Hukum Perdata Internasional

5/20/2018 Hukum Perdata Internasional

1/73

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

olehMoch Najib Imanullah, SH, MH, Ph.D.

Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret


2/73

September 16, 2014 HPI/FH UNS/S1/najib 2

Buku wajib 1 Bayu Seto

Dasar-dasar Hukum Perdata

Internasional : Pengertian, masalah pokok HPI

Sejarah, pranata tradisional.

Ketertiban umum, persoalanpendahuluan.

Teori HPI, asas-asas HPI.


3/73


Buku wajib 2 Sudargo Gautama

Hukum Perdata Internasional Indonesia

Status personal, hubungan orang tuadan anak, adopsi, perkawinan, hartabenda perkawinan, perceraian.

Badan Hukum.


4/73


Buku wajib 3Sudargo Gautama

Hukum Perdata Internasional Indonesia(jilid III bagian 2 buku ke-8) :

- Hukum Perjanjian/kontrak.

- Jual-beli Internasional.

- Hukum Acara Perdata Internasional(pengantar ).


5/73


PENGERTIAN HPI

Hukum Perdata yang berlaku secara

internasional ?

Hukum internasional yang mengatur

persoalan perdata ? Conflict of Law?

Hukum Perdata nasional yang adaanasir/unsur asing ?


6/73


SUDARGO GAUTAMA

(Bapak HPI Indonesia)

keseluruhan peraturan dan keputusan

hukum yang menunjukkan stelsel hukum

manakah yang berlaku, atau apakah yang

merupakan hukum, jika hubungan-hubunganatau peristiwa-peristiwa antara warga (-

warga) negara pada suatu waktu tertentu

memperlihatkan titik pertalian dengan

stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum daridua atau lebih negara, yang berbeda dalam

lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-

soal.


7/73September 16, 2014 HPI/FH UNS/S1/najib 7

ANASIR/UNSUR ASING

Kewarganegaraan

Peristiwa Hukum

Fakta hukum

Domisili

Letak benda tidak bergerak

Tempat ditandatanganinya kontrak

Tempat dilaksanakannya prestasi

Tempat barang bukti



TITIK TAUT

Titik Taut Primer :untuk menentukan sebuah perkara itu

merupakan perkara HPI atau tidak.

Titik Taut Sekunder :

fakta hukum, peristiwa hukumyang

mambantu untuk menentukan hukum mana

yang akan dipakai untuk menyelesaikan

perkara HPI (Titik Taut Penentu).

(pembahasan lebih lanjut pada tatap muka

yad.)



KUALIFIKASI

Menata sekumpulan fakta yang dihadapi

(sebagai persoalan hukum), mendefinisikan,

dan kemudian menempatkan ke dalam

suatu kategori yuridis tertentu

(pembahasan persoalan kualifikasi pada

tatap muka yad.)


10/73


PERSOALAN HPI

Apakah perkara yang dihadapi hakim

merupakan perkara HPI ?

Hakim manakah yang berwenang

untuk mengadili perkara HPI tsb ?

Seberapa jauh hakim (setempat)

menghormati keputusan hakim asing ?


11/73


TAHAPAN PENYELESAIAN

PERKARA HPI

1. Hakim menentukan perkara tersebut merupakan perkaraHPI (titik taut primer).

2. Hakim menentukan bahwa ada kewenangan untukmemeriksa dan mengadili perkara HPI tersebut.

3. Hakim menetukan hukum yang dipergunakan untukmengadili/lex causa (titik taut sekunder).

4. Hakim melakukan kualifikasi.

5. Memeriksa dan menyelesaikan perkara denganmenggunakan kaidah hukum intern dari lex causa.

Catatan:

Dalam pemeriksaan perkara HPI ada kecenderungan Hakimmenggunakan lex fori (hukum dari hakim) drpd lex causa(hukum yang seharusnya). Mengapa?


12/73


SUMBER HUKUM HPI

Peraturan perundang-undangan Konvensi

Asas-asas hukum umum

Kebiasaan Yurisprudensi

Keputusan hakim

Perjanjian/kontrak Pendapat pakar

Dogma/theory


13/73


Peraturan PerUUanKonstitusi: ikut serta dalam tata

pergaulan internasional

UU KewarganegaraanUUPA

UUPerkawinan

UUPTUUPenanaman Modal

UUITE

dll


14/73


KONVENSI Konvensi HPI

Convention on the law applicable tointernational sales of goods

Convention concerning recognition of the legalpersonality of foreign companies (societes),associations, and foundations.

Convention on the settlement of investment

disputes between states and nationals of otherstates

Convention on the recognition andenforcement of foreign arbitral awards


15/73


Asas-asas Hukum Umum Pacta sunt servanda:

janji harus dihormati, merupakan

undang-undang bagi para pihak yangtelah membuat perjanjian, danmerupakan rujukan bagi penyelesaian

sengketa yang terjadi di antara parapihak.


16/73


Kebiasaan

Kebiasaan-kebiasaan yang ada danberlaku bagi para pihak yang

melakukan kegiatan perdaganganinternasional:

Lex Mercantoria ?

Incoterm ?


17/73


Yurisprudensi

Keputusan-keputusan hakim dalamkasus perdata internasional yang

diterima dan diakui secara luas, danmenjadi rujukan bagi penyelesaiankasus HPI yang hampir sama

(keputusan tersebut diikuti oleh hakimlain)


18/73


Keputusan Hakim

Keputusan Hakim akan memberikanstatus personal, hak dan kewajiban bagi

para pihak yang bersengketa dalamkasus perdata internasional.


19/73


Perjanjian/Kontrak

Perjanjian/kontrak yang dibuat secarasah, akan menjadi undang-undang bagi

para pihak yang membuatnya, dantidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Perjanjian/kontrak tersebutmenimbulkan hak dan kewajiban bagipara pihak untuk dilaksanakan denganitikad baik.


20/73


Dogma/Theory

Teori-teori HPI yang telah diterimasecara luas.

Pendapat-pendapat pakar tentangpersoalan-persoalan HPi yang telahditerima secara luas.


21/73


KUALIFIKASI

Memasukkan fakta/ peristiwa hukum kedalam kotak pada sebuah sistemhukum.

Beberapa sistem hukum menggunakanterminologi hukum yg sama tetapiuntuk pengertian yg berbeda.

Beberapa sistem hukum mengenalkonsep/lembaga hukum tertentu tetapitidak dikenal dalam sistem hukum lain.


22/73


KUALIFIKASI

Fakta hukum secara faktual samatetapi dgn menetapkan kategori

yuridis berbeda. Menetapkan syarat yg berbeda

untuk menetapkan peristiwahukum yg pada dasarnya sama.

Proeses/prosedur berbeda untukhasil/status hukum yg padadasarnya sama.


23/73


KULIFIKASI LEX FORI

Kulaifikasi harus dilakukan berdasarkanhukum dari hakim/pengadilan yang

mengadili perkara.


24/73


KUALIFIKASI LEX CAUSA

Kualifikasi dilakukan sesuai dengansistem serta ukuran-ukuran dari

keseluruhan sistem hukum yangberkaitan dengan perkara HPI.


25/73


KUALIFIKASI BERTAHAP

Tahap pertama:Kualifikasi lex fori.

Menetapkanlex causae.

Tahap kedua: kualifikasi berdasarkankaidah hukum intern dari lex causaeygakan digunakan utk menyelesaikan

perkara HPI.


26/73


KUALIFIKASI OTONOM

Kualifikasi berdasarkan konsep-konsephukum yang khas dan dapat berlaku

secara umum, serta mempunyai maknayang sama di manapun di dunia.


27/73


KUALIFIKASI HPI

Kualifikasi berdasarkan tujan HPItertentu:

Keadilan

Kepastian hukum

Ketertiban

Kelancaran

(dalam pergaulan internasaional).


28/73


RENVOI

Penunjukan kembali atau penunjukanlebih lanjut oleh kaidah HPI oleh kaidahHPI lex fori.

Penunjukan diarahkan ke kaidah HPIasing yg dianggap rfelevan dgn perkarayg sedang dihadapi.

Agar perkara dapat diputuskan dgn carayg seharusnya perkara diadili

Agar tercipta keseragaman dlmpenyelesaian perkara HPI.


29/73


HAK-HAK YANG DIPEROLEH

Hak dan kewajiban hukum yg terbitberdasarkan hukum asing.

Apakah hak dan kewajiban hukum ygdimiliki seseorang berdasarkan kaidahhukum atau sistem hukum asingtertentu, harus diakui atau tidak olehHakimLex Fori.

Hak dan kewajiban hukum akan diakuisepanjang tidak bertentangan dgnkepentingan umum masyarakat lex fori.


30/73


KETERTIBAN UMUM

Seberapa jauh pengadilanmemperhatikan, mentaati, dan

mengakui berlakunya hukum asing/hak-hak yg diperoleh.

Hak-hak yg dieroleh dapat

dikesampingkan dgn alasan demiketertiban umum.


31/73


KETERTIBAN UMUM

Jika pemberlakuan hukum asing/hak-hak yg telah diperoleh dapat

menimbulkan akibat-akibat berupapelanggaran terhadap sendi-sendipokok hukum setempat.

Semua kaidah hukum setempat ygdibuat untuk melindungi kesejahteraanumum harus didahulukan.


32/73


KETERTIBAN UMUM

Pelanggaran thdp prinsip-prinsipkeadilan yg mendasar

Bertentangan dgn kesusilaan yg baik Bertentangan dgn tradisi yag sudah

mengakar.

(versi khusus: perbuatan ygmengganggu persahabatan dgn negaralain, bertransaksi dgn musuhnegaraInggris).


33/73


FUNGSI

Positif: menjamin aturan tertentu lexforitidak disimpangi.

Negatif: menghindarkan pemberlakuankaidah hukum asing apabila akanmenyebabkan pelanggaran thdp konsep

dasar lex fori.


34/73


PERSOALAN PENDAHULUAN

Persoalan/masalah HPI yg harusdiselesaikan lebih dahulu sebelum

putusan thdp masalah HPi yg menjadipokok perkara diperiksa dan diputusoleh hakim.

Putusan thdp pokok perkara akantergantung pada penetapan hukum ataspersoalan hukum lain yg harusdilakukan terlebih dahulu.


35/73


CARA MENYELESAIKANPERSOALAN PENDAHULUAN

Absorption: mencari lex causae,selanjutnya persoalan pendahulan

diselesaikan dgn berdasarkan lex causa. Repartition: penyelesaian dgn cara lex

fori.

Pendekatan kasus demi kasus.


36/73


PENYELUNDUPAN HUKUM

Menggunakan hukum asing, untukmemperoleh hak-hak tertentu, dengan

cara menghindari hukum nasional yangwajib berlaku terhadapnya.

Hak-hak yang telah diperoleh krn

penyelundupan hukum, tidakdiakui/batal demi hukum.


37/73


PILIHAN HUKUM

HPIConflict of Law

Dalam hukum kontrak ada kebebasan

para pihak untuk memilih hukum manayg akan dipergunakan dlm pelaksanaankontrak maupun penyelesaian sengketa

para pihak (partij autonomie).


38/73


PILIHAN HUKUM

Batas:

Tidak boleh bertentangan dgn

ketertiban umum

Tidak boleh menjadi penyelundupanhukum

Tidak boleh lebih dari satu sistemhukum.


39/73


PILIHAN HUKUM

Secara tegas (dicantumkan dlm pasalkontrak)

Secara diam-diam (sikap para pihak danisi kontrak)

Pilihan hukum yg dianggap (tidakmenggunakan hukum adat, dianggap

memilih hukum Eropa..Hindia Belanda ). Pilihan hukum secara hipotetis (dipilih

oleh hakim..Jerman).


40/73


STATUS PERSONAL (SP)

Madzab Itali: statuta realia, statutapersonal, statuta mixta.

Statuta Personal: kaidah-kaidah yangmengikuti seseorang di mana punberada, tidak terbatas pada teritorialnegara tertentu saja.

Kedudukan hukum seseorangditentukan oleh hukum dari negara dimana ybs dianggap terikat secarapermanen.


41/73


SP Konsepsi Luas

Wewenang/hak-hak secara umum. Permulaan dan berakhirnya

kepribadian. Kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum. Perlindungan kepentingan

perseorangan. Hubungan kekeluargaan dalam

pengertian luas (perkawinan,perceraian, adopsi, pewarisan ).


42/73


SP Konsepsi Sempit

Nama, domisili, nasionalitas, statusperdata, hubungan-hubungan famili.

Kedewasaan, perwalian.

Kondisi hukum seseorang dalammasyarakat yang diberikan negara agar

dapat melindungi masyarakat daninstitusinya.


43/73


Hukum Yang Dipergunakanutk SP

Aliran Personnalistes: Hukum Nasional.

Aliran Teritorialistes : Hukum Domisili

seseorang.

Sistem Kompromis : campuran.

Yurisprudensi Indonesia : Hukum

Nasional mereka sepanjangpersoalannya termasuk status personal.


44/73


Diskusi/tugas:

Apakah Hukum Waris termasuk SP?

Apakah Hukum Harta Benda

Perkawinan termasuk SP ?Apakah perceraian termasuk masalah

SP ?

Apakah perwalian anak termasukmasalah SP ?


45/73


HUKUM PERKAWINAN

Perkawinan antara seorang WNIdengan WNA dilaksanakan di Indonesia(Perkawinan Campuran).

Perkawinan antara WNI dgn WNIdilaksanakan di Luar Negeri.

Perkawinan antara WNI dgn WNA

dilaksanakan di Luar Negeri. Perkawinan antara WNA dgn WNA

dilaksanakan di Indonesia.


46/73


Hukum utk Perkawinan

Sepanjang mengenai syarat-syarat(materiil) berlaku Hukum dari masing-

masing calon mempelai. Sepanjang berkaitan dengan formalitas

perkawinan, berlaku Hukum di tempat

perkawinan tersebut dilangsungkan (lexlocus celebrationis).


47/73


Syarat Materiil:

Kemampuan untuk melangsungkanperkawinan : umur.

Adanya ketentuan halangan/penundaanperkawinan.

Adanya ketentuan mengenai laranganperkawinan.

Tujuan perkawinan.

Persetujuan/kesepakatan.


48/73


Syarat Formal:

Pemberitahuan kehendak perkawinan.

Pengumuman kehendak perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan.

Pencatatan perkawinan.

Penerbitan akta perkawinan.


49/73


Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang yang diIndonesia tunduk pada hukum yang

berlainan, karena perbedaankewarganegaraan dan salah satu pihakberkewarganegaraan asing dan salah

satu pihak berkewarganegaraanIndonesia.


50/73


Perkawinan di luar Indonesia

Perkawinan yg diselenggarakan di luarIndonesia antara dua orang WNI dgn

WNA adlh sah bilamana dilakukanmenurut hukum yg berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan

dan bagi WNI tidak melanggarketentuan UU No.1 tahun 1974 ttgPerkawinan.


51/73


Diskusi:

Apa akibat hukum perkawinancampuran thdp kewarganegaraan para

pihak ?

k b k k


52/73


Akibat Hukum perkawinaninternasional

Memperoleh kewarganegaraan darisuami/isterinya.

Dapat kehilangankewarganegaraan.

Kewarganegaraan yg diperoleh sebagaiakibat perkawinan menentukan hukum

yg berlaku, baik mengenai hukumpublik maupun hukum perdata.

k b k k


53/73


Akibat Hukum perkawinaninternasional

Ada kecenderungan menggunakan hukumsuami.

Faham bhw harta benda perkawinan adlh

benda tdk bergerak (lex rei sitae) Benda bergerak berdasarkan hukum domisili

suami isteri.

Harta benda perkawinan mrpkn statuspersonal..kesatuan harta.

Harta benda perkawinan mrpknkontrak..terserah para pihak.

Anak..hukum personal bapak.


54/73


ADOPSI INTERNASIONAL

Motif:

Awal sejarahnya bermacam-macam

motif.

Saat ini: hanya dibenarkan semata-mata demi kesejahteraan anak yang

diadopsi. Kesejahteraan ?


55/73


HUKUM YG DIPERGUNAKAN

Persyaratan : hukum dari domisilisenyatanya sehari-hari dari anak yang

diadopsi. Pernyataan adopsi dan akibat adopsi:

hukum dari orang tua yang

mengadopsi.


56/73


PERSYARATAN

Pihak yg akan diadopsi:

Umur,

Ijin orang tua dan/atau keluarga,

Ijin Pemerintah/pejabat yangberwenang,

Anak berada dlm yayasan /badanhukum yg ditunjuk pemerintah.


57/73


PERSYARATAN

Pihak yg akan mengadopsi:

Kemampuan untuk mensejahterakan

anak yg akan diadopsi,

Persetujuan anggota keluarga yg lain,

Berkelakuan baik (sosial),

Tidak pernah terlibat perkara kriminal,

Memperoleh ijin dari pemerintah.

PENERAPAN lti


58/73


PENERAPAN asas ultimumremedium oleh HAKIM

Hakim akan mencari seluruh keluargadari anak yang akan diadopsi, apakahmasih ada kemungkinan yang dapatmensejahterakan.

Hakim akan memeriksa denganseksama kemampuan ekonomi, sosialdan psikologis orang tua yang akan

mengadopsi dengan cara melakukankorespondensi dengan pihak yangberkompeten di negara asal calon orangtua yang akan mengadopsi


59/73


Diskusi :

Mengapa ada asas ultimum remidium ?


60/73


Tugas

Rangkum Konvensi Adopsi Den Haag1965


61/73


Indonesia ?

SEMA No.6 th 1983.

SK Mensos No.58/HUK/1985, tim

pertimbangan perijinan pengangkatananak oleh WNA.

SK Mensos 13/HUK/1993, petunjukpelaksanaan pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah No.54 th 2007 ttgPengangkatan Anak.


62/73


PERCERAIAN

Aliran: mudah

Perceraian dgn TALAK (Islam)

Uni Soviet (boleh sepihak) USA (Nevada: los angeles, Reno:

sangat mudah)

Mexico (sangat mudah, bahkandikomersilkan)

rawan terjadi penyelundupan hukum.


63/73


Aliran sangat sukar:

Italia, Spanyol, Portugal, Paraguay(bahkan diupayakan untuk tidak dapat

berceraisesuai ajaran Katolik)Aliran perceraian dengan alasan yang

sangat terbatas:

New York (perceraian hanyadimungkinkan dengan alasan telahterjadi perzinahan).


64/73


INDONESIA ?

Menganut prinsip mempersulitperceraian (lihat PP no.9/1975).

Menentukan syarat: perceraian harusberdasarkan alasan yang diatur dalamperaturan perUUan

Formalitas: perceraian harus dilakukanberdasarkan prosedur yang diaturperaturan perUUan.

HUKUM mana nt k


65/73


HUKUM mana untukperceraian ?

Ada kecenderungan untukmenggunakan LEX FORI

Ada negara yang menentukan bahwawarga negaranya hanya dapat berceraidi hadapan hakim-hakimnya sendiri(Uni Soviet, Hongaria, Polandia, Turki)

Komulatif: hukum dari para pihak yangbercerai..apabila ada pengaturan syaratyang berbeda, diambil syarat yangterberat.

Konvensi Den Haag ttg


66/73


Konvensi Den Haag ttgPerceraian/1968

Sistem komulatif:

Hukum nasional para pihak + LEX FORI

(national law and the law of the placewhere the application is made).


67/73


BADAN HUKUM

Sama seperti orang, memiliki statuspersonal: dapat melakukan perbuatan

hukum sejak didirikan sampaidibubarkan/likuidasi.

Hukum: memberi status personal(syarat: anggaran dasar, tujuan,

pengurus, pengelolaan). Diskusi: bedanya dengan orang ?


68/73


HUKUM yang berlaku

Common law: place of incorporation(hukum dari tempat didirikannya badan

hukum) Civil law: legal seat(hukum dari negara

di tempat pusat manajemen badan

hukum berkedudukan.


69/73


BENTUK badan hukum

USA:

Badan hukum yang mempunyai

kehidupan (sendiri) sebagai subyekhukum (BUMN, BUMD, Asosiasi,Yayasan)

Asosiasi yang tidak berbadan hukum(asosiasi dagang).

Indonesia ? PT, CV, Koperasi, Yayasan.


70/73


EKSISTENSI badan hukum

Teori inkorporasi: badan hukum tundukpada hukum tempat badan hukumdidirikan (common law)

Teori kedudukan statutair: tunduk padahukum yang ditentukan dalam statuta

Teori tempat kedudukan: tunduk pada

hukum tempat kedudukan manajemenyang efektif (civil law)

KONVENSI Den Haag ttg


71/73


KONVENSI Den Haag ttgbadan hukum/1951

Status badan hukum: ditentukan olehhukum dari tempat dilangsungkannya

formalitas pendiriannya (pendaftaran,pengumuman, dan tempat kedudukanstatutairnya)

Ada pengakuan terhadap negara yangmenganut prinsip Central Office.


72/73


HUKUM PERJANJIAN

Choise of Law Lex loci contractus(tempat perjanjian

dibuat) Lex loci solutionis(tempat prestasi

dilaksanakan) The proper law of the contract(maksud

sebenarnya para pihak membuat

kontrak) The most carracteristic connection

(prestasi yang paling fungsional)

UNC Sales of Goods Contract


73/73

UNC Sales of Goods Contract1980

Konvensi Jual-beli Barang secaraInternasional

(makul pilihan : hukum dagang/kontrak

dagang internasional)

Documents

Hukum Perdata Internasional