ALSA NEWS 1

ALSA NEWS Volume 1, Issue 1 September 2011

D A F T A R I S I

1 Daftar Isi

1 Greetings from the team

2 Seminar dan Workshop Nasional

3 Buka puasa ALSA LC UNPAD

4 Buka Puasa Alumni ALSA LC UNPAD

5 Buka Puasa ALSA Indonesia

6 Pengalaman Acara ALSA Internasional:

Pembelajaran Diri bagi Perubahan

9 Recruitment Day ALSA 2011

10 Calender of Event ALSA : Oktober-November 2011

11 English Corner: Overcome Your Own Limitation

12 Opini: Pirate Radio: Pelopor Radio Hiburan

13 Musyawarah Lokal ALSA 2011

14 Beberapa Masalah Suksesi Negara dalam Kasus

Timor Timur

Board ALSA 2011-2012

Greetings from the Team

Salam ALSA,

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, ALSA

News bisa hadir dan dinikmati oleh anggota ALSA.

Terbitnya edisi perdana ini tidak lepas dari peran

serta rekan-rekan ALSA LC UNPAD yang membantu

kami, yaitu English Club, Discussion Grup, dan

Narasumber kami. Tema edisi perdana kami adalah

perubahan. Kami memilih tema ini karena

perubahan adalah sebuah amanah yang dipikul

board ALSA LC UNPAD yang baru untuk membawa

ALSA ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin masih

sedikit tema ini kami singgung dalam setiap artikel,

tapi bila kita cermati semua kegiatan yang kami

cantumkan disini merupakan titik perubahan dalam

diri rekan-rekan ALSA 2011-2008.

Selamat membaca edisi perdana kami. Bila

ada kritik dan saran dapat disampaikan kepada

kami. Kami sangat terbuka untuk saran demi

kemajuan dan perubahan newsletter ke arah yang

lebih baik.

Salam Hangat,

Newsletter Team

ALSA NEWS 2

ALSA UPDATE

SEMINAR DAN WORKSHOP NASIONAL UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROSPEK DAN TANTANGAN PENERAPAN ADR PADA PERJANJIAN

PENJAMINAN EMISI EFEK

Delapan belas delegasi ALSA LC Unpad berangkat ke Surabaya untuk mengikuti Seminar Nasional ALSA

dengan tema “Prospek dan Tantangan Penerapan ADR Pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”. Setibanya di

Surabaya, para delegasi langsung menuju Universitas Airlangga untuk mengikuti seminar hari pertama. Hari

pertama cukup melelahkan, karena memang belum sempat ada waktu istirahat, tetapi hal ini tidak

menyurutkan semangat para delegasi untuk berkeliling kota Surabaya pada malam harinya, setidaknya untuk

sekedar mencicipi kuliner kota Surabaya.

Seminar Nasional ini diadakan selama 3 hari. Kegiatan hari kedua adalah workshop. Kali ini, workshop

diadakan di Hotel Novotel Surabaya dengan tema “Penyelesaian Sengketa Arbitrase”, dan malam harinya

ditutup dengan closing ceremony yang mengangkat tema vintage. Seperti kebanyakan delegasi, City Trip

merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu, dan biasanya diadakan pada hari terakhir. Namun sayangnya

tidak semua delegasi LC UNPAD bisa mengikuti City Trip. Karena ada beberapa delegasi kembali ke Bandung.

Sehingga delegasi terbagi dalam dua kloter, ada yang kembali ke Bandung dan ada yang mengikuti acara

sampai selesai. Dalam City Trip kali ini, LC UNAIR sebagai penyelenggara SEMNAS 2011, mengajak seluruh

delegasi untuk melihat House of Sampoerna, Tugu Pahlawan, Pasar Genteng, dan akhirnya kembali ke

Universitas Airlangga.

Selain menambah pengalaman, banyak sekali ilmu yang didapat dari Seminar Nasional. Bukan saja ilmu

yang didapat dari seminar dan workshop, tetapi ilmu tentang wisata di kota Surabaya juga pasti bertambah.

Menambah teman juga salah satu mengapa banyak yang berminat menjadi delegasi. Karena manfaatnya yang

luar biasa. Kami menunggu delegasi-delegasi Local Chapter yang lain untuk datang ke Seminar Nasional di

Universitas Padjadjaran, Bandung.

ALSA NEWS 3

ALSA UPDATE

Buka Bareng ALSA LC UNPAD dengan Panti Asuhan Wisma Putera

Jumat, 19 Agustus 2011 Buka Bareng ALSA LC UNPAD yang telah dipersiapkan oleh Andhiz Dianti

selaku Ketua Pelaksana berlangsung di TamanHukum. Dalam konsep acara Buka Bareng ini, ALSA LC UNPAD

ingin memberikan sambutan hangat untuk mahasiswa mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan ALSA dan

juga ingin ikut membantu Panti Asuhan Wisma Putera dengan sumbangan makanan.

Dalam Acara ini, Andhiz pertama kali memberikan sambutan selaku ketua pelaksana “BUBAR” acara ini

yang kemudian dilanjutkan oleh Aka Fajaretta (Director ALSA) . Ketua BEM, Pembina Panti Asuhan dan

Perwakilan Dekanat pun tak lupa memberi sambutan setelahnya. Selagi menunggu Adzan, Aka Fajaretta

memimpin untuk memperkenalkan board ALSA LC UNPAD periode 2011 – 2012. Setelah Adzan terdengar,

maka tajil diberikan sebagai hidangan pembuka untuk mahasiswa baru dan anak anak panti serta sholat magrib

bersama-sama di Mesjid. Setelah Sholat acara pun dilanjutkan dengan dibagikannya makanan berat disertai

penampilan akustik dari 2008 (Acil dan Rai) 2009 (Junita dan Marcia ), dan 2010 (Ale). Acara selanjutnya

berupa games – games yang dipimpin oleh panitia 2011 pun dilanjutkan. Dalam Games ini mahasiswa

mahasiswa baru 2011 membaur dengan anak anak panti asuhan, Games – Games ini berlangsung begitu

meriah, semua mahasiswa baru 2011 dan anak anak panti asuhan yang mengikuti acara ini dipaksa membaur

satu sama lain dalam games ini dan acara ini berlangsung dengan penuh tawa hangat. Acara ini diakhiri dengan

foto bersama Pengurus ALSA, anggota ALSA 2011, dan anak-anak Panti Asuhan.

ALSA NEWS 4

BUKA BARENG ALUMNI ALSA LC UNPAD

Buka puasa bareng alumni ALSA LC UNPAD ini dilaksanakan pada Rabu, 17 Agustus 2011 yang

diadakan di Urban Kitchen, Pacific Place Jakarta. Alumni – Alumni mulai berdatangan pada pukul 17.30 dan

saling bersilahturahmi dengan yang lainnya. Lalu setelah jam menunjukan waktunya untuk berbuka semua

alumni dan yang lainnya pun menyantap hidangan untuk buka puasa bersama. Acara yang dihadiri oleh alumni

2004 hingga 2007 ini pun berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Ada yang menjadikan acara ini sebagai

tempat sharing mengenai pekerjaan dan lainnya, namun ada pula yang menjadikan acara ini sebagai ajang

reuni. Ketika jam menunjukan angka 21.30, acara pun ditutup dengan foto bersama alumni. Alumni-alumni

yang hadir, yaitu:

1. Anggia Rukmasari (2004) yang bekerja di

BAHAR

2. Arum Hardiyanti (2004) yang bekerja di Chairil

Syah

3. Sandra Juliana (2004) yang bekerja di OSP/BD

4. Miarty Ayu Septriana (2004) yang bekerja di

W&S

5. Febie Yudistiana (2004) yang bekerja di CMEA

6. Aditya Fritama (2004) yang bekerja di MDC

7. Stefy Yully Nataly (2005) yang bekerja di Bumi

Resources

8. Annes H.S (2005) yang bekerja di Makes

9. Ada Deabryna D.B (2005) yang bekerja di

Standard Chartered

10. Genta Manggano (2005) yang bekerja di

Budidjojo & Associates

11. Eldy W.S Lahengko (2005)

12. Dhita Wirapradja (2006) yang bekerja di

Pertamina Pusat

13. Aryo Bima Seno (2006) yang bekerja di Deloitte

14. Novario Asca H (2006) yang bekerja di Bahar &

Partners

15. Salomo Jhuan (2006) yang bekerja di Bahar &

Partners

16. Idaman Putri (2006) yang bekerja di LSM

Lawfirm

17. Tri Angga Kamal (2006) yang bekerja di B&P

18. Edwin Anggadinata (2006) yang bekerja di

Arutmin

19. Maher Asmoro (2006) yang bekerja di ABNR

20. Arief R. Hidayat (2006) yang bekerja di Kemlu

21. Donny Fadilah (2006) yang bekerja di BAHAR

22. Diandra Amadea R. (2007)

23. Rendi Pratikto (2007) yang bekerja di HHP

24. Nurul Salira Utami (2007) yang bekerja di HHP

ALSA NEWS 5

Buka Bersama ALSA INDONESIA

Tepat Pada hari Jumat 26 Agustus 2011, Urban Kitchen Plaza begitu digemparkan oleh seluruh anak

ALSA se-Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Alsa LC Unair (President), ALSA LC Unsrat (External NB), LC Unpad,

LC UI, LC UGM, dan LC Undip. Beberapa Alumni dari berbagai

local chapter pun menyempatkan diri untuk mengikuti acara

ini. Pukul 17.30 suasana Urban Kitchen Plaza begitu ramai

dan dipenuhi oleh anak-anak ALSA. Semuanya

bersilahturahmi bersama dan akhirnya duduk di tempat

tempat terpisah. Awalnya suasana tak terlalu membaur, LC

demi LC masih berkelompok. Namun ketika sudah mulai buka

puasa, semuanya terlihat berbeda. Pukul 18.30 semuanya

sudah semakin membaur, satu demi satu meja tidak lagi

diduduki local chapter secara berkelompok. Satu demi satu

orang pun makin berdatangan dan Urban Kitchen benar-benar dipenuhi ALSA INDONESIA.

Pukul 21.30 Ide baru muncul untuk melanjutkan acara buka bersama ini dengan karaoke. Lalu

kemudian seluruh ALSA Indonesia yang datang ke urban kitchen

pergi ke tempat karaoke (Trex) di GI secara bergembolan.

Sesampainya di tempat karaoke, setelah memesan ruang karaoke

selama 1 jam semuanya pun masuk ke ruang karaoke dan mulai

menyanyi. Awalnya suasana terkesan orang orang yang

didalamnya sedikit jaim, setelah 30 menit berselang suasana pun

kembali meriah. Semuanya bergantian untuk maju ke depan dan

menari bersama. Dari lagu barat, Korea hingga Indonesia pun

diputar dalam ruangan itu. Tak terasa waktu sudah berlalu

hampir 1 jam, semuanya pun setuju untuk menambahkan waktunya satu jam lagi. Sejam kemudian, semuanya

pun akhirnya mengakhiri dengan bersalam-salaman untuk pamit pulang dan tak lupa untuk berfoto bersama.

Setelah itu semuanya pun memutuskan untuk pulang, ada yang pulang ke rumah masing-masing, bahkan ada

yang kembali ke Bandung saat itu juga.

ALSA NEWS 6

TOPIK UTAMA

PENGALAMAN ACARA ALSA INTERNATIONAL

PEMBELAJARAN DIRI BAGI PERUBAHAN

Bagi mereka adalah sebuah kebanggaan mewakili ALSA LC UNPAD di acara tingkat internasional.

Mereka mengenal bagaimana bangsa lain memandang Indonesia dalam sebuah lingkup kecil, yaitu ALSA

International. Kami telah mewawancarai beberapa delegasi ALSA LC UNPAD untuk acara internasional, yaitu

Asia Forum 2011 di Jepang, Study Trip Korea Selatan, dan Study Trip China untuk mengetahui perubahan apa

yang mereka rasakan setelah belajar sebentar di negeri maju di Asia. Pendapat mereka dapat menjadi inspirasi

kita untuk melakukan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Bagus Wicaksono

Ruswandi [Asia

Forum 2011]

Derryan Rahmat

Putra [Asia Forum

2011]

Haula Lutfia, S.H.

[Study Trip Korea]

Eky Pratama [Study

Trip China]

Apa yang

membuat kamu

tertarik mengikuti

acara

internasional

ALSA

Asia Forum adalah

acara tertinggi dalam

ALSA. Pemikiran saya

amat sederhana, dalam

acara ALSA terbesar

saya dapat mengambil

manfaat terbanyak

Ketertarikan saya pada

acara internasional

membuat saya

mengikuti acara ini.

Apalagi acara ini adalah

forum tertinggi yang

ada di ALSA. Selain itu,

venue acara yang

berada di Jepang

memberi daya tarik

Study Trip adalah

acara yang tepat

untuk menambah

teman dan mengenal

budaya negara lain

Dengan mengikuti

Study trip saya

mencari tahu dan

membandingkan

kehidupan

mahasiswa di China

dan Indonesia,

mengetahui kultur,

dan mempelajari

masyarakatnya

ALSA NEWS 7

tersendiri

Pengalaman yang

berkesan buat

kamu di acara

yang kamu ikuti

Asia Forum membuka

pandangan saya

tentang banyaknya hal

di ALSA yang belum

dan bisa saya jelajahi.

Kesan terbaik datang

dari peserta lain,

keramahan tuan

rumah, keunikan tiap

delegasi, dan semua

berbaur dalam naungan

keluarga ALSA

Berteman dengan

anggota ALSA dari

negara lain termasuk

negara yang belum

dikunjungi sebelumnya

tanpa ada perbedaan

satu sama lain. Table

Discussion yang banyak

membahas isu-isu yang

berkembang. Tema

tahun ini adalah HAM

dimana saya melihat

banyak kesamaan

masalah HAM di

Indonesia dan Jepang.

Ketika saya menjadi

peserta Simulasi

WIPO General

Assembly. Selain

mengetahui mengenai

HKI lebih dalam

terutama mengenai

kekayaan tradisional,

saya juga mengasah

kemampuan

berbicara di forum

internasional

Perjalanan panjang

yang ditempuh

dengan berjalan kaki

dari asrama hingga

ke ruang kuliah,

makanan yang murah

dengan porsi besar,

dan kampus yang

luas

Apa inspirasi dari

acara yang kamu

ikuti yang

membawa

perubahan untuk

diri sendiri

Banyak sekali yang

telah saya serap.

Bagaimana saya harus

berhadapan dengan

orang lain,

menyampaikan

pendapat dalam forum

dengan cara yang

benar, dan yang

terpenting acara ini

telah memberikan saya

pandangan yang lebih

jelas tentang tujuan

saya menjadi anggota

ALSA

Komitmen ALSA

Internasional, terutama

ALSA Jepang untuk

pelaksanaan Asia

Forum. Perjuangan

yang luar biasa dan

penghargaan pada

peserta yang hadir,

Komitmen untuk

membanguna acara di

tempat yang dilanda

bencana. dan peran

positif dari anak aALSA

terkait masalah hukum

membuat inspirasi

tersendiri bagi saya

Saya menjadi orang

yang lebih berani

mengungkapkan

pendapat dan

menghargai waktu

Rajin jalan kaki untuk

mengurangi berat

badan

Apa inspirasi dari

acara yang kamu

ikuti yang ingin

kamu terapkan

untuk perubahan

Sistem dan cara kerja

teman-teman ALSA

Jepang adalah sesuatu

yang sangat

menginspirasi. Mereka

Komitmen, tepat waktu,

dan disiplin adalah

kunci kesuksesan dari

suatu acara. Kejadian

gempa, tsunami, dan

Belum ada, karena

saya merasa adanya

perbedaan kultur,

sarana dan

prasarana, maupun

ALSA NEWS 8

ALSA LC UNPAD cekatan, fokus, dan

yang terpenting time

management yang luar

biasa. Jelas ini dapat

diterapkan pada ALSA

LC UNPAD untuk

kemajuan yang

signifikan.

nuklir tidak

menyebabkan ALSA

Jepang patah semangat

untuk

menyelenggarakan

acara ini.

dari sumber daya

manusianya

Menurut kamu

apa perubahan

yang bisa ditiru

Indonesia dari

negara dimana

acara yang kamu

ikuti berada

Seperti jawaban

sebelumnya, yaitu

kinerja orang-orang

Jepang yang cekatan,

focus, dan time

management yang luar

biasa

Yang bisa kita tiru dari

bangsa Jepang adalah

menghargai semua

yang ada disekitar kita

termasuk orang, nilai-

nilai tradisional dan

modern, dan juga

waktu. Penghargaan

waktu terutama sifat

jam karet. Bila kita

dapat merubah

kebiasaan ini, kita pasti

bisa maju

Menghargai sejarah,

mau berubah menjadi

lebih baik meskipun

dimulai dari sesuatu

hal yang kecil, dan

mencintai produk

dalam negeri

Seperti kunci

kesuksesan orang

China pada

umumnya, yaitu

kunci kesuksesan

adalah rajin belajar,

disiplin dan jangan

malas

ALSA NEWS 9

mahasiswa baru mendaftar ALSA

Kegigihan panitia menarik perhatian Mahasiswa Baru

Panitia Recruitment Day

Recruitment Day ALSA 2011

Regenerasi dari sebuah organisasi adalah

bagian penting untuk mempertahankan

eksistensi. Adanya anggota baru menunjukkan

bahwa sebuah organisasi masih diminati dan

dipertahankan keberadaannya. BEM FH UNPAD

memberikan peluang pada semua UKM di

lingkungan civitas akademik Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran untuk memanfaatkan

kegiatan ini. Hal ini berlaku pula untuk ALSA LC

UNPAD.

Recruitment Day yang merupakan

program tahunan ALSA untuk menerima anggota

keluarga baru yang akan meneruskan tampuk

kepemimpinan ALSA di masa mendatang.

Acara ini merupakan rangkaian dari

acara MAPAK FH UNPAD yang dilaksanakan pada

tanggal 16 Agustus 2011 bertempat di Taman

Hukum. Acara ini berlangsung dari pukul satu

siang hingga tiga sore ini berlangsung dengan

meriah. Panitia Recruitment Day mempersiapkan

diri secara maksimal dengan menghias booth

ALSA se-menarik mungkin. Persiapan yang

dilakukan panitia sangat maksimal terlihat dari

pembuatan pohon yang menggambarkan

struktur organisasi ALSA 2011-2012, televise

yang menampilkan kegiatan-kegiatan ALSA,

bando bertuliskan ALSA, dan papan informasi

mengenai ALSA secara singkat.

Banyak mahasiswa baru yang sangat

antusias terhadap ALSA. Hal ini terlihat dari

banyaknya pengunjung booth ALSA. Selain itu,

hal ini terlihat pula dari antusias mahasiswa baru

yang mengisi formulir serta membayar uang

pendaftaran untuk segera bergabung menjadi

anggota ALSA.

Selamat kepada panitia yang telah

bekerja keras secara maksimal untuk acara ini.

Hasil yang kalian raih sangat memuaskan. Dan,

selamat datang kepada anggota keluarga baru

ALSA LC UNPAD. Akhir kata, ALSA Always be

ONE !!!

ALSA NEWS 10

C A L E N D A R O F E V E N T S *

O K T O B E R - N O V E M B E R 2 011

POWB MALANG 2011

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MINGGU PERTAMA OKTOBER

Contact : Akmal Ramadhani

ALSA RECRUITMENT DAY II.2

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

13 OKTOBER

Contact : Ramadhani Wulan

ALSA CAMP WITH MANAGEMENT PROGRAM

VILLA DI DAERAH BANDUNG

22-23 OKTOBER

Contact : Andrew Tumbelaka dan Hafidz Yahya

SELEKSI MCC ALSA 2012

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MINGGU KETIGA OKTOBER

Contact : Akmal Ramadhani

MDC WORKSHOP

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

4-5 NOVEMBER

Contact : Willy Raymond Manurung

GATHERING : LOMBA ANTAR DIVISI

CONFIRM LATER

11-12 NOVEMBER

Contact : Dinne G.Chairandi dan Raditya Darmadi

LEGAL COACHING CLINIC

CONFIRM LATER

6-12 NOVEMBER

Contact : Udur Anggita Sirait

AFC (ALSA FUTSAL COMPETITION)

CONFIRM LATER

NOVEMBER 2011

Contact : Doni Ramza Nugraha

*kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu, informasi lebih

lanjut hubungi CP diatas.

ALSA NEWS 11

ENGLISH CORNER

Overcome Your Own Limitations

by Sinta Agtrianasari

Bernard Shaw once remarked :"If you teach a man anything, he will never learn." Yes, Indeed. Learning is

an active process. We learn by doing. So, if you desire to do something about them, the simple answer is

challenge yourself and get out of your comfort zone.

For some people is it way much better to stay in their own comfort zone, rather than try a new

experience. One of the reason because people scared and don’t want to take a risk against their safety. Oxford

Dictionary defines safety as freedom from danger or risks. It also means the state of being protected from or

guarded against hurt or injury. If we take the analogy of safety into aviation. It is clearly, if aviation must be free

from any dangers or risks, it will not exist at all. Therefore, the only way to assure risk free from flight is never

to allow the airplane to leave the gate. This, analogy could also be implemented in human point of view.

Sometimes people are scared and held back by their own mind perspective. Their insecurity prevents

them to move forward and keep them questioned as such, Is that possible to me? Can I make it? What if I couldn’t

make it? What if I’m wrong to do so and loads of other negative questions. This is the expression of being afraid,

fear of not being good enough, and fear of failing. It might be trivia advice though, but indeed you will never

find the answer of those questions until you try it. We need to develop a capacity for those feelings we fear.

Thus, overwrite your fears and starts do the right things.

Robin Sharma author of the famous book a monk who sold his Ferrari once said: Think as a farmer.

“Farmers work every day, seed get planted the crop gets watered and the soil gets fertilized. Nothing seems to be

happening and the farmer doesn’t give up. The farmer doesn’t run out into the field and start digging to find

vegetables. The farmer has patience and trusts the process. He just has faith and understanding that through his

daily efforts, the harvest will come.” The conclusion of this story is that, overcome your fears and believe on what

you’re doing. You always get what you deserve, even the smallest good act has set in motion a good

consequence.

ALSA NEWS 12

OPINI

Pirate Radio: Pelopor Radio Hiburan

by Rai Trisna Permana

-Nothing important dies tonight, just a few ugly guy on a crappy

ship. The only sadness tonight is that, in future years, there’ll be so

many fantastic songs that it will not be our privilege to play. But,

believe you me, they will still be written-

Kalimat di atas merupakan sepenggal dialog yang diambil dari film The Boat That Rocked, film yang dirilis

tengah tahun 2009. Tapi hari ini kita tidak akan membahas mengenai betapa epiknya film tersebut, melainkan

hal apa yang menjadi inspirasi di balik pembuatannya, hingga dikeluarkannya Marine Offences Act 1967 oleh

pemerintah Inggris, yang melarang siaran radio amatir dari atas perahu. Pirate Radio!

Pirate radio adalah sebutan untuk transmisi radio ilegal atau yang tidak teregulasi. Kenapa namanya bisa

pirate radio, karena awalnya konten dari radio-radio amatir ini disiarkan dari atas kapal, di tengah laut.

Tujuannya untuk menghindari jeratan regulasi-regulai radio pemerintah, seperti London Radiotelegraph

Convention 1912, yang tentu saja tidak dapat diterapkan di area laut bebas. Cukup cerdas, bahkan cenderung

nekat.

Program yang disiarkan kebanyakan berupa konten hiburan dan musik, dimana era awal tahun 60an

seperti kita tahu merupakan era keemasan musik pop dan rock n roll Inggris. 1960, belum banyak stasiun radio

resmi yang menyiarkan konten hiburan. Rata-rata stasiun radio hanya menyediakan maksimal satu jam dalam

sehari untuk program musik, sisanya berita, dan berita. Sepuluh sampai limabelas juta orang mendengarkan

siaran pirate radio ini per hari. Mengantarkan Andrew Crisell, UK pirate radio (Radio Caroline), mematahkan

monopoli BBC Radio, sekaligus memaksa BBC merubah strategi pasar dan restrukturisasi besar-besaran.

Satu hal penting yang harus diperhatikan bahwa terdapat juga pirate radio yang menyiarkan konten

politik, yang (mungkin) menjadi penyebab begitu bernafsunya pemerintah inggris untuk menghentikan

pertumbuhan radio-radio ini. 1967, dikeluarkan Marine Offences Act menutup loophole jalur perairan

internasional tempat radio-radio ini beroperasi. Radio Caroline memilih tetap beroperasi, dengan konsekuensi

‘vakum mengudara’ selama beberapa kali. Pirate Radio telah berjasa mengubah wajah siaran radio, dari yang

isinya hanya berita dan berita, menjadi bentuk siaran radio yang kita dengar sekarang di rumah atau di mobil.

Ya, seperti yang kita dengar sekarang. Ada satu lagu bagus tentang radio yang juga jadi soundtrack di film Boat

That Rocked, judulnya 98.6 dari Bystander. Coba dengarkan!

ALSA NEWS 13

ALSA UPDATE

MUSLOK ALSA 2011 Bertempat di Ruang Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja, pada tanggal 2 Juli 2011 diadakan

Musyawarah Lokal Asian Law Students’ association Local Chapter Universitas Padjajaran yang dihadiri oleh board

2010-2011 beserta seluruh anggota ALSA LC Unpad mulai dari

angkatan 2007, 2008, 2009 serta 2010. Dibuka dengan musyawarah

mengenai AD/ART Presidium oleh Director ALSA LC Unpad periode

2010-2011, Riandi Apriliansyah. Dilanjutkan dengan pemilihan

presidium, dan terpilihlah Muhammad Reza Haryowibowo sebagai

perwakilan angkatan 2008 sekaligus sebagai ketua presidium, Nadia

Misero sebagai perwakilan angkatan 2009 dan Bagus Wicaksono

Ruswandi sebagai perwakilan angkatan 2010. Setelah pemilihan

presidium, dilanjutkan dengan laporan pertanggung jawaban oleh

Director dan Vice Periode 2010-2011. Pembacaan LPJ ini menjadi

momen yang mengharukan setelah LPJ dari board 2010-2011

diterima oleh para peserta muslok, Albert Arya Pratama atau yang

akrab dikenal dengan Gori meneteskan air matanya, seluruh ruang rapat terhanyut dengan suasanya haru.

Selesai dengan pembacaan LPJ, acara diistirahatkan untuk

makan siang selama kurang lebih setengah jam, setelah itu acara

dilanjutkan dengan pembahasan tata cara pemilihan director baru

yang dipimpin oleh presidium. Cara pemilihan director yaitu

dengan pengajuan 5 calon oleh masing masing fraksi dari 2007,

2008, 2009 dan 2010. Selanjutnya terpilihlah 5 orang calon

director ALSA LC Unoad Periode 2011-2012 yaitu aka, wira, nufat,

Alvin dan juli dilanjutkan dengan pemaparan program beserta visi

dan misi mereka disertai dengan Tanya jawab dengan peserta

muslok. Setelah itu acara dilanjutkan dengan voting pemilihan

director ALSA LC Unpad periode 2011-2012 dan hasil voting

menetapkan aka fajaretta nurafia sebagai director ALSA LC Unpad

periode 2011-2012.

Setelah terpilihnya director baru, acara dilanjutkan dengan pelantikan director ALSA LC Unpad Periode 2011-

2012 dengan simbolisasi penyerahan cap beserta bendera ALSA LC Unpad dan pengambilan sumpah director.

Sebelum berakhirnya acara, perwakilan ALSA LC UGM yang hadir memberikan cindera mata kepada director

ALSA LC Unpad Periode 2010-2011 dan 2011-2012 yaitu Riandi dan Aka. Dengan prosesi penyerahan cindera mata

tersebut, berakhirlah rangkaian acara dari Muslok ALSA LC Unpad 2011.

ALSA NEWS 14

BEBERAPA MASALAH SUKSESI NEGARA DALAM KASUS TIMOR TIMUR by Huala Adolf

Pendahuluan

Suksesi negara adalah salah satu obyek

pengkajian klasik dalam hukum internasional

publik. Oscar Schachter mengungkapkan bahwa

"State succession is one of the oldest subjects of

international law."1 Meskipun sudah menjadi obyek

kajian yang telah lama, namun hukum internasional

masih belum jelas mengatur masalah ini. Czaplinski

menyatakan bahwa hukum suksesi negara “... is one

of the underdeveloped areas of international law.”2

Dewasa ini kajian terhadap bidang ini kembali

menarik perhatian cukup besar dari para sarjana

hukum internasional. Sebab utamanya adalah

cukup banyaknya negara baru yang lahir. Tercerai-

berainya Uni Sovyet (Rusia) dan pecahnya

Yugoslavia menjadi beberapa negara baru pada

tahun 1991 adalah keadaan di mana perhatian

terhadap suksesi negara menjadi signifikan.

Indonesia sendiri juga menghadapi masalah

ini. Pertama adalah lepasnya Timor Timur dari

Indonesia dan kemudian menyatakan

kemerdekaannya (dengan bantuan masyarakat

internasional yang tergabung dalam PBB). Kedua,

adalah masalah suksesi negara yang terkait dengan

perjanjian internasional ketika Mahkamah

Internasional memeriksa sengketa pulau Sipadan-

1 Oscar Schachter, "The Once and Future Law,", 33 Va.J.Int'l.L., 253

(1993), terkutip dalam Carter and Trimble, Carter and Trimble, International Law, Boston: Little, Brown and Co., 2nd.ed., 1995, hlm.480. 2 Wladyslaw Czaplinski, “Equity and Equitable Principles in the Law of

State Succession,” dalam: Mojmir Mrak (ed.), Succession of States, The Hague: Martinus Nijhoff, 1999, hlm. 61; Budi Lazarusli dan Syahmin A.H.,

Suksesi negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional,

Bandung: Remadja Karya, 1986, hlm. 2; lihat pula: John O‟Brien,International Law, London: Cavendish, 2001, hlm. 587

Ligitan antara Indonesia melawan Malaysia (1997-

2002).3

Hukum Internasional mengenai Suksesi Negara

Hukum internasional positif yang mengatur

bidang ini masih belum ada. Belum ada aturan baku

yang menjadi acuan atau mengikat bagi negara-

negara.4 Praktek telah pula menunjukkan bahwa

tidak ada aturan yang dapat diterima umum

sebagai hukum internasional.5 Hal ini agak

mengherankan, mengingat hukum internasional

telah lama berupaya mengatur bidang ini.6 Hukum

yang ada dari sejak awal perkembangan di bidang

hukum ini adalah berbagai perjanjian bilateral

antara negara baru dan lama. Contoh klasik

mengenai perjanjian bilateral ini adalah Perjanjian

tahun 1919 yakni the Treaty of Paris yang mengatur

utang-utang publik (negara lama) yang beralih

kepada negara baru, yaitu Hungaria.7

Upaya pembentukan hukum atau perjanjian

internasional mengenai hal ini bukannya tidak ada.

Kekosongan hukum mengenai bidang hukum ini

3 Dalam sengketa pulau Sipadan-Ligitan, baik Indonesia maupun Malaysia

menyatakan bahwa mereka masing-masing berhak atas kepemilikan kedua pulau kecil ini berdasarkan suksesi. Argumen ini ditoleh oleh Mahkamah

Internasional (Lihat paras. 93, 94 dan 96, ICJ, Case Concerning

Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), (Report). 4 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi

dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, cet.2., 2001, hlm. 40. 5 D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, London: Sweet

and Maxwell, 5th., ed., 2000, hlm. 128. 6 Menurut Santiago Torres Bernandez, para sarjana telah berupaya menggambarkan pengaturan bidang ini sejak tahun 1880. Pada waktu itu

sarjana berkebangsaan Perancis Selosse telah menulis karyanya berjudul

Traité de l'annexion au territoire francais et de son déinembrement, Paris (1880). (Lihat: Santiago Torres Bernandez, "Succession of States," dalam:

R. Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and Prospects, the

Netherlands: Martinus Nijhoff Publ. - UNESCO, 1991, hlm 392. 7 The Treaty of Paris atau the Treaty of St Germain, Trianon and Paris

adalah perjanjian yang menentukan status Rumania sebagai suatu negara

baru (Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford: Clarendon press, 5th.ed., 1998., hlm. 657 [n]).

ALSA NEWS 15

telah mendorong Komisi Hukum Internasional PBB

(International Law Commission atau ILC) untuk

mengkodifikasi hukum internasional di bidang

hukum ini. Tahun 1978, ILC mengesahkan Konvensi

Wina mengenai suksesi negara dalam kaitannya

dengan perjanjian. Lalu pada tahun 1983, ILC juga

mengesahkan Konvensi Wina mengenai Suksesi

Negara dalam kaitannya dengan Harta Benda,

Arsip-arsip dan Utang-utang Negara. Khususnya

untuk Konvensi Wina 1983, Konvensi ini

mensyaratkan 15 ratifikasi agar Konvensi dapat

berlaku efektif. Namun hingga ini baru diketahui

hanya 5 negara saja yang meratifikasi.8 Mengapa

bidang ini begitu sulit untuk mendapat pengaturan

hukum internasional? Masalahnya adalah, pertama,

di dalam suksesi negara terkait di dalamnya

berbagai faktor hukum dan factor-faktor non-

hukum lainnya yang melekat. Faktor-faktor ini

tampak cukup banyak mengingat kasus-kasus yang

menyangkut lahirnya suksesi negara ini satu sama

lainnya tidak sama. Karena itu, untuk memahami

masalah ini, pertama-tama perlu terlebih dahulu

memahami sifat hukum daripada negara: yakni

batasan dan sifat negara, fungsi-fungsi hukum dari

unsur-unsur negara, akibat-akibat hukum dari

perubahan suatu wilayah, dll. Pertimbangan faktor-

faktor lainnya yang berperan penting di samping

faktor hukum, misalnya, adalah akibat-akibat yang

lahir sehubungan dengan terjadinya suksesi negara.

Sesungguhnya, terdapat berbagai masalah yang

lahir yang perlu mendapat pengaturan yang tegas.

Misalnya, masalah nasionalitas atau status hukum

8 Ibrain F.I. Shihata, “Matters of State Succession in the World Bank

Practice,” dalam: Mojmir Mrak (ed.), Succession of States, The Hague: Martinus Nijhoff, 1999, hlm 76.

seseorang, masalah perbatasan, dll. Kedua, dalam

praktek ternyata tidak jarang suatu negara (baru)

menganggap dirinya bukanlah negara baru dalam

arti sebenarnya. Sehingga karenanya suksesi

negara sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi.

Misalnya, pada tahun 1991, negara baru Federasi

Rusia menyatakan bahwa negaranya sebenarnya

bukanlah negara baru, tetapi merupakan kelanjutan

dari Uni Sovyet (negara lama yang bubar).9 Sama

halnya dengan kasus Timor Timur. Ketika Timor

Timur memisahkan diri dari RI, Konstitusinya

masih menganggap bahwa hari kemerdekaannya

bukanlah pada tahun 1999 ketika lepas dari RI,

tetapi tahun 1975.

Suksesi Negara dan Timor Timur

Terlepasnya Timor Timur dari wilayah

Republik Indonesia dan kemudian membentuk

negara baru (Timor Leste), melahirkan berbagai

masalah baru. Masalah utamanya adalah adanya

dua pendapat yang saling bertentangan antara

Indonesia dan negara-negara luar. Indonesia

menganggap Timur Timur adalah wilayah yang

sebelumnya telah resmi menjadi bagian wilayah

Indonesia pada tahun 1976. Karena itu, ketika

Timor Timur kemudian memisahkan diri dari

Indonesia pada tahun 1999, maka telah terjadi

suksesi negara pada waktu itu. Pandangan kedua

dari negara-negara lain, termasuk PBB, yang

menganggap peristiwa tahun 1976 tersebut adalah

tindakan pendudukan dengan kekerasan terhadap

wilayah Timor Timur. Karena itu, ketika Timor

Timur lepas dari wilayah Indonesia, yang terjadi

bukanlah suksesi negara, tetapi “pengembalian

9 John O‟Brien, Op.cit., hlm 588.

ALSA NEWS 16

kedaulatan”.10 Terlepas apakah telah terjadi suksesi

negara atau tidak, masalah mengenai status aset

harta kekayaan pemerintah Indonesia yang berada

di wilayah Timor Timur (Timor Leste) ternyata

kemudian menjadi masalah kedua negara. Dari

fakta ini, menurut penulis, suksesi negara telah

terjadi. Wilayah Timor Timur sebelumnya adalah

wilayah pendudukan (Portugis sebelum diambil

alih Indonesia), bukan wilayah merdeka. Karena itu

dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada

tahun 1999, telah terjadi pemisahan wilayah dan

kemudian telah lahirnya suatu negara baru.

Artinya, telah terjadi suatu proses suksesi negara.

Aset Pemerintah RI

Sewaktu Timor Leste menyatakan

“perpisahannya” dari RI, masalah yang segera

timbul adalah bagaimanakah status hukum asset-

aset pemerintah RI yang ada di dalam wilayah

negara tersebut. Pendirian RI dan Timor Leste

berbeda. RI berpendapat bahwa asetasetnya di

wilayah itu tidak secara otomatis beralih, tetapi

status tersebut harus atau tunduk kepada aturan-

aturan hukum internasional yang berlaku.

Sebaliknya Timor Leste berpendapat bahwa aset

tersebut adalah milik negaranya sesuai dengan

Konstitusinya.11 Sudah diakui umum, suksesi

terhadap harta benda (aset) publik dari negara

yang diambil alih adalah suatu prinsip hukum

kebiasaan internasional. Praktek negara-negara

mengakui suksesi negara baru terhadap aset atau 10 Boer Mauna, Op.cit., hlm. 48. 11 Penulis tidak menemukan satu pasal pun dalam Konstitusi Timor Leste yang baru (2001). Namun ada satu pasal dalam Konstitusi yang mungkin

menjadi penafsiran pemerintah Timor Leste yang digunakan untuk

pendirian tersebut. Section 139 dari Konstitusi Timor Leste menyebutkan: “The resources of the soil, the subsoil, the territorial waters, the continental

shelf and the exclusive economic zone, which are essential to the economy,

shall be owned by the State and shall be used in a fair and equitable manner in accordance with nationalinterests.”

harta kekayaan milik negara sebelumnya. Sarjana

terkemuka yang memiliki otoritas di bidang kajian

ini, yakni D.P. O'Connell, mengemukakan bahwa

negara pengganti (successor state) memiliki hak-

hak dan kewajiban-kewajiban dari hak milik dari

negara yang digantikannya.

Konvensi Wina 1983 tidak membedakan

harta benda publik dan privat. Konvensi lebih

menekankan kepada perlakuan yang seragam dari

harta benda negara (State property). Tampaknya

yang menjadi alasan Konvensi untuk tidak

memberikan pembedaan ini karena tidak adanya

kriteria dalam hukum kebiasaan internasional

mengenai pengertian harta negara ini. Berdasarkan

Konvensi 1983, harta benda negara (State property)

adalah "property, rights and interests (in a legal

sense) which, at the date of the succession of State,

were owned by that State." Dengan kata lain, harta

benda negara adalah harta benda, hak dan

kepentingan (dalam arti hukum) yang dimiliki oleh

negara pada waktu terjadinya suksesi negara.

Dalam hal negara pengganti (succession States)

tersebut bukan suatu negara baru merdeka, maka

para negara akan berupaya mencari kesepakatan

(agreement). Manakala para pihak tidak berhasil

mencapai kesepakatan, pada prinsipnya benda-

benda bergerak yang berada di dalam wilayah

negara pengganti beralih kepada negara tersebut.

Pasal 17 (1) (b) Konvensi 1983 menjelaskan lebih

lanjut bahwa harta benda bergerak yang beralih

tersebut adalah harta benda yang ada kaitannya

dengan kegiatan negara yang diganti (lama) di

wilayah yang sekarang menjadi milik negara

pengganti. Tidak termasuk dalam hal ini adalah

ALSA NEWS 17

harta benda yang diperoleh oleh negara yang

digantikan sebelum, misalnya, terjadinya kolonisasi

atas wilayah yang sekarang menjadi negara

pengganti (baru). Sedangkan harta benda bergerak

lainnya di mana suatu bagian wilayah terpisah

harus dibagi berdasarkan pembagian yang adil

("equitable proportion").12 Namun dalam hal negara

pengganti adalah suatu negara yang baru merdeka

(newly independent State), maka kesepakatan di

antara para pihak tidak diperlukan (Pasal 15 (1)

(b)). Demikian pula negara baru merdeka ini juga

mewarisi harta benda bergerak yang semula "milik"

wilayah yang sekarang menjadi negara baru

meredeka selama jangka waktu wilayah tersebut

masih dimiliki negara lama.13 Ketentuan yang sama

juga berlaku terhadap harta benda bergerak yang

semula dimiliki atau dibentuk oleh wilayah yang

sekarang merdeka.14

Dari uraian di atas tampak bahwa Konvensi

internasional memberi hak kepada negara yang

baru merdeka untuk mengklaim dirinya sebagai

pemilik baru atas aset negara lama. Dalam hal ini,

Timor Leste sebagai negara baru merdeka menjadi

pemilik atas aset negara RI yang berada di sana.

Pada umumnya, negara-negara mempunyai hukum

nasional-nya yang mengatur masalah suksesi

negara ini. Hukum nasional Timor Leste telah

dikemukakan di atas. Hukum Indonesia mengatur

suksesi negara dalam Undang-Undang Nomor 24

tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional.

Namun UU ini hanya mengatur suksesi negara

dalam kaitannya dengan status hukum perjanjian

12 Pasal 17 (1) (c) Konvensi 1983. 13 Pasal 15 (1) (b) Konvensi 1983. 14 Pasal 15 (1) d-f Konvensi 1983.

internasional di negara baru (pasal 20). RI tidak

punya aturan susesi negara mengenai status aset

negara di suatu wilayah negara baru. Contoh lain

sebagai perbandingan adalah hukum Amerika

Serikat (AS). Pengaturan Suksesi Negara dalam

hukum AS terdapat dalam the Foreign Relations

Law. Menurut Section 209 UU ini, "Subject to

agreement between the predecessor and successor

states, title to state property passes as follows: ... (c)

where part of a state becomes a separate state,

property of the predecessor state located in the

territory of the new state passes to the new state."

Hukum Amerika Serikat tersebut tampak senada

dengan hukum nasional (Konstitusi) Timor Leste.

Namun yang menarik dari hukum AS ini adalah

bahwa kepemilikan tersebut akan beralih apabila

ada kesepakatan di antara para pihak. Artinya, ia

tidak beralih secara otomatis.

Dari ulasan di atas, tampak ada persamaan

berikut. Aset negara lama (RI) yang terdapat di

dalam wilayah negara yang baru merdeka pada

prinsipnya beralih menjadi milik negara yang baru

merdeka. Ketentuan ini ditegaskan dalam Konvensi

Wina 1983, hukum AS dan hukum Timor Leste.

Permasalahannya adalah, apakah Konvensi

Wina 1983 bersifat mengikat? Dan, apakah hukum

nasional dapat dipakai sebagai pedoman dalam

sengketa sekarang ini? Pertama, Konvensi 1983

pada prinsipnya tidak berlaku terhadap Indonesia

karena Indonesia tidak meratifikasinya. Meskipun

demikian, Konvensi 1983 dapat berfungsi atau

dianggap sebagai sumber hukum berupa doktrin.

Dalam hal ini ketentuan dalam Konvensi 1983

adalah hasil dari pendapat dari para ahli hukum

ALSA NEWS 18

internasional terkemuka (para anggota ILC). Kedua,

status hukum nasional yang mengatur masalah

suksesi negara. Hukum nasional Timor Leste dan

hukum AS sudah barang tentu tidak berlaku keluar

atau mengikat pihak lainnya. Hukum nasional

tersebut tidak mengikat RI. Namun demikian,

apabila dilihat seksama, tampak bahwa bunyi

ketentuan mengenai suksesi negara antara hukum

nasional (Konstitusi Timor Leste) dengan hukum

internasional tidak jauh beda. Artinya, klaim

pemerintah Timor Leste terhadap aset negara RI

memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

Status Perjanjian Timor Gap

Masalah hukum lain yang mendapat sorotan

di tanah air adalah status Perjanjian Timor Gap

(Timor Gap Treaty) antara RI dan Australia.

Masalah hukum yang lahir adalah:

1) Apakah Perjanjian Timor Gap masih berlaku

setelah Timor Timur lepas dari wilayah RI?

2) Kalau jawaban pertanyaan 1) di atas adalah

negatif, apakah Timor Barat mempunyai hak atas

sumber daya alam di landas kontinen di wilayah

Timor Gap berdasarkan hukum internasional,

khususnya Konvensi Hukum Laut 1982?

Perjanjian Timor Gap mengikat Indonesia setelah

diundangkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun

1991. Perjanjian ini merupakan pengaturan

sementara antara RI – Australia yang ditempuh

mengingat upaya kedua negara dalam menetapkan

garis batas landas kontinennya di wilayah Timor

Gap gagal meskipun perundingan untuk itu telah

berlangsung cukup lama (sekitar 10 tahun).

Kendala utamanya adalah perbedaan pandangan

para pihak mengenai prinsip hukum yang

diterapkan di Timor Gap dan mengenai situasi

geomorfologis landas kontinen di wilayah Timor

Gap. Daripada masalah penetapan garis batas

berlarut-larut, kedua pihak sepakat untuk

mengadakan pengaturan sementara. Pengaturan

sementara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83

ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982 yang antara lain

menyatakan:

“Pending agreement as provided for in

paragraph 1, the Sates concerned, in a spirit of

understanding and cooperation, shall make every

effort to enter into provisional arrangements of a

practical nature and, during this transitional period,

not to jeopardize or hamper the reaching of the final

agreement. Such arrangements shall be without

prejudice to the final delimitation ... “

Wilayah yang menjadi sengketa dibagi ke

dalam tiga zona, yakni zona A, B, dan C. Zona A

adalah wilayah tumpang tumpang tindih

(overlapping) atau daerah sengketa (disputed area).

Di 10 zona ini kedua pihak sepakat untuk membagi

keuntungan “fiftyfifty”. Zona ini adalah daerah

landas kontinen yang di Selatan dibatasi oleh klaim

maksimum Indonesia (median line), dan di antara

dibatasi oleh klaim maksimum Australia (di Palung

Timor atau Timor Trough). Berdasarkan Konvensi

Hukum Laut 1982, dan sesuai dengan praktek

negara, negara-negara yang bersangkutan dapat

membuat perjanjian untuk menjadikan disputed

area tersebut sebagai joint development zone atau

zona pengembangan bersama dengan pembagian

keuntungan “fifty-fifty”. 15

15

Deplu, Tentang Traktak Celah Timor, dalam: <

http://www.dfa-

deplu.go.id/policy/releases/2001/celahtimor.htm>.

ALSA NEWS 19

Zona B adalah zona di mana Indonesia

menuntut bagian dari keuntungan yang diperoleh

Australia atas daerah landas kontinen yang

memang berada di bawah yurisdiksi Australia

karena terletak di luar batas klaim maksimal

Indonesia (terletak di sebelah selatan median line).

Hal ini dimaksudkan untuk kompensasi bagi garis

batas landas kontinen berdasarkan Perjanjian

tahun 1972 yang kurang menguntungkan Indonesia

(terlalu dekat dengan pantai Indonesia). Sebabnya

adalah ketentuan hukum laut yang berlaku waktu

itu kurang menguntungkan Indonesia. Karena itu,

Zona B merupakan keuntungan tambahan bagi

Indonesia karena di samping memperoleh separuh

dari hasil di Zona A, Indonesia memperoleh 16%

dari hasil yang diperoleh Australia di daerah yang

seharusnya merupakan daerah yurisdiksi eksklusif

Australia.16 Namun untuk dapat menerima usulan

Indonesia mengenai Zona B tersebut, dan atas dasar

permintaan Australia untuk keseimbangan,

Australia menuntut agar ada daerah kecil di sebelah

utara klaim maksimal Australia (di utara Palung

Timor) di mana Australia akan “memperoleh” 10%

dari “keuntungan” di daerah tersebut, yang

kemudian dinamakan Zona C yang sejak semula

sudah diketahui oleh kedua belah pihak sebagai

daerah yang tidak prospektif. Jadi sebenarnya Zona

C ditetapkan dan disepakati sekedar untuk

menampung keinginan Australia untuk

menciptakan suatu keseimbangan tanpa merugikan

Indonesia. Menyusul jejak pendapat di Timor Timur

tanggaal 30 Agustus 1999 di mana penduduk Timor

Timur memilih untuk berpisah dari RI, pemerintah

16

Deplu, Ibid.

mengeluarkan TAP MPR No V/MPR/1999 yang

menerima jejak pendapat tersebut. TAP MPR ini

sekaligus juga mencabut TAP MPR No

VI/MPR/1976 tentang integrasi Timor Timur ke

dalam wilayah RI. Dengan keluarnya TAP MPR

tahun 1999 tersebut, pemerintah RI berpendapat

Perjanjian Timor Gap telah kehilangan hukumnya.

Dasar hukum yang digunakan pemerintah untuk

pendapatnya tersebut adalah berdasarkan pada

sumber hukum perjanjian internasional tentang

berakhirnya perjanjian internasional. Pemerintah

berpendapat bahwa apabila obyek dari suatu

perjanjian berubah, maka perubahan tersebut

dapat dijadikan dasar oleh kedua belah pihak untuk

mengakhir perjanjian.17

Menurut hemat penulis, pendapat

pemerintah RI ini kurang tepat. Memang benar

salah satu alasan untuk mengakhiri perjanjian

internasional adalah karena berubahnya obyek

perjanjian.18 Namun masalahnya adalah, obyek

perjanjian ini yaitu wilayah Timor Gap tidak

berubah. Alasan yang tampaknya lebih tepat adalah

alasan suksesi negara, yaitu terpisahnya wilayah

Timor Timur dari wilayah RI dan hilangnya

kedaulatan RI atas wilayah Timor Timur. Dengan

beralihnya kedaulatan atas wilayah Timor Timur

ini kepada Timor Leste, maka kejadian ini dapat

dijadikan alasan untuk mengakhiri Perjanjian

Timor Gap.19

17

Deplu, Ibid. 18

Cf., pasal 61 Konvensi Wina 1969 menggunakan istilah

„destruction‟ atau „disappearance’ of the object of the

treaty. 19

D.J. Harris, Op.cit., hlm. 844 (beliau menyatakan

bahwa:”the law of state succession applies where a state

party to a treaty ceases to exist”).

ALSA NEWS 20

Kedua negara melalui penandantangan

Exchange of Letters tanggal 1 Juni 2000 sepakat

untuk mengakhiri Timor Gap Treaty yang mulai

berlaku sejak tanggal 1 Juni 2000. Dengan

demikian, perjanjian tersebut tidak berlaku lagi dan

wilayah Timor Gap karenanya bergantung kepada

perjanjian atau kesepakatan antara Timor Timor

dan Australia. Terserah kepada kedua negara ini

apakah mereka akan merundingkan penetapan

garis batas landas kontinennya atau juga membuat

pengaturan sementara seperti yang dilakukan

antara RI – Australia. Masalah hukum kedua adalah

apakah Timor Barat mempunyai hak atas sumber

daya alam di wilayah landas kontinen Timor Gap

berdasarkan hukum internasinal, khususnya

Konvensi Hukum Laut 1982. Daerah yang

dinamakan Timor Gap adalah daerah landas

kontinen di antara Timor-Timur dan Australia,

yaitu daerah yang terletak di antara dua titik dasar

pada pulau Timor, yaitu di sebelah timur pada titik

median line antara pulau Leti (Indonesia) dan pulau

Yako (Timor-Timur), dan di sebelah barat pada titik

mulut sungai Mota Masin di perbatasan Timor-

Timur dan NTT, yang ditetapkan berdasarkan

Perjanjian RI-Australia tahun 1972. Daerah

tersebut dinamakan Timor Gap karena adanya gap

atau celah di mana garis batas landas kontinen

kedua negara belum dapat ditetapkan karena

adanya perbedaan posisi antara Portugal-dan

kemudian Indonesia- dengan Australia mengenai

cara menarikgaris batas landas kontinen di daerah

itu.20 Dengan demikian daerah di sebelah Barat dan

Timur dari Timor Gap tidak termasuk Timor Gap,

20

Deplu, Ibid.

dan garis batas landas kontinen antara kedua

negara di kedua daerah tersebut sudah ditetapkan

berdasarkan Perjanjian tahun 1972. Dari uraian

tersebut di atas, tampak bahwa dengan lepasnya

Timor-Timur dari wilayah RI, Indonesia (termasuk

Timor Barat) tidak lagi mempunyai hak terhadap

landas kontinen di daerah “Timor Gap” berdasarkan

hukum internasional.21

Penutup

Dari uraian di atas, tampak bahwa

terlepasnya Timor Timur dari wilayah RI

merupakan masalah suksesi negara. Dua masalah

yang serta merta lahir daripadanya, yakni masalah

status asset pemerintah RI di wilayah Timor Leste

dan status Perjanjian Timor Gap merupakan

sebagian kecil saja masalah yang timbul dari

terlepasnya Timor Timur dari RI.

Kasus Timor Timur juga menunjukkan

bahwa masalah suksesi negara ini semakin relevan

dewasa ini. Kasus ini sekaligus juga menunjukkan

bahwa hukum mengenai suksesi negara ini

berkembang dan kasus ini memiliki kekhasannya.

Kasus ini di samping masalah klasik yang melekat

setelah terjadinya proses suksesi negara, yakni

masalah status aset negara lama, juga terdapatnya

perjanjian yang jenisnya bukan perjanjian

perbatasan, tetapi pengaturan sementara. Karena

itu, doktrin atau prinsip hukum yang berlaku umum

untuk masalah perbatasan ini, yakni doktrin uti

possidetis, tidak berlaku dalam kasus ini.

Ket: Artikel ini diambil secara online dari google.com

21

Deplu, Ibid.