L K j I Ppn-bau-bau.go.id/home/images/Document_Website/Perencanaan/5.-LKjLP-2017.pdf[KATA PENGANTAR] TA. 2017 ii KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, Kami

L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

TAHUN 2017

Jalan Betoambari No. 57 Kota Baubau – Sulawesi Tenggara 93725

Telp/Fax. (0402) 2821010 – 2821020

Website : www.pn-bau-bau.go.id / SIPP : www.sipp.pn-bau-bau.go.id

Email : [email protected] / [email protected]

http://www.pn-bau-bau.go.id/

http://www.sipp.pn-bau-bau.go.id/

mailto:[email protected]

[KATA PENGANTAR] TA. 2017

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, Kami telah menyelesaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2017.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka

(Goodgovernance) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang

mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat konstitusi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam

memenuhi harapan publik.

Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB telah melalui dinamika yang

mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja

terlah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi. Untuk itu dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini segenap capaian kinerja kami sajikan secara

lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama periode Tahun 2017dalam upaya

mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang tertuang dalam Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2015-2019.

Kami menyadari bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sebagai Pengadilan

Negeri yang telah meraih ISO 2001:2008 dan juga mendapat predikat A “Excellent” dati Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang tidak hanya

ditentukan dari pencapaian – pencapaian yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) ini namun kami akan terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diharapkan.

Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk

memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB di masa yang

akan datang. Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB Tahun 2016 ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

Ditetapkan di : Baubau Pada Tanggal : 23 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB,

SUTAJI, SH. MH NIP. 19640502 199212 1001

[DAFTAR ISI] TA. 2017

iii

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas Pokok dan Fungsi

C. Sistematika Penyajian

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 s/d 2019

B. Program Utama dan Kegiatan Pokok

C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

(Dokumen Penetapan Kinerja)

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN 1 TRWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN

AKUNTABEL

1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan

1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

1.3 Persentase penurunan sisa perkara

1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

1.5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

1.6 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

SASARAN 2 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

2.1 Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

2.2 Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu

2.3 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

SASARAN 3 MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN

1.1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

1.2 Persentase perkara permohonan (Voluntair) indentitas hukum

1.3 Persentase pencari keadilan yang mendapat Layanan Bantuan Hukum.

SASARAN 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

4.1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

1. Belanja Pegawai

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)

b. Pelaksanaan Anggaran

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

2. Belanja Barang

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembag (RKA‐KL)


[DAFTAR ISI] TA. 2017

iv


3. Belanja Modal




B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM




AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

2. Surat Keterangan Tim Penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2017, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 pada Pengadilan

Negeri Baubau Kelas IB.

3. Surat Keterangan tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

6. Review Indikator Kinerja Utana Tahun 2017

7. Review Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

[BAB I. PENDAHULUAN] TA. 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian

kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari

evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran dan sebagai acuan

penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya,

serta fungsinya sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akan disampaikan

kepada DPRI RI sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN. Kesemuanya harus

terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari

rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan

dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara, dan oleh Mahkamah konstunsi”. Dengan amandemen Undang – Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24

telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan

Kehakiman disebutkan Bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan

peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing – masing lingkungan peradilan diatur dalam

undang-undnag sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian

berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi

dari dasar tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB merupakan Pengadilan

Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab

untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja

dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam

satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.



Undang-Undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa azas-azas umum Penyelenggaran

Negara meliputi Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas

Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan Good Governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,

pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas di

tegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera

melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan

perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun disusun dalam rangka

penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area Akuntabilitas dan Mewujudkan

Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dengan mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

tata Cara review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB merupakan lingkungan peradilan umum di Mahkamah

Agung RI sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa,

memutuskan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sebagai salah satu Badan Peradilan, merupakan

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang wakil

Ketua, yang kedua – duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh

Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang

dibedakan menurut jenisnya kedalam :

A. Administrasi Kepaniteraan.

B. Administrasi Sekretariatan.

Pimpinan Pengadilan menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural dan pejabat teknis.

Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut :



1. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

Menetapkan Rencana Kerja Tahunan.

Melaksanakan pembinaan kepegawaian.

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

Menerima dan mendisposisi berkas perkara.

Menugaskan Hakim Pengawas bidang/wasmat.

Memimpin pelaksanaan eksekusi.

Menerima dan memeriksa perkara.

Memutus perkara.

Melaksanakan Aanmaning dan melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

Menerima dan menetapkan berkas perkara.

Menetapkan hari sidang.

Memutus perkara.

Menandatangani penetapan dan perpanjangan penahanan.

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

Melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan.

3. Majelis Hakim.

Memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan, dan juga melakukan pemeriksaan

tambahan untuk mendengar sendiri dari para pihak dan saksi.

Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta

menandatanganinya.

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah dan menandatangani putusan yang sudah

diucapkan dalam persidangan.

Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, pidana, bidang keuangan

dan umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas pimpinan Pengadilan didukung oleh seorang

Panitera dan pimpinan unit struktural serta pejabat peradilan lainnya.

A. Administrasi Kepaniteraan.

1. Panitera.

Menerima, mendisposisi dan menandatangani surat-surat

Menandatangani Penetapan penunjukan Panitera pengganti

Menandatangani turunan putusan



Mengelola keuangan perkara

Melaksanakan pembinaan pegawai bersama-sama dengan pimpinan

Menandatangani laporan bulanan 6 bulan dan tahunan

Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI

Menyusun dan membuat program rencana kerja tahunan

Menandatangani Surat Kuasa dari Penasehat Hukum dan Kuasa Insidentil

Menandatangani salinan perpanjangan Penahanan

Melegalisir Fotocopy bukti surat perkara

Melegalisir Fotocopy perkara banding dan kasasi

Melaksanakan Eksekusi

2. Panitera Muda Perdata

Menerima Pendaftaran Perkara

Menerima dan Melaksanakan Surat surat masuk

Menerima berkas perkara

Membuat Penetapan-penetapan Perkara

Membuat Berita acara sidang

Pengetikan Putusan

Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)

Minutasi Perkara

3. Panitera Muda Pidana






Pengetikan Putusan


Minutasi Perkara

Membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan

dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta

tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.



4. Panitera Muda Hukum






Pengetikan Putusan


Minutasi Perkara

Membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat

laporan perkara.

5. Panitera Pengganti

Membuat Penetapan-penetapan perkara

Membuat berita acara sidang

Pengetikan putusan

Minutasi Perkara


6. Juru SIta/Jurusita Pengganti

Melaksanakan pemanggilan para pihak

Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak

Membuat berita acara aanmaning

Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi

B. Administrasi Sekretariatan.

1. Sekretaris

Membuat dan menyusun rencana kerja

Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi bidang kesekretariatan

Menyusun Laporan-laporan

Melaksanakan koordinasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI

Mengelola Anggaran

Menerima, mendisposisi dan menandatangani surat-surat

Melaksanakan pembinaan pegawai bersama-sama dengan pimpinan

Menandatangani laporan bulanan, 4 bulan, 6 bulan dan tahunan



Menyusun dan membuat program rencana kerja tahunan

2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Meneliti Surat-surat Masuk

Mengoreksi Konsep Surat

Menyiapkan Bahan Laporan

Menyiapkan Bahan-bahan RapaT.

Melakukan penyiapan bahan usul kenaikan pangkat dan Pensiun

Mengelola Aplikasi kepegawaian

Melakukan Penyiapan bahan usul kenaikan Gaji Berkala

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran

Menandatangani Surat Perintah Membayar

Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN

Membuat laporan-laporan

Meneliti surat-surat masuk

Mengelola Aplikasi Keuangan

Membuat rancangan program kerja urusan umum

Melaksanakan Rekonsiliasi BMN Semester dengan KPKNL

Melakukan segala urusan yang berkaitan dengan masalah ATK dan barang -

barang inventaris

Membuat laporan urusan umum

Mengadakan pengawasan terhadap tugas bawahan

4. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Menyusun Bahan RKAKL dan data Pendukung

Menyusun Rencana Umum Pengadaan

Menyusun Rencana Standar Biaya Masukan

Menyusun rencana strategis dan program kerja.

Monitoring alat dan jaringan teknologi informasi.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB adalah sebagai berikut :



BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelsanan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahu yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setia pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capain kierja

sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ata peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunan seumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian

Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima oleh satker)

[BAB II. PERENCANAAN KINERJA] TA. 2017


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 s/d 2019

Dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi misinya dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada Prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai

sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta

tujuan yang belum dicapai. Para Pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam

memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud,

adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan) (Client Service), baik internal

maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus

dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas

pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah

pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana dalam

satu bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman

pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara

terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan

kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan

secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan

perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas

beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit/organisasi/instansi

hingga di daerah sebagai berikut :

Tahapan persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah,

merumuskan alternatif kebijakan dan menetapkan kebijakan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan

penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran



dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan

satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4(Empat)

strategi yaitu :

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan

transparan.

2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.

3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Mewujudkan profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

Rencana Strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai

tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kota Baubau terhadap sistem peradilan khususnya yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah

terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi,

kolusi, dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk

masalah tersebut adalah membuat pola dasar kepercayaan masyarakat terhadap sistem

peradilan bisa kembali pulih.

b. Rencana Strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan

institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung

mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada

kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan.

c. Pengadilan, Transparansi dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan

kerahasiaan jika diperlukan.

d. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program

melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan

target secara maksimal.

2. Rencana Strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks

keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem

peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Klas Baubau akan

memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam

operasional rutin mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari Rencana Strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui

rencana strategis Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB kedepan dapat dirumuskan dalam 4(Empat)

Aspek :



1. Ketenagaan, mencakup :

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi;

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan;

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada;

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan administrasi.

2. Sarana, mencakup :

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan nyata;

b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana;

c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

3. Ketatalaksanaan, mencakup :

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara optimal.

b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang telah disusun dengan

tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan Sekretaris

Mahkamah Agung (SEMA).

4. Hukum Materiil, mencakup:

a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

b. Memasyaraktakan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat

umum khususnya para pencari keadilan.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

Visi dan Misi

Visi adalah sebagai cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas

pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, Visi merupakan

komitmen dan kesadaran bersama untuk mencapai tujuan bersama, sebagai instansi pemerintah

yang bergerak dibidang penegakkan hukum, harus dapat berkarya secara konsisten dan tetap

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun visi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sejalan

dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

“TERWUJDNYA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB YANG AGUNG“

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik,untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB mengembang misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan secara kesinambungan.



b. Meningkatkan kualitas, efisien, efektifitas kinerja, dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan

Negeri Baubau Kelas IB.

c. Mewujudkan aparatur Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang professional, bersih,

berwibawa, dan berakhlak karimah.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sampai dengan 5 (lima ) tahun. Adapun Tujuan yang akan dicapai kantor Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai /

dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

adapun sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah :

1. Peningkatan sisa perkara yang diselesaikan

2. Peningkatan perkara yang diselesaikan tepat waktu

3. Peningkatan penurunan sisa perkara

4. Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

5. Peningkatan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

6. Peningkatan index responden opencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

7. Peningkatan penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

8. Peningkatan salinan putusan yang diterima oleh pengaju tepat waktu

9. Peningkatan perkara yang diselesailan dengan mediasi

10. Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan

11. Peningkatan penyelesaian perkara permohonan

12. Peningkatan perkara pencari keadilan golangan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum



13. Peningkatan penyelesaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2016, Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB memiliki kebijakan program yaitu;

1. Kebijakan

1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para

pejabat/staf.

2) Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk

mengikuti pelatihan dan penjenjangan.

3) Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Kendari dan Mahkamah Agung RI serta

masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan professional.

4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.

5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

6) Menetapkan standarisasi biaya perkara.

7) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui

media informasi elektronik.

2. Program

1) Penerapan kepemerintahan yang baik.

2) Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

3) Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan

Negeri Baubau Kelas IB. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan

menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang sudah

dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019.

Tabel 1.1 Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

Tujuan Strategis

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel 2. Peningkatan efetivitas pengelolaan penyelesaian perkara 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Th. I

(2015) Th. II

(2016) Th.

(2017) Th.

(2018) Th.

(2019)

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%



Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 95% 95% 95%

Persentase Penurunan sisa perkara

100% 100% 90% 90% 90%

Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

100% 100% 95% 95% 95%

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

100% 100% 90% 90% 90%

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

100% 100% 95% 95% 95%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu

100% 100% 50% 50% 50%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

50% 50% 25% 25% 25%

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

100% 100% 20% 20% 20%

Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diekseskusi)

100% 100% 50% 50% 50%

B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam

mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan

sebagai berikut;

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

No. Kinerja Utama Indikator Kerja Utama Penjelasan

Penanggung

Jawab

Sumber

Data

1 Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Kriteria sisa perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan



Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan

Sisa perkara sebelumnya

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

Jumlah perkara yang ada = jumlah perkata yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara sebelumnya

Tepat waktu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase Penurunan sisa perkara

Sisa Perkara adalah Perkara yang

belum diputus pada tahun berjalan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

Secara hukum semakin sedikit yang

menagjukan upaya hokum, maka

semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak

dianggap sebagai pelaku kejahatan,

melainkan sebagai korban

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Intansi Pemerintah

Panitera Laporan

Semeste

ran

Dan

Laporan

Tahunan

2 Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

Minutasi adalah pengaslian kembali berkas perkara

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase salinan putusan yang diterima

Tepat waktu sesuai dengan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Panitera Laporan

Bulanan



oleh pengaju tepat waktu

Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang

Jangka Waktu Penanganan Perkara di

Mahkamah Agung

dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

3 Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Identitas Hukum : Orang atau Anak

yang status hukumnya tidak jelas

Ketua

Pengadilan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

4 Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti

(diekseskusi)

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri telah Memiliki Perjanjian Kinerja yang tergambar dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 1.3 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Utama Target

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 95%

c. Persentase Penurunan sisa perkara 80%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya

Hukum :

Banding

Kasasi

90%



PK

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan

dengan Diversi 30%

f. Index responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan 95%

2 Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai

dengan jangka waktu yang ditentukan 100%

b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh

pengaju tepat waktu 50%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi

25%

3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 20%

b. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas

Hukum

100%

c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum

100%

4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

(diekseskusi) 50%

[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017


BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses

sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB tahun 2016, dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan

realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Realisasi

Tingkat capaian kinerja = x 100 %

Rencana

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dapat

diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 1.4 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Utama Target Realisasi Capaian

1

Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu 95% 92.68% 102.98%

c. Persentase Penurunan sisa perkara 80% 48.53% 60.66%

d. Persentase perkara yang tidak

mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

90% 82.54% 91.71%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang

diselesaikan dengan Diversi 30% 5.88% 19.61%

f. Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan 95% 87.56% 92.16%

2

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a. Persentase Penyelesaian Minutasi

Perkara Sesuai dengan jangka waktu

yang ditentukan

100% 100% 100%

b. Persentase salinan putusan yang

diterima oleh pengaju tepat waktu 90% 81.16% 90.18%



c. Persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi

25% 3.23% 12.90%

3

Meningkatnya Akses

Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

20% 0.00% 0.00%

b. Persentase perkara permohonan

(Voluntair) Identitas Hukum

100% 100% 100%

c. Persentase Pencari keadilan Golongan

tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

100% 100% 100%

4

Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti (diekseskusi) 50% 20% 40%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara

umum Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat

mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun disisi lain, setelah terjadi pemisahan

Panitera/Sekretaris berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 maka wilayah

hukum Pengadilan Negeri Baubau hanya Kota Baubau sehingga terjadi penurunan jumlah perkara

masuk baik pidana maupun perdata dan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB telah melakukan analisis

dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 20188 untuk mendapatkan umpan balik guna

melakukan perbaikan pada Renstra 2015 – 2019 secara berkesinambungan.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan

visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut

ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, maka analisis

pencapaian kinerja selanjunya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan.

SASARAN 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 1.5 Peningkatan Persentase Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

95% 92.68% 102.98%

c. Persentase Penurunan sisa perkara 80% 48.53% 60.66%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

90% 82.45% 91.71%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

30% 5.88% 19.61%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

95% 85.69% 90.19%



1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam Tahun 2017

Tabel 1.6 Persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam Tahun 2017

No Jenis Sisa Tahun

2016 Putus

Tahun 2017 Pesentase (%)

(4:3)*100

1 2 3 4 5

1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan Sederhana) 23 23 100.00

2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan Singkat) 45 45 100.00

Jumlah 68 68 100.00

Sisa perkara pada Tahun 2016 sebanyak 23 perkara Perdata dan 45 perkara Pidana yang

dapat diselesaikan pada tahun 2017 sehingga persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan

sebesar 100 %.

1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 1.7 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2017

No Jenis Sisa Tahun

2016 Masuk

Tahun 2017 Putus


5:(3+4)*100

1 2 3 4 5 6

1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan Sederhana)

23 118 129 91.49

2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan Singkat)

45 292 314 93.18

Jumlah 68 410 443 92.68

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Baubau menerima perkara masuk sebanyak 118

perkara Perdata dan 292 perkara Pidana sehingga jumlah keseluruhan perkara masuk sebanyak 410

Perkara dan perkara putus pada tahun 2017 sebanyak 443 Perkara (Perdata dan Pidana).

Dibandingkan pada tahun 2016 total keseluruhan perkara masuk sebanyak 583 Perkara dimana terjadi

penurunan yang signifikan perkara masuk pada tahun 2017 dikarenakan adanya pemisahan

Panitera/Sekretaris menjadi Panitera dan Sekretaris sehingga menyebabkan wilayah hukum

Pengadilan Negeri Baubau terpisah dan tersisa 1 wilayah hukum yaitu Kota Baubau.

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 92.68 % dan

Tingkat capaian kinerja sebesar 102.98 %.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sisa tahun 2016 Putus Tahun 2017

Pidana & Perdata



1.3 Persentase penurunan sisa perkara Tahun 2017

Tabel 1.8 Persentase penurunan sisa perkara Tahun 2017

No Jenis Sisa Tahun

2016 Sisa Tahun

2017 Pesentase (%)

(3-4):3*100

1 2 3 4 5


2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan Singkat) 45 23 48.89

Jumlah 68 35 48.53

Sisa perkara pada Tahun 2017 sebanyak 35 perkara (Perdata dan Pidana), dibandingkan

pada Tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 51.47 % dari jumlah sisa perkara pada

tahun sebelumnya sehingga tingkat capaian kinerja penurunan sisa perkara sebesar 60.66 % dan juga

terjadi penurunan dari target yang telah ditentukan pada Indikator Kinerja Utama sebesar 19.34 %.

1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2017

Tabel 1.9 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2017

No Jenis Putus

Tahun 2017 Upaya Hukum

Tahun 2017 Tidak Upaya Hukum


(5:3)*100

1 2 3 4 5 6

1 Perdata (Gugatan) 41 41 0 0.00

2 Pidana (Biasa dan Anak) 314 21 293 93.31

Jumlah 355 62 293 82.54

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Sisa Tahun 2016 Masuk Tahun 2017 Putus Tahun 2017 Sisa Tahun 2017

Perdata dan Pidana

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sisa Tahun 2016 Sisa Tahun 2017

Perdata dan Pidana



Pada Tahun 2017 Perkara Perdata yang putus sebanyak 41 perkara dan keseluruhan

perkara yang putus mengajukan upaya hukum pada tahun tersebut sedang untuk Perkara Pidana yang

putus sebanyak 314 perkara dan yang mengajukan upaya hukum sebanyak 21 perkara sehingga dari

total keseluruhan jumlah perkara yang putus sebanyak 355 perkara. Perkara yang mengajukan upaya

hukum sekitar 62 perkara dan tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 293 perkara yang sebagian

besar adalah Perkara Pidana dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91.71 % sehingga terjadi

kenaikan sebesar 1.71 % dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 90 %.

1.5 Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi Tahun 2017

Tabel 2.0 Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi Tahun 2017

No Jenis Sisa Tahun

2016 Masuk

Tahun 2017 Berhasil Diversi


5:(3+4)*100

1 2 3 4 5 6

1 Pidana Anak 1 16 1 5.88

Jumlah 1 16 1 5.88

* Terjadi Kesalahan penginputan pada Review IKU Sem. 1 pada kolom Diversi Berhasil

Pada Tahun 2017 sisa perkara ditambah perkara anak yang masuk sebanyak 17 perkara

pidana anak dan yang berhasil diselesaikan melalui Diversi hanya sebanyak 1 perkara pidana anak

sehingga persentase realisasinya hanya sekitar 5.88 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 19.61

%. Terjadi penurunan persentase sebesar 10.39 % dari target yang ditentukan sebelumnya sebesar

30 %.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Putus Tahun 2017 Upaya Hukum Tahun 2017 Tidak Upaya Hukum Tahun 2017

Perdata dan Pidana

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Sisa Tahun 2017 Masuk Tahun 2017 Berhasil Diversi Tahun 2017

Perdata dan Pidana



1.6 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tabel 2.1 Persentase indenx responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun 2017

No Periode

Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Index

Kepuasan Masyarakat

(IKM) 1.00 - 33.33 33.34 - 66.66 66.67 - 100 C

(Tidak Puas)

B (Cukup Puas)

A (Puas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Jan - Mar 2017 87.92 √ 87.92

2 Apr-Jun 2017 87.19 √ 87.19

3 Jul-Sep 2017 89.96 √ 89.96

4 Okt-Des 2017 77.67 √ 77.67

Total Hasil Index Kepuasan Masyarakat 85.67

Survey Kepuasaan Masyarakat dilakukan selama per 3 (tiga) bulan sekali atau 4 kali selama

1 (satu) Tahun, dimana setelah melakukan survey keseluruhan persentase ditambah lalu dikali 4 kali

kegiatan sehingga dihasilkan Index Kepuasaan Masyarakat (IKM) sebesar 85.67 % dengan Tingkat

Capaian Kinerja sebesar 90.19 %.

SASARAN 2

PENINGKATAN EFEKTIFIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 2.2 Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

a. Persentase Penyelesaian Minutasi

Perkara Sesuai dengan jangka

waktu yang ditentukan

100% 100% 100%

b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengaju tepat waktu

90% 81.16% 90.18%

d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

25% 3.23% 12.90%

2.1 Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

Tabel. 2.3 Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang

ditentukan Tahun 2017

No Jenis Putus Tahun 2017

Minutasi Tahun 2017

Pesentase (%) (4:3)*100

1 2 3 4 5

1 Perdata (Gugatan, Permohonan

dan Sederhana) 129 129 100

2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan

Singkat) 186 186 100

Jumlah 315 315 100

Berdasarkan tabel diatas penyelesaian perkara yang telah diputus baik Perdata maupun

Pidana dilakukan proses minutasi tepat waktu setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari



setelah perkara putus untuk perkara Pidana dan 14 hari setelah perkara putus dalam perkara Perdata

sehingga persentase Capaian tingkat Kinerja mencapai 100 %.

2.2 Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu

Tabel 2.4 Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu Tahun

2017

No Jenis PutusTahun

2017 Upaya Hukum

Tahun 2017

Putusan yg Diterima Tahun 2017

Pesentase (%) (5:4)*100

1 2 3 4 5 6

1 Perdata (Gugatan) 41 48 35 72.92

2 Pidana (Biasa dan Anak) 314 21 21 100.00

Jumlah 355 69 56 81.16

Perkara Perdata mupun Perkara Pidana yang mengajukan upaya hukum Tahun 2017

sebanyak 69 perkara dimana perkara putusan yang diterima pada Tahun 2017 sebanyak 56 perkara

baik perkara upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sehingga persentasenya sebesar 81.16 % dengan

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 90.18 %, terjadi kenaikan 0.18% dari target yang telah ditentukan

sebelumnya sebesar 90 %.

2.3 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tabel 2.5 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2017

No Jenis Perkara Mediasi Tahun 2017

Mediasi Berhasil Tahun 2017

Persentase (%) (4:3)*100

1 2 3 4 5


Jumlah 3.23

Pada Tahun 2017 perkara perdata yang diselesaikan melalui proses mediasi yang berhasil

hanya 1 perkara saja dimana 30 perkara lainnya gagal dalam proses mediasi sehingga persentase

penyelesaiannya hanya sebesar 3.23 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 12.90 %. Oleh karena

itu, target yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar 25 % tidak dapat dicapai dan diharapkan pada

tahun 2018 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi dapat meningkat sehingga proses

pesidangan perkara dapat dijlalankan dengan baik dan selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditetapkan.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Putus Tahun 2017 Upaya Hukum Tahun 2017 Putusan yang DiterimaTahun 2017

Perdata & Pidana



SASARAN 3

MENINGKATNYA AKES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Tabel 2.6 Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017

3

Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan 20% 0.00% 0.00%

b. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

100% 100% 100%

c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

25% 26.37% 26.37%

3.1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel 2.6 Persentase Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun

2017

No Jenis Prodeo Masuk Tahun 2017

Prodeo Putus Tahun 2017

Pesentase (%) (4:3)*100

1 2 3 4 5

1 Perdata Gugatan 0 0 0.00

Jumlah 0 0 0.00

Pada Tahun 2017 perkara prodeo yang masuk nihil (0) sehingga target yang sebelumnya

ditetapkan sebesar 20 % tidak dapat dicapai, oleh karena itu akan diadakan review ulang mengenai

target yang akan dicapai pada Tahun 2018.

3.2 Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum

Tabel 2.7 Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum Tahun 2017

No Jenis Sisa Tahun 2016

Masuk Tahun 2017

Putus Tahun 2017

Pesentase (%) 5:(3+4)*100

1 2 3 4 5 6

1 Perdata Permohonan 2 82 84 100

Jumlah 2 82 84 100

Perkara perdata permohonan pada tahun 2017 diselesaikan sesuai dengan jangka waktu

yang telah ditentukan sehingga tidak ada sia perkara berjalan untuk tahun berikutnya, dengan tingkat

capaian kinerja sebesar 100 %.

0

5

10

15

20

25

30

35

Perkara Mediasi Tahun 2017 Mediasi Berhasil Tahun 2017

Perdata



3.3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

Tabel 2.8 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

Hukum Tahun 2017

No Jenis Masuk

Tahun 2017 Yang Mendapat Layanan Posbakum Tahun 2017

Pesentase (%) (5:4)*100

1 2 4 5 6

1 Pidana (Biasa dan Anak) 292 77 26.37

Jumlah 292 77 26.37

Berdasarkan DIPA Nomor – 005.03.2.099664/2017 untuk penyediaan Dana Bantuan Hukum

mendapatkan dana sebesar Rp. 15.000.000,-. Dana Bantuan Hukum ini terserap sebesar Rp.

14.989.200 atau sebesar 99,95% digunakan untuk belanja bahan, sedangkan untuk jasa Advokat

keseluruhan dana telah terserap. Pada tahun anggaran 2017, perkara pidana yang diajukan di

Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dengan menggunakan Lembaga Bantuan Hukum ini berjumlah 77

Perkara, sampai pada akhir tahun 2017 terdapat 67 perkara sudah putus dan perkara sampai dengan

akhir tahun 2017 terdapat 10 masih berjalan sehingga persentase perkara yang dapat diselesaikan

adalah sebesar 26.37 % dengan tingkat capain kinerja sebesar 26.37 %. Terjadi penurunan yang

signifikan dari target yang telah diitetapkan sebelumnya sebesar 100 % sehingga perlu diadakan

review ulang tehadap target yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sisa Tahun 2016 Masuk Tahun 2017 Putus Tahun 2017 Sisa Tahun 2017

Perdata Permohonan

0

50

100

150

200

250

300

350

Masuk Tahun 2016 Masuk LBH Tahun 2017 Putus LBH Tahun 2017 Sisa Tahun LBH 2017

Pidana



SASARAN 4

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Tabel 2.9 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017

4

Menigkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

50%

12.50% 25%

1.4 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 1.19 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2017

No Jenis Sisa

Eksekusi Tahun 2016

Masuk Eksekusi

Tahun 2017

Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2017

Persentase (%) 5:(3+4)*100

1 2 3 4 5 6

1 Perdata (Gugatan dan Sederhana) 1 7 1 12.50

Jumlah 12.50

Pada tahun 2017 perkara eksekusi perdata yang masuk sebanyak 7 (tujuh) perkara ditambah

1 (satu) perkara sisa tahun 2016 dan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2017 sebanyak 1

(satu) perkara sehingga persentasenya sebesar 12.50 % dengan tingkat capain kinerja 12.50 %

sehingga pada akhir tahun 2017 tersisa 7 (tujuh) perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksukusi)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja

juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun

2017 yang terdiri dari :

A. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan

Belanja Modal.

B. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2017, jumlah anggaran DIPA ( 0 1 ) B a d a n U r u s a n A d m i n i s t r a s i

s e b e s a r R p . 5 . 2 3 8 . 5 9 8 . 0 0 0 , - ( L i m a M i l i y a r d u a r a t u s t i g a p u l u h

d e l a p a n j u t a l i m a r a t u s s e m b i l a n p u l u h d e l a p a n r i b u r u p i a h ) , Pagu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sisa 2016 Masuk 2017 Dilaksanakan 2017 Sisa 2017

Eksekusi



Anggaran Belanja Modal Rp. 157.500.000,- sedangkan DIPA (03) Direktorat Badan Peradilan

Umum sebesar Rp. 119.049.000,- (Seratus sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu

rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Baubau tahun anggaran 2017, rincian

pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai

berikut :

A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dapat l i hat

pada tabe l berikut :

Tabel 1.27 Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01)

Badan Urusan Administrasi

NO. KEGIATAN PAGU DIPA

(Rp.) REALISASI

(Rp.) Persentase

%

1 Belanja Pegawai 4.045.754.000 3.994.630.919 98.74

2 Belanja Barang 1.035.344.000 911.378.593 88.03

3 Belanja Modal 157.500.000 157.025.000 99.70

JUMLAH 5.238.598.000 5.063.034.512 98.65

Grafik 1.10 Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01)

Badan Urusan Administrasi

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

Rp-

Rp500,000,000

Rp1,000,000,000

Rp1,500,000,000

Rp2,000,000,000

Rp2,500,000,000

Rp3,000,000,000

Rp3,500,000,000

Rp4,000,000,000

Rp4,500,000,000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

PAGU DIPA

REALISASI



Honorarium berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.


Pagu Belanja P egawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan

Pengadilan Negeri Baubau sebesar Rp. 4 . 04 5 . 754 . 0 00 ,-


Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017, anggaran belanja pegawai yang

terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar

Rp. 3.994.630.919. Total belanja pegawai yang telah terealisasi sampai dengan 31

Desember 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap

sebesar 9 8 . 7 4 % dengan rincian belanja pada table berikut:

Tabel 1.28 Pagu Belanja Pegawai

No. KODE AKUN

KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

%

1. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.610.314.000,- 1.601.237.760,- 99.44

2. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.000,- 17.812,- 68.51

3. 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 99.058.000,- 98.728.238,- 99.67

4. 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 29.815.000,- 29.617.762,- 99.34

5. 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000,- 33.750.000,- 99.85

6. 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.546.385.000,- 1.544.375.000,- 99.87

7. 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 200.683.000,- 180.154.827,- 89.77

8. 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 81.000.000,- 80.096.520,- 98.88

9. 511129 Belanja Uang Makan PNS 261.360.000,- 259.612.000,- 99.33

10. 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 33.313.000,- 22.595.000,- 67.83

11. 511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 150.000.000,- 144.450.000,- 96.30

Jumlah 4.045.754.000,- 3.994.630.919,- 98.74

Grafik 1.11 Pagu Belanja Pegawai

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1E+09

1.2E+09

1.4E+09

1.6E+09

1.8E+09

PAGU

REALISASI

PERSENTASE




Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,

tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.51.123.081.,- (Lima puluh satu juta

seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja

pegawai sebesar 1.26 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai

dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan

perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya

yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan

dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran

Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang

tidak mengikat.


Pagu pada Belanja Barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun

Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Baubau sebesar

Rp. 1.035.344..000,- (Satu Miliyar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu

rupiah), dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai

kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Baubau.


Dari pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang

terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 201 7 adalah sebesar

Rp. 911.378.593 ,- (Sembilan Ratus Sebelas Juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima

ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi dapat kita lihat

pada pagu belanja barang yang telah terserap 88.03 %, dengan rincian belanja barang

sebagai berikut :

Tabel 1.29 Pagu Belanja Barang

KODE AKUN

KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI

(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp) %

52 Belanja Barang

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 176.050.000,- 167.681.600 8.368.400 95.25

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

28.200.000,- 21.961.019 6.238.981 77.88

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

48.480.000,- 41.280.000 7.200.000 85.15

521119 Belanja Operasional Lainnya 21.667.000,- 20.548.200 1.118.800 99.84

521811 Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi

60.440.000,- 60.22.100 219.900 99.64



521813 Belanja Barang Pers.pita cukai Materai,leges

750.000,- 0 0 0.00

522111 Belanja Langganan Listrik 107.376.000,- 86.356.345 21.019.655 80.42

522112 Belanja Langganan Telepon 12.000.000,- 4.697.697 7.302.303 39.15

522113 Belanja Langganan Air 24.000,- 0 24.0000 0.00

523111 Bel.Biaya Pemerliharaan Gedung & Bangunan

204.157.000,- 204.141.000 16.000 99.99

523119 Bel.Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

74.400.000,- 73.856.750 543.250 99.27

523121 Bel.Biaya Pemerliharaan Peralatan & Mesin

178.370.000,- 110.329.700 68.040.300 61.85

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

10.500.000,- 7.993.500 2.506.500 76.13

521211 Belanja Bahan 3.810.000,- 3.810.000 0 100,00

522191 Belanja Jasa Lainnya 600.000,- 600.000 0 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 106.720.000,- 106.552.682 167.318 98.84

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

1.800.000,- 1.350.000 450.000 75.00

Total Belanja Barang 1.035.344.000,- 911.378.593 123.965.407 88.03

Grafik 1.12 Pagu Belanja Barang



tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 123.965.407 (Seratus

dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah). Total sisa

anggaran dari pagu belanja barang sebesar 11.97 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan

prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non

fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA‐KL)

Pagu Belanja Modal dalam DIPA tahun anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri

Baubau sebesar Rp. 157.500.000 (Seratus Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah )

Belanja modal yang ada diperuntukan untuk Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

serta Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP dan Pengadaan Anti Virus.

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Belanja Barang

PAGU

REALISASI

SISA ANGGARAN




Dari Pagu Belanja Modal Tahun Anggaran 2017, anggaran yang terserap atau

terealisasi adalah Rp.157.025.000 (Seratus Lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu

rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 ,

dapat kita lihat pada Pagu Belanja Modal yang terserap 99.70% dengan rincian belanja

sebagai berikut :

Tabel 1.30 Pagu Belanja Modal

No. KODE AKUN

KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp) %

1 532111 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

152.500.000 152.045.000 455.000 99.70

2 536111 Pengadaan Anti Virus 5.000.000 4.980.000 20.000 99.60

Total Belanja Modal 157.500.000 157.025.000 475.000 99.70

Grafik 1.13 Pagu Belanja Modal



tercatat total sisa anggaran dari Pagu Belanja Modal adalah Rp. 475.000 (Empat ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0.30 % dari total

pagu yang tersedia.

B. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum t a b e l sebagai berikut :

Tabel 1.30 Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

NO. KEGIATAN PAGU DIPA

(Rp) REALISASI

(Rp) SISA

ANGGARAN

%

1 Belanja Barang 119.049.000 106.538.200 12.510.800 89.49

JUMLAH 119.049.000 106.538.200 12.510.800 89.49

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Anti Virus

PAGU

REALISASI

SISA ANGGARAN



Grafik 1.14 Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Belanja Barang pada DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ditujukan

untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas

aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan

Umum.


Besarnya Pagu Belanja Barang dalam DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Baubau adalah Rp.

119.049.000 (Seratus Sembi lan belas Juta Empat Puluh Sembi lan Ribu

Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan

Negeri Baubau.


Dari Pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang

terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp. 106.538.200 (Seratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua

Ratus Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi dapat kita lihat pada pagu

belanja barang yang telah terserap 89.49%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel 1.31 Pagu B e l a n j a B a r a n g

KODE AKUN

KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA

ANGGARAN (Rp)

%

521114 Bel.Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.596.000 1.076.700 519.300 67.46

521211 Belanja Bahan 35.566.000 32.971.500 2.594.500 92.71

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 17.850.000 9.550.000 8.300.000 53.50

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 31.857.000 31.740.000 117.000 99.63

522131 Belanja Jasa Konsulan 31.200.000 31.200.000 0 100.00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 680.000 0 680.000 0.00

522151 Belanja Jasa Profesi 300.000 0 300.000 0.00

Total Belanja Barang 119.049.000 106.538.200 12.510.800 89.49

Rp0

Rp20,000,000

Rp40,000,000

Rp60,000,000

Rp80,000,000

Rp100,000,000

Rp120,000,000

Rp140,000,000

Belanja Barang

PAGU DIPA

REALISASI

SISA ANGGARAN



Grafik 1.15 Pagu B e l an j a B a r a n g



tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 12.510.800 (Dua Belas

Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu

belanja barang sebesar 10.51 % dari total pagu yang tersedia.

AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KINERJA

Ukuran capaian indiKator kinerja persentase Pengadaan Sarana dan Perasarana adalah

perbandingan jumlah pengadaan Sarana dan Prasarna yang diusulkan dengan pengadaan sarana

dan prasara yang telah dilaksanakan/direalisasikan

Persentase untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB

pada tahun 2017 adalah sebesar 100%. Rincian dat pengadaan sarana dan prasarana tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 1.32 Sarana dan Prasarana untuk mendukung Kinerja

No. PENGADAAN SARANA & PRASARANA TARGET REALISASI TIDAK

REALISASI %

1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

a. Pengadaan Anti Virus

b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

c. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komukikasi

Pendukung SIPP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

100%

100%

100%

PERSENTASE PENGADAAN SARANA & PRASARANA 100%

Berdasarkan tabel pengadan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan

persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2017 yang ditargetkan adalah 100%,

ternyata telah terealisasi dan mencapai target 100%.

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

Bel. Barang

PAGU

REALISASI

SISA ANGGARAN

[LAMPIRAN] TA. 2016


LAMPIRAN

[LAMPIRAN] TA. 2016


LAMPIRAN I. STRUKTUR ORGANISASI

Kasub Bag Perencanaan, It dan

Pelaporan

Andi Basri, SH.

Kasub Bag Umum dan

Keuangan

Achmad akbar, SE.

Kasub Bag Tata Laksanan, Organisasi dan Kepegawaian

Hj.Kamariah Zain

Staf

1. Satrianti, SH.

Staf

1. Herlin Ramayani,SH. 2. Hindra Jayadi,S.Kom. 3. Hanila, SE. 4. Ismail, Amd. Kom 5. Jumadil

Staf

1. Ika Sartini, Amd.

Kom.

Panitera Muda Pidana

La Ali, SH.

Panitera Muda Perdata

Hadjar Wahab Panitera Pengganti

1. Sahidu, SH.

2. Zulfikar, SH.

3. Lisnina, SH.

4. Muh. Iksyar A, SH.

5. Andi Wirdawati, SH.

Jurusita

1. Suwariono 2. Sosiati

Jurusita Pengganti

1. Rusdi 2. Hanila, SE.

Staf 1. Waode Yusran,

SH 2. Ahmad

Staf 1. Waode Dewi

Satria

Staf

1. Sujoko

Panitera

YUNUS MISSA

Sekretaris

DRA. MURNI SUKMAWATI DJ

Panitera Muda Hukum

La Ode Tombu, SH.

K E T U A

SUTAJI, SH., MH.

WAKIL KETUA

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH., MH.

HAKIM

1. GALIH DEWI INANTI A, SH.,MH. 2. HIKA D. ASRIL PUTRA, SH. 3. RUDIE, SH., MH. 4. HAIRUDDIN TOMU, SH.

HAKIM

5. LUTFI ALZAGLADI, SH. 4. ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. 7. M.A.H. PASARIBU, SH. 8. MUHAJIR, SH.

[L A M P I R A N] TA. 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 38

PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB Jl. Betoambari No. 57 (0402)-2821020-(0402)-2824569

Fax : (0402)-2821020-(0402)-2824569 BAUBAU 93725 Email: [email protected] / [email protected]

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU

NOMOR : W23.U2/426/ S K / I / 2018

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN

KINERJA TAHUN 2018 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2018

PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU


Membaca : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang

Penyampaian LKJiP Tahun 2017 & Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2018.

b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2017, Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 pada

Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B.

c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran

surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk

melaksanakan tugas tersebut diatas.

Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

2. Diktum Ketiga Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan

Negeri (Tingkat Pertama), keatas secara berjenjang dengan

berdasarkan indicator Kinerja Utama masing – masing.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007, tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

(MEMPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan

Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;.

5. Peraturan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



[L A M P I R A N] TA. 2017


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJiP) TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2019.

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJiP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018

serta Rencana Kinerja Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Baubau

Kelas IB dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini.

Kedua : Agar melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJiP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 serta Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri

Baubau Kelas IB dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan

paling lambat sudah melaporkan hasilnya akhir Januari Tahun 2018.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sutaji, SH. MH NIP. 19640502 1992 1001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1.Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B;

2.Hakim Pengawas Bidang Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B.

[L A M P I R A N] TA. 2017


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB BAUBAU NOMOR : W23.U2/426/ S K / I / 2018

TANGGAL 23 JANUARI 2018

NO. NAMA JABATAN TUGAS/

WEWENANG 1 2 3 4 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SUTAJI, SH., MH.

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.,MH.

Dra MURNI SUKMAWATI, DJ

YUNUS MISSA, SH.

HADJAR WAHAB

LA ALI,SH

LA ODE TOMBU, SH

H. ANDI BASRI, SH.

H. KAMARIAH ZAIN

ACHMAD AKBAR, SE.

IKA SARTINI, Amd. Kom

Ketua Pengadilan Negeri Baubau

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau

Sekretaris

Panitera

Panmud Perdata

Panmud Pidana

Panmud Hukum

Kasub. Perencanaan, TI dan Pelaporan

Kasub. Tata Laksana, Kepegawaian, dan Organisasi

Kasub. Umum dan Keuangan

Staff Perencanaan, TI dan Pelaporan

Pembina

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Operator

[L A M P I R A N] TA. 2017


PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB Jl. Betoambari No. 57 (0402)-2821020-(0402)-2824569

Fax : (0402)-2821020-(0402)-2824569 BAUBAU 93725 Email: [email protected] / [email protected]

SURAT KEPUTUSAN


NOMOR : W23.U2/ 427/ S K / I / 2018

T E N T A N G

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017

PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

Membaca : 1. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang

Penyampaian LKJiP Tahun 2017 & Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2018.

2. Surat Keputusan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B

Nomor W23.U2/ /SK/I/2018 tanggal 22 Januri 2018 tentang

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta

Rencana Kinerja Tahun 2019 pada Ketua Pengadilan Negeri

Baubau Kelas 1B.

Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

No.239/IX/6/8/2003

3. Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang Penyusunan,

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI

BAUBAU KELAS IB.



[L A M P I R A N] TA. 2017


Pertama : Menyatakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2017

Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B tersebut dalam daftar

lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sutaji, SH. MH

NIP. 19640502 199212 1001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B;

2. Hakim Pengawas Bidang Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B.

Documents

L K j I Ppn-bau-bau.go.id/home/images/Document_Website/Perencanaan/5.-LKjLP-2017.pdf[KATA PENGANTAR] TA. 2017 ii KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, Kami