Analisis E-Gov Bantul

8/19/2019 Analisis E-Gov Bantul

1/16

Analisis Pengembangan e-Government Kabupaten Bantul, DIY

Oleh :Ade Anlika Damayanti 13/348168/TK/40806Amalina Kurniasari 13/348264/TK/40852

Departemen Teknik Elektro dan Teknologi InformasiFakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

2016


2/16

Intisari

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara dan pola kerja pemerintahan pada umumnya. Instansi pemerintah di Indonesia telah banyak mengembangkan

sistem informasi berbasis Information Technology (IT) atau yang biasa dikenal dengan e-government. Salah satu pemerintah daerah yang telah mengembangkan e-government adalahKabupaten Bantul. Dalam membangun e- government tersebut Kabupaten bantul telah memiliki33 website yang digunakan sebagai informasi publik dan 24 sistem aplikasi yang digunakan diSKPD Kabupaten Bantul.

Salah satu masalah di dalam pembangunan e-government kabupaten bantul adalah belumada integrasi data antar tiap-tiap sistem aplikasi dan website, sehingga belum dapat terwujudnyasistem yang efisien dan konsisten.masalah ini timbul akibat setiap sistem aplikasi dan websitemasih menggunakan sistem database yang terpisah, dan setiap ada pembangunan sebuah sistem

baru selalu menggunakan database yang baru pula dan mengulang masukan data dari awalkembali. Pengembangan e-goverment di Kabupaten Bantul juga masih belum mengacu pada

pemanfaatan framework pengembangan sistem informasi.Makalah ini bertujuan untuk membantu membuat sistem e-government yang ideal diKabupaten Bantul agar dapat membantu mengolah data secara efektif dan efisien sehinggamampu membantu pemerintah dalam melayani masyarakat serta terciptanya pemerintahan yangakuntabel dan transparan.


3/16

BAB I. Pendahuluan

A. Kondisi nyataInformasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi suatu

organisasi. Ketersediaan informasi mempu mendukung operasional organisasi, dimanainformasi dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Pada organisasi publik,

Wahyudi dan Subando (2004: 6) menyebutkan bahwa reputasi organisasi, efisiensi dan

efektivitas layanan masyarakat hanya akan dapat ditingkatkan apabila manajer mampu

mengelola organisasi tersebut secara adaptif dengan memanfaatkan segenap informasi yang

berguna bagi organisasi.

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas layanan masyarakat, dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan salah satu upayanya adalah

dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yaitu e-government.

Dalam rangka mewujudkan e-government tersebut Saat ini kabupaten Bantul telah

memiliki sebuah instansi khusus yaitu Kantor Pengolahan Data Telematika ( KPDT ).

Disini peran Kantor Pengolahan Data Telematika ( KPDT ) adalah sebagai Lembaga Teknis

Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Dari segi sistem informasi sendiri Kabupaten Bantul telah memiliki sejumlah aplikasi

sistem informasi berbasis teknologi, antara lain : www.bantulkab.go.id sebagai ruang

informasi pemerintahan, www.bantulbiz.com sebagai ruang informasi bisnis dan

perdagangan, www.bantulcraft.com sebagai ruang informasi industri dan kerajinan ,

warintek.bantulkab.go.id sebagai warung informasi berbagai teknologi,

perijinan.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi layanan perijinan secara online,

Invesda.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi investasi dan Pembangunan, Subdomain

bantulkab.go.id yang terdiri dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul,

PUPNS.bantulkab.go.id yaitu sistem pengolahan data PNS secara online,CPNS.bantulkab.go.id yaitu fasilitas sistem layanan pendaftaran secara online,

Kewilayahan.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi RDTRK dan layanan Perencanaan

Pembangunan (Advice Planing),SIM Monografi yaitu ruang data dan informasi monografi

kecamatan l. SIM Keuangan, SIM Barang Daerah, SIM Layanan Reklame, SIM Layanan


4/16

BPHTB, SIM Pengolahan data PBB,e-Health (SIM Kesehatan), SIM Layanan RSUD, SIM

Layanan KTP dan KK, SIM Penanggulangan Kemiskinan, SIM Uji kendaraan bermotor.

Sedangkan dari segi infrastuktur Kabupaten Bantul telah berhasil membangun

infrastruktur jaringan internet dan intranet antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

seluruh kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Penyediaan Layanan

Internet Masyarakat di Pusat Informasi, Teknologi dan Bisnis (PIBT) berlokasi di Pasar Seni

Gabusan (PSG), Penyediaan 3 buah Telecenter di Desa Pusat Industri dan Kerajinan yaitu

Desa Santan pada Kerajinan Tempurung (Cumplung Aji), Museum Budaya di Desa Kebun

Agung dan Tani serta Desa Tembi yaitu pusat Kerajinan kayu dan bambu, Pembangunan

Warehouse Data dan penyediaan Hosting sebagai layanan ruang data, akses data dan

sekaligus pusat penyimpanan data, serta Peningkatan Sarana Komputer (Hardware) dan

pendukungnya.

B. Permasalahan1. Database belum terintegrasi satu sama lain

Tiap-tiap sistem aplikasi dan website menggunakan rancangan database yang

berbeda dan dikelola secara terpisah sehingga belum terwujud sistem yang efisien dan

konsisten sehingga menyebabkan belum terwujudnya birokrasi pemerintah yang efektif ,

efisien dan transparan.

2. Kesenjangan Digital

Masyarakat Bantul memiliki situasi geografis dan populasi penduduk yang heterogen

baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama, sehingga menyebabkan

terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah

kesenjangan digital

3. Infrastukur yang kurang memadai

Keberadaan infrastuktur jaringan informasi yang masih terbatas pada jaringan antar

SKPD dan kecamatan saja, sehingga fasilitas layanan informasi belum menjangkau

kepada seluruh lapisan masyarakat.Belum ada warehouse data yang memenuhi standar

secara teknis, yang berfungsi sebagai pusat data untuk mengintegrasikan data dan

informasi SKPD dalam rangka untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh

pemerintah berdasarkan data yang valid dan akurat.


5/16

4. SDM yang masih relatif rendah

Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill yang memumpuni untuk

mengelola infrastruktur jaringan dan mengelola informasi. kebanyakan pengelolaan IT di

instansi-instansi pemerintahan di lakukan oleh pegawai instansi tersebut yang biasanya

tidak memiliki latar belakang IT sehingga pengelolaan IT tidak maksimal.

5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan software legal.

Hal ini dipicu oleh mahalnya harga lisensi dari Software legal yang mengakibatkan

kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat lunak (software) bajakan yang cukup

besar. Dari jumlah perangkat keras di kabupaten Bantul yaitu sejumlah 700 unit, hanya

ada 496 unit menggunakan software operating sistem legal dan hanya 5 unit komupter

memanfaatkan software office legal.


6/16

BAB II. Tinjauan Pustaka

Edhy Sutanta dan Khabib Mustofa (2012) pada Strategi Pengembangan Web Services

Untuk Integrasi Antar Sistem Aplikasi Dan Website Dalam E-Government Di Pemkab Bantul

Yogyakarta telah melakukan analisis terhadap e-government yang telah dikembangkan

pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian tersebut mengkaji permasalahan kurangnya integrasi

web yang telah tersedia. Dari kajian tersebut, penelitian tersebut memberikan hasil berupa

strategi perancangan web dan database yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang

akurat dan konsisten.

Dari penelitian Edhy Sutanta dan Khabib Mustofa (2012) didapatkan kondisi nyata e-

government yang telah dikembangkan pada Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Kabupaten Bantul telah memiliki website www.bantulkab.go.id dengan 33 subdomain

yang dilola oleh SKPD tingkat kabupaten (7 badan, 16 dinas, 7 kantor, 2sekertariat, 1

RSUD, 17 kecamatan dan 27 Puskesmas).

2. Fasilitas yang disediakan dalam website masih hanya sebatas menampilkan konten

informasi.

3. Berdasarkan fitur-fitur yang disediakan dalam website, sebagian besar website pemkab

bantul saat ini masih berada dalam tahap persiapan dan sebagian kecil lainnya berada

dalaam tahap pematangan sehingga masih perlu dikembangkan dan disempurnakan.4. Jenis interaksi dengan pengguna masih bersifat searah, misal download.

5. Belum adanya fitur layanan terintregasi antar sistem secara online.

6. Memiliki sistem informasi public sejumlah 15 sistem informasi.

- Sistem pengendalian Lingkungan

- Situs Pemerintahan www.bantulkab.go.id.

- Situs www.bantulbiz.com

- Situs www.bantulcraft.com

- perijinan.bantulkab.go.id

- kewilayahan.bantulkab.go.id

- potensiwisata.bantulkab.go.id

- hukum.bantulkab.go.id

- lpse.bantulkab.go.id

http://www.bantulkab.go.id/http://www.bantulkab.go.id/http://www.bantulkab.go.id/


7/16

- invesda.bantulkab.go.id

- CPNS.bantulkab.go.id (“ON” jika ada pendaftaran PNS)

- shbj.bantulkab.go.id (standar harga barang dan jasa)

- warintek.bantulkab.go.id (warung informasi dan teknologi)

- sistel.bantulkab.go.id (Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi )

7. kabupaten Bantul memiliki e-mail resmi sejumlah 184 alamat e-mail yang terdiri dari

SKPD, Kecamatan, Desa dan Puskesmas.

8. Terdapat 24 sistem aplikasi internal SKPD di lingkungan Pemkab Bantul yang dikelola

oleh masing-masing SKPD dan dioperasikan secara intranet atau dekstop.

9. Masing-masing sistem aplikasi dikelola dengan menggunakan database yang terpisah

satu sama lain.

10. Kabupaten Bantul telah memiliki jaringan Fiber Optik di komplek Parasamya.11. Sudah dibangun infrastuktur jaringan pedidikan sebagai sentral jaringan sekolah.

12. Kabupaten Bantul telah menyediakan hotspot ditempat pelayanan publik seperti kantor

bupati, perpustakan daerah, 17 kecamatan, 75 kantor pemerintah desa, rumah sakit serta

PIBT (Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi) Gabusan.

13. Penyediaan 3 buah Telecenter di Desa Pusat Industri dan Kerajinan yaitu Desa Santan

pada Kerajinan Tempurung (Cumplung Aji), Museum Budaya di Desa Kebun Agung dan

Tani serta Desa Tembi yaitu pusat Kerajinan kayu dan bambu.

14. Pembangunan Warehouse Data dan penyediaan Hosting sebagai layanan ruang data,

akses data dan sekaligus pusat penyimpanan data.

Edhy menemukan permasalahan bahwa website yang telah dikembangkan belum

terintegrasi sehingga belum terwujud sistem yang efisien dan konsisten. Sehingga dalam

pembahasannya, Edhy memaparkan solusi yang ditawarkan untuk menangani masalah tersebut

dengan tiga strategi pengintegrasian informasi, yaitu dengan penggunaan data kependudukan

sebagai database master, strategi penembangan webservice, dan strategi pemodelan web service.

Selain megacu pada penelitian Edhy (2012) yang membahas permasalahan integrasi web

e-goverment Kabupaten Bantul, makalah ini akan membahas e-government Kabupaten Bantul

secara meluas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi sistem.


8/16

BAB III. Dasar Teori

A. Enterprise Achitecture

Enterprise architecture atau lebih dikenal dengan arsitektur enterprise adalahdeskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi,

fungsionalitas/kegunaan, lokasi organisasi dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise

mengambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem yang

terintegrasi.

Enterprise Architecture (EA) merupakan merupakan sebuah blueprint yang

menjelaskan bagaimana elemen IT dan manajemen informasi bekerja sama sebagai satu

kesatuan. Dalam pengimplementasian arsitektur enterprise, oraganisasi dapat menggunakan

framework untuk mempermudah pengembangan organisasi. Framework seperti ini akan

menggambarkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan

visi dalam membentuk IT Governance secara baik. IT Governance adalah suatu sistem

untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi untuk mencapai tujuannya dengan

menambahkan suatu IT dan proses.

B. e-GovernmentE-government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat,

komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju good government (World Bank,

2001). Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pengguna

jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal. World Bank (WB, 2000)

Strategi pengembangan E-Government disusun dengan pendekatan perencanaan

strategis yang bersifat luwes dan dinamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi stakeholders (masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi) diperlukan untuk

meningkatkan rencana pengembangan ini.

Menurut Seifert dan Bonham (2003) ada empat tipe penerapan E-Government:

1. Government to Citizens


9/16

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu di

mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi

informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan

masyarakat (rakyat).

2. Government to Business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah

lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat

berjalan sebagaimana mestinya.Tipe G-to-B ini merupakan aplikasi E-

Government untuk berinteraksi dengan pelaku bisnis di daerah tersebut.

3. Government to Government

adanya kebutuhan komunikasi internal antar instansi pemerintahan secara lebih

intens dari hari ke hari, juga mendorong pemanfaatan e-goverment di lingkungan pemerintahan itu sendiri.

4. Government to Employees

Aplikasi E-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan

kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di

sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat.

.


10/16

BAB IV. Sistem yang diusulkan

A. Sistem Ideal1. Keterpaduan/sinergi

Pengembangan e-gov harus mampu mengintegrasikan seluruh informasi yang ada di pemerintahan sehingga mampu membantu pengambilan keputusan secara efektif.

2. Keamanan

Pengembangan e-gov harus mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data sesuai

dengan undang-undang

3. Kehandalan

Layanan e-gov harus selalu tersedia sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan.

4. Fleksibilitas

Pengembangan e-gov harus dilakukan secara berkelanjutan menyesuaikan perubahan-

perubahan yang ada.

5. Kesetaraan hak akses

Layanan e-gov harus menyediakan kesetaraan hak akses terhadap informasi

kepemerintahan yang bersifat umum sehingga tidak terjadi kesenjangan hak akses pada

masyarakat tertentu.

B. Solusi yang ditawarkan1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dalam e-gov, teknologi informasi hanyalah sebuah alat yang membutuhkan

keahlian manusia dan budaya kerja yang memadai untuk dapat berjalan dengan

maksimal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui

pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara internal maupun

eksternal. Sistem e-gov harus dikenalkan kepada masyarakat agar dapat dirasakan secara

langsung kebermanfaatannya dan dilakukan evaluasi untuk pengembangan selajutnya.2. Penggunaan Framework Arsitektrur Enterprise

Untuk mencapai sistem yang terintegrasi diperlukan perencanaan yang matang.

Pengembangan e-gov yang ideal perlu menerapkan arsitektur enterprise untuk dapat

menyusun strategi dan menjalankannya secara optimal.

3. Menggunakan Database Kependudukan sebagai database induk


11/16

Database kepependudukan telah dikembangkan oleh Kemendagri melalui

program e-KTP. Database tersebut telah memuat data standar yang diperlukan dalam

berbagai keperluan kepemerintahan. Agar tercapai akurasi data yang sama, database

kependudukan dijadikan sebagai master database yang diacu oleh aplikasi-aplikasi dalam

e-gov. Perubahan yang terjadi pada master database akan secara otomatis terupdate pada

tiap-tiap aplikasi secara periodik sehingga konsistensi data tetap terjaga.

4. Memanfaatkan web service untuk menjamin interoperabilitas

Pengembangan aplikasi-aplikasi dalam e-gov dilakukan dengan memanfaatkan

webservice untuk dapat menyeragamkan akses dan pengelolaan database yang sama pada

setiap aplikasi. Web service pada e-gov menyediakan fungsi remote untuk mengambil

data pada satu atau sekelompok atribut. Dengan menggunakan web service, setiap

aplikasi memiliki sumberdaya informasi yang dapat diakses oleh aplikasi lain yangmembutuhkan. Untuk menjaga keamanan data dan fungsi-fungsi dari akses ilegal, proses

eksekusi dilakukan secara tidak langsung melalui parameter URI yang diterjemahkan

dahulu ke daftar nama fungsi yang bersifat internal. Pengembangan aplikasi baru dapat

dilakukan dengan lebih mudah dengan menggunakan fungsi-fungsi yang telah disediakan

web service sehingga meningkatkan fleksibilitas pengembangan e-gov.

5. Sebaiknya sistem aplikasi dikelompokkan berdasarkan orientasi fungsi layanan dan sifat

fungsi sistem aplikasi tersebut. sehingga sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga)

kelompok sebagai berikut:

a. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan

pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office).

b. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk

memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta

fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).

c. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum,

diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih

spesifik.


12/16

BAB V. Pembahasan

e-goverment merupakan program yang menjadi salah satu fokus pembagunan di

Kabupaten Bantul. E-government yang telah dikembangkan Kabupaten Bantul saat ini memiliki

permasalahan dalam integrasi sistem informasinya. Kebutuhan integrasi sistem informasitersebut dapat dijawab oleh paradigma dalam merencanakan, merancang, dan mengelola sistem

informasi yang disebut dengan Arsitektur Enterprise. Arsitektur enterprise adalah sebuah

pendekatan logis, komprehensif, dan holistic untuk merancang dan mengimplementasikan sistem

dan komponen secara bersamaan.

Terdapat berbagai macam dan metode yang biasa digunakan dalam perancangan

arsitektur enterprise diantaranya adalah Zachman framework, TOGAF ADM, EAPdan lain –

lain.Dari sekian framework EA diatas, memiliki perbedaan pada konten dan target audience.

TOGAF lebih menekankan pada detail proses pembuatan EA, tetapi kurang detail pada model

aktualnya. DoDAF menekankan pada model dan metamodel, sehingga tidak ada konsensus

mengenai ketepatan konten dari masing-masing frameworks EA, sehingga perlu dilakukan

proses klasifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan pada lingkungan pengguna yang berbeda.

Zachman lebih menekankan pada klasifikasi deliveriables dari EA dan merupakan tool untuk

perencanaan.

Perbandingan yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya didapatkan bahwa

TOGAF ADM merupakan sebuah metode yang kompleks yang bisa memenuhi seluruhkebutuhan pengembangan EA yaitu sebesar 92% (Yunis, dan Surendro, 2009). TOGAF ADM

juga komplek dan bisa digunakan berdasarkan kebutuhan organisasi. TOGAF ADM juga

merupakan metode yang umum, sehingga jika diperlukan pada prakteknya TOGAF ADM dapat

disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tertentu, misalnya digabungkan dengan framework yang

lain sehingga TOGAF ADM menghasilkan arsitektur yang spesifik terhadap organisasi

(Setiawan, 2009).

Solusi yang ditawarkan pada bab sebelumnya dapat diimplementasikan dalam tahapan-

tahapan yang telah disediakan pada framework TOGAF sebagai berikut:

a. Preliminary Framework and Principles

Merupakan fase persiapan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi komitmen dari

stakeholder, penentuan framework dan metodologi detil yang akan digunakan pada

pengembangan EA.


13/16


14/16

mempertimbangkan alternatif- alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi.

Teknik yang digunakan meliputi Environment and Location Diagram , Network

Computing Diagram , dan lainnya. Untuk menjamin interoperabilitas digunakan teknologi

web service.

f. Opportunities and Solution

Pada tahapan ini lebih menekan pada manfaat yang diperoleh dari arsitektur

enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur

teknologi, sehingga menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan

arsitektur yang akan diimplementasikan. Untuk memodelkan tahapan ini dalam

rancangan bisa menggunakan teknik Project Context Diagram dan Benefit Diagram .

g. Migration Planning

Pada tahapan ini akan dilakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi darisuatu sistem informasi. Biasanya pada tahapan ini untuk pemodelannya menggunakaan

matrik penilaian dan keputusan terhadap kebutuhan utama dan pendukung dalam

organisasi terhadap impelemtasi sistem informasi.

h. Implementation Governance

Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tatakelola implementasi yang sudah

dilakukan, tatakelola yang dilakukan meliputi tatakelola organisasi, tatakelola teknologi

informasi, dan tatakelola arsitektur. Pemetaaan dari tahapan ini bisa juga dipadukan

dengan framework yang digunakan untuk tatakelola seperti COBITS dari IT Governance

Institute (ITGI) (Open Group , 2009).

i. Arcitecture Change Management

Menetapkan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru dengan cara

melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan

organisasi, baik internal maupun eksternal serta menentukan apakah akan dilakukan

siklus pengembangan arsitektur enterprise berikutnya.


15/16

BAB VI. Kesimpulan

Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan e-gov dengan

memiliki berbagai sistem aplikasi internal dan website, namun pengembangannya masih kurangoptimal karena database dan pengelolaan masih dilakukan secara terpisah, infrastruktur belum

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan kurangnya skill sumberdaya manusia untuk

mengelola e-gov. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pengembangan kualitas

sumber daya manusia melalui pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan, pengembangan sistem

enterprise dengan menggunakan framework arsitektur enterprise, penggunaan database yang

tersentral, pemanfaatan web service, serta pengelompokan aplikasi berdasarkan orientasi dan

sifat fungsi sistem masing-masing.


16/16

Daftar Pustaka

Bernard S.A. (2004). An Introduction to Enterprise Architecture . Authorhouse, Bloomington,

Indiana

Osvalds, G. (2001). Definition of Enterprise ArchitectureCentric Models for The Systems

Engineers, TASC Inc.

Zachman, J.A., A Framework forInformation Systems Architecture, IBMSystems Journal vol.

26, no. 3, pp. 276 – 292, 1987

Rencana strategis KPDT Bantul Tahun 2011-2015

Yunis, R., Surendro, K., Panjaitan, E. (2009). Pemanfaatan TOGAF ADM Untuk Perancangan

Model Enterprise Architecture, Jurnal Informatika Komputer . Budi, Setiawan, E. (2009). Pemilihan EA Framework, Prosiding SNATI , ISSN : 1907-5022,

(UII, Yogyakarta), B114-B119.

Documents

Analisis E-Gov Bantul