1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam menjaga

keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya pencemaran

lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. IMO memiliki kewenangan

dalam menentukan peraturan internasional tentang standar keselamatan, keamanan

dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional.1 IMO terdiri dari 174

negara anggota yang memiliki kepentingan dalam aktivitas pelayaran internasional.

Dimana masing-masing anggota memiliki jabatan serta tugasnya sendiri. Dalam

beberapa pertemuan, Negara anggota IMO berunding untuk membahas isu terkait

keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk memutuskan sebuah peraturan

baru maupun membuat amandemen. Indonesia saat ini merupakan Negara anggota

IMO dengan jabatan sebagai anggota dewan dalam kategori “C” yang memiliki

kepentingan khusus dalam navigasi pelayaran internasional serta memiliki

kewenangan dalam menentukan rancangan program kerja kedepan.2

Sebagai Negara kepulauan yang telah meratifikasi United Nations Conventions

on the Law of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia berkewajiban membuat

jalur laut kepulauan sebagai jalur lintas pelayaran asing atau biasa disebut dengan

1 International Maritime Organization, Introduction to IMO, diakses dalam

http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx 2 International Maritime Organization, Structure of IMO, diakses dalam

http://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx

2

istilah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pelayaran asing dapat memasuki

perairan Indonesia melalui ALKI secara terus-menerus tanpa harus meminta izin

terlebih dahulu.3 Wilayah perairan Indonesia merupakan jalur penghubung

pelayaran internasional dari Asia Timur, Asia Tenggra, Asia Tengah menuju

Australia ataupun sebaliknya. Saat ini aktivitas perdagangan dunia 70%

berlangsung dikawasan Asia-Pasifik, dimana 75% komoditas barang yang

diperdagangkan dikirim melewati wilayah perairan Indonesia seiring dengan

dengan pergeseran pusat perekonomian dunia dari kawasan Atlantik ke Asia-

Pasifik.4

Posisi strategis Indonesia yang berada diantara dua samudera yakni samudera

Pasifik dan Hindia serta berada diantara dua benua yakni Benua Asia dan Australia

menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas pelayaran global. kepadatan lalu

lintas diperairan indonesia juga meningkat dengan adanya aktivitas pelayaran

nasional yang melayani rute-rute dari satu pulau ke pulau lainnya. Pelayaran

merupakan transportasi pilihan dari sarana transportasi lainnya, transportasi laut

memiliki kelebihan karena dapat mengangkut lebih banyak barang dari pada

transportasi lain. Sarana transportasi ini dapat menjangkau wilayah satu dengan

yang lain melalui perairan. sehingga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan

peranannya baik nasional maupun internasional, sekaligus dapat mendorong

3 Ismah Rustam, Tantangan ALKI dalam mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai poros maritim

dunia, Jurnal Indonesian Perspective, Vol, 1, No, 1, Universitas Mataram, Hal. 7. 4 A. Kadar, Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Jurnal

Keamanan Nasional, Vol, 1, No, 3, Consultancy and Research, Hal. 437-439.

3

pembangunan perekonomian nasional demi meningkatkan kesejahteraan warga

Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, terjaganya keselamatan dan keamanan

maritim harus menjadi perhatian utama dalam menunjang kelancaran aktivitas

pelayaran diperairan Indonesia. Keselamatan dan keamanan pelayaran serta

terjaganya lingkungan laut dari pencemaran erat kaitannya dengan keamanan

maritim atau maritime security. Keamanan maritim memiliki definisi bahwa laut

bisa dikendalikan dalam keadaan damai dan aman oleh para pengguna dan bebas

dari ancaman atau gangguan terhadap segala aktivitas yang berkenaan dengan laut.5

Upaya Indonesia untuk menjaga keselamatan pelayaran dituangkan dalam UU

No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Adapun beberapa poin ketentuan umum

terkait undang-undang tersebut yakni, pertama keselamatan dan keamanan

pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan

keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan

lingkungan maritim. Kedua, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang

memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari

kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan

kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan

pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk

berlayar di perairan tertentu.6

5 DR. Marsetio, 2018, Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia, Bogor : Universitas

Pertahanan, Hal. 128-129 6 Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran, diakses dalam https://pih.kemlu.go.id/files/uu_17_tahun_2008.pdf

4

Berangkat dari penjelasan diatas dapat kita katakan, Indonesia melakukan

upayanya dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta menjaga

lingkungan maritimnya yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana tindakan

Indonesia dalam mengelola regulasi kesemalatan pelayaran yang efektif serta

menyiapkan insfrastruktur pendukungnya. Lebih lanjut pada pemerintahan

sekarang, Presiden Joko Widodo berkeingin menjadikan Indonesia sebagai Poros

Maritim Dunia (PMD), dimana dalam salah satu pilar PMD mengatakan akan

melakukan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Salah satunya

melalui tol laut, deep seaport, industri maritim dan pariwisata maritim. Kemudian

pilar PMD juga menyatakan pentingnya diplomasi maritim untuk mengajak mitra-

mitra Indonesia untuk bekerjasama dibidang maritim, tidak terkecuali mengenai

keselamatan dan keamanan pelayaran.7

Tantangan keselamatan dan keamanan pelayaran diwilayah perairan Indonesia

tidak mungkin hanya berpedoman pada peraturan pelayaran nasional saja. Hal ini

mengingat aktivitas pelayaran internasional juga melewati perairan Indonesia

melalui ALKI. Lalu bagaimana menata manejemen keselamatan yang efektif bagi

pelayaran secara global? Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk

mengambil judul Peran Indonesia sebagai anggota dewan IMO terhadap keamanan

maritim Indonesia.

7 DR. Marsetio, loc. Cit, Hal. 36-37

5

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mempermudah penulis

melakukan penelitian maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah

“Bagaimana Peran Indonesia sebagai anggota dewan International Maritime

Organizition (IMO) dalam mewujudkan keamanan maritim di Indonesia?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitan

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, tujuan dari

penelitian ini yakni, penulis ingin mengetahui bagaimana upaya Indonesia sebagai

anggota dewan IMO dalam mewujudkan keamanan maritim di Indonesia.

Berdasarkan kepentingan nasional dalam mencapai keamanan maritim.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

referensi serta sebagai acuan bagi penempuh studi Hubungan Internasional

terkait dengan organisasi internasional dalam keamanan maritim.

b. Secara Praktis, terkait dengan penelitian mengenai organisasi internasional

dalam keamanan maritim yaitu sebagai literatur penelitian selanjutnya

terkait dengan penelitian mengenai organisasi internasional dan keamanan

maritim.

1.4. Penelitian Terdahulu

6

Pada sub-bab ini, penulis akan me-review tentang tulisan-tulisan atau penelitan

orang lain sebagai acuan. Penulis menggunakan berbagai refrensi mengenai isu-isu

yang diangkat melalui penelitian terdahulu tersebut. Referensi yang digunakan ada

yang sama dengan apa yang akan dibahas, namun yang membedakannya adalah

kasus penelitiannya. Penelitian terdahulu diharapakan dapat menjadi bahan atau

data-data yang diperlukan oleh penulis, serta memberi batasan-batasan terhadap

bahasan-bahasan materi penelitian. Penulis memfokuskan penelitian terhadap

keamanan Indonesia melalui posisinya sebagai anggota dewan International

Maritime Organization (IMO).

Tulisan pertama, sebuah tesis dari Richarunia Wenny Ikhtiari yang berjudul

Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-

Traditional Security (Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010).

Dalam tesis tersebut penulis menggunakan konsep keamanan maritime dengan

metode penelitian eksplanatif. Penulis mengatakan dalam menghadapi keamanan

maritim serta pembangunan perekonomian melalui sektor maritim diperlukan

penegakan hukum yang efektif dan efisien. Adanya lembaga-lembaga yang

bertanggungjawab terhadap keamanan dan menjaga lingkungan maritim tidak dapat

menjamin berkurangnya permasalahan yang terjadi, karena dinilai adanya

perbedaan dalam koordinasi peran dan tugas pokok yang kurang jelas. Peran

masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat memahami arti penting lingkungan

maritime, sehingga menimbul rasa kepedulian dan keinginan untuk menjaga

lingkungan maritime secara bersama-sama. Penulis berpendapat, strategi keamanan

maritime dalam mencegah ancaman asing di wilayah kedaulatan Indonesia dengan

7

cara operasi keamanan laut serta koordinasi pihak berwenang dengan standarisasi

yang jelas dan tepat.8

Persaman penelitian ini sama-sama membahas tentang keamanan maritim

Indonesia, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah kajian yang

berfokus pada penanggulangan ancaman keamanan maritime non-traditional

illegal fiishing di Indonesia.

Tulisan kedua, sebuah skripsi oleh Intan Sarah Augusta yang berjudul

Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Kerangka Perjanjian

Lombok. Dengan menggunakan konsep pertahanan dan keamanan, kepentingan

nasional dan teori geopolitik. Penulis mengatakan, dalam kerjasama antar kedua

Negara tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk mewujudkan keamanan serta

keselamatan maritim di dalam wilayah perbatasan kedua Negara, Indonesia dan

Australia melakukan program latihan bersama melalui TNI Angkatan Laut dan

RAN Australia, latihan patrol laut bersama, join rescue SAR dan AMSA serta

pemberian bantuan Australia untuk Indonesia melalui program keselamatan

penerbangan dan maritime. Terjadinya penurunan dalam kasus imigran gelap di

Indonesia, membuat kerjasama tersebut dapat dikatakan berhasil.9

8 Richarunia Wenny Iktiari, 2011, Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi

Ancaman Non-Traditional Security (Studi Kasusu:Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010),

Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Indonesia Jakarta. 9 Intan Sarah Augusta, 2014, Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Kerangka

Perjanjian Lombok, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Komputer Indonesia Bandung.

8

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang keamanan maritime

sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini adalah kajian yang berfokus terhadap

kerjasama Indonesia dan Australia dibidang maritime.

Tulisan ketiga, sebuah jurnal oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin

Sudirman yang berjudul Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan

Keamanan Maritim Indonesia. Diplomasi maritime dan keamanan maritime

dipakai untuk menjelaskan bagaimana hubungan diplomasi politik menjadi sebuah

instrumen dalam pengembangan keamanan maritim di Indonesia. Definisi

keamanan maritime menurut McNicholas adalah segala tindakan yang dilakukan

oleh pemilik, operator, administrator kapal fasilitas pelabuhan, instalasi lepas

pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan,

sabotase, penyitaan, pencurian dan gangguan lainnya. Penulis menyimpulkan ada

tiga hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengimplementasikan diplomasi

maritime sebagai alat untuk mencapai keamanan maritime. Pertama,

pengembangan sumber daya laut yang komperhensif dan dapat dipromosikan

melalui kebijakan perindustian maritime. kedua, kerjasama internasional melalui

penggunaan diplomasi maritime yang mendapatkan dukungan dari pemerintah

berupa aktifasi badan dan lembaga kemaritiman. Ketiga, kebijakan pengembangan

teknologi dan pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, pendidikan dan

pengelolan industri kemaritiman.10

10 Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, Maritime Diplomacy Sebagai Strategi

Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia, Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2, Bandung,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Hal. 176.

9

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas keamanan maritime, sedangkan

perbedaanya terletak pada fokus kajian diplomasi maritime sebagai alat untuk

mencapai keamanan maritime.

Tulisan keempat, sebuah Jurnal oleh Poltak Partogi Painggolan yang berjudul

Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya.

Dengan menggunakan metode kualitatif penulis mengatakan era baru kebijakan

luar negeri Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo yang ingin mewujudkan

Indonesia sebagai poros maritime dunia. Kampaye serta doktrin poros maritim

dunia selalu disampaikan dalam pertemuan internasional. Kebijakan maritim yang

dibuat pemerintah Indonesia mengundang sikap reaktif dari Negara sekitar, hal

tersebut dapat membuat mempengaruhi hubungan bilateral dan stabilitas keamanan

maritim yang selama ini berjalan aman dan damai dikawasan Asia Pasifik. Salah

satu kebijakan maritime Joko Widodo saat ini dapat terlihat dari kebijakan terhadap

pemberantasan Ilegal Fishing dan overfishing, serta merehabilitasi kerusakan

wilayah pesisir pantai yang mengalami kerusakan. Penelitian ini berfokus pada

respon serta reaksi dari Negara tetangga terhadap era baru pemerintahan presiden

Joko Widodo dengan kebijakan poros maritim dunianya. 11

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isu maritim

Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo, sedangkan perbedaannya penelitian

terdahulu ini adalah fokus kajian yang meneliti tentang respon dan reaksi Negara

11 Poltak Partogi Nainggolan, Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi

Internasionalnya, diakses dalam https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/312

10

internasional terhadap kebijakan poros maritime dunia, serta tantangan yang akan

dihadapi.

Tulisan kelima, sebuah jurnal dari Makmur Keliat yang berjudul Keamanan

Maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia, peneliti menjelaskan tentang

definisi konsep keamanan maritim serta bagaimana penerapan konsep tersebut di

Indonesia. Menjabarkan tentang pengertian keamanan maritim dari berbagai aktor

internasional dan bagaimana perkembangannya serta kendala keamanan maritim

yang dihadapi oleh Indonesia. Konsep keamanan maritim telah membawa Negara-

negara untuk melakukan kerjasama internasional, Indonesia dinilai perlu untuk

membicarakan kerjasama sektor maritim dengan Negara lain yang dianggap

berpengaruh dalam meningkatkan keamanan maritim khususnya diwilayah Asia-

Pasifik.12

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas keamanan maritim

Indonesia sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian diatas

berfokus pada kerjasama internasional untuk mewujudkan keamanan maritim

sedangkan penelitian saya berfokus pada peran Indonesia dalam keanggotaan IMO

untuk mewujudkan keamanan maritim Indonesia.

No Judul Penelitan Pendekatan Hasil Penelitian

1 Tesis, Richarunia

Wenny Ikhtiari, Strategi

Keamanan Maritim

Konsep

Keamanan

Posisi Indonesia yang

strategis di kawasan Asia-

Pasifik membuat isu

12 Makmur Keliat, Keamanan Maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia, diakses dalam

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970

11

Indonesia dalam

Menanggulangi

Ancaman Non-

Traditional Security

(Studi Kasus: Illegal

Fishing Periode Tahun

2005-2010)

Maritim

(eksplanatif)

keamanan maritim perlu

diberi mencegahan khusus.

Perlunya kerjasama kordinasi

antar lembaga terkait dalam

menjaga keamanan maritim

di Indonesia, serta penegakan

hukum yang tegas bagi

pelanggar. Sehingga

Indonesia dapat

memanfaatkan sumber daya

alam di sektor laut secara

berkelanjutan.

2 Skripsi, Intan Sarah

Augusta, Kerjasama

Keamanan Maritim

Indonesia-Australia

dalam Kerangka

Perjanjian Lombok.

Konsep

Pertahanan dan

Keamanan,

Teori

Geopolitik dan

Konsep

Kepentingan

Nasional

(Kualitatif)

Kedekatan geografis serta

hubungan diplomatik yang

telah berlangsung lama antara

Indonesia dan Australia

membuat kerjasama tersebut

memang harus dilakukan.

Persamaan mengenai

tantangan ancaman keamanan

maritim membuat kedua

Negara terus berupaya guna

menyelesaikan secara

12

bersama-sama. Yang

melibatkan semua pihak dari

kedua Negara.

3 Jurnal, Muhammad

Harry Riana Nugraha

dan Arfin Sudirman,

Maritime Diplomacy

Sebagai Strategi

Pembangunan

Keamanan Maritim

Indonesia.

Konsep

Diplomasi

Maritim

Pengelolaan sumber daya laut

yang berkelanjutan dan

kebijakan industri maritim

yang terintegrasi dengan baik

serta adanya kerjasama

internasional melalui

diplomasi maritim oleh

pemerintah Indonesia

merupakan upaya dalam

membangun keamanan

maritim Indonesia. Adanya

kebijakan pengembangan

melalui penelitian,

pendidikan serta pengelola

industri maritim yang

mengedepankan teknologi

dan menciptakan

pembangunan yang

berkelanjutan.

13

4 Jurnal, Poltak Partogi

Painggolan, Kebijakan

Poros Maritim Dunia

Joko Widodo dan

Implikasi

Internasionalnya

Konsep

Kerjasama

Internasional

(kualitatif)

Kebijakan poros maritim

dunia oleh presiden Joko

Widodo mendapat respon

yang baik dari Negara-negara

ASEAN. Kebijakan maritim

tersebut dinilai akan memberi

manfaat bagi Negara-negara

sekitar terutama di wilayah

Asia-Pasifik.

5 Jurnal, Makmur Keliat,

Keamanan Maritim dan

Implikasi Kebijakannya

bagi Indonesia.

Konsep

Keamanan

Maritim.

Negara-negara ASEAN perlu

membuat kesepakatan dan

kerjasama dalam

menanggulagi ancaman

maritim. Indonesia harus

mengidentifikasi wilayah-

wilayah yang rawan terhadap

stabilitas keamanan maritim,

sehingga Indonesia dapat

memprioritaskan kerjasama

internasional dalam suatu

wilayah maritim dengan

tepat.

14

1.5. Landasan Teori dan Konsep

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, penulis akan menggunakan

teori keamanan maritime untuk menjelaskan tentang bagaimana peran Indonesia

sebagai anggota dewan International Maritime Organization (IMO) terhadap

keamanan maritime di Indonesia.

1.5.1. Keamanan Maritim / Maritime Security

Konsep Keamanan (Security) menurut Buzan berkaitan dengan masalah

keberlangsungan hidup (Survival). Segala sesuatu yang dapat mengancam

keberlangsungan hidup serta mengancam apa yang dimiliki oleh sebuah kelompok

atau individu tertentu dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Oleh karena

itu, diperlukan upaya-upaya untuk memprioritaskan ancaman tersebut agar dapat di

selesaikan secepat mungkin dengan mengunakan sarana-sarana yang ada.13

Menurut C. Bueger, definisi keamanan maritim merunjuk pada sebuah

“ancaman” yang terjadi pada domain maritim, seperti sengketa antar Negara

maritim, terorisme maritime, pembajakan, perdagangan narkotika dan manusia

melalui laut, penangkapan ikan illegal, pencemaran lingkungan laut dan terjadinya

kecelakaan laut. Namun tidak ada definisi yang pasti tentang konsep keamanan

maritim, hal tersebut merujuk pada luasnya cangkupan maritim dari berbagai

13 DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, 2011, Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 122.

15

informasi, luasnya koordinasi dan regulasi serta penegakan hukum diberbagai

Negara dalam membangun kapasitas.14

Keamanan maritim memiliki pengertian bahwa laut bisa dikendalikan

dalam keadaan damai dan aman oleh para pengguna dan bebas dari ancaman atau

gangguan terhadap segala aktivitas yang berkenaan dengan laut. Keamanan maritim

bisa dikategorikan sebagai berikut:

a. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman yang memiliki

kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan bagi orang atau

kedaulatan Negara yang dilakukan oleh suatu kelompok bersenjata

dan terorganisir, seperti pembajakan, perompakan atau sabotase aksi

terror bersenjata.

b. Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang disebabkan

oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurangnya alat atau

teknologi bantuan navigasi yang dapat membahayakan keselamatan

pelayaran.

c. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, seperti

pencemaran dan pengrusakan ekosistem laut serta konflik industri

pengelolan sumber daya laut lainnya.

d. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu aktivitas

kelautan yang tidak sesuai dengan peraturan hukun nasional maupun

14 Christian Bueger, What is maritime security?, Department of Politics and International

Relations, School of Law and Politics, Cardiff University, diakses dalam

https://www.researchgate.net/publication/270107474_What_is_maritime_security, hal. 159.

16

hukum internasional, seperti illegal fishing, illegal logging, illegal

migrant, penyelundupan dan lain sebagainya.15

Mengacu pada indikator tersebut, peneliti akan menggambarkan secara jelas

mengenai bagaimana peran Indonesia sebagai anggota dewan IMO serta bagaimana

kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh IMO akan berdampak pada keamanan

maritim Indonesia, fokus penelitian ini adalah mengenai keselamatan dan

keamanan pelayaran serta terjaganya lingkungan laut. Sesuai dengan beberapa poin

diatas yakni pertama, laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang

disebabkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurangnya alat atau teknologi

bantuan navigasi yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Kedua, laut

bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, seperti pencemaran dan

pengrusakan ekosistem laut.

1.5.1. Kepentingan National / National Interest

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang paling banyak digunakan

oleh peneliti mengenai isu hubungan internasional. Pada umumnya kepentingan

nasional menjadi tujuan fundamental atau faktor penentu yang akan mengarah pada

keputusan suatu negara dalam melakukan kebijakan luar negerinya, sebagaimana

pandangan realis mengatakan kepentingan nasional adalah upaya negara untuk

mengejar power atau kekuasaan, kepentingan nasional suatu negara erat kaitannya

15 DR. Marsetio, 2018, Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia, Bogor : Universitas

Pertahanan, Hal. 128-129

17

dengan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti

pertahanan, kemanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.16

Konsep kepentingan nasional telah menjadi pusat kajian mengenai isu

hubungan internasional, konsep ini juga yang melatar belakangi lahirnya kajian

studi tentang hubungan internasional. Perkembanganya pemahaman mengenai

konsep kepentingan nasional mengalami beberapa perbedaan pendapat tergantung

dari bagaimana kita melihat pemahaman atas isu yang akan diteliti serta melaui

perspektif apa dalam mengkaji isu hubungan international. Sehubungan dengan

penjelasan diatas Scott Burchill berpendapat, kepentingan nasional merupakan

motivasi dari suatu negara dalam menjalankan kebijakan eksternalnya, yang

berkaitan dengan kebijakan luar negerinya. Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh

Charles Beard, kepentingan nasional adalah alasan suatu Negara, terhadap adanya

tujuan dan ambisi dibelakangnya dalam melakukan hubungan internasional. 17

Dalam penjelasan diatas, penulis akan menggambarkan bagaimana kepentingan

nasional Indonesia dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta

keinginan Indonesia mencapai Poros Maritim Dunia akan dapat mempengaruhi

sikapnya dalam menjalankan hubungan internasional. Pernyataan tersebut sesuai

dengan posisi Indonesia didalam keanggotan IMO. adanya alasan untuk

16 Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, 2011, Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional, Bandung, PT Rosda Karya, Hal. 35. 17 Dr. Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional, Perpustakaan Nasional :

Kencana, 2017, diakses dalam https://books.google.co.id/books?id=-

BVNDwAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=kepentingan+nasional+menurut+Scott+Burchill&s

ource=bl&ots=AQe8hw5cBz&sig=ACfU3U1iV91A7W5-

caDtyB50buIrueYENw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi1hfGx0b7iAhURO60KHexPC30Q6AEw

CHoECAkQAQ#v=onepage&q=kepentingan%20nasional%20menurut%20Scott%20Burchill&f=f

alse, Hal. 58.

18

menciptakan keselamatan dan keamanan maritim serta terjaganya lingkungan laut

akan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam perannya melalui IMO, mengingat

IMO memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang

standar keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran

internasional.

1.6.Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode/Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu

menjelaskan dan menggambarkan fenomena berdasarkan data-data yang telah ada

secara objektif, apa adanya tanpa ada pengaruh subjektifitas. Penulis menjelaskan

variabel-variabel yang dibangun dari data-data yang ada, sehingga diperoleh suatu

hubungan antara satu dengan lainnya untuk sampai pada suatu kesimpulan.

1.6.2. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,

yakni menjelaskan fenomena secara konstektual melalui data yang terperinci,

penggambaran mengenai fakta-fakta yang ada dan kemudian menarik kesimpulan.

Penulis menjelaskan kronologis serta memberikan gambaran-gambaran tentang

Bagaimana peran Indonesia sebagai anggota dewan IMO terhadap keamanan

maritim Indonesia

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

19

Untuk memperoleh data-data yang diperoleh, penulis menggunakan metode

pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk mendapatkan hasil penelitian

yang akurat dari sisi keilmuan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data-data

yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dianalisis melalui buku, artikel,

jurnal, skripsi dan berita online. Pengumpulan data-data untuk menyelesaikan

penelitian ini berlokasi pada perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah

Malang, laboratorium Jurusan Hubungan Internasional, Rumah dan toko-toko

buku.

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Batasan materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang Upaya

Indonesia dalam mewujudkan keamanan maritime melalui keanggotan dewan

IMO yang akan dijelaskan melalui teori keamanan maritime dan Organisasi

Internasional.

b. Batasan Waktu

Batasan Waktu pada penelitian ini dimulai pada masa kepemerintahan

presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai 2018, sejalan dengan apa yang

disampaikan oleh presiden Joko Widodo pada sidang Majelis IMO di

London Inggris. Beliau menyampaikan kenginannya mewujudkan

Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana keamanan maritime menjadi

salah satu pilar penting yang harus di jaga dan terus diperbaiki guna

mewujudkan cita-cita bangsa tersebut.

20

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan 1.1. Latarbelakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4. Penelitian Terdahulu

1.5. Landasan Teori dan Konsep

1.6. Metodologi Penelitian

1.7. Sistematika Penulisan

Bab II Perkembangan Maritim Indonesia

dan Latarbelakang International Maritime

Organization

2.1. Konsep Negara Kepulauan

Indonesia

2.2. Kebijakan Maritim pada masa

Presiden Joko Widodo

Bab III Peran Indonesia Sebagai Anggota

Dewan International Maritime

Organization

3.1. International Maritime

Organization

3.2. Keanggotan Indonesia di dalam

International Maritime

Organization

3.3. Peran Indonesia dalam

keanggotaan International Maritime

Organization

21

3.3.1 Peran Indonesia dalam

Perlindungan Lingkungan Laut

(Marine Environment Protection).

3.3.2 Peran Indonesia dalam

Perlindungan Navigasi dan

keselamatan Pelayaran

Bab IV Penutup 4.1. Kesimpulan

4.2. Saran