2

Permasalahan dan Tantangan UtamaPembangunan Daerah

• Secara geografis Daerah Maluku merupakandaerah yang terdiri dari pulau-pulau, dimanasebagian besar adalah pulau-pulau kecil yang justru lebih banyak dihuni oleh penduduk, banyak penduduk di pulau-pulau kecil terisolasi, minim dalam infrastruktur dasar, jauh daripelayanan kesehatan, pendidikan, memilikibanyak penduduk miskin, sangat minim akseske pusat-pusat pemerintahan kabupaten/kotadan provinsi;

3

Permasalahan dan Tantangan UtamaPembangunan Daerah………….

Tingkat kemiskinan penduduk diatas 30 persen terutama pendudukyang berdiam di pulau-pulau kecilterisolasi dengan usaha matapencaharian bersifat tradisionildan tingkat pengetahuanpenduduk untuk mengelolasumberdaya alam masih rendah;

4

Permasalahan dan Tantangan UtamaPembangunan Daerah………….

Kebijakan pembangunan belumbanyak berpihak padapenduduk di wilayah pulau-pulau kecil sehinggamasyarakat belum dapatmenikmati manfaat daripembangunan;

5

Permasalahan dan Tantangan UtamaPembangunan Daerah………….

Masalah transportasi darat, laut danudara yang menghubungkan kotaprovinsi dengan kota-kota kabupatenselanjutnya dengan kota kecamatandan desa, masih belum memadaimenyebabkan arus kegiatan ekonomiberjalan sangat lamban, dan aksesmasyarakat sangat terbatas;

6

Permasalahan dan Tantangan UtamaPembangunan Daerah………….

Program pemerintah daerah dalammengatasi kemiskinan pendudukmasih bersifat sporadis, terpisah-pisah antar SKPD, dengan fokusyang sering tidak tepat sasaran, sehingga indikator kemiskinanbergerak lambat dalam pencapaianpenurunan persentasenya.

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

Indikator I

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2004 2005 2006 2007 2008

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

Provinsi

Nasional

Trend

Trend

Analisis relevansi:• Perkembangan tingkat pelayanan publik dan

demokrasi pada level nasional sejalan dengan apa yang terjadi pada tingkat Provinsi Maluku. Penurunan tingkat pelayanan publik dan demokrasi nasional yang berbanding lurus dengan Provinsi Maluku, hakekatnya menjelaskan tentang saling keterkaitan yang sangat kuat antara dinamika pada level nasional dan pengaruhnya terhadap Provinsi Maluku. Kenyataan ini tentu berdampak khusus pada kualitas pelayanan publik yang semakin menurun.

Analisis EfektifitasTingkat pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahun. Namun jika dilihat dari jumlah aparat yang berijasah minimal S1 dalam aspek pelayanan publik, data mencerminkan adanya peningkatan (positif) pada setiap tahunnya. Kenyataan ini tidak terlepas dari kebijakan rekruitmen pegawai baru dan adanya keinginan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dari jenjang S1 ke jenjang S2.

Analisis Efektifitas…………Kasus korupsi yang dilaporkan dapat dikatakan cukup banyak, tetapi jumlah penanganan kasus termasuk yang diselesaikan terlihat masih relatif sedikit. Masalah ini tidak terlepas dari jumlah Jaksa penyidik yang relatif terbatas baik dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan maupun rentang kendali di Maluku sebagai wilayah kepulauan, koordinasi antar institusi Kejaksaan pada tingkatan kabupaten/kota dan dengan provinsi, serta dinamika sosial yang cukup sarat dengan kepentingan-kepentingan politik praktis.

Analisis Efektifitas…………Persentase jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Daerah pelayanan satu atap, meskipun perkembangannya tidak sebaik yang berlangsung pada aras nasional, tetapi menunjukkan trend yang meningkat khususnya dalam dua tahun terakhir (2007-2008); kondisi ini tentunya belum termasuk dua kabupaten baru yaitu Buru Selatan dan Maluku Barat Daya yang baru saja dimekarkan.

Analisis Efektifitas…………• Di bidang demokrasi, data terkait dengan gender

development index gender empowerment meassurement), hanya tersedia data tahun 2004 dan 2005. Data ini menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak sebesar pada tingkat nasional. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah provinsi sepanjang tahun 2005 hingga 2008, cenderung meningkat, berkisar antara 80,3% (2005) hingga 90,7% (2008). Dalam pemilihan legislatif selama dua kali Pemilu (tahun 2004 dan 2009), yang tinggi sejak tahun 2004 (79,8%), meningkat pada tahun 2009 menjadi 89,3%. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di mana dalam tahun 2004 tingkat partisipasi 86,9%, naik menjadi 90,4% tahun 2009.

Analisis Efektifitas…………

• Tingginya angka partisipasi politik yang berkecenderungan meningkat setiap tahun dalam berbagai event seperti yang dikemukakan, mengindikasikan adanya kesadaran politik dan antusiasme keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik bangsa.

14

Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator II

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2004 2005 2006 2007 2008

Outcome Sumber Daya Manusia

Provinsi

Nasional

Tren Provinsi

Tren Nasional

Analisis Relevansi

Kualitas SDM yang dicapai Provinsi Maluku selama lima tahun pembangunan (2004 – 2008) memiliki trend perkembangan capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia 2004 –2008 cenderung lebih baik di Provinsi Maluku dibandingkan dengan capaian tingkat nasional.

Analisis Relevansi ……………..

Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan kualitas SDM di Provinsi Maluku telah relevan atau sejalan dengan sasaran pembangunan nasional, artinya kinerja pembangunan di bidang peningkatan kualitas SDM Provinsi Maluku mengalami perbaikan, pasca provinsi ini mengalami konflik komunal yang berat.

Analisis Efektivitas

Kinerja pembangunan bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Maluku cenderung membaik (meningkat) dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan efektif atau telah sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan.

18

Tingkat Pembangunan Ekonomi

Indikator III

Analisis RelevansiRata-rata indikator pembangunanEkonomi Daerah Maluku yang sebandingdengan indikator pembangunan ekonominasional, menjelaskan bahwapembangunan ekonomi Daerah Maluku cukup relevan dibandingkan denganpembangunan ekonomi nasional. Walaupun dari sisi masyarakat, dampakdan manfaat pembangunan ekonomidaerah belum merata kepada seluruhmasyarakat di Daerah Maluku.

Analisis Efektivitas• Trend perkembangan pembangunan

ekonomi Provinsi Maluku masih bersifatfluktuatif. Kecenderungan ini, memberikanmakna bahwa pencapaian indikator kinerjarata-rata dalam pembangunan ekonomibelum cukup efektif, artinyaperkembangan ekonomi masih rapuh danterpengaruh oleh berbagai faktor di luarekonomi, seperti faktor keamanan danfaktor-faktor eksternal lainnya.

Analisis Efektivitas……………. • Adanya tingkat fluktuatif dari indikator

pembangunan ekonomi. Artinya kinerjapembangunan ekonomi Daerah Maluku maupun pembangunan ekonomi secaranasional belum efektif. Suatu indikatoryang baik dan memadai apabila terjadikontinuitas pergerakan trend ke arahpositif yang menunjukkan kinerja baik, atau menurun dalam pemahamanberkurangnya hal-hal negatif sepertitingkat kemiskinan atau tingkatpengangguran.

22

Tingkat Pembangunan Ekonomi

Indikator III

0

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

0,0012

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008

Indikator Panjang Jalan Nasional dan Provinsi

Provinsi

Trend

Analisis Relevansi• Perkembangan panjang jalan nasional dan provinsi di

Provinsi Maluku adalah statis. Dengan kata lain, penambahan jalan provinsi dan nasional tidakmengalami penambahan yang signifikan. Hal inimenunjukkan bahwa pembangunan daerah di ProvinsiMaluku masih jauh dari sasaran dan tujuanpelaksanaan pembangunan atau dengan kata lain belum secara signifikan menjawab permasalahanyang dihadapi oleh daerah Provinsi Maluku dimanajalan yang menghubungkan daerah yang satu denganyang lain masih sangat sulit dan malah masih banyakdaerah yang masih terisolasi karena sulit dijangkau.

Analisis Efektivitas• Tidak ada perkembangan yang positif dari

tahun ke tahun khususnya dari tahun2004-2006. Dengan kondisiperkembangan seperti ini akan berdampakpada kontribusi yang tidak signifikan bagiproses pembangunan daerah di ProvinsiMaluku, khususnya untuk meningkatkanperekonomian masyarakat danmengurangi keterisolasian masyarakatbeberapa daerah dengan daerah yang lain.

25

Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Indikator IV

99,939 99,849 99,989 99,904 99,974

95,185 95,235 95,285 95,220

93,120

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

88,000

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

100,000

102,000

2004 2005 2006 2007 2008

Indikator Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Provinsi

Nasional

Trend Provinsi

Trend Nasional

Analisis Relevansi

• Kinerja pembangunan belum relevandengan kebijakan nasional. PerhatianPemerintah Provinsi terhadap kualitaspengelolaan lingkungan masih cukuprendah. Dengan demikian belum relevandengan kebijakan pembangunan dibidang pengelolaan sumberdaya alamdan lingkungan hidup.

Analisis Efektivitas• Trend Provinsi Maluku terlihat datar atau

secara konkrit tidak memperlihatkan perubahanatau pertumbuhan dalam kualitas pengelolaan, sebaliknya trend secara nasional menunjukkankondisi yang sama malah menurun drastis padatahun 2008. Berdasarkan gambaran ini dapatdinyatakan bahwa pembangunan di bidang inibelum efektif dibandingkan dengan kebijakanpemerintah dalam pembangunan sumberdayaalam dan lingkungan secara nasional.

28

Tingkat Kesejahteraan Sosial

Indikator V

89,86

88,06

92,86

88,81 89,02

93,79

92,9993,66

94,3294,79

0

1

2

3

4

5

6

84

86

88

90

92

94

96

2004 2005 2006 2007 2008

Indikator Kesejahteraan Sosial

Provinsi

Nasional

Trend

Trend

Analisis Relevansi

• Indikator kesejahteraan sosial diperolehdari rata-rata indikator persentasependuduk miskin, persentasepengangguran terbuka, persentasepelayanan kesejahteraan sosial bagianak terlantar, persentase pelayanandan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia, persentase pelayanan dan rehabilitasisosial.

Analisis Relevansi……………..• Indikator kesejahteraan sosial di Provinsi

Maluku cukup relevan dibandingkan denganindikator kesejahteraan sosial secaranasional. Grafik memperlihatkan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Denganindikator rata-rata di atas 85 persen dapatdisebutkan bahwa pelayanan kesejahteraansosial di Maluku sudah cukup memadai. Indikator tertinggi dicapai pada tahun 2006 walaupun kemudian menurun pada tahunberikutnya tetapi tidak signifikan.

Analisis Relevansi…………….

Tingginya persentase tingkat kemiskinanpenduduk merupakan salah satu faktor belumrelevannya pembangunan daerah Maluku dengan kebijakan pembangunan secaranasional. Sesuai tujuan nasional sebagaiperwujudan dari tujuan pencapaian milleniumgoal yakni menurunkan tingkat kemiskinansebesar setengah dari sebelumnya padatahun 2015, yakni mencapai lebih kecil dari 13 persen belum terwujud

Analisis Efektivitas

• Trend perkembangan kesejahteraansosial belum efektif, terlihat dari fluktuasiindikator kesejahteraan sosial dari tahunke tahun, malahan pada tahun 2008 menunjukkan indikator yang menurunsecara signifikan. Kinerja pembangunandi sektor ini belum efektif.

Analisis Efektivitas• Membandingkan indikator

kesejahteraan sosial Provinsi Maluku dan indikator tingkat nasional, nampaknya hampir sejalan karena terjadipenurunan trend indikatornya dari tahunke tahun. Pelayanan pemerintahterhadap peningkatan kesejahteraansosial masyarakat belum baik, memerlukan kebijakan baru danperbaikan program dan mplementasinya.

• Indikator Spesifik danMenonjol

Indikator 1

-0,035

-0,03

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008

Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkandengan yang dilaporkan

Provinsi

Nasional

Trend

Trend

Indikator 2

69

69,2

69,7

69,96

68,7

69,8

70,1

70,59

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

67,5

68

68,5

69

69,5

70

70,5

71

2004 2005 2006 2007 2008

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi

Nasional

Trend

Trend

Indikator 2

369 369 369 369

319307

262 255

228 228

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007 2008

Angka Kematian Ibu (AKI)

Provinsi

Nasional

Trend

Trend

Indikator 3

Indikator 3

Indikator 3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008

31,73 30,6

22,826,04

46,2

Panjang Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi Buruk (%)

Indikator 3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008

46,87 45,93

20,9917,56

43,72

Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Buruk (%)

Indikator 4

0,12

0,30

0,02

0,19

0,05

1,03

0,93

0,83

0,26 0,26

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2004 2005 2006 2007 2008

Presentasi Luas Lahan Rehabilitasi Dalam HutanTerhadap Lahan Kritis

Provinsi

Nasional

Trend Provinsi

Trend Nasional

Indikator 5

32,13 32,28 33,0331,14

29,66

16,66 16,6917,75

16,5815,42

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008

Persentase Penduduk Miskin

Provinsi

Nasional

Trend

Trend

Kesimpulan

• Tingkat pelayanan publik dan demokrasi terutama dalam penanganan korupsi, koordinasi, sistem data base, dan kesadaran politik masyarakat belum menunjukkan kinerja yang memadai di Provinsi Maluku

Kesimpulan………….

Tingkat kualitas sumber daya manusia masih memerlukan pembenahan kinerja terutama peningkatan kebijakan, revitalisasi program pengembangan, dan implementasi terkait peningkatan kesejahteraan penduduk.

Kesimpulan…………

Tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku masih memperlihatkan kinerja pembangunan yang belum memadai terutama kondisi kondusif bagi aliran penanaman modal, pembangunan infrastruktur, penerbitan perangkat regulasi perizinan, dan revitalisasi perencanaan dan program pembangunan ekonomi Provinsi Maluku.

Kesimpulan…………

Tingkat kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam menunjukkan kinerja yang sangat rendah baik dari segi relevansi maupun efektifitas pembangunan di bidang ini, baikprogram maupun implementasi pembangunan.

Kesimpulan…………

Tingkat kesejahteraan sosial menunjukkan kinerja rendah terutama masih terganggu angka kemiskinan penduduk, dan masih rendahnya tingkat pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Quesioner (diisi tim EKPD Prov)

Item Sangat Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi √Tingkat Kualitas SDM √Tingkat Pembangunan Ekonomi √Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup √Tingkat Kesejahteraan Sosial √

50

Terima Kasih