Keterlibatan : Solusi Konflik Industri Kelapa Sawit ?

Gita Syahrani | syahranigita@gmail.comLegal & Institutional Design Specialist | Working Group on Funding Instruments | Presidential Task Force on REDD+

Jambi | Diskusi Hijau - Nasib Hutan Indonesia Ada di Tangan Generasi Muda | April 9, 2013

KomitmenNasionalPenurunan tingkat gas

rumah kaca sebesar

26 – 41 Persen

DanPertumbuhan

ekonomi

7 Persen

Target Sektoral RAN-GRK

Dalam gigaton (gt, billion tons), dan persentase

Potret Industri Kelapa Sawit

• Pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat selama beberapa dekade terakhir;

• Saat ini Indonesia adalah eksportir kelapa sawit kedua terbesar di dunia;

• Industri kelapa sawit di Indonesia mempekerjakan lebih dari 3 juta orang; dan

• Industri kelapa sawit menghasilkan laba ekspor sekitar 16 milyar dolar per tahun.

Karakteristik Industri Kelapa Sawit • Perkebunan bersifat

monokultur;• Perkebunan membutuhkan

area skala besar; • Tumbuhan Palma ber-akar

serabut sehingga kemampuan untuk menahan air lebih rendah tapi konsumsi airnya lebih tinggi;

• Pengaruh negatif terhadap kualitas air;

• Perizinan yang seringkali bermasalah dan terkait praktek korupsi.

Tingkat Investasi Industri Kelapa Sawit

Perusahaan Jumlah

Sinar Mas Group IDR 2,3 Triliun

Musim Mas Group IDR 2 Triliun

Wilmar Group USD 900 juta

Permata Hijau Group IDR 2 Triliun

Domba Mas USD 180 juta

PTPN III & Ferrostal Indonesia IDR 3 Triliun

PT VVF USD 100 juta

2012 Total Kebutuhan 57,3 Triliun

1,5 Triliun Rupiah APBN

55,83 Triliun Rupiah APBD, perbankan & swadaya masyarakat

Sumber : Crude Palm Oil Database 2012 – Media Data Riset

Ilustrasi Kondisi Jambi

• Perkebunan kelapa sawit adalah lahan perkebunan kedua terluas di Jambi setelah perkebunan karet;

• Sumbangan terhadap pendapatan daerah dari industri kelapa sawit cukup besar bagi perekonomian Jambi.

• Di Sumatera, lahan kelapa sawit Jambi merupakan keempat terluas setelah Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sebaran Konflik SDA & Agraria

Kasus di Kalimantan Tengah85% Sektor Perkebunan10% Sektor Kehutanan

Sumber : Pusat Database dan Informasi Hukum Masyarakat

Modus Utama Kejahatan Kehutanan Sektor Perkebunan

9 dari 12 kasus prioritas yang ditangani Satgas REDD+ saat ini terkait sektor perkebunan dan modus utamanya adalah :

1. Kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dan tanpa dilengkapi izin usaha perkebunan (IUP);

2. Penanaman tanpa mengantongi IUP di atas wilayah moratorium (PIPIB); dan

3. Persiapan lahan dengan cara membakar

Faktor Utama Pemicu Konflik (i) kurang tegasnya

pengaturan dan konsistensi tata ruang di tiap level pemerintahan;

(ii) tidak jelasnya status lahan & bukti kepemilikan; dan

(iii)kurangnya kebijakan pengaman lingkungan, sosial & ekonomi yang memadai.

Sumber : UKP4, Sawit Watch, Forest Peoples Programme, HuMA dan ICRAF

Mekanisme Kontrol Masyarakat Pemahaman tentang perizinan yang dibutuhkan

oleh Perkebunan Kelapa Sawit

Mekanisme Kontrol Masyarakat (2) Pemahaman atas kewajiban perusahaan di bidang

kelapa sawit agar pemenuhannya dapat diawasi.

Contoh Kasus

Lahan Gambut Rawa Tripa – Pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang menyatakan, gambut berkedalaman lebih dari 3 meter harus dijadikan area lindung.

70% perkebunan milik asing di Indonesia, khususnya Sumatera, tidak memiliki kebun inti plasma rakyat – pelanggaran pengusaha perkebunan kelapa sawit wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat sesuai tercantum dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Mekanisme Kontrol Masyarakat (3) Keterlibatan dalam proses perencanaan tata ruang

kawasan, sehingga terdapat kejelasan fungsi kawasan.

Contoh Kasus

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang mencakup permohonan alih fungsi lahan yang berpotensi melegalisasi perkebunan kelapa sawit tanpa izin di kawasan Aceh Tamiang. Sebelumnya, CSO dan kepolisian telah menutup 24 perkebunan ilegal di area tersebut.

Proses Rancangan Tata Ruang Wilayah

Tahap A

Tahap E

Tahap B

Evaluasi Materi Tahap D

Tahap C

Gubernur ajukan Surat Permohonan Persetujuan Substansi

Gubernur ajukan Raperda, bersama dok. pendukung RTRW yang belum disetujui bersama kepada DPRD Provinsi

Raperda disampaikan kepada Menteri PU c.q. Dirjen Penataan Ruang

Disposisi Surat kepada Direktur Penataan Ruang Wilayah

Pembahasan Raperda di BKPRD provinsi

Rapat Koordinasi antara BKPRN dengan Pemda (apabila perlu dgn Kementerian atau Pemda lain yang terkait)

Pembahasan RTRW oleh DPRD bersama Pemda

Persiapan berita acara rapat, konsep surat persetujuan substansi untuk ditandantangani oleh Menteri PU

Persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD atas Raperda RTRW

Penyampaian Raperda kepada Mendagri untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundangan

Penetapan Raperda oleh Sekretaris Daerah.

Penyempurnaan Raperda oleh Pemda apabila ada ketidaksesuaian

Dokumen dinyatakan lengkap

Apabila telah sesuai

PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI

oleh Menteri PU

Mekanisme Kontrol Masyarakat (4)Memantau pelaksanaan inisiatif konservasi

hutan oleh industri kelapa sawit Contoh Kasus

Proyek percontohan (pilot project) konservasi hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) di PT Kartika Prima Cipta (KPC), Kalimantan Barat, untuk memastikan bahwa kegiatan operasinya tidak memiliki rekam jejak deforestasi. Proyek ini digawangi oleh Golden Agri-Resources Ltd (GAR) dengan anak perusahaannya, PT SMART Tbk (SMART) bersama dengan The Forest Trust & Greenpeace - Maret 2013 dan akan berlangsung selama 12 bulan.

Thank You