FS 2015Q2.pdf · DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES 1. UMUM 1. GENERAL a. Pendirian Perusahaan a. Establishment of the Company PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CATATAN ATAS …

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN UNTUK PERIODE

BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2015 AND FOR THE PERIOD ENDED

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian Perusahaan a. Establishment of the Company


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL

KONSOLIDASIAN STATEMENTS

Tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 As of June 30, 2015 and December 31, 2014

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal For the years then ended

30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 June 30, 2015 and December 31, 2014

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

II (Perusahaan atau PT Pelabuhan Indonesia II (Persero))

pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum

(Perum) Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah

(PP) No. 15 tanggal 30 April 1983 juncto PP No. 5 Tahun

1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan

Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

II (the Company or PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

was initially established as Perusahaan Umum (Perum)

Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of

1983 as amended by Government Regulation No. 5 of

1985. It was a State-Owned Enterprise (SOE) supervision

of the Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II

mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan

Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan

Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1

Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal

17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementrian Badan

Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada

dibawah pembinaan kementrian BUMN. Anggaran Dasar

Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan,

terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang

Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 03 dari

Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 2 Agustus

2013 mengenai penambahan modal ditempatkan dan

disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar

tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat

Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219

tanggal 12 September 2013.

Based on Government Regulation No. 57 of 1991, the legal

entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State

Owned Company (Persero). Due to the government

regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was

established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah,

S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment

was approved by the Minister of Justice of the Republic of

Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01.TH.93

dated June 17, 1993. Since the establisment of the Ministry

of State Owned Enterprise (MOSOE), the Company has

been under the supervision of MOSOE. The Company's

Articles of Association have been amended several times,

most recently by Shareholders Decision Statement

notarized by Notarial Deed No. 03 of Nanda Fauz Iwan,

S.H., M.Kn., dated August 2, 2013 regarding the

Company's additional share capital issued and fully paid

share capital. This amendment was registered to the

Minister of Law and Human Right of the Republic of

Indonesia through its Acceptance Letter No. AHU-AH.01.10-

38219 dated September 12, 2013.

Berdasarkan Akta No. 03 tersebut di atas, Pemerintah

Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili

oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke

dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal

dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI

pada PT Pengerukan Indonesia dalam rangka

restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia.

Based on the Notarial Deed No. 03 as stated above, the

Government of the Republic of Indonesia which in this case

represented by the Minister of SOEs increased its

investment in the Company amounting to Rp426,418,000

which was derived from the transfer of the entire share

capital owned by the Republic of Indonesia in PT

Pengerukan Indonesia for restructuring of PT Pengerukan

Indonesia.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara

Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan

dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar

Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

With the additional paid-in capital of the Republic of

Indonesia, the issued and fully paid of the Company’s

shares changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

7









1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued)

-

- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun

2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan

Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu

Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.

- Decision of Ministry of Transportation No. KP 1121

Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage

Service on Pilot Water Sea Port and Certain Special

Terminal.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1,

Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Cabang Kelas Dua Sunda Kelapa, Banten, Jambi, Bengkulu, Pangkal Balam

dan/and Tanjung Pandan

Second Class Branches

Berikut adalah izin-izin yang diperoleh Perusahaan

sehubungan dengan operasional pelabuhan:

The following are permits obtain by the Company in relation

to port operation:

Keputusan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2011

tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

- Decision of Ministry of Transportation No. 98 Tahun

2011 regarding Granting of Operation Permit to PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation

Entity.

The Company’s head office is located at Jl. Pasoso No. 1,

Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Perusahaan mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan

yang terdiri dari:

The Company manages 12 (twelve) Port Branches as

follows:

Cabang Kelas Utama Tanjung Priok Main Branch

Cabang Kelas Satu Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon dan/and Pontianak First Class Branches

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha

di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa

kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat

untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna

meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

The purposes and objectives of the Company were to

conduct managing and enterprising of port services and

optimalization of resources utilization owned by the

Company to produce competitive and high quality goods

and/or services to gain profits in order to increase the

Company’s value by applying Limited Liability principles.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat

pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang

memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Other than the above-mentioned scope of activities, the

Company may establish and manage other businesses that

related to port businesses.

Saat ini, Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya

disebut “Kelompok Usaha”) bergerak dalam beberapa

bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, jasa

informasi teknologi, jasa rumah sakit, jasa pengerukan,

jasa kepelatihanan dan lainnya.

Currently, the Company and Subsidiaries (collectively

referred to hereafter as “the Group”) are involved in several

businesses consisting of port services, information

technology services, hospital services, dredging services,

training services and others.

8










b. b.

Kepemilikan Langsung/Direct Ownership

Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership

Dimiliki melalui/ trhrough PPI

Dimiliki melalui/ trhrough IPC TPK

Perusahaan Asosiasi/Associate Entities

Kerja Sama Operasi/Joint Operation

Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Pengendalian

Bersama Entitas

Subsidiaries, Associate Entities and Joint Control Entity

Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014,

Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan

kerja sama operasi sebagai berikut:

As of June 30, 2015 and December 31, 2014, the Company

has subsidiaries, associates and joint operation company

as follows:

Nama perusahaan/

company name

Tempat

keduduka

n/

Domicile

Kegiatan usaha/ Nature of business

activities

Tahun Persentase Total Aset sebelum eliminasi/

Total Assets before eliminationPendirian/ Kepemilikan/

Year of Percentage of

Establishment Ownership Jun-15 Des-2014

PT Electronic Data Interchange

Indonesia (EDII)Jakarta Sistem Informasi/ Information System 1995 51.00% 140,443,009 118,657,504

PT Multi Terminal Indonesia

(MTI)Jakarta Terminal Petikemas dan

Konvensional/ Multicargo Terminal

2002 99.00% 795,220,573 854,014,834

PT Rumah Sakit Pelabuhan

(RSP)Jakarta Rumah Sakit/ Hospital 1999 99.77% 236,168,170 229,640,531

PT Indonesia Kendaraan

Terminal (IKT)Jakarta Terminal Kendaraan/ Car Terminal 2012 99,99% 203,737,705 166,713,771

PT Integrasi Logistik Cipta

Solusi (ILCS)Jakarta Sistem Informasi/ Information System 2012 51.00% 120,358,980 110,395,355

PT Pengembang Pelabuhan

Indonesia (PPI)Jakarta Aktivitas Kepelabuhanan/ Port

Activities

2012 99,99% 461,712,828 332,869,289

PT Jasa Peralatan Pelabuhan

Indonesia (JPPI)Jakarta Jasa Peralatan Pelabuhan/ Port

Equipment Services

2012 99,99% 74,669,031 62,610,420

PT Energi Pelabuhan

Indonesia (EPI)Jakarta Penyedia Energi Listrik/ Electricity

Provider

2012 55.00% 97,338,839 93,935,099

PT Pengerukan Indonesia

(Rukindo)Jakarta Pengerukan Alur/ Dredging 2012 99,90% 416,478,599 406,214,381

PT Jasa Armada Indonesia

(JAI)Jakarta Penyedia Jasa Transportasi Laut/

Ship Transportation Services Provider

2013 99,99% 381,356,466 317,087,085

PT Pendidikan Maritim dan

Logistik Indonesia (PMLI)Jakarta Jasa Pelatihan dan Pendidikan

Maritim dan Logistik /

2013 99,99% 31,100,960 32,353,061

PT Pelabuhan Tanjung Priok

(PTP)Jakarta Terminal Petikemas dan

Konvensional/

2013 99,99% 987,758,645 478,012,822

PT IPC Terminal Petikemas

(IPC TPK)Jakarta Terminal Petikemas/ Container

Terminal

2013 99,99% 325,601,539 204,201,895

PT Akses Pelabuhan

Indonesia (API)

Jakarta Proyek Jalan Tol/ Toll Road Project 2014 98,01% 135,848,672 46,494,970

PT New Priok Container

Terminal One (NPCT1)

Jakarta Penanganan Kargo (Bongkar Muat

Barang)/ Cargo Handling (Yard

2014 50,48% 1,390,967,556 599,853,048

PT Terminal Petikemas

Indonesia (TPI)

Jakarta Terminal Petikemas/ Container

Terminal

2013 25.00% 142,905,847 144,339,065

PT Jakarta International

Container Terminal Jakarta

Terminal Petikemas/ Container

Terminal1999 48.90% 3,971,963,911 3,837,528,271

Kerjasama Operasi

Terminal Petikemas Jakarta

Terminal Petikemas/ Container

Terminal1994 54.91% 1,013,549,005 593,707,877

9










b. b.

EDII EDII

● ●

● ●

Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Kerja Sama Operasi

(lanjutan)

Subsidiaries, Associate Entities and Joint Operation

(continued)

Sesuai dengan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4

Pasal 3, Perusahaan telah melakukan penyertaan pada

badan usaha patungan yang dibentuk bersama dengan PT

Sisindokom Lintas Buana yang diberi nama PT Electronic

Data Interchange Indonesia (EDII) yang telah diaktakan

dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris

Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan Nomor C2-9572 HT.01.01.TH.95 tanggal 3

Agustus 1995.

According to the Deed of Amendment of the Article of

Association No. 4 Article 3, the Company has entered into a

joint venture agreement with PT Sisindokom Lintas Buana

and established a joint venture company, namely PT

Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) which was

notarized through Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995

of Sulami Mustafa, S.H. Such establishment was approved

by Minister of Justice in decree No. C2-9572

HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 12.750.000

saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.

The Company owns 51% or Rp12,750,000 constituted

of 12,750,000 shares.

PT Sisindokom Lintas Buana memiliki 49% atau

sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal

sebesar Rp12.250.000.

PT Sisindokom Lintas Buana owns 49% or

Rp12,250,000 constituted of 12,250,000 shares.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data

informasi, transfer data, penjualan software dan pelayanan

administrasi efek.

Currently, EDII’s activities consist of providing of

information data, data transfer, software sales and

securities administration services.

Modal dasar EDII sebesar Rp100.000.000 terdiri dari

100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai

penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor

penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar

Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of EDII is Rp100,000,000 constituted

of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full

amount) per share. Total issued and fully paid capital is

Rp25,000,000 constituted of 25,000,000 shares with the

composition as follows:

Anggaran dasar EDII telah beberapa kali mengalami

perubahan, terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 27 April

2009 No. 33 yang dimuat dihadapan Adi Triharso S.H.,

mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan

usaha EDII. Perubahan ini telah memperoleh pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. AHU-23908.AH.01.02 tanggal 1 Juni 2009.

EDII's Articles of Association have been amended several

times. The latest Articles of Association by notarial deed

dated April 27, 2009 No. 33 of Adi Triharso S.H.,

concerning the changes of EDII’s aim and objectives and

EDII’s activities. This amendements was reported to the

Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia

No. AHU-23908.AH.01.02 dated June 1, 2009.

10










b. b.

MTI MTI

● ●

● ●

RSP RSP

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah

Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta

pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11

April 2002. Akta Pendirian MTI telah mengalami beberapa

kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 24 dari notaris

yang sama tanggal 9 Februari 2012 tentang penambahan

kegiatan usaha milik MTI. Akta perubahan ini telah

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat

Keputusan No.AHU-10751.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal

28 Februari 2012.

MTI was established based on Notarial Deed of Notary

Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15,

2002. The establishment of MTI was approved by Minister

of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123

HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002. MTI’s Article of

Association have been amended several times, the latest

with Notarial Deed No. 24 of the same notary, dated

February 9, 2012 regarding the addition of business

activities. This amendment has been approved by Law and

Human Right Minister of Republic Indonesia with the

decree No. AHU-10751.AH.01.02 Tahun 2012 dated

February 28, 2012.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari

57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai

penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor


Rp17.314.719.

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000

composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500

(full amount) per share. Total issued and fully paid capital

amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439

shares.

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta No. 85

dari Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., tanggal 14

Agustus 2008 telah disetujui untuk melepaskan sebagian

sisa saham yang masih dalam simpanan sebanyak

15.629.439 saham atau sebesar Rp7.814.719 sehingga

komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor

penuh adalah:

Based on Minutes of Meeting of Extraordinary Stockholders’

General Meeting which was notarized through Notarial

Deed No. 85 of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH.,

dated August 14, 2008 it was agreed to release the

remaining 15,629,439 shares, equivalent to Rp7,814,719,

thereafter the share ownership issued and fully paid shares

is as follows:

Perusahaan memiliki sebesar 99% atau sebanyak

34.283.150 saham dengan nilai nominal

Rp17.141.575.

The Company owns 99% or 34,283,150 shares with

total amount of Rp17,141,575.

Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1% atau sebanyak

346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144

Koperasi Pegawai Maritim owns 1% or 346,289

shares with total amount of Rp173,144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang pelayanan jasa

bongkar muat petikemas, curah kering, curah cair,

bunkering serta jasa logistik. Selanjutnya, terhitung 1

Januari 2015, seluruh kegiatan usaha yang berhubungan

dengan kegiatan bongkar muat dialihkan ke PTP.

Currently, MTI’s activities consist of loading and unloading

container services, dry bulk, liquid bulk, bunkering and

logistic services. Furthermore, as of January 1, 2015, all

business activities related to loading and unloading

activities are transferred to PTP.

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsye

Tahamata. SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan surat keputusan No. C.11876.HT.01.01

tanggal 29 Juni 1999.

RSP was established based on Establishment Notarial

Deed of Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., No. 2 dated

May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice

of Republic Indonesia with the Decree

No.C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.


(lanjutan)


(continued)

11










b. b.

● ●

● ●

● ●

● ●

IKT IKT


(lanjutan)


(continued)

Akta pendirian RSP telah beberapa kali mengalami

perubahan terakhir dengan Akta No. 123 tanggal 24 Juni

2014 dari Notaris Herdimansyah Chaidirsyah. SH. notaris

di Jakarta mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan

Direksi RSP. Akta perubahan ini telah mendapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.

AHU-16294.40.22.2014 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014.

The Deed of Establishment of RSP has been amended

several times most recently by Deed No. 52 dated August

11. 2008 of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notary

in Jakarta regarding to the appointment of the Director’s of

RSP. This amendment has been approved by Law and

Human Right Minister of Republic Indonesia with the

decree No. AHU-16294.40.22.2014 dated June 27, 2014.

Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000 terdiri dari

150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai

penuh) per saham. Modal tersebut telah ditempatkan dan

disetor penuh sebanyak 37.632 saham atau sebesar


The authorized capital of RSP amounted to Rp150,000,000

composed of 150,000 shares with par value of Rp1,000,000


amounted to 37,632 shares or Rp37,632,000 with the share

ownership as follows:

Perusahaan memiliki sebesar 99,52% atau sebanyak

37.452 saham dengan nilai nominal sebesar

Rp37.452.000.

The Company owns 99.52% or 37,452 shares with the


Koperasi Pegawai Maritim sebanyak 180 saham

dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Koperasi Pegawai Maritim owns 180 shares with total

amount of Rp180,000.

Pada tahun 2012 dan 2013, Perusahaan melakukan

penambahan modal disetor masing-masing sebesar

Rp24.450.000 dan Rp16.897.050, sehingga komposisi

modal menjadi sebagai berikut:

In 2012 and 2013, the Company increased its paid-in

capital by Rp24,450,000 and Rp16,897,050, respectively,

accordingly the capital share ownership is as follows:

Perusahaan memiliki 99,77% atau sebanyak 78.799

saham dengan nilai nominal sebesar Rp78.799.050.

The Company owns 99.77% or 78,799 shares with


Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,23% atau

sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar

Rp180.000.

Koperasi Pegawai Maritim owns 0.23% or 180 shares

with total amount of Rp180,000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan

kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

Currently, RSP’s activities consist of health

services and other health support services.

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November

2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur

Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn. Akta

pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated

November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of

Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,

MKn. The establishment of IKT was approved by Minister of

Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun

2012 dated November 19, 2012.

Modal dasar IKT sebesar Rp40.000.000 terdiri dari





The authorized capital of IKT amounted to Rp40,000,000

composed of 4,000,000 shares with par value of Rp10,000


amounted to Rp10,000,000 composed of 1,000,000 shares

with the share ownership as follows:

12










b. b.

● ●

● ●

ILCS ILCS

● ●

● ●

PPI PPI


(lanjutan)


(continued)

Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 990.000


The Company owns 99% or 990,000

shares with total amount of Rp9,900,000.

MTI memiliki 1% atau sebanyak 10.000 saham

dengan nilai sebesar Rp100.000

MTI owns 1% or 10,000 shares with total amount of

Rp100,000.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal

kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan

dan pelayanan logistik lainnya

Currently, IKT’s activities consist of car terminal

management, stevedoring/ cargodoring, yard

operation and other logistic services.

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21

September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo

Nusantara Pua Upa. S.H., MKn. Akta pendirian tersebut

telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia No. AHU-

50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated

September 21, 2012 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua

Upa. S.H., MKn. The establishment of ILCS was approved

by Minister of Law and Human Rights No.AHU-

50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari





The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000



amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000

shares with the share ownership as follows:


lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.



PT Multimedia Nusantara memiliki 49% atau

sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai


PT Multimedia Nusantara owns 49% or 4,900,000


Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan

jasa layanan e-trade logistic dan jasa lainnya yang meliputi

jasa pengelolaan data, jasa e-commerce, konsultasi

bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa

pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan

pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi

dan jasa konsultan teknologi informasi.

Currently, ILCS’ activities consist of providing e-trade

logistic services and other services including data

management, e-commerce, computer on computing and

informatics engineering services, software development

services, multimedia provision and utilization through

telecommunication hardware and consultation in

information technology services.

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November

2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur

Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta


Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan

No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13

November 2012.

PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated

November 5, 2012 of Yulianty Irawati, S.H., a substitute of


M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister

of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-

57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

13










b. b.

● ●

● ●

JPPI JPPI

● ●

● ●

EPI EPI


(lanjutan)


(continued)

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari





The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000



amounted to Rp25,000,000 composed of 2.500.000 shares







dengan nilai sebesar Rp250.000.


Rp250,000.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pembangunan dan

pengoperasian terminal Kalibaru di Pelabuhan Tan]ung

Priok, Jakarta.

Currently, PPI’s activities are concentrated on the

development and operation of Kalibaru terminal at

Tanjung Priok Port, Jakarta.

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November

2012 dari Yulianti Iriawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur




No. AHU- 57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13

November 2012.

JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated

November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of




57978.AH.01.01.Tahun2012 dated November 13, 2012.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari





The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000



amounted to Rp25,000,000 composed of 2,500,000 shares









Rp250,000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa

penyelenggaraan usaha teknik meliputi

pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan

serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air,

gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana

tekan (boiler/pressure vessel).

Currently, JPPI activities are in providing technical

activities including installation, reparation and

maintenance and installation of technical tools,

installation of equipment for water, gas,

telecommunication, electrical and mechanical and

boiler/pressure vessel.

EPI didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5

November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari

Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,

M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012

tanggal 14 November 2012.

EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated

November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of




58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

14










b. b.

● ●

● ●

Rukindo Rukindo

● ●

● ●


lanjutan)


(continued)

Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000 terdiri dari



penuh berdasarkan Anggaran Dasar EPI sebanyak

15.000.000 saham atau sebesar Rp150.000.000 dengan

komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of EPI amounted to Rp600,000,000



based on EPI’s Article of Association amounted to

Rp150,000,000 composed of 15,000,000 shares with the

share ownership as follows:





PT Haleyora Power memiliki 45% atau sebanyak

6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.

PT Haleyora Power owns 45% or 6,750,000 shares

with total amount of Rp67,500,000.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan

energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Currently, EPI’s activities consist of providing electrical

supply on port areas.

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia

(Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991

dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas

Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51

tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H.

Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan

No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Rukindo was established under the name of PT

Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2

dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute

of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently

amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of

Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was

approved by the Minister of Justice of the Republic of

Indonesia in its Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92

dated March 3, 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari

2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai


penuh sebanyak 542.164 saham atau sebesar


The authorized capital of EPI amounted to

Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par

value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued

and fully paid capital amounted to Rp542,164,000

composed of 542,164 shares with the share ownership as

follows:

Perusahaan memiliki 99,9% atau sebanyak 541.622


The Company owns 99.9% or 541,622 shares with


PPI memiliki 0,1% atau sebanyak 542 saham dengan

nilai sebesar Rp542.000.

PPI owns 0.1% or of 542 shares with total amount of

Rp542,000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang

pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi

dan transportasi hasil keruk.

Currently, Rukindo’s main activities consist of dredging of

sail navigation channel, port basin, reclamation and

transportation of dredging products.

15










b. b.

JAI JAI

● ●

● ●

PMLI PMLI

● ●

● ●



The Company owns 99% or 29,700 shares with total

amount of Rp29,700,000.

MTI memiliki 1% atau sebanyak 300 saham dengan


MTI owns 1% or 300 shares with total amount of

Rp300,000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa

pendidikan dan pelatihan serta konsultasi di bidang

maritim dan logistik.

Currently, PMLI’s activities consist of providing educational

and training services and consultation on maritime and

logistic areas.

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013

dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa,

S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9

September 2013.

JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated

July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara

Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was

approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-


Modal dasar JAI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari





The authorized capital of JAI amounted to Rp100,000,000



amounted to Rp58,000,000 composed of 58,000 shares

with share ownership as follows:








Rp580,000.

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa

pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut,

sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan

keagenan kapal.

Currently, JAI’s activities consist of pilotage and tug

services, sea, river, lake and crossing transportation, ship

rental and ship agencies.

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli

2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua

Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. AHU- 45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal

2 September 2013.

PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated

July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara

Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was

approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-


Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari





The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000




with share ownership as follows:


(lanjutan)


(continued)

16










b. b.

PTP PTP

● ●

● ●

IPC TPK IPC TPK

● ●

● ●

The authorized capital of IPC TPK amounted to

Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value

of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and

fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of

25,000 shares with share ownership as follows:






(lanjutan)


(continued)

PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli

2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,

M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

AHU- 42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus

2013.

PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated

July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa,

S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by

Minister of Law and Human Rights No. AHU-

42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari





The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000









Currently, PTP’s activities consist of container terminal

services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and

warehousing and field services.

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli

2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua

Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. AHU- 40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal

25 Juli 2013.

IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25

dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo

Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC

TPK was approved by Minister of Law and Human Rights

No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari








Rp250,000.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa

terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair,

bunkering serta jasa pergudangan dan lapangan.

PT MTI memiliki 1% atau sebanyak 250 saham


PT MTI owns 1% or 250 shares with total amount of

Rp250,000.

Saat ini, IPC TPK belum memulai kegiatan operasionalnya. Currently, IPC TPK has not yet started operations.

17










b. b.

API API

● ●

● ●

● ●

● ●

IPC TPK memiliki sebesar 51% atau sebanyak 510

saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar

Rp173.770.056.

IPC TPK owns 51% or 510 Class A shares with total


Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd.,

memiliki sebesar 49% atau sebanyak 490 saham

Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns

49% or 490 Class B shares with total amount of

Rp166,955,544.

Saat ini, NPCT1 belum melakukan kegiatan operasi

komersial.

Currently, NPCT1 has not yet started commercial

operation.


(lanjutan)


(continued)

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei

2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta

pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-

11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May

28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The deed of

establishment was authorized by the Minister of Law and

Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision

No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014

dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur




No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014.

API was established based on Deed No. 29 dated July 24,

2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur

Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The

deed of establishment was approved by Minister of Law

and Human Rights in its Decision No. AHU-

19255.40.10.2014 dated August 4, 2014.

Modal dasar API sebesar Rp500.000 yang terbagi atas

50.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)

per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh

sebesar Rp125.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of API amounted to Rp500,000

which is divided into 50,000 shares with a nominal value of

Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully-

paid capital amounted to Rp125,000 with share ownership

as follows:

PPI memiliki sebesar 99% atau sebanyak 12.375

saham dengan nilai nominal sebesar Rp123.750.

PPI owns 99% or 12,375 shares with total amount of

Rp123,750.

PTP memiliki sebesar 1% atau sebanyak 125 saham

dengan nilai nominal sebesar Rp1.250.

PTP owns 1% or 125 shares with total amount of

Rp1,250.

Saat ini, API masih dalam tahap praoperasi dan akan

beraktivitas dalam proyek jalan tol dan akses jalan.

Currently, API’s is still in pre-operating stage and will

engage in toll and access road projects.

NPCT1 NPCT1

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi

atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-

masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh)

per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh

sebesar Rp340.725.600 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of NPCT1 amounted to

Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares

and 490 Class B shares with a nominal value of

Rp340,725,600 (full amount) per share. Total issued and

fully-paid capital amounted to Rp340,725,600 with share


18










b. b.

TPI TPI

● ●

● ●

● ●

● ●

JICT JICT

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal

30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsye Tahamata, S.H.,

dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar

Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi

Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham

seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai


penuh adalah sebagai berikut:

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March

30, 1999 by Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., the

authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406,

comprising of 1 Series A for The Government of Republic of

Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with

par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued

and fully paid capital is as follows:

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar

25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai

nominal sebesar Rp37.500.000.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25% or

37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki

sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan

nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25% or


Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial. Currently, TPI has not yet started commercial operation.

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret

1999 oleh Notaris Nelly Elsye Tahamata, S.H., M.Kn. Akta


Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-

5466.HT.01.01.TH’99 tanggal 29 Maret 1999.

JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated

March 27, 1999 of Notary Elsye Tahamata, S.H., M.Kn. The

establishment of JICT was approved by Minister of Law and

Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH’99 dated March 29,

1999.


(lanjutan)


(continued)

TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April

2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua

Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Keputusan AHU- 21873.AH.01.01.Tahun 2013

tanggal 24 April 2013.

TPI was established based on Deed No. 36 dated April 10,

2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa,

S.H., M.Kn. The deed of establishment was authorized by

the Minister of Law and Human Rights of the Republic of

Indonesia in its Decision No. AHU-21873.AH.01.01.Tahun

2013 dated April 24, 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas



penuh sebesar Rp150.000.000 dengan komposisi sebagai

berikut:

The authorized capital of TPI amounted to Rp500,000,000

which is divided into 500,000 shares with a nominal value

of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and

fully-paid capital amounted to Rp150,000,000 with share


Perusahaan memiliki sebesar 25% atau sebanyak

37.500 saham dengan nilai nominal sebesar

Rp37.500.000.



PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki sebesar

25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai

nominal sebesar Rp37.500.000.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25% or


19










b. b.

● ●

● ●

● ●

TPK Koja TPK Koja

c. c.

Dewan Komisaris dan Direksi

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian

dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

Currently, TPK Koja’s activities consist of operating and

managing a container port and terminal.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate

Secretary dan Karyawan

Board of Commissioners, Directors, Audit Committee,

Corporate Secretary and Employees


(lanjutan)


(continued)

Perusahaan memiliki sebesar 48,90% atau sebanyak

216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal


The Company owns 48.90% or 216,578,498 Series B


Koperasi Pegawai Maritim memiliki sebesar 0,10%

atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai

nominal sebesar Rp221.449.

Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899

Series B shares with total amount of Rp221,449.

Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak

Pte. Ltd.) sebesar 51% atau sebanyak 225.879.415

saham seri B dengan nilai nominal sebesar

Rp112.939.707.

Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak

Pte. Ltd.) owns 51% or 225,879,415 Series B shares

with total amount of Rp112,939,707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan,

jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa

lainnya.

Currently, JICT’s activities consist of port services,

container terminal services, dockyard and other related

services.

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta

No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Notaris Imas

Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi

Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan

dengan PT Hutchison Ports Indonesia (HPI). Perjanjian

tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal

26 Maret 1999 dan selanjutnya diubah pada tanggal 22

Juni 2011. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun

sejak tanggal operasi komersial, yaitu 1 November 1998

(Catatan 47a).

Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on

Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Notary Imas

Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated

August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison

Ports Indonesia (HPI). The agreement was substantially

revised on March 26, 1999 and revised further on June 22,

2011. The term of the agreement is 20 years from the date

of commencement of full commercial operations on

November 1, 1998 (Note 47a).

Board of Commissioners and Directors

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-

78/MBU/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan No. SK-

79/MBU/2015 tanggal 3 Juni 2015, susunan Dewan

Komisaris dan Direksi Perusahaan tanggal 30 Juni 2015

adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-

78/MBU/2015 dated on June 3, 2015 and No. SK-

79/MBU/2015 dated on June 3, 2015, the Company’s

Boards of Commissioners and Directors as of June 30,

2015 are as follows:

20










c. c.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama President Commissioner

Komisaris Commissioner




Dewan Direksi

President Director

Director

Director

Director

Director

Director

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama President Commissioner






Dewan Direksi

President Director

Director

Director

Director

Director

DirectorDirektur Dede R. Martin

Based on the Decree of the Minister of SOEs in lieu of the

General Meeting of the Company’s Shareholders No. SK-

08/MBU/2014 dated January, 27 2014, SK-48/MBU/2014

dated March 11, 2014 and SK-126/MBU/2014 dated June

10, 2014, the Company’s Boards of Commissioners and

Directors as of December 31,2014 are as follows:

Board of Commissioners :

Luky Eko Wuryanto

M. Djali Jusuf

Albert Inkiriwang

Retno Pudji Budi Astuti

Gunadi

Agus Suharyono

Board of Management :

Direktur Utama R.J. Lino

Direktur Ferialdy Noerlan

Direktur





(lanjutan) (continued)

Board of Commissioners :

Tumpak H. Panggabean

Lucky Eko Wuryanto


Agus Suharyono

Bobby R. Mamahit

Saptono R. Irianto

Direktur Dana Amin

Direktur Orias Petrus Moedak

Board of Management :

Direktur Utama R.J. Lino

Direktur Ferialdy Noerlan

Direktur Saptono R. Irianto

Direktur Dana Amin

Direktur Orias Petrus Moedak

Direktur Dede R. Martin

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-

08/MBU/2014 tanggal 27 Januari 2014, SK-48/MBU/2014

tanggal 11 Maret 2014 dan SK-126/MBU/2014 tanggal 10

Juni 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai

berikut:

21










c. c.

Audit Committee and Corporate Secretary

Komite Audit

d. d.

e. e.

● ●

● ●

● ●


Anggota Member






Komite Audit dan Corporate Secretary

Susunan Komite Audit dan Corporate Secretary tanggal 30

Juni 2015 adalah sebagai berikut:

The Company’s Audit Committee and Corporate Secretary

as of June 30, 2015 are as follow:

Audit Committee

Ketua Head

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan

konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan PPI,

IPC TPK dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah

dengan cara sebagai berikut:

In preparing the consolidated financial statements of the

Group, financial statements of PPI, IPC TPK and JICT

were translated to Rupiah currency based on the following:

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian

Kelompok Usaha adalah Rupiah, yang juga merupakan

mata uang fungsional.

The presentation currency of the Group’s consolidated

financial statements is in Rupiah, which is also the

functional currency.

Anggota Member

Corporate Secretary Corporate Secretary

Karyawan Employees

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 30

Juni 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing

sebanyak 4.350 (tidak diaudit) dan 4.351 karyawan

(diaudit).

Total of permanent employees of the Group as of June 30,

2015 and December 31, 2014 are 4.350 (unaudited) and 4.351

employees (audited), respectively.

Mata Uang Pelaporan Reporting Currency

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah,

kecuali PPI, IPC TPK dan JICT dalam Dolar Amerika

Serikat.

The Group reporting currency is Rupiah, except PPI, IPC

TPK and JICT which is in United States Dollar.

Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Suparman

Agus Witjaksono

Rima Novianti

Translation into Presentation Currency

Aset dan liabilitias dijabarkan

menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;

Assets and liabilities were translated using the

prevailing rates at reporting date;

Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan

kurs rata-rata; dan

Income and expenses were translated using the

average exchange rate; and

Seluruh hasil dari selisih kurs diakui dalam

pendapatan komprehensif lainnya.

All exchange differences were recognized in other

comprehensive income.

22









1. UMUM (Lanjutan) 1.

e. e.

Saldo Awal

Efek Penjabaran Neto

Saldo Akhir

2. 2.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian a.

b. Prinsip Konsolidasian b.

GENERAL (Continued)

Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian (lanjutan) Translation into Presentation Currency (continued)

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan

keuangan sebagai berikut:

Mutation for exchange different due to financial statements

translation account are as follow:

30-Jun-15 31-Dec-14

Principles of consolidation

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan

keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan

pada Catatan 1.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang

signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan

konsolidasian.

All material intercompany transactions and balances have

been eliminated in the consolidated financial statements.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal

akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh

pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk

kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada

ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak

langsung melalui entitas anak lebih dari setengah

kekuasaan suara entitas.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of

acquisition, being the date on which the Company obtained

control and continue to be consolidated until the date such

control ceases. Control is presumed to exist if the Company

owns directly or indirectly through subsidiaries more than

half of the voting power of an entity.

The consolidated financial statements include the financial

statements of the Group mentioned in Note 1.

330,555,874 Beginning Balance

90,095,386 (64,921,368) Effect due to translation - net

355,729,892 265,634,506 Ending Balance

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTINGSUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the consolidated financial

statements

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK)

yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

(ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared

in accordance with Indonesian Financial Accounting

Standards (SAK) which comprise the Statements of

Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations

of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the

Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian

Institute of Accountants.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan

konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan

konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang

diukur dengan menggunakan dasar seperti yang

disebutkan dalam catatan yang relevan.

The consolidated financial statements have been prepared

on an accrual basis using the historical cost concept of

accounting, except for certain accounts that were measured

by using a basis as disclosed in the relevant notes.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan

menggunakan metode langsung dan menyajikan

penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang

diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan

pendanaan.

The consolidated statement of cash flows was prepared

using direct method and presents receipts and

expenditures of cash and cash equivalents, which were

classified into operating, investing and financing activities.

265,634,506

23









2. 2.

b. b.

a) a)

b) b)

c) c)

d) d)

• •

• •

• •

• 0 •

• •

• •

• •

menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap

goodwill) dan liabilitas entitas anak.

derecognizes the assets (including goodwill) and

liabilities of the subsidiaries.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Continued)

Prinsip Konsolidasian (lanjutan) Principles of consolidation (continued)

Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki

setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika

terdapat:

Control also exists when the Company owns half or less of

the voting power of an entity when there is:

kekuasaan yang melebihi setengah hak suara

sesuai perjanjian dengan investor lain

power over more than half of the voting rights by

virtue of an agreement with other investors

kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan

dan operasional entitas berdasarkan anggaran

dasar atau perjanjian

power to govern the financial and operating policies

of the entity under a statute or an agreement

kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti

sebagian besar direksi atau organ pengatur

setara dan mengendalikan entitas melalui direksi

atau organ tersebut

power to appoint or remove the majority of the

members of the board of directors or equivalent

governing body and control of the entity is by that

board or body

kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas

pada rapat dewan direksi atau organ pengatur

setara dan mengendalikan entitas melalui

direksi atau organ tersebut

power to cast the majority of votes at meetings of

the board of directors or equivalent governing body

and control of the entity is by that board or body

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh

diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP)

bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo

defisit.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the

Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI)

even if that will result in a deficit balance.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak,

maka Kelompok Usaha:

If it loses control over a subsidiary, the Group:

menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP. derecognizes the carrying amount of any NCI.

menghentikan pengakuan akumulasi selisih

penjabaran yang dicatat di ekuitas. bila ada

derecognizes any cumulative translation

differences recorded in equity.

mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima. recognizes the fair value of the consideration

mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya. recognizes the fair value of any investment

mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan

sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan

laba rugi komprehensif, dan

recognizes any surplus or deficit in statements of

comprehensive income, and

mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang

sebelumnya diakui sebagai pendapatan

komprehensif lainnya ke laporan laba rugi

komprehensif atau mengalihkan secara langsung

ke saldo laba.

reclassifies the parent’s share of components

previously recognized in other comprehensive

income to statements of comprehensive income or

retained earnings, as appropriate.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset

bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan

secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk

yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi

komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada

laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari

bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas

induk.

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets

of the subsidiaries attributable to equity interests that are

not owned directly or indirectly by the parent company

which are presented in the consolidated statements of

comprehensive income and under the equity section of the

consolidated statements of financial position, respectively,

separately from the corresponding portion attributable to

the owners of the parent entity.

24









2. 2.

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan) b. Principles of consolidation (continued)

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing c. Foreign Currency Transactions and Balances


(Continued)

Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham

minoritas pada suatu entitas anak dapat melebihi

bagiannya dalam modal disetor entitas anak tersebut.

Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi

bagian pemegang saham minoritas dibebankan kepada

Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas, kecuali

pemegang saham minoritas memiliki kepentingan jangka

panjang lainnya pada entitas anak terkait atau terdapat

kewajiban yang mengikat pemegang saham minoritas dan

pemegang saham minoritas mampu memenuhi

kewajibannya. Apabila selanjutnya entitas anak

melaporkan laba, maka laba tersebut harus dialokasikan

kepada pemegang saham mayoritas, dalam hal ini

Perusahaan, sampai seluruh bagian kerugian pemegang

saham minoritas yang sebelumnya dibebankan kepada

Perusahaan dapat dipulihkan.

The losses applicable to the minority interests in

subsidiaries may have exceeded the minority interests in

the equity of the subsidiaries. The excess and any further

losses applicable to the minority interests are absorbed by

the Company as the majority shareholder, except to the

extent that the minority interests have other long-term

interest in the related subsidiaries or have binding

obligations for and are able to make good of the losses. If

the subsidiaries subsequently reported profits, all such

profits are allocated to the majority interest holder, in this

case the Company, until the minority interests’ share of

losses previously absorbed by the Company is recovered.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010),

“Transaksi dalam Mata Uang Asing” (Catatan 1d dan 1e).

The Group applies PSAK No. 10 (Revised 2010),

“Transactions in Foreign Currencies” (Notes 1d and 1e).

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah

berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi

dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas

moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan

rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk

tahun/periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs

yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi

tahun kini.

Transactions involving foreign currencies are recorded in

Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at

the time the transactions are made. At the reporting date,

monetary assets and liabilities denominated in foreign

currencies are adjusted to reflect the average of the selling

and buying rates of exchange prevailing at the last banking

transaction date of the year/period, as published by Bank

Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or

charged to operations of the current year.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah,

yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang

penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing

dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat

transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan

liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan

untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal

tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan

atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif

konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs

yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke

aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud.

The consolidated financial statements are presented in

Rupiah, which is the Company’s functional currency and

presentation currency. Transactions involving foreign

currencies are recorded at the rates of exchange prevailing

at the time the transactions are made. At reporting date,

monetary assets and liabilities denominated in foreign

currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange

rates at such date and the resulting gains or losses are

credited or charged to current consolidated statement of

comprehensive income, except for foreign exchange

difference that can be attributed to qualifying assets which

are capitalized to construction in progress and intangible

assets.

25









2. 2.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing c. Foreign Currency Transactions and Balances


Dolar Amerika Serikat ($AS) 1

Euro Eropa (€EUR) 1

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi d. Transactions with related parties

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali e.

12,440 United States Dollar ($US) 1

14,920 15,133 European Euro (€EUR) 1


(Continued)

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang

digunakan untuk penjabaran pada tanggal 30 Juni 2015

dan 31 Desember 2014 (nilai penuh):

Below are the major exchange rates used for translation as

of June 30, 2015 and Desember 31, 2014 (full amount):

30-Jun-15 31-Dec-14

13,332

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak

berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7 (Revisi

2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"

The Group has transactions with related parties, as defined

in PSAK No. 7 (revised 2010), “Related Party Disclosures”.

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak

yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-

pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the

parties which may not be the same as those of the

transactions between unrelated parties.

Business combinations entities under common control


“Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

The Group applied PSAK No. 38 (Revised 2012), “Business

Combinations Entities Under Common Control”.

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi

bisnis entitas sepengendali dan diterapkan untuk

kombinasi bisnis sepengendali yang memenuhi

persyaratan dalam PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis”, baik

untuk entitas penerimaan dan entitas penarikan.

This PSAK prescribes the accounting treatment for

business combinations under common control and applied

to business combinations under common control that meet

the requirements in PSAK No. 22 “Business Combinations”,

both for acquirer and acquiree entity.

26









2. 2.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali (lanjutan) e.

f. Kas dan Setara Kas f. Cash and Cash Equivalents

g. g.

Berdasarkan standar ini, transaksi restrukturisasi antara

entitas sepengendali yang dilakukan dalam rangka

reorganisasi perusahaan yang berada dalam suatu

kelompok usaha yang sama bukan merupakan perubahan

kepemilikan dalam arti substansi ekonomi sehingga

transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi

bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas

individual dalam kelompok perusahaan tersebut dan harus

dicatat sesuai dengan nilai buku dengan menggunakan

metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interests

method). Dalam metode penyatuan kepemilikan, laporan

keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi disajikan

sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah

terjadi sejak awal periode perusahaan yang bergabung

dalam sepengendalian.

Berdasarkan standar ini, transaksi restrukturisasi antara

entitas sepengendali yang dilakukan dalam rangka

reorganisasi perusahaan yang berada dalam suatu

kelompok usaha yang sama bukan merupakan perubahan

kepemilikan dalam arti substansi ekonomi sehingga

transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi

bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas

individual dalam kelompok perusahaan tersebut dan harus

dicatat sesuai dengan nilai buku dengan menggunakan

metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interests

method). Dalam metode penyatuan kepemilikan, laporan

keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi disajikan

sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah

terjadi sejak awal periode perusahaan yang bergabung

dalam sepengendalian.

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua

investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan

atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak

dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in

banks and all investments with maturities of three months

or less from the date of placement that were not used as

collateral and are unrestricted.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi

tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi

jangka pendek.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months

but not more than 1 (one) year are presented as short-term

investments.

Piutang usaha dan dan cadangan kerugian penurunan

nilai

Trade receivables and impairment loss reserve

accounts

Piutang usaha pada awalnya diukur sesuai dengan nilai

wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan

diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai

piutang. Pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang

ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap

tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam

periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat

ditagih.

Trade receivables are initially measured at fair value and

subsequently measured at amortized cost, net of allowance

for impairment. Allowance for impairment losses is

determined based on management’s evaluation on the

collectability of the balances. Trade receivables are written

off in the period when the receivables cannot be collected.

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), entitas yang

melepas bisnis maupun yang menerima bisnis mencatat

selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah

tercatat bisnis yang dilepas/jumlah tercatat dari setiap

transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya

dalam akun tambahan modal disetor.

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), the entity that

disposed and received business records the difference

between the consideration received/transferred and the

carrying amount of the disposed business/carrying amount

of any business combination transaction in equity in the

“additional paid-in capital“ account.


(Continued)

Business combinations entities under common control

(continued)

27









2. 2.

h. Persediaan h. Inventory

i. Beban dibayar di muka i. Prepaid expenses

j. Investasi pada entitas asosiasi j. Investments in associates


(Continued)

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian

kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban

atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi

pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi

komprehensif konsolidasian.

The Group does not recognize for the losses unless they

have incurred obligation or made payments on behalf of the

associates. Diluted gains and losses arising in investments

in associates are recognized in the consolidated statements

of comprehensive income.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara

Kelompok Usaha dengan entitas asosiasinya dieliminasi

sebesar kepentingan Kelompok usaha pada entitas

asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi, jika ada, juga

dieliminasi kecuali terjadi penurunan nilai atas aset yang

dialihkan.

Unrealized gains on transactions between the Group and

their associates are eliminated to the extent of the Group’s

interest in the associates. Unrealized losses, if any, are

also eliminated unless the transaction provides evidence of

an impairment of the asset transferred.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata

tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari

suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis

kantor, obat dan alat-alat medis.

Inventory was recorded using the weighted average method

and specific identification. Inventories consists of ship and

crane spare part, fuels, office supplies, medicine and

medical instruments.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil

penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal

laporan posisi keuangan.

Allowance for inventory obsolence is defined based on

analysis of inventory condition on the date of reporting of

financial position.

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai

dengan masa manfaatnya.

Prepaid expenses are charged to operations over the

periods benefited.

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana

Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun

bukan pengendali, biasanya melalui kepemilikan hak

suara, baik secara langsung maupun tidak langsung,

antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi

dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui

sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi

tersebut termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika

akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Associates entities over which the Group has significant

influence but not control, generally accompanying a direct

or indirect shareholding of between 20% and 50% of the

voting rights. Investment in associates are accounted for

using the equity method of accounting and are initially

recognized at cost. The Group’s investment in associates

include goodwill identified on acquisition, net of impairment

loss.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas

asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi

komprehensif konsolidasian. Bagian atas mutasi

pendapatan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui

didalam pendapatan komprehensif lainnya. Mutasi

pendapatan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan

terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok

Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau

melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk

piutang tanpa agunan.

The Group’s share of their associates post acquisition

profits or losses is recognized in the consolidated statement

of comprehensive income. Their share of post acquisition

movement in other comprehensive income is recognized as

other comprehensive income. The cumulative post-

acquisition movements are adjusted against the carrying

amount of the investment, when the Group’s share of

losses in an associate exceeds its interest in the

associates, including any unsecured receivable.

28









2. 2.

j. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan) j. Investments in associates (continued)

a) a)

b) b)

k. Properti Investasi k. Investment Properties

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas

asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi

2011), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai

investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai

wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan

sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011).

When an investment ceases to be an associate and is

accounted for in accordance with PSAK No. 55 (Revised

2011), the fair value of the investment at the date when it

ceases to be an associate shall be regarded as its fair

value on initial recognition as a financial asset in

accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011).

Properti investasi merupakan properti (tanah atau

bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau

keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk

menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-

duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif

atau dijual dalam kegiatan usaha.

Investment properties represents properties (land or

building - or part of a building - or both) held by the Group

to earn rental or for capital appreciation or both, rather than

for use in the production or supply of goods or services or

for administrative purposes or sale in the ordinary course of

business.


(Continued)

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode

ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki

pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat

investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011),

“Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang

mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak

mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau

ventura bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK

No. 12 (Revisi 2009), “Bagian Partisipasi dalam Ventura

Bersama”. Ketika kehilangan pengaruh signifikan. maka

Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa

pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha

mengakui dalam laporan laba rugi komprehensif setiap

selisih antara:

The Group shall discontinue the use of the equity method

from the date when Group ceases to have significant

influence over an associate and shall account for the

investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised

2011), “Financial Instrument: Recognition and

Measurement”, from that date, provided the associate does

not become a subsidiary or a joint venture as defined in

PSAK No. 12 (Revised 2009), "Interest in Joint Ventures”.

On the loss of significant influence, the Group shall

measure at fair value any investment the investor retains in

the former associate. The Group shall recognize in

consolidated statement of comprehensive income any

difference between:

nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil

pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas

the fair value of any retained investment and any

proceeds from disposing of the part of the interest

jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika

hilangnya pengaruh signifikan.

the carrying amount of the investment at the date

when significant influence is lost.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan

termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan

dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk

bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada

pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan

terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan

properti investasi tersebut.

Investment properties are stated at cost including

transaction cost less accumulated depreciation and any

impairment in value, if any. The carrying amount includes

the cost of replacement of an existing investment property

in the year such costs are incurred, if the recognition

criteria are met and does not include the cost of daily use of

the investment property.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat

properti investasinya.

The Company has chosen the cost model to account for its

investment properties.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis

lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis

properti investasi yang berupa bangunan fasilitas

pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40

tahun).

Depreciation is computed using the straight-line basis over

the estimated useful lives of investment properties which

consist of building and port facilities (10 - 50 years) and

road and building (10 - 40 years).

29









2. 2.

k. Properti Investasi (lanjutan) k. Investment Properties (continued)

l. Aset tetap l. Fixed assets

Jenis Aset Type of Assets

Bangunan Fasilitas Pelabuhan Building and Port Facilities

Kapal Vessels

Alat Fasilitas Pelabuhan Port Equipment

Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facility Installation

Jalan dan Bangunan Road and Building

Peralatan Equipment

Kendaraan Vehicles

Emplasemen Emplacement

5

3 - 25

Tahun/Years

10 - 50

10 - 20

5 - 20

10 - 25

10 - 40

4 - 25


(Continued)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat

pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak

digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki

manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan

pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang

timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi

diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan

tersebut.

Investment properties are derecognized when either it has

been disposed of or when it is permanently withdrawn from

use and no future benefit is expected from its disposal. Any

gains or losses on the retirement or disposal of investment

properties are recognized in the consolidated statement of

comprehensive income in the period of retirement or

disposal.


“Aset Tetap” dan ISAK No. 25, “Hak atas Tanah”.

The Group applies PSAK No. 16 (Revised 2011), “Fixed

Assets” and ISAK No. 25, “Land Rights”.

ISAK 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak

atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”). Hak

Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) ketika

tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari

biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” dan tidak

diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas

perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam

bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun

“Beban Ditangguhkan - neto” pada laporan posisi

keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana

yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur

ekonomis tanah.

ISAK 25 prescribes that the legal cost of land rights in the

form of Business Usage Rights (“Hak Guna Usaha” or

“HGU”). Building Usage Right (“Hak Guna Bangunan” or

“HGB”) and Usage Rights (“Hak Pakai” or “HP”) when the

land was acquired initially are recognized as part of the cost

of the land under the “Fixed Assets” account and not

amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal

costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP are

recognized as part of “Deferred Charges - net” account in

the consolidated statements of financial position and are

amortized over the shorter of the rights' legal life and land's

economic life.

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan

yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya

tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk

membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang

diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai

dengan maksud manajemen.

All fixed assets are initially recognized at cost which

comprises its purchase price and any costs directly

attributable in bringing the assets to the location and

condition necessary for the assets to be capable of

operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi

rugi penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at

cost less any subsequent accumulated depreciation and

impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut

siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan

dihitung dengan menggunakan metode garis lurus

berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai

berikut:

Depreciation of fixed assets start when it is available for

use and is computed using the straight-line method based

on the estimated useful live of the assets as follows:

30









2. 2.

l. Aset tetap (lanjutan) l. Fixed assets (continued)


(Continued)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan

kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi

peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan

bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya

terealisasi.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for

impairment when events or changes in circumstances

indicate that the carrying values may not be fully

recoverable.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada

saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis

masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau

pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari

penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan

antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat

dari aset) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif

pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or

when no future economic benefits are expected from its use

or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the

asset (calculated as the difference between the net

disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is

included in the statements of comprehensive income in the

year in which the asset is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat

dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan

secara prospektif jika terjadi perubahan.

The residual values, useful lives and methods of

depreciation of assets are reviewed and adjusted

prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak

disusutkan.

Land is stated at cost and not depreciated.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya

pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta

manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan

dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut

disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya.

Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur

manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan

cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari

tanah tersebut.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement,

removal and restoration and the benefits from the site

dismantlement, removal and restoration is limited, that

portion of the land asset is depreciated over the period of

benefits obtained by incurring those costs. In some cases,

the land itself may have a limited useful life, in which case it

is depreciated in a manner that reflects the benefits to be

derived from it.

Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset

tetap dalam konstruksi. Biaya pinjaman yang digunakan

untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang

memenuhi syarat (qualifying asset), dikapitalisasi sampai

dengan saat proses pembangunan tersebut secara

substansial telah selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke

akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau

pemasangan selesai. Biaya perolehan atas aset tetap

dalam konstruksi termasuk transfer keuntungan dan

kerugian selisih kurs atas lindung nilai arus kas yang

memenuhi persyaratan dan berkaitan dengan pengadaan

aset tersebut.

The costs of construction of fixed assets are capitalized as

construction in progress. Borrowing costs on loans used in

financing the construction of a qualifying asset, are

capitalized up to the date when the construction is

substantially completed. These costs are reclassified into

fixed asset accounts when the construction or installation is

completed. The costs of construction in progress include

the transfer of foreign exchange gains and losses on

qualifying cash flow hedges for the acquisition of assets.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah

tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika

memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya

pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria

pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif

konsolidasian pada saat terjadinya.

The cost of major repairs is recognized as the carrying

amount of the fixed assets as a replacement if the

recognition criteria are satisfied. All repairs and

maintenance costs that do not meet the recognition criteria

are recognized in the consolidated statement of

comprehensive income as incurred

31









2. 2.

l. Aset tetap (lanjutan) l. Fixed assets (continued)

m. Sewa m. Lease

Kelompok Usaha sebagai lessee Group as a lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok

Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang

terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal

masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika

lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa

minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban

keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian

rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik

yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban

keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan

laba rugi komprehensif konsolidasian.

A finance lease that transfers to the Group substantially all

the risks and benefits incidental to ownership of the leased

item is capitalized at the commencement of the lease at the

fair value of the leased property or, if lower, at the present

value of the minimum lease payments. Lease payments are

apportioned between finance charges and reduction of the

lease liability so as to achieve a constant rate of interest on

the remaining balance of the liability. Finance charges are

recognized as financing cost in the consolidated statement


Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat

dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian

memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh

kepemilikan diakhir masa sewa, maka aset disusutkan

selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa

manfaat aset dan masa sewa.

A leased asset is depreciated over the useful life of the

asset. However, if there is no reasonable certainty that the

Group will obtain ownership by the end of the lease term,

the asset is depreciated over the shorter of the estimated

useful life of the asset and the lease term.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha

dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

secara garis lurus selama masa sewa.

Operating lease payments are recognized as an operating

expense in the consolidated statement of comprehensive

income on a straight-line basis over the lease term.


(Continued)

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai

diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan

digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Major spare parts and stand-by equipments are classified

as fixed assets when they are expected to be used in

operations during more than one year.

Aset pengelolaan bersama merupakan kegiatan

kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak

atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada

perjanjian kontraktual. Aset pengelolaan bersama

dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi

akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan

menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran

masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Jointly controlled assets are joint activities that include

utilization of the assets from the parties for operational

activities that is based on contractual agreements. Jointly

controlled assets are stated at cost less accumulated

depreciation and are depreciated using the straight-line

method over the estimated useful lives of similar fixed

assets.

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan

perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah

berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada

penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah

pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau

aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian

mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-

aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit

disebutkan dalam perjanjian.

The determination of whether an arrangement is, or

contains, a lease is based on the substance of the

arrangement at the inception date. The arrangement is

assessed for whether fulfillment of the arrangement is

dependent on the use of a specific asset or assets or the

arrangement conveys a right to use the asset or assets,

even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

32









2. 2.

m. Sewa (lanjutan) m. Lease (continued)

n. Investasi Pegendalian Bersama Entitas n. Investments in Jointly Controlled Entity

Entitas pengendalian bersama adalah perusahaan,

kemitraan atau lainnya di mana setiap venturer

mempunyai bagian partisipasi. Entitas pengendalian

bersama beroperasi dengan cara yang sama dengan

entitas lainnya, kecuali adanya perjanjian kontraktual yang

menciptakan pengendalian bersama. Sebuah entitas

pengendalian bersama mengendalikan aset perusahaan

patungan, memperoleh pendapatan sendiri dan

menimbulkan kewajiban dan biaya sendiri. Kepentingan

dalam entitas pengendalian bersama dicatat dengan

metode ekuitas.

A jointly controlled entity is a corporation, partnership or

other entity in which each venturer holds an interest. A

jointly controlled entity operates in the same way as other

entities, except that a contractual arrangement established

joint control. A jointly controlled entity controls the assets of

the joint venture, earns its own income and incurs its own

liabilities and expenses. Interests in jointly controlled

entities are accounted for using the equity method.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi dalam usaha

patungan disajikan dalam laporan posisi keuangan

konsolidasian sebesar harga perolehan ditambah

perubahan di Perusahaan atas aktiva bersih perusahaan

patungan setelah diakuisisi.

Under the equity method, the investment in the joint venture

is carried in the consolidated statement of financial position

at cost plus post acquisition changes in the Company’s

share of net assets of the joint venture.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

mencerminkan bagian Perusahaan atas hasil operasi

perusahaan patungan. Apabila terdapat perubahan yang

diakui langsung dalam ekuitas perusahaan patungan,

Perusahaan mengakui bagiannya atas setiap perubahan

dan mengungkapkan perubahan tersebut, ketika

diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas

konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang tidak

direalisasi yang dihasilkan dari transaksi antara

Perusahaan dan perusahaan patungan dieliminasi untuk

kepentingan dalam perusahaan patungan.

The statement of comprehensive income reflects the

Company’s share of the results of operations of the joint

venture. Where there has been a change recognised

directly in the equity of the joint venture, the Company

recognises its share of any changes and discloses this,

when applicable, in the consolidated statement of changes

in equity. Unrealized gains and losses resulting from

transactions between the Company and the joint venture

are eliminated to the extent of the interest in the joint

venture.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa

piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan

konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi

sewa neto tersebut.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease

assets such as receivables in the consolidated statements

of financial position at an amount equal to the net lease

investment.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada

suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat

pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih

lessor dalam sewa pembiayaan.

The recognition of finance income is based on a pattern

reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's

net investment in the finance lease.


(Continued)

Kelompok Usaha sebagai lessor Group as a lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika

sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh

risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika

sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko

dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Leases are classified as finance leases whenever the terms

of the lease transfer substantially all the risks and rewards

incidental to ownership. Leases are classified as operating

leases if the lease does not transfer substantially all the

risks and rewards incidental to ownership.

33









2. 2.

n. Investasi Pegendalian Bersama Entitas (lanjutan) n. Investments in Jointly Controlled Entity (continued)

o. Aset Tak Berwujud o. Intangible Assets

Aset Hak Konsesi Concession Asset

Laporan keuangan entitas pengendalian bersama

disiapkan dalam periode pelaporan yang sama dengan

Perusahaan. Jika diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk

menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan laporan

keuangan Perusahaan.

The financial statements of the jointly controlled entities are

prepared for the same reporting period as the Company.

Where necessary, adjustments are made to bring the

accounting policies in line with those of the Company.


(Continued)

Bagian laba bersih perusahaan patungan disajikan dalam

laporan laba rugi komprehensif konsolidasian yang

merupakan keuntungan yang dapat diatribusikan kepada

venturer dalam perusahaan patungan.

The share of the joint venture’s net profit is shown on the

face of the consolidated statement of comprehensive

income. This is the profit attributable to venturers in the joint

venture.

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak

konsesi, piranti lunak dan tata kelola perusahaan.

Intangible assets of the Group consist of concession asset,

software and good corporate governance.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha

kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis

masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset

tersebut dapat diukur dengan andal.

Intagible assets are recognized if Group will obtain useful

economic benefit from the intangible assets and the cost of

assets can be reliably measured

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada

pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset

takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi

akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost.

Following initial recognition, the intangible asset is carried

at cost less any accumulated amortization and impairment

loss, if any.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat

ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikator

adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode

dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu

setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

An intangible asset is amortized over the asset’s useful

economic life and assessed for impairment whenever there

is an indication that the intangible asset may be impaired.

The amortization period and the amortization method for an

intangible asset are reviewed at least at each financial year

end.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat; i)

dilepaskan atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di

masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau

penjualan aset tersebut.

An intangible asset shall be derecognized; i) on disposal; or

ii) when no future economic benefits are expected from its

use or disposal.

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi

pembangunan aset konsesi - Terminal Kalibaru yang

meliputi biaya pembangunan dermaga dan biaya-biaya lain

yang berhubungan langsung dengan pembangunan

tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan

fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya

pinjaman yang secara langsung digunakan untuk

mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya

pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses

pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan. Aset hak

konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya

konstruksi pembangunan aset konsesi ditambah dengan

margin konstruksi yang telah ditentukan manajemen. Aset

hak konsesi akan diamortisasi selama masa konsesi

dengan menggunakan metode garis lurus.

Concession asset is the cost directly attributable to the

construction of concession assets - Kalibaru Terminal

which includes cost of port development and other costs

directly related to the development, including the cost of

construction of access roads and other facilities required,

plus the cost of borrowing directly used for financing the

construction of concession asset. Borrowing costs are

capitalized until the construction is completed and

operated. Concession assets are recorded at fair value, i.e.

construction cost of concession asset plus a profit margin

determined by the management. Concession asset will

amortized over the concession period using the straight-line

method.

34









2. 2.

o. Aset TakBerwujud (lanjutan) o. Intangible Assets (continued)

Piranti lunak Software

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman p. Capitalization of Borrowing Cost

q. Pendapatan Diterima di Muka q. Unearned Revenues

r. Pendapatan dan Beban r. Revenue and Expenses

• •

• •

• •

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan

perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa

manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama

masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis

lurus.

Software represents expenses relating to systems software

cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are

deferred and amortized over the periods benefited using the

straight-line method.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No.26 (Revisi 2011),

"Biaya Pinjaman".

The Group implemented SFAS No.26 (Revised 2011),

"Borrowing Costs".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan

perolehan, pembangunan atau pembuatan aset

kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset

tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban

pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya

bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok

Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Borrowing costs that are directly attributable to the

acquisition, construction and production of the qualifying

assets are capitalized as a part of the related assets.

Otherwise. borrowing costs are recognized as expenses

when incurred. Borrowing costs consist of interests and

other financing charges that the Group incurs in connection

with the borrowing of fund.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas

yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat

digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran

untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah

terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat

selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang

diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar

dapat digunakan sesuai maksudnya.

Capitalization of borrowing costs commences when the

activities to prepare the qualifying asset for its intended use

are in progress and the expenditures for the qualifying

asset and the borrowing costs have been incurred.

Capitalization of borrowing costs ceases when substantially

all the activities necessary to prepare the qualifying assets

are completed for their intended use.

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan

bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian

dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak

lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai

bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi

keuangan konsolidasian.

Unearned revenues from usage of land and buildings are

amortized over the usage term using the straight-line

method. The non-current portion of unearned revenues is

shown as part of "long-term liabilities" in the consolidated

statement of financial position.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat

ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan

jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa

memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan.

Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran

Revenue is recognized to the extent that it is probable that

the economic benefits will flow to the Group and the

revenue can be reliably measured, regardless of when the

payment is being made. Revenue is measured at the fair

value of the consideration received or receivables.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang

harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

The criteria of revenue recognition are as follows:

Pendapatan jasa kapal, jasa barang, jasa terminal

dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah

selesai dilakukan.

Revenue from ship services, goods services,

terminal services and logistic are recognized when

the transactions have been performed.


(Continued)

Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat

jasa telah diberikan atau saat barang medis telah

diserahkan kepada pasien.

Revenue from medical services is recognized when

the services rendered or when the medical items

are have been delivered to the patients.

Pengakuan atas pendapatan jasa jaringan,

konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa

tersebut telah diserahkan kepada pelanggan.

Pendapatan dari penjualan software diakui pada

saat resiko dan hak kepemilikan barang secara

signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

Revenue from network services, consulting and

maintenance services are recognized when

services have been rendered to the customers.

Revenue from software sales is recognized when

the significant risk and rewards of ownership have

been tranferred to the customer

35









2. 2.

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan) r. Revenue and Expenses (continued)

• •

• •

• •

• •

• •


(Continued)

Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan

persentase penyelesaian pekerjaan aktual.

Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan

berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan

tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai

pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih

antara pembayaran yang diterima dengan nilai

pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai

pendapatan diterima di muka.

Revenue from dredging services is recognized

based on actual percentage of work completion.

Percentage of work that has been completed based

on memorandum of work completion but not yet

been billed are recorded as accrued revenues.

Excess of payments received from customers over

value of work that has been completed the are

recorded as unearned revenue.

Pendapatan atas kegiatan pelatihan diakui pada

saat kegiatan telah dilaksanakan.

Revenue from training services is recognized when

the activities are completed.

Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui

dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Land and building rental revenue is recognized on

a straight line basis over the term of the lease

contracts.

Pendapatan dividen diakui pada saat hak

Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran

dividen ditetapkan.

Dividend revenue is recognized when the Group’s

right to receive the dividend payment is established.

Pendapatan konstruksi Kelompok Usaha mengakui

aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana

Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk

membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak

untuk membebankan pengguna jasa publik bukan

merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas

karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana

publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi,

Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan

mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai

dengan basis kontrak biaya-plus.

Construction revenues The Group recognizes

intangible assets of construction services in which

the Group receives the rights (license) to charge

users of public services. A right to charge users of

public services is not an unconditional right to

receive cash because the amounts depend on the

extent of public using the service. In the

construction period, the Group recorded intangible

assets and recognize revenues and costs of

construction by using cost-plus contract basis.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Beban konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi

pembangunan terminal Kalibaru yang meliputi studi

kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan

langsung dengan pembangunan terminal, termasuk biaya

pembangunan jalan akses ditambah biaya pinjaman yang

secara langsung digunakan untuk mendanai proses

pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi

sampai dengan saat proses pembangunan tersebut

selesai dan dioperasikan.

Construction expenses comprise all the amount of Kalibaru

terminal construction costs consisting of feasibility study

cost and other costs that are directly related to terminal

construction, including construction costs for access roads

and other borrowing costs, that are directly used for

financing the development of assets. These costs are

capitalized until the construction is completed and the

facility operated.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban

konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset

takberwujud pada tahap konstruksi.

The Group accounted for construction revenue and

construction cost at the same time as recognition of

intangible asset during construction phase.

36









2. 2.

s. Perpajakan s. Taxation


(Continued)


“Pajak Penghasilan”.

The Group applied PSAK No. 46 (Revised 2010), “Income

Tax”.

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran

penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan

temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan

komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi pajak yang

dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan

manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh

pajak untuk suatu periode dialokasikan pada usaha tahun

berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang

langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Current tax expense is provided based on the estimated

taxable income for the year. Deferred tax assets and

liabilities are recognized for temporary differences between

the financial and the tax bases of assets and liabilities at

each reporting date. Future tax benefits, such as the

carryover of unused tax losses, are also recognized to the

extent that realization of such benefits is probable. The tax

effects for the year are allocated to current operations,

except for the tax effects from transactions which are

directly charged or credited to equity.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan

dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai

pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi

komprehensif konsolidasian periode berjalan, kecuali jika

diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah

tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan

SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi

kriteria pengakuan aset.

The amounts of additional tax principal and penalty

imposed through a tax assessment letter (SKP) shall be

recognized as income or expense in the current period of

the consolidated statement of comprehensive income,

unless further settlement is submitted. The amounts of tax

principal and penalty imposed through SKP are deferred as

long as it meets the asset recognition criteria.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan

tarif pajak yang akan dikenakan pada periode saat nilai

aset direalisasikan atau nilai liabilitas tersebut

diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang

pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada

tanggal posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan

liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh

perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada

usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi

yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau

dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax

rates that are expected to apply in the period when the

asset is realized or the liability is settled, based on tax rates

(and tax laws) that have been enacted or substantively by

the end of the reporting period. Changes in the carrying

amount of deferred tax assets and liabilities due to a

change in tax rates are credited or charged to current

operations, except to the extent that they relate to items

previously charged or credited to equity.

Kelompok Usaha menyajikan penyesuaian atas pajak

penghasilan tahun/periode sebelumnya, jika ada, sebagai

bagian dari “Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan - Tahun

Berjalan” dalam laporan laba rugi komprehensif

konsolidasian.

The Group presented adjustments of income tax from

previous years/periods, if any, as part of “Income Tax

Expense (Benefit) - Current” in the consolidated statement


Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak

atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang

masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas,

disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing

entitas tersebut.

For each of the consolidated entities, the tax effects of

temporary differences and tax loss carryover, which

individually are either assets or liabilities, are shown at the

applicable net amounts.

37









2. 2.

t. Imbalan Kerja t. Employment Benefits

Imbalan pascakerja Post-employment benefits


(Continued)

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010),

“Imbalan Kerja”, yang mengatur akuntansi dan

pengungkapan untuk imbalan kerja, yang meliputi imbalan

kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan,

pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang

(misalnya cuti-berimbalan jangka panjang, imbalan

kesehatan pascakerja). Kelompok Usaha telah memilih

tetap Penggunakan “10% corridor method” untuk

pengakuan keuntungan atau kerugian aktuaria. Kelompok

Usaha juga melakukan pengakuan kewajiban dan beban

ketika pekerja telah memberikan layanan dan entitas

mengkonsumsi manfaat ekonomi yang timbul dari layanan

tersebut.

The Group has applied PSAK No. 24 (Revised 2010),

“Employee Benefits”, which regulates the accounting

and disclosure for employee benefits, both short-term

(e.g., paid annual leave, paid sick leave) and long-term

(e.g., long-service leave, post-employment medical

benefits). The Group has chosen to retain the 10%

corridor method for the recognition of actuarial gains or

losses. The Group also requires recognition of liability

and expense when an employee has provided service

and the entity receives economic benefit arising from

the service

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran

pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya

yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja

yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas

imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan

membandingkan imbalan yang akan diterima oleh

karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun

dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi

dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil

pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada

imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang

diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan

kekurangan tersebut.

The Company has a defined contribution retirement plan

(Pension Plan) covering all of its qualified permanent

employees and an unfunded employee benefit liability

determined in accordance with the existing Collective Labor

Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability

is calculated by comparing the benefit that will be received

by an employee at normal pension age from the Pension

Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after

deducting the accumulated employer contribution and the

related investment results. If the employer-funded portion of

the Pension Plan benefit is less than the benefit as required

by the CLA, the Company provides for such shortfall.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti

imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas

imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan

bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi

masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru

sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan

metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang

digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan

pasti.

The Company also provides long-term post-employment

benefits, such as healthcare benefits and service pay to

their retirees. The entitlement to these benefits is usually

based on the employee remaining in service up to

retirement age and the completion of a minimum service

period. The expected costs of these benefits are accrued

over the period of employment, using an accounting

methodology similar to defined benefit pension plans.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini

kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan

dikurangi dengan nilai wajar aset program dan

penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan

biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti

dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan

menggunakan metode projected unit credit.

The pension benefit obligation is the present value of the

defined benefit obligation at end of the reporting period less

the fair value of plan assets, together with adjustments for

unrecognised actuarial gains or losses and past service

costs. The defined benefit obligation is calculated annually

by an independent actuary using the projected unit credit

method.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan

kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan

metode projected-unit-credit. Laba atau rugi aktuarial

diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi

keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum

diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi

Total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (present

value of the defined benefit obligation) pada tanggal

tersebut.

The costs of providing employee benefits under the

CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are

determined using the projected-unit-credit method.

Actuarial gains or losses are recognized as income or

expense when the net cumulative unrecognized actuarial

gains or losses for each individual plan at the end of the

previous reporting year exceed 10% of the present value of

the defined benefit obligation at that date.

38









2. 2.

t. Imbalan Kerja (lanjutan) t. Employment Benefits (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan) Post-employment benefits (continued)

u. Instrumen Keuangan u. Financial Instruments

i) Aset Keuangan i) Financial Assets

Pengakuan awal Initial recognition


(Continued)

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10%

diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja yang

diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut.

Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan

memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya

perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang

berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai

imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (vested).

These gains or losses in excess of the 10% threshold are

amortized on a straight-line basis over the expected

average remaining working lives of the employees. Further,

past service costs arising from the introduction of a defined

benefit plan or changes in the benefits payable of an

existing plan are required to be amortized over the period

until the benefits concerned become vested.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar

yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan.

Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa

kerja karyawan dengan menggunakan metode yang

diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pasca-

kerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali

oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya

yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai

beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.


“Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi

2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan

Pengukuran” dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan:

Pengungkapan”

The Group applied PSAK No. 50 (Revised 2010), “Financial

Instruments: Presentation”, PSAK No. 55 (Revised 2011),

“Financial Instruments: Recognition and Measurement”,

and PSAK No. 60, “Financial Instruments: Disclosures”

Other long-term employment benefits include the long

services leave benefit which is determined in compliance

with the Company's Regulations. The expected costs of

these benefits are calculated and recognized over the years

of employment, using the method which is applied in

calculating obligation for post-employment benefits. These

obligations are calculated on a minimum once a year by an

independent actuary. Other long term employment benefits

that are vested, are recognized as expense immediately in

the consolidated statement of comprehensive income

Program iuran pasti Defined contribution plans

Program iuran pasti merupakan program imbalan pasca-

kerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu

entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum

ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut.

Kewajiban untuk membayar iuran secara regular

merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode

dimana jasa diberikan oleh pekerja.

A defined contribution plan is a post-employment benefit

plan under which the entity pays fixed contributions into a

separate entity and will have no legal or constructive

obligation to pay further amounts. Obligations for the

regular contributions constitute employee benefit costs for

the period during which services are rendered by

employees.

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55

(Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai aset keuangan

yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau

rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi

yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan

tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan

klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal

dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi

kembali setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55

(Revised 2011) are classified as financial assets at

fair value through profit or loss, loans and receivables,

held-to-maturity investments and available-for-sale

financial assets, as appropriate. The Group

determines the classification of the financial assets

upon initial recognition and, if allowed and

appropriate, will re¬evaluate this designation at the

end of each financial year.

39









2. 2.

u. Instrumen Keuangan (lanjutan) u. Financial Instruments (continued)

i) Aset Keuangan (lanjutan) i) Financial Assets (continued)

Pengakuan awal (lanjutan) Initial recognition (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement

(a) (a)


(Continued)

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai

wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi,

kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar

melalui laba rugi.

Financial assets are recognized initially at fair value

plus directly attributable transaction costs, except if

the financial assets are recorded at fair value through

profit or loss.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan

setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha,

piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan

aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai

“Pinjaman yang diberikan dan Piutang”.

The financial assets of the Group, which include cash

and cash equivalents, short-term investments, trade

receivables, other receivables, accrued revenue and

other non-current assets, are all classified as “Loans

and Receivables”.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal

tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets

depends on their classification as follows:

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laba atau rugi

Financial assets at fair value through profit or loss

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laba atau rugi termasuk aset keuangan

untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan

pada saat pengakuan awal untuk diukur pada

nilai wajar melalui laba atau rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss

include financial assets held for trading and

financial assets designated upon initial

recognition at fair value through profit or loss.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok

untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai

instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan

yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau

rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan

Kelompok Usaha pada nilai wajar dengan

keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai

wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Derivative assets are classified as held for trading

unless they are designated as effective hedging

instruments. Financial assets at fair value through

profit or loss are carried in the Group’s statements

of financial position at fair value with gains or

losses recognized as profit or loss.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka

pendek dalam kategori ini.

The Group has short-term investment classified

under this category.

40









2. 2.


i) Aset Keuangan (lanjutan) i) Financial Assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan) Subsequent measurement (continued)

(b) (b)

ii) Liabilitas Keuangan ii) Financial liabilities

Pengakuan awal Initial recognition


(Continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loan and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah

aset keuangan non derivatif dengan

pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang

tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah

pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat

pada biaya perolehan diamortisasi dengan

menggunakan metode suku bunga efektif, dan

keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai

laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan

dan piutang dihentikan pengakuannya atau

mengalami penurunan nilai, demikian juga

melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative

financial assets with fixed or determinable

payments that are not quoted in an active market.

After initial measurement, such financial assets

are carried at amortized cost using the effective

interest rate method, and gains and losses are

recognized in profit or loss when the loans and

receivables are derecognized or impaired, as well

as through the amortization process.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas,

investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang

lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan

aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

The Group has cash and cash equivalents,

short-term investments, trade receivables,

other receivables, accrued revenue and other

non¬current assets classified under this

category.

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55

(Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas

keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan

laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada

biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai

derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung

nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih

sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi

liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat

pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai

wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai

pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk

biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara

langsung.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55

(Revised 2011) are classified as financial liabilities at

fair value through the profit or loss, financial liabilities

measures at amortized cost, or as derivatives

designated as hedging instruments in an effective

hedge, as appropriate. The Group determines the

classification of financial liabilities upon initial

recognition. Financial liabilities are recognized initially

at fair value and, in the case of financial liabilities

measures at amortized cost, inclusive of directly

attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup

utang bank jangka pendek, utang usaha, beban

akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, sewa

pembiayaan, utang bank jangka panjang serta

liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan

sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya

perolehan diamortisasi.

The financial liabilities of the Group, which include

short-term bank loans, trade payables, accrued

expenses, other current liabilities, finance lease, long-

term bank loans and other long-term liabilities, are

classified as financial liabilities measured at amortized

cost.

41









2. 2.

ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan) ii) Financial liabilities 9lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan) Subsequent measurement (continued)

iii) Saling hapus instrumen keuangan iii) Offsetting of financial instruments

iv) Nilai wajar instrumen keuangan iv) Fair value of financial instruments


(Continued)

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang

dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan

diamortisasi dengan menggunakan metode suku

bunga efektif.

After initial recognition, interest-bearing loans and

borrowings are subsequently measured at

amortized cost using the effective interest rate

method.

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba

atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan

pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Gains and losses are recognized as profit or loss

when the liabilities are derecognized as well as

through the amortization process.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus

dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi

keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat

hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling

hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset

keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan

terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan

menggunakan dasar bersih, atau untuk

merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya

secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and

the net amount reported in the consolidated

statements of financial position if, and only if, there is

a currently enforceable legal right to offset the

recognized amounts and there is an intention to settle

on a net basis or to realize the assets and settle the

liabilities simultaneously.

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif

diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal

pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi

harga pasar atau harga pedagang efek (harga

penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan

untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas

biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak

diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan

dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik

penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi

pasar terkini yang dilakukan secara wajar (arm’s-

length market transactions), referensi atas nilai wajar

terkini dari instrumen lain yang secara substansial

sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model

penilaian lainnya.

The fair value of financial instruments that are traded

in active markets at each reporting date is determined

by reference to quoted market prices or dealer price

quotation (bid price for long position and ask price for

short position), without any deduction for transaction

costs. For financial instruments where there is no

active market, fair value is determined using valuation

techniques. Such techniques include recent arm’s-

length market transactions, referring to the current fair

value of another instrument that is substantially the

same, discounted cash flows analysis, or other

valuation models.

42









2. 2.


v) v)

vi) Penurunan nilai aset keuangan vi) Impairment of financial assets


(Continued)

Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen

keuangan

Amortized cost of financial instruments

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan

menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi

cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau

pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup

seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan

mencakup biaya transaksi serta komisi yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga

efektif.

Amortized cost is computed using the effective interest

rate method less any allowance for impairment and

principal repayment or reduction. The calculation

takes into account any premium or discount on

acquisition and includes transaction costs and fees

that are an integral part of the effective interest rate.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok

Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang

objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset

keuangan mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Group

assesses whether there is any objective evidence that

a financial asset or a group of financial assets is

impaired.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang

dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok

Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat

bukti objektif mengenai penurunan nilai secara

individual atas aset keuangan yang signifikan secara

individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan

yang tidak signifikan secara individual.

For loans and receivables carried at amortized cost,

the Group first assesses whether objective evidence

of impairment exists individually for financial assets

that are individually significant, or collectively for

financial assets that are not individually significant.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat

bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset

keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset

keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset

tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset

keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit

yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok

tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya

dinilai secara individual dan untuk itu kerugian

penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak

termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara

kolektif.

If the Group determines that no objective evidence of

impairment exists for an individually assessed

financial asset, whether significant or not, the asset is

included in a group of financial assets with similar

credit risk characteristics and collectively assessed for

impairment. Assets that are individually assessed for

impairment and for which an impairment loss is or

continues to be recognized are not included in a

collective assessment of impairment.

43









2. 2.


vi) Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan) vi) Impairment of financial assets (continued)


(Continued)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan

nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur

sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai

kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk

kerugian kredit di masa mendatang yang belum

terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang

didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif

awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang

diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat

diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap

kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif

yang berlaku.

If there is objective evidence that an impairment loss

has occurred, the amount of the loss is measured as

the difference between the asset’s carrying amount

and the present value of estimated future cash flows

(excluding future expected credit losses that have not

yet been incurred). The present value of the estimated

future cash flows is discounted at the financial asset’s

original effective interest rate. If a loan has a variable

interest rate, the discount rate for measuring

impairment loss is the current effective interest rate.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui

penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan

jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau

rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar

nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan

tingkat suku bunga yang digunakan untuk

mendiskontokan arus kas masa depan untuk

pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang

diberikan dan piutang beserta dengan cadangan

terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan

yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan

seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada

Kelompok Usaha.

The carrying amount of the financial asset is reduced

through the use of an allowance for impairment

account and the amount of the loss is recognized as

profit or loss. Interest income continues to be accrued

on the reduced carrying amount based on the rate of

interest used to discount future cash flows for the

purpose of measuring impairment loss. Loans and

receivables, together with the associated allowances,

are written off when there is no realistic prospect of

future recovery and all collateral has been realized or

has been transferred to the Group.

Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian

penurunan nilai aset keuangan bertambah atau

berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah

penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai

yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang

dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai.

Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari

aset keuangan melebihi biaya perolehan yang

diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada

saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa

mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan,

maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba

atau rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the

estimated impairment loss increases or decreases

because of an event occurring after the impairment

was recognized, the previously recognized impairment

loss is increased or reduced by adjusting the

allowance for impairment account. The reversal shall

not result in a carrying amount of the financial assets

that exceeds what the amortized cost would have

been had the impairment not been recognized at the

date the impairment is reversed. If a future write-off is

later recovered, the recovery is recognized as profit or

loss.

44









2. 2.


vii) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan vii) Derecognition of financial assets and liabilities

Aset keuangan Financial assets


Aset keuangan Financial assets


(Continued)

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan

(atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset

keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan

sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas

yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir,

atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk

menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan

tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar

arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan

yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu

kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a)

Kelompok Usaha secara substansial memindahkan

seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset

keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara

substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki

seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset

keuangan tersebut, namun telah memindahkan

pengendalian atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a

financial asset or part of a group of similar financial

assets) is derecognized when: (1) the rights to receive

cash flows from the asset have expired, or (2) the

Group have transferred their rights to receive cash

flows from the asset or have assumed an obligation to

pay the received cash flows in full without material

delay to a third party under a “pass-through”

arrangement, and either (a) the Group has transferred

substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) the Group has neither transferred nor retained

substantially all the risks and rewards of the asset, but

has transferred control of the asset.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk


atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau

tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan

secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas

aset keuangan tersebut namun telah mentransfer

pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka

suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok

Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan

dengan aset keuangan tersebut.

Where the Group has transferred their rights to

receive cash flows from a financial asset or have

entered into a pass-through arrangement, or has

neither transferred nor retained substantially all the

risks and rewards of the financial asset but has

transferred control of the financial asset, a new

financial asset is recognized to the extent of the

Group’s continuing involvement in the asset.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk


atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau

tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan

secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas

aset keuangan tersebut namun telah mentransfer

pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka

suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok

Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan

dengan aset keuangan tersebut.

Where the Group has transferred their rights to

receive cash flows from a financial asset or have

entered into a pass-through arrangement, or has

neither transferred nor retained substantially all the

risks and rewards of the financial asset but has

transferred control of the financial asset, a new

financial asset is recognized to the extent of the

Group’s continuing involvement in the asset.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian

jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar

jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan

nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang

mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Continuing involvement that takes the form of a

guarantee over the transferred asset is measured at

the lower of the original carrying amount of the asset

and the maximum amount of consideration received

that the Group could be required to repay.

45









2. 2.




Aset keuangan (lanjutan) Financial assets (continued)

Liabilitas keuangan Financial liabilities

v. Provisi v. Provision


(Continued)

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui

liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar

yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok

Usaha yang ditahan.

In this case, the Group also recognizes an associated

liability. The transferred asset and the associated

liability are measured on a basis that reflects the

rights and obligations that the Group has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset

keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara

nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang

diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi

dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii)

keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui

secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai

laba atau rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the

difference between the carrying amount and the sum

of (i) the consideration received, including any new

asset obtained less any new liability assumed, and (ii)

any cumulative gain or loss that has been recognized

directly in equity, is recognized as profit or loss.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika

liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan

atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the

contractual obligation under the liability is

discharged or cancelled or expired.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan

liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang

sama dengan ketentuan yang berbeda secara

substansial, atau modifikasi secara substansial atas

liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran

atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan

liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas

keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat

liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau

rugi.

When an existing financial liability is replaced by

another from the same lender on substantially

different terms, or the terms of an existing liability are

substantially modified, such an exchange or

modification is treated as a derecognition of the

original liability and the recognition of a new liability,

and the difference in the respective carrying amounts

is recognized as profit or loss.


“Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”.

The Group applies PSAK No. 57 (Revised 2009),

“Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets”.

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini

(baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai

akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya

penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus

keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi

dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban

tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present

obligation (legal or constructive) as a result of a past event,

it is probable that an outflow of resources embodying

economic benefits will be required to settle the obligation

and a reliable estimate can be made of the amount of the

obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan

disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang

paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk

menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi,

maka provisi dibalik.

Provisions are reviewed at each reporting date and

adjusted to reflect the current best estimate. If it is no

longer probable that an outflow of resources embodying

economic benefits will be required to settle the obligation,

the provision is reversed.

46









3. KAS DAN SETARA KAS 3. CASH AND CASH EQUIVALENT

Kas Cash on hand

Bank Cash in banks

Deposito berjangka Time deposits

Total kas dan setara kas Total cash and cash equivalents

a. Kas a. Cash on hand

Kas Cash

b. Bank b. Bank

Rupiah Rupiah

Pihak ketiga Third parties

PT Bank BNI Syariah PT Bank BNI Syariah

PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Bank CIMB Niaga Syariah PT Bank CIMB Niaga Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Barat Sumatera Barat

PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Bukopin Tbk

PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Victoria International Tbk

PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk


Jawa Barat dan Banten Tbk Jawa Barat dan Banten Tbk

Saldo kas dan setara kas yang dimiliki dapat dirinci

sebagai berikut:

The detail of cash and cash equivalents are as follows:

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

39,452,290 10,647,409

3,383,713,351 1,170,006,090

11,084,145,500 2,271,780,000

14,507,311,141 3,452,433,499

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp39,452,290 10,647,409

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

78,798,850 26,857,148

205,354,484 22,574,296

974,540 -

435,298 21,482,328

33,108,689 15,946,973

200,503 4,124,975

1,719,572 77,934

3,569,132 675,818

47









3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 3. CASH AND CASH EQUIVALENT (continued)

b. Bank b. Bank

Rupiah Rupiah


PT Bank BCA Syariah PT Bank BCA Syariah

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri


Khusus Ibukota Jakarta Khusus Ibukota Jakarta

PT Bank Mega Tbk PT Bank Mega Tbk

PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia


Lampung Lampung

PT Bank Commonwealth PT Bank Commonwealth

PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Standars Chartered Bank Indonesia Standars Chartered Bank Indonesia

Bank Lainnya Other Banks

Pihak berelasi Related parties

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia


Sub-total Sub-total

Dolar AS US Dollar




Jawa Barat dan Banten Tbk Jawa Barat dan Banten Tbk


Standard Chartered Bank Indonesia Standard Chartered Bank Indonesia


PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia


PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank International Indonesia Tbk

PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk



PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia


Sub-total Sub-total

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

1,738,663 398,738

7,648,994 262,825

- 260,613

- 185,203

10,775 90,421

1,018,705 72,721

1,028,272 20,394

1,993 1,000

3,545 825

78,692 -

9,509 -

307,933,252 318,783,242

270,281,107 256,474,388

30,988,966 17,384,661

944,903,543 686,375,909

665,612,719 230,825,956

25,184 47,023,616

71,321 467,845

- 75,514

78,112 72,854

26,980 12,043

77,972,742 -

66,760,096 -

400,766,032 -

667,787,837 -

501,472,425 117,274,392

52,710,806 76,127,263

2,953,348 4,863,101

2,436,237,603 476,742,584

48









3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 3. CASH AND CASH EQUIVALENT (continued)

b. Bank b. Bank

Euro Eropa European Euro



Total bank Total bank

c. Deposito Berjangka c. Deposito Berjangka

Rupiah


PT Bank Pembangunan Daerah Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Ibukota Jakarta

PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Victoria International Tbk

PT Bank Mayapada International Tbk PT Bank Mayapada International Tbk



PT Bank Central Asia Syariah PT Bank Central Asia Syariah

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional

PT Bank Tabungan Negara Syariah PT Bank Tabungan Negara Syariah


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Sub-total Sub-total

Dolar AS US Dollar


PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk



PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank International Indonesia Tbk

PT Bank Mega Tbk PT Bank Mega Tbk

PT Bank BJB PT Bank BJB

Bank Lainnya Other Banks



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Sub-total Sub-total

Total deposito berjangka Total time deposits

Rupiah Rupiah

Dolar AS US Dollar

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

The annual interest rates of the above time

deposits based on their currency denomination are as

follows:

30-Jun-15 31-Dec-14

2,572,205 6,887,597

3,383,713,351 1,170,006,090

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

Rupiah

- 20,000,000

25,000,000 12,500,000

- 4,000,000

2,500,000 2,500,000

3,000,000 -

125,000,000

125,000,000 -

149,500,000 143,600,000

- 115,000,000

205,000,000 59,030,000

2,271,780,000

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka

berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

125,500 -

2,306,280,000 311,000,000

5,332,800,000 -

666,600,000 -

10,372,145,500 1,903,150,000

11,084,145,500

Rp Rp

6% 4,50% - 11,50%

2,90%-3,00% 3,00%

666,600,000 -

266,640,000 -

32,000,000 12,000,000

66,710,000 -

399,960,000

-

-

712,000,000 368,630,000

- 597,120,000

- 497,600,000

666,430,000 497,430,000

-

49









4. INVESTASI JANGKA PENDEK 4. SHORT-TERM INVESTMENTS




PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri

PT Bank CIMB Niaga Syariah PT Bank CIMB Niaga Syariah


PT Bank Pembangunan DKI Jakarta PT Bank Pembangunan DKI Jakarta

PT Bank KEB Hana Indonesia PT Bank KEB Hana Indonesia

Total investasi jangka pendek Total short-term investments

5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES


Swasta Private

Perorangan Individuals

Sub-total Sub-total


Tentara Nasional Indonesia Indonesian Armed Forces

Instansi Pemerintah Government Institutions

Badan Usaha Milik Negara State Owned Enterprises

Sub-total Sub-total

Total Total

Dikurangi: Less:

Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment

Total Total575,320,532 484,955,651

15,450,007 3,722,469

58,934,660 64,110,722

84,818,597 78,761,919

2,923,436 6,630,928

784,678,494 665,602,031

10,433,931 10,928,728

869,497,091 744,363,950

31-Dec-14

Rp Rp

a. Berdasarkan pelanggan a. By customer

2,866,380,000 90,000,000

199,980,000 -

666,600,000 -

Rp

781,755,058 658,971,103

799,920,000

-

399,960,000 -

Rp

Akun ini merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3

(tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

30-Jun-15

-

799,920,000

(294,176,559) (259,408,299)

- 90,000,000

31-Dec-14

This account represents time deposits with maturities of

more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year.

30-Jun-15

50









5. PIUTANG USAHA (lanjutan) 5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Pihak ketiga Related Parties

Rupiah Rupiah

Dolar AS US Dollat

Dolar Singapura Singapore Dollar

Sub-total Sub-total

Pihak berelasi Third parties

Rupiah Rupiah

Dolar AS US Dollat

Sub-total Sub-total

Total Total

Dikurangi: Less:


Total Total

Saldo Awal Beginning Balance

Penyisihan periode berjalan Provision for the period

Pemulihan/penghapusan piutang Recovery/written-off doubtful

tak tertagih accounts

Saldo Akhir Ending Balance

6. PIUTANG LAIN-LAIN


Swasta Private

Perorangan Individuals



Instansi Pemerintah Government Institutions


Sub-total Sub-total

Dikurangi: Less:


Total Total93,959,304 58,724,863

139,048,443 103,903,144

(45,089,138) (45,178,281)

858,458 14,867

934,500 934,500

42,325,488 2,685,218

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

53,734,778 87,669,935

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-

masing pelanggan pada akhir periode pelaporan,

manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa

penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup

kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang

usaha.

Based on a review of the status of each individual

receivable accounts at the end of the reporting period, the

Group’s management believes that the allowance for

impairment losses is adequate to cover possible losses

from uncollectible receivables.

6. OTHERS RECEIVABLE

259,408,299 200,124,603

34,768,260 59,283,696

-

sebagai berikut: receivables are as follows:

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

41,195,219 12,598,624

575,320,532 484,955,651

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah c. The movements in the allowance for impairment of

15,815,344 12,036,618

84,818,597 78,761,919

869,497,091 744,363,950

- 72,033

784,678,494 665,602,031

69,003,253 66,725,301

294,176,559 259,408,299

743,410,099 549,719,855

41,268,395 115,810,143

b. Berdasarkan mata uang b. By currency

30-Jun-15 31-Dec-14

(294,176,559) (259,408,299)

Rp Rp

51









6. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Saldo awal Beginning balance

Penyisihan tahun berjalan Provision for the year

Pemulihan/penghapusan piutang Recovery/write off of allowance

tak tertagih for impairment of receivable

Saldo akhir Third parties

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Uang Muka Advance

Operasional Operations

Ekspor dan Impor Export and Import

Perjalanan Dinas Official Travel

Lain-lain Others

Sub-total Sub-total

Beban dibayar dimuka Prepaid expense

Pegawai Personnel

Kerja sama mitra usaha Partnership

Asuransi Insurance

Lain-lain Others

Sub-total Sub-total

Total Total

8. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA ACCRUED INCOME


Land, Building, Water and Electrical

Jasa Pelayanan Terminal Terminal Services

Jasa Pelayanan Barang Cargo Services

Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services

Pelayanan diluar usaha Non-operational services

Jasa Pelayanan Alat Equipment Services

Jasa Pelayanan Terminal Petikemas Container Terminal Services

Lain-lain Non Operational Services

Sub-total Sub-total


Royalti JICT Royalty of JICT

Royalti Throughput TPK Koja Royalty of throughput TPK Koja

PT PAL Indonesia (Persero) PT PAL Indonesia (Persero)

Lain-lain Others

Sub-total Sub-total

Total Total447,401,088 312,916,757

- 64,717

2,971,000 -

94,828,488 93,753,846

352,572,601 219,162,911

48,898,557 49,628,538

42,958,930 44,060,591

5,822,348 5,821,028

17,707,976 1,525,164

223,696,316 24,476,108

5,057,069 48,902,940

13,527,520 18,909,347

- 15,529,841

Rp Rp

Jasa Pelayanan Tanah, Bangunan, Air

dan Listrik53,475,251 52,865,670

33,286,121 51,132,813

109,115,828 87,510,270

137,968,615 115,510,302

8.

30-Jun-15 31-Dec-14

2,532,033 5,269,519

16,760,843 4,334,745

41,080,415 7,245,772

28,852,787 28,000,032

48,742,537 70,660,234

Rp Rp

14,698,829 18,458,342

4,303,241 3,015,906

45,089,148 45,178,281

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-

masing pelanggan pada akhir periode pelaporan,

manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa

penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup

kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang

usaha.

Based on a review of the status of the individual receivable

accounts at end of reporting period, the Group’s

management believes that the allowance for impairment is

adequate to cover possible losses from uncollectible

receivables.

7.

30-Jun-15 31-Dec-14

1,182,637 -

- -

(89,133)

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

45,178,281 44,803,508

Mutasi penyisihan nilai piutang lain-lain adalah sebagai

berikut:

The movement in the allowance for impairment of other

receivables are as follows:

6. OTHERS RECEIVABLE (Continued)

8,668,080 6,525,784

- 374,773

52









9. PERSEDIAAN 9. INVENTORIES

Suku Cadang Spare Parts

Bahan Bakar FuelSuku Cadang Alat Fasilitas Pelabuhan Spare Parts of Port Equipment

Obat, Bahan dan Alat Medis Medicines, Materials and Equipment

Alat Tulis dan Barang Cetakan Stationeries and Printings

Perlengkapan Kapal Vehicles Equipment

Lain-lain Others

Total Total

Dikurangi: Less:

Penyisihan persediaan usang Allowance for inventory obsolence

Total Total

Saldo awal Beginning balance

Penyisihan tahun berjalan Provision for the year

Saldo akhir Third parties

10. INVESTASI PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS 10. INVESTMENT OF JOINTLY CONTROLLED ENTITY

Nilai Tercatat Awal Carrying Value - Beginning Balance

Bagian atas laba yang dapat dibagikan Portion of distributable profit

Pengembalian dana penyusutan Reimbursement of depreciation funds

Penerimaan dana Receipt of funds

Penyesuaian Adjustment

Pendapatan komprehensif lainnya Other comprehensive income

Nilai Tercatat Akhir Carrying Value - Ending Balance

16,004,040 45,110,271

(88,161,271) (544,774,012)

14,068,745 (56,329,038)

- (44,725,594)

Rp Rp

58,706,375 335,849,185

192,483,753 278,849,969

15,876 (2,671,598)

Akun ini merupakan investasi pengendalian bersama

entitas pada TPK Koja dengan perhitungan sebagai

berikut:

This account represents the participation of jointly

controlled entity at TPK Koja was calculated as follows:

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

(2,671,598) 2,671,598

2,655,722 (5,343,196)

62,021,854 33,972,910

Mutasi penyisihan penurunan persediaan usang adalah

sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolence

is as follows:

30-Jun-15 31-Dec-14

27,264,706 1,190,782

62,005,978 36,644,508

15,876 (2,671,598)

5,613,769 5,617,928

1,516,823 2,440,957

292,673 1,510,483

15,511,072 12,267,104

6,338,040 7,975,392

5,468,896 5,641,862

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

148,376,048 58,706,375

53









11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

JICT JICT

NPCT1 NPCT1

TPI TPI

API

Total Total

Total

NPCT1

Dimiliki oleh IPC TPK Owned by the Company

TPI 25.00% 37,500,000 (1,723,551) 35,776,449 TPI

Total 379,993,165 1,053,108,013 1,433,101,178

JICT 48.90% 154,698,925 1,058,242,488 1,212,941,413 JICT

Dimiliki oleh Perusahaan Owned by the Company

Metode Ekuitas Equity Method

Total 380,893,165 1,181,186,338 1,562,079,503 Total

900,000 API

of ownership Cost

Percentage perolehan/ Accumulated equity Carriyng Value

31 Desember/December 31, 2014

Persentase kepemilikan/ Harga Akumulasi Bagian Laba

JICT

Dimiliki oleh Perusahaan Owned by the Company

Metode Ekuitas Equity Method

NPCT1 51.00% 187,794,240 (14,435,566) 173,358,674 NPCT1

Dimiliki oleh IPC TPK Owned by the Company

TPI 25.00% 37,500,000 (1,876,584) 35,623,416 TPI

of ownership Cost

Percentage perolehan/ Accumulated equity Carriyng Value

1,562,079,503 1,433,101,178

30 Juni/June 30, 2015

Persentase kepemilikan/ Harga Akumulasi Bagian Laba Nilai Tercatat

-

184,383,316

35,623,416

1,352,197,412 1,212,941,413

900,000

Dimiliki oleh PTP Owned by the Company

API 1.00% 900,000 -

184,383,316

173,358,674

35,776,449

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

JICT 48.90% 154,698,925 1,197,498,487 1,352,197,412

Nilai Tercatat

NPCT1 51.00% 187,794,240 (3,410,924)

54









12. PROPERTI INVESTASI 12. PROPERTY INVESTMENT

Roads and buildings

Roads and buildings

Roads and buildings

Roads and buildings

Depreciation expenses of investment properties are

recorded as operating expenses.

Total

Nilai Buku Neto 408,880,321 455,321,632 Net Book Value

Total 214,121,116 19,559,662 - - 234,164,072

Port Facilities

Jalan dan Bangunan 5,692,928 483,294 - - 6,176,222

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 208,428,188 19,559,662 - - 227,987,850

Total

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation

Total 623,001,437 28,596,038 - - 689,485,704

Port Facilities

Jalan dan Bangunan 14,868,567 - - - 14,868,567


Acquisition Cost

Tanah 8,166,177 181,848 - 37,888,229 46,236,254 Land

Harga Perolehan

Balance & Adjustment Balance

Beginning additional Deduction Reclassification Ending


Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi & Koreksi/ Saldo Akhir/

Total


Total 234,164,072 9,726,463 - - 243,890,535

Port Facilities

Jalan dan Bangunan 6,176,222 790,206 - - 6,966,428


Total


Total 689,485,704 - 46,526,304 - 647,959,810

Port Facilities

Jalan dan Bangunan 14,868,567 5,000,410 - - 19,868,977

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 628,380,883 - 8,638,076 - 619,742,807

Acquisition Cost

Tanah 46,236,254 - 37,888,228 8,348,026 Land

Harga Perolehan



30 Juni/June 30, 2015


Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai

beban operasi.

55









13. ASET TETAP 13. FIXED ASSETS

Total

Nilai Buku Neto 9,700,553,790 9,966,219,310 Net Book Value

Total 2,637,897,794 259,739,856 106,480,881 - 2,791,156,769

Vehicles

Emplasemen 12,021,640 - 817,648 11,203,992 Emplacement

Kendaraan 30,222,858 2,554,712 501,613 32,275,957

Roads and Buildings

Peralatan 260,627,205 - 92,503,384 168,123,821 Equipment

Jalan dan Bangunan 222,963,610 4,204,637 12,658,236 214,510,011

Port Equipment

Instalasi Fasilitas Pelabuhan 91,510,750 53,941,903 - 145,452,653 Port Installation

Alat Fasilitas Pelabuhan 592,932,150 135,333,422 - 728,265,572

Port Facilities

Kapal 683,097,399 29,737,124 - 712,834,523 Vessels

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 744,522,182 33,968,058 - 778,490,240

Total


Total 12,338,451,584 1,010,021,176 591,096,682 - 12,757,376,078

Sub Total

Aset Dalam Penyelesaian 774,127,423 899,752,628 1,673,880,051 Construction in Progress

Sub Total 11,564,324,161 110,268,548 591,096,682 - 11,083,496,027

Vehicles

Emplasemen 23,235,220 - 980,457 22,254,763 Emplacement

Kendaraan 48,316,515 5,623,477 627,017 53,312,975

Roads and Buildings

Peralatan 409,176,549 - 86,888,401 322,288,148 Equipment

Jalan dan Bangunan 882,661,859 12,376,720 115,641,098 779,397,481

Port Equipment

Instalasi Fasilitas Pelabuhan 479,377,618 - 121,031,730 358,345,888 Port Installation

Alat Fasilitas Pelabuhan 2,190,392,892 - 251,760,282 1,938,632,610

Port Facilities

Kapal 1,671,613,498 - 3,357,351 1,668,256,147 Vessels

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 4,488,753,587 92,268,351 - 4,581,021,938

Acquisition Cost

Tanah 1,370,796,423 - 10,810,346 1,359,986,077 Land

Harga Perolehan



30 Juni/June 30, 2015


56









13. ASET TETAP (lanjutan) 13. FIXED ASSETS (continued)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam

beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets is allocated in

operating expenses.

Total

Nilai Buku Neto 8,716,804,467 9,700,553,790 Net Book Value

Total 2,270,720,126 371,841,601 4,663,933 - 2,637,897,794

Vehicles

Emplasemen 10,484,544 1,537,096 - - 12,021,640 Emplacement

Kendaraan 29,308,211 3,659,871 2,745,224 - 30,222,858

Roads and Buildings

Peralatan 241,086,557 19,540,648 - - 260,627,205 Equipment

Jalan dan Bangunan 180,240,178 42,755,229 31,797 - 222,963,610

Port Equipment

Instalasi Fasilitas Pelabuhan 68,798,785 22,717,530 5,565 - 91,510,750 Port Installation

Alat Fasilitas Pelabuhan 476,220,996 118,239,280 1,528,126 - 592,932,150

Port Facilities

Kapal 625,659,257 57,438,142 - - 683,097,399 Vessels

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 638,921,598 105,953,805 353,221 - 744,522,182

Total


Total 10,987,524,593 1,396,409,156 7,593,936 (651,335,735,910) 12,338,451,584

Sub Total

Aset Dalam Penyelesaian 1,018,803,863 1,037,201,517 - (1,281,877,957) 774,127,423 Construction in Progress

Sub Total 9,968,720,730 359,207,639 7,593,936 1,243,989,728 11,564,324,161

Vehicles

Emplasemen 17,700,990 3,798,496 - 1,735,734 23,235,220 Emplacement

Kendaraan 51,493,069 - 3,176,554 - 48,316,515

Roads and Buildings

Peralatan 387,138,053 12,627,790 9,410,706 409,176,549 Equipment

Jalan dan Bangunan 770,877,301 41,873,224 53,684 69,965,018 882,661,859

Port Equipment

Instalasi Fasilitas Pelabuhan 303,508,732 49,574,386 6,761 126,301,261 479,377,618 Port Installation

Alat Fasilitas Pelabuhan 1,642,869,324 49,213,705 3,580,646 501,890,509 2,190,392,892

Port Facilities

Kapal 1,671,613,498 - - 1,671,613,498 Vessels

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 3,729,112,384 194,774,978 776,291 565,642,516 4,488,753,587

Acquisition Cost

Tanah 1,394,407,379 7,345,060 - (30,956,016) 1,370,796,423 Land

Harga Perolehan





57









14. ASET PENGELOLAAN BERSAMA 14. JOINTLY CONTROLLED ASSETS

Total


Total 247,404,176 25,872,951 - - 273,277,127

Port Equipment

Instalasi fasilitas pelabuhan - 44,811 - - 44,811 Port installation

Alat Fasilitas Pelabuhan 2,521,832 7,597,786 - - 10,119,618

Accumulated Depreciation

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 244,882,344 18,230,354 - - 263,112,698 Port Facilities

Akumulasi Penyusutan

Construction in progress

Total 812,454,883 34,478,268 - - 846,933,151 Total

Aset tetap dalam konstruksi 39,174,339 33,882,103 - (12,553,619) 60,502,823

Port Equipment

Instalasi fasilitas pelabuhan - - - 5,689,430 5,689,430 Port installation

Alat Fasilitas Pelabuhan 85,699,098 596,165 - 129,497 86,424,760

Acquisition Cost

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 687,581,446 - - 6,734,692 694,316,138 Port Facilities

Harga Perolehan

Balance Balance

Beginning additional Disposal Reclassification Ending


Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo Akhir/

Total


Total 273,277,127 12,983,766 - - 286,260,893

Port Equipment

Instalasi fasilitas pelabuhan 44,811 268,867 - - 313,678 Port installation

Alat Fasilitas Pelabuhan 10,119,618 3,827,281 - - 13,946,899

Accumulated Depreciation

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 263,112,698 8,887,618 - - 272,000,316 Port Facilities

Akumulasi Penyusutan

Construction in progress

Total 846,933,151 - - - 846,933,151 Total

Aset tetap dalam konstruksi 60,502,823 - - - 60,502,823

Port Equipment

Instalasi fasilitas pelabuhan 5,689,430 - - - 5,689,430 Port installation

Alat Fasilitas Pelabuhan 86,424,760 - - - 86,424,760

Acquisition Cost

Bangunan Fasilitas Pelabuhan 694,316,138 - - - 694,316,138 Port Facilities

Harga Perolehan

Balance Balance

Beginning additional Disposal Reclassification Ending

Aset pengelolaan kerjasama merupakan aset yang

diserahkan untuk dikelola dalam perjanjian KSO Terminal

Petikemas Koja dengan PT Hutchison Ports Indonesia

berdasarkan perjanjian kontraktual. Aset tersebut

sebagai berikut:

Jointly controlled assets represent assets that is delivered

to be manage under KSO Terminal Petikemas Koja with PT

Hutchison Ports Indonesia based on contractual agreement

as follow:

30 Juni/June 30, 2015

Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo Akhir/

58









15. ASET TIDAK BERWUJUD 15. INTANGIBLE ASSETS

Aset hak konsesi

Piranti lunak Royalty of TPK Koja

Aset takberwujud lainnya Software Application

Sub Total Sub Total

Akumulasi Amortisasi Accumulated Amortization

Total Total

16. DANA YANG DIBATASI PENCAIRANNYA 16. RESTRICTED FUNDS

Deutche Bank

Total Total

- 450,881,147 Deutche Bank

- 450,881,147

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan

untuk pengembangan aplikasi Port Wide Solution untuk

pelayanan car terminal, container terminal dan

pergudangan beserta Annual Technical Support (ATS)

dan change request, aplikasi piranti lunak yang

berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data

secara elektronik (electronic data interchange),

aplikasi ICT (sistem informasi operasional, keuangan,

personalia, teknik), pengembangan Port Community

System/Inaportnet, aplikasi dash board system untuk

menyajikan informasi mengenai performansi operasional,

perangkat untuk integrasi sistem (enterprise service bus).

Software application represents cost incurred for the

development of Port Wide Solution application for car

terminal services, container terminal services and

warehouse and Annual Technical Support (ATS) and

change request, licensed software application used for

electronic data interchange, ICT application (operation,

finance, human resources, technical information system),

development of Port Community System/ Inaportnet, dash

board system application to present information regarding

operational performance and tools for system integration

(enterprise service bus).

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

(178,059,332) (67,116,779)

5,098,762,019 4,013,356,997

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun

berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada

Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan

Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok

berdasarkan Perjanjian Konsesi No.

PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12

tanggal 31 Agustus 2012 (Catatan 46).Sampai dengan

tanggal 31Desember 2014, pembangunan terminal

Kalibaru masih dalam konstruksi dengan persentase

penyelesaian sebesar 4% - 80%. Pada

tahun 2014 dan 2013, biaya pinjaman yang

dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan

terminal Kalibaru masing-masing sebesar

Rp169.574.674 dan Rp60.295.865.

Concession assets represent assets which were

constructed based on the right granted by Main Port

Authority Office of Tanjung Priok to the Company to

develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok

Port based on Concession Agreement No.

PP.0001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11PI.II-12

dated August 31, 2012 (Note 46). Until December 31, 2014,

the construction of Kalibaru terminal is still under progress

with percentage of completion of 4%-80%. In 2014 and

2013, borrowing costs

capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal

amounted to Rp169,574,674 and Rp60,295,865,

respectively.

Konsesi

156,811,269 187,373,530

143,418,022 15,468,286

5,276,821,351 4,080,473,776

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

4,976,592,060 3,877,631,960

59









17. ASET LAIN-LAIN 17. OTHER ASSETS

Jaminan pelaksanaan

Jaminan pembayaran Dirjen Bond payment general Director

Bea Cukai of custom

Uang Jaminan Secutity deposits

Lain-lain Others

Total Total

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK 18. SHORT-TERM BANK LOANS


(Persero) Tbk (BNI) (Persero) Tbk (BNI)

Kredit Modal Kerja (KMK) Kredit Modal Kerja (KMK)

LC Import Sight LC Import Sight

Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Special Transaction Loan (PTK)

Sub total Sub total

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Kredit Modal Kerja (KMK) Kredit Modal Kerja (KMK)

Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Special Transaction Loan (PTK)

Sub total Sub total

Total

- 176,716,396

Total - 358,589,496

- 176,716,396

- -

- 6,873,100

- -

- 181,873,100

- 175,000,000

Aset lain-lain - lain-lain terutama merupakan biaya

perbaikan kapal berupa penambahan peralatan,

perluasan atau perawatan besar (special docking) atas

kapal keruk dan alat bantunya.

Other assets - others mainly represent vessel repair

costs incured for addition of equipment, expansion or major

maintenance (special docking) of dredgers and related

tools.

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

449,449,087 119,139,623

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan

dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal

Kalibaru.

Performance bond represents bank guarantee to the Port

Authority Tanjung Priok in relation to the development of

Kalibaru terminal.

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di

Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet

dan mesin fotokopi.

Security deposits represents among others electricity

deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for

telephone, internet connection and photocopy machine.

- 13,593,187

11,309,699 10,660,512

401,139,388 57,885,924

Rp Rp

37,000,000 37,000,000 Performance bond

30-Jun-15 31-Dec-14

60









18. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 18. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Selama tahun 2014, Perusahaan telah melakukan

penarikan kembali fasilitas pinjaman PTK sebesar

Rp1.300.000.000 dan Rp1.300.000.000, masing- masing

dari BNI dan Mandiri.

In 2014, the Company has withdrawn the PTK facility

amounting to Rp1,300,000,000 and Rp1,300,000,000, from

BNI and Mandiri, respectively.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan negative pledge, yaitu

segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan

ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan total

terhutang yang timbul dari Perjanjian PTK.

The credit facilities are secured by negative pledge, which

are all property, both moving and non- moving, and that

exist or will exist as collateral of the total loan from the PTK

agreement.

Fasilitas tersebut telah diperpanjang melalui Adendum I

Perjanjian PTK No. CRO.KP/262/PTK/2013 tanggal 22

Agustus 2014 dan Perjanjian PTK No. 23 tanggal 22

Agustus 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 27

Agustus 2015.

These facilities have been extended several times through

Amendment I of the PTK Agreement No.

CRO.KP/262/PTK/2013 dated August 22, 2014 and PTK

Agreement No. 23 dated August 22, 2014 with period until

August 27, 2015.

Letter of credit

Pada tanggal 28 Februari 2014, MTI memperoleh fasilitas

LC Import Sight dari BNI dengan jumlah maksimum

sebesar USD8.840.000. Fasilitas ini digunakan untuk

pembelian 13 (tiga belas) unit Rubber Tyred Gantry

(RTG) dari Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.,

Jepang. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai

dengan 30 April 2015.

On February 28, 2014, MTI obtained a facility of LC Import

Sight from BNI with maximum limit amounting to

USD8,840,000. This facility is used for the purchase 13

(thirteen) units of Rubber of Tyred Gantry (RTG) from Mitsui

Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Japan. This facility

will mature on April 30, 2015.

Fasilitas ini mensyaratkan MTI untuk memiliki deposito,

rekening giro atau rekening lainnya minimum sebesar

80% dari saldo LC outstanding pada BNI.

This facility requires MTI to have deposits, current account

or other account in BNI at minimum of

80% of from outstanding LC account.

Selama tahun 2014, MTI telah menggunakan

fasilitas ini sebesar USD8.290.000. Pada tanggal 31

Desember 2014, saldo pinjaman atas fasilitas ini

adalah sebesar USD522.500 (setara dengan

Rp6.873.100).

During 2014, MTI has used this facility amounting to

USD8,290,000. As of December 31, 2014, the outstanding

loan balance under this facility amounted to USD522,500

(equivalent to Rp6,873,100).

Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo rekening giro

MTI di BNI adalah sebesar Rp37.941.206 dan USD763

(setara Rp9.491.150) serta deposito sebesar

Rp70.100.000.

As of December 31, 2014, the balance of MTI’s current

account in BNI amounting to Rp37,941,206 and USD763

(equivalent to Rp9,491,150) and deposit amounting

Rp70,100,000.

Letter of credit

61









19. UTANG USAHA 19. TRADE PAYABLES

Pihak Ketiga Third parties

Swasta Private


Badan Usaha Milik Negara State Owned Enterprise

Total Total

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA PENDEK 20. SHORT-TERM UNEARNED REVENUES

Uang Untuk Diperhitungkan Advance from Customer

Swasta Private


Instansi Pemerintah Government


Sisa Uper Surplus on Advance

Lain-lain Others

Sub-total Sub-total

Pelayanan jasa pengusahaan Land, building, water and electricity

tanah, bangunan, air dan listrik service

Royalti TPK Koja Royalty from TPK Koja

Lain-lain Others

Sub-total Sub-total

Total Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan

uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh

pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan

jasa logistik dari Perusahaan.

Advances from customers represents advances received

from customers who will receive ship services, goods

services, container services and logistic services from the

Company.

Pendapatan diterima di muka - tanah, bangunan, air

dan listrik merupakan pendapatan sehubungan dengan

penggunaan tanah HPL Perusahaan.

Unearned revenues - land, building, water and electricity

mainly represents revenue derived from usage of

Company’s Right to Manage (HPL) land.

4,682,840 6,180,590

250,540,739 92,842,021

228,716,659 130,428,156

(21,824,081) 37,586,135

241,775,562 78,496,756

4,082,337 8,164,675

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

Berdasarkan pemasok By supplier

15,859 5,448,558

5,000 651,193

365,800 11,093

Rp Rp

24,804,606 29,054,945

1,927,490 1,959,453

685,178,049 573,435,658

1,293,921,878 1,092,028,644

30-Jun-15 31-Dec-14

608,743,830 518,592,986

(48,942,835) 460,893

62









21. BEBAN AKRUAL 21. ACCRUED EXPENSE

Pegawai Employees

Umum General

Pemeliharaan Maintenance

Provisi atas pembangunan aset Provision for construction of Pemda

Pemda DKI DKI assets

Sewa Rent

Bahan bakar Fuels

Lain-lain Others

Total

22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA 22. OTHERS CURRENT LIABILITIES

Uang Titipan Deposit from Customer

Swasta Private



Instansi Pemerintah Government

Lain-lain Others

Sub-total Sub-total

PT Dok & Perkapalan Kodja Dock Koja Bahari

Bahari (Persero) (DKB) Bahari (Persero) (DKB)

Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan

dan Pengerukan (DP4) dan Pengerukan (DP4)

Lainnya Other liabilities

Sub-total Sub-total

Total 719,769,156 252,619,073

31,666,118 31,666,118

15,041,709 8,521,947

331,082,363 5,923,374

Total

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang

pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan

jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada

pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan

berikutnya.

Deposit from customers - private mainly represents

remaining deposits from customers for ship services, goods

services, container services and logistic services which

have not been settled to customer or will be taken into

account with subsequent services.

Uang titipan - Badan Usaha Milik Negara terutama

merupakan uang titipan dari PT Pertamina

(Persero) sehubungan dengan kegiatan jasa kapal.

Deposit from State Owned Enterprise mainly represents

deposit from PT Pertamina (Persero) in relation to ship

operation activities.

Utang kepada DKB merupakan kekurangan pembayaran

kompensasi atas pemindahan dan

pengosongan Galangan III DKB ke

Pulau Batam berdasarkan Surat

Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan

No.024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus

2011.

Debt to DKB represent a shortage of payment of

compensation DKB for the removal and emptying of

Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement

No.HK.566/27/11/PI.II-11 and No.024/Kontr/I/DKB/2011

dated August 15, 2011.

377,790,189 46,111,439

175,245,149

17,879,921 57,562,614

Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI merupakan

kewajiban Perusahaan untuk membangun dermaga dan

stadion olahraga berdasarkan Memorandum of

Understanding tanggal 26 May 1995 antara Gubernur

DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia (Menhub) dan Surat dari Menhub kepada

Perusahaan No. PL.407/3/1Phb.96 tanggal 21 November

1996 mengenai pengalihan kewajiban pembangungan

kepada Perusahaan.

Provision of construction of assets of Pemda DKI

represents the Company’s obligation to construct dock and

sport stadium under the Memorandum of Understanding

dated May 26, 1995 between Governor of DKI Jakarta with

Minister of Transportation of the Republic of Indonesia

(Menhub) and the letter from Menhub to the

Company No. PL.407/3/1Phb.96 dated November 21,

1996 regarding the transfer of construction liability to

the Company.

428,576,599 421,499,929 Total

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban

akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represent accrued

expenses for employee’s bonus and

tantiem.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban

pelatihan dan pendidikan.

Accrued expenses - general mainly represent accrued

expenses for training and education.

6,425,529

341,978,967 206,507,634

Rp

52,681,035 130,604,845

5,759,727 69,477,260

491,366

312,857 -

282,733,981

120,289 38,270,010

37,320,999 10,371,840

30-Jun-15 31-Dec-14

182,539,332 59,570,187

8,502,226 41,390,496

- 39,089,633

Rp Rp

182,213,831

-

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp

63









23. PERPAJAKAN 23. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka dan taksiran

tagihan restitusi pajak

Pajak dibayar di muka Prepaid taxes

Perusahaan The Company

Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax

Pajak Pertambahan Nilai - WAPU Value Added Tax - Tax Collector

Lainnya Others

Sub-total Sub-total

Entitas anak Subsidiaries


Pajak Penghasilan Income Taxes

PPh Pasal 23 Article 23

PPh Pasal 25 Article 25

Lainnya Others

Sub-total Sub-total

Total

Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund


Total

2014 69,932,336 69,932,336

84,356,310 84,356,310 Total

Rp Rp

2012 3,604,845 3,604,845

2013 10,819,129 10,819,129

215,534,500 81,753,653

503,418,937 231,290,725 Total

30-Jun-15 31-Dec-14

2012

2013

2014

36,786,533 -

287,884,436 149,537,072

87,994,118 56,739,100

32,422,056

133,295,181 136,771,076

9,336,666 11,049,059

145,252,590 1,716,937

a. Prepaid taxes and estimated claims

for tax refund

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

6,971,721 4,117,689

51,360,072 20,896,864

Utang kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran

pokok angsuran dan denda atas program pensiun

Rukindo.

Debt to the DP4 represent an obligation on the

principal installments and penalties for pension program of

Rukindo.

64









23. PERPAJAKAN (lanjutan) 23. TAXATION (continued)

b. Utang Pajak b. Taxes Payable




Pasal 4 (2) Article 4 (2)

Pasal 15 Article 15

Pasal 21 Article 21

Pasal 23 Article 23

Pasal 25 Article 25

Pasal 29 Article 29

Lainnya Others

Sub-total Sub-total



Pajak Pertambahan Nilai (WAPU) Value Added Tax – Tax Collector


Pasal 4 (2) Article 4 (2)

Pasal 21 Article 21

Pasal 22 Article 22

Pasal 23 Article 23

Pasal 25 Article 25

Pasal 26 Article 26

Pasal 29 Article 29

Pajak Bumi & Bangunan Land and Building Tax

Lainnya Others

Sub-total Sub-total

Total

c. c.


Pajak penghasilan badan Corporate income tax

Pajak tangguhan Deffered tax


Pajak penghasilan badan Corporate income tax

Pajak tangguhan Deffered tax

Total

2,979,311 10,472,291.80

216,278,322 173,391,779 Total

123,339,939 7,107,714.32

31,357,969 155,811,772.50

58,601,103 -

Total

Rincian beban pajak penghasilan kini dan pajak

tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of current income tax expenses and

deffered tax are as follows:

30-Jun-15 30-Jun-14

Rp Rp

1,098,434 3,860,205

242,544,707 157,612,439

345,094,433 263,779,515

- 65,058

108,167,298 65,927,998

1,115,136 10,200

12,930,904 25,231,166

30,458,669 6,179,889

17,208,199 11,026,995

165,957 -

2,828,812

977,014 2,375,606

102,549,726 106,167,076

67,594,284 42,935,322

- 20,844,795

31,357,969 -

9,013 690,208

- 14,657

8,786,000 11,066,328

3,526,133 4,219,026

53,052,708 55,388,681

5,817,905 13,943,381

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

65









24. 24.

Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan

Dikurangi: Less:

Beban bunga efektif yang belum Unamortized of effective

diamortisasi dan biaya interest costs and deferred

provisi ditangguhkan provision costs


Total Total

Bagian lancar utang bank jangka Current maturities of long-term

panjang bank loans

Total bagian jangka panjang Total long-term portion

Utang Obligasi Jangka Panjang

Bagian lancar utang obligasi jangka Current maturities of long-term

panjang bond

Total Total

Liabilitas Sewa pembiayaan

Utang STMS

Lainnya

Total Liabilitas jangka panjang

Pinjaman Sindikasi Syndicated loan


The Credit Facility is used for:

a. a.

b. b.

-

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Perusahaan

diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu

persyaratan keuangan serta persyaratan lainnya yang

diatur dalam Perjanjian Kredit.

Based on the Facility Agreement, the Company is obliged

to comply with several requirements, such as financial

covenants and other requirements as stipulated in the

Credit Agreement.

Pembiayaan kembali fasilitas kredit Mandiri dan

BNI sebesar USD375.000.000.

Refinancing Credit Facility from Mandiri and

BNI amounting to USD375,000,000.

Jumlah tersisa akan digunakan untuk

membiayai belanja modal

The remaining amount will be used to finance capital

expenditure

Pinjaman tersebut akan diangsur setiap triwulan dan

akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2019.

Fasilitas ini dikenai tingkat bunga tahunan sebesar

2,2% di atas London Interbank Offered Rate (LIBOR).

The loan will be paid quarterly and will mature on

September 12, 2019. This facility bears an annual interest

at 2.2% above London Interbank Offered Rate (LIBOR).

21,119,226,721 6,217,378,647 Total Long-term liabilities

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 12 September

2014, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit dari

Deutsche Bank AG, Singapura; PT Bank ANZ

Indonesia; The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd.,

Jakarta; Mizuho Bank Ltd., Singapura; Societe

Generale, Hong Kong; Sumitomo Mitsui Banking

Corporation, Singapura dan United Overseas Bank

Limited, Singapura dengan Deutsche Bank AG, Hong

Kong sebagai Agen Fasilitas, dengan jumlah

maksimum sebesar USD1.000.000.000. Fasilitas ini

dapat ditingkatkan menjadi USD1.250.000.000 dengan

greenshoe option yang dapat diambil sampai

dengan

31 Januari 2016.

Based on Facility Agreement dated September 12, 2014,

the Company received credit facility from Deutsche

Bank AG, Singapore; PT Bank ANZ Indonesia; The Bank of

Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta; Mizuho Bank Ltd.,

Singapore; Societe Generale, Hong Kong; Sumitomo

Mitsui Banking Corporation, Singapore and United

Overseas Bank Limited, Singapore with Deutsche Bank

AG, Hong Kong as the Facility Agent, with a maximum

facility amounted to USD1,000,000,000. This facility can be

increased up to USD1,250,000.000 with a greenshoe option

up to January 31, 2016.

Fasilitas kredit ini digunakan untuk:

650,091 830,710 Finance lease

191,575,851 191,575,851 STMS Liabilities

(660,169) (504,784,444)

(154,900,206) 6,024,972,086

(160,188,430) 6,523,114,365

5,948,393 6,642,165

(154,240,037) 6,529,756,530

(217,755,685) -

21,077,689,878 -

(160,188,430) (182,045,635)

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

- 6,705,160,000

LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG-TERM LIABILITY

4,211,108

Long Term Bond21,295,445,563 -

Others

66









24. 24.

- Rekening collection - Collection account

- Rekening debt service reserve - Debt service reserve account

- Rekening excess cash - Excess cash account

Perjanjian kredit mempersyaratkan Perusahaan untuk

menjaga rasio gross debt to EBITDA lebih kecil dari 4

(empat), rasio EBITDA to interest expense lebih besar

dari 4 (empat), rasio gross debt to total equity lebih

kecil dari 1 (satu), rasio debt service coverage lebih

besar dari 1,2 (satu koma dua) serta memenuhi

guarantor cover dari EBITDA dan total aset minimal

90%. Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan

dan pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

The credit agreement requires the Company to maintain its

gross debt to EBITDA ratio lesser than 4 (four), EBITDA to

interest expense ratio greater than 4 (four), gross debt to

total equity ratio lesser than 1 (one), debt service coverage

ratio greater than 1.2 (one point two) and meet guarantor

cover from EBITDA and minimum total assets of 90%. The

Company has complied with all the requirements and

covenants in accordance with the loan agreement.

Sebagian biaya bunga yang berasal dari pinjaman ini

dikapitalisasi ke dalam aset tetap dan aset hak konsesi

dalam konstruksi (Catatan 14 dan 16).

A portion of interest expense arising from this loan is

capitalized into construction in progress of fixed assets and

concession assets (Notes 14 and 16).

Pada tanggal 31 Maret 2015, saldo pinjaman atas

fasilitas ini adalah sebesar USD528.000.000 (setara

dengan Rp6.908.351.875).

As of December 31, 2014, the outstanding loan under this

facility amounted to USD528,000,000 (equivalent to

Rp6,908,351,875)

Semua pembayaran dividen, distribusi, sewa, royalti

maupun bagi hasil yang diterima dari JICT dan TPK

Koja langsung ditampung di rekening Collection dan

dikonversi ke US Dolar (jika diperlukan)

menggunakan kurs konversi pada tanggal uang

ditampung di rekening collection.

All payment of dividends, distribution, rental payment,

royalties or profit sharing received by it with respect to the

JICT and the TPK Koja is directly deposited into the

Collection account and converted into US Dollars (if

neccesary) at the Conversion Rate on the date of deposit

into the Collection account.

Perusahaan akan senantiasa mempertahankan

saldo rekening debt services reserve paling sedikit

sama dengan dengan jumlah utang pokok dan bunga

terutang pada tanggal pembayaran berikutnya.

The Company shall at all times maintain in the debt

services reserves account a balance that is at least equal

the principal and interest payable on the next repayment

date.

Rekening yang digunakan untuk menampung sisa

saldo rekening collection setelah pembayaran utang

dan pokok pinjaman.

Account that is used to hold the balance of remaining

collection account after payment of debt and principal

payment.

LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan) LONG-TERM LIABILITY (continued)

Perjanjian fasilitas tersebut juga mengatur

mengenai pembatasan kas sebagai berikut:

The facility agreement also regulates cash

restrictions as follows:

67









24. 24.


RSP RSP

25. OBLIGASI 25. BOND

Tempat

Utang Pencatatan/

Obligasi/ Pokok/ Penerbit/ Place of Tanggal Terbit/ Jatuh Tempo/ Periode Pembayaran Bunga/ Tingkat Bunga per Tahun/

Bond Principal Publisher Recording Date of Issue Due Date Interest Payment Period Interest Rate per Year

Seri A Perusahaan SGX Semesteran

Seri B Perusahaan SGX Semesteran

26. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN 26. FINANCE LEASE

Pembayaran yang akan jatuh tempo pada tahun: Payments will be due in:

Nilai kini pembayaran sewa minimum Present value of minimum lease payments

Dikurangi: bagian lancar Less: current portion

Bagian jangka panjang Long-term portion

Sewa pembiayaan Finance Lease

ILCS memiliki komitmen sewa pembiayaan dengan

PT Graha Sarana Duta dalam rangka pengadaan

tempat kerja dan peralatan kerja dengan hak opsi

untuk membeli aset-aset tersebut pada akhir masa

sewa pembiayaan.

ILCS has lease commitments to PT Graha Sarana

Duta for workplace and work equipment with the option to

purchase these assets at the end of the

lease financing term.

1,020,413 1,109,829

(370,322) (279,119)

650,091 830,710

2016 398,913 398,913 2016

2017 425,121 425,121 2017

2014 - 2014

2015 196,379 285,795 2015

Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014,

saldo terhutang atas fasilitas tersebut masing-masing

sebesar Rp5,288,224 dan Rp6.642.165.

As of March 31,2015 and December 31, 2014 , the

outstanding loan balance amounted to Rp5,288,224 and

Rp6,642,165, respectively.

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

1100 05 Mei 2015 05 Mei 2025 4.375%

500 05 Mei 2015 05 Mei 2045 5.500%

Obligasi tersebut dijamin dengan seluruh harta

kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun

tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan

ada dikemudian hari. Bertindak sebagai penjamin

pelaksana emisi obligasi ini adalah ANZ, BNP Paribas,

Citi, Bahana, Danareksa. Sedangkan bertindak sebagai

Wali Amanatadalah Bank of New York Mellon.

The bonds are secured by all assets of the Company either

movable or immovable goods , either existing or that will

exist in the future. Acting as underwriters for the bonds are

ANZ , BNP Paribas , Citi , Bahana , Danareksa . While

acting as trustee is Bank of New York Mellon .

LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan) LONG-TERM LIABILITY (continued)

Pada tanggal 29 September 2010, RSP memperoleh

fasilitas pembiayaan Murabahah dari PT Bank BNI

Syariah (BNI Syariah) dengan jumlah maksimum

sebesar Rp19.401.817. Fasilitas ini dikenakan nisbah

bagi hasil sebesar 54% dan denda sebesar 5,00% per

tahun atas pembiayaan yang belum dilunasi.

On September 29, 2010, RSP obtained a Murabahah

financing facility from PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah)

with a maximum facility of Rp19,401,817. This facility

bears profit sharing ratio of 54% and penalty fee of 5.00%

per annum from the outstanding financing.

Pinjaman tersebut akan diangsur setiap bulan dan akan

jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018.

Fasilitas tersebut digunakan untuk merenovasi

bangunan rumah sakit di Jakarta.

The loan will be paid in monthly installments and will mature

on September 28, 2018. This facility is used to renovate the

hospital building in Jakarta.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini

pada tanggal 5 May 2015.

The Company received the proceeds of the bonds on May

5 , 2015.

Pada tanggal 23 April 2015, peringkat obligasi

Perusahaan yang diberikan oleh Moody's adalah Baa3,

S&P adalah BB+ dan Fitch BBB- (all stable ).

On April 23, 2015, the Company 's bond rating given by

Moody's is Baa3, S&P is BB+ and Fitch BBB- (all stable.

68









27. 27. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

Sea Terminal Management & Sea Terminal Management &

Service Pte. Ltd., Singapura Service Pte. Ltd., Singapura

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Total Total

Bagian lancar Current maturities

Total bagian jangka panjang Total long-term portion

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

191,575,851 191,575,851

36,422,744 35,631,916

12,170,915 11,877,305

10,433,356 10,283,428

250,602,865 249,368,500

(59,027,015) (57,792,649)

191,575,851 191,575,851

Utang kepada Sea Terminal Management &

Service Pte. Ltd., merupakan pinjaman sebesar

USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan

untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 (Catatan

46d).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd.,

represents loan amounting to USD15,096,000 which was

obtained and used by IPC TPK for acquisition of share

capital in NPCT1 (Note 46d).

Utang kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan pinjaman

modal kerja yang diberikan kepada Rukindo sesuai

Perjanjian No. 22 tanggal 13 Agustus 2007.

Pinjaman ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan

tingkat bunga 6,50% per tahun. Pinjaman ini dijamin

dengan 3 unit kapal keruk yang terdiri dari KK Natuna,

KK Timor (Suction Hopper Dredger) dan KK Halmahera.

Liabilities to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) represent working

capital loan to Rukindo under the Letter of Agreement No.

22 dated August 13, 2007. This agreement is valid for 5

(five) years and bears an annual interest rate of 6.50%.

These loans are secured by 3 vessels consisting of KK

Natuna, KK Timor (Suction Hopper Dredger) and KK

Halmahera.

69









28. 28. UNEARNED REVENUES

Royalti Diterima di Muka - TPK Koja Royalty Received in Advance - TPK Koja

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Rental Received in Advance

Total Total

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA 29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES



Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities

30. MODAL SAHAM 30. SHARE CAPITAL

Pemegang saham

Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia

Total Saham

Ditempatkan dan

Disetor Penuh/ Persentase

Number of Kepemilikan/

Shares Issued Percentage Nominal/

and Fully Paid of Ownership AmountShareholders

1,444,029 100,00% 1,444,029,000

943,687,739 962,706,606

941,515,283 940,161,011

2,172,456 22,545,595

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

23,133,245 -

1,213,249,076 1,091,360,699

1,236,382,321 1,091,360,699

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

30-Jun-15 31-Dec-14

Rp Rp

70









30. MODAL SAHAM (lanjutan) 30. SHARE CAPITAL (continued)

1)

2)

1)

2)

a.

menyetujui penambahan modal ditempatkan dan

disetor penuh milik Negara Republik Indonesia

pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:

approved additional paid-in capital of the Company

owned by the Republic of Indonesia amounting to

Rp7,653,000 through:

sebesar Rp7.652.976.000.00 (tujuh milyar

enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus

tujuh puluh enam ribu rupiah), yang merupakan

Penambahan Penyertaan Modal Negara

sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Negara

Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham

Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);

in amount of Rp7,652,976,000 (seven billion six

hundred fifty two million ninety seventy six

thousand rupiahs) are shares additional of

government capital as statement in Government

Regulation Number 58, 2011, about additional

capital shares of the government of the Republic of

Indonesia into the capital of PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero);

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik

Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Republik Indonesia kedalam modal saham

Perusahaan sebagai berikut:

Based on the Regulation of Government of the

Republic of Indonesia No. 58 dated December 22,

2011 about Additional of Share Capital of The

Republic of Indonesia in the Company as follows:

Nilai penambahan penyertaan modal negara


The additional share capital of the government

amounted to Rp7,652,976.

Penambahan penyertaan modal negara tersebut

berasal dari pengalihan barang milik negara

Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton

hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan

Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang

pengadaannya berasal dari dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2005.

Additional share capital by the government came

from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of

Transportation as a result of port development

activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan,

provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara in 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No.

RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan

keputusan sebagai berikut:

Based on the Government Regulation of the Republic of

Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General

Shareholders Meeting of the Company was conducted as

stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-

269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as

follows:

menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang

masih dalam simpanan (portepel) sebesar 7.653

saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000

(nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang

seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik

Indonesia.

approved the disbursement/placement of shares

that was still in portepel of 7,653 shares with nominal

value of Rp1,000,000 (full amount) per share

amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by

the Republic of Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah

diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar

Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus

Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan

sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham

dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per

saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh

sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958

saham.

Based on General Meeting of Shareholders' held on August

15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2

of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's

authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided

into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full

amount) per share. Total issued and fully paid capital

amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958

shares.

71









30. MODAL SAHAM (lanjutan) 30. SHARE CAPITAL (continued)

b.

31. MODAL DONASI 31. DONATED CAPITAL

32. KEPENTINGAN NON PENGENDALI 32. NON-CONTROLLING INTERESTS

Pemegang Saham Minoritas Entitas Perusahaan/

The Minority Shareholders of Subsidiaries

PT Electronic Data Interchange Indonesia

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi

PT Energi Pelabuhan Indonesia

PT Multi Terminal Indonesia

PT Rumah Sakit Pelabuhan

PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Indonesia Kendaraan Terminal

PT Jasa Armada Indonesia

PT Jasa Perawatan Pelabuhan Indonesia

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia

PT IPC Terminal Petikemas

PT Pengerukan Indonesia

PT. API

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia

Jumlah/Total

292,886 292,238 33,790 61,316

(9,468) (6,627) (2,922) (1,557.37)

129,796,850 116,824,403 14,755,418 13,010,248

(1,749,027) (15) (240,800) -

sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu

rupiah), yang berasal dari kapitalisasi cadangan

Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan

Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit

oleh Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana

suratnya nomor 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25

Mei 2012.

in amount of Rp24,000 (twenty four thousand

rupiahs) were taken from company reserve

capitalization that noted in Financial statement of

2011, audited formed by Public Accounting Firm

Hadori Sugiarto Adi & Rekan as in statement

number : 020/LA-PL.II/V/12, dated May 25, 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN

Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) yang diaktakan dalam Akta Notaris

Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013,

Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal

ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal

ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal

dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada

Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Based on the Deed of State-Owned Enterprises (SOEs)

Minister of the General Meeting of Shareholders of PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) as notarized in the

Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, SH.,

M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the

Republic of Indonesia which in this case was represented

by the Minister of SOEs increased its investment in the

Company by Rp426,418,000 which was derived from

the transfer of the entire share capital owned by the

Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of

Rukindo.

- (701) - -

2,521 2,958 (474) 101

2,417 248 2,177 (218)

34,340,439 32,013,951 2,325,938 5,727,752

(272)

37,178,881 38,039,125 (860,244) (3,747,091)

Rp Rp Rp Rp

53,915,547 40,685,901 13,229,646 10,124,031

3,818 2,922

5,750,989 5,759,027 234,967 843,037

Non-controlling interests in net assets Non-controlling interests in net income

30-Jun-15 31-Dec-14

3,982 3,699 260 227

35,270 12,098 23,172 -

15,553 11,731

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal

donasi berupa tanah dan gedung CDC dari

Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar

Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

In 1997, the Company received donated capital in the form

of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut

amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal

donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah

Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

In 2009, the Company received donated capital in form of

pilotage station building from the Local Government of

Cilegon amounting to Rp1,048,443.

30-Jun-15 30-Jun-14

Kepentingan non pengendali atas aset bersih/ Kepentingan non pengendali atas laba bersih/

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara

Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan

disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar

Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

With the additional paid-in capital of the Republic of

Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company

changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

16,860 10,770 6,090

72









33. DIVIDEN 33. DIVIDEND

a. a.

b. b.

34. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 34. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

35. TAMBAHAN MODAL DISETOR 35. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis Difference in value of business combination

entitas sepengendali transaction of entities under common control

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan Net assets of Rukindo as of transfer date

Nilai pengalihan Transfer amount

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis Difference in value of business combination

entitas sepengendali transaction of entity under

common control

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset

neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi

entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan

modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Difference between transfer prices and the carrying

value of net assets is recorded as difference in value

of business combination transaction of entities under

common control as part of paid in capital account is as

follows:

108,820,525

426,418,000

(317,597,475)

Pada tanggal 2 Agustus 2013 Perusahaan menerima

pengalihan saham PT Pengerukan Indonesia milik

Pemerintah Negara Republik Indonesia pada dengan nilai

sebesar Rp426.418.000.000. Atas pengalihan tersebut,

Perusahaan memiliki 100% saham PT Pengerukan

Indonesia.

On August 2, 2013 the Company received a transfer

of shares from the Government of the Republic of

Indonesia for its stake in PT Pengerukan Indonesia at

value of Rp426.418.000.000. After the transfer, the

Company has 100% control of the PT Pengerukan

Indonesia.

Rp Rp

(317,597,475) (317,597,475)

Perusahaan telah menyetor dividen tersebut di atas pada

tanggal 10 Juli 2014, 8 Agustus 2014, 9 September

2014, 9 Oktober 2014 dan 29 Desember 2014 masing-

masing sebesar Rp209.032.527, Rp174.193.772,

Rp174.193.772, Rp139.355.018 dan Rp99.539.000.

The Company has transferred the above mentioned

dividend on July 10, 2014, August 8, 2014, September 9,

2014, October 9, 2014 and December 29, 2014 amounting

to Rp209,032,527, Rp174,193,772, Rp174,193,772,

Rp139,355,018 and Rp99,539,000, respectively.

Akun ini merupakan selisih kurs karena penjabaran

laporan keuangan PPI, IPC TPK, JICT dan TPK Koja

yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika

Serikat.

This account represents the difference arising from

translation of financial statements of PPI, IPC TPK, JICT

and TPK Koja which functional currency is United States

Dollar.

30-Jun-15 31-Dec-14

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 9

Juni 2014, pemegang saham Perusahaan menyetujui

untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun

2013 sebesar Rp696.775.089.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of

Shareholders of the Company on June 9, 2014, the

shareholders agreed to distribute cash dividend from 2013

net income amounted to Rp696,775,089.

Berdasarkan surat Menteri BUMN nomor S-

786/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, ditetapkan

penambahan dividen atas laba neto tahun 2013 sebesar

Rp99.539.000.

Based on letter from Minister of BUMN number S-

786/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, the Company

declared additional dividend from net income of 2013

amounting to Rp99,539,000.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 20

Mei 2015, pemegang saham Perusahaan menyetujui

untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun

2014 sebesar Rp309.741.135.902.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of

Shareholders of the Company on May 20, 2015, the

shareholders agreed to distribute cash dividend from 2014

net income amounted to Rp309.741.135.902.

73









36. PENDAPATAN OPERASI 36. OPERATING REVENUES

Pelayanan Jasa Kapal Vessel Services

Pelayanan Jasa Terminal Terminal Services

Pelayanan Jasa Barang Cargo Services

Pelayanan Pengusahaan Alat Equipment Services

Pelayanan Terminal Peti Kemas Container Terminal

Land, Building, Water and Electricity

Partnerships Revenue

Pelayanan Rupa-rupa Usaha Other Services

Jumlah Total

37. PENDAPATAN DAN BEBAN KONTRUKSI 37. CONSTRUCTION REVENUES & EXPENSES

Pendapatan konstruksi Construction revenues

Terminal Kalibaru Kalibaru Terminal

Beban konstruksi Construction revenues

Terminal Kalibaru

38. BEBAN OPERASI 38. OPERATING EXPENSES

Beban Kerja sama mitra usaha Partnerships Expense

Beban Pegawai Employee Expenses

Beban Umum General Expenses

Beban Bahan Material Expenses

Beban Penyusutan dan Amortisasi Depreciation & Amortization Expenses

Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses

Beban Administrasi Kantor Office Administration Expenses

Beban Asuransi Insurance Expenses

Total Total

Rp

30-Jun-15 30-Jun-14

Rp Rp

1,216,414,078

(1,216,414,078)

902,319,343

(902,319,343)

Partnership expenses are the cost arising from the revenue

sharing derived from the realization of loading and

unloading activities, cargodoring, and lift on and lift off.

42,196,779 42,987,925

21,258,759 19,661,673

Kerjasama mitra usaha adalah beban yang timbul dari

pembagian pendapatan yang diperoleh dari pencapaian

besaran realisasi kegiatan pelayanan jasa bongkar muat,

pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off.

General expenses mainly consist of consultants, employee

benefits, business travelling, education and training and

marketing expenses.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan,

imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan

dan pemasaran.

2,488,055,831 2,520,643,184

452,402,127 558,543,231

Construction revenue is the compensation of the service

recognized by the Company for building Kalibaru terminal.

Construction revenue is measured using cost method,

which all cost directly attributable to the acquiring cost of

the assets.

Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air

dan Listrik 117,014,992 133,771,723

Pendapatan KSMU 5,965,207

142,016,085 334,083,061

53,795,996 31,466,900

600,628,403 384,134,461

Rp Rp

628,558,580 525,193,010.84

1,097,794,868 1,235,540,647

1,642,118

30-Jun-15 30-Jun-14

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang

diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal

Kalibaru. Pendapatan konstruksi dinilai dengan

menggunakan metode cost, yang mana seluruh biaya

dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset

tambahan.

3,098,176,260 3,204,375,152

245,379,593 303,118,629

252,584,914 218,068,990

124,826,607 132,428,279

868,930,419 880,623,250

590,590,692 578,020,504

342,288,070 345,733,933

30-Jun-15 30-Jun-14

Rp

74









39. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA 39. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

a. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA a. OTHER OPERATING INCOME

Royalti JICT Royalty from JICT

Laba selisih kurs Gain on foreign exchange

Royalti TPK Koja Royalty from TPK Koja

Denda Penalties

Laba Penjualan Aset Tetap Gain on Sale of Fixed Assets

Lain-lain Others

Total Total

b. BEBAN OPERASI LAINNYA b. OTHER OPERATING EXPENSE

Pesangon dan beban kesehatan Severance and retirement

pensiunan healthcare

Rugi selisih kurs Loss on foreign exchange

Pajak final Final tax

Denda Penalties

Rugi penjualan aset tetap Loss on sale of fixed assets

Lain-lain Others

Total Total

40. PENDAPATAN KEUANGAN 40. FINANCE INCOME

Pendapatan bunga deposito Interest income

Pendapatan jasa giro Interest income on current account

Total Total

41. BEBAN KEUANGAN 41. FINANCE COST

Beban bunga Interest expenses

Beban administrasi bank Bank administration

Total Total

42. BAGIAN LABA PERUSAHAAN ASOSIASI DAN 42. EQUITY IN NET INCOME OF ASSOCIATES AND

PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS - NETO JOINT CONTROL ENTITY - NET

JICT PT JICT

TPK Koja TPK Koja

NPCT1 NPCT1

Lainnya Others

Total Total429,678,386 379,217,058

192,483,753

30-Jun-15 30-Jun-14

Rp Rp

176,459,671 77,794,641

59,029,840 10,744,645

30-Jun-15 30-Jun-14

Rp Rp

Rp Rp

248,372,308

(11,024,642)

(153,033)

200,760,923

178,456,135

-

-

4,905,170

5,839,475

46,751,326

12,278,514

175,628,101

831,569

74,422,174

3,372,467

30-Jun-15 30-Jun-14

65,014,064

27,930,621

-

11,256,273

255,611,757

151,031,705173,492,046

21,015,425

286,459,920

12,967,167

2,471,987

73,967

Rp Rp

122,536

249,808,837

28,113,297

48,229,293

17,401,630

2,195,191

123,080

20,149,444

116,211,934

58,414,006

294,734,428

30-Jun-15 30-Jun-14

42,562,930

17,620,084

379,094

Rp Rp

-

30-Jun-15 30-Jun-14

2,645,361

75









43. PERKARA HUKUM 43. LAWSUITS

a) a) Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S.

Maryono, Doly Indra Nasution

Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara

,S. Maryono, Doly Indra Nasution

Ir. Nuraini Udaya, cs. mengklaim sebagai pemilik

118 bidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik

dan/atau Akta Jual Beli di Desa Pulo Ampel dan

Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel

Kabupaten Serang yang berada tumpang tindih

dengan HPL Perusahaan dan Ir. Nuraini Udaya

menyatakan tidak pernah menjual tanahnya

kepada Perusahaan sehingga mendalilkan bahwa

sertifikat HPL tersebut mengandung cacat hukum

dan cacat administrasi.

Ir. Nuraini Udaya and group (the Plaintiff)

claimed as the owner of 118 plots of lands

based on Right of Ownership Certificates and/or

Deeds of Sale and Purchase located at Pulo

Ampel Village and Margasari Village. Pulo

Ampel Sub-District the District of Serang which

was overlapping with the HPL Certificates held

under the Company’s name and Ir. Nuraini

Udaya claimed that she had never sold her

lands to the Company. Therefore she claimed

that such HPL Certificates were subject law and

administrative faults.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan

Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT telah

mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

The North Jakarta District Court in their decision

No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT has granted in

part the lawsuit filed by the Plaintiffs.

Atas Putusan PN Jakarta Utara No.

435/Ptd.G/2010/PN.JKT.UT,PT.Pelindo II (Persero)

telah menempuhh upaya hukum Banding.

Based on the Decision of North Jakarta District

Court No. 435/Ptd.G/2010/PN.JKT.UT has gone

through the appeal process.

Atas upaya hukum Banding yang ditempuh oleh

PT. Pelindo II (Persero), Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta (PT DKI Jakarta) telah memeriksa dan

memutus perkara sebagaimana dimuat dalam

Putusan No. 634/PDT/2014/PT.DKI tanggal 10

Desember 2014 yang pokoknya menguatkan

Putusan PN Jakarta Utara No.

435.Pdt.G/2010.ON.JKT.UT.

Based on the appeal of PT Pelind II (Persero),

DKI Jakarta High Court (PT DKI Jakarta) has

examined and come to a decision as what has

been written on Decision No.

634/PDT/2014/PT.DK December 10th 2014

which empowers the Decision of North Jakarta

District Court No. 435.Pdt.G/2010.ON.JKT.UT.

Atas Putusan PT DKI Jakarta No.

634/PDT/2014/PT.DKI, PT. Pelindo II (Persero)

melalui Kuasa Hukumnya yaitu Jaksa Pengacara

Negara Kejaksaan Tinggi Banten telah mengajukan

permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung

sebagaimana dimuat dalam Memori Kasasi yang

disampaikan melalui Kepaniteraan PN Jakarta Utara

tanggal 22 Juni 2015.

Based on the Decision of PT DKI Jakarta No.

634/PDT/2014/PT.DKI, PT. Pelindo II (Persero)

through its legal representative has proposed

cassation to the Supreme Court as what has

been written in the Memory of Cassation which

has been delivered through the committee of

North Jakarta High Court on June 22nd 2015.

76









43. PERKARA HUKUM (lanjutan) 43. LAWSUITS (continued)

b) b)

c) c)

Gugatan dari Sdr. Bakri Abdullah kepada

Perusahaan Cabang Teluk Bayur Nomor Perkara

95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Nomor Perkara

10/PDT/2012.PT.PDG

Lawsuit Filed by Bakri Abdullah against

Company - Teluk Bayur Branch with Case

Number 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Case

Number 10/PDT/2012.PT.PDG

Sdr. Bakri Abdullah (Penggugat) telah menuntut

ganti rugi atas pemutusan kontrak penggunaan

lahan di jalan By Pass Padang seluas 5.000 m2

berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/4/4/C.Tbs-

2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan lahan seluas

10.000 m2 berdasarkan Perjanjian Nomor

HK.56/4/4/C.Tbs-2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan

lahan seluas 10.000 m2 berdasarkan Perjanjian

Nomor HK.56/5/15 C.Tbs-2005 antara Perusahaan

Cabang Teluk Bayur dengan Puskoppolda Sumatera

Barat Jo. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor Kop:

B/03.A/35.1/XII/2005/Puskoppol tanggal 5 Desember

2005, dibuat antara Sdr. Bakri Abdullah dan Sdr.

Darmansyah dengan Puskoppolda Sumatera Barat,

yang diklaim telah menimbulkan kerugian kepada

Penggugat. Disamping itu Penggugat menuntut ganti

rugi atas terjadinya kerusakan aset milik Penggugat

di lahan obyek sengketa sebesar Rp1.840.000.000.

Bakrie Abdullah (the Plaintiff) claimed for

compensation due to termination of a contract

regarding the use of land at By Pass road in

Padang with area of 5.000 m2 pursuant to

Agreement No. HK.56/4/4/C.Tbs-2005 dated

October 25, 2005 and a land area of 10.000 m2

pursuant to Agreement No. HK.56/5/15 C.Tbs-

2005 between Port of Teluk Bayur branch and

Puskoppolda of West Sumatera Jo. Cooperation

Agreement No. Kop: B/03.A/35.1/XII/2005/

Puskoppol dated December 5, 2005 entered into

between Bakri Abdullah as well as Darmansyah

and Puskoppolda of West Sumatera, which has

been claimed to have created losses to the

Plaintiff. In addition to above, the Plaintiff

claimed for compensation due to the damage of

assets owned by the Plaintiff on the disputed

land amounting of Rp1.840.000.000.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang

Nomor 126/Pdt/2012/PT.PDG tanggal 17 September

2012 Pengadilan Tinggi Padang kembali

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang

Nomor 95/Pdt.G/2010/PN.PDG tanggal 23 Mei 2012,

dengan amar putusan yang menyatakan bahwa

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne

Bis in Idem.

In a decision on appeal issued by Padang High

Court No. 126/Pdt/2012/PT.PDG dated

September 17, 2012, the Padang High Court

revoked the decision issued by Padang District

Court No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG dated May

23, 2012 with a dictum that the Plaintiff’s lawsuit

was not acceptable due to Ne Bis in Idem.

Perkara ini sedang dalam proses Kasasi di

Mahkamah Agung.

This case is now in the cassation process at the

Supreme Court.

Gugatan dari Sdr. Syamsul Bachri. CS (131

Orang) eks Warga Koja Utara di Pengadilan

Negeri Jakarta Utara dengan Nomor

293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT.

Lawsuit Filed by Syamsul Bachri and Group

(131 People) (the plaintiffs) Ex Northern Koja

Residents at District Court of Northern

Jakarta with a Case No.

293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT.

Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah yang

dikosongkan oleh Perusahaan antara tahun 1993 -

1997 untuk pembangunan terminal petikemas Koja

dan belum menerima ganti rugi.

The Plaintiffs claimed as the owner of lands that

were cleared by the Company in 1993 - 1997 for

construction of container terminal of Koja and

have not received the relevant compensation.

Tuntutan ganti rugi pengosongan tanah yang

digunakan Perusahaan untuk Pembangunan

Terminal Petikemas Koja dengan total tuntutan

sebesar Rp1,07 triliun.

The compensation claimed by the Plaintiffs due

to land clearance area for construction of

container terminal of Koja amountd to Rp1.07

trillion.

77










c) c)

d) d)

Gugatan dari Sdr. Syamsul Bachri. CS (131

Orang) eks Warga Koja Utara di Pengadilan

Negeri Jakarta Utara dengan Nomor

293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT. (lanjutan)

Lawsuit Filed by Syamsul Bachri and Group

(131 People) (the plaintiffs) Ex Northern Koja

Residents at District Court of Northern

Jakarta with a Case No.

293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT. (continued)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara Nomor 293/Pdt.G/2011/PN.JKT-UT tanggal 28

Agustus 2012, eksepsi Perusahaan (Tergugat)

ditolak seluruhnya; mengabulkan gugatan

Penggugat sebagian; menghukum Perusahaan

(Tergugat) untuk membayar kekurangan

pembayaran ganti rugi lahan Koja Utara kepada

warga senilai Rp7 miliar.

Based on the Decision issued by North Jakarta

District Court of No. 293/Pdt.G/2011/PN.JKT-UT

dated August 28, 2012, the whole exception

made by Company (defendant) has been

rejected; partially granting the Plaintiff’s lawsuit;

penalizing the Company (defendant) to pay the

underpayment compensation for North Koja

lands to the respective residents amounting to

Rp7 billion.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor 435/PDT/2013/PT.DKI tanggal 16 April 2014

yang amar putusannya menyatakan gugatan

Syamsul Bachri ditolak.

Based on the Decision issued by high court of

DKI Jakarta No. 435/PDT/2013/PT.DKI dated

April 16, 2014 that the verdict stated that

Syamsul Bachri lawsuit rejected.

Pada tanggal 14 Juli 2014, Syamsul Bachri

mengajukan permohonan kasasi atas Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Sampai saat

ini, Perusahaan masih menunggu Putusan Kasasi

dari Mahkamah Agung RI.

On July 14, 2014, the Company has filed a

cassation on the decision issued by high court

of DKI Jakarta. Until now, the Company is still

waiting for decision of the Supreme Court.

Pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) atas dugaan pelanggaran Pasal 17

dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

tentang larangan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat terkait kewajiban

penggunaan Gantry Luffing Crane di Pelabuhan

Tanjung Priok.

The inspection conducted by Commission

for the Supervision of Business Competition

(KPPU) over the violation of Article 17 and

Article Paaragraph 2 on the Prohibition of

Monopolistic Practices and Unfair Business

related to the mandatory usage of Gantry

Luffing Crane in Tanjung Priok Port .

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Terlapor

I dan PT Multi Terminal Indonesia selaku Terlapor II,

diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 17

(Monopoli) dan Pasal 15 ayat (2) (Perjanjian

Tertutup) UU No. 5 Tahun 1999 karena mewajibkan

pengguna jasa untuk menggunakan Gantry Luffing

Crane untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan

Tanjung Priok.

PT Pelabuhan Indonesia II as the defendant I

and PT Multi Terminal Idonesia as the

defendant II, was alleged to have conducted a

violation of Article 17 (Monopoly) and Article 15

Paragraph 2 (closed agreement) of Law No.

5/1999 due to the mandatory usage of Gantry

Luffing Crane for Loading activity in Tanjung

Priok

Pada tanggal 20 Maret 2015 KPPU telah

membacakan putusan yang pada pokoknya

menyatakan Perusahaan terbukti melanggar Pasal

15 ayat 2 namun tidak terbukti melanggar Pasal 17

UU No. 5 Tahun 1999, membtalakan surat-surat,

kesepakatan bersama yang mengatur

kewajibanpenggunaan alat bongkar muat darat

Gantry Luffing Crane, mengumumkan pembatalan

surat-surat dan kesepakatan bersama dimaksud

pada 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa

Indonesia serta menyerahkan bukti pengumuman

kepada KPPU.

On March 20th 2015, KPPU has published a

decision which stated that the company is

proven to have violated Article 15 Paragraph

Two but does not proven to have violated Article

17 Law No. 5/1999, thus revoking any license or

agreements which stipulates the mandatory

usage of Gantry Luffing Crane and publishing

aforementioned agreements on 2 (two)

Indonesian public newspaper and submitting the

proof of the publication to KPPU

78










d) d)

e) e)

Abdul Aziz Bassam, cs (77 People) has filed a

lawsuit against thee Board of Directors, Board of

Commisioners and the Minister of SOE as the

stakeholder of PT Pelabuhan Indonesia II,

demanding that the PMB validation which

stipulates 60 times the earning, must also valid

for the retiree of the year 2012. Currently, the

retiree has already received 40 times and are

now struggling for the rest of PMB 20 (twenty)

time.

Pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) atas dugaan pelanggaran Pasal 17

dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

tentang larangan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat terkait kewajiban

penggunaan Gantry Luffing Crane di Pelabuhan

Tanjung Priok. (lanjutan)

The inspection conducted by Commission

for the Supervision of Business Competition

(KPPU) over the violation of Article 17 and

Article Paaragraph 2 on the Prohibition of

Monopolistic Practices and Unfair Business

related to the mandatory usage of Gantry

Luffing Crane in Tanjung Priok Port

.(continued)

Atas Putusan KPPU dimaksud, PT. Pelindo II

(Persero) telah mengajukan upaya hukum Keberatan

di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakarta

Utara).

Based on the aforementioned KPPU decision,

PT Pelindo II (Persero) has proposed the

objection in the North Jakarta District Court.

Saat ini perkara sedang dalam pemeriksaan di PN

Jakarta Utara.

The case is currently under the examination of

North Jakarta District Court.

Perkara perselisihan hubungan industrial terkait

pemberian Penghargaan Masa Bakti (PMB)

kepada pensiunan pegawai PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) tahun 2012

The Industrial Relations Dispute related to

the Lifetime Achievement Award (PMB) for

retired employee of PT Pelabuhan Indonesia

in 2012.

Abdul Aziz Bassam, cs (77 orang) menggugat

Direksi, Dewan Komisaris, dan Menteri BUMN

selaku pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) supaya pemberian PMB sebanyak 60x

penghasilan diberlakukan juga bagi pensiunan

pegawai tahun 2012, sehingga pensiunan pegawai

tahun 2012 yang telah menerima pembayaran PMB

sebesar 40x dapat diberikan pembayaran

kekurangan PMB sebesar 20x.

Tanggal 15 September 2014, Putusan PHI DKI

Jakarta pada PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan

tidak dapat diterima. Putusan tersebut telah

berkekuatan hukum tetap mengingat Sdr. Abdul Aziz

Bassam cs tidak mengajukan upaya hukum

Banding, melainkan mengajukan Gugatan Baru di

PHI pada PN Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara :

240/PDT.SUS.PHI/2014/PN.JKT.PST

On September 2014, DKI Jakarta High Court

stated that the claim is denied. The decision has

obtained force of law considering that Abdul

Azis Bassam CS does not propose an appeal,

but iproposing for a new claim on Central

Jakarta High Court instead (Claim No

240/PDT.SUS.PHI/2014/PN.JKT.PST)

Abdul Aziz Bassam, dkk mengajukan gugatan baru

yang diregister dengan No.

240/PDT.SUS.PHI/2014/PN.JKT.PST.

Abdul Aziz Bassam cs. Filed a new lawsuit

which has been registered under the No.

240/PDT.SUS.PHI/2014/PN.JKT.PST.

Atas gugatan Abdul Aziz Bassam, dkk, Pengadilan

Hubungan Industrial DKI Jakarta (PHI DKI Jakarta)

telah memeriksa dan memutus perkara

sebagaimana Putusan PHI DKI Jakarta tertanggal 9

Februari 2015 yang dalam amar putusannya

menyatakan mengabulkan gugatan Sdr. Abdul Aziz

Bassam cs sebagian, menyatakan Para Penggugat

dan Tergugat terikat pada Addendum PKB,

menghukum tergugat (PT.Pelabuhan Indonesia II

(Persero)) untuk membayar kekurangan

pembayaran PMB sebesar Rp. 13.543.927.890,-

serta menghukum Dewan Komisaris dan RUPS

untuk tunduk pada putusan PHI ini.

Based on Abdul Aziz Bassam cs.lawsuit, the DKI

Jakarta Industrial Relations Dispute court has

examined and come to a decision as what has

been written on February 9th 2015 DKI Jakarta

Industrial Relations Dispute court decision which

granted partially the claim of Abdul Azziz

Bassam CS, and stated that both the Plaintiff

and the Defendant which binded to the PKB

Addendum, Penalizing the defendant

(PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero)) to

compensate the loss of PMB payment in amount

to Rp. 13.543.927.890 and penalize the Board

of Commissioner and StakeholdersGeneral

Meeting (RUPS) to adhere to the decision.

79










e) e)

f) f)

g) g)

Atas Putusan PHI DKI Jakarta pada PN Jakarta

Pusat dimaksud di atas, Machfudy Cs dan PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) sama-sama telah

mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Based on the aformentioned decision, Machfudy

CS has proposed cassation to the Supreme

Court.

Saat ini perkara sedang dalam proses pemeriksaan

di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI.

The case is currently under the examination on

Cassation level in RI Supreme Court.

Perkara perselisihan hubungan industrial di

pengadilan hubungan industrial pada PN

Palembang terkait pengunduran diri Capt. Gerard

Arthur Dungus sebagai pekerja PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero)

the Industrial Relations Dispute on Industrial

Dispute Settlement, Palembang High Court

related to the resignation of Gerard Arthur

dungus as the employee of PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero)

Capt. Gerard Arthur Dungus menggugat keputusan

manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

yang telah melakukan pengakhiran hubungan kerja

atas dasar surat pengunduran diri dari jabatan yang

diajukannya.

Capt. Gerard Arthur Dungus has filed a lawsuit

against the management decision of PT

Pelabuhan Indonesia II which has conducted

emplyment termination of the aforementioned

employee.

Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Palembang

menyatakan hubungan kerja putus terhitung sejak

tanggal dibacakannya putusan, Tergugat harus

memberikan segala hak pekerja yang masih belum

diberikan terhitung sejak tanggal SK PHK sampai

tanggal pembacaan putusan berupa manfaat

program pensiun, uang pisah dan uang bantuan

pindah sebesar Rp 39.888.707,-

The Palembang High Court Industrial Dispute

Settlement has stated that the employment is

terminated by the time the decision is being

published. The defendant (PT Pelabuhan

Indonesia Indonesia II) must give the former

employee separation plans including pension

plan, separation fee and removal aid amounted

to Rp 39.888.707,-, which has not been given by

the time the employment termination is finalized.

Penggugat mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung

dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di

Mahkamah Agung.

The plaintiff has proposed cassation on the

Supreme Court and is currently under

examination.


pemberian Penghargaan Masa Bakti (PMB)

kepada pensiunan pegawai PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) tahun 2012

The Industrial Relations Dispute related to

the Lifetime Achievement Award (PMB) for

retired employee of PT Pelabuhan Indonesia

in 2012.

Atas Putusan PHI DKI Jakarta, PT Pelindo II

(Persero) melalui Kuasa Hukumnya telah menempuh

upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Based on the aforementioned Industrial

Relations Dispute court decision, PT Pelindo II

(Persero) through its legal representative has

proposed cassation to the Supreme Court.

Saat ini perkara sedang dalam proses pemeriksaan

di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI.

The case is currently under the examination on

Cassation level in RI Supreme Court.


Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta

Pusat terkait pengunduran diri Machfudy, Cs (23

orang pekerja PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero))

The industrial Relations Dispute on DKI

Jakarta Industrial Dispute Settlement Court

related to the resignation of Machfudy Cs (23

employees of PT Pelabuhan Indonesia II)

Machfudy, cs (23 orang) menggugat keputusan



dengan 23 orang pekerja dimaksud atas dasar surat

pengunduran diri dari jabatan yang diajukan oleh

para pekerja dimaksud.

Machfudy Cs (23 people) filed a lawsuit against

PT Pelabuhan Indonesia II management

decision which stipulated the employment

termination of the aforementioned employees.

Tanggal 22 Juli 2014, Putusan PHI DKI Jakarta

Pusat menyatakan gugatan diterima sebagian.

On July 22nd 2014, The DKI Jakarta High Court

has granted partially the plaintiff claim.

80










h) h)

i) i)


pengunduran diri Drs. Abu Jai sebagai pekerja PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Industrial relations dispute related to the

resignation of Drs. Abu Jai as the employee

of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Drs. Abu Jai mengajukan permohonan Mediasi

kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi dalam

perselisihan hubungan industrial terkait pengakhiran

hubungan kerja oleh manajemen PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero) atas dasar surat pengunduran

Drs. Abu Jai has proposed a mediation to the

Social, Labor and Transmigration Serviceof

Muaro Jambi regency related to the employment

terminationby PT Pelindo II based oh his own

resignation letter.

PHI pada PN Jambi telah memeriksa dan memutus

perkara sebagaimana Putusan No.

13/G/2014/PHI,Jmb tanggal 20 Nopember 2014

yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebagian; Pengunduran diri Penggugat tidak

bertentangan dengan UU No.13/2003 dan SK

tertanggal 28 Maret 2005, No. HK.56/2/19/PI.II.05;

Pemutusan hubungn kerja Penggugat tertanggal 30

Desember 2013, No. KP.44/12/9/PI.II-13; mengukum

Tergugat untuk membayar upah Penggugat bulan

Januari 2014 sampai dengan putusan inkracht;

menguhuk Tergugat untuk mempekerjakan kembali

Penggugat; menghukum Turut Tergugat tunduk

pada Putusan; menghukum Tergugat untuk

membayar biaya perkara; Menolak gugatan

Penggugat untuk selebihnya.

Industrial Relation Dispute Court on Jambi

District Court has examined and come to a

decision as what has been written in the

Decision No. 13/G/2014/PHI,Jmb, November

20th 2014, which partially granted Plaintiff

lawsuit; The resignation of the Plaintif does not

contradict with the Law No.13/2003 and

Decision Letter March 28th 2005, No.

HK.56/2/19/PI.II.05; Termination of Plaintiff's

Employee on December 30th 2013, No.

KP.44/12/9/PI.II-13; Penalize the defendant to

compensate the salary of the Plaintiff on

January 2014 until Inkracht; Penalizing the

defendant to restore the employment of Plaintiff

and adhere to the Decision, To compensate for

the case fee.

Industrial Relations Dispute on Serang Class

I Industrial Relation Settlement related to the

resignation of Hartono as the employee of PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Sdr. Hartono menggugat keputusan manajemen PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah

melakukan pengakhiran hubungan kerja atas dasar

surat pengunduran diri dari jabatan yang diajukannya.

Hartono has filed a lawsuit against the

management decision of PT Pelabuhan

Indonesia II which has conducted the employee

termination based on his own resignation letter.

PHI pada PN Serang telah memeriksa dan

memutuskan perkara sebagaimana Putusan No.

227/SK.PHI.G/-/2014/PN.Srg tanggal 12 Desember

2014, yang pada intinya mengabulkan gugatan Para

Penggugat.

The Industrial Relations Court on Serang High

Court has examined and come to a decision as

what has been written on Decision

227/SK.PHI.G/-/2014/PN.Srg which granted the

Plantiff's claim.

Atas putusan tersebut, Perusahaan mengajukan

Kasasi di Mahkamah Agung RI dan saat ini sedang

dalam pemerikasaan di Mahkamah Agung RI.

Based on this decision, the company has

proposed cassation on Supreme Court and

currently under examination.


Kasasi di Mahkamah Agung RI dan saat ini sedang

dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.


proposed cassation on the Supreme Court and

is currently under examination.


pengadilan hubungan industrial kelas 1 A Serang

terkait pengunduran diri Sdr. Hartono sebagai

pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

81










j) j)


Kasasi di Mahkamah Agung dan saat ini sedang

dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.


proposed cassation on Supreme Court and

currently under examination.

Penanganan perkara perselisihan hubungan

industrial di pengadilan hubungan industrial

pada PN kelas 1A khusus Bandung terkait

pengunduran diri Drs. Sukirman, Cs (4 orang)

sebagai pekerja PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero)

the Industrial Relations Dispute on Class 1A

Bandung District Court related to the

resignation of Drs. Sukirman, Cs (4 Person as

employees of PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero)

Drs. Sukirman , cs (4 orang Pekerja PT Pelabuhan

Indonesia II (Persero)) menggugat keputusan



dengan 4 orang pekerja dimaksud atas dasar surat

pengunduran diri dari jabatan yang diajukan oleh

para pekerja dimaksud.

Drs. Sukirman Cs has filed a lawsuit against the

management decision of PT Pelabuhan

Indonesia II which has conducted the

employment termination of aforementioned

employees based on their own resignation

letters.

Putusan PHI pada PN kelas 1A khusus Bandung

dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan

gugatan Para Penggugat untuk sebagian,

menghukum Tergugat (Perusahaan) dan Turut

Tergugat untuk mempekerjakan kembali, memanggil

Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja

kembali dan membayar upah Para Penggugat sejak

Januari s/d Juni 2014 sebesar Rp 502.971.108,-,

menguhukm Tergugat dan Turut Tergugat untuk

membayar uang paksa/Dwangsom kepada Para

Penggugat apabila Tergugat dan Turut Tergugat

tidak mempekerjakan para Penggugat sebesar Rp

1.000.000,-/hari, menolak gugatan para penggugat

selain dan selebihnya, Membebankan biaya perkara

kepada tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp.

451.000,-

The Industrial Relations Court Decision on

Class 1A Bandung Court on its verdict has

partially granted the plaintiffs claim, Penalizing

the defendant (company) and other defendants

to restore the employment of plaintiffs, to recall

the plaintiffs to resume their employment and to

compensate their salary since January 2014

until June 2014 in amount of Rp 502.971.108,-,

Penalizing the defendants to pay Dwangsom to

the Plaintif in amount to 1.000.000 per day if the

defendant chose not to re-employ the plaintiffs

and penalizing the case fee to thedefendants in

amount of Rp. 451.000,-

82

Documents

FS 2015Q2.pdf · DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES 1. UMUM 1. GENERAL a. Pendirian Perusahaan a. Establishment of the Company PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CATATAN ATAS …