TUGAS AUDITING

ETIKA PROFESIONAL

Oleh:

Rizal Nindiyar Mukmin 201010170311122

Maya Anggita 201010170311134

Bahtiar Ferdiyanto 201010170311140

Meylanti Ritex 201010170311145

Haris 201010170311149

University of Muhammadiyah Malang Faculty of Economics

Accounting Department

April, 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan

pertolonganNya kami dapat membuat makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat

memberikan suatu dampak positif bagi kita semua.

Melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita etika berprofesi sangat berpengaruh terhadap

kemajuan manajemen, oleh karena itu kami sebagai mahasiswa akuntansi yang memiliki

Etika Profesi ini berniat untuk berbagi bahan pembaca untuk kemajuan masa yang akan

datang. Di sini kami akan membahas mengenai Etika Profesi Akuntan.

Dalam makalah ini akan dijelaskan lebih lengkap dan mendetail mengenai etika profesi,

Mengenai betapa pentingnya, tujuan dan hasil-hasil yang akan kita dapat. Semoga setiap kata

dan tulisan yang ada dalam makalah ini dapat memberi kontribusi yang nyata untuk

membawa kehidupan kita bersama ke arah yang lebih baik.

DAFTAR ISI

Halaman Judul....................................................................................................... i

Kata Pengantar....................................................................................................... ii

Daftar Isi................................................................................................................ iii

Pendahuluan.......................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang................................................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah........................................................................................... 2

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian........................................................................ 2

Pembahasan........................................................................................................... 3

2.1 Pengertian Etika............................................................................................... 4

2.2 Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia............................................................. 4

Penutup.................................................................................................................. 5

3.1 Kesimpulan...................................................................................................... 6

3.2 Saran................................................................................................................ 6

Daftar Pustaka....................................................................................................... 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan menigkatnya kompetisi dan globalisasi, setiap profesi dituntuk untuk

bekerja secara professional. kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh suatu

profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha

sekarang ini. Selain keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh suatu profesi,

dalam menjalankan suatu profesi juga dikenal adanya etika profesi.

Dengan adanya etika profesi amaka tiap profesi memiliki aturan-aturan khusus yang

harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut. Etika profesi diperlukan agar

apa yang dilakukan oleh suatu profesi tidak melanggar batas-batas tertentu yang dapat

merugikan suatu pribadi atas masyarakat luas.

Etika tersebut akan memberi batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan

dan apa yang harus dihindari oleh suatu profesi. Etika profesi menjadi tolak ukur

kepercayaan masyarakat terhadap satu profesi (Jusup,Al Haryono, 2001:90). Apabila

etika suatu profesi dilanggar maka harus ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran

yang dilakukan oleh profesi tersebut. Jika tidak maka akan mengakibatkan kepercayaan

masyarakat terhadap profesi tersebut akan berkurang. Sedangkan apabila suatu profesi

dijalan kan berdasarkan etika profesi yang ada maka hasilnya tidak akan merugikan

kepentingan umum dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakan terhadap profesi

tersebut. Profesi akuntan sekarang ini dituntut untuk mampu bertidnak secara

professional dan sesuai dengan etika. Hal tersebut karena profei akuntan mempunyai

tanggung jawab terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, organisasinya,

masyarakat dan dirinya sendiri. dengan bertindak sesuai dengan etika maka kepercayaan

masyarakat terhadap profesi akuntan akan meningkat. Terlebih saat ini profesi akuntan

diperlukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan yang akan masuk pasar modal. Hal

ini disebabkan setiap perusahaan yang hendak ikut serta dalam bursa efek wajib diaudit

oleh akuntan publik.

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak

tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami

revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Dalam mukadimah

Kode Etik Akuntan indonesia tahun 1998 ditekankan pentingya prinsip etika bagi

akuntan :

Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi

anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan

melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip Etika Profesi dalamm

Kode Etik Akuntan indonesia manyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya

kepada publik, pemakai jasa dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi

tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan

perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat,

bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Jusup, Al Haryono, 2001:90)

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan terhadap pembahasan masalah yang sederhana ini, kami hanya

dapat menulis beberapa hal penting yang menjadi titik pemahaman dalam menjelaskan.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Apa pengertian kode etik profesional ?

2. Ada berapa macam prinsiP etika profesiol?

3. Bagaimana etika profesional ?

4. Bagaimana kerangka kode etik profesional?

1.3 Tujuan Masalah

1. Supaya mengetahui pengertian kode etik profesional.

2. Supaya mengetahui macam-macam kode etik professional.

3. agar memahami penjelasan kode etik profesional ikatan akuntan Indonesia.

4. Supaya mengetahui kerangka kode etik professional.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Etika

Kode etik Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia

untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Aturan etika mengikat kepada anggota

kompartemen dan merupakan produk Rapat Anggota Kompartemen. Aturan etika tidak boleh

bertentangan dengan prinsip etika.

Etika Profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur prilaku

anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Dasar pikiran yang

melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut

tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi. Setiap

profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari

masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang

dilakukan oleh suatu profesi, karena kompleknya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi.

Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap

pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan

terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.

2.2 Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia

Bagi praktik Akuntan di Indonesia kebutuhan akan etika dipenuhi oleh organisasi

proesi yang berkaitan dengan hal tersebut yakni Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Historis

kode etik yang dikeluarkan oleh IAI adalah sebagai berikut:

(1) Kongres tahun 1973: Penetapan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia.

(2) Kongres tahun 1981 dan tahun 1986: Penyempurnaan kode etik, nama kode etik sebelum

tahun 1986 adalah Kode etik IAI dan kongres tahun 1986 mengubah nama tersebut dengan

Kode etik Akuntan Indonesia sampai sekarang.

(3) Kongres tahun 1990 dan tahun 1994: Penyempurnaan kode etik.

Akuntan merupakan profesi yang keberadannya sangat tergantung pada kepercayaan

masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalismenya, akuntan

harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter. Penguasaan keterampilan dan

pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan untuk menjadi profesional. Karakter diri yang

dicirikan oleh ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya

pula.

Etika profesi akuntan di Indonesia dikodifikasikan dalam bentuk kode etik, yang

mana struktur kode etik ini meliputi prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika.

Struktur yang demikian itu setidaknya memberikan gambaran akan kebutuhan minimal bagi

profesi akuntan untuk memberi jasa yang efektif kepada masyarakat. Terkait dengan hal

tersebut Brooks (dalam Ludigdo, 2007) menyebutkan bahwa dalam suatu pedoman akuntan

yang dibuat seharusnya berisi beberapa poin pokok. Beberapa poin pokok tersebut adalah :

1. Spesifikasi alasan aturan-aturan umum yang berhubungan dengan :

a. Kompetensi teknis

b. Kehati-hatian

c. Obyektifitas

d. Integritas

2. Memberikan respon :

a. Untuk berperilaku memenuhi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat

b. Untuk memecahkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan, dan antara

pihak yang berkepentingan dan akuntan.

3. Memberikan dukungan atau perlindungan bagi akuntan yang akan “melakukan sesuatu

dengan benar” (misalnya dengan kode dan laporan masalah etisnya)

4. Menspesifikasikan sanksi secara jelas hingga konsekuensi dari kesalahan akan dipahami.

Dalam kongres V Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) di Surabaya 20-30 Agustus 1986,

telah berhasil disahkan butir-butir kode etik profesi akuntan. Kode etik yang dibentuk pada

tahun tersebut terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Untuk profesi akuntan secara umum

2. Khusus untuk akuntan publik, dan

3. Penutup

Mukadimah prinsip etika profesi akuntan antara lain menyebutkan bahwa dengan

seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri melebihi yang

disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu prinsip ini meminta komitmen

untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Sementara itu

prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi delapan butir pernyataan

(IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal

yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Delapan butir tersebut terdeskripsikan

sebagai berikut :

1. Tanggung jawab profesi :

Bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional harus

senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang

dilakukannya.

2. Kepentingan publik :

Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka

pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen

atas profesionalisme.

3. Integritas :

Akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan

publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga

integritasnya setinggi mungkin.

4. Obyektifitas :

Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus

menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional :

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian,

kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan

pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk

memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional

yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling

mutakhir.

6. Kerahasiaan :

Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa

profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa

persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk

mengungkapkannya.

7. Perilaku profesional :

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan

reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

8. Standar teknis :

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar

teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan

berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima

jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

Untuk memberikan pedoman etika yang spesifik di bidang etika profesi akuntan publik,

IAI Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) telah menyusun aturan etika . dalm hal

keterterapan aturan ini mengharuskan anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang

anggota maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja di suatu kantor akuntan publik

untuk mematuhinya. Aturan etika ini meliputi pengaturan tentang :

1. Independensi, Integritas, dan Obyektifitas.

a. Indenpendensi

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap

mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam

Standar Profesional Akuantan Publik yang ditetapkan olh IAI. Sikap mental

independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (infacts) maupun dalam

penampilan (in appearance).

Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak

tergantung pada orang lain. Tiga aspek dalam independensi auditor, yaitu:

1. Independensi dalam diri auditor (independence in fact): kejujuran dalam diri

auditor dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam audit finding.

2. Independensi dalam penampilan (perceived independence). Independensi ini

merupakan tinjauan pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan

dengan diri auditor.

3. Independensi di pandang dari sudut keahliannya. Keahlian juga merupakan

faktor independensi yang harus diperhitungkan selain kedua independensi yang

telah disebutkan. Dengan kata lain auditor dapat mempertimbangkan fakta

dengan baik yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan jika ia memiliki

keahliam mengenai hal tersebut.

b. Integritas dan Obyektifitas

Integritas adalah auditor yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang

diyakini kebenarannya tersebut kedalam kenyataan.

Obyektifitas adalah unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang maupun

menyatakan kenyataan sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi

maupun kpentingan pihak lain.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dn

obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak

boleh mmebiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang

diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak

lain.

2. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interprestasi yang terkait yang

dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI, antara lain:

a. Kompetensi Profesional Anggota

IAI hanya boleh melakuan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable)

diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

b. Kecermatan dan keseksamaan profesional

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan

keseksamaan profesional.

c. Perencanaan dan Supervisi

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensuvervisi secara memadai setiap

pelaksanaan pemberian profesi jasa profesional.

d. Data relevan yang memeadai

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar

yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa

profesionalnya.

e. Kepatuham terhadap standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa audititing, atestasi, review,

kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib

mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh

IAI.

Prinsip-Prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan:

a. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data

keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum atau

b. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus

dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak

material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar

biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas.

Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini

selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan

apabila memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara serta alasan mengapa

kepatuhan prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang

menyesatkan.

3. Tanggungjawab kepada Klien

Informasi klien yang rahasia

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa

persetujuan dari klien.

Ketentuanya tidak dimaksudkan untuk:

a. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika

kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi

b. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi

peraturan perundangan-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan

pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan

yang berlaku,

c. Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan

kewenangan IAI atau

d. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar

atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka

pengecekan disiplin anggota.

4. Tanggungjawab kepada Rekan Seprofesi

Dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan

seprofesi.

Komunikasi antar akuntan publik

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan

mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau

untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta

tujuan yang berlainan.

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secra tertulis permintaan komunikasi dari

akuntan pengganti secara memadai.

Perikatan Atestasi

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan

periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu di

tunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan

perundang-undangan atau aturan yang di buat oleh badan berwenang.

5. Tanggung jawab dan praktik lain

Perbuatan dan Perkataan yang Mendeskreditkan

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/ atau mengucapkan perkataan

yang mencemarkan profesi.

Iklan, Promosi dan Kegiatan Pemasaran Lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien

melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran

lainnya sepanjang tidak tidak merendahkan citra profesi.

Komisi dan Fee referal

a. Komisi

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang

diberikan atau diterima kepada/ dari klien/ pihak lain untuk memperoleh penugasan

dari klien/ pihak lain.

b. Fee referal (rujukan)

Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/ diterima kepada/ dari sesama

penyedia jasa profesional akuntan publik.

Bentuk Organisasi dan nama KAP

Anggota hanya dapat berpraktik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/ atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan

citra profesi.

Kasus Dalam Etika Profesi Akuntansi dan Akuntan Publik

Tunggakan Pajak Perusahaan Sawit Asian Agri

Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan grup perusahaan sawit

Asian Agri menunggak pajak sebesar Rp 1,294 Triliun. Jumlah tersebut merupakan pajak

yang belum dibayarkan ke negara selama 4 tahun terakhir dari 14 perusahaan Asian Agri.

“Simpulan kami, adanya perbedaan laporan ke dalam laporan rugi laba yang tidak sesuai

dengan kondisi sebenarnya. Sehingga merugikan keuangan negara secara keseluruhan sebesar

Rp 1,294 triliun dari 14 perusahaan,” kata Kepala Bidang Investigasi BPKP, Arman Sahri

Harahap dalam persidangan di PN Jakarata Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis

(15/9/2011). Menyimpulkan besaran pajak yang belum dibayar tersebut, BPKP meneliti SPT

PPh dan lampirannya yang disampaikan ke kantor pajak Tanah Abang 1 dan 2. Lalu dengan

membandingkan dengan buku besar Asian Agri. Langkah selanjutnya dengan dibandingkan

denga hasil audit akuntan publik.

“Kami menghitung nilai transaksi yang ada buktinya tapi tidak ada di dalam pembukuan.

Lalu menghitung substansinya,” untkap Arman yang sekaran gbertugas di Sulawesi. Namun

dalam persidangan siang ini, Arman belum bisa menyampaikan hasil temuannya ke majelis

hakim yang di ketuai oleh Martin Ponto Bidara. Dengan alasan berkas sangat banyak

sehingga belum selesai di selesaikan secara administrasi. Dia berjanji akan memberikan ke

semua pihak kamis depan.

Hal ini tertuang dalam laporan kompilasi, pekan depan akan kami sampaikan. Karena kami

harus mengumpulkan 14 perusahaan,” untkap Arman. Menanggapi pernyataan ini, pihak

Asian Agri tidak berani berkomentar banyak. Pihaknya baru menyatakan usai mendapat

salinan BPKP tersebut. Ini menunjukkan saksi belum siap karena dari 14 baru 10 perusahaan

yang selesai. Karena laporan tertulis, maka kami butuh waktu mempelajari,” kata kuasa

hukum terdakwa, luhut pangaribuan.

Dimana ada selisih antara nilai utang pajak antara jaksa dengan saksi. Ini kan kasus pajak

beda dengan kasus korupsi. Kalau di pajak, ini utang. Bukan pidana,”timpal kuasa hukum

lainnya, M. Assegaf.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa tax manager Asian Agri, Suwir

Laut denan pasal 39 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Pajak.

Terdakwa dituding telah menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap untuk tahun

pajak 2002 hingga 2005. Akibat kekeliruan ini menimbulkan kerugian negara Rp 1,259

triliun. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenai hukuman maksimal berupa kurungan penjara 6

tahun dan denda empat kali dari nilai kerugian yang diderita negara.

Analisa :

Pada kasus yang terjadi diatas, bahwa adanya perbedaan laporan ke dalam laporan rugi laba

yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehinggga merugikan keuangan negara secara

keseluruhan sebesar Rp 1,294 triliun dari 14 perusahaan dan juga terdapat ada selisih antara

nilai utang pajak antara jaksa dengan saksi, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali

penyebab terjadinya kasus pelanggaran etika profesi akuntansi, mulai dari kurangnya

tanggung jawab dan pemahaman akan apa sebenarnya aturan-aturan maupun etika yang harus

dijalankan oleh pelaku akuntansi dalam profesinya, kurangnya pengawasan dari pihak-pihak

terkait, adanya kesempatan dan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang

mendukung adanya penyalahgunaan profesi tersebut, padahal harusnya hal-hal tersebut tidak

patut terjadi, melihat betapa berat perjuangan rakyat terutama dalam hal pembayaran pajak

maupun hal lain yang kemudia diselewengkan. Merupakan pekerjaan keras bagi kita semua

untuk dapat meminimalisis, bahkan memusnahkan hal-hal buruk tersebut. Beberapa hal yang

bisa dilakukan antara lain meningkatkan pengawasan, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, juga peningkatan ketegasan dari para penegak hukum

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu

kebiasaan sedangkan etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral dimana

dalam penyelidikan tersebut dilakukan dengan tiga pendekatan. Tiga pendekatan tersebut

adalah pendekatan etika deskriftif, etika normatif dan metaetika.

Kode etik harus memiliki empat komponen, yaitu Prinsip – prinsip, Peraturan perilaku,

Interprestasi dan Ketetapan etika.

Sementara itu prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi

delapan butir pernyataan (IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Kedelapan butir pernyataan

tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Delapan butir

tersebut adalah tanggungjawab profesi, kepentingan publik, intergritas, obyektifitas,

kompetensi dan kehati – hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar

teknis.

3.2       Saran

Dari uraian makalah ini, kami merekomendasikan pentingnya untuk menguasai

mengenai etika profesi, karena hal tersebut akan dapat membantu mengevaluasi kegiatan-

kegiatan audit yang dilakuakan dalam suatu perusahaan. Dan hasilnya memberikan umpan

balik tentang fungsi etika profesi bagi para akuntan dalam melakukan tugas sebagai auditor

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 1996. Auditing. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia.

Fadlillah Firdaus (2012), Etika Profesi Akuntansi Dan Akuntan Publik Serta Kasusnya,

From http://fadhilzs.blogspot.com/2012/01/etika-profesi-akuntansi-dan-akuntan.html, 31

Maret 2012

Niken Nindya, Etika Profesi Akuntan Publik & Bukti Audit, From

http://www.slideshare.net/acclabs/profesi-akuntan-publik, 31 Maret 2012

Lulu Maulina (2012), Etika Profesi Akuntan Publik, From

http://lulumaulina.blogspot.com/2012/01/etika-profesi-akuntan-publik.html, 31 Maret

2012

Ririn Khairani (2012), Etika Profesi Akuntan Publik, From

http://ririnkhairani.blogspot.com/2012/01/etika-profesi-akuntan-publik.html, 31 Maret

2012.