UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014

TENTANG PERBANKAN

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER OF 2014

CONCERNING BANKING

Table of Contents

Pasal / Article BAB I: KETENTUAN UMUM 1 – 2 CHAP I: GENERAL PROVISIONS BAB II: ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

3 – 6 CHAP II: PRINCIPLES, FUNCTIONS, AND OBJECTIVES

BAB III: JENIS, USAHA BANK, DAN KERJASAMA 7 – 20

CHAP III: TYPES AND BUSINESS OF BANKS AND COOPERATION

-Bagian Kesatu: Jenis Bank 7 – 8 -Part One: Types of Banks -Bagian Kedua: Kegiatan Usaha Bank Umum 9 – 13 -Part Two: Business of Commercial Banks -Bagian Ketiga: Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 14 – 17 -Part Three: Business of Small Business Banks -Bagian Keempat: Kerja Sama Bank Umum dengan BPR

18 – 20 -Part Four: Cooperation between Commercial Banks and Small Business Banks

BAB IV: BENTUK BADAN HUKUM, PERIZINAN, DAN KEPEMILIKAN

21 – 39 CHAP IV: LEGAL ENTITY FORMS, LICENSING, AND OWNERSHIP

-Bagian Kesatu: Bentuk Badan Hukum 21 – 22 -Part One: Legal Entity Forms -Bagian Kedua: Perizinan 23 – 28 -Part Two: Licensing -Bagian Ketiga: Kepemilikan 29 – 38 -Part Three: Ownership -Bagian Keempat: Anggaran Dasar 39 -Part Four: Articles of Association BAB V: PENGATURAN DAN PENGAWASAN 40 – 55 CHAP V: REGULATION AND SUPERVISION BAB VI: DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, PEGAWAI, DAN TENAGA KERJA ASING

56 – 74

CHAP VI: THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS, CONTROLLING SHAREHOLDERS, EMPLOYEES, AND FOREIGN PERSONNEL

-Bagian Kesatu: Direksi 56 – 62 -Part One: The Board of Directors -Bagian Kedua: Dewan Komisaris 63 – 68 -Part Two: The Board of Commissioners -Bagian Ketiga: Pemegang Saham Pengendali 69 – 70 -Part Three: Controlling Shareholders -Bagian Keempat: Pegawai 71 -Part Four: Employees -Bagian Kelima: Tenaga Kerja Asing 72 – 74 -Part Five: Foreign Personnel BAB VII: PRINSIP TATA KELOLA, PRINSIP EFISIENSI, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN MANAJEMEN RISIKO BANK

75 – 84

CHAP VII: PRINCIPLE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PRINCIPLE OF EFFICIENCY, PRINCIPLE OF PRUDENCE, AND BANK RISK MANAGEMENT

-Bagian Kesatu: Prinsip Tata Kelola 75 -Part One: Principle of Good Corporate Governance -Bagian Kedua: Prinsip Efisiensi 76 -Part Two: Principle of Efficiency -Bagian Ketiga: Prinsip Kehati-hatian 77 – 81 -Part Three: Principle of Prudence -Bagian Keempat: Manajemen Risiko Bank 82 – 84 -Part Four: Bank Risk Management BAB VIII: RAHASIA BANK 85 – 97 CHAP VIII: BANK SECRECY -Bagian Kesatu: Cakupan Rahasia Bank 85 -Part One: The Scope of Bank Secrecy -Bagian Kedua: Pengecualian Rahasia Bank 86 – 97 -Part Two: Exemptions from Bank Secrecy BAB IX: PERLINDUNGAN NASABAH DAN PELAKU USAHA BANK

98 – 99 BAB IX: PROTECTION OF CUSTOMERS AND BANKERS

-Bagian Kesatu: Perlindungan Nasabah 98 -Part One: Protection of Customers -Bagian Kedua: Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Bank 99 -Part Two: Protection of Bankers BAB X: PENYELESAIAN SENGKETA 100 – 102 CHAP X: DISPUTE RESOLUTION BAB XI: SANKSI ADMINISTRATIF 103 – 104 CHAP XI: ADMINISTRATIVE SANCTIONS BAB XII: KETENTUAN PIDANA 105 – 116 CHAP XII: PENAL PROVISIONS BAB XIII: KETENTUAN PERALIHAN 117 – 123 CHAP XIII: TRANSITIONAL PROVISIONS BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP 124 – 127 CHAP XIV: CONCLUDING PROVISIONS

Revision Control: May, 2015 As of: May, 2015

Draft proposed to be a House-sanctioned draft, Sep 2014

Translated by Wishnu Basuki wbasuki@gmail.com

1

NOTE: WHERE NO ELUCIDATION IS PROVIDED UNDERNEATH A CLAUSE, THE CLAUSE IS SUFFICIENTLY CLEAR.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERBANKAN

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER OF

CONCERNING

BANKING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang: Considering:

a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a. that the national development is an effort to establish sustainable development aiming to realize the Indonesian just and prosperous society under Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan internasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;

b. that to prepare for the fast-pace, competitive, and integrated national and international economic development with more complex challenges and more improved financial system, it is necessary to have economic policies adjusted, including Banking;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan;

c. that Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998, is no longer current with the law development and public demands as well as the growth of the financial and banking institutionalized forms;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan;

d. that in consideration of point (a), point (b), and point (c), it is necessary to make a Law concerning Banking;

Mengingat: Bearing in Mind:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Article 20, Article 21, and Article 33 of the 1945

2

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Law of the Republic of Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

With the Joint Consent of

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

MEMUTUSKAN: HAS DECIDED:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN.

To Enact: LAW CONCERNING BANKING.

Penjelasan Umum: General Elucidation:

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional perlu didukung kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan yang kondusif. Selain itu, pembangunan nasional juga perlu didukung sektor perbankan yang kokoh, dengan institusi perbankan yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mampu bersaing tidak hanya pada tataran dalam negeri melainkan juga internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah perbankan.

The national development is established in a sustainable manner with the objective to realize a just and prosperous society under Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To achieve the objective, the implementation of the national development needs support from the economic and financial policies conducive to that objective. In addition, the national development also needs support from robust banking sector and banking institutionalized forms that are able to perform its functions properly and able to compete in not only the domestic level, but also international. As aforesaid, it is necessary to make a law that governs anything in connection with banking issues.

Selama ini perbankan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan karena perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan perbankan yang cepat dan aman, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan sektor perbankan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan bank yang baik menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

Banking is until the present governed by Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking. However, the provisions of these Laws are in time no longer current with the law development and public demands as well as the growth of the banking and financial institutionalized forms when confronting the fast pace, competition, and integration of the national and international economic development with more complex challenges and more improved financial system, especially in this globalization era. Moreover, heightened public demands for quick and secure banking services, legal certainty, and development of the banking sector within the principles of good corporate governance for banks have led to a revision of Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendment of Law Number 7 of 1992.

3

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perbankan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perbankan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Ruang lingkup perbankan terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk efektifitas dan efisiensi pengaturan, maka Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur perbankan konvensional sedangkan untuk perbankan syariah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

This Law accommodates a wide variety of Banking provisions by adding new provisions, revising, improving, or retaining old provisions considered relevant. To further define Banking, this Law describes that Banking is anything involving banks, including their institutionalized forms, business activities, and methods and process through which they conducts their business activities conventionally and under the sharia principles as referred to in law concerning banking and law concerning sharia banking. The scope of banking includes conventional banking and shariah banking. For regulation to be effective and efficient, this Law is intended to govern conventional banking, while sharia banking is governed by the individual laws and regulations.

Berkenaan dengan fungsi perbankan Indonesia, dalam Undang-Undang ini Perbankan Indonesia tidak hanya berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien. Tetapi juga melaksanakan sebagai sarana dalam meningkatkan akses keuangan ke seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan nasional, menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, dan media atau sarana transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

In terms of Indonesia banking functions, the Indonesia Banking not only under this Law has a function to collect and distribute the public funds with efficiency, but also serves as a means to improve access to finance by all the Indonesian people in order to support the national development, provide payment system services, and become a medium or means of transmission of monetary and stable financial system policies.

Pentingnya penajaman fungsi Perbankan ini dimaksudkan agar Bank tidak hanya memperhatikan fungsi Bank secara mikro/bisnis saja melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, tetapi juga fungsi Bank secara makro dalam hal ini melalui pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

The essence of these refocused Banking functions is to enable Banks to care about the Bank functions not only in micro/business terms by collecting and distributing public funds, but also in macro terms by adopting monetary and stable financial system policies.

Undang-undang ini membedakan jenis bank menjadi dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, dalam Undang-Undang inipun ditegaskan bahwa Bank Umum yang melakukan kegiatan konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dengan membentuk Unit Usaha Syariah. Adapun pelaksanaan pembentukan Unit Usaha Syariah dimaksud dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.

This Law divides banks up into two types, that is, Commercial Banks and Small Business Banks. This Law further affirms that Commercial Banks engaging in conventional activities may engage in Shariah business by forming Shariah Business Units. Shariah Business Units shall be formed under the Law concerning Shariah Banking and its ancillary regulations.

Dalam rangka menciptakan tata kelola Bank yang baik, memperkuat sistem permodalan, dan

To create Bank good corporate governance, strengthen the capital system, and synchronize

4

sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, bentuk hukum Bank Umum yaitu perseroan terbatas, dan Bank Perkreditan Rakyat yaitu perseroan terbatas dan koperasi. Bank dikelompokkan dalam struktur Bank. Pengelompokan struktur Bank didasarkan antara lain pada aspek permodalan, kegiatan usaha, dan wilayah operasional Bank yang mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional. Struktur Bank ditetapkan oleh OJK dengan meminta masukan BI.

with Law concerning Shariah Banking, a Commercial Bank takes the form of a limited liability company, while a Small Business Bank, a limited liability company and cooperative. A Bank is established within the Banking structure. The Banking structure includes the aspects of, inter alia, capitalization, business activities, and operating areas of the Bank in the best interest of the national economy. The Banking structure is determined by the OJK upon inviting suggestions from BI.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, dalam melakukan pengelolaan terhadap Bank, dibutuhkan manajemen yang baik dan independen, yang terbebas dari pengaruh pihak lain termasuk harus terbebas dari intervensi pihak pemilik Bank (pemegang saham). Untuk itu, dalam rangka menjaga agar Bank tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan profesional yang terbebas dari campur tangan pemilik maka perlu dilakukan penguatan pengaturan, baik kepada manajemen Bank itu sendiri maupun penguatan pengaturan yang perlu diberlakukan terhadap pihak pemilik Bank. Kepemilikan Bank tersebut didasarkan pada pembatasan persentase pemegang saham pengendali bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan dengan memperhatikan tata kelola yang baik, tingkat kesehatan Bank, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Banks in the conduct of their business use the source of funds that the public have deposited. To operate Banks, it requires good and independent management that is free from any influence of other parties and intervention by the Bank owners (shareholders). As aforesaid, to enable Banks to maintain their business properly and professionally that are free from the interference of the owners, it is necessary to have hard-edged regulations to govern Bank management and Bank owners. Bank ownership is limited by percentage of the controlling shareholders who are Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities, or Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities in partnership with foreign citizens and/or foreign legal entities with due regard to good corporate governance, Bank soundness, capital adequacy, and contribution to the national economy.

Guna mendukung tujuan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia harus memperhatikan prinsip resiprokalitas dalam menjalankan tata hubungan perbankan internasional. Ketentuan pelaksanaan mengenai prinsip diatur sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

In support of the Banking objectives, the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia must embrace the principle of reciprocity in fostering the international banking relationships. Implementation of this principle shall be governed by the competent Financial Services Authority and/or Bank Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan institusi perbankan yang sehat, memiliki kredibilitas dan profesionalitas dalam menjalankan usahanya, perlu ada pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap bank. Untuk itu, pengawasan yang semula ada pada Bank Indonesia menjadi berada pada OJK. Mengingat pembinaan melekat pada fungsi pengawasan maka pembinaan yang semula ada pada Bank Indonesia juga beralih kepada OJK. Dengan demikian, OJK berwenang melakukan segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank yang bersifat mikroprudensial, termasuk mengenakan sanksi

To create sound banking institutions with credibility and professionalism in business, it is necessary to direct and supervise banks properly. The OJK now supervises Banks in lieu of Bank Indonesia. As direction was previously embedded in the supervisory functions, direction that originally adhered to Bank Indonesia has now passed to the OJK. In this way, the OJK is authorized to do anything involving microprudential bank direction and supervision, including imposing sanctions on banks failing to comply with the laws and regulations. As the macroprudential authority remains with Bank

5

kepada bank yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Sementara kewenangan yang bersifat makroprudential tetap berada di Bank Indonesia, maka kewajiban Bank tidak hanya memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK tetapi juga Bank Indonesia.

Indonesia, Banks are required to not only comply with the provisions issued by the OJK, but also by Bank Indonesia.

Untuk mewujudkan institusi perbankan yang sehat, memiliki kredibilitas dan profesionalitas juga perlu ada pengelolaan yang baik terhadap bank (good corporate governance/GCG). Untuk itu Bank harus dipimpin oleh orang yang benar-benar memiliki integritas, kredibilitas, dan profesionalitas di bidang keuangan dan sektor perbankan. Sehubungan dengan hal itu, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa untuk diangkat dan/atau disetujui sebagai komisaris, anggota direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan pejabat tertentu maka calon tersebut harus mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, bank juga wajib menerapkan tata kelola bank yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam menyalurkan kredit, menerapkan manajemen risiko, dan harus mengetahui benar nasabah dan karyawannya.

To create sound banking institutions with credibility and professionalism, it is also necessary to implement good corporate governance. A Bank must be led by a person with integrity, credibility, and professionalism in finance and banking. As aforesaid, this Law provides that to be eligible for appointment and/or approval as commissioners, members of the board of directors, Controlling Shareholders, and certain officers, the candidates must have approval from the OJK. Besides, Banks must also implement good corporate governance, principle of prudence especially in distributing credits, risk management, and know their customers and employees better.

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka perlu ada kepercayaan masyarakat kepada bank. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bank, bank wajib memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Selain bank, OJK sebagai pembina dan pengawas bank juga berwenang untuk melakukan perlindungan kepada nasabah bank.

To enable Banks to perform their functions properly in collecting and distributing public funds, it is necessary to foster public trust in banks. Therefore, to give security and comfort, and to build public trust in banks, banks must provide protection to their customers. Other than banks, the OJK, as bank directing and supervisory institution, is also authorized to protect bank customers.

Agar sektor perbankan berjalan dengan baik maka sengketa antara nasabah dan bank perlu diselesaikan secara cepat dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh OJK. Apabila tetap tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan.

To enable the banking sector to work out smoothly, any dispute between a customer and a bank must be resolved quickly by giving prominence to deliberation to reach a consensus. Where deliberation to reach a consensus fails, the OJK may facilitate a resolution of the dispute. Where the OJK fails to resolve it, the resolution of the dispute may be referred to the alternative dispute resolution tribunal or the court.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perbankan, maka undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya kepada dunia perbankan.

With comprehensive regulation that covers a wide range of Banking aspects, this law is expected to meet the legal needs and public needs, and further ensure legal certainty, especially for the banking communities.

6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

In this Law:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

1 Banking means anything involving banks, including their institutionalized forms, business activities, and methods and process through which they conducts their business activities conventionally and under the sharia principles as referred to in law concerning banking and law concerning sharia banking.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Bank means any entity that collects funds from the public in the form of a deposit and distributes them to the public in the form of credit and/or other forms in the best prosperity of the people.

3. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bank Indonesia, hereinafter referred to as BI, means the Reserve Bank of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

4. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

4. Financial Services Authority, hereinafter abbreviated to OJK, means an institution with independence and freedom from any interference by other parties, and with functions, duties, and powers to regulate, supervise, examine, and investigate as intended by Law concerning The Financial Services Authority.

5. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5. Commercial Bank means any bank that conducts its business activities on a conventional basis to provide services in payment transactions.

6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

6. Small Business Bank, hereinafter abbreviated to BPR, means any Bank that conducts its business activities on a conventional basis to indirectly provide services in giro transactions.

7. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi

7. Branch Office means any branch office of a Bank that is responsible to its Bank principal office, with a clear address of the business location where the branch office conducts its

7

kantor cabang tersebut melakukan usahanya. activities.

8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.

8. Customer means any party who engages the services of a Bank.

9. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.

9. Depositor means any customer who places his/her funds in a Bank in the form of a deposit under an agreement between the Bank and the customer.

10. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

10. Debtor means any customer who receives a credit facility under an agreement between the bank and the customer.

11. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, namun tidak termasuk dana pra-bayar dalam alat pembayaran.

11. Deposit means funds the public entrusts to a bank under a deposit agreement in the form of a giro, time deposit, certificate of deposit, savings and/or other form equivalent thereto, not including pre-paid payment funds.

12. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

12. Giro means a deposit that may be withdrawn at any time by checks, giro slips, other means of payment instructions, or overbooking.

13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah Penyimpan dan Bank.

13. Time Deposit means a deposit that may be withdrawn only at a definite time as agreed upon between the Depositor and the Bank.

14. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan.

14. Certificate of Deposit means a deposit in the form of a time deposit whose depository receipt is transferable.

15. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

15. Savings means a deposit that may be withdrawn only on agreed upon specific terms, but may not be withdrawn by checks, giro slips, and/or any other means equivalent thereto.

16. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

16. Negotiable Instrument means an acknowledgement of indebtedness, bill, share, bond, credit securities, or any of its derivatives or other interests, or liabilities of issuers in a form normally negotiable in the capital markets and money markets.

17. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak

17. Credit means any provision of money or any claim equivalent thereto made under a loan agreement or undertaking between a Bank and another party, under which the borrower is

8

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

required to repay his/her indebtedness upon a specified time period at interest.

18. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

18. Custody means the safekeeping of assets under an agreement or contract between a Commercial Bank and an investor, subject to the Commercial Bank holding no entitlement to the assets.

19. Penitipan disertai pengelolaan adalah jasa penyimpanan disertai pengelolaan harta yang dimiliki oleh satu atau lebih penitip, yang kepentingannya diwakili oleh Bank Umum, untuk manfaat pihak tertentu berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan. Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

19. Management-Based Custody means the safekeeping and management of assets owned by one or more investors whose interest is represented by a Commercial Bank for the benefit of a certain party under an agreement between a Commercial Bank and an investor, subject to the Commercial Bank holding no entitlement to the assets.

20. Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.

20. Trustee means a business activity in which a Commercial Bank engages to represent the interest of negotiable instrument holders under an agreement between a Commercial Bank and an issuer of the negotiable instruments.

21. Pimpinan OJK adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK.

21. Management of the Financial Services Authority means the management as referred to in the Law concerning OJK.

22. Pihak Terafiliasi adalah: 22. Affiliate means:

a. anggota dewan komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, atau pegawai Bank;

a. a member of the board of commissioners, of the board of directors or its representative(s), an official, or an employee of a Bank;

b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan pemberi jasa lainnya; dan

b. a party that provides services for a Bank such as, inter alia, a public accountant, appraiser, legal consultant and other service providers; and

c. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi dan/atau mengendalikan pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, serta keluarga direksi.

c. a party in the judgment of the OJK contributes to affecting and/or controlling the management of a Bank such as, inter alia, a shareholder and his/her family, the family of the commissioners, and the family of the members of the board of directors.

23. Agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang

23. Collateral means an additional security in the form of a movable or immovable, pledged by

9

diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

a Debtor to a bank in the scope of providing a credit facility.

24. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan.

24. Deposit Insurance Corporation, hereinafter abbreviated to LPS, means the Deposit Insurance Corporation as referred to in the Law concerning the deposit insurance corporation.

25. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

25. Controlling Shareholder means a legal entity, individual, and/or consortium that:

a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau

a. owns Bank shares of 25% (twenty-five percent) or more of the total voting shares issued; or

b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. owns corporate or Bank shares of less than 25% (twenty-five percent) of the total voting shares issued, but which can be proven to have control of the corporation or the bank directly or indirectly.

26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

26. Merger means any legal act committed by one or more Banks to combine with an(other) existing Bank(s) resulting in the assets and liabilities of the merged Bank passing to the surviving Bank as a matter of law, and further terminating the legal entity status of the merged Bank(s) as a matter of law.

27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

27. Consolidation means any legal act committed by two or more Banks to consolidate by forming a new Bank and as a matter of law acquiring assets and liabilities from the consolidated Banks, and terminating the legal entity status of the consolidated Bank(s) as a matter of law.

28. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.

28. Acquisition means any legal act committed by a legal entity or an individual to take over shares of a bank resulting in the control over the Bank passing.

29. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

29. Demerger means the act of splitting of business of an existing Bank to become two or more entities under the laws and

10

undangan. regulations.

30. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan/atau simpanannya.

30. Bank Secrecy means anything in connection with information about depositors and/or their deposits.

31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

31. Any person means an individual or corporation.

32. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

32. Corporation means a group of persons and/or assets to organize in the form of a legal entity or non-legal entity.

Pasal 2 Article 2

(1) Perbankan terdiri atas Perbankan konvensional dan Perbankan syariah.

(1) Banking includes conventional and shariah banking.

Penjelasan Pasal 2 (1): Elucidation of Article 2 (1):

Yang dimaksud dengan “perbankan konvensional” adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank konvensional, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

“Conventional banking” means anything in connection with conventional banks, including their institutions, business activities, and procedures as well as process in the conduct of their business activities.

Yang dimaksud dengan “perbankan syariah” adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

“Shariah banking” means anything in connection with shariah banks and shariah business units, including their institutions, business activities, and procedures as well as process in the conduct of their business activities.

(2) Perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

(2) Shariah banking as referred to in section (1) shall be governed by an individual Law.

Penjelasan Pasal 2 (2): Elucidation of Article 2 (2):

Yang dimaksud dengan “diatur tersendiri dalam Undang-Undang” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

“An individual Law” means Law concerning shariah banking.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 3

CHAPTER II

PRINCIPLES, FUNCTIONS, AND OBJECTIVES

Article 3

Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik.

Indonesian banking shall in the conduct of its business embrace the principle of economic democracy within the principle of prudence and good corporate governance for Banks.

Penjelasan Pasal 3: Elucidation of Article 3:

Yang dimaksud dengan “Demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Economic democracy” means economic democracy under Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

11

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

“The principle of prudence” means the principle holding that banks must, in the conduct of their functions and business activities, be cautious to enable protection of the public funds entrusted to them.

Prinsip tata kelola bank yang baik mencakup prinsip:

The principle of good corporate governance for banks includes:

(1) transparansi yaitu bank harus mengungkapkan informasi yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan pemegang saham secara akurat, cukup dan tepat waktu;

(1) transparency, that is, banks must disclose information involving the public interest or the shareholders’ interest in an accurate, adequate and timely manner;

(2) akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;

(2) accountability, that is, the account-giving of the functions and exercise of the responsibility of the bank organs to enable its management to work out effectively;

(3) pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat; dan

(3) responsibility, that is, the consistency of the bank management with the prevailing laws and regulations and the principles of banking sound management;

(4) kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) fairness, that is, the justice and equality to exercise the rights of the stakeholders accruing from the agreement and the prevailing laws and regulations.

Pasal 4 Article 4

Fungsi perbankan Indonesia adalah: The main functions of Indonesian banking shall be:

a. menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien;

a. to collect and distribute the public funds with efficiency;

b. sarana dalam meningkatkan akses keuangan ke seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan nasional;

b. a means to improve access to finance by all the Indonesian people in order to support the national development;

c. menyelenggarakan jasa sistem pembayaran; dan

c. to provide payment system services; and

d. media atau sarana transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

d. a medium or means of transmission of monetary and stable financial system policies.

Penjelasan Pasal 4 (d): Elucidation of Article 4 (d):

Yang dimaksud dengan “media atau sarana transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan” adalah kebijakan moneter yang antara lain dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Pada proses perputaran uang dalam perekonomian, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sektor

“Medium or means of transmission of monetary and stable financial system policies” means monetary policies that are, inter alia, carried out through controlling the amount of money in circulation. In the velocity of money in the economy, the transmission of monetary policies normally shows an interaction between the reserve bank, banking and other financial institutions and economic actors in the real sector

12

riil melalui dua tahap. Pertama interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas keuangan lainnya. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil.

in two phases. First, the interaction in the financial markets, that is, the interaction between the reserve bank and banking and other financial institutions through a variety of other financial activities. Second, the interaction in connection with the intermediation functions, that is, the interaction between banking and other financial institutions and the economic actors through a variety of economic activities in the real sector.

Pasal 5 Article 5

Perbankan Indonesia bertujuan mewujudkan sistem Perbankan yang sehat dan efisien, serta turut berperan dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata melalui pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Indonesian banking shall have the objectives to realize the sound and efficient banking system and contribute to strengthen the stable financial system to enable enhancement of the sustainable and fairly-distributed economic growth through easy, secure and affordable finance in order to improve the public welfare and prosperity of all the people.

Pasal 6 Article 6

(1) Guna mendukung tujuan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), OJK dan/atau BI harus memperhatikan prinsip resiprokalitas dalam menjalankan tata hubungan perbankan internasional.

(1) To support the objectives of Banking as referred to in Article (5), the OJK and/or BI must embrace the principle of reciprocity in fostering the international banking relationships.

Penjelasan Pasal 6 (1): Elucidation of Article 6 (1):

Yang dimaksud dengan “prinsip resiprokalitas” adalah perlakuan timbal balik dengan memperlakukan bank yang berkantor pusat di luar negeri yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia setara dengan perlakuan otoritas yang berwenang dari negara tempat kedudukan bank tersebut berkantor pusat terhadap kantor cabang Bank Umum berbadan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di negara tersebut.

“The principle of reciprocity” means the reciprocal action by treating foreign-headquartered banks to engage or already engaging business activities in Indonesia equal to the treatment of the competent authority of the country where the bank is headquartered to the Indonesian legal entity Commercial Bank branch offices engaging business activities in that country.

Perlakuan setara antara lain mengenai perizinan dan pembukaan kantor cabang Bank Umum Indonesia di negara lain.

Equal treatment includes, inter alia, licensing and opening of Indonesia’s Commercial Bank branch offices in another country.

(2) Ketentuan pelaksanaan mengenai prinsip resiprokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kewenangan OJK dan/atau BI.

(2) Ancillary provisions for the principle of reciprocity as referred to in section (1) shall be governed by the competent OJK and/or BI.

BAB III

JENIS, USAHA BANK, DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Jenis Bank

CHAPTER III

TYPES AND BUSINESS OF BANKS AND COOPERATION

Part One

Types of Banks

13

Pasal 7 Article 7

(1) Menurut jenisnya, Bank terdiri atas: (1) A Bank shall by type include:

a. Bank Umum; dan a. a Commercial Bank; and

b. Bank Perkreditan Rakyat. b. a Small Business Bank.

(2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membentuk unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perbankan Syariah.

(2) a Commercial Bank as referred to in section (1) point (a) may form a shariah business unit under the laws and regulations concerning Shariah Banking.

(3) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan usaha tertentu.

(3) A Commercial Bank may specialize in certain business activities or prioritize certain business activities.

Penjelasan Pasal 7 (3): Elucidation of Article 7 (3):

Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, nelayan, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan, pembiayaan sektor infrastruktur dan pembiayaan sektor pertanian.

“Specialize in certain business activities” includes, inter alia, engaging in long-term finance activities, cooperative development finance, economically-weak group/small businesses development, fishermen, non-oil and gas export development, and housing development, infrastructure finance and agriculture finance.

Pasal 8 Article 8

(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikelompokkan dalam struktur Bank.

(1) A Bank as referred to in Article 7 section (1) shall be established within the Banking structure.

(2) Pengelompokan struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada aspek permodalan, kegiatan usaha, dan wilayah operasional Bank yang mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional.

(2) The Banking structure as referred to in section (1) shall include the aspects of, inter alia, capitalization, business activities, and operating areas of the Bank in the best interest of the national economy.

(3) Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK dengan meminta masukan BI.

(3) The Banking structure as referred to in section (1) shall be determined by the OJK upon inviting suggestions from BI.

(4) Ketentuan mengenai Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

(4) The Banking structure as referred to in section (1), section (2), and section (3) shall be governed by Regulation of the OJK.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha Bank Umum

Pasal 9

Part Two

Business of Commercial Banks

Article 9

14

(1) Kegiatan usaha Bank Umum meliputi: (1) Commercial Banks shall have the following business:

Penjelasan Pasal 9 (1): Elucidation of Article 9 (1):

Bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf y. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Commercial banks may engage in the whole or any part of the business activities as referred to in point (a) to point (y). Any Bank may choose the line of business according to the expertise and business field the banks plan to develop. In this manner, the public demands for a wide variety of types of bank services can be addressed by the banking community without ruling out the principles of soundness and efficiency.

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

a. collect funds from the public in the form of a Deposit, such as a Giro, Time Deposit, Certificate of Deposit, Savings and/or other form equivalent thereto;

b. memberikan Kredit; b. provide Credits;

c. menerbitkan surat pengakuan hutang dan menerbitkan surat berharga jangka pendek di bawah 1 (satu) tahun dan di atas 1 (satu) tahun;

c. issue acknowledgements of indebtedness and issue short-term negotiable instruments for less than 1 (one) year and more than 1 (one) year;

Penjelasan Pasal 9 (1) (c): Elucidation of Article 9 (1) (c):

Bank dapat menerbitkan surat pengakuan hutang baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan hutang yang berjangka pendek dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan di masa yang akan datang. Surat pengakuan hutang jangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

Banks may issue short-term or long-term acknowledgements of indebtedness. Short-term acknowledgements of indebtedness in the money market are known as Money Market Securities (SBPU), such as promissory notes and bills, or those of any other nature created in the future. Long-term acknowledgements of indebtedness may be in the form of bonds or credit securities.

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

d. purchase, sell or underwrite at their own risk as well as in the interest and on instructions from their customers:

Penjelasan Pasal 9 (1) (d): Elucidation of Article 9 (1) (d):

Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ini mencakup kegiatan membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga seperti tersebut pada penjelasan huruf c dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau OJK.

Business as referred to in this point includes purchase, sale or guarantee of negotiable instruments as referred to in the elucidation of point (c) and negotiable instruments issued by the government and/or the OJK.

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

1. bills including bank-accepted bills with a maturity of no longer than that usually practiced in the instrument trading;

15

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2. acknowledgements of indebtedness and other commercial papers with a maturity of no longer than that usually practiced in the instrument trading;

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

3. treasury bills and government guarantee instruments;

4. surat-surat berharga yang diterbitkan BI dalam rangka pengelolaan moneter;

4. negotiable instruments issued by BI with respect to the monetary management;

5. obligasi; 5. bonds;

6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

6. 1 (one) year term commercial papers;

7. cek pelawat; dan 7. travelers' checks; and

8. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

8. other 1 (one) year term negotiable instruments.

Penjelasan Pasal 9 (1) (d) (8): Elucidation of Article 9 (1) (d) (8):

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung kemungkinan adanya jenis surat berharga lain, selain dari yang telah disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 7.

This provision aims to accommodate the prospect of emergence of different types of negotiable instruments other than those referred to in point (1) to point (7).

e. menyelenggarakan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun nasabah;

e. transfer funds in their own interest or in the customers’;

f. menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain sebagai penyelenggara kartu kredit, kartu debit, kartu anjungan tunai mandiri (ATM), uang elektronik, layanan uang digital;

f. provide payment system services as, inter alia, a provider of credit cards, debit cards, automated teller machine (ATM) cards, electronic money, digital money services;

Penjelasan Pasal 9 (1) (f): Elucidation of Article 9 (1) (f):

Dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, Bank Umum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pembayaran.

In the conduct of payment system services, Commercial Banks shall refer to the laws and regulations governing the payment system.

g. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. place funds in other Banks, borrow funds from other Banks, or lend funds to other Banks, by documents, means of telecommunications, or bearer bills, checks or other media;

h. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak

h. receive payment from claims on securities and make a calculation with or among third parties;

16

ketiga;

Penjelasan Pasal 9 (1) (h): Elucidation of Article 9 (1) (h):

Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring

These activities include, inter alia, collection order and clearing.

i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. provide places to keep goods and negotiable instruments;

Penjelasan Pasal 9 (1) (i): Elucidation of Article 9 (1) (i):

Yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (safety box) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

“Provide places” in this provision means that banks rent out places to store items and valuable papers (safety boxes) without the banks necessarily knowing their transfer/movement and contents.

j. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. provide custody in the interest of other parties under a contract;

Penjelasan Pasal 9 (1) (j): Elucidation of Article 9 (1) (j):

Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank menerima titipan harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip.

To provide custody, the bank receives assets of investors to be held in custody by administering them separately from the banks’ assets. Banks will transfer/move the assets in custody upon the instruction of the investors.

k. melakukan kegiatan penitipan disertai dengan pengelolaan;

k. provide management-based custody;

l. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

l. place funds from a customer to another in the form of a negotiable instrument unlisted on the stock exchange;

Penjelasan Pasal 9 (1) (l): Elucidation of Article 9 (1) (l):

Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana.

In this activity, a bank acts as a liaison between a customer who needs funds and a customer who has funds.

m. melakukan kegiatan anjak piutang; m. conduct factoring activities;

Penjelasan Pasal 9 (1) (m): Elucidation of Article 9 (1) (m):

Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.

Factoring is an arrangement of accounts receivable or short-term accounts receivable in domestic or foreign trade transactions, made by taking over or purchasing the accounts receivable.

n. melakukan kegiatan wali amanat; n. act as a trustee;

o. melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. engage in foreign currency activities under the laws and regulations;

17

Penjelasan Pasal 9 (1) (o): Elucidation of Article 9 (1) (o):

Kegiatan usaha bank umum yang mencakup seluruh seluruh kegiatan yang dilakukan bank, dalam valuta asing, dan diselenggarakan di pasar primer maupun sekunder, termasuk transaksi derivatif untuk lindung nilai.

The business activities of commercial banks include all activities conducted by banks in foreign currency and in the primary and secondary markets, including derivative transactions for hedging purposes.

p. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

p. engage in money changing activities;

q. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan, perusahaan keuangan, perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran, dan perusahan penunjang di bidang jasa keuangan sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. place capital in financial services institutions, financial institutions, payment system companies, and financial supporting companies within the scope governed by the laws and regulations;

Penjelasan Pasal 9 (1) (q): Elucidation of Article 9 (1) (q):

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

“Financial services institution” means an institution that engages in banking, capital markets, insurance, pension fund, finance institutions, and other financial services activities.

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran”, antara lain: principal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) atau uang elektronik, penyelenggara transfer dana, penyelenggara switching, dan penyedia jaringan sistem pembayaran.

“Payment system company” includes, inter alia, the principal, issuer, acquirer, clearing operator, card payment (APMK) or electronic money, fund transfer operator, switching operator, and network payment system provider.

Yang dimaksud dengan “perusahaan penunjang di bidang jasa keuangan”, antara lain lembaga pengelolaan informasi perkreditan dan perusahaan jasa pengolahan uang rupiah.

“Financial supporting company” includes, inter alia, a credit information management institution and rupiah money processing company.

r. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

r. act as a pension fund founder and pension fund administrator under the laws and regulations;

s. menjadi agen pemasaran surat berharga negara;

s. act as a government securities marketing agent;

t. melakukan kegiatan keagenan kerjasama produk asuransi dan reksa dana;

t. act as an agent for insurance products and mutual fund;

u. melakukan pinjaman komersial luar negeri;

u. acquire foreign commercial loans;

v. melakukan transaksi international banking, antara lain menerbitkan letter of credit (L/C); dan/atau

v. make international banking transactions such as, inter alia, issue letters of credit (L/C); and/or

18

w. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

w. engage in other activities usually practiced by Commercial Banks to the extent not against this Law and the prevailing laws and regulations.

(2) Pelaksanaan satu atau lebih kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank sesuai dengan struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) One or more business activities as referred to in section (1) may be conducted by a Bank within the Banking structure as referred to in Article 8 section (1).

Pasal 10 Article 10

(1) Izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(1) A license as referred to in Article 9 shall be issued by the competent OJK and BI.

(2) Dalam hal izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan kewenangan OJK dan BI, OJK dan BI harus membuat peraturan bersama yang mengatur mengenai izin kegiatan usaha.

(2) Where a license as referred to in Article 9 involves the competence of the OJK and BI, the OJK and BI must make a joint regulation to govern such licensing.

(3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) The requirements and procedures for licensing as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK and Regulation of BI within their competence.

Pasal 11 Article 11

(1) Dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, Bank dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi.

(1) In the provision of payment system services as referred to in Article 9 point (f), a Bank may cooperate with a telecommunications company.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Bank.

(2) Cooperation as referred to in section (1) shall be coordinated by and under the responsibility of the Bank.

(3) Pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(3) Supervision over activities as referred to in section (1) and section (2) shall be made by the competent OJK and BI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran melalui kerja sama Bank dengan perusahaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK dan Peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Provisions for payment system services through cooperation between a Bank and a telecommunications company as referred to in section (1) shall further be governed by Regulation of the OJK and Regulation of BI within their competence.

19

Pasal 12 Article 12

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau penitipan disertai pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dan huruf k, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

(1) A Commercial Bank that provides custody in the interest of other parties under a contract and/or management-based custody as referred to in Article 9 point (j) and point (k) shall be responsible to keep the assets of the investors, and fulfill other obligations under the contract.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

(2) The assets held under custody must individually be recorded in the books of account.

(3) Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam aset bank dalam likuidasi dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

(3) Where a bank goes bankrupt, all the assets held under the bank’s custody shall not belong to the assets of a bank in liquidation and must revert to the investors.

Pasal 13 Article 13

Bank Umum dilarang: Commercial Banks are prohibited from:

a. melakukan penyertaan modal di luar lembaga keuangan kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

a. placing capital outside financial institutions, except for making interim placement of capital to settle loan defaults or finance defaults, subject to withdrawal of such placement under the provisions of the OJK.

b. melakukan jual beli saham; b. selling and purchasing shares;

c. melakukan usaha perasuransian; dan/atau c. engaging in the insurance business; and/or

d. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

d. engaging in business activities other than those referred to in Article 9.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 14

Part Three

Business of Small Business Banks

Article 14

(1) Kegiatan usaha BPR meliputi: (1) Small Business Banks shall have the following business:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

a. collect funds from the public in the form of a deposit, such as time deposit, savings and/or other form equivalent thereto;

Penjelasan Pasal 14 (1) (a): Elucidation of Article 14 (1) (a):

Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk menampung

“Other form equivalent thereto” aims to enable Small Business Banks to collect possible forms of

20

kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.

funds from the public, as similar to time deposits and savings, but not giro or other deposits that are check withdrawable.

b. memberikan kredit; b. provide credits;

Penjelasan Pasal 14 (1) (b): Elucidation of Article 14 (1) (b):

Penyaluran kredit diperuntukan kepada koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK. Namun demikian BPR dapat melakukan penyaluran kredit kepada usaha lainnya setelah memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK.

Credits shall be distributed to business belonging to cooperatives and micro, small and medium business, as to be further governed by Regulation of the OJK. However, Small Business Banks may distribute credits to other compliant business, as to be further governed by Regulation of the OJK.

c. menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada Bank Umum dan Bank Umum Syariah;

c. place their funds in the form of a giro, time deposit, certificate of deposit, and savings in Commercial Banks and Shariah Commercial Banks.

d. menempatkan dananya dalam bentuk deposito dan tabungan pada BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

d. place their funds in the form of a time deposit and savings in Small Business Banks and Shariah Small Business Banks;

e. menyelenggarakan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR yang ada di Bank Umum;

e. transfer funds in their own interest or in the customers’ through a Small Business Bank account with a Commercial Bank;

f. menerbitkan kartu ATM/debit yang bersumber dari tabungan, uang elektronik, layanan uang digital;

f. issue savings-account ATM/debit cards, electronic money, digital money services;

g. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

g. engage in money changing activities;

h. melakukan kegiatan keagenan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi yang terkait dengan kredit yang diberikan oleh BPR;

h. act as an agent in cooperation with an insurance company to market insurance products involving credits provided by a Small Business Bank;

i. menyelenggarakan kegiatan pusat pelayanan pembayaran; dan/atau

i. act as a payment service center; and/or

j. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha perbankan lainnya yang diatur dengan Peraturan OJK.

j. provide other products or engage in other banking business activities as governed by Regulation of the OJK.

(2) Pelaksanaan satu atau lebih kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank sesuai dengan struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(2) One or more business activities as referred to in section (1) may be conducted by a Bank within the Banking structure as referred to in Article 8 section (1).

21

ayat (1).

Pasal 15 Article 15

BPR memiliki wilayah kerja dalam lingkup hanya 1 (satu) provinsi.

A Small Business Bank shall have the working area in 1 (one) province only.

Pasal 16 Article 16

(1) Izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(1) A license as referred to in Article 14 shall be issued by the competent OJK and BI.

(2) Dalam hal izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan kewenangan OJK dan BI, OJK dan BI harus membuat peraturan bersama yang mengatur mengenai izin kegiatan usaha.

(2) Where a license as referred to in Article 14 involves the competence of the OJK and BI, the OJK and BI must make a joint regulation to govern such licensing.

(3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) The requirements and procedures for licensing as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK and Regulation of BI within their competence.

Pasal 17 Article 17

BPR dilarang: Small Business Banks are prohibited from:

a. menerima simpanan berupa giro; a. accepting savings in the form of a giro;

b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; b. engaging in the foreign exchange business;

c. melakukan penyertaan modal, kecuali kepada lembaga pengayom BPR dan lembaga pengelola informasi perkreditan sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. placing capital, unless doing so in the Small Business Bank apex institution and the credit information management institution within the scope governed by the laws and regulations;

d. melakukan usaha perasuransian; d. engaging in the insurance business;

e. membeli surat berharga kecuali membeli Sertifikat Bank Indonesia di pasar sekunder dan Surat Berharga Negara; dan

e. purchasing negotiable instruments, unless purchasing Certificates of Bank Indonesia at the secondary market and Government Securities; and

f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

f. engaging in business activities other than those referred to in Article 14.

Penjelasan Pasal 17: Elucidation of Article 17:

Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR yang terutama ditujukan untuk melayani namun tidak terbatas pada usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh BPR disesuaikan dengan

This prohibition aims to adjust Small Business Banks to the business activities they primarily serve for, including but not limited to, small business and rural communities. Therefore, the types of services Small Business Banks may provide must be within the purposes for which the

22

maksud tersebut tanpa mengurangi daya saing BPR terhadap bank umum maupun lembaga keuangan mikro lainnya.

Small Business Banks are established without derogating their competitiveness with commercial banks or other microfinance institutions.

Bagian Keempat

Kerja Sama Bank Umum dengan BPR

Pasal 18

Part Four

Cooperation between Commercial Banks and Small Business Banks

Article 18

(1) Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR. (1) Commercial Banks may cooperate with Small Business Banks.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

(2) Cooperation as referred to in section (1) may be in the form of:

a. pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dari Bank Umum melalui BPR; dan/atau

a. micro, small, and medium finance from Commercial Banks through Small Business Banks; and/or

b. pembentukan lembaga pengayom bagi BPR dengan Bank Umum sebagai pengayomnya.

b. formation of a Small Business Bank apex institution, for which the Commercial Bank becomes the apex institution.

(3) Kegiatan lembaga pengayom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:

(3) An apex institution as referred to in section (2) point (b) may have the following activities:

a. memberikan bantuan keuangan dalam kondisi BPR kekurangan likuiditas;

a. provide the financial support where a Small Business Bank suffers a liquidity shortage;

b. memberikan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia;

b. provide the technical assistance to improve the competency and quality of human resources;

c. mengembangkan sistem teknologi informasi;

c. develop the information technology system;

d. menyediakan jasa pembayaran dalam rangka pemindahan dana antar nasabah sesama anggota lembaga pengayom; dan

d. provide payment services for fund transfer among customers belonging to the members of the apex institution; and

e. mengembangkan produk dan jasa bersama.

e. jointly develop products and services.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengayom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan kegiatan lembaga penganyom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

(4) Provisions for formation of an apex institution as referred to in section (2) point (b) and the activities of an apex institution as referred to in section (3) shall further be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 19 Article 19

(1) Bank wajib mendukung perluasan akses (1) Banks must support the extensive public

23

masyarakat terhadap keuangan termasuk memberikan kredit kepada koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah, serta menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan.

access to finance, including provide credits to business belonging to cooperatives and micro, small and medium business, and to facilitate any program in connection with empowerment of cooperatives and micro, small and medium business under the laws and regulations.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Provisions for obligations of Banks as referred to in section (1) shall further be governed by Regulation of the OJK and Regulation of BI within their competence.

Bagian Kelima

Kerjasama Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dengan Bank

Pasal 20

Part Five

Cooperation between Government, Financial Services Authority and Banks

Article 20

(1) Pemerintah bersama OJK dan/atau BI dapat melakukan kerjasama dengan Bank dalam rangka perluasan akses masyarakat terhadap keuangan dan untuk menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

(1) The Government along with the OJK and/or BI may cooperate with Banks to extend public access to finance and to facilitate any program in connection with empowerment of cooperatives, micro, small and medium business.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Provisions of section (1) shall be governed by regulations within the competence of the OJK and BI.

BAB IV

BENTUK BADAN HUKUM, PERIZINAN, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum

Pasal 21

CHAPTER IV

LEGAL ENTITY FORMS, LICENSING, AND OWNERSHIP

Part One

Legal Entity Forms

Article 21

(1) Bank Umum harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas.

(1) A Commercial Bank must be an Indonesian legal entity in the form of a limited liability company.

(2) BPR dapat berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

(2) A Small Business Bank may be an Indonesian legal entity in the form of a limited liability company or cooperative.

Pasal 22 Article 22

Bank yang berkantor pusat di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas.

A foreign-headquartered Bank must, to engage business in Indonesia, be an Indonesian legal entity in the form of a limited liability company.

24

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 23

Part Two

Licensing

Article 23

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK.

(1) Any person to engage in Banking business must first acquire a license as a Commercial Bank or Small Business Bank from the OJK.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:

(2) To acquire a license as a Bank as referred to in section (1), the following requirements must be fulfilled, at least :

a. susunan organisasi dan kepengurusan; a. structure of organization and the management;

b. permodalan; b. capital;

c. kepemilikan, termasuk struktur pengendalian;

c. ownership, including the control structure;

Penjelasan Pasal 23: Elucidation of Article 23:

Yang dimaksud dengan “struktur pengendalian” adalah struktur kelompok usaha pemegang saham bank yang dapat menentukan pihak yang dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali.

“Control structure” means the consortium structure of bank shareholders that can determine parties to be categorized as the controlling shareholders.

d. keahlian di bidang Perbankan; dan d. expertise in the field of Banking; and

e. kelayakan rencana kerja. e. business plan feasibility.

Pasal 24 Article 24

(1) Persyaratan izin usaha Bank untuk masing-masing Struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan oleh OJK.

(1) The requirements for licensing of a Bank for each part of the Banking Structure as referred to in Article 8 shall be made by the OJK.

(2) Setiap orang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank sesuai dengan Struktur Bank yang diajukan.

(2) Any person must fulfill the requirements as referred to in section (1) to acquire a license as a Bank according to the Banking Structure proposed.

(3) Dalam hal Bank melakukan perubahan Struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK.

(3) To change the Banking Structure as referred to in Article 8, a Bank must first acquire a license from the OJK.

Pasal 25 Article 25

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin terlebih dahulu sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari

Any person is prohibited from collecting funds from the public in the form of a Deposit without first acquiring a license as a Commercial Bank or Small Business Bank from the OJK, unless it is governed by Law.

25

masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang lain.

Pasal 26 Article 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta persyaratan dan tata cara perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan OJK.

Ancillary provisions for licensing as referred to in Article 23 and the requirements and procedures for Bank licensing as referred to in Article 24 shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 27 Article 27

(1) Pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor perwakilan Bank serta kantor sejenisnya wajib mendapat izin dari OJK.

(1) A regional office, branch office, representative office, and other similar office of a Bank may be opened only with the license from the OJK.

(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank dilaporkan kepada OJK.

(2) The opening of an office below a branch office of a Bank shall be reported to the OJK.

Penjelasan Pasal 27 (2): Elucidation of Article 27 (2):

Yang dimaksud dengan “dilaporkan” hanya bersifat administratif.

“Reporting” aims for an administrative purpose.

Yang dimaksud “kantor di bawah kantor cabang Bank” termasuk delivery channel antara lain mobil kas, unit layanan khusus dan anjungan tunai mandiri.

“An office below a branch office” includes delivery channels, such as, inter alia, mobile cash offices, special services units and automated teller machines.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

(3) Ancillary provisions for the requirements and procedures for opening offices as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Bank Indonesia.

Pasal 28 Article 28

(1) Bank Umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah dilarang membuka kantor cabang di luar daerahnya, kecuali telah memiliki kemampuan modal sesuai Peraturan OJK.

(1) A regional government-owned Commercial Bank is prohibited from opening a branch office outside its territory, unless having capital performance under Regulation of the OJK.

Penjelasan Pasal 28 (1): Elucidation of Article 28 (1):

Yang dimaksud dengan “dimiliki oleh pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah memiliki atau memegang mayoritas saham dari Bank Umum dimaksud.

“A regional government-owned” means a regional government owns or holds the majority shares of the Commercial Bank.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan dan persyaratan kemampuan modal pembukaan kantor cabang Bank yang dimiliki pemerintah daerah di luar daerahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for prohibition and the requirements for capital performance to open a branch office of a Bank owned by the regional government outside its territory as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

26

Penjelasan Pasal 28 (2): Elucidation of Article 28 (2):

Peraturan OJK harus mengatur mengenai kepemilikan saham bank daerah di luar daerah tersebut, termasuk kepemilikan saham bank daerah oleh non-Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kepemilikan mayoritas pemerintah daerah atas saham bank daerah dimaksud.

Regulation of the OJK must govern the shareholdings in a regional bank outside the territory, including the non-regional government’s shareholdings in a regional bank with due regard to the regional government’s majority shareholdings in a regional bank.

Bagian Ketiga

Kepemilikan

Pasal 29

Part Three

Ownership

Article 29

(1) Bank Umum dapat didirikan dan dimiliki oleh:

(1) A Commercial Bank may be formed and owned by:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau

a. an Indonesian citizen and/or an Indonesian legal entity; or

b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

b. an Indonesian citizen and/or an Indonesian legal entity in partnership with a foreign citizen and/or a foreign legal entity.

Penjelasan Pasal 29 (1): Elucidation of Article 29 (1):

Yang termasuk dalam badan hukum Indonesia antara lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta.

An Indonesian legal entity includes, inter alia, the Central Government, Regional Governments, State-Owned Companies, Region-Owned Companies, Cooperatives, and Private-Owned Companies.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

(2) Provisions for the requirements for formation as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 30 Article 30

(1) BPR dapat didirikan dan dimiliki oleh: (1) A Small Business Bank may be formed and owned by:

a. warga negara Indonesia; a. an Indonesian citizen;

b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau

b. an Indonesian legal entity that is wholly owned by an Indonesian citizen; and/or

c. pemerintah daerah. c. the regional government.

Penjelasan Pasal 30 (1): Elucidation of Article 30 (1):

BPR dapat dimiliki bersama oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.

A Small Business Bank may jointly be owned by Indonesian citizens, Indonesian legal entities wholly owned by Indonesian citizens, and the regional governments.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian (2) Provisions for the requirements for formation

27

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 31 Article 31

(1) Pendiri dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank Umum dan BPR harus menandatangani surat kesanggupan (letter of commitment) untuk menjalankan usaha perbankan dengan baik dan melakukan segala upaya jika Bank Umum dan BPR yang didirikan dan/atau dimilikinya mengalami masalah.

(1) Any founder and/or Controlling Shareholder of a Commercial Bank must sign a letter of commitment to perform the banking business properly and exhaust any effort if the Commercial Bank and Small Business Bank they form and/or own encounter problems.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat kesanggupan (letter of commitment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for letters of commitment as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 32 Article 32

Bank Umum dan BPR hanya dapat menerbitkan saham dalam bentuk saham atas nama.

A Commercial Bank and a Small Business Bank may issue shares in the form of a registered share only.

Pasal 33 Article 33

(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.

(1) A Commercial Bank may issue shares on the stock exchange.

(2) Setiap orang dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan/atau melalui bursa efek.

(2) Any person may purchase shares of a Commercial Bank directly and/or on the stock exchange.

Pasal 34 Article 34

(1) OJK berwenang menentukan atau mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kemampuan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

(1) The OJK shall be authorized to specify or adjust the limit of shareholdings of an Indonesian citizen and/or an Indonesian legal entity in a Commercial Bank in consideration of, inter alia, their track records, good corporate governance, capital performance, and contribution to the national economy.

(2) Ketentuan lebih lanjut kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for shareholdings as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 35 Article 35

(1) Batas kepemilikan saham Bank Umum bagi setiap warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen).

(1) The aggregate shareholdings of foreign citizens and/or foreign legal entities in a Commercial Bank shall be limited to a maximum of 40% (forty percent).

28

Penjelasan Pasal 35 (1): Elucidation of Article 35 (1):

Yang dimaksud dengan “keseluruhan” adalah warga negara asing dan badan hukum asing termasuk pihak yang terkait dengan warga negara asing dan badan hukum asing yang bersangkutan.

“Aggregate” means made up of foreign citizens and foreign legal entities together, including parties affiliated with those foreign citizens and foreign legal entities.

(2) Dalam hal batas kepemilikan saham Bank Umum bagi setiap warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, OJK menyampaikan kondisi tersebut kepada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) disertai dengan data, dokumen, dan keterangan mengenai kondisi tersebut.

(2) Where a maximum limit of 40% (forty percent) of the aggregate shareholdings of foreign citizens and/or foreign legal entities in a Commercial Bank as referred to in section (1) is not reached, the OJK shall deliver such conditions to the Financial System Stability Coordinating Forum (FKSSK), accompanied by data, documentation, and information about the conditions.

(3) FKSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan pada OJK untuk memberikan tenggat waktu untuk tercapainya batas kepemilikan saham bank umum bagi setiap warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) The FKSSK as referred to in section (2) shall recommend the OJK to impose a deadline on the foreign citizens and/or foreign legal entities to enable reaching the maximum limit of 40% (forty percent) of the aggregate shareholdings in a Commercial Bank as referred to in section (1).

(4) OJK dapat mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional atas persetujuan DPR.

(4) The OJK may adjust the limit of the shareholdings of a foreign citizen and/or foreign legal entity in a Commercial Bank as referred to in section (1) in consideration of, inter alia, their track records, good corporate governance, capital adequacy, and contribution to the national economy, upon approval from the House of Representatives.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelepasan saham termasuk pentahapan pelepasan saham untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

(5) Provisions for procedures for divestment, including divestment in phases to comply with the provisions as referred to in section (1), shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 36 Article 36

(1) Setiap orang hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank Umum.

(1) Any person may become a Controlling Shareholder in 1 (one) Commercial Bank only.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:

(2) The provisions of section (1) shall exempt:

a. Pemerintah untuk menjadi pemegang saham pengendali pada Bank; dan

a. the Government from becoming the controlling shareholder in a Bank; and

Penjelasan Pasal 36 (2) (a): Elucidation of Article 36 (2) (a):

29

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” termasuk badan usaha milik negara.

“The Government” includes the state-owned companies.”

b. LPS untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank dalam rangka penanganan Bank gagal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. LPS from becoming the controlling shareholder in a Bank in the scope of the management of a failed bank under the laws and regulations.

(3) Calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari OJK.

(3) Any Prospective Controlling Shareholder as referred to in section (1) must acquire approval from the OJK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemegang Saham Pengendali diatur dengan Peraturan OJK.

(4) Ancillary provisions for Controlling Shareholders shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 37 Article 37

Perubahan kepemilikan bank wajib: Any change in bank ownership must:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36; serta

a. comply with the provisions of Article 29, Article 30, Article 31, Article 32, Article 33, Article 34, Article 35, and Article 36; and

b. dilaporkan kepada OJK. b. be reported to the OJK.

Pasal 38 Article 38

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank wajib terlebih dahulu mendapat izin dari OJK.

(1) Bank mergers, consolidations, acquisitions, and demergers must first acquire a license from the OJK.

(2) Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perusahan Bank diatur dengan Peraturan OJK.

(2) Provisions for Bank mergers, consolidations, acquisitions, and demergers shall be governed by Regulation of the OJK.

Bagian Keempat

Anggaran Dasar

Pasal 39

Part Four

Articles of Association

Article 39

(1) Di dalam anggaran dasar Bank selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pengaturan perundang-undangan, paling kurang memuat pula ketentuan mengenai:

(1) The articles of association of a Bank shall, in addition to complying with the requirements for the articles of association as provided for in the laws and regulations, also include the following terms:

a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan OJK;

a. any appointment of members of the board of directors and commissioners that is subject to approval from the OJK;

b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan

b. a General Meeting of Shareholders (GMS) of a Bank must determine the duties of the management, remuneration

30

anggota direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan imbalan jasa akuntan publik, serta penggunaan laba;

of commissioners and members of the board of directors, annual progress report, appointment of and fees for a public accountant, and appropriation of profits;

c. kewajiban memberhentikan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;

c. an obligation to dismiss commissioners, members of the board of directors, and executive officers of a Bank for failure to pass a fit and proper test;

d. larangan menjaminkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham;

d. prohibition from pledging shares of the shareholders;

e. kewajiban untuk mengalihkan saham bagi pemegang saham pengendali dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan; dan

e. an obligation of a controlling shareholder to transfer shares where he/she fails to pass a fit and proper test; and

f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Peraturan OJK.

f. any other matters provided for by Regulation of the OJK.

(2) Sebelum diserahkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan pengesahan, anggaran dasar Bank dimintakan rekomendasi kepada OJK.

(2) The articles of association of a Bank shall, prior to submission to the competent agency for validation, receive a recommendation from the OJK.

BAB V

PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

CHAPTER V

REGULATION AND SUPERVISION

Article 40

Pengaturan dan pengawasan Bank dilakukan oleh OJK.

Banks shall be regulated and supervised by the OJK.

Pasal 41 Article 41

Pengaturan dan pengawasan bank di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta makroprudensial dilakukan oleh BI sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bank monetary affairs, payment system and rupiah money management, and macroprudential policy shall be regulated and supervised by BI within its area of competence as governed by the laws and regulations.

Penjelasan Pasal 41: Elucidation of Article 41:

Pengaturan Bank di bidang makroprudensial meliputi antara lain pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan, mencegah leverage yang berlebihan, mengelola intermediasi dan akses keuangan, mengendalikan risiko yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik, membatasi konsentrasi eksposure, serta memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.

Bank macroprudential regulation includes, inter alia, regulation to strengthen the resilience capital, to prevent the overleveraging, to manage intermediation and access to finance, to control risks with the potential to become Systemic Risks, to limit the exposure concentration, and to promote the financial infrastructure resilience.

Pengaturan Bank di bidang moneter oleh BI antara lain melalui penetapan suku bunga, pengendalian likuiditas, penetapan kebijakan nilai tukar, dan penetapan kebijakan devisa.

Bank monetary regulation by BI includes, inter alia, interest rating, functions leading to liquidity, exchange rates regimes, and foreign exchange regimes.

31

Pengaturan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah meliputi, antara lain, pengaturan kegiatan pengolahan uang Rupiah oleh Bank seperti distribusi uang, penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah, pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan uang Rupiah dan/atau pengambilan uang Rupiah dari Cash Deposit Machine (CDM) berikut pemantauan kecukupan uang Rupiah.

Payment system and rupiah money management regulation includes, inter alia, Rupiah money processing regulation by Banks, such as money distribution, Rupiah money counting, sorting and packaging/wrapping, vaulting/storage, Automatic Teller Machine (ATM) Rupiah cash replenishment and/or Rupiah money deposit collection from the Cash Deposit Machine (CDM), along with the Rupiah money adequacy monitoring.

Pengawasan Bank di bidang moneter antara lain dapat dilakukan terhadap kepatuhan kegiatan Bank di pasar uang Rupiah dan valas serta kepatuhan Bank terhadap ketentuan terkait nilai tukar dan lalu lintas devisa.

Bank monetary supervision includes, inter alia, Bank compliance with the Rupiah money market and foreign exchange activities, as well as Bank compliance with the provisions for exchange rate and foreign exchange flow.

Pengawasan di bidang sistem pembayaran meliputi juga pengawasan kegiatan pengolahan uang oleh Bank.

Payment system supervision also includes supervising money processing activities by Banks.

Pasal 42 Article 42

(1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, manajemen risiko, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(1) A Bank must maintain Bank soundness under the regulation issued by the OJK by considering the capital adequacy, asset quality, management quality, liquidity, profitability, solvency, risk management, and other Bank business-related aspects, and must conduct its business within the principle of prudence.

(2) Dalam memberikan Kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.

(2) To provide credits and to engage in other business activities, a Bank must adopt a strategy harmless to itself and the interest of customers who entrust their funds to the Bank.

(3) Ketentuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

(3) Provisions that are required of a Bank as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 43 Article 43

(1) Tingkat kesehatan Bank, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab dari direksi, dewan komisaris, dan pemilik Bank.

(1) Bank soundness, management, and viability of its business shall be the responsibility of the board of directors, the board of commissioners, and the Bank owners.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dewan direksi, dewan komisaris, dan pemilik Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for the responsibility of the board of directors, the board of commissioners, and Bank owners as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

32

Penjelasan Pasal 43 (2): Elucidation of Article 43 (2):

Peraturan OJK memuat antara lain bentuk, rincian, dan batasan tanggung jawab.

Regulation of the OJK shall govern, inter alia, the forms, descriptions, and limitation of liability.

Pasal 44 Article 44

(1) Bank wajib memenuhi rasio kecukupan modal minimum Bank sesuai dengan tingkat risiko Bank.

(1) A Bank must meet the minimum Bank capital adequacy ratio within the level of risk of a Bank.

(2) Rasio kecukupan modal minimum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK berkoordinasi dengan BI.

(2) The minimum Bank capital adequacy ratio as referred to in section (1) shall be determined by the OJK upon coordination with BI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rasio kecukupan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

(3) Ancillary provisions for the minimum capital adequacy ratio as referred to in section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 45 Article 45

(1) Bank wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada OJK menurut tata cara yang diatur dengan Peraturan OJK.

(1) A Bank must submit to the OJK any information and explanation about its business under the procedures provided by Regulation of the OJK.

(2) Atas permintaan OJK, Bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan.

(2) A Bank must, at the request of the OJK, allow the OJK to have access to the Bank to audit books of account and documents with it, and must provide any assistance necessary to verify for correctness any information, document and explanation the Bank has reported.

(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK berwenang:

(3) In the conduct of supervision as referred to in section (1) and section (2), the OJK shall be authorized to:

a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;

a. examine and collect data/documents from any place in connection with the Bank;

Penjelasan Pasal 45 (3) (a): Elucidation of Article 45 (3) (a):

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan OJK.

“Data/documents” means any written or electronic data or document within the object of the OJK supervision.

Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor Bank dan tempat lain di luar Bank yang terkait dengan objek pengawasan OJK.

“Any place in connection with the Bank” means throughout the space of the Bank offices and elsewhere outside the Bank within the object of the OJK supervision.

33

b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap Bank; dan

b. examine and collect data/documents and information from any party who, in the judgment of the OJK, has affected the Bank; and

Penjelasan Pasal 45 (3) (b): Elucidation of Article 45 (3) (b):

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, ultimate shareholder atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham Bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional Bank atau keputusan manajemen Bank.

“Any party” means an individual or legal entity that affects the decision making and operations of the Bank, directly or indirectly, inter alia, the ultimate shareholders or certain parties whose names are absent from the lists of employees, management or shareholders of the Bank, but are able to affect the operations of the Bank or decisions of the Bank management.

c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Kredit.

c. direct a bank to block certain accounts, both Savings accounts and Credit accounts.

Penjelasan Pasal 45 (3) (c): Elucidation of Article 45 (3) (c):

Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun rekening Kredit” adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/ diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/ pemeriksaan OJK.

“Savings accounts and Credit accounts” means accounts with the Bank under supervision/audit or with another Bank within the object of the OJK supervision/audit.

(4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

(4) Any information and report on Bank audit obtained under section (1), section (2), and section (3) shall not be announced publicly and shall be held confidential.

Penjelasan Pasal 45 (4): Elucidation of Article 45 (4):

Yang dimaksud dengan “bersifat rahasia” yaitu hanya untuk keperluan OJK dan tidak dapat digunakan oleh pihak manapun.

“Confidential” means for exclusive use by the OJK, inaccessible by anyone.

Pasal 46 Article 46

(1) Untuk kepentingan pengawasan, OJK membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi.

(1) For the supervisory purposes, the OJK shall establish, maintain, and develop the information system.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh BI dan LPS untuk mendukung tugas dan kewenangannya.

(2) The information system as referred to in section (1) may be accessed by BI and LPS to support their duties and authority.

(3) Dalam mengakses sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BI dan LPS wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) In access to the information system as referred to in section (2), BI and LPS must maintain the confidentiality of information under the laws and regulations.

34

Pasal 47 Article 47

(1) Bank wajib menyampaikan data, informasi dan keterangan kepada OJK, BI dan LPS sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

(1) A Bank must submit data, information and explanation to the OJK, BI and LPS within their own area of competence as governed by the prevailing Law.

(2) Data, informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh bank melalui sistem informasi terintegrasi yang masing-masing dibangun oleh OJK, BI dan LPS.

(2) Data, information and explanation as referred to in section (1) may be submitted by a bank through the integrated information system individually established by the OJK, BI and LPS.

(3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan bersama antara OJK, BI dan LPS.

(3) Ancillary provisions of section (1) and section (2) shall be governed by joint regulation of the OJK, BI and LPS.

Pasal 48 Article 48

(1) OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

(1) The OJK shall where necessary audit Banks periodically or at any time.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for procedures for Bank audit as referred to in section (1) shall be governed by the OJK.

Pasal 49 Article 49

OJK dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

The OJK may assign a public accountant for and on behalf the OJK to audit Banks as referred to in Article 48.

Pasal 50 Article 50

(1) Laporan pemeriksaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 bersifat rahasia.

(1) The Bank audit report as referred to in Article 48 and Article 49 shall be held confidential.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan OJK.

(2) The provisions for the requirements and procedures for audit as referred to in Article 48 and Article 49 shall be governed by the OJK.

Pasal 51 Article 51

(1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK.

(1) A Bank must submit a financial statement to the OJK.

(2) Laporan keuangan tahunan wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

(2) An annual financial statement must first be audited by a public accountant.

35

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan OJK.

(3) Ancillary provisions for submission of financial statements as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 52 Article 52

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu, bentuk, dan cara yang ditetapkan oleh OJK.

A Bank must announce its balance sheet and statement of income at such times, in such forms, and in such a manner as the OJK may determine.

Pasal 53 Article 53

(1) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan yaitu:

(1) Where a Bank finds itself in trouble as placing the viability of its business at risk, the OJK shall be authorized to take the following measures in the supervisory scope:

a. meminta pendiri dan/atau pemilik saham pengendali bank harus melaksanakan komitmennya yang ada di dalam surat kesanggupan (letter of commitment);

a. to require the Bank founder and/or the controlling shareholder to honor their commitment contained in the letter of commitment;

b. membatasi kewenangan RUPS, komisaris, direksi, dan pemegang saham;

b. to limit the authority of the GMS, commissioners, the board of directors, and shareholders;

c. memerintahkan Bank dan/atau pemegang saham melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan likuiditas;

c. to direct the Bank and/or its shareholders to take any measure to solve the liquidity shortage;

d. memerintahkan Bank dan/atau pemegang saham melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan solvabilitas;

d. to direct the Bank and/or its shareholders to take any measure to solve the solvency;

e. memerintahkan Bank menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya;

e. to direct the Bank to write off bad debts and to apply the losses of the Bank to its capital;

f. memerintahkan pemegang saham menambah modal;

f. to direct the shareholders to raise capital;

g. memerintahkan RUPS mengganti dewan komisaris dan/atau direksi Bank;

g. to direct the GMS to replace the board of commissioners and/or the board of directors of the Bank;

h. mengambilalih sementara hak dan wewenang rapat umum pemegang saham untuk mengganti sebagian atau seluruh komisaris dan/atau anggota direksi Bank dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak melakukan penggantian dimaksud;

h. to temporarily take over the right and power of the general meeting of shareholders to replace all or part of the commissioners and/or the members of the board of directors of the Bank where the shareholders as referred to in point (g) fail to do so;

36

i. melakukan penunjukan pengelola statuter;

i. to appoint a statutory manager;

j. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

j. to confirm the engagement of a statutory manager;

k. menempatkan pengawas Bank dan/atau pihak yang mewakili untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam hal Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus;

k. to post Bank supervisors and/or their representatives to make onsite supervision over a Bank being placed under special surveillance;

l. memerintahkan Bank melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;

l. to direct a Bank to merge or consolidate with another Bank;

m. memerintahkan pemegang saham untuk menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajibannya;

m. to direct the shareholders to sell a Bank to a buyer who agrees to take over all the obligations;

n. memerintahkan Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;

n. to direct a Bank to refer the management of the whole or any part of its Bank activities to other parties;

o. memerintahkan Bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban Bank kepada pihak lain; dan/atau

o. to direct a Bank to sell the whole or any part of its assets or liabilities to other parties; and/or

p. memerintahkan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan atau tindakan lainnya.

p. to direct a Bank whether or not to conduct activities or to take other measures;

Penjelasan Pasal 53 (1): Elucidation of Article 53 (1):

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian OJK, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.

A Bank is deemed to be in trouble as placing the viability of its business at risk if in the judgment of the OJK the business condition of the Bank increasingly degenerates as characterized by, inter alia, the decrease in capital, asset quality, liquidity, and profitability as well as lacks of the principles of prudence and sound Banking in the Bank management.

(2) Khusus untuk Bank yang pemegang sahamnya LPS, OJK dalam pelaksanaan ayat (1) memperhatikan Undang-Undang LPS.

(2) In the case of a Bank with LPS shareholders, the OJK shall, to apply section (1), refer to the Law concerning LPS.

(3) OJK menginformasikan kepada LPS mengenai Bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.

(3) The OJK shall inform LPS of problem Banks under the OJK restructuring.

(4) OJK meminta pertimbangan BI dalam hal menetapkan Bank gagal tidak berdampak sistemik.

(4) The OJK shall, to confirm failed Banks without a systemic impact, invite BI considerations.

37

Penjelasan Pasal 53 (4): Elucidation of Article 53 (4):

Pertimbangan yang dimaksud mencakup data dan analisis terkait moneter dan stabilitas sistem keuangan termasuk sistem pembayaran dan sektor riil.

Considerations include data and analysis concerning the monetary and stable financial system, including the payment system and real sector.

(5) Dalam hal Bank dinyatakan sebagai Bank gagal yang tidak berdampak sistemik maka OJK mencabut izin usaha Bank tersebut dan menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS yang selanjutnya LPS menjalankan pembayaran klaim penjaminan nasabah.

(5) Where a Bank is declared to be a failed Bank without a systemic impact, the OJK shall revoke the license of the Bank and refer it to LPS for resolution, subsequent to which LPS shall pay deposit insurance claims of depositors.

(6) Dalam hal Bank ditengarai sebagai Bank gagal berdampak sistemik maka OJK menyampaikan kepada FKSSK.

(6) Where a Bank is indicated as a failed bank with a systemic impact, the OJK shall report it to the FKSSK.

(7) Penentuan kriteria mengenai Bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dilakukan oleh OJK.

(7) The OJK shall define the criteria for failed Banks indicated to have a systemic impact.

(8) Dalam hal FKSSK menyatakan Bank gagal berdampak sistemik maka LPS mengambil alih seluruh hak dan kewenangan RUPS dari Bank yang dinyatakan Bank gagal berdampak sistemik tersebut.

(8) Where the FKSSK declares failed Banks with a systemic impact, LPS shall take over all the rights and power of the General Meeting of Shareholders from the Bank declared to be a failed Bank with a systemic impact.

(9) Dalam hal OJK mengindikasikan Bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.

(9) Where the OJK indicates that a certain Bank experiences a liquidity shortage and/or has its soundness deteriorating, the OJK shall immediately inform BI to take any measure at BI’s discretion.

Penjelasan Pasal 53 (9): Elucidation of Article 53 (9):

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI” meliputi:

“Any measure at BI’s discretion” includes:

a. penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek terhadap bank yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BI; dan

a. to provide short-term financing facility to compliant banks under Regulation of BI; and

b. penyediaan dana atas beban Pemerintah untuk pembiayaan darurat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dalam menangani kesulitan likuiditas bank yang berdampak sistemik yang ditetapkan oleh FKSSK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

b. providing funds at the expense of the Government for emergency financing to prevent and handle a crisis in solving the liquidity shortage of a bank with a systemic impact, as confirmed by the FKSSK under the laws and regulations.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

(10) Ancillary provisions for indications of troubled Banks as placing the viability of its business at risk as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

38

Pasal 54 Article 54

BI, OJK, dan/atau Kementerian Keuangan, mengambil kebijakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mendukung tugas LPS dalam penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

BI, the OJK, and/or the Ministry of Finance shall make certain policies within their areas of competence in support of the duties of LPS in the management of failed Banks with a systemic impact.

Penjelasan Pasal 54: Elucidation of Article 54:

Yang dimaksud dengan “kebijakan tertentu” adalah kebijakan khusus yang perlu diambil sesuai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang hanya berlaku untuk mendukung terlaksananya penanganan Bank gagal oleh LPS, antara lain kebijakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi direksi dan dewan komisaris Bank dalam penanganan yang diangkat oleh LPS, kebijakan pemberian dan/atau perpanjangan jatuh tempo fasilitas pendanaan jangka pendek atau fasilitas pembiayaan darurat, pembebasan/pengurangan sanksi/denda yang bersifat finansial, kebijakan penempatan status pengawasan, dan kebijakan pemberian insentif bagi calon investor yang bersedia membeli Bank dalam penanganan.

“Certain policies” means special policies to necessarily be adopted by the respective competent institutions only to support the smooth management of failed Banks by LPS, inter alia, fit and proper test for the LPS-appointed board of directors and board of commissioners of a Bank in recovery, setting and/or extension of the maturity of the short-term funding facility or emergency funding facility, exemption from/reduction in financial sanctions/penalties, supervision status determination, and provision of incentives for prospective investors agreeing to purchase a Bank in recovery.

Pasal 55 Article 55

(1) OJK melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap Bank.

(1) The OJK shall supervise Banks in an integrated manner.

(2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, dan kelompok usaha Bank.

(2) Integrated supervision as referred to in section (1) shall be made to, inter alia, the holding company, subsidiaries, and consortia of the Bank.

(3) Bank wajib memberikan data dan informasi kepada OJK antara lain mengenai perusahaan induk, perusahaan anak, dan perusahaan lain yang termasuk dalam kelompok usaha Bank.

(3) Banks must provide data and information to the OJK about, inter alia, the holding company, subsidiaries, and other companies belonging to the consortia of the Bank.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

(4) Ancillary provisions for integrated supervision as referred to in section (1), section (2) and section (3) shall be governed by Regulation of the OJK.

BAB VI

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, PEGAWAI, DAN

TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 56

CHAPTER VI

THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS, CONTROLLING SHAREHOLDERS, EMPLOYEES, AND

FOREIGN PERSONNEL

Part One

The Board of Directors

Article 56

39

(1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank.

(1) The board of directors shall fully be responsible for the Bank management.

(2) Pengurusan bank oleh direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola Bank yang baik.

(2) The board of directors shall perform Bank management as referred to in section (1) in good faith, prudentially, independently, and on a good corporate governance basis.

Penjelasan Pasal 56 (2): Elucidation of Article 56 (2):

Independensi diperlukan agar direksi dapat menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari pemilik Bank, pemegang saham, ataupun pihak lain yang dapat berdampak buruk terhadap kepengurusan Bank.

Independence is necessary to enable the board of directors to perform their duties without intervention by bank owners, shareholders, or other parties to produce an adverse effect on the Bank management.

(3) Setiap anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia.

(3) Any member of the board of directors must be domiciled in Indonesia.

Penjelasan Pasal 56 (3): Elucidation of Article 56 (3):

Domisili ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

The domicile shall be documented by a Resident ID Card (KTP) or a Temporary Resident Permit (KITAS).

Pasal 57 Article 57

(1) Jumlah anggota direksi pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) orang dan jumlah anggota direksi pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang.

(1) The total members of the board of directors of a Commercial Bank shall be at least 3 (three) members and the total members of the board of directors of a Small Business Bank shall be at least 2 (two) members.

(2) Direksi dipimpin oleh direktur utama. (2) The board of directors shall be chaired by the president director.

(3) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

(3) The president director as referred to in section (2) must be a party independent of the Controlling Shareholders.

(4) Komposisi direksi pada Bank Umum dengan mengutamakan warga negara Indonesia.

(4) The composition of the board of directors of a Commercial Bank shall give preference to Indonesian citizens.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan komposisi dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

(5) Ancillary provisions for the size/number and composition the board of directors as referred to in section (1) through section (4) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 58 Article 58

(1) Dalam jajaran direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini

(1) 1 (one) member of the board of directors as referred to in Article 56 section (1) must take charge of ensuring the Bank’s compliance with this Law and other laws and regulations prevailing for Banks.

40

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for taking charge of ensuring the Bank’s compliance with this Law and other laws and regulations prevailing for Banks as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 59 Article 59

(1) Calon direksi dan/atau direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.

(1) Any prospective member of board of directors and/or any member of the board of directors must pass a fit and proper test held by the OJK.

(2) Direksi yang terindikasi melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kembali oleh OJK.

(2) Any member of the board of directors that indicates a breach of integrity and incompetence shall have his/her fitness and propriety retested by the OJK.

(3) Direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.

(3) Any member of the board of directors that fails his/her fit and proper test must resign his/her directorship.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

(4) Ancillary provisions for fit and proper test as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 60 Article 60

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) To be eligible for appointment as a member of the board of directors, a candidate must fulfill the following:

a. mampu melakukan perbuatan hukum; a. have legal capacity;

b. sehat jasmani dan rohani; b. be of sound mind, both physically and mentally;

c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit;

c. have never been adjudicated a bankrupt or was a member of the board of directors or a commissioner who had never been found guilty to cause an entity to be adjudicated a bankrupt;

d. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik;

d. have integrity, competence, and a good financial standing;

e. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK; dan

e. have passed a fit and proper test held by the OJK; and

41

f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

f. have never been convicted of having committed a felony that is liable to imprisonment for a term of five (5) years or more, and/or a criminal offense causing financial loss to the state and/or a criminal offense against the financial sector under a court decision with final and binding effect;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for the qualifications as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 61 Article 61

(1) Anggota direksi dilarang: (1) Any member of the board of directors is prohibited from:

a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris;

a. being related to fellow members of the board of directors or fellow members of the board of commissioners by consanguinity up to the second degree ;

Penjelasan Pasal 61 (1) (a): Elucidation of Article 61 (1) (a):

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

“Consanguinity up to the second degree” means blood relationship, both lineal and collateral, to include parents-in-law, children-in-law and siblings-in-law, being comprised of:

1) orang tua kandung/tiri/angkat; 1) biological parents, step-parents, adoptive parents;

2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;

2) siblings, step-bothers/sisters or half-bothers/sisters, adopted brothers/sisters, including their husbands or wives;

3) anak kandung/tiri/angkat; 3) biological children, stepchildren, adopted children;

4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 4) biological grandparents, step-grandparents, adoptive grandparents;

5) cucu kandung/tiri/angkat; 5) biological grandchildren, step-grandchildren, adopted grandchildren;

6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;

6) siblings, step-bothers/sisters or half-bothers/sisters, adopted brothers/sisters of parents, including their husbands or wives;

7) suami/istri; 7) husbands/wives;

8) mertua; 8) parents-in-law;

9) besan; 9) parents whose children are married to each other;

10) suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat; 10) husbands/wives of biological children, stepchildren, adopted children;

42

11) kakek atau nenek dari suami atau istri; 11) grandparents of husbands or wives;

12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 12) husbands/wives of biological grandchildren, step-grandchildren, adopted grandchildren;

13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

13) siblings, step-bothers/sisters or half-bothers/sisters, adopted brothers/sisters of husbands or wives, including their husbands or wives.

b. merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas direksi untuk mengurus Bank;

b. serving positions concurrently as causing a conflict of interest in the performance of duties of the board of directors in the Bank management;

c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi; dan/atau

c. authorizing other parties as resulting in transfer of duties and functions of the board of directors; and/or

d. mempekerjakan pegawai yang masuk dalam daftar hitam.

d. employing people who are blacklisted/on the black list.

Penjelasan Pasal 61 (1) (d): Elucidation of Article 61 (1) (d):

Yang dimaksud “daftar hitam” adalah daftar yang berisikan pegawai yang melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Black list” is a list that contains employees with a felony subject to imprisonment for a term of 5 (five) years or more, a criminal offense that causes financial loss to the state, and/or a criminal offense against the financial sector under a court decision with final and binding effect.

(2) Dalam melakukan tugas, anggota dewan direksi dilarang:

(2) In the performance of duties, any member of the board of directors is prohibited from:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

a. making false records or causing to falsify records in the books of account or in the reporting process, or in the documents or business reports, and transaction reports or Bank account statements;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

b. erasing or omitting or causing to omit records in the books of account or reports, documents or business reports, and transaction reports or Bank account statements;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan,

c. changing, blurring, concealing, deleting, or erasing any record in the books of account or reports, documents or business reports, transaction reports or Bank account statements, or knowingly changing, blurring, erasing, concealing or corrupting the books of account; and

43

menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; dan

d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

d. requesting, receiving, allowing to receive or approving to receive any reward, commission, extra money, entertainment, money or valuables for his/her personal benefit or for his/her family’s benefit:

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank;

1. to acquire or in an attempt to acquire for anyone else to obtain advance payment, bank guarantees, or credit facilities from a Bank;

2. pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/ atau

2. with respect to the purchase or discounting by a bank of bills, promissory notes, and commercial papers or other liabilities; and/or

3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.

3. to issue approval to anyone else to enable withdrawing funds from a Bank to exceed the credit limits;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

(3) Ancillary provisions for prohibition as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 62 Article 62

(1) Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(1) A member of the board of directors shall be appointed for a definite term and reappointable.

Penjelasan Pasal 62 (1): Elucidation of Article 62 (1):

Jangka waktu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar untuk masing-masing jenis Bank.

The term shall comply with the prevailing laws and regulations and the articles of association of the Banks of any nature.

(2) Direksi dapat mengundurkan diri dengan disertai alasan yang jelas.

(2) A member of the board of directors may resign his/her directorship for particular reason.

Penjelasan Pasal 62 (2): Elucidation of Article 62 (2):

Pengunduran diri direksi tidak boleh dilakukan begitu saja, namun direksi harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas.

A member of the board of directors may not resign as such, but must provide/state the particular reason therefor.

(3) Direksi diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan.

(3) A member of the board of directors shall be suspended from his/her directorship for becoming a suspect in a felony.

44

(4) Pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara, dan penggantian direksi wajib dilaporkan kepada OJK dengan tembusan kepada LPS.

(4) Any appointment, resignation, suspension, and replacement of a member of the board of directors must be reported to the OJK, cc LPS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberhentian sementara direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

(5) Ancillary provisions for appointment of a member of the board of directors as referred to in section (1), resignation of a member of the board of directors as referred to in section (2), and suspension of a member of the board of directors as referred to in section (3) shall be governed by Regulation of the OJK.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 63

Part Two

The Board of Commissioners

Article 63

(1) Dewan komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.

(1) The board of commissioners shall supervise the performance of duties and responsibility of the board of directors, and give advice to the board of directors.

(2) Pengawasan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola bank yang baik.

(2) Supervision by the board of commissioners shall as referred to in section (1) be made in good faith, prudentially, independently, and on a good corporate governance basis.

(3) Dewan komisaris wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.

(3) The board of commissioners must submit the results of supervision as referred to in section (1) to the OJK.

Pasal 64 Article 64

(1) Jumlah komisaris pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) orang dan jumlah komisaris pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang.

(1) The board of commissioners of a Commercial Bank shall have at least 3 (three) members, and the board of commissioners of a Small Business Bank shall have at least 2 (two) members.

(2) Dewan komisaris pada Bank Umum terdiri dan komisaris dan komisaris independen.

(2) The board of commissioners of a Commercial Bank shall include commissioners and independent commissioners.

(3) Dewan komisaris dipimpin oleh komisaris utama.

(3) The board of commissioners shall be chaired by the president commissioner.

(4) Komisaris utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di Indonesia.

(4) The president commissioner as referred to in section (3) must be domiciled in Indonesia.

Penjelasan Pasal 64 (4): Elucidation of Article 64 (4):

Domisili ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

The domicile shall be documented by a Resident ID Card (KTP) or a Temporary Resident Permit (KITAS).

45

(5) Komposisi dewan komisaris pada Bank Umum dengan mengutamakan warga negara Indonesia.

(5) The composition of the board of commissioners of a Commercial Bank shall give preference to Indonesian citizens.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan komposisi dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan OJK.

(6) Ancillary provisions for the size/number and composition the board of commissioners as referred to in section (1) through section (5) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 65 Article 65

(1) Calon anggota dewan komisaris dan/atau anggota dewan komisaris wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.

(1) Any prospective member of board of commissioners and/or any member of the board of commissioners must pass a fit and proper test held by the OJK.

(2) Anggota dewan komisaris yang terindikasi melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kembali oleh OJK.

(2) Any member of the board of commissioners that indicates a breach of integrity and incompetence shall have his/her fitness and propriety retested by the OJK.

(3) Anggota dewan komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.

(3) Any member of the board of commissioners that fails his/her fit and proper test must resign his/her commissionership.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

(4) Ancillary provisions for fit and proper test as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 66 Article 66

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) To be eligible for appointment as a member of the board of commissioners, a candidate must fulfill the following:

a. mampu melakukan perbuatan hukum; a. have legal capacity;

b. sehat jasmani dan rohani; b. be of sound mind, both physically and mentally;

c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit;

c. have never been adjudicated a bankrupt or was a member of the board of directors or a commissioner who had never been found guilty to cause an entity to be adjudicated a bankrupt;

d. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik;

d. have integrity, competence, and a good financial standing;

e. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK; dan

e. have passed a fit and proper test held by the OJK; and

f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

f. have never been convicted of having committed a felony that is liable to

46

dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau tindak pidana yang, merugikan keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

imprisonment for a term of five (5) years or more, and/or a criminal offense causing financial loss to the state and/or a criminal offense against the financial sector under a court decision with final and binding effect;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for the qualifications as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 67 Article 67

(1) Anggota dewan komisaris dilarang: (1) Any member of the board of commissioners is prohibited from:

a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris lain dan/atau anggota direksi;

a. being related to fellow members of the board of commissioners or fellow members of the board of directors by consanguinity up to the second degree;

Penjelasan Pasal 67 (1) (a): Elucidation of Article 67 (1) (a):

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

“Consanguinity up to the second degree” means blood relationship, both lineal and collateral, to include parents-in-law, children-in-law and siblings-in-law, being comprised of:

1) orang tua kandung/tiri/angkat; 1) biological parents, step-parents, adoptive parents;

2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;

2) siblings, step-bothers/sisters or half-bothers/sisters, adopted brothers/sisters, including their husbands or wives;

3) anak kandung/tiri/angkat; 3) biological children, stepchildren, adopted children;

4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 4) biological grandparents, step-grandparents, adoptive grandparents;

5) cucu kandung/tiri/angkat; 5) biological grandchildren, step-grandchildren, adopted grandchildren;

6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;

6) siblings, step-bothers/sisters or half-bothers/sisters, adopted brothers/sisters of parents, including their husbands or wives;

7) suami/istri; 7) husbands/wives;

8) mertua; 8) parents-in-law;

9) besan; 9) parents whose children are married to each other;

10) suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat; 10) husbands/wives of biological children, stepchildren, adopted children;

11) kakek atau nenek dari suami atau istri; 11) grandparents of husbands or wives;

12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 12) husbands/wives of biological grandchildren,

47

step-grandchildren, adopted grandchildren;

13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

13) siblings, step-bothers/sisters or half-bothers/sisters, adopted brothers/sisters of husbands or wives, including their husbands or wives.

b. terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank;

b. being involved in the decision-making in the Banking operating activities;

c. merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan komisaris; dan/atau

c. serving positions concurrently as causing a conflict of interest in the performance of duties as a member of the board of commissioners; and/or

d. mempekerjakan pegawai yang masuk dalam daftar hitam.

d. employing people who are blacklisted.

Penjelasan Pasal 67 (1) (d): Elucidation of Article 67 (1) (d):

Yang dimaksud “daftar hitam” adalah daftar yang berisikan pegawai yang melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Black list” is a list that contains employees with a felony subject to imprisonment for a term of 5 (five) years or more, a criminal offense that causes financial loss to the state, and/or a criminal offense against the financial sector under a court decision with final and binding effect.

(2) Dalam melakukan tugasnya, anggota dewan komisaris dilarang memerintahkan atau menyebabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk:

(2) In the performance of duties, any member of the board of commissioners is prohibited from directing or causing directly or indirectly to:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

a. make false records or cause to falsify records in the books of account or in the reporting process, or in the documents or business reports, and transaction reports or Bank account statements;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

b. erase or omit or cause to omit records in the books of account or reports, documents or business reports, and transaction reports or Bank account statements;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau

c. change, blur, conceal, delete, or erase any record in the books of account or reports, documents or business reports, and transaction reports or Bank account statements, or knowingly change, blur, erase, conceal or corrupt the books of account; and

48

merusak catatan pembukuan tersebut; dan

d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

d. request, receive, allow to receive or approve to receive any reward, commission, extra money, entertainment, money or valuables for his/her personal benefit or for his/her family’s benefit:

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas Kredit dari Bank;

1. to acquire or in an attempt to acquire for anyone else to obtain advance payment, bank guarantees, or credit facilities from a Bank;

2. pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/ atau

2. with respect to the purchase or discounting by a Bank of bills, promissory notes, and commercial papers or other liabilities; and/or

3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.

3. to issue approval to anyone else to enable withdrawing funds from a Bank to exceed the credit limits;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

(3) Ancillary provisions for prohibition as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 68 Article 68

(1) Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(1) A member of the board of commissioners shall be appointed for a definite term and reappointable.

Penjelasan Pasal 68 (1): Elucidation of Article 68 (1):

Jangka waktu ini sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis Bank.

The term complies with the prevailing laws and regulations and the articles of association of the Banks of any nature.

(2) Anggota dewan komisaris dapat mengundurkan diri dengan disertai alasan yang jelas.

(2) A member of the board of commissioners may resign his/her commissionership for particular reason.

Penjelasan Pasal 68 (2): Elucidation of Article 68 (2):

Pengunduran diri komisaris tidak boleh dilakukan begitu saja, namun komisaris harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas.

A member of the board of commissioners may not resign as such, but must provide/state the particular reason therefor.

(3) Anggota dewan komisaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan.

(3) A member of the board of commissioners shall be suspended from his/her commissionership for becoming a suspect in a felony.

49

(4) Pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara dan penggantian anggota dewan komisaris wajib dilaporkan kepada OJK dengan tembusan kepada LPS.

(4) Any appointment, resignation, suspension and replacement of a member of the board of commissioners must be reported to the OJK, cc LPS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberhentian sementara anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.

(5) Ancillary provisions for appointment of a member of the board of commissioners as referred to in section (1), resignation of a member of the board of commissioners as referred to in section (2), and suspension of a member of the board of commissioners as referred to in section (3) shall be governed by Regulation of the OJK.

Bagian Ketiga

Pemegang Saham Pengendali

Pasal 69

Part Three

Controlling Shareholders

Article 69

(1) Calon Pemegang Saham Pengendali wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.

(1) Any prospective Controlling Shareholder must pass a fit and proper test held by the OJK.

(2) Pemegang Saham Pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya hingga 0% (nol persen).

(2) Any Controlling Shareholder that fails his/her fit and proper test must reduce his/her shareholdings to 0% (zero percent).

(3) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:

(3) Where a Controlling Shareholder fails to reduce his/her shareholdings as referred to in section (2):

a. Hak suara Pemegang Saham Pengendali tidak diperhitungkan dalam RUPS;

a. The voting right of a Controlling Shareholder shall not count towards a GMS;

b. Hak suara Pemegang Saham Pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS;

b. The voting right of a Controlling Shareholder shall not count towards a quorum for a GMS;

c. Hak dividen dari Pemegang Saham Pengendali gugur setelah jangka waktu pelepasan saham jatuh tempo; dan

c. A Controlling Shareholder shall forfeit a dividend right upon expiration of the divestment period; and

d. Nama Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

d. The name of the Controlling Shareholder shall be announced to the public by 2 (two) mass media of large circulation.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban menurunkankan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

(4) Ancillary provisions for a fit and proper test as referred to in section (1) and an obligation to reduce shareholdings as referred to in section (2) shall be governed by Regulation of

50

dalam Peraturan OJK. the OJK.

Pasal 70 Article 70

(1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali melakukan hal-hal yang menurut penilaian OJK tidak memenuhi ketentuan antara lain prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola yang baik, OJK berwenang untuk:

(1) Where a Controlling Shareholder, in the judgment of the OJK, fails to comply with the provisions for, inter alia, the principle of prudence, risk management and good corporate governance, the OJK is authorized to:

a. memerintahkan Pemegang Saham Pengendali untuk menjual sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain; atau

a. direct a Controlling Shareholder to sell the whole or any part of the shares to other parties; or

b. menjual saham milik Pemegang Saham Pengendali dalam hal jangka waktu untuk menjual saham yang ditetapkan OJK tidak terpenuhi.

b. sell shares of the Controlling Shareholder where the Controlling Shareholder misses the deadline to sell shares as set by the OJK.

(2) Dalam hal komisaris, anggota direksi, dan pejabat tertentu melakukan hal-hal yang menurut penilaian OJK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang untuk memerintahkan komisaris, anggota direksi, dan pejabat tertentu untuk melepaskan jabatannya.

(2) Where commissioners, members of the board of directors, and certain officers in the judgment of the OJK fail to comply with the provisions of section (1), the OJK is authorized to direct the commissioners, members of the board of directors, and certain officers to resign from his/her position.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

(3) Ancillary provisions for matters as referred to in section (1) and certain officers as referred to in section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Bagian Keempat

Pegawai

Pasal 71

Part Four

Employees

Article 71

(1) Dalam melakukan tugasnya, pegawai dilarang:

(1) In the performance of duties, any employee is prohibited from:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

a. making false records or causing to falsify records in the books of account or in the reporting process, in the documents or business reports, and transaction reports or Bank account statements;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

b. erasing or omitting or causing to omit records in the books of account or reports, documents or business reports, and transaction reports or Bank account statements;

c. mengubah, mengaburkan, c. changing, blurring, concealing, deleting,

51

menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; dan

or erasing any record in the books of account or reports, documents or business reports, transaction reports or Bank account statements, or knowingly changing, blurring, erasing, concealing or corrupting the books of account; and

d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

d. requesting, receiving, allowing to receive or approving to receive any reward, commission, extra money, entertainment, money or valuables for his/her personal benefit or for his/her family’s benefit:

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas Kredit dari Bank;

1. to acquire or in an attempt to acquire for anyone else to obtain advance payment, bank guarantees, or credit facilities from a Bank;

2. pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau

2. with respect to the purchase or discounting by a Bank of bills, promissory notes, checks, and commercial papers or other liabilities; and/or

3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.

3. to issue approval to anyone else to enable withdrawing funds from a Bank to exceed the credit limits;

(2) Pegawai dilarang menjalankan kegiatan di luar kewenangannya.

(2) Any employee is prohibited from performing activities beyond his/her authority.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

(3) Ancillary provisions for prohibition as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

Bagian Kelima

Tenaga Kerja Asing

Pasal 72

Part Five

Foreign Personnel

Article 72

(1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Umum dapat menggunakan tenaga kerja asing.

(1) A bank may, in the conduct of its business, employ foreign personnel.

(2) Direksi wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.

(2) The board of directors must report foreign employment as referred to in section (1) to the OJK.

52

(3) Penggunaaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan terbatas pada jabatan tertentu.

(3) Foreign personnel as referred to in section (1) shall be employed on an interim basis and shall occupy certain positions only.

Penjelasan Pasal 72: Elucidation of Article 72:

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah pejabat eksekutif, dewan komisaris, dan direksi.

“Certain positions” includes executive officials, the board of commissioners, and the board of directors.

Pasal 73 Article 73

(1) Direksi wajib: (1) The board of directors must:

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan

a. appoint an Indonesian worker to be the counterpart of a foreign worker employed in the scope of transfer of technology and transfer of learning from the foreign worker; and

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

b. provide education and training to Indonesian workers as referred to in point (a) according to the job qualification for foreign workers.

(2) Tenaga kerja asing wajib memberikan alih teknologi dan alih keahlian yang dimilikinya kepada tenaga kerja Indonesia yang mendampinginya.

(2) Foreign workers must transfer their technology and learning to Indonesian workers as counterparts.

(3) Pelaksanaan kewajiban direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan kewajiban tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada OJK.

(3) Obligations of the board of directors as referred to in section (1) and obligations of foreign personnel as referred to in section (2) must be reported to the OJK.

Pasal 74 Article 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan OJK.

Ancillary provisions for foreign employment as referred to in Article 72 shall be governed by Regulation of the OJK.

Penjelasan Pasal 74: Elucidation of Article 74:

Yang diatur dalam Peraturan OJK antara lain mengenai bidang tugas yang terbuka bagi tenaga kerja asing, tata cara pelaporan penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja WNI sebagai pendamping tenaga kerja asing, pelaksanaan kewajiban direksi dalam penunjukan dan pelatihan bagi tenaga kerja WNI sebagai pendamping tenaga kerja asing.

Regulation of the OJK shall govern, inter alia, work open for foreign personnel, procedures for foreign employment reporting, transfer of technology and transfer of learning from foreign personnel to Indonesian personnel as counterparts of the foreign personnel, obligations of directors to appoint and train Indonesian personnel as counterparts of the foreign personnel.

53

BAB VII

PRINSIP TATA KELOLA, PRINSIP EFISIENSI, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN

MANAJEMEN RISIKO BANK

Bagian Kesatu

Prinsip Tata Kelola

Pasal 75

CHAPTER VII

PRINCIPLE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PRINCIPLE OF EFFICIENCY, PRINCIPLE OF PRUDENCE, AND BANK RISK

MANAGEMENT

Part One

Principle of Good Corporate Governance

Article 75

(1) Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip tata kelola Bank yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) A Bank must, in the conduct of its business, apply the principle of good corporate governance as referred to in Article 3.

(2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola Bank yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) A Bank must prepare the internal procedures to apply the principle of good corporate governance as referred to in section (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

(3) Ancillary provisions for the principle of good corporate governance as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Bagian Kedua

Prinsip Efisiensi

Pasal 76

Part Two

Principle of Efficiency

Article 76

(1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank wajib memperhatikan prinsip efisiensi.

(1) A Bank must, in the conduct of its business, consider the principle of efficiency.

(2) Ketentuan mengenai prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for the principle of efficiency as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Bagian Ketiga

Prinsip Kehati-hatian

Pasal 77

Part Three

Principle of Prudence

Article 77

(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank wajib menerapkan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan aspek risiko.

(1) A Bank must, in the conduct of its business, apply the principle of prudence and aspects of risks.

(2) Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for the principle of prudence as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 78 Article 78

(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan Nasabah.

(1) A Bank must, in the conduct of its business, adopt a strategy harmless to the Bank and the interest of Customers.

54

Penjelasan Pasal 78 (1): Elucidation of Article 78 (1):

Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat Bank terutama bekera dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

A bank must maintain and apply the internal supervision system to ensure that the decision making process in the Bank management is reached within the principle of prudence. Granted that Banks normally work with the public funds that are deposited with them on trust, any Bank therefore needs to keep maintaining its soundness and fostering the public trust in it.

(2) Dalam melakukan kegiatan usaha berupa pemberian Kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik, kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) A Bank must, in the conduct of its business to provide Credits, upon thorough analysis, be convinced of Debtor’s good faith, ability, and commitment to repay his/her indebtedness as specified in the agreement.

Penjelasan Pasal 78 (2): Elucidation of Article 78 (2):

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Credits provided by a Bank may pose a risk so that a Bank must in practice observe the principles of sound credit system. To reduce such a risk, a Bank must consider a guarantee of credit to be an important factor in the sense that a Bank must be convinced of Debtor’s ability and commitment to repay his/her indebtedness as specified in the agreement.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

To be convinced, a Bank must, prior to providing credits, assess the character, capacity, capital, Collateral, and business prospects of the Debtor thoroughly.

Mengingat bahwa Agunan sebagai salah satu unsur pemberian Kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan Kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta Agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan Agunan tambahan.

Considering that Collateral is one of the elements to provide credits, if other elements have adequately convinced the bank that the Debtor is able to repay his/her indebtedness, the collateral is allowed in the form of goods, projects, or receivable financed by those credits. Land owned under the customary law, such as land with girik, petuk, and other documents of title of any nature may be used as collateral. A Bank is under no obligation to require Collateral in the form of goods indirectly attached to the objects financed, which is commonly known as additional Collateral.

(3) Dalam memberikan Kredit kepada perusahaan yang usahanya berskala besar dan/atau berisiko tinggi bagi pelestarian lingkungan, Bank wajib memperhatikan hasil analisis

(3) A Bank must, to provide Credits to large companies and/or at high risk to the sustainable environment, consider the Environmental Impact Assessment (AMDAL)

55

mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari perusahaan tersebut.

results of the company.

(4) Dalam memberikan Kredit, Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan.

(4) A Bank must, to provide Credits, have and apply the credit guidelines.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

(5) Ancillary provisions for the credit guidelines as referred to in section (3) and section (4) shall be governed by Regulation of the OJK.

Penjelasan Pasal 78 (5): Elucidation of Article 78 (5):

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh OJK memuat antara lain:

Basic provisions to be issued by the OJK shall include, inter alia:

a. pemberian Kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

a. the provision of credits under a written agreement;

b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;

b. a Bank’s conviction about the Debtor’s ability and commitment through, inter alia, assessing the character, capacity, capital, Collateral, and business prospects of the Debtor thoroughly;

c. kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit;

c. the obligation of a Bank to prepare and apply the procedures for the provision of credits;

d. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit;

d. the obligation of a Bank to disclose clear information about the procedures and requirements for credits;

e. larangan Bank untuk memberikan Kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi; dan

e. prohibition of a Bank from providing credits to Debtors and/or affiliates on different terms; and

f. penyelesaian sengketa. f. dispute resolution.

Pasal 79 Article 79

(1) Untuk mendukung Bank dalam melakukan analisa pemberian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur.

(1) The OJK shall regulate and supervise the debtor information system in support of Banks with credit analysis as referred to in Article 78 section (2).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

(2) Ancillary provisions for regulation and supervision of the debtor information system credit as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 80 Article 80

(1) Bank wajib mematuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam

(1) A Bank must comply with the provisions for legal lending limits, creation of security interest, placement of negotiable instruments or others similar thereto a bank can provide to its borrowers or group of affiliated borrowers,

56

atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan, yang diatur dalam Peraturan OJK.

including companies belonging to the same group of the Bank, as governed by Regulation of the OJK.

Penjelasan Pasal 80 (1): Elucidation of Article 80 (1):

Kelompok merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

A group is a collection of individuals or bodies that has relations to one another with respect to ownership, management, and/or finance.

(2) Batas maksimum pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 30% (tiga puluh per sen) dari modal Bank.

(2) The legal lending limit as referred to in section (1) shall not exceed 30% (thirty percent) of the Bank capital.

Penjelasan Pasal 80 (2): Elucidation of Article 80 (2):

Pengertian modal Bank ditetapkan oleh OJK sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan Bank. Batas maksimum dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Bank capital shall be defined by the OJK within the meaning used in assessing Bank soundness. The maximum limit shall be set for the respective borrowers or a group of borrowers, including the companies belonging to the same group.

(3) OJK dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.

(3) The OJK may set the legal lending limit lower than 30% (thirty percent) of the Bank capital.

(4) Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dilakukan oleh Bank kepada:

(4) The provisions for legal lending limits, creation of security interest, placement of negotiable instruments, or others similar thereto shall be applied by a Bank to:

a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank;

a. the shareholders with 10% (ten percent) or more of the paid-up capital of the Bank;

b. anggota dewan komisaris; b. the members of the board of commissioners;

c. anggota direksi; c. the members of the board of directors;

d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

d. the families of the parties as referred to in point (a), point (b) and point (c);

Penjelasan Pasal 80 (4) (d): Elucidation of Article 80 (4) (d):

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Family in this provision includes the consanguinity up to the second degree, both lineal and collateral, including parents-in-law, children-in-law and siblings-in-law.

e. pejabat Bank lainnya; dan e. other Bank officials; and

57

f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huraf c,huruf d, dan huruf e.

f. other companies in which parties as referred to in point (a), point (b), point (c), point (d) and point (e) have interests.

(5) Batas maksimum pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Bank.

(5) The legal lending limit as referred to in section (4) shall not exceed 10% (ten percent) of the Bank capital.

Penjelasan Pasal 80 (5): Elucidation of Article 80 (5):

Pengertian modal Bank ditetapkan oleh OJK sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan Bank.

Bank capital shall be defined by the OJK within the meaning used in assessing Bank soundness.

(6) OJK dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10% (sepuluh persen) dari modal Bank.

(6) The OJK may set the legal lending limit lower than 10% (ten percent) of the Bank capital.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

(7) The compliance with the provisions of section (1) and section (3) must be reported to the OJK under the provisions of the OJK.

Penjelasan Pasal 80: Elucidation of Article 80:

Pemberian Kredit oleh Bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank. Mengingat bahwa Kredit dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank, risiko yang dihadapi Bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Provision of credits by a Bank may pose a default risk or nonperforming risk in their settlement, affecting the bank soundness. Given that the credits are sourced from the public funds a Bank keeps, the risk faced by a Bank may also affect the security of the public funds.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, Bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran Kredit, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu.

To protect its soundness and improve its resilience, a Bank must therefore spread the risk by organizing the distribution of credits, creating security interest or providing other facilities in such a manner as not to be concentrated in certain Debtors or a certain group of Debtors.

Pasal 81 Article 81

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai dan Pihak Terafiliasi wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.

Members of the board of directors, members of the board of commissioners, employees and Affiliates must take necessary measures to ensure the Bank’s compliance with this Law and other laws and regulations prevailing for Banks.

Bagian Keempat

Manajemen Risiko Bank

Pasal 82

Part Four

Bank Risk Management

Article 82

58

(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal Nasabah, dan prinsip mengenal pegawai.

(1) A Bank must apply the risk management, know your Customer principles, and know your employee principles.

Penjelasan Pasal 82 (1): Elucidation of Article 82 (1):

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.

“Risk management” is a series of procedures and methodology used by banking to identify, quantify, monitor, and control risks arising out of Bank business activities.

Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principles) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh Perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Know your customer principles are the principles to be applied by banking to include at least receipt and identification of Customers, and monitoring transactions of the Customers, including suspicious transaction reporting.

Prinsip mengenal Pegawai merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh Perbankan untuk mengenal pegawainya dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan risiko operasional atau kerugian pada Bank.

Know your employee principles are the principles to be applied by banking in order to know its employees properly to prevent the heightened risks of operations or loss to the Bank.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Customers shall be protected by, inter alia, providing Customer complaints mechanism, improving product transparency, and educating Customers.

Yang dimaksud “pegawai” termasuk pejabat Bank.

“Bank employees” includes Bank officers.

(2) Ketentuan mengenai manajemen risiko, prinsip mengenal Nasabah, dan prinsip mengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

(2) The provisions for risk management, know your Customer principles, and know your employee principles as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 83 Article 83

(1) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya, Bank dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pembelian kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(1) Where a Debtor fails to fulfill his/her obligation, a Bank may by auction or non-auction purchase the whole or any part of the Collateral through voluntary transfer by the Collateral holder or by a power of attorney to sell by non-auction from the Collateral holder, provided that the Collateral purchased must immediately be liquidated within 2 (two) years.

Penjelasan Pasal 83 (1): Elucidation of Article 83 (1):

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah

Purchase of Collateral by a Bank by auction is to help Bank expedite its Debtors’ settlement of obligations. Where a Bank is the purchaser of its

59

Debiturnya. Dalam hal Bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Debtors’ Collateral, the bank shall have the status equal to other non-Bank purchaser’s status.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya.

A Bank may purchase Collateral by non-auction in order to expedite its Debtors’ settlement of obligations.

Batas waktu 2 (dua) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi Bank dan Batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual asset Bank.

A 2 (two)-year period includes the recovery of Bank’s condition and is reasonable to sell a Bank’s assets.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Collateral that a Bank may purchase shall be the Collateral for financing that is categorized as non-performing for a specified period of time.

(2) Apabila jangka waktu 2 (dua) tahun jatuh tempo, agunan belum dapat terjual maka agunan dijual dengan harga penawaran terbaik menurut penilaian Bank.

(2) If the 2 (two)-year period expires and the collateral is still unsold, the collateral shall be sold at a bid price the Bank deems best.

(3) Dalam hal Agunan tersebut dikuasai oleh Bank milik pemerintah atau LPS, maka harga penawaran terbaik berdasarkan penilaian Bank dan jasa penilai independen yang terdaftar tidak dianggap sebagai kerugian negara.

(3) Where the Collateral is under the control of a government-owned Bank or LPS, the bid price the Bank and the registered independent appraiser deem best shall not be regarded as the loss to the state.

(4) Bank harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank yang bersangkutan.

(4) A Bank must apply the Collateral purchase price as referred to in section (1) to the obligation of the Customer to the Bank.

Penjelasan Pasal 83 (4): Elucidation of Article 83 (4):

Yang dimaksud dengan “harga pembelian Agunan” adalah harga yang telah mendapatkan penilaian dari penilai.

“Collateral purchase price” is the price that is subject to appraisal by an appraiser.

(5) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

(5) Where the purchase price of the Collateral as referred to in section (1) outnumbers the obligation of the Customer to the Bank, the overage must be refunded to the Customer after deduction of the auction charges and other expenses immediately related to the process of purchasing Collateral.

(6) Penentuan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh jasa penilai independen yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) The purchase price of the Collateral as referred to in section (2) and section (3) shall be fixed by a registered independent appraiser under the prevailing laws and regulations.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diatur dengan

(7) Ancillary provisions for the purchase of Collateral as referred to in section (1), section (2), section (3) and section (6) shall be

60

Peraturan OJK. governed by Regulation of the OJK.

Penjelasan Pasal 83 (7): Elucidation of Article 83 (7):

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan OJK memuat antara lain:

Basic provisions to further be governed by Regulation of the OJK shall include, inter alia:

a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;

a. Collateral that a Bank may purchase shall be the Collateral for financing that is categorized as non-performing for a specified period of time.

b. jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

b. the period within which the Collateral purchased is to be liquidated.

Pasal 84 Article 84

(1) Bank wajib memberikan perlindungan kepada Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).

(1) A Bank must protect its Debtors as referred to in Article 83 section (1).

(2) Perlindungan Bank kepada Nasabah Debitur antara lain:

(2) A Bank must protect its Debtors as follows, inter alia:

a. aset yang dijaminkan wajib dinilai dengan cara yang adil;

a. have assets used as collateral appraised in a fair manner;

b. menghindari adanya tindakan kekerasan dalam penagihan Kredit macet dan jika penagihan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga lain, Bank wajib memastikan pihak ketiga lain tersebut tidak menggunakan upaya-upaya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik;

b. avoid any act of violence in debt collection, and if the collection is made by a third party, the Bank must ensure that the third party does not resort to physical or non-physical violence;

c. membatasi perhitungan bunga, denda dan biaya-biaya sejak dinyatakan macet; dan

c. minimize the interests, penalties and charges imposed once the loan is declared in default; and

d. Penghitungan bunga/bagi hasil berdasarkan prinsip bunga/bagi hasil efektif.

d. calculate the interest/profit sharing under the principle of effective interest/profit sharing.

(3) Sebelum dinyatakan Kredit macet, Bank wajib melakukan upaya-upaya maksimal seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) A Bank must, before declaring a loan is in default, use any reasonable effort to the maximum extent possible under the prevailing laws and regulations.

(4) Dalam hal terjadi Kredit macet, Nasabah Debitur tetap dikenai bunga sesuai dengan perjanjian Kredit dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Kredit dinyatakan macet oleh Bank.

(4) In case of default, a Debtor is still subject to the interest charge under the Credit agreement within 1 (one) year from when the Bank declares the loan is in default.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kepada Nasabah Debitur sebagaimana dirdaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

(5) Ancillary provisions for protection of Debtors as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

61

dengan Peraturan OJK.

BAB VIII

RAHASIA BANK

Bagian Kesatu

Cakupan Rahasia Bank

Pasal 85

CHAPTER VIII

BANK SECRECY

Part One

The Scope of Bank Secrecy

Article 85

(1) Bank, Pihak Terafiliasi, dan/atau mantan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

(1) Any Bank, Affiliate, and/or former Affiliate must keep confidential any information about Depositors and their Deposits.

(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank, Pihak Terafiliasi, dan mantan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan tentang Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

(2) Where Customers are Depositors who are also Debtors, a Bank, Affiliate, and/or former Affiliate must keep confidential any information about its Customers as Depositors.

Penjelasan Pasal 85 (2): Elucidation of Article 85 (2):

Keterangan mengenai Nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank.

Information about Customers other than as Depositors is not information that a Bank must keep confidential.

(3) Mantan Pihak Terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Pihak Terafiliasi berhenti dari jabatan atau pekerjaannya.

(3) Any former Affiliate as referred to in section (1) and section (2) must keep confidential any information about Depositors and their Deposits for 10 (ten) years from when the Affiliate left his/her position or job.

Bagian Kedua

Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 86

Part Two

Exemptions from Bank Secrecy

Article 86

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak berlaku untuk:

Article 85 shall not apply to the following purposes:

a. kepentingan pemeriksaan, penagihan pajak dan penyidikan perpajakan;

a. tax audit, collection and investigation;

b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana; b. justice in criminal cases;

c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabah;

c. justice in civil cases between a Bank and its Customer(s);

d. tukar menukar informasi antar Bank; d. interbank information exchange;

e. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;

e. the request of, approval or authorization from a Depositor made in writing;

62

f. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia;

f. the request of the statutory heirs of the deceased Depositor;

g. pemeriksaan atau pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan BI;

g. Bank audit or specific audit in connection with the functions, duties and authority of BI;

Penjelasan Pasal 86 (g): Elucidation of Article 86 (g):

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan atau pemeriksaan khusus” adalah pemeriksaan yang sesuai dengan Undang-Undang ini dan sistem perundang-undangan yang berlaku.

“Audit or specific audit” means an audit made under this Law and the prevailing laws and regulations.

h. pemeriksaan terhadap Bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang LPS; dan

h. Bank audit in connection with the functions, duties and authority of LPS; and

Penjelasan Pasal 86 (h): Elucidation of Article 86 (h):

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan yang sesuai dengan Undang-Undang ini dan sistem perundang-undangan yang berlaku.

“Audit” means an audit made under this Law and the prevailing laws and regulations.

i. kepentingan para pihak yang berperkara dalam peradilan gugat cerai atas perintah pengadilan.

i. parties to a dispute in divorce proceedings by a court order.

Penjelasan Pasal 86 (i): Elucidation of Article 86 (i):

Tidak berlaku untuk gugat cerai bagi perkawinan yang sudah memiliki akad pisah harta.

This does not apply to divorce proceedings of a marriage with a prenuptial agreement.

Pasal 87 Article 87

Setiap orang yang mendapatkan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 wajib menjaga kerahasiaan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan yang diperolehnya.

Any person acquiring information about Depositors and their Deposits for purposes of Article 86 must maintain the confidentiality of information about Depositors and their Deposits.

Pasal 88 Article 88

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari dewan komisioner OJK.

(1) Disclosure of Bank Secrecy as referred to in Article 86 point (a) and point (b) shall require a written order or permission from the board of commissioner of the OJK.

(2) Perintah atau izin dewan komisioner OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala eksekutif pengawas perbankan.

(2) An order or permission from the board of commissioner of the OJK as referred to in section (1) may be delegated to the banking chief supervisor.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak memerlukan perintah atau izin tertulis

(3) Disclosure of Bank Secrecy as referred to in Article 86 point (c), point (d), point (e), point (f), point (g), point (h), and point (i) shall require no written order or permission from

63

untuk membuka Rahasia Bank dari dewan komisioner OJK.

the board of commissioner of the OJK.

Pasal 89 Article 89

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, Dewan Komisioner OJK atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

(1) For the purposes of tax audit, collection, or crime investigation as referred to in Article 86 point (a), the board of commissioners of the OJK is, at the request of the Minister of Finance, authorized to issue a written order to a Bank to disclose information and produce written evidence and documents with respect to the financial condition of certain Depositors to tax officers.

Penjelasan Pasal 89 (1): Elucidation of Article 89 (1):

Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis”, termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

“Produce written evidence” includes providing explanation or photocopies.

(2) Permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

(2) The request of the Minister of Finance as referred to in section (1) may be delegated to the Director of Taxation on behalf of the Minister of Finance.

(3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

(3) A written order as referred to in section (1) must refer to the name(s) of the tax officer(s), name of the taxpayer customer, and the case from which information is required.

Pasal 90 Article 90

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, dewan komisioner OJK dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.

(1) For the purpose of justice in criminal cases as referred to in Article 86 point (b), the board of commissioners of the OJK may authorize the police, prosecutors, judges, or other statutory investigators to acquire information from a Bank about the Deposits of the suspect or the accused with the Bank.

Penjelasan Pasal 90 (1): Elucidation of Article 90 (1):

Yang dimaksud dengan “kepentingan peradilan” adalah kepentingan dalam proses peradilan suatu perkara yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Purpose of justice” means any judicial process of a case from the investigation phase to a decision with final and binding effect.

Yang dimaksud dengan “penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang” antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Other statutory investigators” includes, inter alia, Civil Service Investigators and the investigators of the Corruption Eradication Commission.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Authority as referred to in section (1) shall be

64

diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

made in writing at the written request of the Chief Police of the Republic of Indonesia, the General Attorney, the Chief Justice of the Supreme Court, or the agency officials with authority over preliminary investigations.

Penjelasan Pasal 90 (2): Elucidation of Article 90 (2):

Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementrian setingkat menteri.

“Agency officials with authority over preliminary investigations” means officials of the ministries or non-ministry government institutions of ministerial rank.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.

(3) The request as referred to in section (2) must refer to the name and position of the investigator, prosecutor, or judge, the name of suspect or the accused, reasons for which information is required, and the relevance of the criminal case to the information required.

(4) Pemberian izin oleh dewan komisioner OJK harus dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

(4) Authorization by the board of commissioners of the OJK must be given within 7 (seven) working days of full receipt of request documentation.

Pasal 91 Article 91

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90.

A Bank must disclose information as referred to in Article 89 and Article 90.

Pasal 92 Article 92

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

The board of directors of a Bank may, in the civil case between a Bank and its Customer(s), inform the court of the financial condition of a Customer(s) and disclose other information that is relevant to the case.

Pasal 93 Article 93

(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.

(1) The board of directors of a Bank may, in the scope of interbank information exchange as referred to in Article 86 point (d), inform another Bank of the financial condition of its Customers.

Penjelasan Pasal 93 (1): Elucidation of Article 93 (1):

Tukar menukar informasi antar Bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha Bank, antara lain guna mencegah Kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu Bank yang lain. Dengan demikian Bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu

Interbank information exchange aims to secure and safeguard the business activities of Banks in order to, inter alia, avoid Credit redundancy and become aware of the condition and status of another Bank. A Bank can, as a result, assess the level of risk faced prior to making a transaction with a Customer or another Bank.

65

transaksi dengan Nasabah atau dengan Bank lain.

(2) Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, Bank penerima dana dapat memberitahukan kepada pengirim dana mengenai nama dan/atau nomor rekening penerima.

(2) For the purpose of confirmation in the electronic fund transfer transaction, a beneficiary Bank may inform the fund sender of the name and/or account number of the beneficiary.

(3) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

(3) The provisions for information exchange as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the OJK.

Penjelasan Pasal 93 (3): Elucidation of Article 93 (3):

Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh OJK antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari Kredit yang diterima Nasabah, Agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar Kredit macet.

The OJK shall further govern, inter alia, procedures for provision of and request for information and the forms and types of exchangeable certain information such as broad indicators of credits received by Customers, Collateral, and whether the debtor belongs to or is absent from the bad debts list.

Pasal 94 Article 94

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

A Bank must, upon a request, approval or authorization from a Depositor made in writing as referred to in Article 86 point (e), disclose information about the Deposit of the Depositor with the Bank to any party appointed by the Depositor.

Pasal 95 Article 95

Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f, berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Where a Depositor dies, the statutory heirs of the Depositor as referred to in Article 86 point (f) shall have the right to have access to information about the Deposits of the Depositor.

Pasal 96 Article 96

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 89, Pasal 90, Pasal 94, dan Pasal 95, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Any party who finds themselves harmed by the information disclosed by a Bank as referred to in Article 89, Article 90, Article 94, and Article 95 shall have the right to know the content of the information and have it corrected in case of errors in the information disclosed.

Penjelasan Pasal 96: Elucidation of Article 96:

Apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh Bank tidak dipenuhi oleh Bank, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui

If a request for correction by the harmed party as a result of information disclosed by a Bank is not accepted by the Bank, the affected party may bring this matter to the dispute resolution

66

mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

mechanism as governed by this Law.

Pasal 97 Article 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia Bank dan tata cara pengecualiannya diatur dalam Peraturan OJK.

Ancillary provisions for Bank Secrecy and procedures for exemption shall be governed by Regulation of the OJK.

BAB IX

PERLINDUNGAN NASABAH DAN PELAKU USAHA BANK

Bagian Kesatu

Perlindungan Nasabah

Pasal 98

BAB IX

PROTECTION OF CUSTOMERS AND BANKERS

Part One

Protection of Customers

Article 98

(1) Bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan Perbankan.

(1) A Bank must provide protection for every Customer in the Banking activities.

(2) Dalam memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:

(2) In providing protection for every Customer as referred to in section (1), a Bank must:

a. berlaku adil dan jujur terhadap Nasabah; a. be fair and honest with the Customers;

b. menyediakan layanan yang dapat diandalkan;

b. provide reliable services;

c. memproses setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah;

c. handle complaints filed by Customers and/or their representatives;

d. menerapkan transparansi informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan jasa Perbankan dan produk non-Perbankan yang dipasarkan oleh Bank;

d. maintain transparency of information and educate the public on the Banking products and services and non-Banking products marketed by the Bank;

e. menyediakan layanan informasi karakteristik produk Bank dan produk non Perbankan yang dipasarkan oleh Bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat;

e. provide information about the characteristics of the Banking products and non-Banking products marketed by the Bank easily accessible by the public;

f. melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan;

f. protect the personal data of the Customers and request written approval from the Customers where the Bank will provide and/or disseminate such personal data of the Customers to other parties, unless otherwise provided by the laws and regulations;

Penjelasan Pasal 98 (2) (f): Elucidation of Article 98 (2) (f):

Peraturan perundang-undangan misalnya di Laws and regulations are those concerning, for

67

bidang informasi debitur. example, debtor information.

g. menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank;

g. explain to the Customer the potential risk of loss arising out of a transaction made by the Customer through the Bank;

h. menjaminkan dana Nasabah Penyimpan yang disimpan pada Bank kepada LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. have the Depositors’ funds with the Bank insured by LPS under the laws and regulations; and

i. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. take any other measure deemed necessary to protect the Customers under the laws and regulations.

(3) Pengaturan dan pengawasan terhadap ketentuan perlindungan Nasabah dalam rangka pengawasan perilaku pasar (market conduct) ditetapkan oleh OJK.

(3) Regulation and supervision of the protection of Customers in the scope of the market conduct shall be issued by the OJK.

(4) Pengaturan dan pengawasan terhadap ketentuan perlindungan Nasabah yang terkait dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh BI.

(4) Regulation and supervision of the protection of Customers in the scope of the payment system shall be issued by BI.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan Nasabah dalam rangka pengawasan perilaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.

(5) Ancillary provisions for procedures for protection of Customers in the scope of supervision of the market conduct as referred to in section (3) shall be governed by Regulation of the OJK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan Nasabah yang terkait dengan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan BI.

(6) Ancillary provisions for procedures for protection of Customers in the scope of the payment system as referred to in section (4) shall be governed by Regulation of BI.

Bagian Kedua

Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Bank

Pasal 99

Part Two

Protection of Bankers

Article 99

(1) Bank berhak untuk memastikan adanya itikad baik Nasabah dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Nasabah yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

(1) A Bank shall have the right to ensure the Customer’s good faith and access to any accurate, honest, clear and not misleading information on and/or documents of a Customer.

(2) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Nasabah kecuali kerugian yang timbul karena kelalaian atau kesalahan Bank.

(2) A Bank shall not be responsible for any loss suffered by the Customer except for loss as a result of Bank’s failure or error.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana pada ayat (3) Ancillary provisions of section (1) and section

68

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK. (2) shall be governed by Regulation of the OJK.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 100

CHAPTER X

DISPUTE RESOLUTION

Article 100

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara Nasabah dengan Bank, penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.

(1) Any dispute between a Customer and a Bank shall be resolved by deliberation to reach a consensus.

(2) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh OJK.

(2) Where deliberation to reach a consensus as referred to in section (1) fails, the OJK may facilitate the resolution of the dispute between a Customer and a Bank.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tercapai kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.

(3) Where the resolution of the dispute by deliberation to reach a consensus as referred to in section (1) and the resolution of the dispute facilitated by the OJK as referred to in section (2) has achieved agreement, such agreement shall be final and binding.

(4) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan.

(4) Where the resolution by deliberation to reach a consensus as referred to in section (1) and section (2) fails, the resolution of the dispute may be referred to the alternative dispute resolution tribunal or the court.

Pasal 101 Article 101

Mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 berlaku juga untuk penyelesaian sengketa antar Bank.

Mechanism for dispute resolution as referred to in Article 100 shall also apply to dispute resolution among Banks.

Pasal 102 Article 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dan diatur dalam Peraturan OJK.

Ancillary provisions of Article 100 and Article 101 shall be governed by Regulation of the OJK.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

CHAPTER XI

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Article 103

(1) Setiap Bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44

(1) Any Bank failing to comply with obligations as referred to in Article 13, Article 17, Article 24 section (2) and section (3), Article 27 section (1), Article 28 section (1), Article 31 section (1), Article 32, Article 37, Article 38 section (1), Article 42 section (1) and section

69

ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80, Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 89 ayat (1), Pasal 91; Pasal 94, dan Pasal 98 dikenai sanksi administratif.

(2), Article 44 section (1), Article 45 section (1) and section Article 47 section (1), Article 51 section (1), Article 52, Article 75 section (1) and section (2), Article 76 section (1), Article 77, Article 78 section (1), section (2) and section (3), Article 80, Article 84 section (1), Article 85 section (1) and section (3), Article 89 section (1), Article 91; Article 94, and Article 98 shall be imposed administrative sanctions.

(2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Any foreign citizen and/or foreign legal entity in violation of the prohibition as referred to in Article 35 section (1) shall be imposed administrative sanctions.

(3) Anggota dewan direksi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(3) Any member of the board of directors in violation of the prohibition as referred to in Article 61 section (1) and section (2) shall be imposed administrative sanctions.

(4) Anggota dewan komisaris yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(4) Any member of the board of commissioners in violation of the prohibition as referred to in Article 63 section (3) and Article 67 section (1) and section (2) shall be imposed administrative sanctions.

(5) Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(5) The board of directors failing to exercise the obligations as referred to in Article 73 section (1) shall be imposed administrative sanctions.

(6) Anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(6) Any member of the board of commissioners failing to exercise the obligations as referred to in Article 63 section (3) and Article 64 section (4) shall be imposed administrative sanctions.

(7) Tenaga kerja asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(7) Any foreign personnel failing to exercise the obligations as referred to in Article 73 section (2) shall be imposed administrative sanctions.

(8) Sanksi administratif dilakukan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) meliputi:

(8) Administrative sanctions imposed by the OJK as referred to in section (1), section (2), section (3), section (4), section (5), section (6), and section (7) shall include:

a. teguran tertulis; a. written warnings;

b. denda administratif; b. an administrative penalty;

c. penurunan tingkat kesehatan Bank; c. Bank soundness downgrading;

d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

d. a ban on making a clearing transaction;

70

e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;

e. suspension of business activities, of both certain branches or the Bank as a whole;

f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK;

f. dismissal of the management of the Bank to further designate and appoint the acting management until a General Meeting of Shareholders has appointed the regular management upon approval of the OJK;

g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan;

g. blacklisting of Bank’s members, management, and shareholders;

h. meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan deportasi bagi tenaga kerja asing; dan/atau

h. a request to the competent agency for deportation, in case of foreign personnel; and/or

i. pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan.

i. revocation of a Bank license.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya denda administratif diatur dengan Peraturan OJK.

(9) Ancillary provisions for procedures for imposition of administrative sanctions and the amount of administrative penalty shall be governed by Regulation of the OJK.

Pasal 104 Article 104

Pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 103 tidak mengurangi pengenaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini.

Imposition of administrative sanctions under Article 103 shall not derogate the criminal provisions of this Law.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

CHAPTER XII

PENAL PROVISIONS

Article 105

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank tanpa terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Any person engaging in Banking business without first acquiring a license as a Commercial Bank or a Small Business Bank from the OJK as referred to in Article 23 section (1) shall be sentenced to imprisonment for at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp40,000,000,000 (forty billion rupiah) and at most Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah).

Pasal 106 Article 106

Setiap orang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin terlebih dahulu sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK,

Any person that collects funds from the public in the form of a Deposit without first acquiring a license as Commercial Bank or a Small Business Bank from the OJK as referred to in Article 25

71

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

shall be sentenced to imprisonment for at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp40,000,000,000 (forty billion rupiah) and at most Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah).

Pasal 107 Article 107

(1) Setiap orang sebagai pemberi imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, Pasal 67 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1) Any person who gives any reward, commission, extra money, entertainment, money or valuables for his/her personal benefit or for his/her family’s benefit as referred to in Article 61 section (2) point (d), Article 67 section (2) point (d), and Article 71 section (1) point (d) shall be sentenced to imprisonment for at least 1 (one) year and at most 5 (five) years and/or a fine of at least Rp50,000,000 (fifty million rupiah) and at most Rp500,000,000 (five hundred million rupiah).

(2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai, yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, Pasal 67 ayat (2) huruf d dan Pasal 71 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

(2) Any member of board of directors, member of the board of commissioners, or employee who knowingly requests or receives, allows or approves to receive any reward, commission, extra money, entertainment, money or valuables for his/her personal benefit or for his/her family’s benefit as referred to in Article 61 section (2) point (d), Article 67 section (2) point (d), and Article 71 section (1) point (d) shall be sentenced to imprisonment for at least 5 (five) years and at most 10 (ten) years and a fine of at least Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) and at most Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiah).

Pasal 108 Article 108

Anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pegawai yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, atau Pasal 71 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat

Any member of the board of commissioners, member of board of directors, or employee who is knowingly in violation of the prohibition as referred to in Article 61 section (2) point (a), point (b), and/or point (c), Article 67 section (2) point (a), point (b), and/or point (c), or Article 71 section (1) point (a), point (b), and/or point (c) shall be sentenced to imprisonment for at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp30,000,000,000 (thirty billion rupiah) and at most Rp400,000,000,000 (four

72

ratus miliar rupiah). hundred billion rupiah).

Pasal 109 Article 109

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau Pihak Terafiliasi lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

(1) Any person who knowingly directs any member of the board of commissioners, any member of the board of directors, employee, or other Affiliate to commit or to not commit acts resulting in the Bank failing to take necessary measures to ensure Bank compliance with the provisions of this Law and the provisions of other laws and regulations prevailing for Banks as referred to in Article 81 shall be sentenced to imprisonment for at least 5 (five) years and at most 10 (ten) years and a fine of at least Rp30,000,000,000 (thirty billion rupiah) and at most Rp300,000,000,000 (three hundred billion rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memenuhi suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

(2) Any member of the board of commissioners, any member of the board of directors, employee, or other Affiliate who knowingly follows the directions to commit or to not commit acts as referred to in section (1) shall be sentenced to imprisonment for at least 5 (five) years and at most 10 (ten) years and a fine of at least Rp30,000,000,000 (thirty billion rupiah) and at most Rp300,000,000,000 (three hundred billion rupiah).

Pasal 110 Article 110

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

Any member of the board of directors, any member of the board of commissioners, employee, or other Affiliate who knowingly fails to take necessary measures to ensure Bank compliance with the provisions of this Law and the provisions of other laws and regulations prevailing for Banks as referred to in Article 81 shall be sentenced to imprisonment for at least 5 (five) years and at most 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) and at most Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah).

73

Pasal 111 Article 111

Anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pegawai yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, atau Pasal 95 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Any member of the board of commissioners, member of the board of directors, or employee who knowingly withholds required information as referred to in Article 86, Article 87, Article 88, Article 89, Article 90, Article 91, Article 92, Article 93, Article 94, or Article 95 shall be sentenced to imprisonment for at least 4 (four) years and at most 10 (ten) years and a fine of at least Rp25,000,000,000 (twenty-five billion rupiah) and at most Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah).

Pasal 112 Article 112

Setiap orang yang dengan sengaja membocorkan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

Any person who knowingly discloses any information about Depositors and their Deposits as referred to in Article 87 shall be sentenced to imprisonment for at least 5 (five) years and at most 10 (ten) years and a fine of at least Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah) and at most Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiah).

Pasal 113 Article 113

(1) Setiap orang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Dewan Komisioner OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Pasal 89, atau Pasal 90, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

(1) Any person who, without a written order or permission from the board of commissioners of the OJK as referred to in Article 88 section (1), Article 89, or Article 90, knowingly forces a Bank or its Affiliates to disclose any information as referred to in Article 85 shall be sentenced to imprisonment for at least 4 (four) years and at most 10 (ten) years and a fine of at least Rp25,000,000,000 (twenty-five billion rupiah) and at most Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau Pihak Terafiliasi lainnya atau mantan Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua

(2) Any member of the board of commissioners, member of the board of directors, employee, or other Affiliate who knowingly discloses any confidential information as referred to in Article 85 shall be sentenced to imprisonment for at least 4 (four) years and at most 10 (ten) years and a fine of at least Rp25,000,000,000 (twenty-five billion rupiah) and at most Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion

74

puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

rupiah).

Pasal 114 Article 114

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 adalah kejahatan.

The criminal offenses as referred to in Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, Article 109, Article 110, Article 111, Article 112, and Article 113 are felonies.

Pasal 115 Article 115

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau personil pengendali Korporasi.

(1) Where a criminal offense as referred to in Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, Article 109, Article 110, Article 111, Article 112, and Article 113 is committed by or in the name of a Corporation, the sentence shall be imposed on the Corporation and/or the Corporation controlling personnel.

Penjelasan Pasal 115: Elucidation of Article 115:

Yang dimaksud dengan “personil pengendali korporasi” adalah setiap orang yang mempengaruhi pengelolaan dan operasional Korporasi antara lain pemegang saham, komisaris, pengawas, direksi, dan pengurus.

“Corporation controlling personnel” means any person that affects the management and operations of a Corporation, such as, inter alia, shareholders, commissioners, supervisors, directors, and management.

Personel pengendali korporasi terdiri atas setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Corporation controlling personnel include any person with power or authority as the Corporation policy-makers or with authority to carry out the Corporation policies without authorization from their superior.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana:

(2) A sentence shall be imposed on a Corporation if the criminal offense is committed:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Korporasi;

a. or directed by the controlling personnel of the Corporation;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

b. to achieve the objectives and purposes of the Corporation;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

c. according to the duties and functions of the perpetrator or those giving order; and

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

d. with a view to provide benefits to the Corporation.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu Korporasi, maka Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(3) Where a criminal charge is filed against a Corporation, the Corporation shall be represented by the management.

Pasal 116 Article 116

75

(1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah maksimum pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 ditambah dengan 2/3 (dua per tiga).

(1) A fine imposed on a Corporation shall be a maximum fine as referred to in Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, Article 109, Article 110, Article 111, Article 112, and Article 113 increased by 2/3 (two-thirds).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

(2) In addition to the sentence to a fine as intended by section (1), a Corporation may be imposed an additional sentence(s) in the form of:

a. pengumuman putusan hakim; a. an announcement of judge’s decision;

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;

b. suspension of the whole or any part of the business activities of the Corporation;

c. pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. revocation of the license under the laws and regulations;

d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

d. dissolution and/or ban on the Corporation;

e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau

e. seizure of the assets of the Corporation by the state; and/or

f. pengambilan Korporasi oleh negara. f. confiscation of the Corporation by the state.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

CHAPTER XIII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 117

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Upon this Law coming into effect:

a. Bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini;

a. a Bank already with a license is declared to have acquired a license under this Law.

b. Bank wajib menyesuaikan dengan kelompok struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan

b. a Bank must adjust to the Banking structure as referred to in Article 8 section (2); and

c. bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

c. the form of legal entity of a Bank as referred to in point (a) must be adjusted to this Law within 2 (two) years upon this Law coming into effect.

Pasal 118 Article 118

(1) Bank Kredit Desa atau BKD yang diberikan status sebagai BPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum memenuhi persyaratan

(1) Bank Kredit Desa or BKD that has been given Small Business Bank status under Law Number 7 of 1992 concerning Banking but does not yet qualify as Small Business Bank

76

sebagai BPR menurut Undang-Undang ini maka wajib memenuhi persyaratan sebagai BPR paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

under this Law must meet the Small Business Bank qualifications within 5 (five) years upon this Law coming into effect.

(2) Dalam hal jangka waktu berakhir BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan menjadi BPR, berdasarkan Undang-Undang ini diberikan izin sebagai lembaga keuangan mikro.

(2) Where the period expires, BKD as referred to in section (1) fails to qualify as Small Business Bank, such BKD shall be licensed as a micro financial institution.

Pasal 119 Article 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank yang berkantor pusat di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang saat ini sudah ada harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Upon this Law coming into effect, any foreign-headquartered Bank currently engaging business in Indonesia must adjust to this Law within 10 (ten) years of this promulgation of this Law.

Pasal 120 Article 120

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, warga negara asing atau badan hukum asing yang memiliki saham Bank Umum lebih dari 40% (empat puluh persen) harus menyesuaikan pembatasan kepemilikan saham sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Upon this Law coming into effect, any foreign citizen or any foreign legal entity having more than 40% (forty percent) of shares in a Commercial Bank must within 10 (ten) years adjust to the foreign shareholding limit under this Law.

Pasal 121 Article 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang menjadi Pemegang Saham Pengendali lebih dari satu Bank Umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Upon this Law coming into effect, any person who is a Controlling Shareholder in more than one Commercial Bank must adjust to this Law within 10 (ten) years upon this Law coming into effect.

Pasal 122 Article 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku juga untuk perbankan syariah dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Upon this Law coming into effect, any provision of this Law shall also apply to shariah banking, subject to the shariah principles.

Pasal 123 Article 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki kantor cabang di luar daerahnya wajib melikuidasi kantor cabangnya paling lama 10 (sepuluh) tahun atau menambah modal sesuai

Upon this Law coming into effect, any regional government-owned Commercial Bank with out-of-region branch offices must liquidate its branch offices within 10 (ten) years, or increase its capital as required by Regulation of the OJK.

77

yang dipersyaratkan Peraturan OJK.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

CHAPTER XIV

CONCLUDING PROVISIONS

Article 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Upon this Law coming into effect, Law Number 7 of 1992 concerning Banking (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 31 of 1992, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3472), as amended by Law Number 10 of 1998 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 182 of 1998, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3790) shall be revoked and is declared to no longer be in effect.

Pasal 125 Article 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Upon this Law coming into effect, all laws and regulations ancillary to Law Number 7 of 1992 concerning Banking (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 31 of 1992, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3472), as amended by Law Number 10 of 1998 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 182 of 1998, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3790) are declared to remain in effect to the extent not against this Law.

Pasal 126 Article 126

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Ancillary regulations to this Law must be issued within 2 (two) years of the promulgation of this Law.

Pasal 127 Article 127

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

This Law shall come into effect on the date it is promulgated.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

78

Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. JOKO WIDODO

Ratified in Jakarta on …. PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA sgd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tangga MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

Promulgated in Jakarta on MINISTER/STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

sgd

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER OF

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER

Translated by Wishnu Basuki wbasuki@gmail.com