sneek peek direktori ian 2015

1

[Year]

Deftones user

[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

2

PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KEDEPUTIAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

3

Bibliografi

ISBN :

Hak Cipta pada ©

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN

Diterbitkan Oleh:

Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Kedeputian Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No. 10,

Jakarta 10110

CETAKAN PERTAMA,

Penyunting :

Basseng, Marsono, Witra Apdhi Yohanitas, Harditia Bayu

Desain sampul :

----- Cet.1.Jakarta,PIPP-LAN,2015

.... hal : ilus : 17.6 x 25 cm

Sanksi pelanggaran Pasal 44, UU 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6

tahun 1982 tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu

ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual

kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4

TIM PENYUSUN

Tri Widodo Wahyu Utomo

Kania Damayanti

Basseng

Menik Noviati

Marsono

Witra Apdhi Yohanitas

Harditya Bayu Kusuma

Ria Veriani

Teguh Henry Prayitno

Isni Kartika Larasati

TIM PENDUKUNG

Sri WahyuniDwiningsih

Agung Nugroho

A.A. Sri Astiti

Gunanta

Sundari Rachmasari

Ramelan

Tyas Wahyu Fadhila

Kemala Nur Shabrina

Nicky Aldila Harahap

Erika Okti Dwiyanti

5

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang

administrasi Negara, maka Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi

Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara memandang perlu untuk

menyusun Direktori Inovasi Administrasi Negara. Salah satu tujuan dari penyusunan

direktori inovasi administrasi negara tersebut adalah untuk mempermudah

Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat

dalam mencari/memperoleh informasi tentang ringkasan/intisari/epitome dari

berbagai inovasi yang telah dikembangkan dan diterapkan. Di samping itu, juga

untuk mempermudah bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam

mengadopsi, mereplikasi bahkan memodifikasi inovasi disesuaikan dengan

karakteristik instansi masing-masing.

Direktori inovasi administrasi negara yang telah disusun tersebut memiliki

desain yang cukup sederhana, akan tetapi telah memuat informasi yang

komprehensif terkait dengan proses penyusunan, implementasi, dampak, faktor

pendorong dan penghambat, serta prasyarat replikasi dari masing-masing best

practice inovasi yang telah divalidasi ke dalam direktori inovasi. Saat ini inovasi yang

terdapat dalam buku hanya berjumlah 64 inovasi, akan tetapi terdapat beberapa

inovasi lain dan telah tervalidasi di dalam e-direktori inovasi administrasi negara

yang dapat diakses di laman :

http://inovasi.lan.go.id/index.php?r=inovasi/edirektori.

Untuk mempermudah pengguna direktori tersebut, tim penyusun telah

melakukan pengelompokan inovasi berdasarkan jenisnya yang meliputi: inovasi

proses, metode, produk, konseptual, teknologi, struktur organisasi, hubungan dan

sumber daya manusia. Di samping itu, direktori inovasi ini juga telah dilengkapi

dengan langkah-langkah penggunaan direktori, khususnya terkait dengan replikasi

inovasi.

Pada akhinya, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan

semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan hingga terbitnya direktori

inovasi administrasi negara ini.

Jakarta, September 2015

Plt Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Basseng

6

SAMBUTAN

Keinginan awal menyusun buku Direktori Inovasi ini didasari oleh keyakinan

bahwa praktek inovasi sektor publik begitu banyak dan tersebar di berbagai instansi

pusat maupun daerah, namun belum terdokumentasikan dalam suatu wadah yang

bisa diakses oleh siapapun untuk menumbuhkan inspirasi untuk berinovasi

sekaligus menjadi sumber pembelajaran bagi instansi yang ingin melakukan

terobosan dalam organisasinya.

Pada suatu saat nanti, kami berharap direktori ini akan menjadi bank data

yang berisi praktek-praktek terbaik di bidang pelayanan publik, pengembangan

kelembagaan dan manajemen sumber daya apataur, maupun tata kelola

pemerintahan secara luas. Kami juga akan menjaga komitmen untuk menjadikan

direktori ini tidak sekedar bersifat data cetakan, namun juga dapat diakses secara

electronic atau online. Bahkan kami juga akan membuka kesempatan bagi setiap

instansi pemerintah untuk menambahkan secara mandiri inisiatif pembaharuan di

lingkungannya masing-masing kedalam e-directory kami.

Ini semua kami lakukan sebagai wujud kesungguhan kami membangun

sistem administrasi negara yang lebih baik, serta lebih lincah dan adaptif, sesuai

dengan visi kami untuk membangun administrasi negara yang inovatif. Kami yakin

bahwa direktori inovasi ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuknya. Pertama,

sebagai sebuah sumber pengetahuan yang menceritakan bagaimana sebuah

perubahan dapat dilakukan, dalam bidang apa saja perubahan itu terjadi, instansi

atau daerah mana saja yang paling agresif melakukan inovasi, apa manfaat dari

perubahan dan inovasi tersebut, dan seterusnya. Kedua, dengan beragam

pengetahuan tadi maka direktori ini diharapkan dapat mendorong upaya

mereplikasikan inovasi di berbagai tempat dan bidang yang berbeda. Ketiga, kami

yakni bahwa praktek-praktek inovasi yang terekam dalam direktori ini akan memacu

lahirnya inovasi-inovasi baru. Sebab, kampanye dan promosi inovasi yang paling jitu

itu adalah dengan inovasi itu sendiri. Dengan kata lain, direktori ini adalah salah

satu bentuk kampanye inovasi.

Selain manfaat-manfaat diatas, kami juga memiliki keyakinan bahwa

informasi yang tersaji dalam direktori ini dapat menjadi dasar untuk melakukan

banyak analisis yang relevan, misalnya tentang peran pemimpin dalam sebuah

proses perubahan, model-model inovasi dalam bidang tertentu (pelayanan publik,

pengelolaan informasi melalui e-government, penataan kota, dan sebagainya),

keberlanjutan inovasi, serta issu-issu lain dalam lingkup administrasi publik.

7

Dalam upaya untuk melanjutkan proses stock taking inovasi di masa

mendatang, kami akan terus melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik dalam

metode pengumpulan data, teknik validasi dan observasi, maupun cara penulisan

dan penyajiannya. Semoga kompilasi perdana yang masih sederhana ini dapat

memberi manfaat bagi banyak instansi dan kader-kader inovator untuk tak henti

melakukan pembaharuan di bidangnya masing-masing.

Jakarta, September 2014

Deputi Inovasi Administrasi Negara,

Triwidodo Wahyu Utomo

8

Kata Pengantar

Sambutan

Daftar Isi

Prolog

Kelompok Inovasi Proses

Kelompok Inovasi Metode

Kelompok Inovasi Produk

Kelompok Inovasi Konseptual

Kelompok Inovasi Teknologi

Kelompok Inovasi Struktur Organisasi

Kelompok Inovasi Hubungan

Kelompok Inovasi SDM

Epilog

iii

v

vii

ix

9

Pada halaman ini akan diuraikan simbol inovasi yang menjadi representasi dari jenis inovasi

administrasi negara pada setiap proyek perubahan.

Inovasi proses (process innovation)

Inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik

internal maupun eksternal agar lebih sederhana dan lebih efisien. Ruang

lingkupnya meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana,

sistem, dan prosedur.

Inovasi metode (method innovation)

Inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan strategi,cara, dan teknik

baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ruang lingkupnya adalah

strategi, cara, dan teknik baru.

Inovasi produk (product innovation)

Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa

untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi dan sebagainya dari barang atau

jasa tersebut.Ruang lingkupnya adalah produk yang dapat berupa fisik

(barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa).

Inovasi konseptual (conceptual innovation)

Inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara pandang atas masalah yang

ada sehingga memunculkan solusi atas masalah. Ruang lingkupnya adalah

kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru yang

sebelumnya tak terbayangkan.

Inovasi teknologi (technology innovation)

Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi

baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Ruang

lingkupnya adalah dilakukan melalui introduksi e-government dan

pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan.

Inovasi struktur organisasi (organizational structure innovation)

Inovasi yang ditujukan untuk pengadopsian model organisasi baru yang

menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi.

Ruang lingkupnya adalah pembaruan struktur yang dilakukan melalui

berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan,

pengembangan, dan modifikasi struktur.

Inovasi hubungan (relationship innovation)

inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam

berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang

lingkupnya adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship,

networking.

Inovasi pengembangan sumber daya manusia (human resources

development innovation)

Inovasi yang ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan

kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM). Ruang

lingkupnya adalah pembaruan dan peningkatan

10

Meningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Family Gathering Terpadu Dalam Rangka

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Berkelanjutan Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia

– Daerah Istimewa Yogyakarta

JudulProyekPerubahan

KebijakandanPedomanFamily Gathering TerpaduRumah Sakit Jiwa Grhasia – Daerah

Istimewa Yogyakarta

ProdukProyekPerubahan

Waktuinisiasi Juni 2014 Waktuimplementasi Agustus 2014

Teknikvalidasi:

Observasi

Data sekunder

Telp/ email/ fax

Sumber: DokumenproyekperubahanDiklatpim&Observasi

Kontakimplementator : Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp. (0274) 895143, 895142, 895297 Email : [email protected]

drg. PembayunSetyaningastutie, M.Kes

DirekturRumahSakitJiwaGrhasiaDI Yogyakarta

Jl. Babarsari Blok PJKA no 7, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 895143, 895142, 895297

Email : [email protected]

Family Gathering Terpadu RSJ Grhasia Yogyakarta

11

paya peningkatan efektivitas penyelenggaraan family gathering terpadu dalam rangka

mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa berkelanjutan Di Rumah Sakit Jiwa Grhasia – Daerah Istimewa Yogyakarta yang digagas merupakan usaha untuk menjaring kepedulian keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Grhasia. Sesungguhnya Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI memperlihatkan bahwa rata-rata nasional gangguan jiwa berat di Indonesia adalah 1,7 % dan untuk gangguan mental emosional (cemas dan depresi) di atasusia 15 tahun sebesar 6,0%. Sedangkan prevalensi untuk gangguan jiwa berat di Provinsi DIY sebesar 2,7 % dan untuk angka prevalensi gangguan mental emosional (umur 15+ tahun) juga berada di atas angka nasional. Dampak sosial akibat masalah kesehatan jiwa tersebut antara lain adalah tingginya angka kekerasan baik di rumah tangga tangga maupun di masyarakat, meningkatnya kejadian bunuh diri, penyalahgunaan napza pada

remaja, kenakalan remaja, masalah pendidikan, perceraian, pengangguran, kemiskinan, pemasungan, dan lain sebagainya. Upaya rehabilitative kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan dan member kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Keterlibatan keluarga perlu

diberdayakan dalam bentuk kegiatan secara bersama (family gathering) untuk konseling, latihan perilaku, asuhan keperawatan diperlukan untuk kesembuhan anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan. Kondisi ini akan memberi dampak menurunnya angka

relaps (kekambuhan) penderita gangguan jiwa yang sekitar 25% - 50%. Dalam mewujudkan misi memberi pelayanan yang berkualitas dan menjamin keselamatan pasien serta pelayanan yang beretika dan mencerminkan budaya masyarakat DIY, diperlukan sebuah pedoman atau prosedur yang menjamin program Family Gathering Terpadu dapat berjalan secara berkesinambungan. Tujuan nya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan family gathering terpadu dalam rangka pelayanan kesehatan berkelanjutan di RSJ Grhasia-DIY. Penyelenggaraan family gathering pada dasarnya untuk melakukan pendekatan pelayanan jiwa berbasis komunitas (masyarakat) dimana

U Deskripsi Program Perubahan

Family Gathering Terpadu

merupakan program

bersama antara RSJ

Grhasia, ODGJ, dan

keluarga pasien untuk

mempercepat proses

penyembuhan pasien.

12

seluruh potensi yang ada di masyarakat dilibatkan secara aktif. Manfaat yang ingin dicapai dari program ini adalah 1) Didapatkannya kesepakatan bersama antara RSJ Grhasia dengan stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan berkelanjutan pasca perawatan pasien di Rumah Sakit; 2) Terwujudnya keluarga sadar jiwa secara mandiri dalam mengelola pasien atau orang dengan gangguan kesehatan jiwa; 3) Terbentuknya pelayanan kesehatan jiwa pari purna, mulai dari sistem rujukan pasien di tingkat Puskesmas, RSU tingkat kabupaten/kota, sampai RSJ Grhasia DIY. Strategi yang dilakukan untuk menjalankan program tersebut adalah 1) Menyusun kebijakan dan pedoman penyelenggaraan family gathering; 2) Menyelenggarakan pertemuan dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan family gathering terpadu untuk menyusun kesepakatan bersama; 3) Menyusun draft Peraturan Gubernur tentang TP-KJM dalam rangka

meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat yang terpadu dan terintegrasi; 4) Memperbaiki pelayanan kesehatan jiwa paripurna, mulai dari sistem rujukan pasien di tingkat Puskesmas, RSU tingkat kabupaten/ kota sampai RSJ Grhasia DIY; 5) Pembentukan jejaring pelayanan kesehatan jiwa dalam Self Help Group yang merupakan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dalam penanganan masalah kesehatan jiwa; 6) Mensosialisasikan serta melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Tim Pembina / Pengarah/ Pelaksana Kesehatan Jiwa Terpadu Pemda DIY (TP-KJM) secara berjenjang. Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Puskesmas, keluarga orang dengan gangguan jiwa dan masyarakat sekitar penderita gangguan jiwa.

Tahapan yang dilakukan untuk program ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan, pedoman dan SOP penyelenggaraan family gathering

secara terpadu; 2. Menjalin kesepakatan dengan stakeholder untuk mewujudkan pelayanan

berkelanjutan bagi pasien jiwa; 3. Penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang Tim Pengarah-Kesehatan Jiwa

Masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY; 4. Merancang sistem rujukan pelayanan kesehatan secara berjenjang yang

didukung jejaring kerja dan dikuatkan oleh Peraturan Gubernur; 5. Pelatihan dan workshop untuk mewujudkan keluarga sadar jiwa mandiri dalam

pengelolaan pasien/ orang dengan gangguan jiwa (ODGJ); 6. Penyusunan pedoman Self Help Group dan pembentukkan kelompok tersebut; 7. Pengintegrasian pelayanan kesehatan jiwa dalam program dan kegiatan

stakeholder/ pengampu kebijakan terkait.

Tahapan Program Perubahan

13

Sampai saat ini, kebijakan, pedoman, dan SOP penyelenggaraan family gathering secara terpadu telah berhasil disusun dan disahkan. Implementasinya:

1. Dalam pelaksanaan Family Gathering Terpadu sampai saat ini masih dilakukan dengan menggunakan dasar perangkat aturan yang telah ada tersebut. yang akan terus disempurnakan pelaksanaannya.;

2. Sistem rujukan balik telah dilakukan oleh RSJ Grhasia secara manual (dengan surat rujukan balik yang dikirimkan kepada sarana pelayanan kesehatan jejaring melalui keluarga) dan saat ini sedang dikembangkan surat rujukan balik tersebut dikirim melalui email agar lebih cepat mendapatkan tindak lanjut dari jejaring kerja RSJ Grhasia

3. Pembentukan TP-KJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat) yang dikuatkan oleh Peraturan Gubernur sampai saat ini masih berproses dan merupakan kewenangan Dinas Kesehatan DIY sebagai pengampu kebijakan bidang kesehatan di wilayah DIY (RSJ Grhasia sudah mengusulkan kembali kepada Dinas Kesehatan DIY untuk kepentingan pembentukan TP-KJM)

Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah:

1. Adanya komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif dalam pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA di DIY;

2. Adanya kebijaksanaan Kemenkes tentang Pemberdayaan Keluarga dalam pelayanan kesehatan jiwa;

3. RSJ Grhasia memiliki instalasi Keswa dan instalasi rehab mental yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan ini;

4. SDM RSJ Grhasia yang terlatih dalam kegiatan family gathering; 5. Sebagai salah satu faktor dalam penilaian akreditasi RS versi terbaru dari KARS; 6. Readmission patient sebagai indikator keberhasilan pelayanan kesehatan jiwa

paripurna RSJ Grhasia.

Faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program ini lebih kepada internalisasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan family gathering masih bersifat parsial; 2. Kurangnya promosi pelayanan RSJ Grhasia kepada masyarakat dan stakeholder; 3. Tingginya angka kekambuhan pasien (rellaps); 4. Peran serta aktif keluarga dalam perawatan pasien di RS masih rendah; 5. Belum optimalnya sistem rujukan pasien gangguan jiwa; 6. Kurangnya komitmen stakeholders karena bukan menjadi indikator kinerja

utama, sehingga anggaran sedikit; 7. Keluarga pasien masih ada yang tidak bisa baca tulis

Capaian Program Perubahan

Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor Penghambat Keberhasilan

14

Program Family Gathering ini bermanfaat baik secara internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Family Gathering Terpadu menumbuhkan minat dan semangat bagi sarana pelayanan kesehatan dasar dan terdepan (puskesmas) sebagai lini terdepan untuk memberi pelayanan tahap awal bagi penderita gangguan jiwa dan keluarganya;

2. Menumbuhkan minat Lembaga Swadaya Masyarakat (contoh LSM Karinakas) untuk mendukung program kesehatan jiwa di masyarakat dengan membentuk Desa Siaga Sehat Jiwa yang juga telah diinisiasi oleh RSJ Grhasia pada tahun sebelumnya;

3. Dalam perkembangan pelaksanaan program Family Gathering Terpadu, ternyata lebih efektif menggunakan model program edukasi keluarga, karena pertemuan tidak hanya 1 kali dan ada muatan transfer of knowledge yang lebih detail tentang bagaimana mendampingi ODGJ untuk meningkatkan kapasitas mental, pengetahuan, dan keterampilan keluarga ODGJ;

4. Penyembuhan kesehatan jiwa terbukti lebih cepat dengan pendampingan keluarga yang didapatkan dari program Family Gathering.

Agar program ini dapat direplikasi dengan baik, ada beberapa prasyarat kondisi yang harus dipenuhi antara lain:

1. Komitmen dari pimpinan dan utamanya Dinas Kesehatan dan kepala daerah; 2. Program ini dapat direkomendasi untuk diterapkan pada daerah yang langka,

memiliki tenaga perawat dan tenaga medis kedokteran jiwa ataupun yang jauh jaraknya dengan RSJ;

3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa sangat dibutuhkan agar kondisi akut dan berat kelainan jiwa seseorang dapat diminimalisir;

4. Pemahaman dan keterlibatan keluarga dan masyarakat diawali dengan deteksi dini kesehatan jiwa seseorang, sehingga pengenalan dan penanganan kasus gangguan jiwa ringan bisa disosialisasikan dan dilatih dalam masyarakat dibantu oleh pemangku bidang kesehatan dan lintas sektor terkait.

Manfaat Program Perubahan

Prasyarat Replikasi

15

Rumah Pintar Petani mendukung Kedaulatan Pangan

Judul Proyek Perubahan

Rumah Pintar Petani sebagai model perwujudan kedaulatan pangan nasional

Produk Proyek Perubahan

Waktu inisiasi Agustus 2014 Waktu implementasi Januari 2015

Teknik validasi:

Observasi

Data sekunder

Telp/ email/ fax

Sumber: Dokumen proyek perubahan Diklatpim & Observasi

Kontak implementator : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah

Telp.(024)6921010 Fax. (024) 621060 website : http://dinpertantph.jatengprov.go.id

Ir. Suryo Banendro, MP. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Jawa tengah Jl. Jendral Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya, Ungaran/

Telp.(024)6921010 Fax. (024) 621060 website : http://dinpertantph.jatengprov.go.id

Gerakan Rumah Pintar Petani Jawa Tengah

16

roduktivitas tanaman pangan di

Jawa Tengah menunjukkan

adanya pelandaian bahkan

berkecenderungan menurun. Petani

sebagai pelaku utama usaha tani dalam

kondisi yang lemah baik penguasaan

teknologi budidaya dan posisi tawarnya.

Adanya permasalahan manajemen

pertanian dari hulu kehilir menjadi

penyebabnya, seperti (1) Menurunnya

produktivitas tanaman pangan di Jawa

Tengah, (2)

Kurang

terintegrasinya

pelaksanaan

program kegiatan

antara Bidang-

Bidang dan Unit

Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD),

dan (3) Kurang

memadainya dukungan sarana prasarana

dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kompeten. Rumah Pintar Petani adalah

suatu wadah yang berfungsi sebagai one

stop service bagi petani dalam

memenuhi semua kebutuhan petani

terkait kegiatan budidaya, diantaranya

permodalan, sarana produksi, informasi

teknologi, kebutuhan akan pengairan,

jasa alat mesin, prosesing dan

pemasaran, disamping itu rumah pintar

juga sebagai tempat musyawarah bagi

petani dan stake holder nya.

Penggagasan Rumah Pintar Petani ini

bertujuan untuk meningkatkan produksi

tanaman pangan yang berkualitas

melalui penanganan yang komprehensif

dalam satu wadah pengelolaan yang

terpadu, sehingga memberikan efisiensi

dan manfaat bagi banyak pihak. Rumah

Pintar Petani ini telah dilandasi dengan

diterbitkannya Surat Keputusan

Gubernur tentang Rumah Pintar Petani.

Manfaat yang diharapkan saat gagasan

ini akan dilaksanakan adalah 1)

Meningkatnya produksi tanaman

pangan; 2) Terjaminnya pasokan dan

ketersediaan pangan bagi BKP dan

BULOG; 3) Meningkatnya sumber

pendapatan usahatani bagi petani.

Strategi pelaksanaan

program rumah

pintar dilaksanakan

dengan cara 1)

Mencari dukungan

pimpinan daerah

dengan cara

meyakinkan bahwa

program ini akan

sangat bermanfaat;

2) menjalin kerja sama dengan dinas

peternakan, ketahanan pangan (limbah

ternak), Bakorluh, serta kolaborasi

dengan swasta untuk penyuluhan serta

mensubsidi benih, pupuk dan peralatan

pertanian; 3) Menerapkan konsep

pertanian modern yakni menggunakan

mesin panen dan tanam; 4) Menyediakan

lahan 100 hektar untuk ujicoba

penanaman.

Pelaksanaan proyek perubahan

melibatkan stakeholder yang terdiri dari:

Internal yaitu SKPD Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Jawa Tengah dan SKPD non

Dinpertan TPH serta dari Eksternal yaitu

swasta dan masyarakat.

P Deskripsi Program Perubahan

Rumah pintar petani adalah

suatu tempat yang berfungsi

sebagai One Stop Service bagi

petani dalam memenuhi

semua kebutuhan petani

terkait kegiatan budidaya

17

Tahapan pelaksanaan Program Rumah Pintar Petani adalah 1. Membangun Tim Efektif untuk pengelolaan rumah pintar petani dengan

kelompok tani; 2. Penyusunan draf SK Gubernur tentang Rumah Pintar Petani; 3. Sosialisasi Gerakan Rumah Pintar Petani; 4. Penerapan RPP di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Tegal; 5. Sosialisasi SK Gurbernur tentang Rumah Pintar Petani; 6. Mereplikasikan kegiatan jangka pendek ke kabupaten lain, sehingga tiga tahun

ke depan RPP sudah dilaksanakan di semua Kabupaten se Jawa Tengah; 7. Menjadikan model Rumah Pintar Petani di Jawa Tengah sebagai model RPP di

Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan Nasional.

Capaian pelaksanaan Rumah Pintar Petani (RPP) di dua lokasi, yaitu Kelompoktani (KT) Sejahtera, Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dan KT Amanah Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Capaian secara umum adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya produktivitas antara 0,3 s/d 0,9 ton/ha sedangkan untuk komoditas Kedelai meningkat antara 0,1 s/d 0,15 ton/ha;

2. Pemasaran hasil khususnya padi telah dilakukan mou penjualan gabah (GKP) antara KT Margo Mulyo Sragen dengan PT Tiga Pilar;

3. Mulai hidupnya kelembagaan petani yang ada, seperti : Koperasi tani, Usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA), Paguyuban petani pemakai air (P3A);

4. Bertumbuh dan menguatnya usaha peternakan, Pengembangan Agensia hayati oleh wanita Tani (KT Sari Rejeki), Penangkaran benih padi (KT Sari Rejeki), Penangkaran benih Kedelai ( KT Tani Makmur, Pati dan KT Mekartani, Purworijo.

Faktor kunci keberhasilan program Rumah Pintar Petani ini adalah 1. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

2. Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur tentang Rumah Pintar Petani (RPP); 3. Adanya komitmen pimpinan dan dukungan stakeholder untuk meningkatkan

produksi dan kesejahteraan petani; 4. Adanya dukungan dari organisasi kelompok tani; 5. Adanya bantuan benih dan mesin panen/tanam (traktor/ combine machine); 6. Adanya pengelolaan sistem sewa terhadap mesin panen/tanam (traktor/ combine

machine) sehingga kelompok tani lebih peduli dan kreatif terhadap bantuan yang telah diberikan.

faktor penghambatnya keberhasilan pengimplementasian program ini adalah





18

1. Belum tersedianya anggaran secara khusus, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang begitu lancar;

2. Proses pelaksanaan ujicoba Rumah Pintar Petani (RPP) kurang lancar seperti terkendala Musim Tanam/ Ketersediaan air irigasi.

Manfaat program rumah pintar petani yang dapat dirasakan adalah

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan (beras dari target 5,3 ton menjadi 10,6 ton, kedelai dari target 100 ribu ton menjadi 131 ton, Jagung dari target 3 juta ton menjadi 3,3 juta ton);

2. Meningkatnya sinergitas bagi kelembagaan petani ( dikoordinasikan dengan dinas peternakan, dinas pertanian dengan badan koordinasi penyuluhan);

3. Meningkatnya sumber pendapatan usaha tani bagi petani (hasil lebih cepat mutu panen membaik, menggunakan pupuk limbah ternak);

4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi petani (melalui penyuluhan dan penggunaan mesin tanam dan panen);

5. Terjaminnya pasokan dan ketersediaan pangan bagi BKP dan BULOG; 6. Termanfaatnya limbah biomassa pertanian untuk pakan ternak bagi

Dinakkeswan (sebagai bagan pupuk organik); 7. Efisiensi penggunaan air untuk budidaya bagi pengelolaan di Dinas PSDA; 8. Terjaganya lingkungan pertanian yang sehat, utamanya yang terkait dengan

emisi gas rumah kaca (GRK) bagi Badan Lingkungan Hidup; 9. Penyuluhan semakin efektif bagi Sekretariat Bakorluh;

10. Meningkatnya penyerapan dana untuk modal usaha di lembaga keuangan. Saat ini kegiatan RPP telah direplikasi ke 6 (enam) kabupaten pada 2 komoditas, yaitu 1) Komoditas Padi (KT Tani Manunggal, Desa Babadan, Kec. Karangdowo, Klaten; KT Dewi Sri, Desa Cimanggu, Kec. Cimanggu, Cilacap; KT Sari Rejeki, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Karanganyar; KT Margo Mulyo, Desa Blimbing, Kec. Sambirejo, Sragen); 2) Komoditas Kedelai (KT Tani Makmur, Desa Dadirejo, Kec. Margorejo, Pati; KT Mekar Tani, Desa Megulung lor, Kec. Pituruh, Purworejo). Oleh karena itu program Rumah Pinter Petani sangat mungkin untuk diterapkan dan direplikasi dengan prasyarat sebagai berikut:

1. adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat maupun Daerah mengingat telah diterbitkanya SK Gubernur Jateng Nomor 520/74 Tahun 2014, tentang Gerakan Rumah Pintar Petani dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan;

2. Adanya dukungan aturan sehingga terjamin keberlangsungannya (SK gubernur, Pergub, Perprov) ;

3. Adanya komitmen pimpinan dan stakeholder dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani;

4. Adanya dukungan dari organisasi Kelompok Tani; 5. pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator sehingga kelompok tani dapat

kebih kreatif dalam mengelola RPP


Prasyarat Replikasi

19

Peningkatan Tata Kelola Taman Kota Dengan Melibatkan Peran Serta Swasta dan

Masyarakat Setempat dalam Rangka Akselerasi Gapura Serasi Kabupaten Subang


Pelibatan Peran Serta Swasta dalam akselerasi gapura Serasi


Waktu inisiasi Mei 2014 Waktu implementasi September 2014

Teknik validasi:

Observasi

Data sekunder

Telp/ email/ fax


Kontak implementator : Dinas Tata Ruang Permukiman Kebersihan Kabupaten Subang

Telp.( 0260)4117991

Sumasna, ST, MUM Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman Kebersihan Kabupaten Subang

Jl. KS. Tubun No.16, Subang

Telp: (0260)4117991; 082115503268

email : [email protected]

Akselerasi Gapura Serasi Kabupaten Subang

20

eningkatan tata kelola taman kota

didasari dari kebijakan bupati

Kabupaten Subang tentang

corong gapura yang diantaranya gapura

intan dan gapura serasi. Hal ini juga

terkait dengan tugas pokok dari Dinas

Tata Ruang Permukiman Kebersihan

Kabupaten Subang terkait dengan

penanganan tata ruang daerah, cipta

karya, dan kebersihan termasuk

pertamanan.

Program gapura ini

lebih kearah

pembangunan

infrastruktur taman

kota sehingga

tercipta ruang

terbuka hijau yang

serasi (sehat, rapi,

bersih). Produk

yang dihasilkan dari

program ini adalah

model revitalisasi

taman kota melalui peran aktif swasta

dan masyarakat.

Kondisi sebelum program ini

dicanangkan adalah taman kota Subang

yang ada di 16 lokasi masih belum

tertata rapi bahkan beberapa dalam

kondisi memprihatinkan. Hal ini terjadi

karena kurangnya pengetahuan

masyarakat untuk mau menjaga dan

merawat taman kota. Kondisi taman

memprihatinkan karena dijadikan

tempat pembuangan sampah warga

sekitar, luas taman kota masih di bawah

20% luas kota, taman terbatas pada

ruang milik jalan (pulau jalan, teluk jalan,

sempadan jalan).

Program ini digagas dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas taman melalui

peran serta swasta dan masyarakat.

Selain itu diharapkan terjadi

pemeliharaan taman kota yang terkelola

dengan baik. Taman yang dijadikan

percontohan adalah taman Pujasera,

taman rangga wulung, dan taman pulau.

Disini pemerintah daerah mengambil

peran sebagai fasilitator. Sehingga CSR,

LSM dan

masyarakatlah

lebih berperan.

Manfaat yang

diharapkan adalah

terciptanya ruang

terbuka hijau yang

serasi (sehat, rapi,

bersih) sehingga

akan muncul minat

masyarakat untuk

berkumpul. Selain

itu dapat

menambah kadar oksigen yang ada di

sekitar taman kota. Strategi yang

dilakukan untuk mengimplementasikan

program ini adalah 1) menggalang

dukungan dari bupati dan SKPD untuk

pemanfaatan rupiah non subsidi APBD

dengan melakukan penawaran

kerjasama dengan CSR dan; 2)

mengubah mind set masyarakat agar

mau bersama sama memperbaiki dan

merawat taman kota yang ada; 3)

melakukan pengarahan kepada

masyarakat untuk pengelolaan taman

dimulai dari perencanaan sampai

perawatan taman; 4) Memilih tiga taman

untuk proyek percontohan yang didanai

P Deskripsi Program Perubahan

Gapura Serasi merupakan

pembangunan infrastruktur

taman kota sehingga tercipta

ruang terbuka hijau yang serasi

(sehat, rapi, bersih) dengan

menggunakan model

revitalisasi taman kota melalui

peran aktif swasta dan

masyarakat.

21

oleh CSR (Bank Jabar, PT Aqua); 5) MOU

dengan CSR dimana CSR dibebaskan

memilih akan berperan dimana. 6)

mendokumentasikan kegiatan dan

monitoring serta memanfaatkan media

lokal dalam mensosialisasikan program

pemerintah daerah.

Pelaksanaan program ini melibatkan

stakeholder yang terdiri dari Bupati

berperan Menetapkan prioritas

pembangunan, Sekretaris Daerah

berperan memberikan persetujuan dan

mengarahkan program, Pejabat

Struktural bertanggung jawab terhadap

perkembangan harian program,

Pelaksana dinas Tarkimsih berperan

dalam mendukung dinas, Aparat

kecamatan memfasilitasi dinas dan

organisasi masyarakat, perusahaan

(swasta, BUMN, BUMD) berperan

menyediakan pembiayaan penataan

taman kota, Aparat kelurahan

memfasilitasi dinas dan organisasi,

Organisasi masyarakat setempat

berperan menyiapkan administrasi yang

dibutuhkan.

Tahapan pelaksanaan Program gapura serasi adalah

8. Workshop untuk Penetapan lokasi dan kelompok masyarakat 9. Penyusunan Rencana Teknis untuk pembagian tugas agar hasil kinerja maksimal

10. Fasilitasi Proposal Masyarakat untuk menjaring partisipasi masyarakat 11. Penyusunan MoU dengan CSR swasta 12. Penyusunan Desain dan RAB untuk anggaran infrastruktur taman 13. Pelaksanaan konstruksi & penataan taman

Hasil yang dicapai program gapura serasi ini adalah

1. Terselesaikannya tiga taman (Pujasera, taman rangga wulung, dan taman pulau) yang dikerjakan sesuai dengan pedoman tata kelola.

2. Revitalisasi miniature lumbung padi serta tugu nanas yang menjadi Icon kota Subang.

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah

1. Adanya dukungan penuh untuk mewujudkan rencana aksi perubahan (kepala daerah dan Dinas pemerintah daerah);

2. koordinasi dengan stakeholder yang komunikatif dan konstruktif; 3. Pembiayaan swasta yang tersedia memadai dan tepat waktu; 4. Efektivitas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan

monitoring dan evaluasi; 5. Komunikasi dan koordinasi di internal tim efektif; 6. Pelaksanaan implementasi rencana tiap tahapan sesuai jadwal;




22

7. Adanya komitmen untuk melanjutkan ke taman yang lain serta pemeliharaan taman dari pihak LSM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan CSR (Bank Jabar, PT Aqua) ;

8. Adanya shoping list kebutuhan revitalisasi taman kota yang memudahkan pelibatan stakeholder(CSR);

9. Adanya pedoman tata kelola pelaksanaan program yang masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan CSR.

faktor penghambatnya keberhasilan pengimplementasian program ini adalah

3. Waktu yang relatif pendek dalam persiapan perubahan tata kelola taman; 4. Perbedaan persepsi stakeholder terhadap perubahan tata kelola taman; 5. Ketersediaan anggaran dan sumber daya yang tidak memadai dan tidak

memenuhi kebutuhan pengelolaan taman; 6. Profesionalisme pengelolaan taman yang masih rendah.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara 1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait; 2) Sosialisasi yang berkesinambungan; 3) Pelibatan LSM dan masyarakat serta CSR (Bank Jabar dan PT Aqua).

Manfaat program Gapura Serasi yang dapat dirasakan adalah 11. Pemahaman kepada organisasi masyarakat mengenai penentuan lokasi dan

pemeliharaan taman yang baik; 12. Menginformasikan lokasi taman yang efektif sehingga dapat terlihat indah. Program ini dapat direplikasikan ke daerah lain dengan cara meniru seluruh atau sebagian dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Subang. Hal yang dilakukan untuk mereplikasi program ini adalah

6. Mempersiapkan dokumen perencanaan revitalisasi taman kota; 7. Melakukan fasilitasi untuk menjaring dukungan dan perubahan mindset terkait

pengelolaan taman kota; 8. Melakukan penawaran program pendanaan revitalisasi sesuai dengan

kesanggupan stakeholder; 9. Melakukan pendampingan terhadap proses revitalisasi taman;

10. Mempersiapkan anggaran untuk memfasilitasi skpd terkait, stakeholder dan masyarakat;

11. Mempersiapkan kebutuhan pelengkap saat melakukan monitori proses revitalisasi;

12. Pertanggungjawaban substansi dan administrasi yang jelas; 13. Mendapat dukungan dari pimpinan daerah dan unit lain (bappeda)


Prasyarat Replikasi


23

Optimalisasi Penyuluhan Melalui Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian,

Perikanan Dan Kehutanan Di Jawa Barat


Sistem Pelatihan SDM Penyuluh Pertanian, Perikanandan Kehutanan di Jawa Barat


Waktu inisiasi Juni 2014 Waktu implementasi Agustus 2014

Teknik validasi:

Observasi

Data sekunder

Telp/ email/ fax


Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Jl. PHH Mustopa No. 22 Bandung 40124 Telp. (022)-7278450; Fax. (022)-7278652 Email : [email protected]

Ir. H. Kusmayadi Rostaman, MM Kepala Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Jl. PHH Mustopa No. 22 Bandung 40124 Telp. (022)-7278450; Fax. (022)-7278652

Email : [email protected]

Kurikulum Diklat Pertanian Model On Farm / Off Farm

24

Peningkatan Kapasitas SDM

Penyuluh dilakukan dengan

menambahkan muatan

kurikulum pendidikan dan

pelatihan bagi penyuluh terkait

dengan proses off farm pada

pertanian.

ptimalisasi Penyuluhan Melalui

Peningkatan Kapasitas SDM

Penyuluh merupakan gagasan

yang dilatarbelakangi keinginan untuk

mensejahterakan petani. Selama ini

petani sangat handal dalam melakukan

kegiatan pertanian, budidaya, sampai

pada akhirnya panen. Kegiatan

pertanian sampai masa panen (onfarm)

tentusaja telah banyak didampingi oleh

penyuluh yang ada.

Akan tetapi hasil

panen yang

berlimpah ternyata

dinilai tidak

berbanding lurus

dengan

kesejahteraan

petani. Ini

disebabkan

kegiatan pasca panen (off farm) yakni

pemasaran produk pertanian tidak

melibatkan petani. Petani hanya

dianggap sebagai penyuplay kebutuhan

pertanian sehingga perubahan harga

selama masa pendistribusian tidak

dirasakan oleh mereka. Hal ini tentu

disebabkan kurangnya wawasan

enterplener dikalangan petani.

Berbanding lurus dengan wawasan

enterplener petani, ternyata di kalangan

penyuluh pertanian juga kurang

disinggung permasalahan jiwa

enterplener untuk meningkatkan

kesejahteraan. Untuk itu disusunlah

kurikulum bagi penyuluh terkait dengan

wawasan enterplner dan semangat

wirausaha untuk dapat melakukan

kelanjutan proses distribusi dari produk

yang telah dihasilkan petani.

Program Optimalisasi Penyuluhan

Melalui Peningkatan Kapasitas SDM

Penyuluh dilakukan dengan

menambahkan muatan kurikulum

pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh

terkait dengan proses off farm pada

pertanian. Tujuan program ini dilakukan

adalah 1) meningkatkan potensi

penyuluh untuk membantu petani; 2)

Peningkatan

ekonomi melalui

pelatihan yang

konprehensif.

Manfaat yang

didapat bagi

penyuluh adalah

meningkatnya

pengetahuan dan

kompetensi

penyuluh pertanian dalam memberikan

ilmu tentang pertanian dan budidaya

yang komprehensif. Seangkan

manfaatnya bagi kelompok tani adalah

adanya peningkatan kesejahteraan

karena dapat terhubung langsung

dengan konsumen. Strategi yang

dilakukan untuk optimalisasi penyuluhan

ini adalah sebagai berikut 1) Merubah

kurikulum dengan penambahan materi

menyuluhan komprehensif budidaya

onfarm dan off farm; 2) Menerapkan

sistem ajar on / off (kelas/ lapangan) yang

merupakan adopsi dari Diklat PIM; 3)

Melakukan kerjasama dengan Balai

pelatihan melalui MOU untuk

penyusunan materi ajar bagi penyuluh; 4)

Bekerjasama dengan balai pelatihan

pertanian (pusat pelatihan kayu ambon

O Deskripsi Program Perubahan

25

dan ciheau dll) untuk pelatihan penyuluh

pertanian; 5) Menjaring stakeholder agar

dapat terhubung langsung dengan hasil

pertanian kelompok tani binaan.

Program ini dinilai berhasil karena

mampu meningkatkan kemampuan

kelompok tani dalam enterplenership.

Pelaksanaan program ini melibatkan

stakeholder yang terdiri dari Gubernur

Jawa Barat selaku pembina, Dinas

pertanian, perikanan dan peternakan,

Dinas Perkebunan, Balai pelatihan

pertanian, Balai pelatihan Perkebunan,

Peneliti, dosen, mahasiswa, Bintara

Pembina Desa (Babinsa), Penyuluh

Pertanian, perikanan, peternakan dan

perkebunan, selain itu ikut dilibatkan

pula masyarakat (petani).

Tahapan yang dilakukan untuk menjalankan program ini adalah sebagai berikut

1. Melakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota terkait penerapan metode ajar baru bagi penyuluh pertanian;

2. Meyakinkan pimpinan (Gubernur , OPD) tentang perlunya kompetensi tambahan bagi penyuluh;

3. Memasukkan perubahan kedalam renstra /evaluasi renstra 2014 dan menyusun renstra 2015;

4. Membuat tim penyusun untuk merubah kurikulum dan menyusunnya sesuai model diklat PIM pola baru;

5. Pendataan Penyuluh yang akan mengikuti pelatihan penyuluh dengan kurikulum baru.

6. Mempersiapkan kerja sama dengan stakeholder terkait distribusi hasil pertanian kelompok tani binaan.

Hasil yang dicapai dari program optimalisasi penyuluhan ini adalah

1. Telah sesuainya kurikulum pelatihan penyuluh dengan Peraturan menteri pertanian nomor 82 tahun 2014 terkait kurikulum pelatihan penyuluh yang memuat materi on farm dan off farm untuk peningkatan kemampuan petani;

2. Dari target penyuluh yang dilakukan pelatihan telah tercapai 700 penyuluh, target selanjutnya 2000 penyuluh (2015 telah dilatih 300 penyuluh)

3. Kompetensi meningkat dan pengkaderan penyuluh terlaksana ; Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah

1. Adanya dukungan dari pimpinan terutama gubernur; 2. Adanya dukungan anggaran dengan melakukan perubahan anggaran untuk

kepentingan positif; 3. Koordinasi yang solid dan hangat dengan dinas terkait terutama dinas pertanian,

perikanan, peternakan, kehutanan;




26

4. Adanya stimulus berupa lomba penyuluh berprestasi dengan hadiah berupa umroh dan juga uang 15 juta bagi kelompok binaan yang dianggarkan dari APBD;

5. Adanya kebijakan untuk memberikan kemudahan DP motor bagi fasilitator; 6. Pelibatan Babinsa, peneliti, dosen dan mahasiswa.

Faktor penghambatnya keberhasilan pengimplementasian program ini adalah

1. Koordinasi kota dan kabupaten, keterbatasan daya tamping, dan tidak adanya balai pelatihan sendiri pada Bakorluh, semua ini dapat diatasi dengan melakukan koordinasi;

2. Belum adanya jejaring kerja, informasi dan pasar, dan belum terbangunnya jiwa enterplenership dapat diatasi dengan pelatihan secara komprehensip selain itu dapat memperkuat peran dari Bakorluh;

3. Waktu penyelenggaraan pelatihan yang sangat bergantung pada dinas lain yang punya balai pelatihan.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara 1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait; 2) Sosialisasi yang berkesinambungan.

Manfaat program Gapura Serasi yang dapat dirasakan adalah

1. Munculnya peran aktif penyuluh untuk meningkatkan kesejakteraan petani binaan;

2. Pengawalan penyuluh lebih komprehensif sehingga monev pasca pertanian menuai hasil yang baik;

3. Kepuasan petani sangat baik terhadap pengetahuan/wawasan penyuluh pertanian.

Program ini dapat direplikasikan ke daerah lain dengan cara meniru seluruh atau sebagian dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Subang. Hal yang dilakukan untuk mereplikasi program ini adalah

1. Mempersiapkan dokumen perencanaan revitalisasi taman kota; 2. Melakukan fasilitasi untuk menjaring dukungan dan perubahan mindset terkait

pengelolaan taman kota; 3. Melakukan penawaran program pendanaan revitalisasi sesuai dengan

kesanggupan stakeholder; 4. Melakukan pendampingan terhadap proses revitalisasi taman; 5. Mempersiapkan anggaran untuk memfasilitasi skpd terkait, stakeholder dan

masyarakat; 6. Mempersiapkan kebutuhan pelengkap saat melakukan monitori proses

revitalisasi; 7. Pertanggungjawaban substansi dan administrasi yang jelas; 8. Mendapat dukungan dari pimpinan daerah dan unit lain (BAPPEDA)


Prasyarat Replikasi


27

28

Keberhasilan suatu inovasi berasal dari komitmen dari pimpinannya,

Komitmen tersebut juga disalurkan kepada penerus dari kepemimpinan

sebelumnya, sehingga inovasi yang telah dicanangkan dapat berjalan.

Inovasi bergerak secara dinamis dan harus dilakukan secara pro aktif untuk

mewujudkan sebuah perubahan signifikan yang efektif. Sebagai penutup

dari Epitome Direktori Inovasi Administrasi Negara akan disajikan beberapa

kutipan-kutipan pembangun semangat inovasi. Salam Inovasi... Eureka...

• Inovasi itu mudah, namun karena belum terbiasa maka dipahami

sebagai sesuatu yang sulit.

• Inovasi itu alternatif, artinya tidak selalu yang rumit tetapi mulailah

dengan yang paling mudah dan sederhana.

• Inovasi itu hakekatnya sebuah transformasi dan revolusi yang bergerak

secara dinamis serta harus dilakukan secara proaktif. (Dr. Noorsyamsa

Djumara, MSi)

• Menjalankan program kegiatan inovatif Pimpinan-pimpinan harus punya

komitmen, menerapkan konsistensi dalam mewujudkan program, harus

bisa memberikan ketauladanan /contoh (turun ke lapangan,

mendampingi, menanyakan, memberikan support, tidak mudah

menyalahkan anak buah), mengarahkan tapi tidak menuntut.

(memotivasi tetapi tidak meminta imbalan komisi. (Kepala Dinas

Pengelola Pasar kota Surakarta)

• Hal pokok suatu inovasi adalah komitmen dari pemegang kebijakan

(pimpinan), kalau tidak ada komitmen tidak akan bisa. Komitmen itu

bisa dijabarkan kepada SKPD yang ada. Tidak ada satupun SKPD yang

bisa jika tidak ada kerjasama dan komitmen (Kepala Bidang

Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Surakarta)

• Melakukan perubahan dari “business as usual” sangat tidak mudah

karena membutuhkan fokus, dukungan dana dan dukungan dari

pimpinan agar program perubahan dapat diimplementasikan dengan

efektif dan efisien (Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta

Selatan)

• Inovasi butuh komitmen bersama, oleh karena itu pemahaman

pentingnya inovasi bagi setiap anggota organisasi akan mempercepat

terwujudnya inovasi.

Direktori inovasi disusun dengan sangat sederhana, komprehensif, mudah

dipahami dan dapat mempermudah replikasi inovasi

Government & Nonprofit

sneek peek direktori ian 2015