1

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

KODE MATA KULIAH : WHI 3219

BLOCK BOOK

PLANNING GROUP: Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S.

I Ketut Tjukup, S.H., M.H Dr. Putu Tuny Cakabawa Landra, S.H., M.Hum. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum (Koordinator) I Ketut Westra, SH., MH I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH. Made Maharta Yasa, SH., MH.. Anak Agung Sri Utari, SH., MH. Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH., MHum. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., L.LM I Made Budi Arsika, SH., L.LM. I Gde Putra Ariana, SH., MKn.

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH., MHum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR 2010

2

1. IDENTITAS MATA KULIAH Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata Internasional Planning Group : Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S.

I Ketut Tjukup, S.H., M.H Dr. Putu Tuny Cakabawa Landra, S.H., M.Hum. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum (Koordinator) I Ketut Westra, SH., MH I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH. Made Maharta Yasa, SH., MH.. Anak Agung Sri Utari, SH., MH. Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH., MHum. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH., MH., L.LM I Made Budi Arsika, SH., L.LM. I Gde Putra Ariana, SH., MKn. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH., MHum.

Kode Mata Kuliah : WHI 3219 Status Mata Kuliah : Mata Kuliah Wajib Fakultas (Kurikulum 2009) SKS : 2

2. MANFAAT MATA KULIAH

Peristiwa, kegiatan atau aktivitas yang bersifat lintas batas negara semakin meningkat pada era globalisasi ini. Kegiatan atau aktivitas tersebut tidak hanya menjadi bagian dari Hukum Internasional Publik tetapi juga Hukum Internasional Privat yang selanjutnya akan disebut dengan Hukum Perdata Internasional. Adanya foreign element dalam peristiwa hukum perdata internasional mengakibatkan terjadinya pertautan lebih dari satu sistem hukum nasional yang berbeda. Mata kuliah ini dikonstruksikan untuk:

1. secara teoritis, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sumber­sumber, asas­asas, konsep­konsep dan teori­teori tentang Hukum Perdata Internasional; dan

2. secara praktis, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah­masalah yang terjadi pada peristiwa hukum perdata internasional.

3. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis dari Hukum Perdata Internasional. Secara garis besar, materi­materi tersaji yang dibahas adalah: a) Pengertian, Ruang Lingkup, Sejarah, dan Sumber Hukum Perdata Internasional; b) Titik Taut dan Status Personal dalam HPI; c) Asas­asas HPI; d) Kualifikasi dan Persoalan Pendahuluan dalam HPI; e) Renvoi; f) Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Arbitrase Asing di Indonesia

3

4. TUJUAN MATA KULIAH

Mahasiswa melalui partisipasinya pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini diharapkan mampu memahami asas­asas, konsep­konsep, dan teori­teori Hukum Perdata Internasional, serta dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional. Standar Kompetensi : C4

5. PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Secara formal, mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah ini harus telah lulus mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Perdata. Secara Substantif, mata kuliah ini mensyaratkan adanya pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi­materi dasar Hukum Internasional, diantaranya; Pengertian, Sumber Hukum Internasional, Subyek Hukum Internasional dan Ruang Lingkup Hukum Internasional, Sementara terkait Hukum Perdata, mata kuliah ini mensyaratkan adanya pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi­materi hukum benda, orang, perikatan.

6. METODE DAN STRATEGI PROSES PEMBELAJARAN

Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (learning) bukan “mengajar” (teaching).

Strategi pembelajaran : Kombinasi perkuliahan (6 kali pertemuan), tutorial (6 kali pertemuan, satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS), dan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS).

Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial. Dalam Mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional ini, perkuliahan direncanakan berlangsung selama 6 kali yaitu pertemuan ke 1,3,5,7,9, dan ke 11. Sedangkan Tutorial direncanakan berlangsung 6 kali pertemuan yaitu: pertemuan ke 2, 4,6,8, 10 dan ke 12.

Strategi perkuliahan: Perkuliahan berkaitan dengan pokok bahasan akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) melakukan penelusuran bahan, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Adapun teknik perkuliahan adalah pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

4

Strategi Tutorial: • Mahasiswa mengerjakan tugas­tugas (Discuccion Task, Study Task dan Problem

Task) sebagai bagian dari self study dan melakukan presentasi (power point) dan berdiskusi di kelas tutorial.

• Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan: ­ Secara individual menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia di Block Book

sebelum pertemuan tutorial dilaksanakan. ­ Secara sukarela (atau dalam kondisi tertentu tutor akan menunjuk secara acak),

mahasiswa mempresentasikan jawaban­jawaban tersebut di kelas tutorial. ­ Berdiskusi di kelas selama pelaksanaan tutorial dengan mengemukakan argumen­

argumen yang dikembangkan dalam jawaban individu mahasiswa terhadap pertanyaan­pertanyaan di Blok Book.

­ Secara individual menyusun sebuah paper dengan topik­topik yang akan disampaikan pada perkuliahan/tutorial. Paper ini akan digunakan sebagai komponen utama nilai tugas selain partisipasi dalam tanya jawab/diskusi selama perkuliahan/tutorial.

7. UJIAN DAN PENILAIAN Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Tugas­Tugas (TT)Lihat Strategi Tutorial. Penilaian Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan rumus Nilai Akhir (NA) sesuai buku pedoman, yaitu:

(UTS+TT) _________ + 2(UAS)

2 NA: ___________________

3

Nilai Range A 80­100 B+ 70­79 B 65­69 C+ 60­64 C 55­59 D+ 50­54 D 40­49 E 0­39

Di luar model penilaian di atas, mata kuliah ini juga memberikan Nilai Partisipasi Kelas (Kolektif) sebagai nilai tambahan untuk Nilai Akhir.

5

8. MATERI PERKULIAHAN (ORGANISASI PERKULIAHAN)

I. PENDAHULUAN A. Definisi dan Istilah HPI B. Peranan dan Manfaat HPI C. Ruang Lingkup HPI D. Sejarah Perkembangan HPI E. Sumber Hukum Perdata Internasional II. TITIK TAUT DAN STATUS PERSONAL A. Pengertian Titik Taut B. Titik Taut Primer C. Titik Taut Sekunder D. Status Personal

1. Prinsip Kewarganegaraan 2. Prinsip domisili

III. ASAS­ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL A. Asas­asas HPI dalam Hukum Orang B. Asas­asas HPI dalam Hukum Benda C. Asas­asas HPI dalam Hukum Perjanjian D. Asas­asas HPI dalam Penentuan Status Badan Hukum IV. KUALIFIKASI DAN PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI A. Pengertian B. Arti Penting Kualifikasi C. Teori­teori Kualifikasi

1. teori kualifikasi 2. teori kualifikasi lex causae 3. teori kualifikasi otonom 4. teori kualifikasi bertahap

D. Persoalan Pendahuluan 1. Pengertian 2. Persyaratan 3. Cara Penyelesaian

V. RENVOI A. Pengertian B. Jenis­jenis C. Praktek Penyelesaian Renvoi

VI. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA

A. Praktek pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia 1. Pengertian dan Jenis­jenis putusan 2. Pengakuan dan pelaksanaan 3. Perbandingan praktek di negara lain

6

B. Praktek pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia 1. Pengertian 2. Pengakuan dan pelaksanaan

9. Literatur Instrumen Internasional 1. International Chamber of Commerce (ICC) Incoterms, 2000 2. United Nations Convention for International Sales of Goods, 1981. 3. Rules of Arbitraton of International Chamber of Commerce, 1998. Instrumen Nasional 1. Kitab Undang­undang Hukum Perdata 2. Kitab Undang­Undang Hukum Dagang 3. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordeting (RV) 4. Undang­undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 5. Undang­undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian

Sengketa Internasional 6. Undang­undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 7. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 8. Undang­undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 9. Undang­undang Nomor Tahun 5 Tahun 1968 tentang Ratifikasi Convention

on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States

10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Case Law 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU­V/2007

Perihal Pengujian Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Undang­Undang Dasar 1945.

Buku dan Jurnal 1. Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar­dasar Hukum Perdata Internasional.

Bandung: Citra Aditya Bakti. 2. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam

Era Dinamika Global, Edisi ke­2,Cetakan ke­1, PT. Alumni, Bandung, 2005. 3. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional,

Edisi Kedua, Cetakan ke­1, PT. Alumni, Bandung, 2003. 4. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional.

Yogyakarta:FH­UII Press. 5. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Jakarta: Bina Cipta. 6. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional.

Bandung:Alumni.

7

Literatur Tambahan: 1. Record Talk Show, Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana Mengenai Permasalahan­permasalahan Aktual Hukum Internasional Privat Kepada Para Pendengar Phoenix Radio Bali 91.00 FM, tanggal 22 Agustus 2010.

10. PERSIAPAN PROSES PERKULIAHAN Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diwajibkan sudah memiliki block book

mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan sudah mempersiapkan materi, sehingga perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar. Mahasiswa juga diharapkan sudah memiliki buku Ridwan Khairandi, Pengantar Hukum Perdata Internasional, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.

8

PERTEMUAN I

Perkuliahan ke­1 : Pengantar HPI (C2)

A. Definisi, Istilah HPI B. Peranan dan Manfaat HPI C. Ruang Lingkup HPI D. Sejarah Perkembangan HPI E. Sumber HPI

Bahan Bacaan:

Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar­dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti,h.10­21.

Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FH­UII Press,h.2­14.

Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.

9

PERTEMUAN II

Tutorial ke­1 : Pengantar HPI (C2)

Study Task­Discussion Task

Hukum perdata internasional merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan­hubungan atau peristiwa­peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Definisi hukum perdata internasional akan menjadi lebih jelas jika kita kaitkan dengan definisi hukum internasional. Hal tersebut selain dikarenakan keduanya sama­sama memakai istilah internasional, keduanya juga acapkali dipertentangkan. Dari istilah yang digunakan, para ahli khususnya di Indonesia sepakat untuk menggunakan istilah hukum perdata internasional dengan sederet pertimbangan yuridis maupun non­yuridis. Untuk memahami suatu peristiwa hukum merupakan ruang lingkup materi hukum perdata internasional, maka kita harus mampu mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis apakah suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum perdata internasional. Apabila proses ini dapat dilalui, maka peristiwa hukum perdata internasional akan dapat diselesaikan secara runtut dan sistematis dengan mengetahui alur permasalahan pokok dalam hukum perdata internasional.

Petunjuk

1. Diskusikan Persamaan dan Perbedaan Hukum Internasional dengan Hukum Perdata Internasional!

2. Pelajari pertimbangan­pertimbangan para ahli memilih istilah Hukum Perdata Internasional dibandingkan Hukum Perselisihan atau Hukum Antar Tata Hukum (HATAH)!

3. Jelaskan apa yang menjadi masalah pokok dalam Hukum Perdata Internasional!

Bahan Bacaan

Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar­dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.10­21. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FH­UII

Press, h.2­14 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta:

Bina Cipta. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.

10

Standard Answers

1. Persamaan dan Perbedaan HI dan HPI Hukum Internasional Hukum Perdata

Internasional Ruang Lingkup Permasalahan

Lintas Negara Lintas Negara

Subjek Dominan Negara Dominan Negara dan Badan Hukum Privat

Objek Publik Perdata Sumber Pasal 38 Mahkamah

Internasional Hukum Nasional

2. Hukum Perdata Internasional digunakan karena: ­ Telah menjadi kebiasaan umum ­ Internasional menyangkut ruang lingkup permasalahan yang bersifat lintas negara ­ Hukum perselisihan tidak digunakan karena suatu peristiwa hukum tidak selalu berkonflik ­ Hukum antar tata hukum tidak digunakan karena ruang lingkup berlakunya terlalu luas

3. Masalah Pokok HPI ­ Hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing;

­ Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan/atau menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing;

­ Bilamana/sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan­putusan pengadilan asing dan/atau mengakui hak­hak/kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum/putusan pengadilan asing.

11

PERTEMUAN III

Perkuliahan ke­2: Titik Taut dan Status Personal (C4)

A. Pengertian Titik Taut B. Titik Taut Primer C. Titik Taut Sekunder D. Status Personal

1. Prinsip Kewarganegaraan 2. Prinsip domisili

Literatur . Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar­dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.58­66. Record Talk Show, Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana Mengenai Permasalahan­permasalahan Aktual Hukum Internasional Privat Kepada Para Pendengar Phoenix Radio Bali 91.00 FM, tanggal 22 Agustus 2010. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FH­UII Press, h.29­39 dan h.58­72. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.

12

PERTEMUAN IV

Tutorial ke­2: Titik Taut Dan Status Personal (C4)

Problem Task Kasus Imajiner (1)

Wik Pratiwi adalah seorang gadis Solo bekewarganegaraan Indonesia yang berusia 16 tahun. Di sela­sela waktunya mengikuti studi di bangku SMA, Wik Pratiwi juga bekerja sebagai penjual Batik merk Kadutan di Pasar Benteng. Pada suatu kesempatan ketika ia sedang berjualan datanglah seorang pengunjung laki­laki bernama Dirk van Mandi yang merupakan warga negara Belanda, namun saat ini memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara di Denpasar dengan sponsor PT. Jengkol. Pertemuan tersebut ternyata berlanjut dalam hubungan asmara. Kedua pasangan tersebut kemudian melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara perkawinan agama Kristen Protestan di Jimbaran­Bali.

Pertanyaan : 1. Apakah perkawinan tersebut merupakan persitiwa HPI? C3 2. Agar perkawinan tersebut sah, hukum mana yang harus berlaku? C4

Standard Answer 1. Ya. Karena adanya titik taut primer kewarganegaraan yang menentukan status

personal masing­masing pihak yang mengakibatkan berlakunya syarat hukum materiil Belanda untuk Birt van mandi.

2. Hukum yang harus berlaku adalah hukum perkawinan Indonesia berdasarkan asas lex loci celebration.

Problem Task Kamus Imajiner (2)

Bered Kejepit adalah seorang pria Amerika Serikat bekerja sebagai manajer marketing di PT. Bila Bodong Indonesia yang memegang Kartu Ijin Tinggal Sementara di Denpasar. Untuk kepentingan tinggal di Indonesia, Bered Kejepit menyewa sebuah villa di Canggu, Badung, yang dimiliki Wayan Pelem. Mereka kemudian menandatangani perjanjian sewa­menyewa villa tersebut di hadapan seorang Notaris.

Pertanyaan: 1. Apakah perjanjian sewa­menyewa merupakan persitiwa HPI? 2. Hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sewa­menyewa tersebut?

13

Standard Answer

1. Tidak, apabila status personal Bered Kejepit mengikuti hukum Indonesia Ya, apabila status personal Bered Kejepit tidak mengikuti hukum Indonesia

2. Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia berdasarkan asas: a. lex rei sitae b. lex loci contractus c. lex loci solution

Bahan Bacaan:

Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar­dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.58­66. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FH­UII Press, h.29­39 dan h.58­72. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.

14

PERTEMUAN V

Perkuliahan ke­3 : Asas­Asas Hukum Perdata Internasional (C2)

A. Asas­asas HPI dalam Hukum Orang B. Asas­asas HPI dalam Hukum Benda C. Asas­asas HPI dalam Hukum Perjanjian D. Asas­asas HPI dalam Penentuan Status Badan Hukum

Bahan Bacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar­dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung:

Citra Aditya Bakti. h.263­304. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FH­UII

Press. h. 174­191 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta:

Bina Cipta. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.

15

PERTEMUAN VI

Tutorial ke­3: Asas­asas Hukum Perdata Internasional (C2)

1. Review Materi

­ Sebutkan dan Jelaskan Asas­asas HPI dalam Hukum Benda ­ Sebutkan dan Jelaskan Asas­asas HPI dalam Hukum Perjanjian

2. Problem Task

Denilson, seorang warga negara Brazil mengadakan kontrak kerja dengan Emanuel Kono, agen pemain sepakbola warga negara Kamerun yang berdomisili di London. Dalam kontrak tersebut, Denilson menyetujui isi kontrak untuk bermain di klub sepakbola Arema Malang pada Liga Indonesia. Pada saat itu ia masih terikat kontrak dengan FC Victoria Hongkong. Denilson memilih untuk memenuhi isi kontrak tersebut dan bermain pada klub Arema Malang. Tindakan Denilson ini menimbulkan gugatan dari FC Victoria karena menganggap Denilson Wanprestasi

Petunjuk

Tentukan hukum (lex causae) dan pengadilan (lex fori) yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan tersebut!

Standard Answer

Berdasarkan asas lex loci actus, maka hukum dan pengadilan yang berwenang adalah hongkong

3. Problem Task

Roberto Mancini seorang warga negara Italia dalam perjalanan di atas kapal berbendera Norwegia, bertemu dengan Nwanko Kanu seorang warga negara Nigeria. Di atas kapal tersebut, Roberto Mancini sepakat menjual dua unit apartemen miliknya kepada Nwanko Kanu yang terletak di Australia. Mereka juga sepakat untuk mengadakan kontrak pinjam meminjam uang yang rencananya akan digunakan untuk membangun lima puluh unit apartemen di Indonesia.

Petunjuk

Tentukan hukum (lex causae) yang berwenang dalam kedua peristiwa hukum tersebut!

16

Standard Answer

Berdasarkan asas lex rei sitae , maka hukum yang berwenang dalam kontrak jual beli tersebut adalah hukum Australia

Berdasarkan asas lex loci solutionis, maka hukum yang berwenang dalam kontrak pinjam meminjam uang adalah hukum indonesia

Bahan Bacaan

Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar­dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. h.263­304.

Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FH­UII Press. h. 174­191

Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.

17

PERTEMUAN VII

Perkuliahan ke­4 : Kualifikasi Dan Persoalan Pendahuluan Dalam HPI (C4)

A. Pengertian B. Arti Penting Kualifikasi C. Teori­teori Kualifikasi

1. teori kualifikasi 2. teori kualifikasi lex causae 3. teori kualifikasi otonom 4. teori kualifikasi bertahap

D. Persoalan Pendahuluan 1. Pengertian 2. Persyaratan 3. Cara Penyelesaian

Bahan Bacaan

18

PERTEMUAN VIII

Tutorial ke­4 : Kualifikasi (C4) Problem Task

Kasus Imajiner (1)

• A, Berusia 19 Tahun, berdomisili di Prancis • A menikah dengan B yang berkewarganegaraan Inggris. Pernikahan

dilangsungkan di Inggris. • A menikah tanpa Izin orang tua, menuurut Code Civil Prancis anak laki laki yang

belum berusia 25 tahun tidak dapat menikah tanpa persetujuan orang tua • Di Prancis A mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dasar

perkawinannnya dengan B tanpa Izin orang tua. Permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan

• Beberapa waktu kemudian, B melangsungkan perkawinan dengan C warga negara Inggris. Perkawinan dilangsungkan di Inggris.

• Setelah menyadari kenyataan bahwa B masih terikat perkawinan dengan A (karena menurut hukum Inggris perkawinan A dan B belum bubar), maka C mengajukan gugatan permohonan pembatalan perkawinan dengan B atas dasar B telah melakukan Poliandri. Gugatan diajukan di pengadilan Inggris.

• Hakim Inggris memutuskan perkawinan antara A dan B tetap sah, sebab izin orang tua berdasarkan hukum inggris dianggap sebagai persayaratan formal saja secara hukum perkawinan A dan B tetap sah karena telah memenuhi ketententuan persyaratan esensial hukum inggris sebagai lex loci celebrationis. Sehingga perkawinan B dan C harus dinyatakan tidak sah, B diangap Poligami. Perkawinan C dikabulkan

Kasus Imajiner (2)

• Sepasang WN Prancis, Menikah di Prancis tanpa perjanjian tentang harta perkawinan

• Suami istri pindah ke Inggris. Suami meninggal di Inggris dengan meninggal kan wasiat yang mengabaikan semua hak isteri atas harta perkawinan

• Istri mengajukan gugatan di Pengadilan Inggris untuk menuntut haknya atas harta bersama

• Proses penyelesaian. Dalam keadaan demikian Hakim harus menetapkan terlebih dahulu apakah gugatan janda merupakan masalah pewarisan atau kontraktual? perkara.Menurut Hukum Prancis harta yang ada dalam perkawinan menjadi harta bersama bila diantara para pihak tidak dibuat perjanjian secara tegas. Hukum Inggris mengkualifikasi masalah semacam ini sebagai masalah perjanjian , karena kanyataan tidak ada kontrak mengenai harta bersama. Oleh karena itu HPI Inggris menunjuk pada Lex Loci celebration (Hukum Prancis). Putusan Hakim Inggris; berdasarkan pertimbangan bahwa harta perkawinan adalah harta bersama sesuai konsep hukum Prancis. Walaupun tidak ada kontrak yang tegas tetapi karena harta perkawinan merupakan harta bersama, maka hal itu dapat dianggap sebagai kontrak diam­diam, maka permohonan janda dikabulkan, wasiat suami

19

yang mengabaikan hak istri batal . Suami dan istri masing­masing berhak ½ atas harta kekayaan.

Kasus Imajiner (3)

Seseorang Warga Negara Swiss, berdomisili terakhir di Inggris meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta peninggalan baik benda tetap maupun bergerak di berbagai negara.Perkara pembagian warisan diajukan di Pengadilan Swiss. Berdasarkan hukum manakah proses pewarisan itu harus diatur. Dengan menggunakan teori kualifikasi bertahap maka prosesnya sebagai berikut ;

Tahap Pertama; Berdasarkan hukum Swiss hakim terlebih dahulu menentukan kategori hukum dari sekumpulan fakta yang dihadapinya. Seandainya Hukum Swiss menganggap peristiwa tersebut sebagai pewarisan, maka langgak selanjutnya adalah menetapkan Kaedah HPI apa dari Hukum Swis yang harus digunakan untuk menetapkan lex Causae. Kaedah HPI swis menetapkan bahwa pewarisan harus diatur oleh hukum dari tempat tinggal terakhir pewaris tanpa membedakan benda bergerak dan tidak bergerak. Dengan demikian berarti HPI Swis menunjuk hukum Inggris.

Tahap Kedua; Berdasarkan hukum Inggris hakim kemudian menetapkan bagian­ bagian dari harta peninggalan yang dikatagorikan sebagai sebagai benda bergerak atau tidak bergerak. Setelah itu berdasarkan kaedah hukum ingris hakim menetapkan hukum apa yang harus digunakan untuk mengatur pewarisan tersebut. Pada tahap ini hakim akan dapat menjumpai untuk benda bergerak pewarisan akan dilakukan berdasarkan hukum dari tempat pewaris berdomisili pada saat meninggal ( hukum Inggris ).Untuk benda­benda tetap kaedah HPI inggris menetapkan yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana benda itu berada. Seandainya Sipewaris meninggalkan sebidang tanah di Prancis maka tidak mustahil akan dipergunakan hukum Prancis untuk mengatur pewarisan tersebut.

Pertanyaan

1. Teori kualifikasi apakah yang digunakan pada masing­masing kasus di atas ? 2. Apakah yang menjadi kelebihan dan kelemahan penggunaan masing­masing teori

tersebut?

Standar Answer

1. Kasus pertama menggunakan teori kualifikasi Lex Fori, Kasus Kedua Kualifikasi Lex Causae, dan kasus ketiga Teori Kualifikasi bertahap.

20

2. Untuk Lex Fori Kelebihan Kekurangan

Lex Fori ­ Perkara lebih cepat selesai, karena hanya menggunakan hukum nasional Hakim

­ Hukum nasional tidak ada kontaminasi dari hukum asing (kedaulatan negara utuh)

Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh para pihak, karena mengabaikan hukum asing yang semestinya dapat diterapkan dalam kasus­kasus tertentu

Lex Causae Lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak

­ Perkara lebih memakan waktu lama, karena hakim membutuhkan waktu untuk mempelajari hukum asing

­ Dapat mengganggu sendi­sendi hukum nasional

Kualifikasi Bertahap

Paling memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, karena mengakomodir baik hukum nasional hakim maupun hukum asing yang terkait.

Perkara lebih memakan waktu lama, karena hakim membutuhkan waktu untuk memadukan hukum nasionalnya dan berbagai hukum asing yang terkait dalam memutus sengketa HPI

21

PERTEMUAN IX

Perkuliahan ke­5: Renvoi (C2) A. Pengertian Renvoi B. Jenis­jenis Renvoi C. Praktek Penyelesaian Renvoi

Bahan Bacaan

22

PERTEMUAN X

Tutorial ke­5: Renvoi (C2)

Dalam hal renvoi, jika penunjukan kepada hukum asing itu dianggap termasuk pula

kaidah­kaidah HPI nya, maka mungkin terjadi apa yang dinamakan dengan penunjukan

kembali, misalnya hakim di negara X berdasarkan kaidah HPI negara X harus

memeberlakukan hukum negara Y dalam arti seluruh sistem hukum negara Y, maka

mungkin ketentuan HPI negara Y menunjuk kembali kepada hukum negara X. Mungkin

pula HPI negara Y tersebut menunjuk lebih jauh kepada hukum negara ketiga, yaitu Z

(penunjukan lebih jauh).

Dengan demikian penunjukan kembali dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Penunjukan Kembali (simple renvoi atau remssion); dan

2. Penunjukan Lebih Lanjut atau Lebh Jauh

Contoh kasus yang dapat dijadikan standar penerapan doktrin renvoi ini dapat dilihat

dalam kasus Fargo. Posisi kasusnya adalah sebagai berikut :

Forgo adalah seorang anak luar kawin, memiliki kewarganegaraan Bavaria (Jerman)

1. Ia sejak kecil sudah berdomisili (bertempat tinggal) di Perancis;

2. Ia meninggal dunia di Perancis tanpa meninggalkan testamen;

3. Forgo meninggalkan benda­benda bergerak, berupa sejumlah uang yang didepositokan

di Bank Pernacis;

4. Perkara pembagian warisan diajukan oleh saudara­saudara alamiah Forgo pada

pengadilan Perancis.

Persoalan hukum yang timbul adalah : berdasar hukum mana pengaturan pembagian

warisan tersebut harus dilakukan? Berdasarkan hukum Bavaria atau hukum Perancis?

Kaidah HPI lex fori (Perancis) menyatakan, bahwa persoalan pewarisan benda­benda

bergerak harus diatur berdasarkan kaidahkaidah hukum dari tempat dimana pewaris

menjadi warga negara. Sedangkan kaidah HPI Bavaria menetapkan, bahwa pewarisan

benda­benda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat dimana pewaris

bertempat tinggal sehari­hari.

Proses penyelesaian perkara :

23

1. Pada tahap pertama, hakim Perancis melakukan penunjukan kearah hukum Bavaria

sesuai perintah kaidah HPI Perancis;

2. Tampaknya, hakim Perancis menganggap penunjukan itu sebagai gesamtverweisung

(penunjukan hukum asing), sehingga meliputi pula kaidah­kaidah HPI Bavaria;

3. Telah diketahui, bahwa kaidah HPI Bavaria yang menyangkut pewarisan benda­benda

bergerak menetapkan bahwa hukum yang harus digunakan adalah hukum dari tempat

tinggal tetap si pewaris. Jadi kaidah HPI Bavaria menunjuk kembali ke arah hukum

Perancis (hukum dari tempat kediaman tetap si pewaris). Pada tahap seperti inilah baru

terjadi renvoi;

4. Hakim Perancis ternyata kemudian menganggap bahwa penunjukan kembali oleh

kaidah HPI Bavaria sebagai suatu sachtnormverweisung (penunjukan hukum intern);

5. Berdasarkan anggapan itu, hakim Perancis (dalam hal ini Cour de Cassation))

kemudian memberlakukan kaidah hukum waris Perancis (Code Civil) untuk memutus

perkara yang bersangkutan.

Perbedaan antara pemberlakuan hukum Perancis atau hukum Bavaria untuk memutus

perkara tersebut, bukanlah sekadar masalah teoritik saja, tetapi juga dapat menghasilkan

keputusan yang yang mungkin berbeda.

Dalam kasus Forgo diatas, menurut hukum Bavaria, saudara­saudara kandung dari

seorang anak luar kawin tetap berhak menerima harta warisan dari anak luar tersebut.

Sedangkan menurut Code Civil Perancis, harta peninggalan dari seorang anak luar kawin

akan jatuh ke tangan negara.

Oleh karena Cour de Cassation telah menerima renvoi, yasng berarti hakim

menerapkan Code Civil Perancis, maka sebagai akibatnya harta warisan Forgo jatuh ke

tangan fiscus atau pemerintah Perancis.

Bahan Bacaan

24

PERTEMUAN XI

Perkuliahan ke­6: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Arbitrase Asing di Indonesia (C4)

A. Praktek pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia 1. Pengertian dan Jenis­jenis putusan 2. Pengakuan dan pelaksanaan 3. Perbandingan praktek di negara lain

B. Praktek pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia 1. Pengertian 2. Pengakuan dan pelaksanaan

Bahan Bacaan

25

PERTEMUAN XII

Tutorial ke­6: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing (C4)

• PT ASIA KOREA JAYA adalah sebuah perusahaan yang didirikan sekitar awal tahun 2001 dan dalam rangka penanaman modal asing berkedudukan di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Perusahaan ini memiliki core bisnis akomodasi jasa pariwisata hotel resort. Komposisi Kepemilikan saham dari PT ASIA KOREAN JAYA adalah KIM JONK BOK Warga Negara Korea 35 %, Joe Joe Lunk 35% Warga Negara Korea dan Wayan Gede Jubalium Perak Warga Negara Indonesia 30 %.

• Pada Bulan Agustus 2009 KIM JONK BOK meninggal dunia. Kim Jonk Bok tidak mempunyai istri dan anak namun mempunyai beberapa saudara sebagai . Para ahli waris ini selanjutnya mengajukan perkara pewarisan atas harta kekayaan Kim Jonk Bok JAYA di Pengadilan Korea . Selanjutnya Pengadilan Korea memutuskan bahwa para saudara KIM JONK BOK berhak secara bersama sama atas harta kekayaan peninggalannya termasuk atas kepemilikannya atas saham pasa PT ASIA KOREA

• Apakan Putusan Pengadilan Korea tentang Penunjukan Pihak Pewaris untuk kepemilikan saham pada PT ASIA KOREAN JAYA dapat dilaksanakan ?

• Kalau dapat dilaksanakan Bagaimanakah tata cara pelaksaannya • Dapat karena putusan pengadilan Korea tidak bersifat menghukum

(Condemnatoir) • Langsung dapat dilaksanakan tanpa diperlukan adanya fiat eksekusi

Bahan Bacaan • KUHD • RV • Ridwan Khairandy. 2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional.

Yogyakarta:FH­UII Press