LAMPIRAN Program Kerja Desa Revisi

8/18/2019 LAMPIRAN Program Kerja Desa Revisi

1/107

TOR PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DESA TAHUN 2016

A. Nama Kegiatan

Penataan Struktur Organiai !an Tata Ker"a Perangkat Dea

#. Tu"uan Kegiatan

Struktur Aparatur Desa Lengkap dan Berfungsi Efektif dalam

Menjalankan Fungsi Pemerintahan,Pembangunan dan Pelayanan Umum

di Desa

$. Pe%akana Kegiatan

Penanggung Ja&a' ( Sekretari DeaK))r!inat)r ( Kaur Umum !an Peren*anaan

Pe%akana Tekni ( Kaie Pemerinta+an

D. ,aktu

2 -inggu

E. A%ur Peker"aaan

1. K))r!inai !engan kea%a !ea

2. Pen/iaan 'erka a!minitrai

. Pem'a+aan !i raat mingg)n

. K))r!inai !engan #PD

. Pen/amaian +ai% enataan ke emerinta+an ke*amatan untuk

men!aat eretu"uan.

3. #a+an4-ateri /ang Haru !iiakan

1. Peraturan /ang 'erkaitan !engan Struktur Organiai !an Tata

Ker"a Perangkat Dea ter'aru 5UU N). 6 Ta+un 201PP Ta+un

201Pemen!agri 7 Ta+un 201Per!a N). 10 ta+un 201Per'u

N).2 Ta+un 2016Surat E!aran ,aki% #uati tentang SOTK

Pemerinta+ Dea8

2. Pem'uatan r)!uk +ukum !an 'erka a!minitrai/aitu (

Per!e Pen"aringan !an Se%eki Aarat Dea

SK Panitia Pen"aringan Perangkat Dea

#erita A*ara Hai% Pen"aringan !an Se%eki Aarat Dea

Dra9t Per!e SOTK

Dra9t SK Kea%a Dea tentang SOTK

Dra9t uunan SOTK Pemerinta+ Dea

Surat erm)+)nan eretu"uan SOTK ke Pemerinta+ Ke*amatan

#i)!ata Aarat Dea !an Pakta Integrita


2/107

#erka ke%engkaan a!minitrai aarat !ea 5P+)t)k)i

Kartu Ke%uargaI"a:a+ terak+irP+)t)Surat Pern/ataan!%%


3/107

;A-PIRAN 1

RAN$ANGANSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PE-ERINTAH DESA -ARGA;U


4/107

;A-PIRAN 2

DRA3TPERATURAN DESA

TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PE-ERINTAHAN DESA

DESA MARGALUYU

KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA MARGALUYU

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGALUYU,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi

Pemerintahan Desa perlu dibentuk Organisasi dan Tata kerja

Pemerintah Desa Margaluyu;

b.bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Margaluyu sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu

ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa;

c.bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Desa Margaluyu tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah – daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah


5/107


6/107

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA PEMERINTAH DESA MARGALUYU TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kestuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3.Bupati adalah Bupati Sumedang.

4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

7.Badan Permusywaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

8.Pemerintahan Desa adalah kepala desa dibantu Perangkat desa sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan desa.

9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang ,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat

Desa,dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan

yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11.Sekretariat Desa adalah Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang

bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

12.Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pembantu kepala desasebagai

pelaksana tugas operasional.

13.Kewilayahan atau Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan

lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

14.Pelaksanan kewilayahan atau Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala

Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.


7/107

15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan

Permusyawaratan Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dan Perangkat Desa.

(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.Sekretariat Desa;

b.Pelaksana Teknis;

c.Pelaksana kewilayahan.

(3)Ketentuan mengenai struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana yangdimaksud pada ayat (2) trcantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurup

a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat

yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi

pemerintahan.

(2)Unsur Staf Sekretariat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari 2 (dua) bidang urusan.(3)Bidang Urusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh

Kepala Urusan dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan desa.

(4)Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,yaitu :

a.Urusan umum dan perencanaan; dan

b.Urusan keuangan; dan

Pasal 4

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurup b

merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagi pelaksana tugas

operasional.

(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2seksi.

(3)Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi dan

dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa.

(4)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),yaitu :

a.Seksi Pemerintahan; dan

b.Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Pasal 5

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) hurup c

merupakan unsur Pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas

kewilayahan yang selanjutnya disebut dusun.

(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut


8/107

Kepala Dusun.

(3)Jumlah Dusun Desa Margaluyu terdiri dari 5 wilayah bagian yaitu :

a.Dusun I Mariuk

b.Dusun II Mariuk

c.Dusun III Pasirangin – Jelekong

d.Dusun IV Cijotange.Dusun V Cijolang -Patenggeng

BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 6

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan

dan pengelolaan wilayah.

b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana

perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,

keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d.emberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya

Bagian Kedua

Sekretaris Desa

Pasal 7


9/107

(1)Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa

dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan.

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :a.Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti penomoran produk

hukum di Desa,tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan

ekspedisi;

b.Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi

perangkat desa; penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,

enyiapan Rapat,pengadministrasian aset, inventarisasi,perjalanan

dinas dan pelayanan umum.;

c.Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

keuangan,administrasi sumber – sumber pendapatan dan

pengeluaran,verifikasi administrasi keuangan dan administrasipenghasilan Kepala Desa,Perangkat Desa,BPD dan lembaga

pemerintahan desa lainnya;

d.Melaksanakan urusan perencanaan seperti menysusun rencana

anggaran dan pendapatan belanja desa,penyusunan peraturan desa

prakarsa Pemerintah Desa,meninventarisir data – data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta

penyusunan laporan; dan

e.Koordinasi penyelenggaran kegiatan dengan pelaksana teknis

maupun pelaksanan kewilayahan sebagai bahan pelaporan KepalaDesa.

Bagian Ketiga

Kepala Urusan

Pasal 7

(1)Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf pada sekretariat desa.

(2)Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksana tugas – tugas pemerintahan.(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :

a.Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi :

• melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu penomoran produk

hukum di Desa,tata naskah,administrasi surat menyurat,arsip

dan ekspedisi,dan penataan administrasi perangkat desadan

kantor,penyiapan rapat,pengadministrasian aset,inventarisasi

perjalanan dinas dan pelayanan umum, membuat rencana

kegiatan program kerja pemerintahan desa,menginventarisir

merekap dan mengadministrasikan agenda Kepala Desa dan

Sekretaris Desa.

• Melaksanakan urusan perencanaan yaitu menyusun rencana

anggaran pendapatan dan belanja desa,penyusunan

rancangan peraturan desa prkarsa Pemerintah Desa,

meninventarisir data – data dalam rangka

pembangunan,melakukan monitoring dan evaluasi program

serta penyusunan laporan.


10/107

b.Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakn urusan

keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan , administrasi

sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran , verifikasi

adminisrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala

Desa,Perngakat Desa,BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Bagian Keempat

Kepala Seksi

Pasal 8

(1)Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2)Kepala Seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas

operasional.

(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

a.Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksankan

manajemen tatapraja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi

desa, pembinaan masalah pertanahan,pembinaan ketentraman dankeamanan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

masyarakat,kependudukan,penataan dan pengelolaan wilayah,serta

pendataan dan pengelolaan profil desa.

b.Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi

melaksankan pembangunan sarana prasarana

perdesaan,pembangunan bidang pendidikan,kesehatan,tugas

sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang

sosial,ekonomi,politik,lingkungan hiduppemberdayaan

keluarga,pemuda,olahraga, dan karang taruna,penyuluhan danmotivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat,meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,pelestarian

nilai sosial budaya masyarakat,keagamaan, dan ketanagakerjaan.

Bagian Kelima

Kepala Dusun

Pasal 9

(1)Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

(2)Tugas Kepala Dusun meliputi penyelenggaraan Pemerintahan

Desa,Pelaksanaan Pembangunan Desa,Pembinaan Kemasyarakatan Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

Dusun mempunyai fungsi :

a.Pembinaan ketentraman dan ketertiban ,mobilitas kependudukan,

dan penataan dan pengelolaan kewilayahan;

b.Turut serta dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

c.Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalammeningkatkankemampuan dan kesadaran masyarakat dalammenjaga lingkungan

diwilayah kerjanya,; dan

d.Melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalamm

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.


11/107

Bagian Keenam

Staf Desa

Pasal 9

(1)Staf Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu dari masing – masing

aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa dan pelayanan

administrasi kependudukan di desa.

(2)Tugas staf desa meliputi pelayanan administrasi kependudukan

masayarakat desa,pengetikan surat menyurat,pengetikan materi rapat

desa,pengadministrasian persuratan desa,penyebaran surat, pembuatan

ekspedisi surat,pembuatan notulensi rapat,pendokumentasian kegiatan

dan pembangunan desa, dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

dalam rangka menunjang penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan

administrasi kependudukan masyarakat desa.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin

dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak berada di tempat, Kepala Desa dapat memberikanmandat kepada Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas sehari-hari.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada

Kepala Desa.

(4) Perangkat desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui

Sekretaris Desa.

(5) Pertanggung jawaban tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dalam bentuk laporan secara periodik.

BAB V

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARAT DESA

Pasal 11

(1)Dalam rangka evaluasi rencana kerja dan laporan kerja aparat desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dibuat forum rapat

evaluasi yang tatacara dan jadwal pelaksanaannya akan di atur melalui

Peraturan Kepala Desa.

(2)Forum evaluasi rencana kerja dan laporan kerja perangkat desa di

namakan forum minggon.

(3)Selain dari membahas rencana kerja dan laporan kerja perangkat

desa,forum minggon dapat di gunakan pula untuk membahas isu,masalah

dan rencana strategis yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa.


12/107


13/107

LEMBARAN DESA MARGALUYU TAHUN 2016 NOMOR ..........

LAMPIRAN :


NOMOR TAHUN 2016

TENTANG


14/107

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MARGALUYU

TAHUN 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESAMARGALUYU KECAMATAN TANJUNGSARI

TAHUN 2016

B E R I T A A C A R A

SEKRETARIS DESA

KAUR

KAUR UMUM

KEPALA SEKSI

PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI

KESEJAHTERAA

N DAN

STAF DESA

KADUS 5

CIJOLANG-

PATENGGEN

KADUS 4

CIJOTANG

KADUS 3

PASIRANGIN

- JELEKONG

KADUS 2

MARIUK II

KADUS 1

MARIUK I


15/107

NOMOR : .............................

PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA MARGALUYU KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MARGALUYU

Pada hari ini ........... tanggal ............. bulan ............ tahun ............., yang bertanda

tangan di bawah ini :

1.Drs. Rd Asep Wahyu, MSi :Ketua BPD Desa Margaluyu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Margaluyu

selanjutnya disebutPIHAK KESATU;

2.Nunung Kurnanengsih :Kepala Desa Margaluyu Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Margaluyu yang

beralamatkan di Jalan Desa Margaluyu No.34 Desa Margaluyu , selanjutnya

disebutPIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa :

1.PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa MargaluyuKecamatan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang telah diajukan

PIHAK KEDUA;

2.PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang

Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa Margaluyu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan

memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;

3.PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Tanjungsari Untuk

dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita

Acara ini.

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA MARGALUYU

PIHAK KESATU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA MARGALUYU

KETUA,


16/107

NUNUNG KURNANENGSIH Drs. Rd. ASEP WAHYU,MSi

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGALUYU

Nomor : ....................................

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

MARGALUYU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGALUYU

Menimbang : bahwa Rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa, telah disusun dan dibahas bersama

Pemerintah Desa ;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah – daerah kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang –

undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah – daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851)

2.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5586 ) sebagaimana telah


17/107

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5769);4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5.Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Peratura Desa;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 6);

7.Peraturan Daerah Sumedang Nomor 07 Tahun 2007tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Desa;

8.Peraturan Daerah Sumedang Nomor 05 Tahun 2008

tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;


tentang Badan Permusyawaratan Desa.;

10.Perturan Daerah Sumedang Nomor 10 Tahun 2015

tentang Organisasi Pemerintahan Desa;

11.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016

tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor10 Tahun 2015 tentang Organisasi Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margaluyu

KEDUA : Meminta kepada Pemerintah Desa untuk segera

menindaklanjuti Keputusan Penetapan Pertama diatas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat


18/107

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Margaluyu

PadaTanggal : 2016

Ketua BPD Desa Margaluyu

Drs. Rd. Asep Wahyu, MSi

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sumedang

2. Yth. Camat Tanjungsari

3. Yth. Kepala Desa Margaluyu

BERITA ACARA

RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

NOMOR : .........................

Pada hari ini, ...... tanggal ........ bulan .......... tahun ................., pukul

...........Wib, bertempat di Kantor Desa Margaluyu, telah dilaksanakan Rapat

Pembahasan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Margaluyu, dihadirioleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta unsur

masyarakat lain yang terlibat.

Dengan keputusan:

Penetapan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Desa

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



19/107

NUNUNG KURNANENGSIH

Desa :Margaluyu

Tanggal :.......................... 2015

Tempat :Kantor Desa Margaluyu

N

oNama Jabatan Alamat

Tanda

Tangan


20/107

DRAFT

SURAT KEPUTUSANKEPALA DESA MARGALUYU

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MARGALUYU

TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT


Menimbang : a.bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

secara berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang

perlu menerbitkan keputusan kepala desa tentang


21/107

pengangkatan perangkat desa

b.bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini

dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa

tanggungjawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau

ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada

lampiran keputusan ini ;

c.bahwa sehubungan dengan maksud point a dan b diatas

perlu ditetapkan dengan surat keputusan (SK) kepala desa

Margaluyu ;

Mengingat : 1.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5586 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan


3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan


4.Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Peratura Desa;

5.Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015


22/107

tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

6);

6.Peraturan Daerah Sumedang Nomor 07 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa;

7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 tahun

2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun

2007 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa;

9.Peraturan Daerah Sumedang Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Sumedang Nomor 04 Tahun 2015

tentang Badan Permusyawaratan Desa.;

11. Perturan Daerah Sumedang Nomor 10 Tahun 2015tentang Organisasi Pemerintahan Desa;

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2015 tentang Organisasi Desa;

13. Peraturan Desa Margaluyu Nomor Tahun 2015 tentang

Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Prerangkat

Desa;

14.Peraturan Desa Margaluyu Nomor Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Desa

Memperhatikan : 1.Hasil evaluasi Kepala Desa Margaluyu dalam rangka

peningkatan kualitas kinerja perangkat Desa demi

optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa;2.Hasil penjaringan dan seleksi perangkat desa tahun 2015;

3.Surat edaran Wakil Bupati Sumedang tentang penataan

Susunan organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan

Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa

menurut Undang – undang Nomor 6 tentang Desa.


23/107

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU :Mengesahkan nama-nama perangkat desa Margaluyu sebagaimana

terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA :Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan dijadikan pedoman dan

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

KETIGA :Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan

pelaksanaan Surat Keputusan ini bebankan pada APBDes ;

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.


Pada Tanggal : 2016

Kepala Desa

Margaluyu

Nunung Kurnanengsih

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;

2. Yth. Bapak Kepala BPMPD Kab. Sumedang ;

3. Yth. Bapak Kabag TAPEM Kab.Sumedang;

4. Yth. Bapak Camat Tanjungsari;5. Ketua BPD Margaluyu;

6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR :

TANGGAL : 2016

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN PERANGKAT DESA MARGALUYU

DAFTAR NAMA-NAMA

PERANGKAT DESA MARGALUYU KECAMATAN TANJUNGSARI

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016


24/107

NO NAMA JABATAN TEMPAT TANGGAL

LAHIRPENDIDIKAN

1 ALEX SYAEFUDIN Sekretaris Desa

2

Kepala Urusan

Perencanaan

dan Umum

3 ADE SUTIOKepala Urusan

Keuangan

4Kepala Seksi

Pemerintahan

5Kepala Seksi

Kesejahteraan

6Kepala Seksi

Pelayanan

7 DEDI KUSNADI Kepala Dusun I

8 Kepala Dusun II

9 ASEP SUHENDIKepala Dusun

III

10 IPINKepala Dusun

IV

11 DUDUNG Kepala Dusun V


Pada Tanggal : 2016

Kepala Desa

Margaluyu

Nunung Kurnanengsih

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN TANJUNGSARI

DESA MARGALUYU Jalan Desa Ma!al"#" N$% 34 Ke&a'a(an Tan)"n!sa* Ka+",a(en S"'ean!

N$ . Ke,aa


25/107

La',*an . 1 /sa("0 "nel

Pe*al . Permohonan Persetuuan

Ran!an"an Stru#tur

or"an$sas$ %an Tata Kera

Pemer$ntah Desa

Y(% Ba&a# Camat

Tanun"sar$

* Te',a(

Den!an H$'a(

Se"+"n!an en!an e!*a(aan ,ena(aan S("(" O!an*sas* an Ta(a Ke)a

Pe'e*n(a Desa Ma!al"#" ala' an!a ,en*n!a(an *ne)a ,ean!a( esa

e'* $,(*'al*sas* ,en#elen!!aaan ,e'e*n(aan an ,e'+an!"nan seal*!"s

,en#es"a*an en!an ("n("(an Unan! "nan! N$'$ Ta"n 2614 (en(an!

Desa%

ea*(an en!an al (ese+"( *a(as7'aa (ela *lasanaan e!*a(an

,ena(aan ,ena(aan S("(" O!an*sas* an Ta(a Ke)a Pe'e*n(a Desa

Ma!al"#" en!an s"s"nan se+a!a*'ana (ela',*%

easaan al (ese+"(7'elal"* s"a( *n* a'* Men!a)"an Pe'$$nan

Pese(")"an S("(" O!an*sas* an Ta(a Ke)a Pe'e*n(a Desa Ma!al"#" (a"n

261%

De'**anla s"a( ,e'$$nan *n* a'* +"a(7a(as ,ea(*an an +an("an +a,a

a'* "&a,an (e*'a as*%

Ma!al"#"7 261

Ke&a'a Desa Mar"a'u(u

NUNUNG KURNANENGSIH Te'+"san .

1. Ketua BPD Desa Margaluyu2. Arsip



26/107


BI)DATAAPARAT DESA MARGALUYU

Sa#a #an! +e(ana (an!an *+a8a *n* .

Na'a.

999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%% Te',a(:Tan!!al La* . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%Ala'a( . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%% Jen*s Kela'*n . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%A!a'a . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%Pee)aan . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%S(a("s Pea8*nan . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%

N$ K$n(a . 999999999999999999%%%%%%%%%%%%%%%

Ja+a(an ala'

Pe'e*n(aan Desa.

999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%R*8a#a( Pen**an 1% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

3% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R*8a#a( Pee)aan 1% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

3% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Pen!ala'an O!an*sas* 1% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

3% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ma!al"#"7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

261

Sa#a #an! Me'+"a(


27/107

/99999999999%%%%%%%%%0

Na'a Len!a,



PAKTA INTEGRITASAPARAT DESA MARGALUYU


Na'a.

999999999999999999%%%%%%%%%%%

%%%% Te',a(:Tan!!al La* . 999999999999999999%%%%%%%%%%%

%%%%Ala'a( . 999999999999999999%%%%%%%%%%%

%%%% Jen*s Kela'*n . 999999999999999999%%%%%%%%%%%

%%%%

Den!an *n* 'en#a(aan +a8a sa#a .

1% S*a, l$#al an +e(an!!"n! )a8a+ e,aa ,*',*nan ala' ,elasanaan

("!as an (an!!"n! )a8a+ sa#a se+a!a* a,aa( Desa Ma!al"#" ;2% S*a, +ee)a se,en" 8a(" ala' ("!as se+a!a* a,aa( Desa

Ma!al"#";3% S*a, 'e'a("* se!ala a("an e)a #an! *+"a( $le ,e'e*n(a esa

ala' an!a 'en)a!a *s*,l*n an *ne)a a,aa( esa Ma!al"#"%

De'**anla s"a( ,en#a(aan *n* sa#a +"a( ala' $n*s* saa an (an,a

,asaan a* ,*a 'ana,"n% Dan a,a+*la *e'"*an a* sa#a 'elan!!a

a(a" (*a 'elasanaan ,$*n ,$*n #an! (e&an("' ala' s"a(,en#a(aan *n*7 sa#a +ese*a "n(" *+e*an san!s* ses"a* en!an a("an

#an! +ela"

Ma!al"#"7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 261


28/107


29/107

Dra9t SK Kea%a Dea tentang Tuga P)k)k !an 3ungi Aarat

Dea

Dra9t Tuga P)k)k !an 3ungi Aarat Dea

RIN$IAN TUGASPOKOK DAN 3UNGSI APARAT DESA

PANDUAN U-U-

1.Da%am e%akanaan tuga )k)k !an 9ungi emuaaarat !ea 'ertanggung "a&a' kea!a Kea%a Dea me%a%ui Sekretari Dea

2.Da%am e%akanaan tuga )k)k !an 9ungi emuaaarat !eaSekretari Dea 'ertuga untuk menggk))r!inaikan !an mengatur e%akanaan tuga )k)k !an 9ungi emua aarat !ea

.Da%am e%akanaan tuga )k)k !an 9ungi emuaaarat !ea Kea%a UruanKea%a SekiKea%aDuun !an Sta9 Dea a!a%a+ e%akana tekni /ang

!a%am e%akanaan tuga )k)k !an 9ungi &a"i' me%a)rkan kea!a Sekretari Dea e'agaiK))r!inat)runtuk kemu!ian Sekretari Dea me%a)rkan kea!a Kea%a Dea.

.Da%am e%akanaan tuga )k)k !an 9ungi emuaaarat !ea Kea%a UruanKea%a SekiKea%aDuun !an Sta9 Dea &a"i' mem'uat ren*ana ker"a5mingguan'u%ananta+unan8 !an &a"i' mem'uat%a)ran +ai% eker"aaan.

5mingguan'u%ananta+unan8kea!a ekretari Deae'agai k))r!inat)r..Da%am e%akanaan tuga )k)k !an 9ungi emua

aarat !ea Kea%a UruanKea%a SekiKea%aDuun !an Sta9 Dea &a"i' me%a)rkan +ai% eker"aaanken!a%a eker"aaan!an %ainn/a terkait e%akanaan tuga !i 9)rum mingg)n !ea.

6.Aa'i%a a!a maa%a+ !a%am e%akanaan tuga )k)k!an 9ungi atauun ermaa%a+n %ainn/a terkait en/e%enggaraan emerinta+ane%a/anan !an

em'angunan Da%am e%akanaan tuga )k)k !an9ungi emua aarat !ea Kea%a UruanKea%aSekiKea%a Duun !an Sta9 Dea 'erk))r!inai!engan Sekretari Dea untuk kemu!ian SekretariDea me%a)rkann/a ke Kea%a Dea.

A. KEPA;A DESA


30/107

%& !epala Desa berkedudukan sebagai !epala Pemerintah Desa

yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa&

'& !epala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat&

(& Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat)'* !epala Desa memiliki fungsi+fungsi sebagai berikut

• Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata

praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,

pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman

dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan

masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan

dan pengellaan -ilayah&

• Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang

pendidikan, kesehatan&

• Membinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan

ke-ajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, ssial

budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan&

• Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas ssialisasi

dan mti.asi masyarakat di bidang budaya, eknmi,

plitik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,

pemuda, lahraga, dan karang taruna&

• Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat

dan lembaga lainnya

#. SEKRETARIS DESA

%& Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat

desa dan bertanggung ja-ab kepada !epala Desa&

'& Sekretaris Desa bertugas membantu !epala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan&

(& Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat )'*

Sekretaris Desa mempunyai fungsi

• Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti penmran prduk

hukum di Desa,tata naskah, administrasi surat menyurat,

arsip dan ekspedisi&• Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi

perangkat desa/ penyediaan prasarana perangkat desa dan

kantr, enyiapan 0apat,engadministrasian aset,

in.entarisasi,perjalanan dinas dan pelayanan umum&

• Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

keuangan,administrasi sumber 1 sumber pendapatan dan

pengeluaran,.erifikasi administrasi keuangan dan

administrasi penghasilan !epala Desa,Perangkat Desa,BPD dan

lembaga pemerintahan desa lainnya&

• Melaksanakan urusan peren"anaan seperti menysusun ren"ana

anggaran dan pendapatan belanja desa,penyusunan peraturan

desa prakarsa Pemerintah Desa,menin.entarisir data 1 data

dalam rangka pembangunan, melakukan mnitring dan e.aluasi

prgram serta penyusunan lapran

2& Sekretaris Desa bertugas membantu !epala Desa dalam pelayanan

administrasi Pemerintahan Desa dan mengkrdinasikan

pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya&


31/107

3& Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi

meliputi

a& Penyusunan kebijakan pemerintah desa

b& Pengkrdinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya&

"& Pemberian pelayanan umum&

d& Pengellaan keuangan dan aset desa&

e& Penyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa&

f& Pengendalian semua kegiatan pemerintahan Desa&

g& Penyusunan peren"anaan pembangunan Desa&

h& Pengelaan administrasi kepega-aian&

i& Pengellaan infrmasi Desa&

4& Dalam melaksanakan fungsi uraian tugas sekretaris desa meliputi

sebagai berikut

a& Menyusun prduk hukum desa

b& Mengundangkan prduk hukum desa

"& Menyusun LPPD,#PPD dan L!P5 !epala Desa

d& Melakukan krdinasi pelaksanaan tugas perangkat desa

lainnya

e& Memberikan pelayanan peri6inan dan nn peri6inan

f& Memberikan pelayanan administrasi

g& Melakukan penatausahaan keuangan desa

h& Menyusun 0P5MDesa, 0!PDesa dan 0APBDesa

i& Mengin.entarisir dan mengella aset desa

j& Mengella administrasi kepega-aian

k& Mengumumkan infrmasi pemerintahan desa kepada masyarakat

l& Memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musya-arah Desa&

m& Melaksanakan tugas lain yang diberikan leh Pimpinan&

$. STA3 SEKRETARIAT KAUR U-U- DAN PEREN$ANAAN

%& Staf kesekretaiatan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam

bidang urusan 1urusan peren"anaan dan pelayananan ,keuangan dan

umum

'& Uraian tugas bidang urusan peren"anaan dan pelayanan meliputi

sebagai berikut

a& menyiapkan berkas+berkas dalam pelayanan kepada masyarakat

b& memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat

"& men"atat hasil pelayanan administrasi

d& melaprkan hasil pelayanan administrasi

e& mengella arsip pelayanan

f& menyiapkan bahan penyusunan 0P5MDesa dan 0!PDesa

g& menyiapkan bahan penyusunan LPPD,#PPD dan L!P5 !epala Desa

h& menyiapkan bahan peren"anaan pembangunan Desa

i& mengella arsip peren"anaan pembangunan

j& men"atat dan mengin.entarisir aset desa/

k& memelihara aset Desa/

l& mengella administrasi kepega-aian/

m& menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musya-arah Desa/

n& melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar/

& melakukan penataan arsip Desa/

p& melaksanakan tugas lain yang diberikan leh Pimpinan&7& Membuat agenda ren"ana kegiatan desa,kepala

desa,sekretaris desa dan perangkat desa lainnya&

r& Mengin.entarisasi dan membuat berkas administrasi

perjalanan dinas kepala desa,sekretaris desa dan perangkat

desa lainnya&

D. STA3 SEKRETARIAT KAUR KEUANGAN%& Uraian tugas bidang urusan keuangan meliputi sebagai berikut


32/107

a& menyiapkan bahan penyusunan 0APBDesa

b& men"atat dan mengin.entarisasi sumber pendapatan Desa

"& menerima hasil pendapatan asli Desa

d& menatausahakan keuangan Desa

E. STA3 SEKRETARIAT KASIE PE-ERINTAHAN

%& !epala Seksi Pemerintahan bertugas membantu !epala Desa dalam

pelaksana tugas perasinal bidang Pemerintahan&

'& Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat )%*

mempunyai fungsi sebagai berikut

a& pelaksanaan administrasi kependudukan/

b& pelaksanaan administrasi pertanahan/

"& pelaksanaan kerja sama Desa/

d& pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pilkades/

e& pelaksanaan kegiatan ssial plitik dan rganisasi

kemasyaakatan/

f& pelaksanaan ketentraman dan ketertiban&

(& Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat )'*

uraian tugas !epala Seksi Pemerintahan meliputi sebagai berikut

a& men"atat dan mengin.entarisir dkumen kependudukan/

b& men"atat dan mengin.entarisir data kependudukan dan

perubahannya/

"& men"atat dan mengin.entarisasi luas, peruntukan dan

pemanfaatan tanah di Desa serta perubahannya/

d& men"atat dan mengin.entarisasi pelaksanaan kerja sama Desa/

e& men"atat dan mengin.entarisasi hasil Pemilu, Pilkada dan

Pilkades/

f& men"atat dan mengin.entarisir kepengurusan rganisasissial plitik dan rganisasi kemasyarakatan yang ada di

Desa/

g& men"atat dan mengin.entarisasi tingkat gangguan ketentraman

dan ketertiban/

h& melaksanakan pembinaan Siskamling/

i& melaksanakan tugas lain yang diberikan leh Pimpinan&

3. STA3 SEKRETARIAT KASIE KESEJAHTERAAN DAN PE;A


33/107

b& Melaksanakan pen"atatan hasil+hasil pembangunan desa

"& Menyiapkan bahan peren"anaan untuk pembangunan desa

d& Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan desa

e& Melakukan identifikasi ptensi eknmi desa

f& Melaksanakan in.etarisasi usaha mikr

g& men"atat dan mengin.entarisasi permasalahan pendidikan masyarakat di

desa/

h& menyiapkan bahan untuk kepentingan peren"anaan peningkatan

pendidikan/

i& men"atat dan mengin.entarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di

desa/

j& menyiapkan bahan untuk kepentingan peren"anaan peningkatan

kesehatan/

k& men"atat dan mengin.entarisasi permasalahan kemiskinan masyarakat di

desa/

l& menyiapkan bahan untuk kepentingan peren"anaan peningkatan

pengentasan kemiskinan/

m& men"atat dan mengin.entarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan

8lahraga serta -isata di desa/

n& menyiapkan bahan untuk kepentingan peren"anaan peningkatan

kebudayaan, Pemuda dan 8lahraga serta -isata/

& melaksanakan kegiatan keagamaan/

p& melaksanakan tugas lain yang diberikan leh Pimpinan&

G. KEPA;A DUSUN

%& !epala Dusun bertugas membantu tugas kepala Desa dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desadi -ilayah kerjanya&

'& Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut

a& pelaksanaan Pemerintahan desa di -ilayah kerjanya

b& pelaksanaan Pembangunan desa di -ilayah kerjanya/

"& pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa di -ilayah

kerjanya/

d& pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di -ilayah

kerjanya/

(& Dalam melaksanakan fungsi uraian tugas !epala dusun meliputi

sebagai berikut

a& membantu pelaksanaan Pemerintahan desa di -ilayah kerjanya/b& membantu pelaksanaan Pembangunan desa di -ilayah kerjanya/

"& membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa di

-ilayah kerjanya/

d& membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di

-ilayah kerjanya/

e& Membuat lapran perkembangan kependudukan )penduduk

lahir,mati,pindah,datang dll,perkembangan situasi keamanan

ketertiban,perkembangan masalah ssial,pelaksanaan

pembangunan,ptensi ben"ana,dll* se"ara berkala dan

disampaikan kepada kepala desa melalui sekretaris desa

untuk dibahas di frumminggn desa&

f& melaksanakan tugas lain yang diberikan leh Pimpinan&

:& S;AF DESA

%& Staf desa merupakan merupakan unsur pembantu desa dalam

melaksanakan tugas 1 tugas administrasi dan teknis didesa/

'& Staf desa bertugas membuat frmat dan administrasi persuratan

yang diperlukan leh kepala desa,sekretaris

desa,kaur,kasie,kepala dusun/


34/107

(& Staf desa bertugas untuk melakukan pelayanan administrasi

kependudukan masyarakat di kantr desa )surat

keterangan,S!

2& Staf desa bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi dan

persuratan yang dibutuhkan dalam kegiatan desa

)rapat,pertemuan,dll*

3& Staf desa bertugas untuk menyampaikan surat undangan,surat

edaran,surat pemberitahuan kegiatan di desa kepada aparat

maupun masyarakat&

4& Staf desa bertugas mendkumentasikan kegiatan desa,pembangunan

desa dll&

TOR PENGISIAN POSISI KEPA;A DUSUN 2

A. Nama Kegiatan

Pengiian )ii Kea%a Duun 2

#. Tu"uan Kegiatan

$. Struktur Aparatur Desa Lengkap dan Berfungsi Efektif dalam

Menjalankan Fungsi Pemerintahan,Pembangunan dan Pelayanan

Umum di Desa

D. Pe%akana Kegiatan

Penanggung Ja&a' ( Sekretari Dea

K))r!inat)r ( Kaur Umum !an Peren*anaan


E. ,aktu

2 -inggu

3. A%ur Peker"aaan

1. K))r!inai !engan Kea%a Dea

2. -em'uat ren*ana tekni r)e en"aringan !an e%eki kea%a

!uun 2

. Pem'uatan 'erka a!minitrai en"aringan !an e%eki kea%a

!uun 2 5urat em'erita+uan#i)!ata $a%)n Kea%a Duun

. S)ia%iai kea!a i+ak terkait 5RTR,#PD8

. Pe%akanaan en"aringan !an e%eki kea%a !uun 2

6. Pen/amaian +ai% en"aringan !an e%eki kea%a !uun 2

!i raat mingg)n

?. Pem'uatan r)!uk +ukum !an ke%engkaan a!minitrai

en"aringan !an e%eki kea%a !uun 2 5PERDESSK#erita

A*ara8

G. #a+an4-ateri /ang Haru !iiakan


35/107



201Pemen!agri 7 Ta+un 201Per!a N). 10 ta+un 201Per'u

N).2 Ta+un 2016Surat E!aran ,aki% #uati tentang SOTK

Pemerinta+ DeaPer!e Pen"aringan !an Se%eki Perangkat

Dea8


Surat em'erita+uan kea!a RTR,#PD

#erka e%eki 5#i)!ataSurat ern/ataan'erita a*ara!%%8



N$ .

La',*an . 1 /sa("0 "nel

Pe*al . Pem*er$tahuan %an

Permohonan Bantuan

Sos$a'$sas$ Proses Penar$n"an%an Se'e#s$ Ke&'a Dusun +

Ke,aa

Y(% Ba&a#,I*u

* Te',a(

Den!an H$'a(

Assala'"la*"'


36/107

De'**an s"a( ,e'+e*(a"an an ,e'$$nan *n* a'* +"a(7 a(as ,ea(*an an

+an("an a,a:I+" *"&a,an (e*'a as*%

Ma!al"#"7 261

Ke&a'a Desa Mar"a'u(u

NUNUNG KURNANENGSIH Te'+"san .

1. Camat Kecamatan Tanjungsari2. Ketua BPD Desa Margaluyu3. Arsip

BI)DATAPESERTA PENJARINGAN DAN SELEKSI APARAT DESA

MARGALUYUTAHUN +/-0


Na'a

.

999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%% Te',a(:Tan!!al La* . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%Ala'a( . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%% Jen*s Kela'*n . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%A!a'a . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%Pee)aan . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%S(a("s Pea8*nan . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%N$ K$n(a . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%R*8a#a( Pen**an 1% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

3% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R*8a#a( Pee)aan 1% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

3% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Pen!ala'an O!an*sas* 1% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


37/107

2% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

3% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

De'**anla *$a(a *n* sa#a +"a( se+ena +enan#a "n("

'en!*"(* ,$ses ,en)a*n!an an seles* a,aa( Desa Ma!al"#"

Ta"n 2615% A(as ,ea(*an an ,e(*'+an!an n#a sa#a "&a,an

(e*'a as*%

Ma!al"#"7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2615

Sa#a #an!

Me'+"a(:Men#a(aan

/99999999999%%%%%%%%%0Na'a Len!a,

SURAT LAMARANPESERTA PENJARINGAN DAN SELEKSI APARAT DESAMARGALUYUTAHUN +/-0

Ke,aa

Y(% I*u Ke&a'a Mar"a'u(u

D* Te',a(

Den!an H$'a(


Na'a.

999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%% Te',a(:Tan!!al La* . 999999999999999999%%%%%%


38/107

%%%%%%%%%

Ala'a( . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%% Jen*s Kela'*n . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%A!a'a . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%Pee)aan . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%S(a("s Pea8*nan . 999999999999999999%%%%%%

%%%%%%%%%Den!an *n* 'en!a)"an la'aan "n(" 'en!*s* ,$s*s* ,aa $!an*sas*

,ean!a( Desa Ma!al"#" ala' ,$ses ,en)a*n!an an seles*

a,aa( Desa Ma!al"#" Ta"n 2615%

esa'a s"a( *n* sa#a la',*an +eas elen!a,an a'*n*s(as*

se+a!a* +e*"( .

1% P$($$,* I)a?a Tea*;2% P$($$,* KTP an Ka(" Kel"a!a /KK0;

3% *$a(a;4% P$($ U"an 2@3 /2 +"a0 an U"an 4 @ /2 +"a05% S"a( La'aan *(")"an e Ke,ala Desa /*e(* a(a" ("l*s

(an!an0;% S"a( Ke(ean!an Sea(;

% S"a( Pen#a(aan S*a, ee)a Se,en"


39/107

/99999999999%%%%%%%%%0

Na'a Len!a,

SURAT PERNYATAANPESERTA PENJARINGAN DAN SELEKSI APARAT DESA

MARGALUYUTAHUN +/-0


Na'a.

999999999999999999%%%%%%%%%%%

%%%% Te',a(:Tan!!al La* . 999999999999999999%%%%%%%%%%%

%%%%Ala'a( . 999999999999999999%%%%%%%%%%%


40/107

%%%%

Jen*s Kela'*n . 999999999999999999%%%%%%%%%%%

%%%%

Den!an *n* 'en#a(aan +a8a sa#a .

4% T*a ,ena *""' ,en)aa aena 'ela"an (*na ,*ana

e)aa(an en!an ""'an ,al*n! s*n!a( 5 /l*'a 0 (a"n ;5% T*a *&a+"( a ,*l*n#a ses"a* en!an Ke,"("san Pen!a*lan #an!

'e',"n#a* e"a(an ""' (e(a,;% S*a, l$#al an +e(an!!"n! )a8a+ e,aa ,*',*nan ala' ,elasanaan

("!as an (an!!"n! )a8a+ sa#a se+a!a* a,aa( Desa Ma!al"#" ;

% S*a, +ee)a se,en" 8a(" ala' ("!as se+a!a* a,aa( DesaMa!al"#";

B% S*a, 'e'a("* se!ala a("an e)a #an! *+"a( $le ,e'e*n(a esa

ala' an!a 'en)a!a *s*,l*n an *ne)a a,aa( esa Ma!al"#"%

De'**anla s"a( ,en#a(aan *n* sa#a +"a( ala' $n*s* saa an (an,a

,asaan a* ,*a 'ana,"n% Dan a,a+*la *e'"*an a* sa#a 'elan!!a

a(a" (*a 'elasanaan ,$*n ,$*n #an! (e&an("' ala' s"a(

,en#a(aan *n*7 sa#a +ese*a "n(" *+e*an san!s* ses"a* en!an a("an

#an! +ela"

Ma!al"#"7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2615

Sa#a #an! Me'+"a(:Men#a(aan

/99999999999%%%%%%%%%0

Na'a Len!a,TOR

PEN


41/107




D. ,aktu

.... -inggu

E. A%ur Peker"aaan1. K))r!inai !engan Kea%a Dea

2. -em'uat ren*ana tekni r)e en/uunan !ra9t !ata'ae RT

!an R,

. Pem'uatan 'erka a!minitrai en/uunan !ata'ae RT !an R,

. Pe%akanaan en/uunan !ata'ae RT !an R,

. Pen/amaian +ai% en/uunan !ata'ae RT !an R,

!i raat mingg)n




201Pemen!agri Ta+un 2000?Per!a N). 1 ta+un 200?8


Surat em'erita+uan kea!a RTR,#PD

Dra9t 3)rmat #i)!ata RT !an R,.



BI)DATART DAN R1 SE DESA MARGALUYU



42/107

Na'a .999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%

Te',a(:Tan!!al La* .999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%

Ala'a( .

999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%

Jen*s Kela'*n .999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%

A!a'a .999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%

Pen**an .999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%

Pee)aan .999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%S(a("s Pea8*nan .

999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%

N$ K$n(a .999999999999999999%%%%

%%%%%%%%%%%

Ja+a(an Se+a!a* Ke("a

RT:R<.

999999999999:

999999%%%%%%%%%%%%%%

Ta"n *an!a( 'en)a*

RT:R<.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%

N$ SK Pen!an!a(an

RT:R<.

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%

Ma!al"#"7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

261

Sa#a #an! Me'+"a(

/999999999%%%%%%%%%0

Na'a Len!a,TOR

PEN


43/107

Struktur rganisasi BPD lengkap dan legal sesuai dengan

tuntutan UU n&4 ;ahun '>%2 dan bisa berfungsi ptimal

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa





D. ,aktu

.... -inggu

E. A%ur Peker"aaan

1. K))r!inai !engan Kea%a Dea !an #PD

2. Pem'erita+uan kea!a RTR, !an Ka!u

. Pem'uatan 'erka a!minitrai

. Pen/amaian +ai% en/emurnaan truktur #PD

!i raat mingg)n

. Pen/amain 'erka en/emurnaan truktur #PD ke emerinta+

Ke*amatan untuk !ir)e Surat Keutuan 5SK8



Ker"a #PD ter'aru 5UU N). 6 Ta+un 201PP Ta+un 201

Per!a N). Ta+un 201 tentang #a!an Permu/a&aratanDea8


Surat em'erita+uan kea!a RTR,Ka!u

Dra9t 3)rmat #i)!ata $a%)n Angg)ta #PD

Dra9t 3)rmat enga"uan $a%)n Angg)ta #PD

Surat Perm)+)nan Surat Keutuan Angg)ta #PD ke

Pemerinta+an Ke*amatan.

KOP #PD

N$ . 9%:PD-MGLY:III:2613La',*an . -Pe*al . Permohonan Surat Ke&utusan

Ke,aa Y(% Ba&a# Bu&at$ Ka*u&aten Sume%an"


44/107

Me'a'u$ Camat Ke!amatan Tanun"sar$* Te',a(

Assala'"ala*"' "n!s* an 8e8enan! aanPe'"s#a8aa(an Desa7'aa aan Pe'"s#a8aa(an Desa /PD0 Desa Ma!al"#"+e'as" 'elal"* s"a( *n* 'e'$$n "n(" ,e'+"a(an S"a( Ke,"("san se"+"n!an%en"an a%an(a &roses &er"ant$an an""ota BPD antar 2a#tu %an ter&$'$hn(a#etua BPD Desa Mar"a'u(u (an" *aru.

De'**anla s"a( ,e'$$nan *n* a'* +"a(7a(as ,e'al"'an an +an("an +a,aa'* "&a,an (e*'a as*

Ma!al"#"7 261

BPD Desa Mar"a'u(u

Ds% R% Ase,


45/107

Assala'"ala*"' "n!s* an 8e8enan! aan

Pe'"s#a8aa(an Desa7'aa aan Pe'"s#a8aa(an Desa /PD0 Desa Ma!al"#" (ela'ela"an $ns$l*as* ala' an!a ,en!"a(an *n(enal $!an*sas* %

ea*(an en!an al *a(as se(ela *la"an ,$ses $'"n*as* en!an se'"a an!!$(aPD Desa Ma!al"#" 7se+a!*an an!!$(a PD 'en#a(aan e(*asan!!",an "n("e'+al* 'en)alan ("!as se+a!a* an!!$(a PD an 'en#a(aan Men!"n"an **%

easaan "nan! "nan! an ,ea("an ,elasanaan #an! 'en!a(" (en(an!s"s"nan an e""an PD 'aa7PD a"s se!ea 'en*nalan)"(* al (ese+"( *a(asa!a elan&aan ("!as7 >"n!s* an 8e8enan! PD (*a (e!an!!"% Maa 'elal"* s"a(*n* a'* 'e'+e*(a"an e,aa +a,a +a8a an!!$(a PD #an! +easal a* 8*la#a+a,a s"a 'en#a(aan 'en!"n"an ** an '$$n +a,a se!ea "n("

'en!a)"an ,en!!an(* "n(" +*sa a'* la"an ,$ses Pe!an(*an An(a


46/107

Sa#a #an! +e(ana (an!an * +a8a *n* .

Na'a . 99999999999999999999999%%

Ja+a(an . 99999999999999999999999%%

Ala'a( . 99999999999999999999999%%

e'as" 'en!a)"an Cal$n An!!$(a PD "n(" ,$ses ,e!an(*an an(a 8a("%

Se"+"n!an en!an an!!$(a PD a* 8*la#a sa#a 'en#a(aan 'en!"n"an **%

easaan al (ese+"( *a(as sa#a 'en!a)"an .

Na'a . 99999999999999999999999%%

Pee)aan . 99999999999999999999999%%

Ala'a( . 99999999999999999999999%%

Se*a"a$ !a'on an""ota BPD &er"ant$an antar 2a#tu%

De'**anla s"a( ,en!a)"an *n* sa#a +"a(7a(as ,ea(*an an +an("ann#a sa#a "&a,an

(e*'a as*%

Ke,ala D"s"n%%%%

/99999999999990

Ma!al"#"7 Jan"a* 2614

Ke("a R< 9%

/99999999999990

KOP #PD

BI)DATA

CAL)N ANGG)TA BPD PERGANTIAN ANTAR 1AKTU


47/107

Na'a . 99999999999999999999999%%

Te',a(:Tan!!al La* . 99999999999999999999999%%

Ala'a( . 99999999999999999999999%%

Jen*s Kela'*n . 99999999999999999999999%%

A!a'a . 99999999999999999999999%%

S(a("s Pea8*nan . 99999999999999999999999%%

Pee)aan . 99999999999999999999999%%

N$ K$n(a . 99999999999999999999999%%

Pen**an Tea*. 99999999999999999999999%%

Ma!al"#"7 999%%%%%%%261

H$'a( Sa#a

/ 99999999999990

TOR PEN


48/107

Struktur rganisasi LPM lengkap sesuai dengan tuntutan UU n&4

;ahun '>%2 dan bisa berfungsi ptimal mendukung penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa





D. ,aktu

.... -inggu

E. A%ur Peker"aaan

1. K))r!inai !engan Kea%a Dea !an #PD

2. Pen"aringan $a%)n Angg)ta ;P-

. Pem'uatan 'erka a!minitrai ke%engkaan %em'aga ;P-

. Pem'uatan Dra9t Per!e tentang Ke%em'agaan Dea

. Pem'uatan Dra9t Surat Keutuan Dea tentang ;P-

6. Pen/amaian +ai% en/emurnaan truktur ;P-

!i raat mingg)n

?. Pe%antikan ;P-


1. Peraturan /ang 'erkaitan !engan Ke%me'agaan Dea Ter'aru 5UU

N). 6 Ta+un 201PP Ta+un 201Permen!agri N). Ta+un200?8


Surat em'erita+uan kea!a RTR,Ka!u

Dra9t 3)rmat #i)!ata $a%)n Angg)ta #PD

Dra9t 3)rmat enga"uan $a%)n Angg)ta #PD

Surat Perm)+)nan Surat Keutuan Angg)ta #PD ke

Pemerinta+an Ke*amatan.


Draft


49/107

KABUPATEN SUMEDANG


NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA


Menimban

g

: a.Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan

kinerja dan program bembangunan melalui

pencapainan sasaran dan tujuan, baik untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ataupun

meningkatkan kemampuan untuk memperoleh hasil

yang baik, maka perlu ditingkatkan daya saingnya

agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu

berpedoman pada efisiensi dan efektifitas kinerja;

b.Bahwa cara terbaik untuk melaksanakan tugas dan

fungsi berdasar pada unsur-unsur efisiensi dan

efektivitas kinerja adalah melalui pelaksanaan sistem

manejemen yang baik;

c.Bahwa dengan membentuk suatu wadah organisasi

masyarakat berpartisipasi membantu pemerintah

dalam mengatasi masalah;

d.Bahwa Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah

Desa dalam memberdayakan masyarakat;e.Bahwa untuk melaksanakan Pasal 94 Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 150 ayat

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu

ditetapkan Peraturan Desa.

f.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e, maka perlumenetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan

Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah – daerah kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah


50/107

diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang –

undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah – daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851)

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5430 );

3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);


Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten (Lembaran Negara RI Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4737);


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005

tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;


tentang Pedoman Pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan Desa.


51/107

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGALUYU

DAN KEPALA DESA MARGALUYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2.Desa adalah Desa Margaluyu.

3.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Margaluyu.

4.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan

Permusyawaratan Desa Margaluyu.

5.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan

masyarakat.

6.Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

7.Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

8.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP

PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Lurah dan

organisasi lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pengendali dan

penggerak pada masing-masing tingkatan untuk terlaksananya program PKK.

9.Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah

pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran

dan rasa tanggung jawab sosial dari,

oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau


52/107

komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial,

yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

10.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa / Lurah dalam

menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang

pembangunan;

11.Satuan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Satuan Linmas adalah warga

masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk

melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil

akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban

masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan.

12. Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah wadah

pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang

dibimbing petugas terkait.

13.Pembinaan adalah pemberian, pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan latihan, konsultasi, supervisi,

monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah

Desa;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan di desa adalah:

1.Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat

yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

2.Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3.Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya

masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha

mensejahterakan masyarakat.

4.Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan di desa adalah:

1.Tercapainya dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang

berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.

2.Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

3.Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi

swadaya masyarakat.

4.Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan

seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN


53/107

Pasal 4

(1)Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan;

(2)Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas

prakarsa masyarakat, Pemerintah Desa, dan / atau Pemerintah Daerah melalui

musyawarah dan mufakat;

(3)Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam

aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu

pada masyarakat.

Pasal 6

(1)Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan

merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa;

(2)Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Menyusun rencana pembangunan secara aktif dan partisipatif;

b.Menggerakan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya

masyarakat;

c.Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka

pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

a.Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b.Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalamrangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d.Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasilpembangunan secara partisipatif.

e.Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadayagotong royong masyarakat;

f.Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

g.Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui:

a.Peningkatan pelayanan masyarakat;

b.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c.Pengembangan kemitraan;

d.Pemberdayaan masyarakat; dan

e.Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

desa.


54/107

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

BAB V

JENIS, KEPENGURUSAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 10

Jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa antara lain:

a.Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

b.Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);

c.Karang Taruna;

d.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)e.Satuan Perlindungan Masyarakat (Satuan Linmas);

f.Posyandu; dan

g.Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

(1)Pengurus lembaga kemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

a.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;c.Merupakan warga desa yang dibuktikan dengan kartu identitas;

d.Dapat membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;

e.Berumur sekurang-kurangnya 18 (Delapan Belas) tahun atau sudah pernah

menikah kecuali bagi pengurus Karang Taruna; dan

f.Bukan Perangkat Desa.

(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pengurus lembaga kemasyarakatan dilarang merangkap jabatan pada lembaga

kemasyarakatan lainnya;

Masa Bhakti

Pasal 12

(1)Masa bhakti Pengurus RT/RW adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak

pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

(2)Masa bhakti Pengurus TP. PKK adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak


(3)Masa bhakti Pengurus Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak


(4)Masa bhakti Pengurus LPM adalah 5 (lima) tahun terhitung sejakpengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

(5)Masa bhakti Pengurus Posyandu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak


Bagian Pertama

Rukun Tetangga dan Rukun Warga


55/107

Pasal 13

(1)RT dan RW dibentuk di desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa

yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(2)Tugas Pokok RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas antara lain

meliputi:a.Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah Desa;

b.Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan

mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;

c.Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah Daerah;

d.Memelihara kerukunan hidup warga;

e.Menampung aspirasi masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Pasal 14

RT dan RW dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat

(2) mempunyai fungsi :

a.Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

b.Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

c.Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan

aspirasi dan swadaya murni masyarakat;

d.Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 15

Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua, 1 (Satu) orang

Sekretaris, 1 (Satu) orang Bendahara, dan beberapa seksi sesuai dengan

kebutuhan.

Pasal 16

(1)Pengurus RT dan RW berasal dari warga RT dan RW yang dipilih atau

dimusyawarahkan sesuai dengan kehendak warga dan dituangkan dalam Berita

Acara;

(2)Hasil pemilihan atau permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

(1)TP PKK dibentuk di desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam upaya

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2)Tugas pokok TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas antara lain

meliputi:

a.Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;

b.Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;


56/107

c.Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RT, Dusun dan dasa

wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan

disepakati;

d.Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat,

khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai

dengan kebijakan yang telah ditetapkan;e.Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang

mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga

sejahtera;

f.Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program

kerja;

g.Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan

kesejahteraan keluarga di desa;

h.Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan.

Pasal 18 TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

mempunyai fungsi :

a.Penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan

program PKK; dan

b.Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan

PKK.

Pasal 19

Susunan pengurus TP PKK terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua, 1 (Satu) orangSekretaris, 1 (Satu) orang Bendahara, dan beberapa Kelompok Kerja sesuai dengan

kebutuhan.

Pasal 20

Mekanisme dan tata cara pembentukan TP PKK tunduk pada ketentuan yang

mengatur tentang TP PKK.

Bagian Ketiga

Karang Taruna

Pasal 21

Karang Taruna dibentuk di desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa

yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa untuk menanggulangi

berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik

yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda

di lingkungannya.

Pasal 22

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20mempunyai fungsi :

a.Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;

b.Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

c.Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di

lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah secara

berkesinambungan;


57/107

d.Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda

di lingkungannya;

e.Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung

jawab sosial generasi muda;

f.Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan,

kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia;

g.Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan

tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis

produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber

dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya

secara swadaya;

h.Pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial;

i.Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan

dengan berbagai sektor lainnya; j.Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan

k.Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, kuratif,

rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan

obat terlarang (narkoba, psikotropika, zat adiktif) bagi remaja.

Pasal 23

Susunan kepengurusan Karang Taruna terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua, 1 (Satu)

orang Sekretaris, 1 (Satu) orang Bendahara, dan beberapa seksi sesuai dengan

kebutuhan.

Pasal 24

(1)Anggota Karang Taruna adalah warga yang berusia paling rendah 11 (sebelas)

tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh) tahun;

(2)Pengurus Karang Taruna dipilih atau dimusyawarahkan oleh anggotanya;

(3)Hasil pemilihan dan atau permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

LPM dibentuk di tingkat desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa

yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Pemerintah Desa dalam menyusun

rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong

masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

a.Penanaman dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b.Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam

rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d.Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil

pembangunan secara partisipatif;


58/107

e.Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya

gotong royong masyarakat; dan

f.Penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta

keserasian lingkungan hidup.

Pasal 27

(1)Susunan pengurus LPM terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil

Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan beberapa seksi

sesuai dengan kebutuhan;

(2)Pengurus LPM dipilih atau dimusyawarahkan oleh warga desa;

(3)Hasil pemilihan dan permusyawaratan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian KelimaSatuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 28

Satuan Linmas dibentuk di desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa

yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa untuk melaksanakan

kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,

serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta

kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 29

Satuan Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

mempunyai fungsi:

a.Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan

b.Masyarakat serta pengamanan swakarsa

c.Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan

perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa

d.Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan

perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa

e.Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS

dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu

f.Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung

pengamanan penyelenggaraan pemilu

g.Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat

untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana

h.Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam

pengembangan satuan perlindungan masyarakat


59/107

i.Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan

masyarakat

j.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Bagian Kelima

Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 30

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

e mempunyai tugas melaksanakan program Kesehatan Ibu dan Balita.

Pasal 31

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,

mempunyai fungsi:

a.Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan

dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka

mempercepat penurunan AKI dan AKB.

b.Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama

berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 3

Documents

LAMPIRAN Program Kerja Desa Revisi