan lain/ sekretaris daerah provinsi/ kabupaten/kota

sebagai ketua;

b. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil

ketua;

c.

kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;

d.

personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan kepegawaian, hukum, umum,

dan bidang lain terkait sebagai anggota;

e.

sekretariat.

TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :

a.

menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;

b.

menghitung jumlah kerugian negara;

c.

mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian

kerugian negara;

e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;

f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan

keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;

h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan

tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP

BENDAHARA

1. Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada

pimpinan instansi dan BPK selambat-lambatnya 7 hari sejak kerugian negara diketahui.

2.

Setiap Pegawai atau Pejabat yang mengetahui adanya kerugian negara wajib segera melaporkan kepada

atasannya secara lisan ataupun tertulis.

3. Pimpinan instansi TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

sejak laporan tersebut diterima.

4.

Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebaskan sementara dari jabatannya.


33/242

5. TPKN harus menyelesaikan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi dokumen-dokumen dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak memperoleh penugasan kepada Pimpinan Instansi.

6. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan

selambat- lambatnya 7(tujuh) hari sejak diterima dari TPKN.

7.

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan laporan hasil

penelitian yang diterima dari pimpinan instansi

8. Apabila ternyata terbukti BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian

kerugian negara melalui SKTJM.

PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA

Dalam rangka pembuktian, TPKN atau Tim Ad hoc pada Kantor/ Satker mengadakan penelitian dan pengumpulan

bukti yang berkaitan dengan kerugian negara oleh pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain tentang :

Peristiwa terjadinya kerugian negara;

Jumlah kerugian negara yang pasti;

Siapa saja yang tersangkut ( pegawai negeri, pejabat maupun pihak ketiga );

Unsur besar/kecilnya kesalahan dari masing-masing pihak; Keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, seperti adanya keputusan hakim,

jumlah kerugian yang telah diganti dan sebagainya.

Pembuktian kekurangan perbendaharaan.

- Dalam hal terjadi kekurangan perbendaharaan dan bendahara mampu bertanggung jawab, maka proses

pembuktian dengan mengadakan penelitian dan pengumpulan bahan bukti sama seperti pada peristiwa

kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian dan

pengumpulan bukti-bukti atas terjadinya kekurangan perbendaharaan, sehingga dapat diungkap secara

nyata dan pasti jumlahnya.

- Apabila bendahara dalam kondisi berhalangan tetap atau tidak mapu bertanggung jawab, maka untuk

menjaga kepentingan negara, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Atasan Langsung Bendahara segera melakukan

perhitungan ex-officio

- Dalam hal Bendahara di bawah pengampuan,melarikan diri, atau meninggal dunia selain pengumpulan

bukti-bukti juga dengan melakukan perhitungan ex-officio dan kesempatan untuk mengajukan keberatan

atau sanggahan dari pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam waktu 14 hari sejak diterima

perhitungan Ex-officio tersebut.

PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

1.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

2.

Mengupayakan penyelesaian kerugian negara secara damai

3.

Membuat laporan kepada Menteri up. Sekjen paling lambat 7 hari setelah terjadi kerugian negara4. Mengumpulkan bukti-bukti lain yang berkaitan.

ASAS UMUM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (SK MENKEU DAN PERATURAN

BPK NO. 3/2007)

1.

Asas kewajiban menyelesaikan ganti rugi negara

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang

harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Asas kewajiban mengganti

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum

atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib

mengganti kerugian tersebut.

3. Asas laporan terjadinya kerugian negara


34/242

a. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera

melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan

kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

b. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada

menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

4. Asas penuntutan ganti kerugian negara

a.

Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan

bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera

dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi

tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

b.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat

menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera

mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang

bersangkutan.5. Asas penuntutan kekurangan perbendaharaan

a.

Apabila dalam TP/TGR ada unsur pidana, BPK menindaklanjuti dan menyampaikan hasil pemeriksaannya

kepada polisi/kejaksaan

b. Bendahara, pegawai negeri non bendahara atau pejabat lain yg telah ditetapkan mengganti kerugian

negara dapat juga dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana

6.

Daluarsa

Kewajiban membayar ganti rugi kadaluarsa 5 tahun sejak diketahui kerugian atau 8 tahun sejak terjadinya

kerugian tidak dilakukan TGR

7.

Tanggung jawab pengampu/ahli waris

a.

Jika yg bersangkutan berada di bawah pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia maka

penuntutan dan penagihan beralih kepada pengampu yg memperoleh hak waris/ahli waris terbatas

sejumlah kekayaan yg diperoleh/dikelola dari ybs

b. Tanggung jawab pengampu hapus setelah 3 tahun sejak keputusan pengadilan yg menetapkan

pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia

tidak diberitahukan oleh pejabat berwenang tentang adanya kerugian negara

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Penyelesaian secara damai

Syarat:

- Jumlah kerugian negara sudah diketahui dengan pasti yang ditetapkan Pejabat Eselon I dan dalam hal

kekurangan perbendaharaan harus dibuktikan dengan perhitungan, baik dibuat oleh bendahara maupun

secara ex-officio

- Adanya pengakuan dan pernyataan bertanggung jawab dan keinginan mengganti sukarela kerugian negara

:

Peg. Neg. Bukan bendahara = SPB /SKTM

Bendahara / Pengampu/Ahli waris = SKTJM

- Penyelesaian damai dengan SKTJM harus disertai jaminan yang sepadan dengan jumlah kerugian.

- Pemulihan kerugian negara tidak lebih dari 24 bulan sejak SPB/SKTJM ditandatangani.

- SPB/SKTJM dibuat rangkap 6, bermeterai cukup dan diketahui oleh pengguna anggaran (kepala

kantor/satuan kerja) bersangkutanCara pembayaran dalam penyelesaian damaipembayaran dengan kompensasi, pembayaran langsung,

penjualan barang jaminan.


35/242

2. Penyelesaian kerugian negara dengan SKTJM → untuk kerugian negara kekurangan perbendaharaan

Pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan

menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK. Penggantian kerugian

negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

3.

Penyelesaian kerugian negara dengan keputusan pembebanan

Melalui 3 tahapan: 1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara, 2) Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu,

3) Surat Keputusan Pembebanan.

Surat Keputusan Pembebanan.

Surat Keputusan Pembebanan diterbitkan oleh BPK jika bendahara tidak bersedia membuat SKTJM atau

bendahara tidak menepati pelunasan sesuai SKTJM.

Namun Pemerintah harus tetap mengupayakan penyelesaian dengan menerbitkan Surat Keputusan

Pembebanan Sementara dalam waktu 7 hari kerja sejak bendahara tidak bersedia membuat atau tidak

menepati SKTJM.

Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk sita jaminan (coservatoir

beslag) yang harus dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak Surat Keputusan Pembebanan Sementaraditerbitkan.

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW)

SKPBW diterbitkan sebelum dilakukan proses pembebanan ganti kerugian negara oleh BPK dengan

mengeluarkan SK Pembebanan.

SK PBW tersebut antara lain berisi pernyataan bahwa bendahara bertanggung jawab atas kerugian negara

sejumlah nilai tertentu sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya, dan kepada bendahara

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara tersebut

dalam jangka waktu

Documents

Modul Volume 2