Ekonomi Publik - 1

5/7/2018 Ekonomi Publik - 1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ekonomi-publik-1 1/46

11Introduction

CONOMICS OFTHE

PUBLIC SE

MP3EI(MasterPlan Percepatan

Perluasan Ekonomi

Indonesia)

Definisi

� Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu

Ekonomi yang menelaah masalah-masalah

ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat,

pemerintah/negara) seperti kebijakansubsidi/pajak, regulasi/ deregulasi,

nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial,

ketahan-an pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan,

kesehatan, dan sebagainya.

� Menurut Montesqieu, ³kekuasaan negara dapat

dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif.´

� Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah,

yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling

berpengaruh terhadap suatu perekonomian.

Peranan Pemerintah DalamPerekonomian

� menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi

suatu perekonomian

� mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak,

� memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitasseperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi,

� membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh

perusahaan swasta, misalnya persenjataan,

� meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok

ke kelompok lainnya, dan

� menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-

anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya

Beberapa Landasan EkonomiPublik

� Masalah kunci perekonomian adalah masalah

mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan

masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan).

� Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa

(pemerintah atau bukan) atau bagaimanakeputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan

terpusat atau mekanisme harga).

� Pandangan-pandangan tentang peran

pemerintah dalam perekonomi-an semakin

konvergen (cenderung mendekat satu terhadap

yang lain), yakni secara umum swasta harusmengambil peran utama dalam pasar.

� Namun bila terjadi kegagalan pasar dan

pemerintah berpotensi dapat memperbaikikegagalan tersebut, maka seyogyanya

pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut

sepanjang diyakini bahwa memang mampu.

� Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang

ditarik dari suatu analisis bersifat sahih.

� Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap:1. deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian,

2. telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut,

3. tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan

4. evaluasi atas proses politik yang mengarah pada

pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Jenis Kegiatan Pemerintah

� Jenis kegiatan pemerintah antara lain adalah:

� Menyediakan sebuah kerangka kerja/ sistem yang legal, yang diperlukan

untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula.

� Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya.

� Mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat (swasta), melalui

subsidi, pajak, kredit dan peraturan (undang-undang).

� Membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudianmenyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga.

� Melakukan redistribusi pendapatan.

Faktor-Faktor yang MempengaruhiPeningkatan Kegiatan Pemerintah

a. Adanya perang.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

c. Adanya urbanisasi.

d. Perkembangan demokrasi.

Ukuran Kegiatan Pemerintah

� Ukuran kegiatan pemerintah dapat dilihat dari

seberapa besar ukuran sektor publiknya dan suatu

indikator yang mudah digunakan yaitu seberapa besar

ukuran pengeluaran publik relatif terhadap total

perekonomian.

� Pemerintah meningkatkan pendapatan untuk

membayar seluruh pengeluarannya melalui beberapamacam jenis pajak dan apabila terjadi defisit maka

defisit tersebut akan dibiayai melalui pinjaman.

Adam Smith

� Adam Smith mengemukakan teori bahwa

pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi:

a. Fungsi pemerintah untuk memeliharakeamanan dalam negeri dan pertahanan.

b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan

peradilan.c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-

barang yang tidak disediakan.

� Peran pemerintah dalam perekonomian modern

terbagi menjadi peran alokasi, peran distribusi

dan peran stabilisasi.

� K egagalan pemerintah dikarenakan beberapa

faktor yang mengakibatkan peningkatankesejahteraan masyarakat menuju kondisi Pareto

optimal tidak dapat tercapai.

EFISIENSI PASAR

� Efisiensi Pareto

� Efisiensi Pareto terjadi apabila alokasi dari kekayaan

tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat

orang lain dirugikan

� Terdapat 2 prinsip yang perlu diperhatikan

dalam teori fundamental dari ekonomi

kesejahteraan:� Teori pertama: ekonomi adalah persaingan (dan

kondisi yang memuaskan) adalah efisien Pareto, dan

� Teori kedua mengimplikasikan setiap alokasi efisiensi

� Pareto dapat dicapai oleh mekanisme pasar

yang desentralisasi

� Efisiensi menurut perspektif pasar tunggalterjadi pada saat marginal benefit sama dengan

marginal cost.

Analisis Ef isiensi Ekonomi

� Terdapat 3 (tiga) aspek dari Pareto Efficiency.

1.efisien dalam pertukaran.

2.Efisien dalam produksi.3.Efisiensi dalam keseluruhan (overall/mix

efficiency).

Efisiensi dalam Pertukaran

� Efisiensi dalam pertukaran adalah:

� suatu pengalokasian sejumlah barang yang tertentu

jumlahnya dalam suatu ekonomi pertukaran disebut

(pareto) efisien jika, melalui realokasi barang- barang, tidak seorang individupun dapat

memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi

kesejahteraan individu lainnya.

Efisiensi dalam Produksi

� Efisiensi dalam produksi terjadi apabila dalam

suatu masyarakat dengan dalam

mengalokasikan sumber-sumber produksi jika

tidak ada suatu barang yang dapat diproduksitanpa keharusan mengu-rangi produksi barang

lainnya.

Efisiensi Keseluruhan

� Efisiensi keseluruhan dalam suatu ekonomi

adalah jika tidak seorangpun yang dapat

ditingkatkan kesejahteraannya dengan tanpa

membuat kesejahteraan yang lainnya berkurang.

KEGAGALAN PASAR

� Terdapat 6 (enam) faktor penyebab kegagalan pasar

yaitu:

a. K egagalan dari persaingan (failure of competition).

b. Adanya barang publik (public good).

c. Eksternalitas.

d. Pasar tidak lengkap.

egagalan informasi.f. Adanya pengangguran, inflasi, dan ketidakseimbangan

(unemployment, and other macroeconomic disturbances).

PERKEMBANGANEKONOMI INDONESIA

ORDE BARU

� Perkembangan ekonomi Indonesia sejak Order

Baru dilandaasi pemikiran-pemikiran dan

kebijakan-kebijakan.

� Tujuan Pemerintah adalah mengembangkan

perekenomian sehingga taraf hidup bangsa

meningkat.

� Taraf hidup yang lebih baik dikenal dengan:� Adil (equity)

� Makmur (growth)

� Pencapaian tujuan adil tidak dibarengi

pencapaian tujuan makmur, atau sebaliknya.

� Sering dianggap bahwa salah satu harus

dikorbankan.

� Teori Pertumbuhan:

� Dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi

maka secara otomatis akan terjadi tetesan ke bawah

(trickledown effect)� Artinya: kelompok miskin dapat cipratan dari

penghasilan kelompok berpendapatan tinggi.

� Contoh: Sistem perpajakan progresif bagi kelompok

kaya disertai dengan subsidi bagi kelompok miskin.

� Teori K eadilan

� Adanya pemerataan pendapatan terlebih dahulu dan

semua kebutuhan dasar pennduduk dapat dipenuhi

secara adil dan merata, sehingga tidak ada terjadikecemburuan sosial maupun ekonomi.

� Artinya: Semua orang akan memiliki semangat

untuk membangun bersama-sama mencapai hidup

yang lebih tinggi.

� Diantara kedua kelompok pendukung kedua

tujuan tersebut, ada yang menginginkan

perbaikan taraf hidup sekaligus secara adil

(growth with equity)

� Artinya: akibat pendekatan ini pada umumnya

laju pertumbuhan ekonomi rendah tetapi

disertai adanya keadilan dan pemerataan penghasilan dan kesempatan yang lebih baik.

Perkembangan Ekonomi ORBA

� Orba berkisar dari tahun 1967 ± Mei 1998.

� K ondisi ekonomi Orba memprihatinkan dengan

inflasi yang tinggi (600% tahun 1966),

kemunduran ekonomi dan pengangguran yang

parah.

� 1967 ± 1997: Orba bekerja keras dan mampu

menciptakan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun

� 1997 ± kesalahan manajemen, terjadi krisis

moneter dan akhirnya krisis politik.

� Trilogi Pembangunan Orba:

� Stabilitas

� Pertumbuhan

� Pemerataan

� Bentuk pembangunan:

� Pelita I ± Stabilitas politik dan ekonomi, K emudian

pertumbuhan dan pemerataan

� Pelita II ± Pertumbuhan ekonomi, diikuti pemerataan dan stabilitas.

� Pelita III ± VI ± Pemerataan, disusul pertumbuhan

dan stabilitias

� K egagalan Orba:

� Pemerintah yang tidak sungguh-sungguh dengan

Trilogi Pembangunan

� K esenjangan antara gol. K aya dan miskin

� K ecemburuan sosial yang berakhir menjadi

kejadian liar ± perampasan, penjarahan,

penentangan - pada Mei 1998.

� Pendapatan Per kapita 1997 $1000, menjadi $250

pada awal 1998 oleh karena kemerosotan nilai

rupiah terhadap US$.

Orde Reformasi

� Pola pemerintahan tidak banyak berubah

� K ebijakan tidak banyak berubah

� Bekas pejabat Orba menjabat kembali di Orde

Reformasi

� K emerosotan pertumbuhan ekonomi pada 1999

sebesar 14%.

� UU No. 22 1999 ± tentang Pemerintah Daerah

� UU No. 25, 1999 ± tentang perimbangan

keuangan antara pusat dan daerah

Orde Otonomi Daerah

� Prioritas ekonomi:

� Stabilitas sektor finansial

� Peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan

� Pengembangan UK M

� Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani

� Peningkatan ekspor

� Privatisasi BUM N dengan bernilai tambah� Desentralisasi fiskal

� Optimalisasi pemanfaata SDA

�Restrukturisasi perbankan dan dunia usaha

Pemerintah Daerah

� Pemerintah daerah terdiri dari:

� Pemerintah Propinsi

� Pemerintah K abupaten/kota

� UU No. 22 1999- pembagian daerah bukan lagi

dikenal dengan pembagian derah tingkat I dan

daerah tingkat 2

Pendapatan Asli Daerah

� Pendapatan daerah dapat berasal dari

pendapatan asli daerah sendiri:

� Pendapatan asli daerah sendiri

� Pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah

� Dana perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah� Pinjaman daerah

� Pendapatan daerah lainnya yang sah.

� Pendapatan Asli Daerah:

� Pajak

� Retribusi Daerah

� K euntungan Perusahaan Milik Daerah

� Pajak Daerah

� Iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau

badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa

langsung yang dapat ditunjuk, yang dapatdipaksakan berdasarkan peraturan perundangan2

yang berlaku

� Fungsi Pajak Daerah:

� Sumber pendapatan daerah (budgetary)

� Alat pengatur (regulatory)

� Alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatanekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu

Smith¶s Canon

� Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah

daerah setiap pajak harus memenuhi Smith¶s

canon, yang meliputi:

� Unsur K eadilan (equity)

� Unsur kepastian (certainty)

� Unsur kelayakan (convenience)

� Efisien (Economy)� Unsur ketepatan (adequacy)

� K eadilan dalam perpajakan

� Pajak harus adil baik secara vertikal maupun

horisontal.

� Vertikal maksudnya dirasakan adil diantara berbagai tingkat golongoan pendapatan berbeda

� Horisontal maksudnya dirasakan adil diantara

sektor yang berbeda pada tingkat atau golongan

pendapatan yang sama

� K epastian dalam Pajak

� Pajak hendaknya dikenakan secara jelas, pasti dan

tegas kepada setiap wajib pajak.

� K elayakan dalam Pajak

� Wajib pajak harus dengan senang hati membayar

pajak kepada pemerintah karena pajak yang

dibayarnya layak dan tidak memberatkan para wajib pajak.

� Pajak digunakan pemda untuk pelayanan

masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa uang

tersebut tidak diselewengkan.

� Pajak harus efisien

� Pajak jangan menciptakan biaya pemungutan yang

lebih tinggi dari pendapatan pajak yang diterima

pemerintah daerah.

� Pajak harus tepat� Pajak dipungut tepat pada waktunya, jangan

memperberat anggaran pendapatan dan belanja

daerah yang bersangkutan.

Ekonomi Publik Project

� What project did you do?

� When was it?

� Where was it?

� Why are you doing it?

� How did you accomplish the project?

� Conclusion of the project

Ekonomi Publik - 1

Documents

Sidang Akhbar Prestasi Ekonomi Suku Pertama Tahun 2020 · Sidang Akhbar. Sidang akhbar akan meliputi 1 Perkembangan ekonomi global dan serantau 2 3 Tinjauan ekonomi Dasar ekonomi

Ekonomi Teknik 1

Makro Ekonomi 1

Administrasi Publik

Jurnal Administrasi Publik Volume 6 Nomor 1 Juni 2015

PENGINVESTIGASIAN AUDIT EXPECTATION GAP … AUDIT EXPECTATION GAP PADA SEKTOR PUBLIK Rusliyawati Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura Abdul Halim Fakultas Ekonomi, Universitas

Bidang Kajian: Akuntansi Keuangan Sektor Publik · PDF file1 Fakultas Ekonomi UNSNILAI RELEVAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH SUTARYO Alumni

Semnas Sipendikum FH UNIKAMA 2017 · penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasab berekspresi, serta hak hak ekonomi,

Tekno Ekonomi Mobile (1)

Dr. Ir. RIYANTO, M - gaikindo.or.id · Ekonomi Kebijakan Publik. Market Acceleration Strategy for x-EV in Indonesia* TIM PENELITI LPEM FEB UI Gading Serpong 25th of July 2019 *Seminar

MEDIA BARU, RUANG PUBLIK BARU, DAN TRANSFORMASI … · liberalisasi ekonomi dan politik, makin menegaskan kecenderungan media untuk mengabdi pada kepentingan kapital. Sebaliknya,

*) Dosen Fak. Ekonomi Unissula 1

Penilaian Kinerja BSC...publik. Selain itu, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan penanggungjawaban publik dengan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Informasi

FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA KINERJA KEUANGAN … · daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. ... khasanah ekonomi, telaah mengenai flypaper effect

Peran Pecking Order, Keseimbangan dan Kebijakan Moneter ... · Struktur Modal pada Perusahaan Go Publik BEJ periode 1991 – 2001 Oleh : Pudji Astuty (Alumni Doktor Ilmu Ekonomi Universitas

Ekonomi Informasi - Pengantar 1

Ekonomi Translation Bab 1

PENGERTIAN : Theory - Administrasi Publik · Hakekat administrasi publik : - Administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif

1 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia

Akuntansi Sektor Publik 1