AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KELOMPOK 11

RESHA DWI ARISA 1310531068QONITA LUTHFIAH 1310531075

CHELSA ISMAEL 1310532009LETIFA EKA WAHYUNI1310532017

RINI 1310532046

PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan informasi yang kompleks dan disusun berdasarkan standar tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penyusun dan pengguna laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK pada dasarnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Menyajikan informasi tentang kebijakan

fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target

Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian target

Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja

keuangan selama tahun pelaporan

Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan

laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting

lainnya

Mengungkapkan informasi yang

diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan

yang belum disajikan pada lembar muka (on

the face) laporan keuangan

Mengungkapkan informasi untuk akun-

akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan

penerapan basis kas

Menyediakan informasi tambahan yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar,

yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face)

laporan keuangan.

Format Catatan atas Laporan Keuangan

Cont. Format Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan CALK

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan

menggunakan struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri

64/2013.

Adapun isi dari setiap bab dalam CaLK adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.3. Sistematika penulisan CALK

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri 64/2013.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Landasan hukum yang menjadi rujukan adalah yang paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan

keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target-Kinerja APBD.

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam

CaLK adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro

yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut

tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut

antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik

Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat

suku bunga dan neraca pembayaran.

2.3 Indikator Pencapaian Target

Kinerja APBD

Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai indikator pencapaian

target kinerja. Indikator tersebut dapat

menyajikan informasi pencapaian yang

menyangkut efektifitas dan efisiensi program

dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan

keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran

yang berimplikasi terhadap perubahan

Neraca daerah SKPD.

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas untuk diketahui pembaca laporan keuangan

Cont. Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal dan moneter

Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:

Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan

Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan

Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal

Cont. Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.2 Faktor pendukung dan penghambat

pencapaian kinerja

Hambatan dan kendala yang dimaksud merupakan hambatan yang dapat

dikendalikan maupun yang tidak.

Seluruh perbedaaan signifikan dari capaian per program

dapat diuraikan secara naratif untuk menjelaskan faktor

pendukung dan penghambat. ini dapat diisi dengan uraian mengenai faktor pendukung dan penghambat pencapaian

kinerja.

Contoh

Atas realisasi belanja

Pada tahun anggaran berjalan merupakan tahun anggaran pertama pelaksanaan sistem anggaran terpadu (unified budget), di mana belanja pemerintah kota tidak dibedakan lagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Pelaksanaan sistem baru ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian, dan salah satu akibatnya adalah terlambatnya pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terlambatnya pengesahan DIPA ini mengakibatkan realisasi belanja jauh di bawah yang dianggarkan dalam APBD.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi

Basis akuntansi

Penerapannya berkaitan

SAP

Basis pengukura

n

Entitas pelaporan

Cont. Bab IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas pelaporan

Membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum yang sangat

membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan

yang disajikan pada laporan keuangan.

4.1 Entitas pelaporan

Membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum yang sangat membantu

pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada

laporan keuangan.Uraian mengenai penerapan basis kas dan basis akrualPenjelasan tentang pemakaian basis akrual penuh, jika memang hal itu sudah

diterapkan.

4.3 Basis Pengukuran yang

mendasari penyusunan laporan

keuangan

• menggambarkan aset dicatat

sebesar nilai perolehan historis

atau sebesar nilai wajar.

• Kewajiban dicatat sebesar nilai

nominal.

• Ekuitas dicatat sebesar selisih

antara aset dengan kewajiban.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan

dengan ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam

mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh

hal yang terkait dalam Laporan Keuangan.

Contoh :

-) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan

dari Kas Umum Daerah

-) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima

pada/keluar dari Kas Umum Daerah.

Cont. Bab IV. Kebijakan Akuntansi

Memuat penjelasan akun-akun laporan keuangan yang terdiri atas:

PENDAPATAN

BELANJA

ASET

KEWAJIBAN

EKUITAS

PEMBIAYAAN

BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan SKPD

Cont. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan SKPD

5.1.1. PendapatanUntuk Calk, akun Pendapatan hanya terdiri atas akun pendapatan asli daerah.

5.1.2 BelanjaDalam Calk SKPD, akun belanja hanya terdiri atas akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Berikut contoh tabel rincian realisasi belanja modal:

5.1.3 Aset TetapNilai aset tetap per <tanggal neraca> sebesar Rp <nilai total aset tetap> dengan perincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah dan keluar aset tetap

Cont. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan SKPD

Mutasi Tambah Aset Tetap terdiri dari:

• Pembelian Rp.• Penyelesaian Pembangunan Rp.• Transfer dari unit Rp. • Hibah (masuk) Rp.• dst

Mutasi Tambah Aset Tetap terdiri dari:

• Penghapusan Rp.•Transfer ke unit lain Rp.•Koreksi Pencatatan Rp. •Hibah (Keluar) Rp.•dst

5.1.4 Kewajiban

Berisi Penjelasan akun kewajiban seperti kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban

Jangka Pendek

5.1.5 Ekuitas

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan akun :

• ekuitas (SKPD)• ekuitas investasi (SKPD) • ekuitas cadangan (SKPD)

Cont. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan SKPD

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan SKPD

Penjelasan yang dimaksud adalah informasi-informasi yang belum disajikan dalam bagian

Laporan Keuangan seperti domisili, sifat entitas, penggantian manajemen, pergantian undang-undang, kejadian yang mempunyai dampak

sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, Catatan atas Laporan Keuangan juga harus

mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca

laporan.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;

b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;

c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan

d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya

adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

BAB VII Penutup.

Berisi tentang simpulan-simpulan penting tentang Laporan Keuangan.

SELESAI