MENGKAJI ULANG HUKUM SEBAGAI LANDASAN - USU …library.usu.ac.id/download/fh/perdata-bismar.pdf · Dengan mengurangi kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi, ... Mengapa perlu kembali

MENGKAJI ULANG HUKUM SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI

BISMAR NASUTION

Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara "In such matters, the thing that counts is not what I believe to be right. It is what I may reasonably believe that some other man of normal intellect and comcience might reasonably look upon as right". Benjamin N. Cardoso. ∗

Yang terhormat, Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Sumatera Utara, Prof. Chairuddin P. Lubis DTM&H, Sp. A(K). Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, H. Hasnil Basri Siregar, SH. Bapak/Ibu Dekan Pembantu Dekan dalam lingkungan Universitas Sumatera Utara. Para Guru Besar Anggota Senat Universitas Sumatera Utara. Para Guru Besar Universitas Indonesia Para Pejabat Pemerintah Daerah Rekan-rekan Staf Pengajar. Saudara-saudara Mahasiswa. Sanak Saudara dan para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Maha besar Allah SWT. Kepada-Nya terpanjat segala puja dan puji, dan kepada junjungan Muhammad SA W, disampaikan shalawat dan salam. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat sekaligus kekuatan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Mudah-mudahan pula mendapatkan ridha dan berkat-Nya. Percaya penuh percaya, hanya karena perkenan-Nya jualah dapatnya saya sampai berdiri untuk mengucapkan pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada mimbar yang terhormat ini. Hadirin sekalian,

Menurut para ahli, masalah mendasar organisasi sosial adalah bagaimana mengkoordinir kegiatan ekonomi jutaan individu. Secara fundamental hanya ada dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, secara terpusat melalui paksaan seperti yang dilakukan oleh negara totaliter dengan menggunakan militer. Kedua, kerjasama sukarela (voluntary) diantara individu melalui mekanisme pasar. Model masyarakat yang diorganisir secara sukarela dikenal dengan 'free private enterprise exchange economy," yang dalam pidato ini disebut sebagai "sistem ekonomi pro pasar.1

∗ Benjamin N. Cardoso , The Nature of The judical process, (London : Yale University Press, 1962), Hal.89 1 Sistem ekonomi pro dasar lebih berhasil mensejahterakan masyarakat dibandingkan sistem ekonomi

sosialis. Bandingkan misalnya, apa yang terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan , Hongkong dan Taiwan dengan Cina Daratan (sebelum Deng Xiaoping)atau antara Jerman Barat dan Jerman Timur sebelum tembok Berlin .Milton Friedman, CAitalism and Freedom (Chicago : The University of Chicago press,2002)Fortieth Anniversary Edition ). hal.15

© 2004 Digitized by USU digital library 1

Pengalaman mengajarkan, bahwa ekonomi pro pasar yang berbasis kebebasan individu merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk terjadinya kebebasan politik (political freedom). Kebebasan politik diartikan sebagai hilangnya paksaan dari satu individu terhadap individu lainnya. Ancaman terbesar atas kebebasan adalah paksaan dari pihak manapun datangnya.2

Bagaimana peran pemerintah dalam sistem ekonomi pro pasar itu ? Kehadiran sistem ekonomi pro pasar tentunya tidak menghilangkan peran pemerintah, sebaliknya sangat membutuhkan peran pemerintah.3 Peran pemerintah yang dibutuhkan adalah sebagai forum untuk menetapkan rule of the game dan sebagai wasit yang menafsirkan dan menegakkan (enforce) dari rule of the game yang sudah ditetapkan4.

Atas dasar ini, dalam pandangan hukum, ekonomi pro pasar tidaklah tanpa batas. Kebebasan dalam ekonomi pro pasar adalah kebebasan dibawah hukum5. Pandangan ini sejalan dengan pendapat bahwa ekonomi pro pasar hanya berfungsi, hila ada kerangka hukum yang mendasarinya.6

Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Adam Smith (1723-1790), Guru Besar dalam bidang filosofi moral dari Glasgow University pada tahun 1750, sekaligus pula sebagai ahli teori hukum,7 "bapak ekonomi modern,”8 telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice). Smith mengatakan bahwa, "tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian" ("the end of justice is to secure from injury ,).9

Ajaran Smith itu menjadi dasar hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan ekonomi.10 Smith mengatakan pula bahwa antara ekonomi dan politik mempunyai hubungan yang erat, yang pada gilirannya dikenal dengan istilah

2 Keterkaitan antara ekonomi antara ekonomi pro pasar dengan kebebasan politik secara teoritis dapat

dipahami dari peran ganda yang dimainkan oleh sistem ekonomi, yaitu pertama, sistem ekonomi pro pasar adalah komponen dari kebebasan dalam arti luas sehingga sistem ekonomi pro pasar itu sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, ekonomi pro pasar juga alat yang digunakan untuk mencapai kebebasan politik . Sistem ekonomi pro pasar memberikan kebebasan kepada individu akan memisahkan kekuasaan ekonomi dari kekuasaan politik . Pasar akan mengurangi pemecahan masalah yang dilakukan meleui mekanisme politik sehingga mengurangi kebutuhan akan partisipasi pemerintah . Dengan mengurangi kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi, berarti mengurangi sumber kakuasaan koersif. Sistem ekonomi pro pasar jug akan memungkinkan kekuatan ekonomi menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan politik. Milton Friedman, Loc .Cit hal.15.

3 Pandangan yang menyatkan bahwa peran pemerintah harus dibuat seminimal mungkin, kalau bisa samapai ke titik nol, dikatakn kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini memang bertentangan dengan pendapat bahwa dalam bidang perekonomian peranan pemerintah sebaiknya diterapkan secara minimal. Milton Friedman pernah menegaskan bahwa “economic freedom is an essential requisite for political freedom. By enabling people to cooperate with one another without coercion or central direction it reduced the areas over which political power is exercised . In addition, by dispersing power, the free market provides on offset to whatever concerntration of political power in the same hand is sure recipe for tyranny of political power in the same hand is sure recipe for tyranny. Milton friedman and Rose Friedman , Free to choose A Personal Statement , (San Diego : Harvest Book, 1990), hal 3

4 Milton Friedman, Loc . Cit .Hal.15 5 Friederich A. Von HAyek, The Constitution of Liberty, dalam A. Sonny Keraf. Pasar Bebas Keadilan dan

peran pemerintah (Jakarta : Penerbit Kanisisus, 1996) hal. 186. 6 David M. trubek, “ Mark Weber On LAw ant the Rise of Capitalism, “ Wisconsin LAw Review,(Vol.3 1972)

hal.720.Lihat juga.Lionel Robbins. The Theory of Economic Policy; dalam A. Sonny Keraf Op. Cit Hal. 185

7 Neil MacCormick,” Adam Smith On Law,” Valparaiso University LAw review,(vol,15,1981) hal.244. 8 Manuel G. Velasquez, business Ethich Conceps and Cases (London : prentice- Hall International

,2002)hal.184 9 R.L. Meek D.D. Raphael dan P.G. Stein, e.d. lectures on Jurisprudence (Indianapolis : Liberty Fund ,

1982)), hal.9. 10 Bandingkan , Jeffry L. HArrison , Law and Economic In A Nutsell (ST.Paul Minn : West Publishing,

Co,1995)hal.1


ekonomi-politik (political economy)11 Salah satu tujuan ekonomi-politik menurut Smith adalah menyediakan sejumlah daya hagi negara atau pemerintah agar mampu menjalankan berbagai tugas atau fungsinya dengan baik, dimana ekonomi-politik berusaha untuk merumuskan bagaimana memakmurkan rakyat dan pemerintah sekaligus.12

Namun demikian, menurut Smith pentingnya peran negara atau pemerintah itu hanya sebatas fungsinya sebagai "penonton" ("in partial spectator"). Dalam hal ini negara atau pemerintah intervensi kalau mekanisme pasar gagal. Artinya, pemerintah hanya boleh masuk untuk menyeimbangkan pasar, dimana bila tidak ada intervensi pemerintah akan menimbulkan distorsi.13 Dalam hal terjadinya monopoli alamiah (natural monopoly) misalnya, tersedia tiga pilihan untuk menghadapinya. Pertama, monopoli dilakukan oleh swasta. Kedua, monopoli oleh pemerintah. Ketiga, dikeluarkan regulasi oleh pemerintah. Dari ketiga hal "buruk" itu Amerika Serikat berpendapat monopoli pemerintahlah yang lebih baik, sedangkan Jerman memilih regulasi oleh pemerintah. Untuk Indonesia, saya cenderung mengikuti pilihan Jerman.14Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat yang sudah berkembang pemerintah harus menjalankan kekuasaannya untuk mengumpulkan dana melalui sistem perpajakan. Dana tersebut dibutuhkan untuk menyediakan jasa yang karena berbagai alasan tidak dapat atau tidak cukup tersedia melalui mekanisme pasar.15

Dapat dipahami bahwa kegagalan pasar sebagai alasan utama untuk intervensi pemerintah di bidang ekonomi, sekaligus pula harus membuat hukum untuk mengarahkan kegiatan ekonomi itu. Tepatlah sebagaimana pernah diamati Robert W. Gordon, bahwa "hukum" adalah salah satu diantara berbagai sistem yang berarti bagi rakyat dalam rangka pembangunan.16

Sayangnya, pentingnya hukum dalam pembangunan kurang direspon oleh berbagai negara sedang berkembang, karena menurut pengamatan Gunnar Myrdal tigapuluh empat tahun lalu, negara-negara sedang berkembang cenderung memodemisasikan masyarakat dengan segera, tetapi landasan yang dipakainya adalah "perundang-undangan yang main sikat" ("sweeping legislation”).17

Masih ingat kiranya orang akan pengamatan Antony Allott bahwa pembuatan hukum yang kilat atau tergesa-gesa akan dapat mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif, yang pada gilirannya membuat apa yang diinginkan hukum itu tidak tercapai.18

Berkenaan dengan itu, setahun yang lalu, di Harvard Law School diadakan Spring Conference selama dua hari dengan topik Law and Economic Development:

11 Adam Smith, An Inquiry into the nature and causes of the wealt of nation (London : Penguin Book,

1979), hal.397. Bandingkan Richard B. McKenzie dan Gordon Tullock, Modern Political economic, an introduction to economic(New York : McGraw Hill.Inc 1978)

12 Jan-Erik Lane dan Svance Ersson, dalam Yunus Husein, Rahasia bank Privasi Versus Kepentingan Bank, ( Jakarta : Fakultas Hukum Program PAscasarjana Universitas Indonesia,2003) hal.65. Bandingkan James.A. Caporaso, Theories of Political Economy,(Cambridge : Cambridge University Press, 1992),221

13 Bandingkan . Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik Paradigma dan teori Pilihan Publik (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) hal.106

14 Milton Friedman, Op.Cit, Hal.27-28 15 Friedch A.Hayek,Law Legislation and Liberty, Volume 3 Yhe Political Order of a Free People, (Chicago :

The University of Chicago Press, 1979) hal 41 16 Robert W. Gordon,”New Development In Legal Theory ,” dalam David Kairys.ed. The Politics of Law A

progressive Critique (New York : Panteon Books, 1990) hal.418 17 Gunnar Myrdal, : the Effectiveness of Law,” Valparaiso University Law Review (Vol.15

Winter,1981)hal.233 18 Antony Allott,” The Effectiveness of Law,” VAlparaiso University Law Review,(Vol,15 Winter1981), Hal

233.


Critiques and Beyond, dimana dalam konferensi itu dikaji kembali peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. David M. Trubek, Guru Besar dari University of Wisconsin pada konferensi itu mengatakah "rule of law" merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi dan membawa dampak yang luas bagi "reformasi" sistem ekonomi di seluruh dunia, yang berdasarkan pada teori apa yang dibutuhkan untuk pembangunan dan bagaimana peranan hukum dalam perubahan ekonomi.19

Mengapa perlu kembali dikaji teori hukum sebagai dasar dalam pembangunan dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi itu ? Tidak lain, karena pendekatan "satu sisi", misalnya sebagaimana yang diterapkan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), dirasakan telah mengakibatkan kebijakan ekonomi tidak terkontrol, yang seterusnya menyebabkan "market shock." Liberalisasi pasar keuangan tanpa disertai aturan hukum yang memadai pastilah merupakan resep bagi instabilitas ekonomi dan dapat memicu suku bunga tinggi yang pada gilirannya menyulitkan petani miskin untuk membeli benih dan pupuk. Privatisasi tanpa diiringi kebijakan dan pengawasan persaingan agar kekuatan monopoli tidak disalahgunakan tentunya akan menaikkan harga.20

Kondisi itu pula membuat orang setuju dengan Trubek, dimana tigapuluh dua tahun yang lalu, Ia mengatakan bahwa jika masalah hukum sudah jelas maka kita akan mudah menjawab pertanyaan, karena hukum adalah suatu ilmu yang praktis. Tidak perlu menggali kepada hal-hal yang ,fundamental dari fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan politik dari tatanan hukum.21

Selanjutnya, Trubek menjelaskan jika penyelesaian hukum,terhadap masalah sosial gagal, maka perlu untuk menilai atau menggali teori-teori dasar. Dalam konteks itulah Ia menekankan bahwa zaman sekarang ini adalah zaman dimana kita membutuhkan suatu upaya yang sistematis untuk memahami keterkaitan diantara hukum, sosial, ekonomi dan politik, kalau kita tidak bisa atau gagal melakukan upaya itu maka akan muncullah suatu pertanyaan, apakah telah terjadi krisis hukum (crisis of law) dan orang akan bertanya pula "apakah hukum sudah mati" ("is law dead”).22

Bila peringatan tersebut dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, maka landasan hukum yang dipergunakan dalam pembangunan ekonomi kita perlu dikaji kembali. Sebab tidak bisa ditepis bahwa hukum kita yang melandasi pembangunan ekonomi masih ada yang bersifat formalis. Oleh karena itu dalam memerankan hukum untuk pembangunan ekonomi kedepan harus dibuat secara sistematis dan komprehensif (in concert) agar jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dan instrumen yang digunakan untuk mencapainya.

Hal, ini sejalan dengan analisis The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) berkenaan dengan infrastruktur hukum pada negara yang sedang berkembang dan transition economies yang menunjukkan korelasi signifikan antara efektifitas sistem hukum dan pertumbuhan ekonomi. Analisis EBRD itu memperlihatkan pula bahwa keberhasilan reformasi perekonomian tergantung pada berfungsinya sistem hukum dengan baik.23

Kalau dielaborasi apa yang pernah diingatkan para pemikir abad kesembilan belas, seperti Sir Henry Maine (1822-1888), Emil Durkheim (1858-1917), dan Max

19 David M. Trubek,”2002 – 2003 ELR Annual Report : Law and Economic Development : Critiques and

Beyond,” disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School, April 13-14 2003 hal.1 20 Ibid lihat juga. Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents (London : Penguin Book, 2002)hal84 21 David M.Trubek , “Toward a Social theory of Law : An Essay on Study of Law and Development , “ The

Yale Law Journal ,(Vol, 82, 1 November 1972), hal 1 22 Ibid 23 Kartharina Pistor dan Philip A. Wellon et.al dalam Asian Decelopment BAnk, The Role of Law and Legal

Institutions In Asian Economic Development 1960 – 1995 (New York : Oxford University Press, 1999,)hal.25


Weber (1864-1920), maka menjadi pemahaman bagi kita bahwa hukum merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi.24

Max. Weber Guru Besar Universitas Kekaisaran Jerman itu mengatakan, hukum relatif otonom, meskipun dipengaruhi oleh sistem ekonomi akan tetapi hukum juga mempengaruhi ekonomi dan proses lainnya yang terjadi di masyarakat, kondisi ekonomi kata Weber tidak secara otomatis melahirkan suatu bentuk sistem hukum yang baru.

Weber mengatakan pula, bahwa ekonomi hanya memberikan kesempatan untuk berkembangnya teknik-teknik hukum yang telah ditemukan meskipun hukum tidak ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi Weber melihatnya sebagai suatu yang sangat krusial. Weber misalnya, memperlihatkan kapitalisme modern tidak hanya membutuhkan teknik-teknik produksi, tetapi juga membutuhkan sistem hukum yang dapat diprediksi. Perusahan-perusahan kapitalisme modern sangat tergantung kepada prediksi. Sistem hukum dan sistem administrasi hukum yang dapat diprediksi haruslah rasional.

Hukum rasional yang dimaksudkan oleh Weber adalah sistem hukum yang dipandu oleh prinsip-prinsip yang berasal dari hukum itu sendiri bukan sistem hukum yang kharismatik yang disebut sebagai "law prophet', tetapi sistem hukum yang dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional disusun oleh individu-individu yang telah mendapatkan pendidikan hukum secara formal.25

Pembaharuan HUkum dan Menjamin Kepastian Setidak – tidaknya menurut studi yang dilakukan Burg’s ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem ekonomi berfungsi Pertama ,”stabilitas”(“stability”), dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kedua. "meramalkan" ("predictability"), berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Namun, diantara kedua unsur itu penting pula diperhatikan aspek "keadilan" ("fairness ") seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.26

Bagaimana dengan kualitas hukum di Indonesia berkenaan dengan sistem ekonomi ? Apakah kondusif bagi pembangunan ekonomi ? Pengalaman Indonesia dalam pemulihan ekonomi, agar keluar dari krisis ekonomi sepertinya belum memberikan hasil-hasil yang dijanjikan. Berbeda dengan Korea Selatan yang dapat melaksanakan pemulihan ekonomi relatif lebih cepat, 27 dan cenderung muncul dengan perekonomian yang lebih kompetitif28

Mengapa Korea Selatan dapat pulih relatif lebih cepat ? Oleh karena Korea Selatan lebih aktif melaksanakan regulasi-regulasi berkenaan dengan pemulihan ekonominya. Bahkan, masalah korupsi dan "crony capitalism" menjadi agenda nyata untuk diselesaikan dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut.

Indonesia bukanlah Korea Selatan, Indonesia adalah Indonesia yang sampai sekarang ini masih membutuhkan suatu metodologi tertentu yang dapat digunakan

24 Bandingkan .David M. Trubek,’Max Weber On Law and The Rise Of Capitalism,” Wisconsin Law Review

,( Vol 3, 19720hal.720. 25 M. D.A. Freeman , Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, (London : Sweet & Maxwell Ltd, 2001),

hal.663). 26 Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,” Journal of International and Policy (Vol.9,

1980) hL. 232 27 Joseph Stglitz, OP Cit. hal.117 28 Ibid, hal.127


dalam pembangunan ekonomi. Bukan peristiwa-peristiwa yang dapat dijabarkan dengan teori-teori sederhana atau penjelasan-penjelasan yang berdimensi tunggal. Oleh karena itu terasa sulit memberikan jawaban pada pertanyaan "apa yang salah"?

Untuk menyusun penjelasan yang meyakinkan, kita harus memperluas cakupan perhatian kita, menarik teori, mempelajari pengalaman detail negara-negara lain, institusi-institusi, sejarah ekonomi dan politik kontemporer. Oleh karena analisis-analisis yang hanya memusatkan pada ekonomi atau politik jelas akan kehilangan banyak faktor. Sebab, krisis yang melanda Indonesia adalah krisis kepercayaan dengan spektrum yang luas dan dalam, menyangkut ekonomi, institusi-institusi, struktur sosial, dan kepemimpinan politik.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu menjadi ingatan, bahwa menentukan parameter secara luas berisiko tidak beraturan secara metodologi, tetapi suatu pendekatan yang dangkal akan menyebabkan fisika kelalaian yang bahkan lebih tinggi29.

Dengan demikian untuk memahami pemulihan ekonomi sebagai rangkaian pembangunan ekonomi Indonesia, tidak cukup dilihat dari kacamata normatif, tetapi harus dikaji secara filosofis agar dapat memberi penjelasan mengenai gejala-gejala fisik atau sosial yang terjadi atas dasar hukum yang telah dirumuskan. Jatuhnya batu, misalnya, bukan lagi dijelaskan karena hakikat batu yang memang cenderung dan seharusnya menyatu dengan asalnya yaitu bumi, locus naturalis, melainkan melalui teori-teori gravitasi yang dibangun dari hukum-hukum yang menguraikan keteraturan-keteraturan dalam berbagai alam.30

Cara pandang demikian itu yang membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara black letter rules atau penafsiran "legalistik". Apa itu hukum dan bagaimana hukum itu semestinya haruslah dirumuskan dengan tingkat keakuratan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Namun demikian, untuk memahami hakekat hukum dibutuhkan alat penafsiran yang menggunakan metode ilmiah (scientific method). Menurut Richard Posner, dari seluruh ilmu sosial yang metodenya pernah digunakan untuk menjelaskan hukum, ilmu ekonomilah yang paling menjanjikan. Pertama, karena universalitas dan kedua, karena ketepatannya. Dengan menggunakan disiplin ekonomi maka konsep-konsep hukum dapat djjelaskan secara kualitatif sehingga memiliki akurasi lebih maksimal.31

Dengan demikian penafsiran hukum tidak semata – mata tergantung apda pengalaman dan budi pekerti (prctical widom)32 Disamping itu , tidak ada salahnya melihat kembali sejarah hukum ekonomi, dimana hukum ekonomi pernah berhasil meningkatkan investasi di Indonesia. Benjamin N. Cordozo pernah mengatakan , bahwa “ sejarah dalam menerangi masa lalu menerangi masa sekarang, sehingga dalam menerangi masa sekarang dia menerangi masa depan.33

29 Lihat. Hal Hill , Ekonomi Indonesia ( The Indonesian Economy) diterjemahkan Tri Wibowo Budi Santoso

dan Hadi Susilo, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 338 30 Soerjanto Poespowardojo, Pembangunan NAsional Dalam Perspektif Budaya Sebuah Pendekatan Filsafat

(Jakarta : Widiasarna Indonesia, 1993) hal.60 31 Anthony T.Kronman, The Lost Law Failing Ideals Of The Legal Profession (Cambridge : Hardvast

University Press, 1993) hal.229 Lihat juga Richard A. Posner, Economic Analyiss of Law (Boston : Little Brown Co., 1983)

32 Aristoteles mengatakan bahwa kita harus sudah puas apabila telah mampu mengidentifikasikan kebenaran secara kasar dan umum. Berupaya untuk mencapai tingkat ketepatan yang tinggi merupakan suatu kebodohan. Dengan demikian agar mendapatkeputusan yang tepat seseotrang harus memiliki pengetahuan teoritis tetapi harus juga memiliki karakter yang disebut prudence atau practical wisdom. Pendapat Aristoteles ini ditolak antara lain HObbess, Jhonn Austin dan Jeremy enthem yang mengatakan bahwa politik dan juga hukum dapat didekati secara ilmiah sehingga tidak tergantung pada pengalaman. Penggunaan metode ilmiah ini pulalah yang mengilhami aliran laW DAN ECONOMIC YANG MENGGUNAKAN DISPLIN ekonomi dalam memhami . Ibid hal 174.

33 Benjamin N. Coedozo, Op.Cit


Sejak tahun 1967, setelah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan, ekonomi Indonesia bergairah dibandingkan dengan konsidi ekonomi sebelum tahun 1967. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai penanaman modal (investasi) yang dilakukan investor dalam dan luar negeri di Indonesia. Tetapi pertanyaannya adalah “ mengapa kondisi ini tidak langgeng (sustainable)?

Sebelas tahun yang lalu, Indonesia dimasukan sebagai salah satu ciri dari delapan negara Asia Timur yang "ajaib" oleh karena pertumbuhan ekonominya yang tinggi, yang sering pula disebut sebagai "macan Asia”34 Bank Dunia (World Bank) dalam satu laporan tahunannya menyebutkan perkembangan tersebut sebagai economic miracle. Empat tahun berselang keajaiban negara-negara Asia itu telah benubah menjadi "kehancuran," akibat krisis ekonomi.

Bagi Indonesia, 35 krisis ekonomi itu menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Berbagai kalangan telah mencoba mengamati penyebab krisis di Asia, seperti antara lain lembaga keuangan intemasional dan berbagai pengamat. Hasilnya, mereka berkesimpulan bahwa sistem hukum dari negara-negara yang terkena krisis itulah yang menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi.36

Namun, perlu pula diamati bahwa disamping sistem hukum sebagai penyebab krisis, dapat juga disebabkan timbulnya penurunan dalam disiplin pasar (market dicipline) atau sikap aji mumpung (moral hazard),37 diberbagai sektor ekonomi dan politik, dan permasalahan moral hazard itu sudah cukup luas dan mendalam.38

Dengan demikian pembuatan sistem hukum yang efektif harus ditujukan pula untuk mengurangi moral hazard, yang berarti sekaligus untuk mengatasi krisis ekonomi 39

Memang, kalau diperhatikan lebih jauh, hukum yang melandasi pembangunan ekonomi masih kurang berfungsi. Sebab kurang memberikan jaminan kepastian.40

Apa yang menyebabkan hukum itu tidak berfungsi dalam pembangunan ekonomi ? Tidak lain, karena rezim hukum ekonomi atau hukum lainnya yang dibuat sebagai landasan pembangunan ekonomi selama ini bersifat formalis dan partial,

34 Lihat, John Page,al The East Asian Micccle, (Oxford : Oxford University Press, 1993) Lihat Juga. Anwar

Ibrahim, The Asian renaissance(Singapore : Times Books International). J. Soeddradjad Djiwandono, bergulat dengan krisis dan pemulihan ekonomi Indonesia (jakarta : pustaka sinar harapan,2001) hal.4

35 Akar penyebab masalh (root of causes)dari krisis menjadi disebabkan oleh lima faktor. Pertama boom investasi swasta pada tahun 1990-an dan timbul asset bubles yang dipicu adanya naggapan kredit luar negeri murah yang sebahagian besar dalam bentuk jangka pendek bank kepada lembaga keuangan dan perusahaan. Kedua, semakin membesarnya defisit transaksi berjalan yang terjadi berdasarkan rejim nilai tukar tetap atau hampur tetap. Ketiga menurunnya produktifitas investasi yang memanisvestasikan dalam peningkatan yang cepat incremental capitaloutput rations (ICOR), danmelemahnya daya saing produk ekspor.Kempat , lemah dan tidak memadinya peraturan sistem lembaga keuangan sehingga tidak dapat secara berhati-hati (prudent)menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat. Kelima , tidak tranparantnya praktik dan pengolahan (practies and governance) perusahaan . Javad K. Shirazi,’ The east Asian Crisis Financial Sector Restructuring : Progress &issues”, paper presented to Asian Corporate Recovery : Corporate Governance, Government Policy, Regional Confernce based on firm-level Survey in Indonesian, Korea, Malaysia, the Philiphines and Thailand financed bye The World Bank, BAngkok, Macrh 31 April 1 , 1999.

36 Barry Metzger, dalam Asian Development Bank, The Role of Law and Legal Institutions In Asian Economic Development 1960-1995 (New York : Oxford University Press,1999)hal.2

37 Lihat. Demimirguc-Kunt dan Enrica detragiarche, “ Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability , “IMF Working Paper (WP/00/3 January 200)

38 Erman Rajaguguk,”Peranan Hukum Di Indonesia : menjaga Persatuan ., emeulihkan ekonomi dan memperluas Kesejahteraan Sosial “. Pidato disampaikan pada Dies Natalies dan Peringatan Tahun Mas Universitas Indonesia (1950 – 20000 , Depok 5 Februari 2000 hal.6

39 HAl ini misalnya dapat dilihat dari uraian Zulkarnain Sitompul, bahwa pengawasan dan pengaturan yang efektif merupakan elemen penting dari financial safety net dalam mengendalikan moral hazard.Zulkarnain Sitompul.Op.Cit hal.72

40 Misalnya, masih terdapat aturan hukum atau putusan hukum yang tisak cukup atau mendukung kegiatan pasar modal dan Perbankan agar menjadii efisien


sehingga tidak cukup untuk mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.

Pada saat pembangunan ekonomi masa kini, seyogyanya harus kembali menengok hukum sebagaimana diajarkan Weber. Weber telah memperingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berlandaskan hukum yang rasional.

Dengan hukum modem atau rasional itu akan dapat dilakukan pengorganisasian pembangunan ekonomi. Sebab salah satu dari ciri hukum modem adalah penggunaan hukum secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.41 Cara pendekatan itu diharapkan akan menciptakan penerapan keadilan dan kewajaran dan secara proporsional dapat pula memberikan manfaat pada masyarakat, sebagaimana yang disimpulkan Adam Smith, bahwa man continually standing in need of the assistance of others. 42

Dengan demikian pengkajian hukum untuk mengatur pembangunan ekonomi tidak boleh hanya melihat substansi hukum, tetapi harus juga mengkaji aparatur hukum dan budaya hukum (legal culture).43

Oleh karena itu, misalnya, penguatan pengadilan mendesak untuk mencapai pembangunan ekonomi tersebut. Dalam hal ini Keputusan-Keputusan Pengadilan harus dapat dinilai secara kualitatif agar mampu mengakomodasikan pemulihan ekonomi. Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap pengadilan akan sangat tergantung pada pelayanan hukum yang diberikan oleh pengadilan itu sendiri, dimana pengadilan tersebut harus dapat memenuhi harapan sebagai "benteng terakhir pemberi keadilan" ("the last bastion of jUYtice"). Untuk memenuhi harapan itu, hakim pengadilan harus lebih aktif melakukan penemuan hukum, sekaligus menciptakan kewibawaan hukum melalui kepastian hukum. Hal ini penting, karena untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam kegiatan ekonomi penemuan hukum itu tidak boleh diabaikan karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada peraturan berkenaan dengan kegiatan ekonomi yang kabur. Apabila suatu ketika sumber hukum kabur atau adanya keraguan terhadap sumber hukum itu, maka munculah tuntutan untuk menemukan arti apa yang ada dalam pikiran pembuat undang- undang. Apabila tidak ditemukan keinginan dari pembuat undang- undang, hakim harus mencari apa yang sebenarnya diinginkan oleh undang-undang.44 Pencarian yang dilakukan oleh hakim tersebut haruslah dapat dijelaskan secara rasional. Untuk itu, dibutuhkan tidak hanya hakim yang mandiri dan bersih tetapi juga hakim yang dapat menerapkan hukum dengan menggunakan pendekatan ekonomi.

Penguatan pengadilan dapat pula dilakukan sebagaimana rekomendasi Bank Dunia Tahun 2002. Salah satu cara untuk membuat pengadilan menjadi efisien adalah dengan cara membuat Pengadilan Khusus (Specialized CourtS).45 Pengadilan Khusus tersebut sama seperti layaknya pengadilan umum, dimana pengadilan itu memiliki wewenang jurisdiksi untuk subjek tertentu.46

41 David M. trubek,Op Cit , Hal 4-5.Lihat juga .Lawrence M. Friedman The republic of choiceLaw, Authority

and Culture (Massachussets : Harvad University Press, 1990 ) hal.97 42 R.L. Adam Smith Lectures on Jurisprudence (indianapolis : Liberti Fund , 1982) hal. 347 43 Budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum , pandagang, nilai ide

dan pengharapan – pengharapan mereka terhadap hukum . Lawrence M. Friedman, AMerican Law an Introduction (New York, London : W.W. . Norton & Company, 1948)hal 6-7)

44 Benjamin N. Cardoso, The Nature of The Judical Process (London : Yale University Press, 1962), hal 16 45 The Wold Bank Annual Repor 2002 46 Dalam Pengadilan Khusus itu sangat peka dengan kebijaksanan – kebijaksanaan yang ada dalam

kaitannya dengan permasalahn hukun itu sendiri. Sejalan dengan keadaan tersebut pengedialn khusus , pertama harus meningkatkan efisiensi,sebab perlunya keahliah dalam pengadilan khusus tersebut. Kedua perlu adanya kemampuan untuk menyesuaikan peraturan – peratuaran atau prosedur dengan situasi – situasi yang tertentu. Ketiga perlu adanya pengembangan kualitas staf yang dapat menyediakan atau mengumpulakn data awal dan data yang telah diperiksa sesuai dengan sistem hukum dalam pengadilan khusus tersebut. Thomas W. Dunfee, Janice R. Bellace, David B. Cohen dan Arnold J. Rosoff Op.Cit, hal.28


Dari sudut budaya hukum haruslah diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengidentifikasi variabel-variabel dalam budaya hukum dan institusi hukum yang mampu meningkatkan efektivitas hukum. Pencapaian sesuatu hanya dapat dilakukan jika budaya hukum menopang konsepsi instrumental dari hukum untuk mengarahkan secara jelas tujuan ekonomi dan hubungannya dengan sistem hukum. Friedman mengatakan, bahwa tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Sementara itu, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan -kepentingan.47

Pengamatan terhadap substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum tersebut tidak boleh diabaikan, bila kita ingin lebih cepat mengantar Indonesia ke pembaharuan hukum yang dapat berfungsi mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan ini konsistensi dalam penerapan hukum akan pula terjamin. Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal

Weber pernah mengatakan, bahwa konsistensi dalam penerapan hukum mutlak bagi proses industrialisasi suatu bangsa.48 Karena itu hukum berkenaan dengan industri pasar modal yang berlaku sekarang harus dikaji kembali, mengingat konsistensi dan penerapan hukum pasar modal di Indonesia masih menghambat penciptaan pasar modal yang efisien.

Hal ini perlu, sebab pasar modal telah lama dipandang sebagai barometer dalam hakekat bisnis49. Sementara itu, isu utama yang harus dicermati dalam pasar modal adalah prinsip keterbukaan. Karena prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Sebab keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.50

Penekanan untuk mencermati pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam pasar modal Indonesia adalah langkah yang tepat dilakukan, mengingat terdapatnya berbagai masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut. Jika diperhatikan secara mendalam temyata beberapa peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal masih bersifat sumir atau tidak cukup terperinci. Undang- Undang itu tidak mengatur secara terperinci mengenai standar penentuan informasi yang mengandung fakta materiel.

47 Lawrence M. Friedman, Op.Cit . Hal.218 48 Leonard J. Theberge,Op.Cit hal.231 49 Federal Reserve Board (FRB) memformulasikan kebijaksanaan moneternya dengan mengikuti 12

indikator ekonomi, diantaranya adalah pasar modal. Selama bertahun- tahun FRB telah merumuskan , bahwa pasar modal dapat membantu ramalan dan bentuk bisnis yang akan datang. sebagai salh satu indikator ekonomi, kedudukan pasar modal dalam menunjang perekonomian nasional mempunyai peran yang strategis.E.S. Gayed, Challenge of A. generation Beyond the Crash of 87 , 9 New York : Institute of Finance New York 1989) hal.34. Bandingkan Peter S. Rose Money and capital Market The Financial System in an Increasingly Global Economy (iilinois, Boston : Dowjones – Irwin, 198), hal.4

50 William H. Beaver ,” The Nature of Mandated Discosure,” dalam Richard A. Posner dan Kenneth E. Scott, ed, Economic of Corporation Law dan Securities Regulation (Boston , Toronto : Little Browm & Company, 1980), hal.317.Lihat juga D.Brian Hufford “Dterring Fraud vs Avoiding the :Strike Suit” : Reaching An Approriate Balance,” Brooklyn Law Review, (Vol.61 1995) hal 593-594. Frank H. Easterbrook dan Daniel Fischel , 2 , “ Mandatory Disloure and protection of Investors, “ Virginia Law Review, (Vol.70 1984)hal 673.


Apabila suatu kejadian sulit untuk ditentukan sebagai suatu informasi atau fakta materiel, maka konsep kewajiban untuk menyampaikan informasi itu (duty to disclose) menjadi terhambat dan sulit pula menentukan telah terjadinya pernyataan menyesatkan (misleading statement). Karena penentuan pernyataan menyesatkan tergantung dari adanya pengungkapan yang salah (misrepresentation) atau pemberian informasi yang kurang lengkap (omission) atas peristiwa atau kejadian yang mengandung fakta materiel.

Kondisi Undang-Undang Pasar Modal Indonesia demikian itu membuka loophole yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak beritikad baik. Singkatnya, tidak terperincinya standar penentuan fakta materiel sangat berpotensi terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan curang dalam penjualan atau pembelian saham.

Memang, suatu peristiwa atau kejadian sulit untuk ditentukan sebagai suatu informasi atau fakta materiel. Karena untuk menentukan apakah suatu informasi adalah fakta materiel atau bukan tergantung kepada beberapa pandangan.

Pertama, suatu informasi diklasifikasikan sebagai fakta materiel bila informasi yang sifatnya tidak publik tersebut menurut pemegang saham yang berakal sehat, adalah penting bagi para pemegang saham, bukan semata-mata apa yang ingin mereka ketahui. Bila fakta yang dihilangkan atau pernyataan yang tidak benar itu secara substantif mungkin berarti (penting) mengubah informasi yang menjadi milik masyarakat, maka fakta tersebut adalah materiel.51

Kedua, penafsiran tentang fakta materiel berkembang kepada apa yang dimaksud dengan informasi 'firm-specific." Standarnya adalah informasi yang spesifik untuk perusahaan yang bersangkutan. Standar Informasi yang bersifat 'firm-specific " ini merupakan standar baru, suatu terobosan terhadap standar fakta material. Berdasarkan standar baru ini, kewajiban penyampaian informasi tidak lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan adanya informasi yang bersifat 'firm-specific. " Suatu informasi itu tidak dapat menjadi materiel, kecuali informasi itu memiliki ”firm-specific.”52

Ketiga, di Indonesia ada pula yang berpendapat suatu informasi merupakan fakta material bila informasi tersebut dapat mempengaruhi turun-naiknya harga saham.53

Apabila penentuan standar fakta materiel tersebut telah terperinci dalam hukum pasar modal dengan baik, maka pelaksanaan prinsip keterbukaan akan berjalan pula dengan baik. Kondisi demikian sekaligus pula dapat tercapai tujuan prinsip keterbukaan tersebut. Setidak-tidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Pertama untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar.54 Makin jelas infonnasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi makin tinggi. Sebaliknya ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan infonnasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan konsekuensinya menimbulkan ketidak percayaan investor dalam melakukan investasi

51 Melina Cain, CORPORATE LAW- Securities Fraud –Impact of In re Time Warner on Corpore Information

Management : Hyping One Business Strategy MAy Give Rise to as Duty to Disclose an Alternate Strategy Under Rule 10b-5 , “ South Texas Law Review,(Vol, 35, 1994) hal 760.

52 Lawrence A. Cunningham, 1, : Firm – Specific Information and The Federal Securities Laws : A. Doctrinal, Etymological and Theoretical Critique, “ Tulane Law Review (Vol 68 1994), Hal.1410-1411

53 Bandingakn .Hasan Zein Mahmud dalam Indra Safitri , ed Catatan Kolom Hasan Zein Buku Pertama (Jakarta : Go Global Book, 1998 ) hal.198-200

54 Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fishel, 1., The Economic Stucture of Corporate Law, (Cambridge, Massachusetts, London : Harvad University Press, 1996) hal.296-297. Michael B.Metzger , Jane P. MAllor .James Barnes a.l Business Law and Regulation Enviroment Concepts and Cases (Homewwed, Illinois : Irwin 1986) hal. 635.


melalui pasar modal.55

Pelaksanaan prinsip keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor atau publik56 terhadap pasar modal sangat penting untuk diperhatikan. Karena apabila terjadi "krisis kepercayaan" atau "ketidak percayaan" investor kepada pasar modal dan perekonomian, maka investor menarik modal mereka dari pasar. Akibatnya pasar dan perekonomian akan rusak secara keseluruhan.57

Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien.58 Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia.59 Dengan demikian prinsip keterbukaan dapat berperan dalam meningkatkan supply informasi yang benar60 agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat.61 Oleh karena itu semua informasi yang relevan mengenai apa yang ada dan akan ada harus dikemukakan. Jika tidak mereka akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya. 62

Ketiga, prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud). Sangat baik untuk dipahami Ungkapan yang pernah diungkapkan Barry A.K. Rider: "sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman”63 Selanjutnya dia menyatakan, bahwa dalam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi lebih banyak tergantung informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siapa informasi itu disampaikan.64 Fungsi prinsip keterbukaan untuk mencegah terjadinya penipuan tersebut adalah pendapat yang paling tua.65

Tanpa upaya pembenahan prinsip keterbukaan terhadap masalah-masalah yang timbul menyebabkan tujuan prinsip keterbukaan tidak tercapai, dan pada akhirnya mengakibatkan pasar modal mengalami distorsi atau menjadi tidak efisien. Pengungkapan informasi tentang fakta materiel secara akurat dan penuh diperkirakan dapat merealisasikan tujuan prinsip keterbukaan dan mengantisipasi timbulnya pernyataan menyesatkan bagi investor.

55 Bandingkan Frank H. Easterbrook dan Daniel Fishel,1. Op.Cit. Hal.296. Lihat. Frank H. Easterbrook dan

Daniel R. Fishel,1, The economic Structure of Corporate Law, (Cambridge, Massachussets, London : Harvard University Press, 1996, hal.296.Lihat Juga.Kenneth E.Scott dalam Richard A. Posner dan Kenneth E. Scott (ed) economic of Corporation Law and Securities regulation (Bosto, toronto : litle Brown & Company, 1980), hal 317

56 Di dalam ilmu Psikologi dikenal teori bahwa manusia beraksi terhadap apa yang dipercayinya sebagai suatu kenyataan dan terhadap kenyataan itu sendiri. Dengan perkataan lain, faktor persepsi tentang suatu hal lebih menentukan perilaku orang daripada hal itu sendiri. Dengan perkataan lain, faktor persepsi tentang suatu hal yang lebihmenentukan perilaku orang daripada hal itu sendiri, Myers dalam sarlito W. Sarwono dan acuk Parsudi “ Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat” disampaikan pada Simposium penjelajahan trace BAru II, Universitas Sumatera Utara, Depok, 30 Maret 1988, hal.2

57Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fishel,2. “Mandatory Diselosure and the protection of investor ,”Virginia Law Review,(Vol.70,1984,hal673. Lihat juga William H.Beaver, “Nature of Mandated Discloure,” dalam Richard A> Posner dan Kenneth E. Scott (ed), Loc.cit. hal. 371. Bandingkan . Marshall E. Blume, Jeremy J. Siegel dan Rottenberg, Revolution on wall Street the Rise and Decline of New York Stock Exchange , (New York, London : W.W. Norton & Company , 1993)

58 Lyn A. Stout “ The Unimfortance of being Efficient : An Economic Analysis of Stock Market pricing and Securities regulation, “ Michigan LAw Review (Vol 87 Desember 1989) hal. 912 – 913. Saul Levmore, “ Efficient Markets and Puzzling intermediaries ,”

59 Lyn A. Stout,Op cit. Hal.615 .Lihat juga Marvin G. Pickholz dan Edwar B. Horahan III,” The SEC’s Version of the Efficient Market Theory and its Impact on SecuritiesLaw Liabilities ,” Washington and Lee law Riew (vol.39,1982), hal 943

60 Frank H.Easterbrook dan Daniel Fishel,1, Op.Cit Hal.297-299 61 Nicholas I. Georgakopous, “ Why Should Discloure Rules Zubsidize informed Treders , “ International

Review Law and Economic, (vol.16,1996),hal 418 Lihat juga.Linda Allen , Op. Cit. Hal.38 62 John C. Coffee, Jr, “ Market Failure and The Economic case for A Mandatory Disclosure System , “

virginia law review, (Vol 70, 1984), Hal 737. 63 Barry A. K. Rider,Op,cit hal. Bandingkan juga Kennet E. scott ,” Insider trading : Rule 10 b –5 ,

Disclosure and Corporate privacy, “ dalam Richard A. Posner dan Kennet E. Scott ed,Op,cit hal 120. 64 Barry A. K. Rider, Loc Cit. 65 Nicholas I. Georkopoulus, Loc,cit.


Privatisasi BUMN

Topik privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetap menjadi perhatian sangat serius bagi masyarakat. Pada umumnya perhatiannya bermuara pada pilihan mana yang diutamakan dalam Perusahaan Negara atau BUMN, apakah mempertahankan kepemilikan pemerintah atau melakukan privatisasi atau mengalihkannya pada kepemilikan swasta.

Sering didengar bahwa salah satu pembenaran dilakukannya privatisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN dan pembenaran itu selalu dikaitkan pula dengan persaingan global.

Pengalaman di negara berkembang pemerintah mempunyai dominasi yang besar terhadap perusahaan milik pemerintah. Hal ini yang mendorong isu pengalihan kepemilikan dari pemerintah kepada swasta.

Secara teoritis terdapat dua pertanyaan mendasar berkenaan dengan masalah kepemilikan perusahaan. Pertama, bentuk kepemilikan yang bagaimana yang secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial (social welfare) dan efisiensi. Kedua, mengapa pemerintah berkenan melepaskan kepemilikannya, padahal dengan mempertahankan kepemilikannya pada perusahaan mereka akan mendapatkan dukungan politik.66

Berdasarkan riset secara empiris67 dapat digarnbarkan bahwa perusahaan swasta seringkali beroperasi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan negara. Pengalaman dibanyak negara terbukti bahwa kepemilikan swasta merupakan pilihan terbaik. Di sektor perbankan kepemilikan pemerintah menunjukkan kaitan yang erat dengan lambannya perkembangan sektor keuangan serta pertumbuhan produktivitas yang rendah.68

Studi yang dilakukan George Clarke dan Robert Cull memberikan pemahaman bahwa setelah privatisasi itu tergambar pula terjadinya peningkatan dalam portofolio pinjaman dan peningkatan efisiensi. Kenyataan yang sama juga terjadi pada privatisasi di negara berkembang, meski tidak di seluruh negara berkembang.

Pertanyaan kedua yang paling sulit dijawab, oleh karena sangat sedikit data empiris yang dapat digunakan untuk menjawabnya.69 Jawaban praktis yang dapat diajukan adalah pemerintah akan menjual kepemilikannya pada suatu perusahaan apabila biaya politik dengan tetap memelihara kepemilikan tersebut lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan swasta lebih mendorong terjadinya efisiensi. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah kebijakan agar terjadi proses privatisasi. Secara konsep privatisasi dapat terjadi atas kemauan politik (paksaan) maupun secara sukarela. Untuk mendorong terjadinya privatisasi secara sukarela dibutuhkan adanya serangkaian regulasi yang dapat meningkatkan biaya politik memiliki perusahaan.

66 Feorge R. G. clarke dan Robert Cull, Political and Economics Determinants of The Likehood of privatizing

Agetina Public Bank, Jurnal of Law and economics, (Vol XVL, April 2002) The University of Chicago hal.66

67 Data empiris tersebut diuraikan oleh Clarke dan cull yang mengkaitkan dengan data “Lending to the public Sector and change in Employment (third quarter,19980,”independent Variables Included in the Estimation”, Correlations Between Indepedent Variables”, Result from Discrete Hazard Model Estimation of Time to Pass Law Authorizing Privatization with Endogenous Fiscal Variables , All BAnks”’ Elasticities of Probability of Privatization with Respect to Continous Variable :’ Result from Cross – Sectional tobit Estimation of Time to Pass Law Authorizing Privatization, Tobit Model”, dan “Result from Two-Period probit and Ordinary Least Squares (OLS) Analysis,”George R.G.Robert Cull, Op. Cit Hal.173-193

68 Ibid, hal 166 69 Ibid, hal 167


Privatisasi di Indonesia haruslah diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan konsentrasi kepemilikan. Baik konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah maupun konsentrasi kepemilikan oleh swasta.70

Di sektor perbankan alasannya adalah untuk memperkuat sistem perbankan dengan cara membuat ketentuan pembatasan kepemilikan bank. Hal ini perlu mengingat perbankan di Indonesia pernah mengalami kehancuran disebabkan ketidakpercayaan masyarakat, dimana ketidakpercayaan itu telah pula membuat kegagalan pasar. Oleh karena industri perbankan pemah dijadikan sebagai bahan eksploitasi pemiliknya.

Pada masa lalu perubahan regulasi atas sistem dan struktur perbankan atas dorongan liberalisasi perbankan telah memfasilitasi pertumbuhan perbankan yang cepat, sehingga memberi peluang untuk masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam bisnis perbankan.

Sistem dan struktur perbankan yang demikian itu mengakibatkan dimungkinkan terjadinya kepemilikan silang (interlocking ownership) dan lending pattern serta dimilikinya satu bank secara mayoritas71 Pemilikan demikian sangat rawan terhadap kegagalan pasar disebabkan moral hazard, adverse selection dan harga oligopolistic. Sebab kondisi pemilikan mayoritas itu memudahkan pengambilan fisiko berlebihan pada perbankan.

Konsentrasi kepemilikan dimungkinkan pula timbulnya campur tangan pemilik secara berlebihan dalam kepengurusan bank. Hal ini antara lain menyebabkan fungsi pengawasan internal sebagai first line of defense menjadi kurang berfungsi. Sebab pada umumnya pemilik itu sekaligus menjadi komisaris. Akibatnya komisaris sebagai pengawas bisa tidak efektif. Padahal komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan jalannya bank tersebut.

Kondisi konsentrasi kepemilikan itu dapat pula menimbulkan terjadinya cross-ownership atau cross-management yang bisa menimbulkan benturan kepentingan, dimana benturan kepentingan terjadi sebagai akibat adanya cross-ownership atau cross-management antara bank dengan usaha lain baik di sektor finansial maupun sektor riil. Selanjutnya, Keadaan tersebut membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bank untuk mendukung kepentingan usaha pribadi pemilik.

Dengan demikian perlu perangkat peraturan pembatasan tentang pemilikan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam peraturan itu harus ditentukan secara jelas jumlah maksimal kepemilikan saham dalam satu bank 72 clan sanksi atas pelanggarannya73 Pemikiran mengenai privatisasi di atas, dapat dibuat sebagai gagasan pemikiran bila nanti kita membuat Undang-Undang Privatisasi. Namun, perlu pula Undang-Undang Privatisasi nanti memuat aturan tentang keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan prinsip keterbukaan di pasar modal dan mengatur secara detail proses privatisasi.

Agar jalannya privatisasi BUMN lebih fair, perlu dipikirkan apakah kita memerlukan satu Komisi Privatisasi yang bersifat independen yang anggota terdiri dari orang-orang di luar pemerintah, yang bertugas menjual BUMN, sebagaimana pemah diterapkan Perancis dalam pelaksanaan privatisasi. Memang, Komite Privatisasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tetapi terlihat Komite itu belum bersifat independen, karena anggotanya terdiri dari Menteri-Menteri. Apabila Komisi yang bersifat independen itu

70 Bandingkan , George R.G. clarke dan Robert Cull , op.Cit Hal 167 - 168 71 Lihat, Zulkarnain Sitompul, “ Pembatasan Kemepemilikan Bank : Gagasan Untuk memperkuat Sistem

perbankan ,” Jurnal Hukum Bisnis (Volume22, No.6 tahun 2003)hal.36 72 Misalkan, Thailand, Taiwan dan Korea Selatan membatsi kepemilkan maksimal 4 – 5 persen 73 Di Thailand kepemilikan saham melampaui 5 persen menyebakan pemeliknya kehilangan hak untuk

mendapatkan dividen atas kelebihan saham yang dimilikinya.


kita butuhkan, seyogyanya diatur dalam Undang-Undang Privatisasi yang akan datang.

Penekanan pengaturan lainnya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan privatisasi itu adalah dengan menitikberatkan penjualannya melalui pasar modal, dibandingkan dengan menjualnya kepada mitra strategis (strategic sale )74 Melalui pasar modal akan membuat penjualan saham BUMN terdistribusi dalam masyarakat. Dengan ini akan memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMN.

Pendidikan Ilmu Hukum L. Michael Hagger dalam tulisannya "The role of Lawyer of development country" menggambarkan, bahwa jalannya suatu sistem hukum tidak akan pemah lebih baik dari mereka yang menjalankannya, seperti Sarjana Hukum. Hal ini disebabkan Sarjana Hukum yang berperan menjalankan hukum bukan hanya berdasarkan cara berpikirnya sendiri, tetapi berasal dari pendidikan yang diperolehnya dari kuliah semasa di Fakultas Hukum. Pendidikan itu pulalah yang memperluas ruang lingkup cara berpikirnya, kegiatannya dan kesiapannya yang membedakannya pula dengan kalangan lainnya. Oleh karena itu, kompentensi yang dimiliki oleh para staf pengajar, luasnya kurikulum dan kecukupan materi kuliah menjadi sangat menentukan bagi calon-calon Sarjana Hukum tersebut75.

Uraian itu tepat untuk mengingatkan kita di Indonesia, agar kita memikirkan bagaimana Fakultas Hukum dapat melahirkan Sarjana Hukum yang berpengetahuan luas dan memiliki keterampilan hukum. Jalan yang harus ditempuh adalah bagaimana menepis kekhawatiran bahwa apa yang diberikan dalam kuliah berbeda dengan hukum dalam kenyataan. Untuk itu, tentunya staf pengajar di Fakultas Hukum tidak hanya mengajarkan teori atau hal-hal yang normatif sifatnya, doktrinal dan deskriptif, tetapi harus pula mengajarkan keterampilan menggunakan sains (science) untuk memahami hukum disamping dan memperkenalkan hukum sesuai dengan kenyataan76 Memperkenalkan hukum sesuai dengan kenyataan dibutuhkan mengingat Fakultas Hukum sebagai professional school diwajibkan untuk mempersiapkan keterampilan para lulusannya. Dosen fakultas hukum disamping berkewajiban mengajar dan menulis, juga wajib melatih mahasiswanya dengan keterampilan praktis. Mempersiapkan keterampilan praktis dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengajaran berbasis pembahasan kasus (case law). Metode case law pertama sekali digunakan di Harvard Law School yang kemudian diikuti oleh seluruh Fakultas Hukum di AS77 Tepat pula di sini diusulkan agar staf pengajar melakukan "empirical research",78 yang nantinya mengalihkan keahlian hukum dalam kenyaman itu kepada mahasiswa.

Penting pula, muatan pengajaran perbandingan hukum dalam perkuliahan harus diperkuat, mengingat Sarjana Hukum masa kini dalam era globalisasi, baik karena kebutuhan praktek maupun kesamaan model institusi-institusi hukum dan

74 ibid, Hal.168 75 L. Michael Hagger , “ The Role of Lawyer of development country,” ABA Journal, (Vol,58.1972)hal.33 76 Antony T. Kronman , Op. Cit. Hal. 239. Penggunaan pendekatan ekonomi terhadap hukum (law and

economic) dalam pendidikan hukum di Amerika Serikat bersifat permanen yang dimulai sejak tahun 1960-an. Gerakan Law and Economic telah mengubah metode dosen pengajar dan hampir diseluruh subjek hukum pengetahuan praktis ilmu ekonomi merupakan persyaratan. terlepas setuju atau tidak setuju dengan gerakan ini. Ibid, hal 166.

77 Antony T. kronman, Op, Cit , hal.170 78 Lihat. Erman Raja Guguk, OP, Cit hal.22 .Lihat juga. Craigh Allen Nard,”Empirical Legal Scholarship :

reestablising a Dialogue Between the Academy and Profession, “Wake Forest Law Review, (vol,30 1995, hal 347-368. Robert R. Merhige Jr.” Legal Edcation : Observation and perseption From the Bench, “ Wake Forest LAw Review , (Vol 30, 1995) hal 275.


peraturan- peraturannya, perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia berjalan dalam perbedaan sistem hukum, budaya dan tradisi79

Kita juga harus menyadari bahwa bidang hukum yang semakin hari semakin luas dan tidak dapat dihindarkan perlunya pendekatan dengan disiplin ilmu lain. Dalam kaitannya dengan pendekatan disiplin ilmu ekonomi misalnya, terasa dalam pendidikan ilmu hukum belum menjadi kebutuhan. Hal ini ditandai sudah sejak lama pendidikan ilmu hukum mengumandangkan irama yang berbeda dengan pendidikan ilmu ekonomi. Perbedaan irama ini serupa dengan perbedaan antara gamelan Bali yang mengumandangkan tari Baris dan New York Philharmonic Orchestra yang, mengumandangkan Symphony Nomor 5 karya Betthoven.Namun demikian bukanlah tidak mungkin untuk mengumandangkan irama yang satu dengan menggunakan alat musik yang lain.80

Padahal Sarjana Hukum yang lulus dari Fakultas-Fakultas Hukum sekarang ini menghadapi dunia baru, termasuk hubungan yang baru di bidang ekonomi, yang menjadikan kebutuhan untuk adanya spesialisasi di bidang hukum tidak dapat dielakkan, termasuk bidang hukum ekonomi. Apalagi dari sekarang kita sedang melakukan pembangunan ekonomi.

Singkat kata, kurikulum pendidikan di Fakultas Hukum harus dirancang untuk dapat mempersiapkan mahasiswa dengan bekal yang cukup untuk tampil di masyarakat sesuai dengan tuntutan masa kini, dimana nantinya lahir Sarjana Hukum yang kompeten dan profesional. Tidak kalah pentingnya, tim pengajar di Fakultas Hukum sekarang ini perlu pula menekankan proses belajar mengajar dengan metode legal reasoning yang didasarkan pada penelitian. 81

Bapak Rektor, Bapak Dekan, Anggota Senat Universitas Sumatera

Utara dan Para Undangan yang saya hormati, Sampailah saya sekarang pada bagian akhir pidato saya. Setelah diterimanya

pengusulan Senat Universitas Surnatera Utara untuk rnengangkat saya dalam jabatan Guru Besar, itu artinya saya mengemban tanggung jawab sebagai pendidik dan harus selalu mengembangkan kecendekiawan demi bangsa dan negara. Pengangkatan itu sekaligus mendorong untuk menyampaikan terimakasih saya kepada Senat Universitas Surnatera Utara.

Ijinkan pula saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kebaikan hati Bapak Rektor USU Prof. Chairuddin P .Lubis, DTM&H, Sp.A(K). Masih segar dalam ingatan, sekitar tiga tahun yang lalu di Jakarta Pak Rektor menyuruh saya pulang ke Medan secepatnya untuk rnengabdi di USU. Di sela-sela kesibukan Beliau yang sangat padat, Beliau masih selalu memperhatikan jalannya karir orang, tanpa terkecuali karir saya, Beliau menanyakan pada saya "sudah berapa kum yang sudah dikumpulkan." Pertanyaan Beliau yang membuat saya menghitung kum yang telah saya peroleh untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar. Saya akan menanamkan terus di kalbu saya yang sering Pak Rektor sampaikan dari apa yang pemah dikatakan Prof. Andi Hakim Nasution (alm), 'janganlah cari ketenaran, tetapi carilah kebenaran, maka keduanya akan bertemu."

Tentunya saya ingin juga berterimakasih kepada guru-guru saya sejak dari SD hingga ke perguruan tinggi di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU),

79 Erman RajaGuguk,Op, Cit Hal.24 Bandingkan O.Haley Educating Lawyers for the Global Economy,

Michigan Journal of International Law (vol.17 Spring 1996) hal.746. 80 Charles Himawan, “ Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebgai Sarana pengmbalian wibawa Hukum,

“ Pidato Pengukuhan sebgai Guru Besar Tetap pada fakultas Hukum Universitas Indonesia, JAkarta, tanggal 24 April 1991, hal6

81 Lihat. Hikmahanto Juwana, “ Hukum International Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju, “ Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar pad Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 Nopember 2001, hal 25.


khususnya kepada guru-guru saya di Fakultas Hukum USU, yang mengantarkan saya sampai di mimbar ini. Juga ucapan terimakasih kepada guru-guru saya di lingkungan Universitas Indonesia (UI).

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada para Pembantu Rektor USU, Bapak Dr. Ir. A. Faiz Albar, Msc, Bapak Drs. Lian Dalimunte, M.Ec, Ac, Bapak Drs. John Thatbu Rintonga, M.Ec, Bapak Jr. Gembira Sinuraya, Bapak Jr. Isman Nuriadi dan mantan Pembantu Rektor II Bapak dr. T. Bahri Anwar Johan, atas segala perhatiannya kepada saya.

Saya juga ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada mantan Rektor USU Prof. M. Yusuf Hanafiah, Sp.OG yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam berbagai hal, termasuk kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi ke S-2 dan S-3 di Universitas Indonesia. Demikian pula dengan para mantan Pembantu Rektor, Prof. Dr. Bachtiar Agus Salim, SH (alm), Prof. H. T. Syamsul Bahri, SH, Prof. Dr. Harlem Marpaung, saya menyampaikan terimakasih atas kerjasama dan perhatian yang diberikan selama ini kepada saya.

Izinkanlah saya mlengenang Prof. Mahadi, SH (alm), guru filsafat saya dan mengungkapkan terimakasih kepada Beliau. Karena Beliaulah yang pertama kali mendorong saya untuk menjadi staf pengajar USU 22 tahun yang lampau. Ketika itu saya menjadi pembanding utama dalam ceramah Beliau, Beliau mengatakan, "suatu saat kau menggantikan saya ceramah di sini." Beliaulah yang mengatakan pula, "apabila kamu bermiat menjadi dosen hubungi saya." Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. A.P. Parlindungan, SH (alm), yang memberikan semangat kepada saya untuk memenuhi panggilan hati saya menjadi staf pengajar. Karena pada saat itu saya dihadapkan untuk menentukan pilihan pekerjaan, rupanya panggilan hati untuk menjadi staf pengajar tak terelakkan. Prof. H. T. Syamsul Bahri, SH, langsung menerima saya sebagai asistennya dalam mata kuliah yang diasuhnya. Saya menjumpai Prof. H. T. Syamsul Bahri sesuai dengan araban Prof. Mahadi, SH, yang menyampaikan kepada saya agar menjumpai Prof. H. T. Syamsul Bahri, SH apabila saya ingin menjadi staf pengajar. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Prof. Sanwani Nasution, SH, Dekan Fakultas Hukum USU pada waktu itu, yang memproses status saya sebagai staf pengajar.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum USU, Bapak H. Hasnil Basri Siregar, SH yang juga sangat berperan dalam pengusulan saya untuk jabatan Guru Besar. Terimakasih yang sama saya sampaikan kepada para Pembantu Dekan Fakultas Hukum USU. Terimakasih juga saya sampaikan atas keikhlasan Bapak H. Abdul Muis, SH, MS mengurus yang saya butuhkan selama ini. Kepada mantan Dekan Fakultas Hukum USU Prof. Rehngena Purba, SH, MS, terimakasih atas perhatian Ibu kepada saya selama Ibu menjabat Dekan Fakultas Hukum USU.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Direktur Pascasarjana USU Prof. Dr. Ir. Sumono, MS yang penuh perhatian kepada saya, khususnya pada saat saya memproses pengusulan Guru Besar ini. Juga terimakasih saya kepada Prof. dr. Darwin Dalimunthe, Ph.D, Bapak drg. Saidina Hamzah Dalimunthe, Sp. Perio, Bapak Drs. A.Ridwan Siregar, SH, M. Lib, Bapak Sunyoto, SH, Ibu Dahriah, Pak Nurdi, dimana mereka ikut berjasa dalam proses pengusulan Guru Besar saya.

Terimakasih pula saya sampaikan kepada Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS, yang selalu mengingat saya untuk menghitung kum dalam proses pengusulan jabatan Guru Besar. Setahun yang lalu ia mengatakan, "kum abang sudah cukup untuk diusulkan, abang hitting saja." Ia mengatakan itu, karena ia sedang memproses pengusulan jabatan Guru Besar. Setelah Prof. Alvi Syahrin menerima Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengenai pengangkatannya dalam jabatan Guru Besar, membuat saya menghitung kum saya, Alhamdulillah, cukup untuk diusulkan menjadi Guru Besar.


Memang, kesempatan untuk mengucapkan pidato pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar pagi hari ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Perjalanan ke mimbar ini melalui jalan yang panjang, dan direncanakan jauh sebelumnya. Sejak penelitian untuk penulisan disertasi saya di University of Washington, School of Law, Seattle, tahun 1997, saya telah membuat coret-coretan rencana pengumpulan kum dengan Prof. Erman Rajagukguk, SH, LLM. Ph.D yang biasa saya panggil dengan sebutan "Abang." Maaf Bang Erman, apa yang dituliskan diselembar kertas, pada malam yang dingin di Seattle mengenai kapan saya harus menjadi Guru Besar, sudah terlampaui tiga tahun. Sejak dulu saya mendapat perhatian yang besar dari Bang Erman. Masih segar dalam ingatan saya berkat dorongan, kebaikan hati, dan usaha Bang Erman yang bertindak sebagai promotor membuat saya dapat merampungkan disertasi saya. Memang, sukar mengikuti kemauan Bang Erman, tetapi hasilnya sangat bermanfaat pada diri ini. Tidak dapat saya membalas budi baik itu, kecuali do'a saya, agar abang dan keluarga, bahagia serta mulia.

Saya merasa beruntung berkenalan dengan Prof. David K.Linnan dari University of South Carolina, dan saya mengucapkan terimakasih kesediaannya selaku Ko-Promotor dalam penulisan disertasi saya. Sampai sekarang Pak David tetap memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan hukum. Adalah bijaksana, bila saya menyampaikan pula terimakasih yang sama kepada Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML, yang telah menyambut saya dengan tangan terbuka di kampus Universitas Indonesia untuk menjadi peserta Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum, ynag juga penguji Disertasi saya. Indonesia untuk menjadi peserta Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum, yang juga penguji disertasi saya.

Saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, yang biasa saya panggil nama kecilnya "Gihik, " disamping penguji disertasi saya, Ia selalu menjadi teman seperjalanan pulang dimalam hari ke rumah di Bekasi. Pernah dalam perjalanan Ia memanas-manasi saya dengan mengatakan, "Bang Bismar harus cepat menyelesaikan studi S-3, kalau tidak selesai studinya abang akan menjadi nobody, bila selesai studinya akan menjadi somebody." Kata-kata itu pulalah yang ikut menjadi pendorong penyelesaian studi S-3 saya. Samai hari ini, sahabatku Gihik yang mernang bagian keluargaku, selalu menjadi teman diskusi dalam berbagai halo Ia bagiku adalah Guru Besar yang arif dan bijaksana. Mudah-rnudahan kedepan lahir Gihik-Gihik baru. Ucapan terimakasih saya sampaikan pula kepada Bapak Dr. Rifial Ka 'bah, MA, yang juga selalu memanas-manasi saya untuk cepat rnenyelesaikan studi S-3. Pak Rifial pernah mengatakan, "kalau lama selesai, nanti bisa dapat dua doktor ." Ia adalah teman diskusi yang baik, saat Ia memberikan buku kepada saya, Ia menulis kata-kata "a heartly compliment from a brother to a brothers. " Kepada Bapak Dr. Yunus Husein, SH, LLM, saya ucapkan terimakasih atas perhatian dan semangat yang diberikan kepada saya. Melalui diskusi dan hubungan persahabatan kita selama ini, saya telah mendapat manfaat, kesempatan yang diberikan Pak Yunus kepada saya untuk pembicara dalam pertemuan ilmiah telah memperkaya wawasan saya dan menambah kum saya.

Pada kesempatan ini saya sangat berteimakasih pada sahabat saya dengan Dr. Zulkamain Sitompul, SH, LLM ("Zul") yang sudah terbangun sejak 25 tahun yang lampau. Sampai hari ini Zul tetap menjadi teman diskusi. Diskusi dari yang bersifat ilmiah hingga peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan berbagai pemikiran yang ditulis dalam pidato ini merupakan hal yang sering saya diskusikan dengannya sejak 3 tahun yang lalu. Melalui diskusi kita, seringkali sampai larut malam, sangat bermanfaat hingga saya berada di mimbar yang terhormat ini. Do'a saya, suatu hari nanti Zul dapat pula menyampaikan pidato pengukuhan jabatan Guru Besar. Terimakasih yang sama saya sampaikan kepada Prof. Ir. Darwin


Sitompul, M. Eng, Ph.D Asril Sitompul, SH, LLM, Drs. Opim S. Sitompul, Msc yang ikut membantu mencari buku-buku bagi saya di luar negeri untuk bahan penulisan pidato ini. Mudah-mudahan Opim dapat segera menyelesaikan program doktornya di University Kebangsaan Malaysia.

Perkenankanlah saya di sini mengucapkan terimakasih saya kepada abang-abang dan sahabat karib di Utiba Grup, yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri antara lain, Chaidir Sire gar, SH ("Mas Chos"), Halomoan Panjaitan, SR, LLM, Darwin Noor, SR, MM, Syahruddin Lubis, SH (alm), Surya Bakti Salim, SH (alm), Hazairin Pohan, SH, MA ("Bang O'ah"), Irwan Juned, SH, dr. Khairulsyah Nasution ("Bang Jolek"), Chairil Siregar, SR, Nurdin Lubis, SR, MM, Fauzie Yusuf Hasibuan.SR, MR, Rasidin Bahari, SR ("R 'bah"), Maiyasyak Johan, SR, MR, Ali Akbar Lubis, SR (" Alay"), Abdur Rahman Nasution, SR ("Mamak"), Martua Siregar, SR, ("Ucok"), yang secara diam-diam mengikuti perkembangan saya dalam organisasi kemahasiswaan. Bahkan telah banyak membimbing saya dan memperhatikan saya sejak saya masih menjadi mahasiswa, yang juga telah memberikan kesempatan untuk saya aktif dalam kegiatan kampus sejak tahun 1976. Saat itu, saya yakini tanpa Utiba sulit bagi saya untuk menjadi aktivis kampus. Saat saya studi S-2 dan S-3, mereka tetap membantu saya, masih segar dalam ingatan saya, setelah kembalinya Bang O'ah belajar dari University of Washington, Seattle, Ia banyak memberikan pemahaman kepada saya tentang politik hukum. Bang Darwin selalu menasehati agar serius untuk menyelesaikan S-3, Ia pemah menanyakan, "kapan selesai penulisan disertasi"? Lalu saya menjawab singkat saja "ada gangguan di komputer bang." Esok harinya, Bang Darwin menyuruh saya kerumahnya untuk mengambil seperangkat komputer. Sampai sekarang komputer Bang Darwin masih saya pakai untuk menulis berbagai buku dan makalah. Mudah-mudahan hubungan kekeluargaan kita yang telah terbina di Utiba sejak 28 tahun lampau dapat tetap langgeng.

Terimakasih Juga ingin saya sampaikan kepada rekan Drs. Syafrin, MA dan Raja Bongsu Rutagalung, SE, sudah lama sekali menemani saya dalam meniti karir. Saya berutang budi pada kalian berdua. Saya juga berutang budi pada lima orang yang sangat membantu saya hingga sampai pada akhir orasi ini, Khaerul Hidayat Tanjung, SR, Ario Wandatama, SH, Juliandi Parlindungan Silalahi, SR, Siska Rahman, SH, Ika Safithri, SH. Masih dalam ingatan saya, kita bekerja sampai dipagi hari, menyiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pengusulan jabatan Guru Besar saya, bahkan kalian dengan sepenuh hati melakukan riset dan rnernberikan perhatian yang tinggi bagi saya dalam mempersiapkan pidato ini. Selama kita bersama, saya menyadari, kalian adalah orang yang sangat ingin menjadi orang yang berilmu. Mudah-mudahan rencana kalian untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat terpenuhi. Saya yakin kalian bisa menjadi Gihik-Gihik baru. Memang sukar untuk mencapai apa yang diinginkan, tetapi saya masih ingat apa yang sering dikatakan Bang Erman kepada saya, yang juga akan saya sampaikan kepada kalian, 'jika berani karena mudah, takut karena sukar segala sesuatu itu tidak akan tercapai, sebab dalam hidup ini sukar dan mudah menjadi satu."

Ungkapan terimakasih yang sama saya ingin sampaikan kepada mereka yang telah membantu saya dengan tulus, yang tak mampu satu persatu saya sebutkan namanya di sini, sebagai abang, sebagai sahabat, sebagai saudara. Jazakumullah khairan katsiira. Saya tidak dapat menyembunyikan rasa syukur atas dukungan penuh keluarga. Karena peranan keluarga amat menentukan dalam hidup saya. H. Hamzah Nasution (alm), Hj. Khadijah Lubis, Ayah, Umak saya tercinta, terutama Umak yang melahirkan saya, kemudian Ayah, Umak yang membesarkan, sungguh tak terkira ucap terimakasih, bahkan tidak ada kata-kata yang cukup untuk itu. Selalu mendo'akan anak-anaknya dan memberikan dorongan kepada saya untuk menjadi orang berilmu. Sejak kecil ayah dan umak telah mengajarkan kami anak-anaknya untuk peduli dan berpikir, untuk menjadi anak yang taqwa, beriman dan


saleh. Kemauan Ayah, Umak sangat kuat agar saya terus menggali ilmu pengetahuan. Ayah melantunkan bait pertama dari puisi sastrawan Williem Iskander, "Ajar Ni Amangna Di Anakna Na Kehe Tu Sikola82

"Labo ale amang sinuan tunas! Langkama ho amang marguru tu sikola Ulang hum baen song luas-luas Tai ringgas ko amang marsipoda"83

Saya selalu ingat, waktu itu saya di kelas 5 SD, ayah menasehati saya jangan putus asa dalam belajar, karena waktu itu saya sulit memahami pelajaran di disekolah, ayah mengatakan "kalau membaca terus-menerusakan masuk ke otak, ibarat air yang jatuh ke batu secara terus-menerus suatu saat akan ada bekasnya." Masih segar pula dalam ingatan saya, apabila Ayah pergi berdagang ke berbagai kota di Sumatera, Umaklah yang menemani kami anak-anaknya belajar disetiap malam. Adik Umak, H. Sati Lubis, yang sering kami panggil dengan panggilan "Mamak Sati," selalu membuat pertanyaan setelah kami selesai menghapal pelajaran, masih segar dalam ingatan, Mamak Sati selalu menghadiahkan pisang goreng kepada siapa yang dapat menjawab pertanyaan. Sebagai anak kelima dari sembilan bersaudara, abang-abang, kakak saya H. Imran Nasution, Drs. H. Aswin Nasution, Drs. Hj. Nur Asni Nasution ("Butet'), H. Aswan Nasution, ikut mengajari saya dan adik-adik sara si kembar, Syahrul Nasution, SE, (" Abang") dan Syahril Nasution, BA (" Adek"), juga adik-adik saya H. Amri Nasution ("Ucok"), SE dan IT. Muhamad Yamin Nasution ("Lian"). Saya masih ingat, abang-abang dan kakak saya marah pada saya, karena setiap mereka menyuruh saya belajar, saya selalu mengeja hapalan yang paling sara senangi, cerita anak-anak bermain, "Tur Guk-Guk," dalam buku "Dua uti" karangan Muhammad Kasim.

Kepada Allah SWT ditadahkan tangan dan wajah, agar Ayah mendapat tempat di sisi-Nya. Insya-Allah, yang demikian itu akan dikabulkan, mengingat menjadi ibadah bagi orangtua di sisi Allah Swt, bila setiap amal ibadah seorang anak yang saleh dan selalu mengingat wajah orang tua dengan penuh rahmat dan kasih sayang.

Apalagi, bila anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Bukankah yang demikian, jelas dipesankan junjungan Muhammad Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah bahwa akan terputus hubungan seseorang dengan alam falla, bila ia dipanggil kembali menghadap Allah swr, kecuali mengenai tiga hal. Satu di antara tiga hal itu, ialah do' a anak-anaknya yang saleh.

Peranan Mamak M. Nazir Lubis (alm), yang sering kami panggil dengan sebutan "Mamak Batara," juga berperan dalam hidup saya. Mamak Batara merupakan figur yang sering Umak gambarkan kepada anak-anaknya. Di hari tua Beliau, menjelang saya selesai studi S-1, disetiap sore Mamak Batara adalah teman berdiskusi dalam berbagai hal, Beliau menceritakan pengalaman hidupnya kepada saya, mulai pengalaman hidupnya sehari-hari hingga Beliau tidak aktif lagi menjadi Polisi. Keteguhan hatinya dan prinsipnya dalam memimpin menjadi terpatri dalam diri ini.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang sama kepada Bapak dan ibu mertua saya, Ir .Sudinarto Kertoleksono (alm), dan Kakartini. Beliau yang menjaga dan mengisi waktu untuk bermain dengan anak-anak saya pada waktu kesibukan saya menyelesaikan studi S-2 dan S-3. Saya merasakan kearifan dan kebijaksanaan Beliau disetiap mendiskusikan berbagai hal Bapak, Ibu mertua ikut mendo'akan agar karir saya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan

82 Pesan Ayah Kepada NAkanya Yang Pergi Kesekolah 83 “Duhai anaku sayng. Berangaktalah engaku berguru ke sekolah, jangan hanya bermani- main. Tapi

rajinlah mencari ilmu


Bapak mendapat tempat di sisi-Nya. Terimakasih yang sama saya sampaikan kepada Pakde-Pakde dan Bude, Bule- Bule dari anak-anakku, Dinamo, Dra. Dinarmaya, Jr. Berlianto.Dinarinda, Berliandini, yang selalu pula memperhatikan anak-anak saya, hampir lebih banyak waktu mereka membawa anak-anak saya untuk bermain, dibandingkan dengan saya selama saya menyelesaikan studi.

Yang terakhir, tidak kurang pentingnya, jasa yang luar biasa yang telah diberikan oleh isteri tercinta Berlianti. Alhamdulillah,saya dipertemukan dengan dia, yang menghargai pendidikan. Pada waktu bertemu untuk pertama kali dengannya saat sama-sama pulang kuliah dari Kampus Rawamangun, hingga melanjutkan ke jenjang pernikahan, saya masih studi S-2. Kesabarannya, kepercayaannya, dorongannya agar saya dapat rnenyelesaikan studi sampai ke S-3 sangat saya hargai, karena itu memerlukan pengorbanannya dan itu telah dipenuhinya. Saya mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kasih sayang, pengertian, yang selama ini dipersembahkan isteriku kepada saya. Diatas segala-galanya, sulit bagi diri ini menemukan kata-kata yang tepat berkenaan dengan ucap terimakasih bagi isteriku.

Kepada anak-anakku tersayang, Barran Hamzah Nasution ('Barran"), Bayanikhsan Hamzah Nasution ("Bayan"), dan Barkah Hamzah Nasution ("Barkah"), Ayah sangat berterimakasih atas segala pengertian yang kalian berikan kepada Ayah. Ayah sadar tidak banyak waktu Ayah di rumah, namun Ibu dan kalian selalu menanti ketidakhadiran Ayah dengan tenang dan penuh rasa sayang. Bahkan, walaupun Ayah berada di rumah bersama kalian, masih sering waktu kalian Ayah ambil untuk membaca dan menulis. Pada hari ini, Ayah berharap kalian merasa tenteram bahwa paling tidak ada sesuatu yang terjadi selama waktu tersebut. Kebesaran upacara ini Ayah persembahkan kepada isteriku dan anak-anakku. Mudah- mudahan Allah SWT tetap menggugah hati kita, agar kita selalu mensyukuri nikmat-Nya dan mudah-mudahan pula kalian menjadi anak-anak yang beriman, bertaqwa dan menjadi anak-anak saleh. Amin Ya Rabbal alamin. Hadirin Yang Sara Muliakan

Apa yang disarnpaikan dalam pidato ini bukanlah untuk meratapi kondisi hukum negeri ini. Yang diharapkan dapat menggugah rasa kebangsaan dan sekaligus mengajak kita bersama- sama, khususnya para mahasiswa yang ditunggu tanah air untuk menimba ilmu dengan itu nantinya menjadikan pembaharuan hukum, bukan seperti menyiangi kebun, tetapi membuat pembaharuan hukum yang menjaga agar kebun bebas dari rumput liar, yang pada gilirannya menjadikan ekonomi Indonesia terus tumbuh dan hasilnya merata. Akhirnya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terimakasih atas segala perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti prosesi ini. Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaluh.


DAFTAR PUSTAKA Allot., ANtony, "The Effectiveness of Law," Valparaiso University Law Review, (Vol.

15, Winter, 1981). Ayabe, Gail Otsuko, "The Brokered Deposit" A Reponse to the FDIC's and FHLBB' s

Efforts to Limit Deposit Insurance," UCLA Law Review, (December 1995).

Bank, Asian Development, The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic

Development 1960-1995, (New York: Oxford University Press, 1999). Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, (ST Paul Minn: West

Publishing Co, 1990). Blume, Marshall E., Jeremy J. Siegel, dan Dan Rottenberg, Revolution on Wall Street

the Rise and Decline of the New York Stock Exchange, (New York, London: W. W. Norton & Company, 1993).

Cain, Melina, "CORPORATE LAW-Securities Fraud-Impact of In re Time Warner on

Corporate Information Management: Hyping One Business Strategy May Give Rise to a Duty to Disclose an Alternate Strategy Under Rule 10b-5," South Texas Law review, (Vol. 35,1994).

Caporaso, James A., Theories of Political Economy, (Cambridge: Cambridge

University Press, 1992). Cardoso, Benjamin N., The Nature of The Judicial Process, (London : Yale University

Press, 1962). Clarke, George R.G. dan Robert Cull, Political and Economics Determinants of The

Likelihood of Privatizing Argentina Public Bank, The University of Chicago, Jurnal of Law and economics, (Vol. XLV, April

2002). Coffee Jr, John C., "Market Failure And The Economic Case For A Mandatory

Disclosure System," Virginia Law Review, (Vol. 70, 1984). Cunningham, Lawrence A., 1, "Firm-Specific Information and The Federal Securities

Laws: A Doctrinal, Etymological, and Theoretical Critique," Tulane Law Review, (Vol. 68, 1994).

Djiwandono, J. Soedradjad, Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan

EkonomiIndonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2001). Downes, John dan Jordan Elliot Goodman, Dictionary of Finance and Investment

Terns, diterjemahkan oleh Soesanto Budhidarmo, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996).

Dunfee, Thomas W., Janice R. Bellace, David B. Cohen dan Arnold J. Rosoff, Business

and Its Legal Environment, (New Jersey Prentice-Hall, Inc).


Easterbrook, Frank H. dan Daniel R. Fischel, 1, The Economic Structure of Corporate Law, (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1996).

_____________________2 "Mandatory,Disclosure and the Protection of Investors," Virginia Law Review, (Vol. 70, 1984).

Fischel, Daniel R., 1, "Efficient Capital Markets, The Crash, and the Fraud on the

Market Theory," Cornell Law Review, (Vol. 74, 1989). Friedmen, Milton, Capitalism and Freedom, (Chicago: The University of Chicago

Press, 2002), Fortieth Anniversary edition). Friedman, Milton dan Rose Friedman, Free to Choose A Personal Statement,

(SanDiego: Harvest Book, 1990). Friedman, Lawrence M. American Law An Introduction, (New York, London:

W.W.Norton & Company, 1984). _______________, The Republic of Choice Law, Authority, and Culture,

(Massachusetts: Harvard University Press,1990). Freeman, M.D.A., Lloyd's Introduction to Jurisprudence, (London: Sweet & Maxwell

Ltd, 2001). Gayed, E.S., Challenge of A Generation Beyond the Crash of 87, (New York: Institute

of Finance New York, 1989). Georgakopoulus, Nicholas I., "Why: Should Disclosure Rules Zubsidize Informed

Traders," International Review Law and Economic, (Vol. 16, 1996). Glendon, Mary Ann, "The Sources of Law in A Changing.'Legal Order," Creighton Law

Review, (Vol. 17, 1984). Gordon, Robert W., "New Developments In Legal Theory," dalam David Kairys, ed,

The Politics of Law A Progressive Critique, (New York: Pantheon Books, 1990).

Hagger, L. Michael, "The role of Lawyer of development country," ABA Journal, (Vol.

58, 1972). Haley, O., Educating Lawyers for the Global Economy, Michigan Journal of

International Law, (Vol. 17, Spring 1996). Harrison, Jeffrey L., Law and Economic In A Nutshell, (ST. Paul, Minn: West

Publishing, Co, 1995). Hayek, Friedrich A., Law Legislation and Liberty, Volume 3 The Political Order of a

Free People, (Chicago: The University of Chicago Press, 1979). Hill, Hal, Ekonomi Indonesia [The Indonesian Economy],diterjemahkan Tri Wibowo

Budi Santoso dan Hadi Susilo, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).


Himawan, Charles, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum," Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada FakultasHukum Universitas Indonesia, Jakarta, tanggal 24 April 1991.

Hufford, D. Brian, "Deterring Fraud vs. Avoiding the 'Strike Suit' : Reaching An

Appropriate Balance," Brooklyn Law Review, (Vol. 61, 1995). Husein, Yunus, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Bank, (Jakarta: Fakultas

Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003). Ibrahim, Anwar, The Asian Renaissance, (Singapore: Times Books International). Juwana, Hikmahanto, "Hukum Intemasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi

Negara Berkembang dan Negara Maju," Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 Nopember 200 I.

Kairys, David, ed, The Politics of Law A Progressive Critique, (New York: Pantheon

Books, 1990). Keraf, A. Sonny, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, (Jakarta: Penerbit

Kanisius, 1996). Kronman, Anthony T., The Lost Lawyer Failing .Ideals of the Legal Profession,

(Cambridge: Harvard University Press, 1993). Kunt, Demirguc dan Enrica Detragiarche, "Does Deposit Insurance Increase Banking

System Stability," .IMF Working Paper, ( WP/00/3, January 2000). Levmore, Saul, "Efficient Markets and Puzzling Intermediaries," Virginia Law Review,

(V 01.10, 1984). MacCormick, Neil, "Adam Smith On Law," Valparaiso University Law Review, (Vol.

15, 1981). McKenzie, Richard B. dan Gordon Tullock, Modern Political Economy, an lntoduction

to Economics; (New York: McGraw-Hill, Inc, 1978). Meek, R.L., Raphael, D.D. dan Stein, P .G., ed, Lectures on Jurisprudence, (Oxford:

Clerendon Press, 1978). Meek, R.L., Adam Smith Lectures on Jurisprudence, (Indianapolis: Liberty Fund,

1982). Merhige Jr, Robert R., "Legal Education: Observation and Perception From the

Bench," Wake Forest Law Review, (Vol.30, 1995). Metzger, Barry, Asian Development Bank, The Role of Law and Legal Institutions in

Asian Economic Development 1960-1995, (New York: Oxford University Press, 1999).


Metzger, Michael B., Jane P. Mallor, James Barnes, a.l, Business Law and The Regulation Environment Concepts and Cases, (Homewwod, illinois: Irwin, 1986).

Myrdal, Gunnar, The Challenge of World Poverty, (London: Penguin Books, 1970). Nard, Craig Allen, "Empirical Legal Scholarship: Reestablishing a Dialoque Between

the Academy and Profession," Wake Forest Law Review, (V 01. 30, 1995).

Page, John, al, The East Asian Miraccle, (Oxford: Oxford University Piess, 1993). Plckholz, Marvin G. dan Edwar B. Horahan III, "The SEC's version of the Efficient

Market Theory and Its Impact on Securities Law Liabilities," Washington and Lee Law Review, (Vol. 39, 1982).

Pistor, Kartharina dan Philip A. Wellon, et.al, dalam Asian Development Bank, The

Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995, (New York: Oxford University Press, 1999).

Poespowardojo, Soerjanto, Pembangwzan Nasional Dalam Perspektif Budaya Sebuah

Pendekatan Filsafat, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993).

Posner, Richard A. , Economic Analisys of Law, (Boston: Little Brown Co., 1983). Posner, Richard A. dan Kenneth E. Scott, ed, Economic of Corporation Law and

Securities Regulation, (Boston, Toronto: Little, Brown & Company, 1980).

Prasetiantono, A. Tony, Keluar Dari Krisis Analisis Ekonomi Indonesia, (Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2000). Rachbini, Didik J., Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Pilihan Publit, (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 2002). Rajagukguk, Erman, "Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan

Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial," Pidato disampaikan pada Dies Natalis dan Peringatan Tahun emas Universitas Indonesia (1950-2000), Depok, 5 Februari 2000.

Rider, Barry A.K, "Global Trends in Securities Regulation: The Changing Legal

Climate", Dick. J Int’IL, Spring 1995. Rose, Peter S., Money and Capital Market The Financial System in an Increasingly

Global Economy, (Illinois, Boston: Dowjones -Irwin, 1989) Safitri, Indra, ed, Catatan Kolom Hasan Zein Buku Pertama, (Jakarta: Go Global

Book, 1998). Sarwono, Sarlito W. dan Acuk Parsudi, "Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat,"

disampaikan pada Simposium Penjelajahan Trace Baru II, Universitas Indonesia, Depok, 30 Maret 1988.


Shirazi, Javad K., "The East Asian Crisis Financial Sector Restructuring Progress & Issues", paper presented to Asian Corporate Recovery: Corporate Governance, Government Policy, Regional Conference based on firm-level Survey in Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines and Thailand finaced by The World Bank, Bangkok, Macrh 31-April2, 1999.

Sitompul, Zulkarnain, Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002).

________________, "Pembatasan Kepemilikan Bank: Gagasan Untuk Memperkuat

Sitem Perbankan," Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22, No.6, Tahun 2003).

Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealt of Nation,

(London: Penguin Book, 1979). Stiglitz, Joseph E., Globalizaztion And Its Discontents, (London: Penguin Books,

2002). Stout, Lynn A., "The Unimfortance of Being Efficient: An Economic Analysis of Stock:

Market Pricing ana Securities Regulation," Michigan Law Review, (Vol. 87, Desember 1988).

Theberge, Leonard J., "Law and Economic Development," Journal of International

Law and Policy (Vol. 9, 1980). The World Bank Annual Report 2002. Trubek, David M., "Toward a Social Theory of

Law: An Essay on the Study of Law and Development," The Yale Law Journal, (Vol. 82,1, November 1972).

_________________"Max Weber On Law and The Rise of ,Capitalism," Wisconsin

Law Review, (Vol. 3, 1972). _________________, "2002-2003 ELRC Annual Report: Law and Economic

Development: Critiques and Beyond," disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School, April 13-142003.

Velasquez, Manuel G., Business Ethich Concepts and Cases, (London: Prentice-Hall

International, 2002). Wallin, Bruce A., "The Need for a Privatization Process:lesson from Development and

Implementation," Public Administration Review, (Vol. 57, Jan/Feb 1997).


Documents

MENGKAJI ULANG HUKUM SEBAGAI LANDASAN - USU …library.usu.ac.id/download/fh/perdata-bismar.pdf · Dengan mengurangi kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi, ... Mengapa perlu kembali