BB Hukum Perdata 2008.pdf

8/20/2019 BB Hukum Perdata 2008.pdf

1/26


2/26

1

PENGANTAR KULIAH

Burgelijk Wet Book ( BW ) merupakan salah satu kodifikasi hukum

peninggalan kolonial Belanda yang sampai sekarang maih tetap berlaku di

Indonesia, sebagai hukum perdata bagi sebagian penduduk Indonesia. Tetap

dipertahankannya BW berlaku di Indonesia adalah untuk menghindari

kevakuman hukum yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dalam

masyarakat, yakni sementara belum ada Hukum Perdata Nasional yang

menggantikan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya, walaupun sudah

ada unifikasi mengenai Hukum Perkawinan yaitu dengan UU No.1 Tahun

1974, dan UU No. 5 Tahun 1960, Tentang UU Pokok Agraria.

Hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih pluralistis/beraneka

ragam, dan sangat luas cakupan materi yang diaturnya terkait dengan siklus

kehidupan manusia, sebagai subjek hukum yang diakui semenjak dalam

kandungan asalkan ia dilahirkan hidup, sampai ia meninggal dunia. Dalam

pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral, karena manusia adalah

sebagai penggerak kehidupan bermasyarakat, sebagai pendukung hak dan

kewajiban, dengan demikian Hukum perdata menentukan dan mengatur siapa

yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum. Sesuai dengan kodratnya

manusia hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang terikat dalam tali

perkawinan yang kemudian melahirkan anak, sehingga timbul hukum keluarga.

Sebagai mahluk sosial, manusia memenuhi kebutuhannya yang didapat karena

berusaha/bekerja, sehingga keberhasilan tersebut mendapatkan harta kekayaan

yang mereka miliki, dengan demikian hukum perdata mengatur tentang hukum

tentang harta kekayaan/hukum benda. Manusia hidup tidaklah abadi, suatu saat ia

akan meninggal dunia, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan dan harta

kekayaan yang telah diperoleh, untuk itu hukum perdata mengatur tentang

pewarisan. Atas dasar siklus kehidupan manusia ini maka hukum memuat dan

mengatur segala persoalan tersebut.


3/26

2

IDENTIFIKASI MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata

Kode Mata Kuliah : MK.M1007.

Semester : II (dua)

Hari Pertemuan : Senin

Tempat Perkuliahan : Ruang HF 4, Kampus Bukit Jimbaran.

PENGAMPU MATA KULIAH

Kuliah Hukum Perdata ini akan diberikan oleh 2 (dua ) orang Dosen yaitu:

Nama : Adiwati. SH.MH.

Alamat : Jln. Merpati, Gg Ayodyapura 5, Perumnas Monang-Maning,

Denpasar

Telephone : (0361) 480328

Nama : A.A Sri Indrawati. SH.MH.

Alama : Jln. Pulau Adi. VIII, No.1, Denpasar.

Telephone : (0361) 264704.

DESKRIPSI MATA KULIAH

Hukum perdata merupakan mata kuliah wajib di fakultas Hukum

Universitas Udayana, dan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari

mengenai seluk beluk serta asas-asas hukum perdata, karena itu bahasan dalam

mata kuliah ini meliputi berbagai aspek yang cukup luas, seperti : Pengertian dan

lingkup Hukum Perdata, Hukum Perorangan/Badan Pribadi, Hukum Keluarga,

Hukum Benda dan Hukum Waris, khususnya Hukum Waris menurut Hukum

Perdata Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam.

Perkuliahan ini berupaya membantu memberikan pemahaman tentang

konsep-konsep dasar Hukum Perdata Barat, yang sebagian telah disesuaikan

dengan sistem nilai budaya Pancasila, yakni konsepsi-konsepsi tentang nilai yang


4/26

3

hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat. dapat dan bahkan

telah diresapi oleh bangsa Indonesia, sehingga Hukum Perdata Barat dapat

diambil alih dan dijadikan bahan untuk Hukum Perdata yang bersifat nasional.

MATERI PERKULIAHAN

1. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perdata

1.1. Pengertian dan materi Hukum Perdata.

1.2. Sejarah Hukum Perdata, dan Sistematika KUHPerdata

1.3. Sistem dan asas-asas Hukum Perdata di Indonesia.

2. Hukum Badan Pribadi

2.2. Orang sebagai subjek hukum.

2.2. Badan Hukum sebagai subjek Hukum.

2.3. Klasifikasi dan syarat pendirian Badan Hukum.

2.4. Tempat Tinggal/Domisili.

2.5. Catatan sipil

2.6. Kewenangan Berhak dan bertindak dalam hukum

2.7. Kedewasaan dan Pendewasaan

2.8. Keadaan tak hadir.

3. Hukum Keluarga

3.1. Pengertian Keluarga dan Hubungan Darah

3.2. Hubungan darah dilihat dari garis keturunan.

3.3. Pengertian Perkawinan, baik menurut KUHPerdata, dan menurut UU

No.1/1974.

3.4. Perwalian.

3.5. Harta benda perkawinan.

3.6. Putusnya perkawinan dan akibat hukumnya.

4. Hukum Benda

4.1. Pengertian dan Pengaturan hukum benda.

4.2. Pembedaan macam-macam benda

4.3. Pengaruh berlakunya UUPA terhadap Buku II KUHPerdata.

4.4. Hak Kebendaan dan asas-asas Hak Kebendaan.


5/26

4

5. Hak Kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan

5.1. Hak Milik/Eigendom

- Pengertian dan ciri-ciri hak milik.

- Pembatasan dan cara memperoleh hak milik.

- Hapusnya hak milik.

5.2 Bezit/Kedudukan berkuasa,

- Pengertian dan fungsi Bezit.

- Pembedaan dan cara memperoleh Bezit

6. Hak kebendaan yang bersifat memberi Jaminan.

6.1. Hak Gadai/Pandrecht.

- Pengertian.

- Sifat dan hapusnya gadai

6.2. Hipotik

- Pengertian.

- Sifat, Fungsi, dan janji hipotik.

- Hapusnya hipotik

7. Hukum Waris.

7.1. Pengaturan hukum waris di Indonesia.

7.2. Hukum Waris Perdata Barat.

7.3. Hukum Waris Islam.

7.4. Hukum Waris Adat.

METODA DAN STRATEGI PERKULIAHAN.

Metoda perkuliahan yang dipakai adalah dengan menggunakan Problem

Based Learning (PBL), yakni adalah suatu strategi pembelajaran yang berupa

tanya jawab, tugas terstruktur dan yang diikuti dengan diskusi, baik berkelompok

maupun mandiri.

Pada tahap awal perkuliahan diberikan ilustrasi materi pokok pembahasan

secara garis besarnya yang dilanjutkan dengan Tanya jawab untuk mengetahui

pengetahuan awal mahasiswa terhadap substansi materi perkuliahan, agar dapat

mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pembahasan materi perkuliahan.


6/26

5

Bentuk diskusi ataupun Tanya jawab ini dapat dilakukan baik pada saat

pemberian materi berlangsung maupun di akhir perkuliahan. Mengenai tugas yang

akan diberikan adalah terhadap materi-materi tertentu, yang harus dikerjakan

mahasiswa di luar kelas.

TUGAS-TUGAS

Mahasiswa diwajibkan untuk mempersiapkan dan membahas tugas-tugas

yang ada dalam Block Book . Yang mana tugas-tugas ini terdiri dari tugas-tugas

yang bersifat mandiri dan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di luar kelas,

baik tugas yang akan dipresentasikan maupun yang harus dikumpulkan.

UJIAN-UJIAN.

Adapun ujian yang akan dilakukan adalah berbentuk tertulis yang

berlangsung 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu : Ujian Tengah Semester

(UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), yang terjadwal.

SISTEM PENILAIAN.

Pada akhir semester akan diadakan penilaian terhadap aspek hard skills, yang

dilaksanakan melalui Tugas-Tugas (TT), Ujian Tengah Semester, maupun Ujian

Akhir Semester, dengan sistem penilaian yang diperhitungkan dengan

menggunakan rumus sebagai yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman

Fakultas Hukum Universitas Udayana yaitu :

(TT + UTS ) + 2 x (UAS)

2

NA =

3

Terhadap penilaian soft skills dapat dilakukan didasarkan pada

pengamatan terhadap mahasiswa dalam setiap kali tatap muka, keaktifan di kelas

dalam diskusi, pengumpulan tugas-tugas, serta prosentase kehadiran mahasiswa,


7/26

6

sehingga menghasilkan Nilai Hasil studi Mahasiswa yang ditentukan dengan

kriteria sebagai berikut :

Nilai RangeA 80 - 100

B 65 - 79C 55 - 64

D 40 - 54E 0 - 39

DAFTAR BACAAN.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan II, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1993.

Afandi Ali, Hukum Waris, 1984, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, PT

Bina Aksara, Jakarta.

Komariah, Hukum Perdata, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2005.

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Penerbit PT

Alumni, Bandung, 2006.

Suhardana FX. Hukum Perdata I, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Soetojo, dan Aziz Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Penerbit Alumni,

Bandung, 1982.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Inter masa, 1980.

Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, Penerbit Liberty, Jogyakarta,

1974.

Simanjuntak, PNH, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Jambatan,

1999.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


8/26

7

PERTEMUAN PERTAMA : - Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

- Sejarah Hukum Perdata dan Sistematika KUH

Perdata

- Sistem Hukum Perdata di Indonesia dan Asas-

asas Hukum Perdata

Bacaan :

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1993, halaman 1 – 8.

Fx Suardana, Hukum Perdata I , Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1992, halaman 13 - 20.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1985,halaman 1 – 10.

TUGAS :

Hukum perdata dalam arti materiil adalah segala hukum pokok yang

mengatur kepentingan-kepentingan perorangan, baik yang terdapat pengaturannya

dalam KUH Perdata (BW), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD),

termasuk dalam hukum kepailitan.

KUH Perdata (BW) yang berlaku di Indonesia sampai sekarang berasal

dari KUH Perdata / Bugerlijk Wetboek (BW) Belanda, yang susunan dan isinya

serupa dengan BW Belanda tersebut. Sistimatika BW tersebut terdiri dari 4 buku,

yaitu :

1. Buku I mengenai Orang (Van Personen)

2. Buku II mengenai Benda (Van Zaken)

3. Buku III mengenai Perikatan (Van Verbintenissen)

4. Buku IV mengenai Pembuktian dan Daluarsa (Van Bewijis en Veryaring)

Sistem Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini beraneka ragam

(pluralistis), yang berlangsung sejak tahun 1900-an pada waktu pemerintah Hindia

Belanda membagi 3 golongan penduduk berdasarkan pasal 163 IS (Indische

Staatsregeling) dan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing

golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS.


9/26

8

Berikan jawaban atas pertanyaan di bawah ini :

1. Jelaskan ruang lingkup hukum perdata dengan membandingkan bidang hukum

lainnya.

2. Jelaskan sejarah berlakunya BW di Indonesia dan bandingkan sistematika

KUH Perdata menurut Ilmu Pengetahuan dan menurut undang-undang.

3. Jelaskan politik hukum dalam lapangan hukum perdata di Indonesia pada

masa penjajahan Belanda, dan bagaimana berlakunya hukum keperdataan

khususnya BW serta asas-asasnya di Indonesia pada saat ini.

PERTEMUAN KEDUA : Hukum Badan Pribadi (tentang orang dan badan

hukum sebagai subyek hukum, tempat tinggal

(domisili)

Bacaan :

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 1993, Penerbit PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, halaman 27 – 32.Fx Suardana, Hukum Perdata I , Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1992, halaman 41 – 44.Komariah, Hukum Perdata, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2005,

halaman 20 – 30.Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Penerbit PT.

Alumni, Bandung, 2006, halaman 63.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1985,

halaman 19 – 22.

TUGAS :

Di dalam hukum perdata manusia pribadi sebagai subyek hukum diakui

mulai dari ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan menurut

pasal 2 BW, manusia sebagai subyek hukum diakui sejak ia masih di dalam

kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup.


10/26

9

Selain manusia pribadi badan hukum adalah subyek hukum ciptaan

manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti

manusia pribadi. Pasal 1653 BW membagi 3 macam kwalifikasi badan hukum.

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (seperti : perusahaan-

perusahaan negara).

2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti : Perseroan

Terbatas, Koperasi.

3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang

bersifat ideal, seperti : yayasan (pendidikan sosial, keagamaan dan lain-lain).

Menurut doktrin ilmu hukum syarat materiil pembentukan badan hukum,

adalah ada harta kekayaan sendiri, ada tujuan tertentu, ada kepentingan sendiri,

ada organisasi yang teratur. Dan syarat formal pembentukannya harus dengan akta

notaris.

Tempat tinggal (domisili) mempunyai arti tempat dimana seseorang

dianggap selalu hadir dalam hal melakukan hak-haknya dan memenuhi

kewajibannya, meskipun kenyataannya dia tidak ada disitu. Dalam KUH Perdata,

tempat tinggal dapat berupa rumah / kediaman / kantor yang berada dalam

wilayah / daerah tertentu. Tempat tinggal manusia pribadi biasa disebut tempat

kediaman. Sedangkan tempat tinggal badan hukum disebut tempat kedudukan.


1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan subyek hukum, dan

jelaskan perbedaan prinsipiil antara manusia pribadi dan badan hukum sebagai

subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban.

2. Sebutkan badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan yang

dibentuk dengan perjanjian.

3. Bagaimana syarat dan prosedur untuk memperoleh status badan hukum bagi

perseroan terbatas, koperasi dan yayasan ?

4. Sejauhmanakah badan hukum dapat ikut serta dipertanggung jawabkan atas

kerugian yang terjadi disebabkan oleh perbuatan organnya yang melanggar

batas wewenangnya ?

5. Jelaskan arti pentingnya tempat tinggal bagi suatu subyek hukum.


11/26

10

PERTEMUAN KETIGA : Catatan Sipil, Kewenangan Berhak dan bertindak

dalam hukum

Bacaan :


Bakti, Bandung, 1993, halaman 43 – 53.Fx Suardana, Hukum Perdata I , Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1992, halaman 67 - 73.Komariah, Hukum Perdata, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2005,

halaman 23 – 24.


halaman 20.

TUGAS :

Sejarah catatan sipil di Indonesia sama dengan sejarah berlakunya BW di

Indonesia. Tentang catatan sipil ketentuannya diatur dalam dalam Buku I, Bab

Kedua, Bagian Kesatu, pasal 4 sampai dengan pasal 16 BW. Dari ketentuan-

ketentuan tersebut tidak ada satu pasal pun yang memberikan difinisi pengertian

tentang catatan sipil, difinisi diperoleh dari pendapat ahli hukum (Ilmu

Pengetahuan).

Penyelenggaraan catatan sipil di Indonesia semula untuk masing-masing

golongan rakyat berlainan satu sama lain dengan pengaturan yang berbeda pula

dan diatur di luar BW dengan Reglemen-reglemen. Dengan adanya Instruksi

Presiden Kabinet tanggal 27 Desember 1966, No. 31/UJ/IN/12/1966 membawa

pengaruh terhadap catatan sipil. Dalam Instruksi ditegaskan, bahwa catatan sipil

terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia, dan hanya boleh membedakan antara

warga negara Indonesia dan orang asing.

Masalah kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapatdihilangkan oleh suatu hukum apapun. Kewenangan berhak ada sejak manusia

lahir dan terus berlangsung serta berakhir setelah meninggal dunia (pasal 2 dan 3

BW). Akan tetapi tidak setiap manusia pribadi wenang berbuat, karena pada

hakekatnya kewenangan berbuat adalah melaksanakan kewajiban. Pasal 1330 BW

menunjuk manusia pribadi yang tidak mempunyai kewenangan berhak atau


12/26

11

menurut istilah hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kewenangan

berhak ini dimaksudkan dalam pengertian hukum Perdata yang berbeda dengan

pengertian hukum publik. Akibat hukum ketidak cakapan berbuat dari subyek

hukum, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan itu

dibutuhkan bantuan orang lain (pengampu atau wali).


1. Peristiwa-peristiwa apa sajakah yang harus dicatat dalam register catatan sipil,

dan apa makna akta catatan sipil ?

2. Apakah perbedaan antara kewenangan berhak menurut hukum perdata dan

hukum publik ? Sebutkan dengan contoh dari masing-masing kewenangan

berhak tersebut.

3. Apa rationya undang-undang menentukan, semua manusia pribadi mempunyai

kewenangan berhak, tetapi tidak semuanya mempunyai kewenangan berbuat ?

4. Jelaskan siapa yang dinyatakan tidak wenang berbuat menurut undang-

undang.

5. Bilamana seseorang itu berada di bawah pengampuan dan perwalian dan

siapakah yang bertindak sebagai pengampu atau sebagai wali ?

PERTEMUAN KEEMPAT : Kedewasaan dan Pendewasaan, Keadaan tak hadir

Bacaan :


Bakti, Bandung, 1993, halaman 41 – 45.

Fx Suardana, Hukum Perdata I , Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1992, halaman 53 - 54.

Komariah, Hukum Perdata, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2005,

halaman 32 – 36.


13/26

12

TUGAS :

Dari bunyi pasal 330 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa KUH Perdata

memakai kriteria umur untuk menentukan dewasa atau belum dewasa. Berbeda

dengan konsep hukum adat yang menentukan secara insidental saja, apakah

seorang sudah dewasa atau belum (Djojodiguno).

Pengertian istilah “pendewasaan” (handlichting) menunjuk kepada

keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.

Pendewasaan menurut pasal 419 – 432 BW dibedakan menjadi 2 macam :

1. Pendewasaan penuh (sempurna)

2. Pendewasaan terbatas

Persoalan “keadaan tidak hadir” atau “ketidak hadiran” dikaitkan dengan

lembaga tempat kediaman. Untuk dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir,

harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 KUH Perdata.


1. Bagaimana kriteria dewasa dan kriteria untuk dapat dilakukan pendewasaan

menurut BW.

2. Bagaimana pandangan menurut konsep hukum adat dari Djojodiguno tentang

batasan untuk menentukan seseorang itu dewasa atau belum dewasa ?

3. Bagaimana ketentuan kedewasaan dan pendewasaan ini dengan adanya

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

4. Unsur-unsur apa yang harus dipenuhi untuk menetapkan ketidak hadiran, dan

siapa yang dapat menunjuk serta yang dapat ditunjuk sebagai wakil dalam

melaksanakan kewajiban dari ketidak hadiran yang bersangkutan ?


14/26

13

PERTEMUAN KELIMA : Pengertian Keluarga dan Hubungan Darah,

Hubungan Darah dilihat dari garis keturunan dan

Pengertian Perkawinan menurut KUH Perdata

serta menurut UU No. Tahun 1974

Bacaan :

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, halaman 63 – 68.

FX Suardana, Hukum Perdata I , Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1992, halaman 88 - 89.

K. Wantik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, 1976, Jakarta,

halaman 14.


halaman 23.

TUGAS :

Hubungan keluarga dan hubungan darah adalah dua pengertian yang

berbeda. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga, yang

terjadi karena hubungan perkawinan dan karena hubungan darah. Hubungan darah

mempunyai arti penting dalam hal perkawinan, pewarisan, dan perwalian.

Hubungan darah dilihat dari garis keturunan, terdiri dari tiga macam,

yaitu:

1. Patrilineal

2. Matrilineal

3. Parental, bilateral

Hubungan perkawinan termasuk dalam lingkup hukum keluarga, di

Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yo PP No.

9/1975.

Rumusan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, mengandung arti dan

tujuan perkawinan. Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat 1). Pencatatan

perkawinan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 menurut penjelasan umum

adalah sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

seorang. Pengertian, asas, syarat materiil maupun formil yang berkaitan dengan

syarat sahnya perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 berbeda


15/26


16/26

15

Pasal 29 UU Perkawinan mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, yang

mensyaratkan perjanjian kawin itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum,

agama dan kesusilaan.

Akibat adanya suatu perkawinan akan menimbulkan masalah dalam

hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan masalah harta benda.

Masalah hubungan suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU

Perkawinan. Masalah orang tua dan anak diatur dalam pasal 42 sampai dengan

pasal 49. Dan masalah harta benda diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37.


1. Bilamanakah suatu perkawinan itu dapat dicegah dan bagaimana cara

mengajukan pencegahan perkawinan.

2. UU No. 1 tahun 1974 mengatur mengenai pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan yang bagaimanakah yang dimaksud dalam UU

tersebut ?

3. Perkawinan yang dilangsungkan dengan disertai adanya perjanjian

perkawinan, ternyata membawa akibat hukum terhadap harta kekayaan

suami istri. Jelaskan mengenai akibat hukum tersebut menurut UU No. 1

tahun 1974.

4. Dalam hal yang bagaimanakah seorang suami dapat melakukan

penyangkalan atas sahnya anak yang dilahirkan istrinya menurut UU

No.1/1974 ?

PERTEMUAN KE TUJUH : Perkawinan Campuran, perkawinan di Luar

Negeri, Putusnya Perkawinan dan akibat

hukumnya

Bacaan :


Bakti, Bandung, 2000, halaman 103 – 107.FX Suardana, Hukum Perdata I , Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1992, halaman 119 - 126.K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, 1976, Jakarta,

halaman 36 – 45.


17/26

16

TUGAS :

Pasal 57 sampai dengan pasal 63 UU No. 1/1974 mengatur mengenai

perkawinan campuran tetapi pengertian perkawinan campuran menurut UU

No.1/1974 berbeda dengan yang tercantum dalam pasal 1 Stb / S 1898 No. 158

yang dikenal dengan sebutan Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR).

Dari 2 pasal di atas nyatalah, bahwa pengertian undang-undang

perkawinan lebih sempit daripada G.H.R., karena undang-undang perkawinan

membatasi pada “perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia” sedangkan menurut G.H.R. “antara orang-orang

yang Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan dengan tidak ada

pembatasan”. Yang dimaksud dengan hukum yang berlainan adalah disebabkan

karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama.

Tata cara perkawinan campuran menurut UU No. 1/1974 tercantum dalam

pasal 59 ayat 2 dengan menunjuk dimana perbuatan hukum tersebut

dilangsungkan ( Lex loci actus). Dengan demikian, mengenai syarat-syarat

perkawinan campuran tunduk pada ketentuan pasal 6 sampai 12 UU No. 1/1974.

Akibat perkawinan campuran membawa akibat terhadap status

kewarganegaraan suami istri serta keturunannya dan terhadap harta kekayaannya.

Bagian kedua pasal 56 UU No.1/1974 mengatur mengenai perkawinan di

luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia di luar

negeri atau salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia sedang yang lain

adalah warga negara asing.

Masalah perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 UU

No.1/1974, dan tentang tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9/1975 (pasal 14

sampai dengan pasal 36). Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan ada

dua macam perceraian, yaitu :

a. Cerai Talak

b. Cerai Gugat

Untuk kedua macam perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah p ihak. Dan untuk melakukan perceraian harus


18/26

17

ada cukup alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat 2 yo pasal 19

PP No. 9/1975. Akibat hukum perceraian ditentukan dalam pasal 41 UU

No.1/1974.

Berikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan di bawah ini :

1. Ani seorang warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan dengan

Boby seorang warga negara Inggris di London. Agar perkawinan itu diakui

sah menurut UU No. 1/1974, ketentuan-ketentuan apa yang harus dipenuhi

oleh pasangan tersebut ?

2. Minah beragama Islam, ingin mengajukan perceraian dengan suaminya.

Setelah bercerai ia ingin melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki

lain. Bagaimana tata cara yang harus diikuti Minah agar perceraiannya dapat

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan ia bisa melakukan perkawinan

baru.

PERTEMUAN KE DELAPAN : Ujian Tengah Semester

PERTEMUAN KE SEMBILAN : Pengertian Hukum Benda.

Bacaan :

Abdulkadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, Halaman 125-127.

Riduwan Syahrani, 2006, Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni

Bandung, Halaman 107.

Sri Sudewi Maschoen Sofwan, 1974, Hukum Benda, Penerbit Liberty, halaman

12-24.

TUGAS .

Dalam bahasa Belanda, benda itu adalah Zaak . Menurut pasal 499

KUHPerdata, yang diartikan dengan Zaak adalah : semua Barang dan Hak. Hak

disebut juga dengan “bagian dari harta kekayaan”. Sehingga dalam sistem

hukum perdata barat, benda adalah sebagai objek hukum yang tidak hanya


19/26

18

meliputi benda yang berujud/ yang dapat dilihat dengan panca indra, tetapi juga

benda yang tak berujud yakni beberapa hak atas benda yang berujud. Lebih lanjut

istilah zaak tidak selalu berarti benda saja, tetapi juga dipakai dalam arti yang

lainnya.

Adapun sistem pengaturan hukum benda adalah menganut sistem tertutup,

sehingga hukum benda dikatakan bersifat memaksa (Dwingend recht). Ada

beberapa pembedaan benda menurut arti pentingnya sehubungan dengan

perbuatan terhadap benda tersebut.

Jelaskan arti Zaak dalam pengertian yang lainnya lagi beserta dasar hukumnya,

serta sebut dan jelaskan pembedaan macam-macam benda tersebut !

PERTEMUAN KE SEPULUH : Pengaruh berlakunya UUPA terhadap Buku II

KUHPerdata

Bacaan:

Sri Sudewi Maschoen Sofwan, 1974, Hukum Benda, Penerbit Liberty Jogyakarta,

halaman 4-11.Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 1993, Penerbit PT Citra

Aditya Bakti Bandung. Halaman 130-132.

FX Suhardana, 1992, Hukum Perdata I , Penerbit PT Gramedia Pustaka UtamaJakarta, halaman, 148-149.

TUGAS

Dengan berlakunya UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UU

No.5/1960, telah mencabut berlakunya beberapa ketentuan dalam Buku II

KUHPerdata, sepanjang mengenai bumi, air, dan segala kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya, kecuali mengenai Hipotik, tetap berlaku seperti biasa.

Untuk memahami tentang hak kebendaan menurut sistem KUHPerdata, terlebihdahulu perlu dikaji tentang hak perdata, yaitu suatu macam hak yang diberikan

oleh hukum perdata, sedangkan hak kebendaan adalah hak yang memberikan

kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun

juga, sehingga setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dalam hukum

benda diatur juga beberapa asas yang berlaku bagi hak-hak kebendaan tersebut.


20/26

19

Berikan jawaban atas pertanyaan dibawah ini :

1. Jelaskan pengaruh dari berlakunya UUPA terhadap beberapa pasal dari

Buku II KUHPerdata.

2. Hak kebendaan termasuk hak perdata yang bagaimana, serta sebutkan

ciri-ciri dari hak kebendaan tersebut.

3. Dalam salah satu asas hak kebendaan, pengaturan terhadap benda

bergerak dan benda tak bergerak adalah berbeda, jelaskan mengapa

demikian.

PERTEMUAN KE SEBELAS : Hak Kebendaan yang bersifat memberi

kenikmatan yaitu Hak milik

Bacaan :

PNH. Simanjuntak, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Penerbit

Jambatan, Jakarta, Halaman 216-219.Riduwan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Penerbit

Alumni, Bandung, Halaman127-142.Sri Sudewi Maschoen Sofwan, 1974, Hukum Benda, Penerbit Liberty,

Yogyakarta, Halaman 41-79.

TUGAS .

Menurut Sri Sudewi Maschoen Sofwan, dengan mengacu pada Pasal 570

KUHPerdata bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan

sepuas-puasnya untuk menguasai benda itu benda itu dengan sebebas-bebasnya

asal tak dipergunakan bertentangan dengan UU, Ketertiban umum dan kesusilaan.

Melihat perumusan tersebut bahwa hak milik adalah hak yang paling utama

dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk

kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian, sehingga dengan

demikian ada pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan hak milik tersebut,

misalnya terhadap penggunaan hak milik harus tidak menyalah gunakan hak/

misbruik van recht . Yang menjadi masalah adalah apakah penyalah gunaan hak

termasuk katagori perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan gangguan.


21/26

20

Salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan yang paling sering terjadi

dalam masyarakat adalah melalui penyerahan/ Levering yang hanya dikenal di

Indonesia saja. Adapun jenis penyerahan tersebut adalah tergantung pada benda

yang akan diserahkan. Pada syarat-syarat penyerahan terkait dengan atas hak yang

menjadi dasar dari penyerahan tersebut.

TUGAS:

1. Apakah penyalah gunaan hak milik atas tanah dapat dikatagorikan sebagai

Perbuatan melawan hukum?

2. Hak milik berfungsi sosial, apa artinya, bagaimana dalam prakteknya?

3. Bagaimana tentang kepemilikan tanah oleh orang asing?

PERTEMUAN KEDUA BELAS : Kedudukan Berkuasa / Bezit .

Bacaan:

FX Suhardana, 1992, Hukum Perdata I , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, Halaman 169-172.Abdulkadir Muhammad, 1993. Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra

Aditya Bakti Bandung. Halaman 160-167.Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum, Penerbit PT Alumni

Bandung, Halaman 119-126.Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa , Halaman 63.

Sri Sudewi Maschoen Sofwan, 1974, Hukum Benda, Penerbit Liberty Jogyakarta,

H. 83-95.

TUGAS.

Menurut Subekti, Bezit adalah suatu keadaan lahir dimana seseorang

menguasai suatu benda seolah kepunyaan sendiri yang oleh hukum dilindungi,

dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa..

Ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu dasar untuk adanya hak di sini

tidak hanya pada adanya penguasaan ”memegang atau menikmati”, sesuatu

barang, tetapi ia juga harus bersikap “seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri”,

untuk itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, karena tidak setiap penguasaan


22/26

21

nyata itu disebut bezit, dimana terhadap bezit itu harus dibedakan dengan

Detentie. Undang-Undang memberikan perlindungan baik terhadap bezitter yang

beritikad baik maupun bezitter yang beritikad buruk.

Khusus untuk penguasaan terhadap benda bergerak, berlaku ketentuan

Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata. Terhadap perumusan pasal tersebut diatas

terdapat beberapa pendapat yang memberikan penafsiran terhadap kedudukan

bezit tersebut.

Tugas : Kasus.

A meminjamkan bukunya pada B, kemudian B menjual buku tersebut pada C.

Siapakah yang diberikan perlindungan oleh undang-undang ?

PERTEMUAN KETIGABELAS : Hak Kebendaan yang bersifat memberikan

Jaminan, gadai sebagai jaminan adalah

benda bergerak dan Hipotik sebagai jaminan

adalah benda tetap.

Bacaan:

Sri Sudewi Maschoen Sofwan, 1974, Hukum Benda, Penerbit Liberty, Jogyakarta,

Halaman 96-117.Riduwan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Penerbit

PT Alumni Bandung, Halaman 142-147 dan 176-193.PNH. Simanjuntak, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Jambatan,

Jakarta, halaman 227-230.

TUGAS.

Gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Dari pengertian yang tersirat

dalam pasal tersebut ternyata gadai adalah bersifat accesoir artinya merupakan

tambahan dari perjanjian pokok. Unsur terpenting dari gadai adalah bahwa bendayang dijaminkan itu harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai/ Inbezit

stelling . Syarat ini ternyata dalam praktek mengalami kesulitan, sehingga

dibentuklah figur hukum yang disebut dengan Fiduciare Eigendom Overdracht

(FEO). Objek gadai adalah meliputi tidak hanya benda bergerak yang berujud,

tetapi juga benda bergerak yang tak berujud yang berupa “Hak”.


23/26

22

Sedangkan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan yang objeknya

barang-barang tetap adalah Hipotik yang diatur dalam pasal 1162 KUHPerdata.

Suatu benda tetap yang telah dipakai sebagai jaminan utang (dihipotikkan), masih

dapat pula dipakai sebagai jaminan/tanggungan lagi, untuk lebih dari satu utang.

Walaupun gadai dan hipotik sama-sama sebagai hak kebendaan yang bersifat

memberi jaminan, tetapi ada bedanya juga.

Berikan jawaban atas pertanyaan dibawah ini.

1. Apakah ada bedanya cara mengadakan gadai, baik berupa surat piutang

atas bawa, surat piutang atas tunjuk maupun terhadap hutang atas nama?

2. Apakah mengenai piutang yang masih akan ada itu dapat digadaikan ?

3. Bagaimanakah tingkatan hipotik atas sebuah kapal yang dibebani hipotik?

4. Meskipun undang-undang memberikan hak untuk mengadakan janji baik

pada p emegang hipotik pertama kedua dan ketiga, yang menjadi persoalan

apakah janji tersebut dilaksanakan, apakah ia bertindak sebagai kuasa saja

dari pemberi hipotik, ataukah ia harus dianggap melakukan haknya

sendiri?

5. Bandingkan gadai dan hipotik

PERTEMUAN KE EMPAT BELAS : Hukum Waris

Bacaan :

PNH. Simanjuntak, 1999. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Penerbit

Djambatan, Jakarta. Halaman 241-281.

Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, 1984, Penerbit

PT Bina Aksara, Jakarta. Halaman 9-87.

Abdulkadir Muhammad, 1993. Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra

Aditya Bakti Bandung, Halaman.292-298.

TUGAS :

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata di Indonesia

dan belum dikodifikasikan. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan


24/26

23

penduduk di Indonesia masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda, seperti :

hukum waris perdata barat, Hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Pada dasarnya prinsip-prinsip kewarisan dalam KUHPerdata berlaku prinsip

bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris, yakni

adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, kecuali dalam hal-hal

tertentu. Sedangkan ada 2 cara mewaris yaitu :

Mewaris berdasarkan undang- undang ( Ab-instentato)

Mewaris berdasarkan surat wasiat (Testament).

Menurut Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak untuk menjadi ahli waris

adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, suami, istri yang hidup

terlama, sedangkan bagian ahliwaris disusun dalam kelompok yang disebut

dengan golongan ahli waris yang terdiri dari 4 kelompok. Mengenai hak atas

legitime portie barulah timbul bila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-

sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang. Pada

pembagian warisan, para ahli waris dapat menerima warisan menurut bagiannya

masing-masing setelah harta warisan itu dikurangi dengan jumlah utang-utang

pewaris.

Mengenai pewarisan menurut surat wasiat harus berbentuk surat tulisan

yang dapat dibuat dengan akte dibawah tangan maupun akta otentik yang

berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum

sepihak dan memuat beberapa hal tertentu.

Jawablah pertanyaan dibawah ini.

1. Apakah ahli waris mempunyai hak-hak khusus ?, serta jelaskan pula ahli

waris menurut undang- undang beserta bagian masing-masing.

2. Jelaskan mengenai bentuk-bentuk surat wasiat, dan pada dasarnya surat

wasiat itu berisi tentang apa sajakah?

3. Apakah anak luar kawin mendapat bagian dari harta warisan ?

4. Mengapa Hukum Waris dimuat/diatur dalam Buku II KUHPerdata?

Jelaskan


25/26

24

PERTEMUAN KE LIMA BELAS : Hukum Waris Adat dan Hukum Waris

Islam

Bacaan.

PNH. Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, PenerbitJambatan, Jakarta. Halaman 282-315.

Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Penerbit PTBina Aksara Jakarta, Halaman 23-31.

TUGAS.

Pada dasarnya, hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh

prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan,

disamping itu juga dikenal adanya 3 sistem kewarisan. Terkait dengan harta

peninggalan ada yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi. Pada sistem

kewarisan adat ini dikenal hibah dan wasiat, serta diatur juga tentang hak dan

kewajiban anak sebagai ahli waris dan hak kedudukan janda/duda sebagai ahli

waris.

Pada Hukum waris Islam, wujud warisan/harta peninggalan sangat berbeda

dengan wujud warisan sebagai yang diatur dalam BW maupun menurut hukum

waris adat. Dalam kewarisan Islam dikenal kelompok keutamaan ahli waris. Yaitu

kelompok ahli waris yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli waris

lainnya. Secara garis besar golongan ahli waris dalam hukum Islam dapat dibagi

menjadi 3 golongan. Sedangkan mengenai bagian tetap ahli waris diatur dalam

Pasal 176 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hibah dan Wasiat diatur secara tegas

dalam Al- Quran.

Temukan jawaban atas pertanyaan dibawah ini.

1. Disamping prinsip-prinsip keturunan, hukum adat juga mengenal sistem

kewarisan. Sebut dan jelaskan 3 sistem kewarisan adat itu.

2. Bagaimana pendapat Hazairin apabila sistem kewarisan ini dihubungkan

dengan prinsip garis keturunan.


26/26

3. Apa yang menjadi dasar untuk mendapatkan harta peninggalan menurut

Al-Quran?, serta jelaskan mereka yang didahulukan untuk mewaris

menurut Al-Quran.

4. Mengenai hibah dan wasiat diatur secara tegas dan jelas dimana? Serta

bagaimana ketentuan lain yang berkaitan dengan hibah wasiat tersebut

PERTEMUAN KE ENAM BELAS : Ujian Akhir Semester

Documents

BB Hukum Perdata 2008.pdf