KEBIJAKAN TEMBAKAU DI INDONESIA:KONTESTASI WACANA, POLITIK IDENTITAS, DAN REPRESENTASI

Tim Peneliti Puska Antropologi FISIP UI

Keberagaman di ASEAN dan Tembakau

Andrew D. Mitchell and Tania Voon. The Global Tobacco Epidemic and the Law. (2014: 150)

Tantangan implementasi FCTC di ASEAN: Keragaman budaya, bahasa, dan perbedaan

dalam ketersediaan anggaran publik untuk inisiatif pengendalian produk tembakau).

Perbedaan kepentingan bisnis anggota-anggota ASEAN: produsen dan memonopoli pertembakauan, lainnya tidak.

Tembakau mempunyai peranan budaya yang penting: pertukaran dalam interaksi sosial.

Regulasi di ASEAN

Brunei Darussalam :Tobacco Order 2005 and Tobacco Regulations 2007

Laos PDR : Law on Tobacco Control, 2009

Malaysia : Control of Tobacco Products Regulation 2004 and Control of Tobacco Product (Amendment) Regulations 2008; 2009; 2010 and 2011 under the Food Act 1983, National Tobacco Control Law already drafted

Myanmar : The Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law (The State Peace and Development Council Law No.5/2006)

Philippines : Tobacco Regulation Act 2003 (Republic Act 9211)

Singapore : Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act, the Prohibition on Smoking in Certain Places Act, Smoking (Control of Advertisements and Sale of Tobacco) (Labelling) (Amendment) Regulations 2006, Circular No.12/2008 New Marking Requirement on Cigarette Sticks

Thailand : Tobacco Products Control Act B.E. 2535 (1992) and Non-Smokers’ Health Protection Act B.E. 2535 (1992)

Kamboja : National Tobacco Control Law

Vietnam : Decision No.1315/QD-TTg of the Prime Minister adopted the implementation plan Framework Convention on Tobacco Control for Vietnam and Directive No.12/CT-TTg of

Prime Minister on strengthening tobacco control activities, Tobacco Control Law already drafted

Sumber: The ASEAN Tobacco Control Report

Indonesia

Under National Health Law Nr. 36/2009 regarding Health [Chapter VI: Health Efforts; part 17: Security Addictive Substance article 114, article 115 paragraph (1), article 115 paragraph (2), article 116].

Satu-satunya negara di ASEAN yang belum menandatangani FCTC.

Permasalahannya?

Karakteristik FCTC

Anti-liberal/proteksionis Demand reduction, tapi banyak

mengatur perdagangan, mengabaikan aspek pendidikan

Antisipasi risiko ekonomi: hanya 1 pasal (article 117) dan general

Risiko ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar (liberal)

Perbedaan Pandangan

Pro-FCTC Kontra-FCTC

Pengusung Negara berkembang Negara maju

Pihak yang berkepentingan

WHO, negara berkembang

Industri farmasi, industri rokok putih

Posisi industri farmasi

-Tidak berkepentingan-Diuntungkan jika perokok tetap tinggi-Keraguan: pengandalian tembakau non-NRT tidak dibiayai?

-Berkepentingan, persaingan dagang dengan industri rokok-NRT vs rokok

Pokok Perdebatan di Bidang Kesehatan

Pro-FCTC Kontra-FCTC

Korelasi dengan penyakit

-Rokok menyebabkan berbagai penyakit berat-Prevalensi perokok meningkat seturut dengan prevalensi NCD-Tidak ada batas aman kandungan dalam rokok

-Rokok bisa untuk pengobatan-Racun dalam rokok bisa dinetralisir dan menyehatkan

Definisi nikotin

-Nikotin merupakan zat adiktif seperti ganja dan heroin

-Nikotin tidak memenuhi unsur adiktif (phsycological dependency, phisical dependency, tolerance)

Definisi perokok pasif

-Hak perokok pasif wajib dilindungi untuk menekan prevalensi NCD

-Konsep perokok pasif memberi jalan intervensi negara

Tingginya perokok di bawah umur

-Akibat iklan rokok, promosi, & sponsor-Akibat informasi yang keliru-Menghapus iklan dll

-Tidak hanya karena iklan, promosi, & sponsor tapi juga pergaulan-Iklan dll perlu dibatasi sewajarnya

Pokok Persoalan di Bidang Kesehatan

Kualitas kesehatan publik Prevalensi perokok di bawah umur Jumlah mulai merokok di bawah umur Perlindungan terhadap anak dan perokok

pasif

Analisis Regulasi terkait Tembakau

UU 36/3009 tentang Kesehatan Pasal 113 – 116 Definisi zat adiktif hanya mencakup tembakau Tujuan pembangunan kesehatan (pasal 3):

kualitas kesehatan tertinggi Hanya mengatur pengamanan zat adiktif

(rokok), mengabaikan produk konsumsi lain NCD? Disiasati lebih rinci dalam PP 109/2012,

mengabaikan aspek ekonomi

Skenario Kebijakan

Kebijakan “rokok sebagai barang mewah”

Risiko ekonomi-sosial-budaya Kebijakan pertembakauan (pertanian,

perindustrian, dan ketenagakerjaan)

Pertanian Tembakau

Titik sentral perdebatan Pro dan Kontra pertanian tembakau adalah pada pertanyaan:1. BAGAIMANA KONTRIBUSINYA TERHADAP

PENYERAPAN TENAGA KERJA?2. BAGAIMAN KONTRIBUSINYA TERHADAP

KEEJAHTERAAN PETANI?

PRO PEMBATASAN

DATA (UMUMNYA) NASIONAL: Penyerapaan tenaga kerja kecil (rata-rata hanya

674,262 pertahun dari 1996-2010) dan terpusat di 3 propinsi.

Luas lahan kecil, terhadap tanaman semusim hanya 0,87% dan terhadap total pertanian hanya 0,38%.

Produksi terus menurun Sangat berisiko (resiko panen/harga, resiko cuaca,

hingga resiko curahan waktu bekerja). Kontribusi perekonomian kecil. Pada level petani

keuntungan kecil terutama karena adanya GRADER

PRO PEMBATASAN

IMPLIKASINYA: Tidak perlu dipertahankan Diganti dengan tanaman lain yang LEBIH

bernilai ekonomi

KONTRA PEMBATASAN

DATA NASIONAL DAN LOKAL: Jumlah tenaga yang terserap besar, lebih

dari 2 juta. Kalaupun menggunakan angka 674,262.

Jumlah tersebut bermakna pada level lokal apalagi di level rumah tangga.

Luas lahan konsisten. Penampung tenaga kerja ajeg.

Menjadi sandaran kebutuhan uang tunai yang nilainya besar.

Pokok Perdebatan di Bidang Pertanian

Pro-FCTC Kontra-FCTC

Jumlah petani, luas lahan, jumlah produksi

Membaca tren (terjadi penurunan)

Membaca angka absolut (ada kontribusi besar)

Rata-rata upah Kecil (per tahun dibandingkan antar komoditas)

Besar (dalam satu masa tanam)

Full time equivalent (FTE)

Stabil = buruk, tidak berkembang

Stabil = baik, ajeg menampung pekerja

Penggunaan data makro

Membaca implikasi pada tingkat nasional

Membaca implikasi pada tingkat lokal (kabupaten)

Studi kasus Subjektif, subjektif terkait tujuan (non-sentra tembakau), 4M

Subjektif, terkait tujuan (sentra tembakau)

TITIK TEMU PRO DAN KONTRA Kesimpulan kedua belah pihak tidak bisa

dibandingkan secara langsung, meski data yang dipakai sama.

Data yang sama dimaknai secara berbeda. Kesejahteraan petani tembakau dapat

diperbaiki apabila hubungan antara petani tembakau dan pedagang (grader) diperbaiki.

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan petani.

SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERBURUHAN

Pokok Perdebatan Regulasi Terkait Pengendalian Tembakau Pertembakauan: Pasar Tembakau, Harga dan Pajak, dan Struktur

Industri di Indonesia. Tenaga Kerja Pertembakauan

Pokok Permasalahan Kepentingan Pelaku Ekonomi dalam Tata Niaga Tembakau Model Penanganan dan Perkiraan Konsekunsi Dampak Cukai Kategori Tenaga Kerja di Sektor Industri Tembakau

Isu yang Mengemuka Proteksi terhadap industri lokal dan komoditas produk tembakau kretek;

Representasi kepentingan petani dan tenaga kerja industry produk tembakau.

Regulasi Terkait Pengendalian Tembakau

Ratifikasi Saja, Implementasi Nanti (Pandangan Mendukung Pengendalian Tembakau)

“Menunjukan negara-negara yang meratifikasi itu tidak [mengalami] [ke-]rugi[-an].”

Kuratif, Bukan Preventif (Pandangan Menolak Pengendalian Tembakau)

“tidak dibiarkan di pasar bebas [tembakau] orang kecil berkompetisi,” malah “anehnya untuk investasi asing.”

“perekonomian kerakyatan” “massif” dikerjakan berbagai kelompok masyarakat dan dengan “500 meter persegi… sudah bisa ikut bisnis kretek.”

Pertembakauan: Pasar Tembakau, Harga dan Pajak, dan Struktur Industri di Indonesia Pertarungan Pasar: Industri Rokok Besar dengan Rokok

Kecil (Pandangan Mendukung Pengendalian Tembakau)“pertarungan pasar… tidak ada kaitannya dengan pertarungan soal kadar dan FCTC WHO, tapi yang terjadi di Indonesia adalah pertarungan industri rokok besar dengan industri kecil”

Pasar Kita, Siapa yang Leading? (Pandangan Menolak Pengendalian Tembakau)

“Orang gak sadar bahwa ada infiltrasi perdagangan. Terbukti, 10 tahun kemudian, kita lihat di market sell-nya ini hari 66,20% itu SKM (Sigaret Kretek Mesin), mild [istilah bagi rokok putih].”

“Kekurangan dari produsen tembakau untuk memenuhi “demand dari pabrik… Bayangkan, dari zaman Belanda masih menanam [jenis tembakau dan dengan cara] yang sama,”

Tenaga Kerja Pertembakauan

Jumlah Pekeja di Tata Niaga Pertembakauan Tidak Signifikan (Pandangan Mendukung Pengendalian Tembakau)

“Cara menghitung mereka [kelompok yang menolak pengendalian tembakau] … menghitung tenaga kerja, kemudian menambahnya dengan keluarga mereka atau orang lain yang tidak berhubungan [secara langsung bekerja di sektor industri tembakau].”

Tata Niaga Pertembakauan Menyerap Tenaga Kerja Secara Signifikan (Pandangan Menolak Pengendalian Tembakau)

Pertembakauan mampu memberikan pekerjaan bagi banyak orang serta mencerminkan “ekonomi kerakyataan.”

Pokok Permasalahan

Kepentingan Pelaku Ekonomi dalam Tata Niaga TembakauPengindetifikasian dan pemaknaan atas kepentingan dalam “pasar” serta bayangan atas solusi yang mengajukan: intervensi negara, namun belum

terjelaskan lebih lanjut.

Model Penanganan dan Perkiraan Konsekunsi Dampak Cukai

Skema pengalokasian hasil cukai dipandang belum merepresentasikan upaya untuk melindung para pelaku ekonomi tembakau dan keadilan, sehingga model yang menangani atas isu “kematian industrI akibat cukai” serta dampak konsekuensi di masa

depan dapat menjadi pertimbangan dalam isu cukai.

Kategori Tenaga Kerja di Sektor Industri Tembakaupetani, buruh tani, buruh pabrik, pegawai alih kerja di sector industry tembakau tenaga, beragam kategori tersebut, tetaplah hadir sebagai

kategori “tenaga kerja,” yang sama saja dengan kategori tenaga kerja di sektor industry lainnya.

Isu yang Mengemuka

Proteksi terhadap industri lokal dan komoditas produk tembakau kretek tercermin dari pendefinisian kepentingan yang diuntungkan dalam FCTC, yaitu asing atau nasional, rokok putih vs. rokok kretek. Hakikatnya, perdebatan mengarah pada imajinasi peregulasian karakteristik pasar produk tembakau (di masa mendatang).

• Representasi kepentingan petani dan tenaga kerja industry produk tembakau. Penerjemahaan tenaga kerja sebagai faktor produksi dalam konteks perdebatan pengendalian produk tembakau sekiranya akan menambah tingkat kompleksitas.

Simpulan

Upaya pengendalian tembakau pasca FCTC Ada desakan kuat ratifikasi FCTC Perangkat regulasi bidang pertembakauan

(pertanian dan industri) belum memadai antisipasi risiko FCTC

Regulasi pertembakauan saja: masalah tertib hukum

Persoalan pertanian dan ketenagakerjaan juga terjadi pada komoditas dan industri lainnya

Mengakomodasi aspek pengendalian dan pertembakauan?

Skema Regulasi yang Dibutuhkan

1. Pengendalian tembakau (kesehatan): Kebijakan “rokok sebagai barang

mewah” - Skenario 1: menaikkan harga tembakau - Skenario 2: cukai

Kebijakan iklan dan KTR Implikasi: pilihan rasional industri,

import, investasi, produktivitas tembakau lokal

2. Pertembakauan (pertanian dan perindustrian): Alokasi cukai untuk petani (subsidi,

bantuan modal/saprodi, dll) Perlindungan petani dalam tata niaga Pengembangan riset tembakau Perlindungan industri menengah-kecil Subsidi untuk tenaga kerja?