Jurnal at tasyri' volume iii, no 1, februari - juli 2011

1

JURNAL AT-TASYRI’ VOL. III, No. 1

AT TASYRI’Edisi 7

VOL.III, No.1

Februari 2011 - Juli 2011

MERETAS KEBEKUAN HUKUM EKONOMI ISLAM MELALUI PENDEKATAN

USUL-SOSIAL & ETNOHERMENEUTIKA

Muhammad.......................................................................................................................... 2

KRISIS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Refleksi Krisis Tahun Ramadah Pada

Era Pemerintahan Umar bin Khathab dan Relevansinya Pada Zaman Modern)

Asy’ari.................................................................................................................................. 15

PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP JAKARTA ISLAMIS INDEX

Early Ridho Kismawadi..................................................................................................... 29

MANFAAT LAPORAN KEUANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PEMBERIAN PEMBIAYAAN INVESTASI

Ismaulina.............................................................................................................................. 46

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

M Aditya Ananda................................................................................................................ 59

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EARNING

MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

Azhar.................................................................................................................................... 71

PENGARUH INCOME SMOOTHING (PERATAAN LABA) TERHADAP EARNING

RESPONSE (REAKSI PASAR) PERUSAHAAN MANUFAKTUR PADA PT. DANA

REKSA SEKURITAS

Dalmaisyah Gea................................................................................................................... 83

PENGARUH INVESTASI SEKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP

PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI ACEH

Syahril................................................................................................................................... 99

2


MERETAS KEBEKUAN HUKUM EKONOMI ISLAM MELALUI

PENDEKATAN USUL-SOSIAL & ETNOHERMENEUTIKA Muhammad

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: [email protected]

Abstract

The results showed that the reform efforts in the formulation of economic laws of Islam and

Islamic law generally coherent approach is fard 'ayn. By not intend going to negate the

method which has been used by scholars, on behalf of our beloved nation benefit deem the

proposal would marry fiqh with sociological approaches and mixes it with ethno-

hermeneutics to produce legal products grounded and local flavor; Islam Indonesia.

Keyword: Islamic Economic Laws, Etnohermeneutic.

صلخستم هنج عموماالشريعة اإلسالمية اإلسالم و القوانني االقتصادية يف صياغة جهود اإلصالح وأظهرت النتائج أن

نيابة ، العلماء مت استخدامها من قبل الطريقة اليت ينفي الذىاب اذل ال تنوي من قبل .فرض عني ىو متماسكإلنتاج التأويل العرقية و معميزج ذلك و السوسيولوجي النهج مع ادلرأة يتزوج ان االقًتاح نرى احلبيبة أمتنا صاحل عن

.إندونيسيا اإلسالم؛ نكهة واحمللية القانونية ترتكز منتجات

3


A. PENDAHULUAN

Persoalan mendasar yang terjadi dalam perumusan hukum ekonomi Islam dan hukum

Islam secara umum adalah kurangnya perangkat analisis yang mampu mengakomodir setiap

persoalan yang notabene tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas (al-qur‟an dan hadis).

Sejauh ini pola penyelesaian yang digunakan lebih cenderung memakai pola lama ansigh,

yaitu usul fiqh. Penggunaan pola ini alih-alih mampu melahirkan produk hukum yang

membumi malah sebaliknya tertinggal jauh dengan semangat Islam yang rahmatan lil

alamin.

Tulisan ini tidak punya tendensi sedikitpun untuk mengatakan bahwa usul fiqh yang

selama ini dianggap sudah matang bahkan mungkin sudah gosong itu ketinggalan zaman, tapi

lagi-lagi ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertegas perlunya metodologi baru guna

pendekatan dalam perumusan hukum ekonomi yang menjadi tuntutan masyarakat yang

sangat mendesak demi menjawab kebutuhan mereka saat ini. Yaitu kebutuhan dalam

bertransaksi secara islami tanpa harus hijrah ke dunia antah berantah yang kaku dengan

simbol celana cunkring, keifiyeh dan sebagainya itu.

B. PEMBAHASAN

Dalam tradisi jurist Islam, usul fiqh sebagai sebuah metode tidak pernah mungkin

dipisahkan dalam rangka merumus-tafsirkan aturan baru terkait dengan berbagai kebutuhan

masyarakat diberbagai tempat dan waktu. Karena keberbedaan yang merupakan sunnatullah

itu tidak bisa dipungkiri, maka hukum Islam yang dikenal dengan jargonnya taghayyarul

ahkam bitaghayyurul azman wa al-amkinah1 (grillen van het orgenblik) mutlak harus

mempersiapkan regulasi untuk tetap dapat eksis dalam pencaturan dunia yang semakin

njlimet ini. Celakanya jika perangkat ini tidak mampu lagi meretas kebekuan atau bahkan

kebuntuan yang dianggap merupakan tanggung jawabnya. Dalam pandangan Coulson,2

problem inilah yang merupakan di antara sebab terjadinya “konflik dan ketegangan” antara

teori dan praktek dalam sejarah penelitian dan penerapan hukum Islam.

Usul fiqh sendiri didefinisikan sebagai أدلتها "القىاعد إلستنباط اآلحكام الشرعيت العوليت هن

-seperangkat kaidah untuk mengistimbathkan hukum syar‟i amali dari dalil“ التفصيليت"

1 Lihat dalam Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Qawaidul Fiqhiyyah : Kaedah-Kaedah

Praktis Memahami Fiqih (Yogyakarta: Pustaka Al Furqon, 2012), h. 117 2 Noel James Coulson, Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence, (Chicago & London: The

University of Chicago Press, 1969), h. 58-76.

4


dalilnya yang tafsili.3 Ini semakin mempertegas penuhanan teks, karena hampir semua

definisi usul fiqh ini tidak pernah lepas dari istilah "هن أدلتها التفصيليت “, fakta ini setidaknya

berkesan bahwa semua hukum bersumber dari teks dan tidak boleh menyimpang apalagi

mengabaikannya. Pertanyaan berikutnya yang patut diacungkan adalah “apakah teks bisa

berbicara dalam keadaan yang jauh berbeda dengan ketika teks itu dihadirkan semula?”.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, tulisan ini berusaha untuk mengungkap

beberapa persoalan terkait guna mendapatkan jawaban yang netral, dimulai dengan ulasan

usul fiqh sebagai mainstream dalam kajian jurist Islam sampai pada hermeneutika yang

selama ini diperuntukkan dalam mengkaji Injil.

Berkenaan dengan pentingnya pemahaman ketika memerah hukum dari teks, menarik

apa yang dikatakan al-Syatibi,4 bahwa mujtahid tidak boleh menerapkan hukum yang

digalinya dari al-Qur‟an atau sunnah begitu saja. Ia berkewajiban memberikan pertimbangan

berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan

dari ijtihadnya tersebut tidak selaras diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum

itu membawa kemudaratan, maka mujtahid tersebut harus mencarikan hukum lain yang lebih

sesuai, sehingga kemudaratan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai.

Dalam kajian usul fiqh, usaha yang dilakukan mujtahid – pelaku- guna memperoleh

ketentuan suatu hukum disebut dengan ijtihad. Pola ijtihad jika dilihat dari segi dalil yang

dijadikan pedoman, ada tiga macam:

Ijtihad bayani

Ijtihad bayani,5 yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nas

dengan melalui interpretasi kebahasaan. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas

pemahaman terhadap nas dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang

berbeda. Dalam hal ini hukumnya tersurat dalam nas, namun tidak memberikan penjelasan

yang pasti. Konsentrasi metode ini lebih berkutat pada sekitar penggalian pengertian makna

teks. Usaha ini mengandung kelemahan jika harus dihadapkan dengan permasalahan yang

baru yang hanya bisa diderivasikan dengan makna yang jauh dari teks. Sehingga kebanyakan

3 Bandingkan dengan Khallaf juga mendefinisikannya sebagai العلن با القىاعدوالبحىث التي يتىصل بها إلى إستفادة

,Lihat Abdul Wahhab Khallaf, „Ilm Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam .األحكام الشرعيت العوليت هن ادلتها التفصيليت .

tt.), 12. Demikian juga dengan Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai العلن با القىاعد التي ترسن الونا هج إلستنباط األحكام

.Lihat Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, ( ttp.: Dar al-Fikr al-„Araby, tt.), 7 .العوليت هن ادلتها التفصيليت . 4 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari „ah.(Beirut: Dar-al Ma‟arif, 1998), h. 257

5 Muhammad Ma‟ruf ad-Dawalibi, al-Madhal ila „Ilm Usul al-Fiqh, (tt: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), h.

419

5


hasil yang diperoleh adalah sebatas reproduksi makna belum sampai pada memproduksi

makna baru.

Ijtihad qiyasi

Ijtihad qiyasi, yaitu karya ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap

suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas baik secara qat„i

maupun secara zanni,6 juga tidak ada ijma„ yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam

hal ini untuk menetapkan hukum suatu kasus dengan merujuk pada kasus yang telah ada

hukumnya, karena adanya kesamaan ‟illat (ratio legis) hukumnya. Dalam hal ini, mujtahid

menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan pada kejadian yang telah ada nas-nya. Ijtihad

seperti ini secara epistimologis teraplikasi melalui metode qiyas dan istihsan. Dengan melihat

dasar dan pola operasionalnya, terlihat bahwa metode ini sangat gagap jika harus dihadapkan

pada penyelesaian berbagai kasus baru yang muncul. Ke-monolitik-an metode ini

menguasakan hukum segala persoalan aktual kepada nas, dengan cara menempelkan hukum

masalah di dalam nas asal kepada cabang. Deduktifitas qiyas –dengan sendiri–

menjauhkannya dari nuansa empirical approach, alih-alih equilibrium approach,7 apalagi

pendekatan ini juga masih berkutat pada teks semata.

Ijtihad istislahi

Ijtihad istislahi, yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan

hukum syar‟i dengan cara menerapkan kaedah kulli untuk kejadian yang ketentuan

hukumnya tidak terdapat dalam nas-baik qat‟i maupun zanni, tidak memiliki kaitan secara

langsung dengan nas yang sudah ada, juga belum diputuskan dalam ijma„. Dasar pegangan

dalam ijtihad bentuk ketiga ini adalah maqasid al-syari‟ah yang bertujuan untuk mewujudkan

6 Qat'i itu terbagi dua: dari sudut datangnya atau keberadaannya dan dari sudut lafaznya.Semua ayat al-

Qur'an itu merupakan qat'i al-tsubut. Artinya, dari segi "datangnya" ayat Qur'an itu bersifat pasti dan tidak

mengalami perubahan. Tetapi, tidak semua ayat Qur'an itu mengandung qat'i al-dilalah. Qat'i al-dilalah adalah

ayat yang lafaznya tidak mengandung kemungkinan untuk dilakukan penafsiran lain. Jadi, pada ayat yang

berdimensi qat'i al-dilalah tidaklah mungkin diberlakukan penafsiran dan ijtihad, sehingga pada titik ini tidak

mungkin ada perbedaan pendapat ulama. Zanni juga terbagi dua: dari sudut datangnya dan dari sudut lafaznya.

Ayat Qur'an mengandung sejumlah ayat yang lafaznya membuka peluang adanya beragam penafsiran. Contoh

kata "aw lamastumun nisa" dalam al-Qur'an terbuka untuk ditafsirkan,Ini yang dinamakan zanni al-dilalah.

Selain hadis mutawatir, hadis lainnya bersifat zanni al-wurud. Ini menunjukkan boleh jadi ada satu ulama yang

memandang shahih satu hadis, tetapi ulama lain memandang hadis itu tidak shahih. Ini wajar saja terjadi, karena

sifatnya adalah zanni al-wurud. Hadis yang zanni al-wurud itu juga ternyata banyak yang mengandung lafaz

zanni al-dilalah. Jadi, sudah terbuka diperselisihkan dari sudut keberadaannya, juga terbuka peluang untuk

beragam pendapat dalam menafsirkan lafaz hadis itu; tulisan ini diadaptasi dari homepage Nadirsyah Hosen:

http://nhosen.blogspot.com/ (di akses tanggal 15 Desember 2012) 7 Yang dimaksud dengan istilah “equilibrium approach” adalah pendekatan yang mengkombinasikan

secara seimbang (adil) aspek teks dan konteks atau normatif dan historis. Lebih jauh lihat dalam Mahsun Fuad,

“Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”, http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php (di akses pada tanggal

12-12-12)

http://nhosen.blogspot.com/

http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php

6


kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghilangkan

mudarat.8 Metode yang liabel serta dianggap prospektif-futuristik sebenarnya sangat

diharapkan pada pola yang terakhir ini, hal ini didasarkan pada tersisihnya ruang analisis

sosial. Namun faktanya harapan ini menguap begitu saja sejalan dengan tiadanya kata

mufakat terhadap otentisitas dan landasan epistemik pada pola ini.

Dari tiga model metode perumusan hukum Islam yang merupakan jabaran dari ushul fiqh

klasik di atas, Studi ushul al-fiqh pada akhirnya masih berputar pada pendekatan doktriner-

normatif-deduktif dan tetap saja bersifat sui-generis.9 Faktanya sampai hari ini produk yang

dihasilkan masih terkesan kasuistik, padahal sejatinya tidak hanya berhenti di situ tapi

bergerak selangkah lebih maju dan tentu dengan citarasa dan aroma baru yang lebih

menggoda. Lemahnya analisis sosial empiris (lack of empiricism) inilah yang disinyalir oleh

banyak pihak menjadi satu kelemahan mendasar dari cara berpikir dan pendekatan dalam

metode penemuan hukum Islam selama ini.10 Disamping itu penulis beranggapan bahwa

kendala yang paling pelik adalah adanya stigma dan doktrin berlebihan yang menguatkan

keyakinan seseorang bahwa yang boleh di ambil hanyalah yang berasal dari Islam-Arab,

sedangkan metode yang ditawarkan Barat-Kristen haram di pakai untuk membedah Islam.

Tekstualitas usul al-fiqh tersebut di atas merupakan karakteristik yang lahir dari satu

sistem paradigma, epistemologi dan orientasi kajian tertentu. Adanya fakta bahwa sebagian

besar umat Islam masih menganut subjektifisme teistik11 yang berimplikasi pada satu

keyakinan bahwa hukum hanya dapat dikenali melalui wahyu yang dibakukan dalam kata-

kata yang disampaikan Nabi. Kecenderungan tekstualitas yang berlebihan dalam metode

penemuan hukum seperti ini harus disadari bahwa pada gilirannya telah memunculkan

kesulitan dan ketidak-cakapan hukum Islam itu sendiri dalam merespon perubahan sosial.

Karakteristik kajian fiqh klasik yang law in book oriented dan kurang memperhatikan law in

action sangat mungkin akan selalu tertinggal di belakang sejarah; sampai batas tertentu

bahkan mungkin ditinggalkan karena tidak releven lagi dengan situasi aktual umatnya.12

8 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 268 9 Bandingkan dengan Akh. Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Fiqih”, al-Jami‟ah Journal of Islamic

Studies, No. 63/VI tahun 1999, h. 16-17. 10

Lihat Abdul Hamid A. Abu Sulayman, Towards an Islamic Theory of International Relation: New

Direction for Methodology and Thought, 2nd

Edition, (Herndon, Virginia: IIIT, 1994), 87-92. Idem, Crisis in

the Muslim Mind, alih bahasa Yusuf Talal Delorenzo, 1st Edition, (Herndon, Virginia: IIIT, 1993), 43-45. Lihat

juga Akh. Minhaji, “A Problem of Methodological Approach to Islamic Law Studies”, al-Jami‟ah Journal of

Islamic Studies, No. 63/VI tahun 1999, iv-v. 11

Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian”, dalam Yudian W. Asmin

(ed.), Ke Arah Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: FSHI Fak. Syari‟ah, 1994), h. 74. 12

Dalam konteks yang lebih luas, Syamsul Anwar mencatat ada lima (5) karakteristik studi fiqh yang

dominan, yaitu (1) pemusatan studi hukum Islam sebagai law in book, tidak mencakup law in action, (2)

7


Sementara Louay Safi juga melihat bahwa ada tiga faktor keterbatasan mainstream

metode tradisional yaitu bersifat legalistik, linguistik, dan terlalu atomistik. Dalam

sejarahnya, sesungguhnya telah muncul pemikiran klasik yang berusaha menyeimbangkan

mainstream tersebut, tawaran metodologis yang diajukan oleh al-Ghazali dengan metode

induksi dan tujuan hukumnya. Sebagaimana juga teori induksi tematisnya yang dikemukakan

al-Syatibi yang terangkum dalam maqasid al-syari'ah.13 Demikian juga upaya pembaruan

pemikiran kontemporer, sebagaimana dilakukan oleh Fazlur Rahman sampai Muhammad

Sahrur, masih belum memberikan ketegasan untuk menjawab pertanyaan sekaligus persoalan

di atas.14 Berangkat dari kenyataan ini menarik disampaikan di sini beberapa pemikiran yang

berkenaan dengan pembacaan teks dengan cara yang lebih utuh dan sedikit liar karena

melenceng dari koridor yang selama ini dianggap ajeg dan mapan.

Satu diantaranya adalah louay Safi, dalam bukunya yang berjudul The Foundation of

Knowledge A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry,15 ia

menjelaskan tentang pentingnya penggunaan pendekatan sosial dalam merumuskan hukum

Islam. Safi menganggap bahwa metode-metode klasik yang ada tidak mampu lagi

menghadapi realitas modern, Ketidak-cakapan metode klasik ini setidaknya terlihat dari dua

kecenderungan yang saling berlawanan secara diametral, yaitu pembatasan lapangan ijtihad

ke dalam penalaran legalistik dan adanya kecenderungan menghilangkan seluruh kriteria dan

standar rasional dengan menggunakan metodologi yang murni intuitif dan esoteris.16

Lebih jauh Safi menegaskan bahwa setiap pengetahuan tidak begitu saja dilepaskan

dari asumsi awal tertentu atau tidak bebas nilai (value free); bagaimana sebuah wahyu juga

mengandung rasionalitas tertentu; dan bagaimana realitas wahyu dan realitas empiris tertentu

pencabangan materi yang rumit tanpa memperhatikan relevansi dengan permasalahan yang berkembang (3) sifat

polemik-apologetik, (4) inward looking dan (5) atomistik. Secara epistemik kajian fiqh juga ditandai oleh

karakteristik (1) kurang memisahkan mitos dan sejarah, (2) univokalisasi makna dan (3) nalar transhistoris.

Syamsul Anwar, “Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam Pada Program S3

PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh”, Makalah Lokakarya Program Doktor Fikih Kontemporer pada Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, tanggal 28 Agustus, 2002, hlm. 8-9. Karakteristik

lebih sederhana diberikan oleh Hasyim Kamali, yaitu: (1) tidak mendukung efektifitas dan efisiensi

administrative, karena ditulis mengikuti style abad pertengahan serta tidak mempunyai klasifikasi yang rapi, (2)

consern kajiannya tidak lagi relevan dengan isu dan kondisi aktual umat Islam, dan (3) adanya tendensi

scholastic isolation yang melahirkan fanatisme madzhab dengan menutup diri untuk respek pada kontribusi

pemikiran lain. M. Hasyim Kamali, “Fiqh and Adaptation to Sosial Reality” dalam The Muslim World, Vol.

LXXXVI, No. 1, Januari, 1996, 78-79. 13

Syamsul Anwar, “Teori Hukum Hukum Islam al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan

Hukum Islam”, dalam M. Amin Abdullah et. al., Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural,

(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), h. 198. 14

Wael B. Hallaq, A History f Islamic Legal Theories An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh,

(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 245, 253. 15

Louay Safi, The Foundation of Knowledge A Comparative Studyin Islamic and Western Methods of

Inquiry, (Selangor: IIU & IIIT, 1996) 16

Louay Safi, The Foundation of Knowledge…, 12

8


sama-sama menjadi sumber pengetahuan. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ilmu dan aktifitas

ilmiah adalah akibat dari ontologi tertentu yang mengaitkan upaya ilmiah dengan individu

dan lingkungannya. Sebaliknya, aktivitas ilmiah mengandaikan sejumlah pernyataan tentang

eksistensi, suatu kebenaran yang harus diakui sebelum terlibat dalam berbagai studi empiris.

Oleh sebab itu, memisahkan kebenaran keagamaan (wahyu) dari wilayah ilmiah –khususnya

wilayah ilmu-ilmu sosial-- adalah pendapat yang musykil dan tidak dapat dibenarkan.17

Berikutnya berkenaan dengan bagaimana teks harus di mixing dengan ilmu sosial,

Safi menjelaskan beberapa tahapan dengan terlebih dahulu membuat inferensi tekstual dan

historis-empiris untuk kemudian dilakukan analisis terpadu antara keduanya. Prosedur

inferensi tekstual dimaksudkan untuk menderivasi hukum dan konsep-konsep dari teks-teks

al-Qur‟an dan hadis. Ada empat langkah yang harus dilewati dalam prosedur ini, yaitu:

1. Mengindentifikasi teks (al-Qur‟an dan Sunnah) yang relevan dengan persoalan yang

mengemuka.

2. Memahami (menafsirkan) makna pernyataan teks secara memadai dan relevan baik

secara individual (leksikal) maupun dalam kaitannya dengan yang lain (secara

kontekstual).

3. Menjelaskan (ta‟lil) terhadap teks, yaitu mengidentifikasi causa efisien („illah) yang

menjadi dasar adanya perintah atau petunjuk dalam teks.

4. Membangun suatu aturan dan konsep umum yang diderivasi dari teks. Ini dapat dicapai

dengan proses abstraksi terus-menerus, sehingga aturan/konsep hasil derivasi dari teks

itu dapat dimasukkan ke dalam aturan lain yang memiliki tingkat abstraksi lebih tinggi.18

Prosedur analisis sosial (historis-empiris) terdiri dari empat langkah, sebagai berikut:

1. Menganalisis aksi individu yang termasuk ke dalam fenomena sosial yang sedang

dibahas untuk menemukan tiga faktor diterminannya berupa tujuan, motif dan aturan

aksi tersebut

2. Mengklasifikasi berbagai bentuk atau tipe aksi berdasarkan kesamaan atau perbedaan

komponennya (tujuan, motif dan aturannya).

3. Mengidentifikasi aturan-aturan umum yang membangun interaksi antara berbagai

kelompok yang diidentifikasi pada langkah kedua. Guna menarik aturan-aturan universal

atau hukum-hukum interaksi, pola-pola kerja sama dan konflik, dominasi dan submisi,

pertumbuhan dan kemunduran sosial.

4. Sistematisasi aturan-aturan umum yang didapatkan dari langkah sebelumnyauntuk

membentuk suatu sistem aturan yang koheren dan konsisten.

Langkah berikutnya yang dilakukan setelah dilakukan inferensi tekstual dan sosial

(historis-empiris), maka kemudian dapat disusun suatu prosedur inferensi yang padu antara

keduanya:

1. Analisis teks atau fenomena ke dalam komponen-komponen dasarnya, yaitu pernyataan

dan aksi/perilaku

2. Pengelompokkan pernyataan atau aksi yang serupa di bawah satu kategori

17

Louay Safi, The Foundation of Knowledge..., h. 172-179. 18

Louay Safi, The Foundation of Knowledge..., h. 182-187.

9


3. Mengidentifikasi hukum-hukum yang menyatukan berbagai kategori

4. Identifikasi aturan-aturan dan tujuan-tujuan umum (general rules) yang membangun inter-

relasi berbagai kategori

5. Sistematisasi aturan-aturan yang diperoleh melalui prosedur-prosedur sebelumnya.19

Muhammad Anas az-Zarqa coba mengembangkan metode ini dalam bidang

ekonomi.20 Zarqa menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari tiga kerangka

metodologi. Pertama adalah presumptions dan ideas, atau yang disebut dengan ide dan

prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur‟an, Sunnah, dan Fiqih Al

Maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam

membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. Kedua adalah nature of value

judgement, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi.

Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Terakhir, yang disebut dengan

positive part of economics science. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan

bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga

pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.

Berikutnya bagaimana menurunkan ketiga elemen dasar tersebut tidak hanya

ngawang sebatas wacana tapi membumi, az-Zarqa membuat model integrasi wahyu dan

rakyu. Integrasi syariah dan ilmu ekonomi ini dilakukan dengan membedakan pernyataan-

wacana syariah dengan pernyataan-wacana ekonomi ke dalam dua kategori; normatif

(preskiptif) dan deskriptif (positif), kemudian mencari benang merah antara pernyataan

syariah dan pernyataan ekonomi, dan mengganti pernyataan ekonomi yang bertentangan

dengan pernyataan syariah sehingga didapatkan sintesis syariah dan ekonomi yang

melahirkan ekonomi Islam.21

Kedua model pendekatan studi Islam yang ditawarkan oleh intelektual muslim

tersebut, sejauh ini setidaknya ikut meramaikan dan memberikan solusi terhadap berbagai

persoalan keumatan. Namun demikian penulis melihat bahwa tawaran yang diajukan tersebut

belum maksimal dalam menggali hukum yang terkandung dalam teks, hal ini disebabkan oleh

terkungkungnya pemahaman keduanya dalam doktrin teologis yang menyebabkan produk

hukum yang dihasilkan masih kemayu untuk meloncati jauh lebih tinggi dari tekstualitas itu

sendiri.

19

Louay Safi, The Foundation of Knowledge..., h. 190. 20

Muhammad Anas az-Zarqa, “Tahqiq Islamiyah „Ilm al-Iqtisad: al-Mafh-m wa al-Manhaj,” dalam

Toward Islamization of Disciplin, (Herdon: IIIT, 1989), h. 317-57. 21

Muhammad Anas az-Zarqa, “Tahqiq Islamiyah „Ilm al-Iqtisad..., 324. Lihat juga dalam Syamsul

Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: RMBook, 2007), h. 147-8

10


Untuk menjembatani itu semua, -walaupun terkesan sedikit anarkis ilmiah- penulis

sampaikan perlunya integrasi pendekatan usul-sosial dan filsafat (dalam hal ini hermeneutik).

Persetubuhan ini menjadi penting dan relevan mengingat objek kajiannya –usul fiqh dan

hermeneutik- adalah teks, sekalipun keduanya berangkat dari latar belakang yang boleh

dikatakan saling berpunggungan, namun pada tataran substantifnya keduanya saling mengerat

satu sama lain.

Secara etimologi, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, hermenenuein, yang

berarti menafsiri, penafsiran atau interpretasi. Maka kata benda, hermenia secara etimologis

dapat diartikan penafsiran atau interpretasi. Selanjutnya, hermeneutika diartikan sebagai

proses mengelola sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.22 Tugas utama

hermeneutika adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks yang semula asing, menjadi milik

dan dimengerti oleh mereka yang hidup dalam zaman dan tempat yang berbeda. Dengan

demikian, dapat dimengerti bahwa pada dasarnya hermeneutika berkaitan erat dengan bahasa

yang terakumulasi dari sebuah teks. Tuhan pun berkomunikasi kepada manusia salah satunya

melalui medium bahasa, yaitu al-Qur`an yang berbahasa Arab.

Persoalan berikutnya yang segera muncul adalah bagaimana generasi yang hidup di

zaman yang berbeda bisa menangkap gagasan-gagasan dari generasi sebelumnya yang

perjumpaan diantara mereka hanya melaui media teks?, pertanyaan yang lebih “nakal”

berikutnya adalah benarkah pemahaman seseorang terhadap al-Qur`an sama persis dengan

apa yang dikehendaki Allah selaku author?. Dalam konteks hadis, dapatkah seseorang

menangkap pesan Muhammad hanya melalui sepotong sabda yang terhimpun dalam kutub al-

hadis?. Inilah berbagai persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh tangan

hermeneutika.23

Membincang hermeneutika akan dihadapkan pada dua hal, yaitu seni dan teori

tentang pemahaman dan penafsiran terhadap simbol-simbol baik kebahasaan maupun yang

non-kebahasaan. Menurut Friedrich Schleiermacher, terdapat dua tugas hermeneutik yang

pada hakikatnya identik satu sama lain, yaitu interpretasi gramatikal sebagai syarat berpikir

setiap orang dan interpretasi psikologis yang memungkinkan seseorang memahami pribadi

pengarang.24

Schleiermacher menawarkan sebuah rumusan positif dalam bidang seni interpretasi,

yaitu rekonstruksi objektif-historis, bermaksud membahas sebuah pernyataan dalam

22

E, Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 24. 23

Qamaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Jakarta: Paramadina, 1996, h. 13. 24

E, Sumaryono, Hermeneutik: ..., h. 41.

11


hubungannya dengan bahasa sebagai keseluruhan. Melalui rekonstruksi subjektif-historis,

dimaksudkan membahas awal mula sebuah pernyataan masuk ke dalam pikiran seseorang.

Schleiermacher sendiri menyatakan bahwa tugas hermeneutik adalah memahami teks sebaik

atau lebih baik dari pada pengarangnya sendiri dan memahami pengarang teks lebih baik daripada

memahami diri sendiri.25 Tujuan akhir dari pendekatan hermeneutik adalah kemampuan

memahami penulis atau pengarang melebihi pemahamanm terhadap diri kita sendiri.26

Menurut Hans-Georg Gadamer dalam bukunya yang berjudul Truth and Method,

human sciences selalu berusaha mendekati teks dari suatu posisi yang dijaga berjarak dari teks

itu sendiri, yang disebut alienation. Menurutnya jarak tersebut dapat diatasi dan ikatan-ikatan

tersebut dapat dibangun kembali (re-fusion) melalui mediasi kesadaran akan efek historis

(consciousness of the effects of history) berdasarkan pemahaman awal (pre-understandings) dari

interpreter-interpreter sebelumnya sehingga berada pada suatu jaringan interpretasi

(interpretational lineage). Dan melalui kesadaran akan efek historis ini, dua titik yang semula

terpisah, yaitu subjek dan objek, menjadi tersatukan menyeluruh. Proses ini oleh Gadamer

dinamakan fusi horizon (fusion of horizons). Gadamer menggolongkan dialektik

antara alienation dan re-fusion dalam tiga bidang lingkaran yang berbeda, yaitu estetis, historis,

dan bahasa.

Lebih jauh Gadamer menyatakan bahwa interpretasi yang baik adalah penafsiran yang

menciptakan suatu “fusi dari horison-horison”; penafsiran yang berlangsung secara dialogis

menuju suatu tingkat persetujuan-kesepakatan antara horison makna yang disediakan teks

(seperti yang disediakan oleh keadaan di mana teks itu diproduksi) dan yang disediakan oleh

penafsir.27 Secara keseluruhan, peran penting horison (tradisi, prasangka, dan keterkondisian

historis) penafsir dalam setiap proses penafsiran memungkinkan gagasan tafsir lokal ini absah

secara ontologis. Ia, di level pertama, memungkinkan terlepasnya Islam dari aroma

partikular-Arabnya (juz‟iyât) hingga yang tinggal dimensi universal (kulliyât; spirit moral)-

nya untuk kemudian menggumulkannya dengan realitas kultural non-Arab demi

terbangunnya apa yang disebut Islam citarasa lokal.28

Apa yang hendak disajikan di sini sebagai pola tafsir bergaya lokal dimulai dengan

kesadaran terhadap watak eksistensi penafsir di mana horison penafsir tidak mungkin

25

Grassie, William, J., "Hermeneutics in Science and Religion", Contribution to Encyclopedia of

Religion and Science, Vol.1, Macmillan Reference, 2003 26

E, Sumaryono, Hermeneutik: ..., h. 63-64. 27

Hans Georg Gadamer, Truth and Method (London: Sheed & Ward, 1975), h. 143 28

Fawaizul umam, “mengurai ketegangan Islam dan lokalitas dengan Etnohermeneutik” lihat pada

http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=hubptai-gdl-fawaizulum-5568 (di

akses tanggal 06 Juni 2012)

http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=hubptai-gdl-fawaizulum-5568

12


dilukarkan dalam setiap tindak penafsiran. Subtansi keterlibatan horison dalam menafsir itu

semakin menemui kebermaknaannya dan bentuk aktualnya pada salah satu varian

hermeneutik mutakhir, ethnohermeneutics.29 Tanpa berpretensi mencari preseden di luar

tradisi tafsir dunia Islam, penyuguhan etnohermeneutik di sini dipentingkan sebagai

komplementer yang seirama dengan pancangan pendekatan penafsiran/perumusan hukum

yang sudah ada, titik tolak pencarian dan peneguhan awal basis epistemologis dari gagasan

tafsir gaya lokal yang coba dipancangkan.

Satu hal yang sangat menarik dari etnohermeneutik adalah ciri utamanya, yakni seluruh

penerapan metode hermeneutis wajib berorientasi pada receptor, penerima. Pengalihan

orientasi ini berangkat dari satu postulate bahwa tak ada satu pun metode tafsir yang sungguh

universal, yang berlaku sama cocok pada seluruh konteks budaya di mana pesan-pesan teks

ajaran hendak dibumikan. Maka, penafsiran teks yang dilakukan pada konteks lintas-budaya,

dalam kerangka etnohermeneutik, sejauh mungkin harus menerapkan metode-metode

hermeneutis dinamis yang telah berfungsi pada kebudayaan dimaksud. Tujuannya untuk

menafsirkan teks-teks ajaran dengan cara-cara yang paling dipahami sehingga melahirkan

produk-produk tafsiran yang paling adaptable dengan budaya receptor.30

Sejarah dengan cukup gemilang telah mencatat adanya pergumulan yang erat antara

adat budaya lokal dengan hukum Islam, bahkan dalam Usul fiqh sendiri ada „Urf yang kita

kenal sebagai budaya atau adat. Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa „urf merupakan

kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan

adat istiadat turun temurun, baik berbentuk ucapan dan perbuatan, baik yang umum maupun

khusus.31 Mengingat „urf merupakan sunnatullah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan

manusia, maka dalam merumuskan hukum, para usuliyun seringkali memposisikan „urf

29

Sebagai sebuah pola paradigmatik penafsiran Injil, kemunculan etnohermeneutik sendiri bermula dari

kegelisahan sementara sarjana (penginjil) Kristen yang gelisah setelah melihat kenyataan betapa

keanekaragaman kultural di berbagai belahan dunia mematahkan kemapanan berabad paradigma dan

metodologi hermeneutis klasik penafsiran Injil. Pada akhirnya mereka menyadari tidak hanya perlu mengkaji

ulang adekuasi metodologis dari metode-metode hermeneutik kawak selama ini, tetapi juga menggugah

perlunya dicari suatu metode hermeneutik yang adekuat dan compatible dalam situasi masyarakat multikultur.

Di tengah kebuntuan itu, ethnohermeneutics menampilkan diri sebagai sebuah pola paradigmatik penafsiran Injil

dalam konteks lintas-budaya yang salah satu agendanya merumuskan metode-metode hermeneutis dinamis yang

layak secara budaya. Secara khusus, horison penafsir yang terbangun dari kesadaran tradisi dan penghayatan

akan kesejarahan dirinya memang semacam entry-point ke etnohermeneutik. Untuk paparan pengantar ke

ethnohermeneutics dan nilai strategisnya dalam penafsiran lihat dua tulisan reflektif-kritis Larry W. Caldwell,

“Towards the New Discipline of Ethnohermeneutics: Questioning the Relevancy of Western Hermeneutical

Methods in the Asian Context,” dalam Journal of Asian Mission, Vol. 1, Nr. 1 (March 1999): 21-43; dan, “A

Response to the Responses of Tappeiner and Whelchel to Ethnohermeneutics,” dalam Journal of Asian Mission,

Vol. 2, Nr. 1 (March 2000): 135-45. 30

Fawaizul umam, “mengurai ketegangan Islam..., h. 8. 31

Yusuf Qardhawi. Keluwesan dan Keluasan Syari‟ah Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman, terj.

Tim Pustaka Firdaus. (Jakarta: Pustaka Firdaus.1996), h. 30.

13


sebagai salah satu instrumen penting. Hal ini dapat dilihat dari konsepsi yang dijabarkan oleh

para usuliyund dalam sebuah adagium yang menyatakan: “al-„adah muhakkamah”32

Sampai disini dapat dikatakan bahwa pendekatan yang selaras dengan budaya lokal

adalah etnohermeneutik guna merumuskan produk hukum ekonomi Islam equivalen dengan

pendekatan usul yang selama ini dipakai. Bahkan pada titik tertentu keduanya saling

melengkapi satu sama lain, ditambah lagi dengan pendekatan sosial sebagai cermin persoalan

yang mengemuka tentu rumusan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang mampu

menjawab segenap persoalan tanpa harus menanggalkan identitas keberislaman yang

keindonesiaan yang menjadi rahmat bagi semesta.@

C. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, haruslah dengan jujur penulis sampaikan

bahwa usaha pembaruan dalam perumusan hukum ekonomi Islam dan hukum Islam

umumnya dengan pendekatan yang padu merupakan fardu „ain. Dengan tidak bermaksud

hendak menegasikan metode yang selama ini digunakan oleh para ulama, atas nama

kemashlahatan bangsa tercinta patutlah kiranya mengawinkan usul fiqh dengan pendekatan

sosiologis dan meramunya dengan etnohermeneutika untuk menghasilkan produk hukum

yang membumi dan bercita rasa lokal; Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid A. Abu Sulayman, Towards an Islamic Theory of International Relation: New

Direction for Methodology and Thought, 2nd

Edition, Herndon, Virginia: IIIT, 1994

Abdul Wahhab Khallaf, „Ilm Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, tt

Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari „ah. Beirut: Dar-al Ma‟arif, 1998

Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, ttp.: Dar al-Fikr al-„Araby, tt.

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Qawaidul Fiqhiyyah : Kaedah-Kaedah Praktis

Memahami Fiqih, Yogyakarta: Pustaka Al Furqon, 2012

Akh. Minhaji, “A Problem of Methodological Approach to Islamic Law Studies”, al-Jami‟ah

Journal of Islamic Studies, No. 63/VI tahun 1999

Akh. Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Fiqih”, al-Jami‟ah Journal of Islamic Studies, No.

63/VI tahun 1999.

Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008

Asjmuni A. Rahman. Qa‟idah-Qa‟idah Fiqih. Jakarta: Bulan Bintang. 1976

E, Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1999

Qamaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Jakarta: Paramadina, 1996

32

Asjmuni A. Rahman. Qa‟idah-Qa‟idah Fiqih. (Jakarta: Bulan Bintang. 1976), h. 88

14


Grassie, William, J., "Hermeneutics in Science and Religion", Contribution to Encyclopedia

of Religion and Science, Vol.1, Macmillan Reference, 2003

Hans Georg Gadamer, Truth and Method, London: Sheed & Ward, 1975

Larry W. Caldwell, “Towards the New Discipline of Ethnohermeneutics: Questioning the

Relevancy of Western Hermeneutical Methods in the Asian Context,” dalam Journal

of Asian Mission, Vol. 1, Nr. 1 (March 1999)

-----------------“A Response to the Responses of Tappeiner and Whelchel to

Ethnohermeneutics,” dalam Journal of Asian Mission, Vol. 2, Nr. 1 (March 2000):

135-45.

Louay Safi, The Foundation of Knowledge A Comparative Studyin Islamic and Western

Methods of Inquiry, (Selangor: IIU & IIIT, 1996)

M. Amin Abdullah et. al., Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural, Yogyakarta:

Kurnia Kalam Semesta, 2002

M. Hasyim Kamali, “Fiqh and Adaptation to Sosial Reality” dalam The Muslim World, Vol.

LXXXVI, No. 1, Januari, 1996, 78-79.

Muhammad Anas az-Zarqa, “Tahqiq Islamiyah „Ilm al-Iqtisad: al-Mafh-m wa al-Manhaj,”

dalam Toward Islamization of Disciplin, Herdon: IIIT, 1989

Muhammad Ma‟ruf ad-Dawalibi, al-Madhal ila „Ilm Usul al-Fiqh, tt: Dar al-Kitab al-Jadid,

1965

Noel James Coulson, Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence, Chicago & London: The

University of Chicago Press, 1969

Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian”, dalam Yudian

W. Asmin (ed.), Ke Arah Fiqh Indonesia, Yogyakarta: FSHI Fak. Syari‟ah, 1994

Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: RMBook, 2007

Wael B. Hallaq, A History f Islamic Legal Theories An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh,

Cambridge: Cambridge University Press, 1997

Yusuf Qaradhawi. Keluwesan dan Keluasan Syari‟ah Islam Dalam Menghadapi Perubahan

Zaman, terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus.1996

Pustaka online



http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=hubptai-gdl-

fawaizulum-5568





15


KRISIS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

(Refleksi Krisis Tahun Ramadah Pada Era Pemerintahan Umar

bin Khathab dan Relevansinya Pada Zaman Modern) Asy’ari



Abstract

Economic crisis is an event where economic sector is being devastated due to numerous

factors. In Islamic goverment history, there was once a severe economic crisis known as

Ramadah year crisis which happened during Umar bin Khathab goverment. Beside analysing

the causes and effects of the crisis, Umar bin Khathab also offered some concrete solutions

for overcoming the crisis in the short and long-term period. Beside the solutions practiced by

Umar bin Khathab, there are many other precise and relevant solutions to be implemented in

today‟s modern life.

Keyword: Economic crisis, Ramadah

صلخستم

األزمة االقتصادية ىو احلدث حيث يتم تدمري القطاع االقتصادي بسبب عوامل عديدة. يف التاريخ اإلسالمي وادلعروفة باسم أزمة عام الرماد الذي حدث خالل اإلدارة احلكومية، كان ىناك مرة واحدة يف أزمة اقتصادية حادة

عمر بن اخلطاب اإلدارة احلكومية. جبانب حتليل أسباب وآثار األزمة، وعرضت عمر بن اخلطاب أيضا بعض حلول ملموسة للتغلب على األزمة يف فًتة قصرية وطويلة األجل. جبانب احللول اليت دتارسها عمر بن اخلطاب،

.لول الدقيقة واألخرى ذات الصلة اليت سيتم تنفيذىا يف احلياة احلديثة اليوموىناك العديد من احل

16


A. PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini dunia tengah disibukkan dengan krisis ekonomi yang melanda

sebagian besar negara-negara di dunia. Banyak negara yang „kasak-kusuk‟ dengan krisis ekonomi

yang menerjang perekonomian negara mereka. Banyak perusahaan-perusahaan dan lembaga

perekonomian yang mengalami kebangkrutan. Krisis ekonomi telah merusak dan menghancurkan

sebagian besar sendi perekonomian negara-negara di dunia.

Krisis ekonomi menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi negara-negara di dunia pada saat

ini. Tidak saja bagi negara-negara „berkembang‟ yang ketakutan dengan krisis ekonomi yang sedang

melanda perekonomian dunia, bahkan krisis ekonomi juga menjadi sosok yang menakutkan bagi

negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika.

Di antara berbagai keagungan sistem Islam adalah sistem perekonomian yang sering kita

sebut dengan ekonomi syari‟ah (ekonomi Islam). Jika instrumen ekonomi syari‟ah

diimplementasikan, maka beberapa masalah krusial perekonomian bisa diantisipasi sehingga tidak

menimbulkan krisis ekonomi maupun finansial sebagaimana yang terjadi saat ini. Kalaupun krisis

ekonomi tetap terjadi dengan faktor lainnya, Islam tetap memberikan solusi bagi permasalahan

tersebut.

Dalam artikel ini penulis akan memaparkan bagaimana konsep Islam terhadap penanganan

krisis ekonomi. Diharapkan ini bisa menjadi solusi dan renungan bagi sistem perekonomian dunia

pada saat ini.

B. KRISIS RAMADAH

Sekilas tentang Umar bin Khathab

Para sejarawan menyebut silsilah Umar dari pihak ayah dan ibunya dengan mengatakan Umar

bin Khathab bin Nufail bin Abdil „Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin

Ka‟ab bin Luayyi bin Ghalib al-Qurasyi al-„Adawi. Sedangkan ibunya adalah Hantamah bin Hasyim

bin Mughirah dari bani Makhzumi, Hanzamah adalah sepupu Abu Jahal33

Umar dilahirkan sebelum 30 tahun masa kenabian, ia hidup selama 65 tahun. Umar

menyatakan keIslamannya pada tahun ke-6 kenabian, dan dia menjabat sebagai khalifah selama

sekitar 10 tahun 6 bulan. Dalam masa pemerintahannya, Umar berhasil merealisasikan hal-hal yang

besar dalam masa tersebut.

Secara garis besar Umar selama masa pemerintahannya telah menampakkan politik yang

bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan, meletakkan berbagai sistem ekonomi dan

manajemen yang penting, menggambarkan garis-garis penaklukan dan pengaturan daerah-daerah yang

telah ditaklukkan, berjaga untuk kemashlahatan rakyat, orang yang bertanggungjawab terhadap Baitul

Mal dan usaha-usaha lainnya.

33

Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab (terj. Ali Audah), Bogor: Pustaka Litera AntarNusa,

2008, h. 8

17


Pada masa pemerintahan Umar bin Khathab terjadi krisis (musim paceklik) yang

menyebabkan lumpuhnya kegiatan perekonomian dan banyaknya yang meninggal serta terkena wabah

penyakit. Umar wafat pada usia 65 tahun, dia meninggal setelah ditusuk oleh seseorang ketika Umar

sedang mengerjakan shalat berjama‟ah.

Definisi Krisis Ekonomi (Perubahan Ekonomi)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa krisis ekonomi merupakan perubahan kondisi

perekonomian yang memberikan dampak negatif kepada sektor pekerjaan, produksi, pemasukan,

harga dan lainnya. Para ekonom membagi krisis (perubahan) ekonomi dalam empat kelompok:

Pertama, Perubahan musiman yaitu perubahan yang menimpa sebagian kegiatan perekonomian yang

memiliki tabiat musiman, dimana kegiatannya menjadi bertambah dalam suatu musim dan berkurang

dalam musim yang lain. Kedua, Perubahan baru yaitu perubahan yang tidak teratur dan muncul

karena peristiwa dan kondisi yang baru, adakalanya disebabkan faktor alam seperti kemarau, gempa

bumi, wabah, dan adakalanya karena faktor sosial seperti perang dan lainnya. Ketiga, Perubahan yang

terarah yaitu perubahan yang terjadi dengan perlahan dan tersebar dalam waktu lama seperti

perubahan penduduk. Keempat, Perubahan berkala yaitu perubahan yang terjadi secara teratur dalam

waktu-waktu yang beriringan dengan larisnya perdagangan dan kerugian dagang.34

Krisis Tahun Ramadah

Adapun alasan penamaan krisis pada masa pemerintahan Umar bin Khathab dengan nama

Ramadah, terdapat beberapa pendapat yaitu dikarenakan bumi menghitam akibat sedikitnya hujan

hingga warnanya seperti ramad (abu), dikarenakan bumi menghembuskan angin debu seperti abu,

sesungguhnya hal itu merupakan suatu kebinasaan. Ramada dan armada adalah ungkapan jika terjadi

kebinasaan. Dinamakan seperti itu karena banyak manusia yang meninggal dunia dan banyak harta

yang rusak dalam tahun tersebut.35

Adapun mengenai waktu terjadinya krisis Ramadah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa

krisis Ramadah terjadi pada tahun 18 H. Tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa krisis

Ramadah terjadi pada akhir tahun 17 H. Namun mayoritas riwayat sepakat mengatakan bahwa krisis

Ramadah terjadi pada tahun 18 H. 36

Adapun mengenai lama masa krisis Ramadah, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang

mengatakan krisis Ramadah terjadi selama satu tahun, ada yang mengatakan dua tahun dan ada juga

yang mengatakan lima sampai enam tahun.

Ibn Abdil Barr mengatakan bahwa tahun Ramadah adalah bencana berat yang menimpa banyak

orang selama dua atau tiga tahun yang hujan tidak pernah turun kepada penduduk Hijaz, sehingga

kondisi mereka memburuk. Sedangkan al-Qurthubi menyebutkan bahwa tahun Ramadah terjadi lima

34

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab..., h. 352 35

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab…, h. 353 36

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab…, h. 353

18


atau enam tahun, ada yang mengatakan dua tahun dan ada yang mengatakan satu tahun yang di

dalamnya terjadi wabah berat beserta kelaparan. Dan sebagian riwayat menunjukkan bahwa masa

krisis Ramadah adalah sembilan bulan.37

Sedangkan mengenai daerah-daerah yang terkena krisis, juga terdapat perbedaan riwayat

tentang penentuan luasnya daerah yang tertimpa krisis Ramadah. Mayoritas riwayat menunjukkan

bahwa krisis ini menimpa seluruh wilayah Hijaz, sedangkan riwayat lain menunjukkan bahwa krisis

ini menimpa wilayah di luar Jazirah Arab seperti Najd, Tihamah, dan Yaman.38

Sebab-sebab krisis Ramadah

Adapun sebab utama terjadinya krisis Ramadah adalah sangat sulitnya air disebabkan

terhentinya turun hujan dan itu mempunyai dampak besar bagi kegiatan pertanian. Sedangkan faktor

kedua adalah munculnya wabah pes di negeri Syam, dimana banyaknya orang yang meninggal dalam

wabah tersebut, sehingga manusia sibuk terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan pedagang yang

mondar-mandir ke Syam menjadi terhenti aktifitas dagangnya. Hal ini berdampak negatif bagi

kegiatan perdagangan bangsa Arab.39

Dampak krisis Ramadah

Dampak krisis Ramadah tidak hanya terbatas pada kelaparan, namun juga berdampak pada

hal-hal lain yaitu:

1. Dampak krisis terhadap kegiatan ekonomi

Krisis Ramadah berdampak buruk terhadap perekonomian penduduk desa karena mereka

mengandalkan air hujan untuk mengembala hewan ternak mereka dan juga berakibat terhadap sektor

pertanian.40

Terputusnya hujan berdampak besar pada kegiatan perekonomian penduduk desa karena dalam

menjalankan aktifitas ekonominya penduduk desa sangat bergantung pada air hujan. Ketika hujan

terputus maka lahan-lahan menjadi kering, tanaman dan rumput-rumput mati, hal ini juga

mengakibatkan sulitnya mencari makanan untuk binatang ternak.

2. Dampak krisis terhadap aktifitas perdagangan

Hijaz dan Syam memiliki hubungan yang sangat kuat dalam perdagangan, dimana negeri Hijaz

mengimpor banyak kebutuhannya dari negeri Syam. Barang-barang terpenting yang diimpor oleh

Hijaz dari Syam adalah bahan makanan dan pakaian.

Munculnya wabah di negeri Syam berdampak pada melemahnya pergerakan perdagangan

antara Hijaz dan Syam, yang selanjutnya berdampak sedikitnya makanan pokok dari Syam ke Hijaz

37




Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab…, h. 360-361

19


sehingga harga menjadi naik dan manusia menimbun barang. Di antara bukti yang menunjukkan

kenaikan harga barang pada masa krisis Ramadah adalah harga satu bejana susu dan satu kantong keju

mencapai empat puluh dirham.41

3. Dampak krisis terhadap masalah sosial

Krisis Ramadah menimbulkan dampak terhadap masalah sosial, di antaranya. Urbanisasi besar-

besaran, Di antara dampak sosial dari krisis Ramadah adalah urbanisasi besar-besaran ke Madinah,

dimana bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah sebab kaum badui yang bertempat

tinggal antara Tsaniyah atas sampai Ratij, Bani Haritsah, Bani Abdul Asyhal, Baqi‟ dan Bani

Quraizhah, dan sekelompok orang yang berada di arah Bani Salamah, semuanya mengelilingi

Madinah.42

Ramainya penduduk yang melakukan urbanisasi ke Madinah pada waktu krisis dikarenakan

desa-desa tempat mereka tinggal mengalami kekeringan dan kekurangan bahan makanan. Sementara

daerah Madinah yang merupakan pusat kota, kegiatan perdagangan masih tetap berjalan dan bahan-

bahan makanan masih tersedia dalam jumlah terbatas, walaupun tidak terlepas dari dampak krisis.

Dampak lain dari krisis Ramadah terhadap permasalahan sosial adalah orang-orang badui

dilarang menikah. Habib bin Abi Tsabit meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab berkata, “Jika masa

paceklik, maka kaum badui tidak boleh menikah.” Dan dalam riwayat az-Zuhri disebutkan bahwa

Umar berkata, “Demi zat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan melarang perempuan

yang memiliki kemuliaan untuk menikah melainkan dengan laki-laki yang memiliki kemuliaan karena

sesungguhnya orang-orang Arab badui jika musim paceklik, maka tidak ada nikah bagi mereka.”43

Adapun alasan pelarangannya nampak jelas dalam riwayat yang disebutkan Ibn Qutaibah dan

yang lainnya yaitu “Umar tidak membolehkan nikah pada tahun paceklik seraya mengatakan,

„Barangkali kesempitan akan mendorong mereka untuk menikahi orang-orang yang tidak setara”.44

Krisis Ramadah juga berdampak kepada dianulirnya hukuman potong tangan bagi pencuri yang

terdesak mencuri karena kondisi dalam keadaan darurat. Dan penganuliran hukuman potong tangan

ini tentu saja setelah terjadi pertimbangan dan proses ijtihad yang sangat matang.

Penganuliran Umar bin Khathab terhadap hukum potong tangan bagi pencuri yang yang

terdesak mencuri karena kondisi darurat pada waktu kelaparan memberikan inspirasi tentang

pemahaman beliau tentang dampak sistem sosial terhadap akhlak, dan tekanannya baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku individu dan kelompok.

41

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab…, h. 362. 42

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab…, h. 362. 43


Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab…, h. 363

20


Dalam bermasyarakat sudah menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan bagian dan jatah

makanan dari sesamanya atau orang lain. Paceklik yang terjadi pada masa Umar merupakan paceklik

nasional. Dan untuk menanggulanginya Umar telah berusaha mencarikan solusinya dengan

semaksimal mungkin. Jadi, jika saat itu terjadi pencurian, maka itu bukan karena i‟tida‟

(pelanggaran). Karena jika pencurian yang terjadi didasarkan pada keinginan melanggar dan

ketidaksenangan pencuri kepada pemilik barang, maka ia wajib dikenakan had.

Dan dalam kasus paceklik, karena banyak sekali orang yang membutuhkan barang dan sangat

terpaksa untuk mengambilnya, Umar tidak bisa membedakan mana pencuri yang tidak membutuhkan

barang curiannya dan mana pencuri yang benar-benar membutuhkan barang curiannya, sehingga

dalam kejadian ini, bercampurlah antara orang-orang yang mendapatkan had dengan orang yang tidak

berhak mendapatkannya, maka digugurkanlah had potong tangan.45

4. Dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan

Tersebarnya wabah penyakit pada tahun Ramadah yang berdampak pada banyaknya

kematian, khususnya dalam barisan orang –orang yang eksodus ke Madinah pada tahun Ramadah.46

C. SOLUSI UMAR BIN KHATHAB TERHADAP PENANGANAN KRISIS RAMADAH

TINDAKAN UMAR PRIBADI DALAM MASA KRISIS

Krisis Ramadah merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada era pemerintahan Umar

bin Khathab. Umar secara pribadi merasa perlu untuk menyelesaikan krisis tersebut, hal ini terlihat

dari beberapa perilaku beliau, di antaranya, merasa bertanggung jawab. Jika Umar takut dimintai

pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kambing yang mati terlantar di tepi sungai Eufrat, maka

perasaannya tentang tanggung jawab terhadap kebinasaan dan kemudharatan rakyatnya dari anak

manusia tentu jauh lebih besar.

Krisis Ramadah menjadikan Umar merasa bertanggungjawab dalam menterapi indikasi-

indikasi krisis dan membantu orang-orang yang terkena eksesnya. Sesungguhnya perasaan

bertanggungjawab adalah penggerak utama dalam melaksanakan segala sesuatu yang mungkin

dilakukan untuk menghentikan krisis dan menterapi indikasi-indikasinya. Sebab tanpa itu hati akan

menjadi bebal. 47 Demi kepentingan rakyat, Umar berusaha sekuat tenaga. Beliau mengirim surat

kepada wakil-wakilnya di Irak dan Syam untuk meminta pertolongan membantu penduduk

semenanjung. Kata-katanya kepada mereka menunjukkan ketulusan hati dan tanggungjawabnya.48

45

Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab (terj. Masturi Irham), (Jakarta: Khalifa,

2005), h. 263-265. 46

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab…, h. 360-365 47


Muhammad Husain Haikal, Umar bin Khattab,..., h. 359

21


Usaha lain Umar dalam menangani krisis ialah Andil dalam mengemban penderitaan krisis

dan memberlakukan keteladanan bagi umat. Umar berpendapat bahwa andil dengan umat dalam

kesulitan mereka merupakan kewajiban pemerintah. Karena itu Umar tidak menyukai memakan

sesuatu yang manusia (rakyat) tidak bisa mendapatkannya, hal ini dilakukan agar dia tidak

melebihkan dirinya daripada rakyatnya dan beliau lebih mengutamakan rakyat atas dirinya. Beliau

sengaja memakan roti gandum agar sama seperti rakyatnya. Hingga pada suatu hari perutnya

keroncongan, maka beliau mengatakan pada dirinya sendiri “Itulah apa yang kamu lihat dan

penduduk Madinah pun hidup begini.

Pada masa krisis Ramadah Umar tidak pernah makan di rumah salah satu putranya dan tidak

pernah merasakan di rumah salah satu isterinya, melaikan beliau makan malam bersama rakyatnya.

Beliau bersumpah untuk tidak makan keju dan daging sehingga kehidupan kembali normal.49

Umar telah memberikan teladan yang baik berupa perilakunya dalam menangani krisis. Dia

menjadikan dirinya, keluarga dan bawahannya sebagai teladan bagi semua manusia. Hal seperti ini

seharusnya yang harus dilakukan oleh para pemimpin pada masa sekarang ini. Bukan hanya pandai

berteori dan mengumbar kata-kata, namun pada kenyataannya para pemimpin hidup berkecukupan

sedangkan rakyat hidup menderita dan kesusahan.

Umar bin khathab dalam melakukan terapi terhadap sebab-sebab krisis Ramadah mengambil

berbagai sarana disertai manajemen yang rapi dan saling koordinasi antara satu upaya dengan upaya

lain untuk menanggulangi krisis tersebut. Di antara sisi manajemen yang dilakukan Umar yaitu

membagi tempat para pengungsi di beberapa lokasi dengan bentuk yang seimbang. Umar mengatur

berbagai upaya dengan mengkoordinasikannya dan menjadikan setiap wilayah seorang penanggung

jawab yang mengatur orang-orang yang berada di dalamnya serta membagikan makanan dan lauk

pauk kepada mereka. Umar juga mengatur pengembalian mereka ke kampungnya setelah krisis

berakhir, sebagaimana beliau juga mengirimkan bantuan kepada orang-orang yang masih tetap di

perkampungan mereka dan mengatur waktu untuk bantuan tersebut; ada yang harian, bulanan dan

lain-lain sesuai dengan jauh dan dekat wilayahnya dari Madinah.

Umar juga melakukan pembekalan pegawai dengan pengarahan yang lazim secara terinci untuk

berjalannya pekerjaan secara teratur, menghitung jumlah para pengungsi agar dapat dilakukan

perencanaan dengan informasi yang cermat dan terperinci, melakukan bimbingan lapangan secara

langsung terhadap sebagian pekerjaan serta melakukan kunjuangan secara teratur terhadap orang-

orang yang terkena krisis untuk mengetahui secara langsung kondisi mereka, dan membuat

49


22


perencanaan strategis untuk menghadapi perubahan di masa mendatang, di antaranya penggalian teluk

untuk menghubungkan Mesir dan Hijaz.50

Dari strategi dan manajemen yang dilakukan oleh Umar sebagaimana dijelaskan sebelumnya,

terlihat betapa cakapnya Umar dalam menangani krisis yang terjadi pada era pemerintahannya.

Manajemen yang dilakukan Umar merupakan sebuah terobosan dan langkah kongkret untuk

mengembalikan rakyatnya pada kehidupan normal sebagaimana mestinya.

1. Mengarahkan berbagai sumber untuk penanggulangan krisis

Adapun metode yang ditempuh dalam hal ini adalah penentuan pengeluaran dan penertiban

prioritasnya agar sesuai dengan kondisi krisis yaitu Umar dan keluarganya menerapkan hidup

sederhana, dia berharap agar hal tersebut bisa diikuti oleh para pejabat dan rakyatnya. Umar

menyerukan kepada kaum muslimin agar hemat dalam pola konsumtif dan menyerahkan sebagian

harta kepada orang yang membutuhkan. Hal lain yang juga dilakukan Umar ialah menetapkan

prioritas infaq. Umar berpendapat mendahulukan menutupi kebutuhan orang-orang yang terimbas

krisis pada tahun Ramadah dan mengarahkan sumber-sumber ekonomi untuk hal tersebut. Tidak

diragukan lagi bahwa memprioritaskan bantuan untuk orang-orang yang tertimpa krisis berarti

mendahulukan infak untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang terkena krisis lebih utama dari

pada infak-infak lainnya.51

Ketika terjadi krisis Ramadah Umar berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan orang-

orang yang terkena krisis. Adapun usaha-usaha yang beliau lakukan mengarahkan sumber-sumber

baitul mal untuk membantu orang-orang yang terkena krisis dan memberi mereka harta dan makanan

dari baitul mal hingga habis, mengirimkan surat kepada para gubernur di berbagai daerah agar mereka

memberikan bantuan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya, Bagi orang-orang yang terkena krisis

dan datang ke Madinah, Umar membantu kebutuhan mereka dengan membagikan makanan melalui

setiap perwakilan yang beliau tunjuk serta memberikan perawatan terhadap orang sakit dan

memberikan kain kafan bagi yang meninggal. Bagi orang-orang yang tetap di rumah mereka dan tidak

datang ke Madinah, maka Umar mengirimkan kepada mereka rombongan unta yang penuh dengan

makanan. Memberikan bantuan cuma-Cuma secara berkala melalui tulisan cek.52

2. Penyelesaian berkesinambungan

Upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya adalah cara penanggulangan krisis pada tahun

Ramadah, namun Umar dalam menterapi dampak krisis ekonomi tidak mencukupkan dengan hal

tersebut. Beliau mengambil sebagian politik jangka panjang untuk menanggulangi dampak krisis

Ramadah dan mengantisipasi krisis yang mungkin saja terjadi pada masa yang akan datang. Hal ini

50

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab…, h. 369-372 51



23


menunjukkan urgensi mengambil manfaat dari problematika yang sedang terjadi guna mengantisipasi

kemungkinan yang akan terjadi pada masa selanjutnya.

Di antara penyelesaian krisis yang dilakukan secara berkesinambungan adalah penggalian teluk

yang menghubungkan Madinah dan Mesir agar bantuan dari Mesir cepat sampai ke Madinah,

membuat gudang logistik yang menyimpan bahan-bahan makanan, pembagian makanan kepada orang

yang berhak menerimanya berjalan secara rutin dengan cara penulisan cek.53

Di antara cara-cara maknawi tercermin dalam apa yang wajib dilakukan kaum muslimin ketika

terjadi bencana dan krisis yaitu bertaubat, istighfar, beramal shaleh, berdoa dan lain sebagainya.

Inilah di antara hal-hal yang dilakukan Umar bin Khathab dalam menanggulangi krisis

Ramadah yang terjadi pada masa pemerintahannya dan beliau mampu keluar dari krisis tersebut

dengan hasil yang sangat baik dan menjadi contoh teladan bagi kita pada masa sekarang ini.

Dari solusi krisis yang pernah diterapkan oleh Umar tersebut, maka hal-hal yang relevan

diterapkan pada masa sekarang ini adalah:

a. Menerapkan pola hidup sederhana dan efesien baik dari kalangan pejabat maupun rakyat,

sehingga dapat mengurangi pemborosan dan penghematan barang kebutuhan.

b. Pemerintah dituntut memberikan makanan dan keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh

rakyat miskin dalam masa tanggap darurat sampai keadaan perekonomian kembali stabil.

c. Membuat prasarana logistik kebutuhan pokok yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat

secara stabil dan bisa juga menjadi tempat penyimpanan kebutuhan pokok cadangan yang

digunakan bila suatu ketika terjadi bencana atau krisis ekonomi, sehingga kebutuhan pokok

tetap stabil di pasaran.

d. Mengawasi perkembangan pasar dan mengevaluasi perekonomian negara. Juga dilakukan

pengkajian secara sistematis terhadap perekonomian negara dan gejala-gejala perekonomian

yang mungkin akan terjadi, serta dipersiapkan langkah penanggulangannya.

e. Memberikan berbagai keringanan kepada warga negara ketika negara terkena krisis ekonomi

seperti keringanan pajak, memberikan susbsisdi dan lainnya.

D. SOLUSI MENGATASI KRISIS PADA ZAMAN MODERN

Keberlanjutan persoalan dan dalamnya krisis ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ada

sesuatu yang salah. Sayangnya kesalahan yang umum dilakukan yaitu bahwa akar permasalahan

hanya dicari pada gejalanya seperti ketidakseimbangan anggaran, ekspansi moneter yang berlebihan,

defisit neraca pembayaran yang begitu besar, naiknya kecenderungan proteksionis, dan yang lainnya.

53


24


Akibatnya penyembuhannya hanya bersifat sementara. Sementara dalam perspektif Islam, akar krisis

dilihat secara lebih mendalam dan upaya pemecahannya tidak hanya lewat perubahan kosmetik

belaka, akan tetapi perlu adanya reformasi total.54

Islam agama yang sangat komprehensif dalam mengatur kehidupan pemeluknya termasuk

dalam bidang ekonomi. Namun sayangnya konsep-konsep Islam banyak diabaikan para pemeluknya.

Secara faktual, kondisi ekonomi umat Islam pada umumnya lemah. Sumber daya produksi,

kapital maupun teknologi sebagai penggerak ekonomi pada umumnya dikuasai non muslim. Umat

Islam menjadi objek, konsumen pasif atau tenaga kerja murah, dan menjadi ajang tempat eksploitasi

negara-negara industri maju dunia.55

Selain dari apa yang pernah dilakukan Umar pada saat terjadinya krisis Ramadah, adapun di

antara solusi lainnya yang di tawarkan Islam dalam mengatasi dan menanggulangi krisis ekonomi

pada masa sekarang ini yaitu:

Pemberdayaan zakat

Zakat sebagai salah satu pilar (rukun) Islam merupakan instrumen strategis dari sistem

perekonomian Islam yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap penanganan problem

kemiskinan serta problem sosial lainnya, karena zakat dalam pandangan Islam merupakan “hak fakir

miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya‟.

Zakat tidak hanya difahami secara sempit yang hanya ditunaikan setahun sekali pada

momentum bulan Ramadlan melalui pembayaran zakat fitrah, akan tetapi ruang lingkup zakat

sangatlah luas. Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah masuk pada kategori „muzzaki‟ yang

kekayaannya telah mencapai „nishab‟ (jumlah minimal yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan

zakat yaitu senilai 85 gram emas) dan harus dibayarkan setiap tahun, juga wajib menunaikan zakat

maal (zakat kekayaan) yang menurut DR. Yusuf al-Qardhawi meliputi: zakat binatang ternak; zakat

emas dan perak/zakat uang; zakat kekayaan dagang; zakat pertanian; zakat madu dan produksi

hewani; zakat barang tambang dan hasil laut; zakat investasi pabrik, gedung, dll; zakat pencarian dan

profesi; serta zakat saham dan obligasi.56

Dalam implementasi sistem pemerintahan Islam, pengelolaan zakat ternyata tidak hanya mampu

meminimalisir angka kemiskinan, bahkan sampai mampu mengeliminir tingkat kemiskinan dalam

54

M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. xx 55

Zaki Fuad Chalil, Horizon Ekonomi Syari‟ah; Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan,

(Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), h. 3 56 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, (Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre King Abdul Aziz

University, t.t), h. 23-269

25


kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Karena dengan zakat, status sosial warga negara yang semula

merupakan pihak yang berhak menerima zakat (mustahik), berubah status menjadi pihak yang

berkewajiban menunaikan zakat (muzzaki), dimana warga negara bersangkutan telah bergeser dari

miskin menjadi kaya.

Sejarah monumental masa kepemimpinan Islam zaman kekhilafahan Daulat Umayyah yaitu saat

Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) memimpin-yang walaupun singkat, selama 2,5 tahun (30 bulan)

telah membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat secara merata benar-benar terwujud.

Kembali kepada sistem mata uang dinar dan dirham

Instrumen kedua yang sangat strategis dalam perekonomian Islam adalah sistem mata uang

dinar dan dirham. Hal ini mengingat bahwa sistem moneter dalam Islam adalah berbasis emas dan

perak. Diterapkannya sistem perdagangan dengan menggunakan emas dan perak dalam mata uang

dinar (Gold dinar) dan dirham dalam kekhilafahan Islam telah membuktikan terkendalinya angka

inflasi.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional.

Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan

capital. Sebaliknya konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering

kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik

(interchangeability) yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.57

Dalam beberapa tahun ke depan dolar bakal kian melemah. Direktur PIRAC Zaim Saidi

mengatakan keruntuhan dolar dan semua mata uang kertas cuma masalah waktu dekat saja.

Sebaliknya dinar tetap stabil dari dulu sampai sekarang. Tidak ada devaluasi dan tidak ada inflasi.58

Inflasi sesungguhnya merupakan suatu kemudlaratan ekonomi yang sejatinya harus ditekan,

karena dengan terjadinya inflasi berarti telah terjadi sebuah fenomena yang signifikan terhadap

meningkatnya kemiskinan masyarakat. Dengan demikian, maka penerapan sistem mata uang dinar

dan dirham secara luas, akan ikut mengurangi tingkat inflasi yang selama ini terus membayangi

sistem perekonomian berbagai negara akibat penerapan sistem ekonomi konvensional (kapitalisme)

yang menggunakan uang kertas (fiat money) yang tak terkendali. Sehingga berkurangnya angka inflasi

sebagai dampak positif dari diterapkannya gold dinar, sesungguhnya merupakan upaya

menghilangkan belenggu kemiskinan masyarakat.

57

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 77 58

Suara Hidayatullah, Edisi Februari 2007, h.39

26


Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi hanya sebagai medium of exchange. Uang bukan

sebagai suatu komoditas yang bisa dijual belikan dengan kelebihan, baik secara on the spot maupun

tangguh.59

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial selalu mengikuti pertumbuhan sektor ril. Inilah

perbedaan konsep ekonomi dalam Islam dengan konsep ekonomi konvensional yang kapitalistik,

dimana dalam ekonomi kapital, pemisahan antara sektor finansial dengan sektor ril merupakan

keniscayaan. Implikasi dari adanya pemisahan itu, maka ekonomi dunia sangat rawan terhadap

gonjang-ganjing krisis. Hal ini disebabkan pelaku ekonomi menggunakan uang tidak untuk

kepentingan sektor ril, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang semata. Akibat adanya spekulasi

tersebut, maka jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang pada sektor ril.

Di antara keunggulan mata uang dinar dan dirham yaitu nilainya tetap dan stabil. Nilai dinar

dan dirham tetap dan tidak berubah sepanjang zaman, hal ini dikarenakan nilai nominalnya sama

dengan nilai instriknya, sehingga penggunaan mata uang dinar dan dirham tidak menimbulkan inflasi.

Dinar dan dirham bersifat universal karena ia terbuat dari emas dan perak, maka ia bisa

digunakan dimana saja dan dapat diterima oleh siapapun di seluruh pelosok dunia. Dengan

keuniversalannya dinar dan dirham mampu mendatangkan efesiensi dengan memotong biaya kurs

penukaran, sehingga memungkinkan meningkatkan transaksi perdagangan internasional. Dengan

demikian tidak perlu penukaran mata uang tertentu dan akan mengurangi sejumlah biaya. Selain itu

juga lebih efektif dan efesien dalam hal waktu dan pengurusan.

Keunggulan lainnya yang dimiliki mata uang dinar dan dirham ialah mata uang dinar dan

dirham tidak bisa dicetak sesuka hati (sesuai dengan cadangan emas di suatu negara), maka peluang

inflasi mampu diminimalisir. Karena hukum syar‟i tidak membenarkan sebuah pemerintahan untuk

mengurangkan nilai mata uangnya apalagi sampai membatalkannya, menjadikannya kebal terhadap

kebijakan moneter dan sekaligus terbukti kebal terhadap krisis moneter.

Di samping memiliki nilai yang stabil, penggunaan dinar dan dirham akan mengurangi

ketergantungan keuangan para penggunaanya terhadap dolar akibat mismanajemen modal. Dengan

menggunakan dinar dan dirham, negara-negara yang terpaksa berhutang kepada negara lain tidak

perlu merasa khawatir akan bertambahnya nilai hutang karena dinar dan dirham tidak berubah

nilainya.

Dinar dan dirham tidak mengenal istilah time value of money, sehingga ia mampu

menyuburkan shadaqah dalam bentuk memberikan hutang dan keringanan kepada debitor yang tidak

59

Abdul Azis Setiawan, Wacana Mata Uang Dalam Islam, Suara Hidayatullah, 2006, h.87

27


mampu menunaikan janji pembayarannya, sehingga tidak perlu ragu terhadap pengunduran waktu

pembyaran.60

Pemberdayaan perbankan syari’ah (Islamic Banking) dan penghapusan sistem riba

Bank syari‟ah dengan konsep bagi hasil (mudharabah) dan konsep-konsep andalan lainnya telah

terbukti mampu bertahan di tengah badai krisis yang „menerjang‟ perekonomian sebagian besar

negara-negara di dunia pada saat sekarang ini.

Perbankan syari‟ah mulai banyak dilirik tidak saja oleh negara-negara berpenduduk mayoritas

muslim bahkan juga negara-negara berpenduduk myaoritas non muslim. Hal ini karena terbukti

beberapa negara dan lembaga perekonomian yang menerapkan sistem syari‟ah tidak terkena dampak

krisis ekonomi, bahkan sebaliknya lembaga perekonomian Islam mendulang keuntungan.

Riba bagaikan kanker yang menggerogoti perekonomian manusia. Itu tidak lain karena riba

adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko, kemudahan yang diperoleh

atas penderitaan orang lain serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang.61

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa: Islam memiliki konsep dan sistem

ekonomi yang tahan terhadap krisis dan Islam juga mempunyai solusi yang tepat dalam mengatasi

berbagai krisis ekonomi yang terjadi hal ini sebagaimana yang pernah dipraktekan oleh Umar bin

Khatab pada masa krisis Ramadah. Di antara solusi yang di tawarkan Islam dalam menghindari krisis

ekonomi pada masa sekarang yaitu memberdayakan zakat, kembali kepada mata uang dinar dan

dirham, Pemberdayaan perbankkan syari‟ah (Islamic Banking) dan penghapusan sistem riba.

Keutamaan mata uang dinar dan dirham yaitu nilainya tetap dan stabil, emas bersifat universal,

mampu meminimalisir inflasi, kebal terhadap segala krisis moneter, mengurangi ketergantungan

terhadap dolar, menyuburkan shadaqah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Setiawan, Wacana Mata Uang Dalam Islam, Suara Hidayatullah, 2006

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Israk Ahmadsyah, Mata Uang dalam Islam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004

60

Israk Ahmadsyah, Mata Uang dalam Islam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 84-90

61 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 184

28


Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab (terj. Asmuni Solihan

Zamakhsyari), Jakarta: Khalifa, 2006

Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab, Jakarta: Khalifa, 2005

Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2008

M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Suara Hidayatullah, Edisi Februari 2007

Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre King Abdul Aziz

University, t.t,

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Zaki Fuad Chalil, Horizon Ekonomi Syari‟ah; Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan,

Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008

29


PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP

JAKARTA ISLAMIS INDEX Early Ridho Kismawadi

Sekolah Tinggi Agama islam Negeri (STAIN) Cot Kala Langsa


Abstract

This research aims to determine how much influence the macroeconomic variables to jakarta

islamic index, The Population of this research is the data obtained from the Central Statistics

Agency (Inflation), Bank Indonesia (Interest Rate and Exchange Rate), Statistics of Indonesia

Stock Exchange and ICP which were obtained from the Directorate General of Oil and Gas

the data used are monthly data. The effect of Inflation to jakarta islamic index is positive and

significant , Effect of Interest Rate on jakarta islamic index is negative and significant , Effect

of Exchange Rate on jakarta islamic index is negative and significant, The Effect of ICP

against jakarta islamic index is positive and significant and influence Jakarta Composit

Index to the Jakarta islamic index is Positive and significant . jointly with the Directorate

General of Oil and Gas variables, Composit Index, inflation, exchange rate and interest rates

affect the jakarta islamic index at the level of 95%. The variable the Directorate General of

Oil and Gas, Composit Index, Inflation, Exchange and Interest Rates, explains 96.1104% of

the variation in the Jakarta Islamic Index.

Keywords: Indonesia Crude Price, Jakarta Islamic Index

مستخلصيهدف ىذا البحث إذل حتديد مقدار التأثري على متغريات االقتصاد الكلي ل مؤشر جاكرتا اإلسالمي ، ويبلغ عدد سكان ىذه البحوث ىي البيانات اليت مت احلصول عليها من اجلهاز ادلركزي اإلحصاء ) التضخم ( ، بنك

وراق ادلالية و برنامج ادلقارنات الدولية اليت اندونيسيا ) سعر الفائدة وسعر الصرف ( ، االحصائيات إندونيسيا لألمت احلصول عليها من ادلديرية العامة لل نفط والغاز البيانات ادلستخدمة ىي البيانات الشهرية . أثر التضخم ل مؤشر اإلسالمية جاكرتا ىي إجيابية وىامة ، تأثري معدل الفائدة على ادلؤشر اإلسالمي جاكرتا ىو سليب و كبري ،

سعر الصرف على مؤشر جاكرتا اإلسالمي ىو سليب و كبري ، وأثر برنامج ادلقارنات الدولية ضد مؤشر تأثريجاكرتا اإلسالمي ىو إجيايب و مؤشر فيوزات جاكرتا كبري و تأثري على ادلؤشر اإلسالمي جاكرتا ىو إجيايب وىام .

فيوزات ، التضخم ، أسعار الصرف و أسعار باالشًتاك مع ادلديرية العامة لل متغريات النفط والغاز ، مؤشر ٪ . متغري ادلديرية العامة لل نفط والغاز ، مؤشر ٥٩الفائدة تؤثر على ادلؤشر اإلسالمي جاكرتا على مستوى

. ٪ من التباين يف مؤشر جاكرتا اإلسالمي ٥٩فيوزات ، التضخم ، أسعار الصرف وأسعار الفائدة ، ويوضح

A. PENDAHULUAN

mailto:[email protected]

30


Kenaikan harga saham merupakan sebuah kabar gembira bagi pemegang saham

tersebut, kenaikan harga saham menunjukkan kenaikan nilai investasi setidaknya begitulah

pandangan sebagian besar para investor dipasar modal, kenaikan ataupun penurunan nilai

saham tersebut ternyata dipengaruhi oleh faktor internal dan external, faktor internal dan

external perusahaan merupakan faktor fundamental yang sering dijadikan acuan dalam

mengambil keputusan investasinya, faktor fundamental makro (extenal) dan faktor

fundamental mikro (internal), faktor fundamental makro dalam istilah analisis pasar modal

disebut dengan faktor fundamental negara.

Faktor makroekonomi merupakan faktor yang paling banyak mendapatkan perhatian

dari para pelaku pasar modal. Inflasi, tingkat suku bunga (BI Rate), kurs memiliki

kecenderungan untuk mempengaruhi pasar modal secara langsung. Dimana perubahan-

perubahan inflasi, tingkat bunga, kurs akan direspon langsung oleh pasar modal, sehingga

faktor-faktor tersebut sangat berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan risiko.62

Kenaikan Inflasi akan membuat kenaikan suku bunga yang akan berdampak kepada

mahalnya biaya modal, hal ini akan membuat para investor mengalihkan dana mereka untuk

didepositokan yang berakibat harga saham cenderung turun, begitu juga sebaliknya jika

terjadi penurunan inflasi. Suku bunga menggambarkan tingkat keuntungan investasi dan

menggambarkan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan.63

BI rate (suku bunga)

merupakan instrumen yang digunakan bank sentral (Bank Indonesia) untuk mengendalikan

inflasi. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua Negara.64

Kurs rupiah

terhadap dolar, melemahnya kurs akan menyebabkan barang-barang impor akan relatif

mahal, hal ini menyebabkan biaya produksi naik terutama bagi perusahaan yang

menggunakan bahan baku impor, hal ini akan menurunkan daya saing karena produk

yang dihasikan akan dijual lebih mahal, mahalnya harga tersebut akan mempengaruhi

jumlah penjualan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keuntungan perusahaan, para

investor pada umumnya akan menjadikan kurs sebagai acuan dalam menentukan keputusan

dalam mengambil keputusan investasi. Jika kurs rill tinggi, barang-barang luar negeri relatif

lebih murah, dan barang- barang domestik relatif lebih mahal. Jika kurs rill rendah, barang-

62

Bambang Sudiyatno dan Cahyani Nuswandhari, Peran Beberapa Indikator Ekonomi dalam

Mempengaruhi Risiko Sistematis Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Jakarta,

(Semarang:Universitas Stikubank, 2009), h. 66. 63

N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, (United State: Worth Publisher, Alih bahasa oleh: Fitria Liza

dan Imam Nurmawan, Penerbit Erlangga, 2006), h. 91 64

N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 128.

31


barang luar negeri relatif lebih mahal, dan barang-barang domestik relatif lebih murah.65

Jakarta Islamic Index (JII) adalah kumpulan saham syariah yang merupakan kelompok

saham blue chips (saham unggulan), JII terdiri dari 30 saham syariah yang mewakili saham

syariah yang terdaftar dibursa efek jakarta, saham saham yang termasuk JII relatif mahal dan

mempunyai return yang tinggi pula. penelitian ini bertujuan melihat pengaruh variabel

makro ekonomi (Inflasi, Suku Bunga/BI Rate, Kurs (IDR/USD1), ICP dan IHSG terhadap

Jakarta Islamic Index (JII.)

B. VARIABEL MAKRO EKONOMI

Inflasi

Inflasi adalah Suatu keadaan yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih

banyak dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga menimbulkan penurunan daya

beli uang dan selanjutnya terjadi kenaikan harga yang menyolok.66

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang umum secara terus-menerus dalam

jangka waktu panjang, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut

inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang

lainnya. Ketidakpastian mengenai daya beli dari pendapatan yang akan diterima di masa

depan sebagai return dari suatu investasi. Dalam bahasa sehari-hari risiko ini dikenal sebagai

dampak inflasi maupun deflasi dari suatu investasi.

Inflasi adalah kondisi terjadinya kenaikan tingkat harga umum dalam suatu

perekonomian yang menyebabkan menurunnya daya beli dan permintaan menyebabkan

menurunnya daya beli dan permintaan yang tetap. Deflasi merupakan kondisi yang

sebaliknya dari inflasi, yaitu penurunan tingkat harga umum.67

Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung pada derajat

inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat merugikan perekonomian secara

keseluruhan, yaitu dapat membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa inflasi yang tinggi akan menjatuhkan harga saham dipasar. Sedangkan

inflasi yang dengan lamban sangat rendah akan berakibat pertumbuhan ekonomi menjadi

lamban, dan pada akhirnya harga saham juga bergerak lamban.68

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah

65

Ibid, h. 130. 66

Aliminsyah dan Padji. Kamus Istilah., h. 370 67

Adler H. Manurung, dan Lutfi T. Rizki, Successful Financial Planner A Complete Guide, (Jakarta:

Grasindo,2009 ). h. 114. 68

Muhammad Samsul, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio , (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 201.

32


dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan dalam islam.69

Namun demikian penurunan dinar atau dirham dapat dimungkinkan terjadi apabila

suatu saat ditemukan cadangan emas atau perak ditemukan dalam jumlah yang signifikan.

Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali yaitu

sebelum Perang Hunain. Walaupun demikian Al Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua

macam, yaitu inflasi akibar berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan

manusia. Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur

rasyidin, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi akibat kesalahan manusia

ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang

memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan.70

Secara umum ada tiga kelompok dalam teori inflasi yaitu teori kuantitas, teori

Keynes, dan teori strukturalis. Dalam teori kuantitas inflasi disebabkan oleh setidaknya

beberapa faktor yaitu: Jumlah uang beredar, perkiraan/anggapan bahwa harga akan naik, oleh

sebab itu untuk mengatasi masalah inflasi menurut teori kuantitas adalah dengan

mengendalikan uang beredar. Selanjutnya teori keynes, teori ini beranggapan bahwa inflasi

terjadi karena masyarakat menginginkan barang dan jasa yang lebih besar daripada yang

mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri, beberapa faktor yang menyebabkan inflasi

dalam pandangan teori ini adalah melakukan pencetakan uang baru untuk menutupi defisit

anggaran belanja, pengusaha yang melakukan tambahan investasi dengan melakukan

pinjaman kredit, dan kenaikan upah melebihi pertambahan produktivitas.

Selanjutnya teori strukturalis, teori ini disebut inflasi jangka panjang, inflasi ini

berasal dari struktur ekonomi, penyebab inflasi strukturalis yaitu ketidakelastisan

penerimaan expor pertumbuhan nilai expor yang lamban dibandingkan dengan pertumbuhan

sektor lainnya, yang disebabkan Jenis barang ekspor yang kurang responsif terhadap

kenaikan harga dan nilai tukar barang ekspor yang semakin memburuk. Dan penyebab

inflasi struktural yang kedua adalah ketidakelastisan produksi bahan makanan di dalam

negeri, dimana laju pertumbuhan produksi bahan makanan tidak secepat laju pertumbuhan

penduduk dan pendapatan perkapita.

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku,

inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk yaitu71

:

Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation), Inflasi ini terjadi pada masa

69

Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 189 70

Ibid, h. 190. 71

Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 333-336.

33


perekonomian berkembang dengan pesat, kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat

pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi

kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa, pengeluaran yang berlebihan ini

akan menimbulkan inflasi. Disamping dalam masa perekonomian berkembang pesat,

inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidak stabilan politik

yang terus menerus. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa

mencetak uang, pengeluaran pemerintah yang berlebihan itu menyebabkan permintaan

agregat akan melebihi kemampuan ekonomi negara tersebut dalam memproduksi barang

dan jasa, dalam keadaan seperti ini inflasi terjadi.

Inflasi desakan biaya (cosh-push inflation), inflasi ini terjadi ketika tingkat

pengangguran sangat rendah, ketika perusahaan menghadapi permintaan bertambah maka

perusahaan cenderung untuk menaikan produksi dan mencari pekerja baru dan memberikan

upah/gaji yang tinggi yang menyebabkan biaya produksi meningkat yang mengakibatkan

kenaikan harga-harga (inflasi).

Inflasi diimpor, inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yang diimpor

yang menyebabkan kenaikan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya menaikkan

harga barang/jasa yang diproduksi, contoh: kenaikan harga minyak dunia, yang akhirnya

membuat harga minyak dalam negeri meningkat dan membuat biaya produksi menjadi

meningkat pula, dan pada akhirnya akan meningkatkan harga barang/jasa hasil produksi.

Namun yang perlu diperhatikan terdapat faktor manusia, moral hazard, yang

melakukan penimbunan untuk memperoleh keuntungan, penimbunan dilakukan untuk

memperoleh lebih banyak pendapatan ketika harga barang naik, hal seperti ini akan memicu

kenaikan harga, dan akan mengacaukan harga di pasar. Untuk menjaga kestabilan

moneter, otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia melakukan Inflation

targeting, Inflation targeting merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang

mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari bank sentral bahwa

tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang

rendah. Serta pengumuman target inflasi kepada publik, pengumuman itu merupakan

bentuk komitmen dan jaminan kepada publik bahwa setiap kebijakan selalu mengacu

kepada pencapaian target tersebut.

Suku Bunga Acuan (BI Rate)

Bunga adalah merupakan imbalan atas berpisahnya dengan (atau tidak dipegangnya

34


ditangan) likuiditas (Keynes)72

. Suku bunga menggambarkan tingkat keuntungan investasi

dan menggambarkan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan. Ketika pemberi pinjaman

menyepakati tingkat bunga nominan, mereka tidak tahu berapa tingkat inflasi atas

kesepakatan pinjaman itu, karena itu kita harus membedakan antara dua konsep tingkat

bunga rill : tingkat bunga rill yang diharapkan pemberi pinjaman dan peminjam ketika

kesepakatan dibuat, disebut tingkat bunga rill ex ante, dan tingkat bunga rill yang terealisasi

secara nyata, disebut tingkat bunga rill ex post.73

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi.

perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik, carteris

paribus. Artinya, jika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun, carteris

paribus. Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga turun, harga saham naik. Mengapa

demikian? Secara sederhana jika suku bunga misalnya naik maka return investasi yang

terkait dengan suku bunga (misalnya deposito) juga akan naik. Kondisi seperti ini bisa

menarik minat investor yang sebelumnya berinvestasi di saham untuk memindahkan

dananya dari saham ke dalam deposito. Jika sebagian besar investor melakukan tindakan

yang sama maka banyak investor yang menjual saham untuk berinvestasi dalam bentuk

deposito. Berdasarkan hukum permintaan-penawaran, jika banyak pihak menjual saham,

carteris paribus, maka harga saham akan turun.74

Kenaikan tingkat bunga pinjaman memiliki dampak negatif terhadap setiap emiten,

karena akan meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan laba bersih. Penurunan laba

bersih akan mengakibatkan laba per saham juga menurun dan akhirnya akan berakibat

turunnya harga saham di pasar. Di sisi lain, naiknya suku bunga deposito akan mendorong

investor untuk menjual saham dan kemudian menabung hasil penjualan itu dalam

deposito. Penjualan saham secara besar-besaran akan menjatuhkan harga saham di pasar.

Oleh karena itu kenaikan suku bunga pinjaman atau suku bunga deposito akan

mengakibatkan turunnya harga saham.

Penetapan suku bunga merupakan instrumen langsung bank sentral, baik untuk

pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan. Penetapan suku bunga dapat

meliputi suku bunga tetap atau kisaran (spreads) antara suku bunga pinjaman dan simpanan.

72

Hacharan Sing Khera dan Bagindo Sofyan Muchtar, Ringkasan: Prinsip-Prinsip Ekonomi,

(Jakarta: CV Danau Singkarak Offset, 1989), h. 210. 73

N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, h. 91. 74

Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,

2010), h. 103

35


Keefektifan instrumen langsung ini terletak pada kredibilitas sistem penegakan

(enforcement) dan pengawasannya. Dengan berkembang dan terintegrasinya pasar

keuangan domestik dengan pasar keuangan internasional serta berkembangnya produk

perbankan, dan pelaku ekonomi memiliki banyak alternatif untuk menghindari kebijakan

suku bunga yang semakin tidak efektif.75

Menurut Samsul, 2007 Jika uang beredar meningkat, maka tingkat bunga akan

menurun dan harga saham naik sehingga pasar menjadi bullish. Jika tingkat bunga naik,

harga saham akan turun dan pasar modal akan mengalami bearish. Namun demikian,

besarnya dampak kenaikan atau penurunan bunga terhadap harga saham tergantung pada

seberapa besar perubahan bunga tersebut. Jumlah uang beredar di pengaruhi oleh tingkat

bunga, semakin besar tingkat bunga maka semakin besar pula tingkat jumlah uang yang

beredar di masyarakat.76

Peningkatan uang beredar akan menyebabkan penurunan bunga rill dan akan

menyebabkan penurunan biaya modal, dan akan meningkatkan investasi bisnis,

peningkatan investasi akan meningkatkan output secara keseluruhan, penurunan tingkat

bunga akan meningkatkan konsumsi dan permintaan agregat.

Kenaikan stok uang nominal mempengaruhi penurunan tingkat bunga rill dan akan

mempengaruhi kenaikan investasi dan pada akhirnya akan menaikkan output rill

agregat. Ekspansi moneter pada awalnya akan menurunkan tingkat bunga rill domestik dan

kemudian mengakibatkan deposit mata uang luar negeri naik. Peningkatan nilai deposit

mata uang luar negeri terhadap deposit mata uang domenstik akan mengakibatkan

apresiasi nilai tukar mata uang luar negeri dan depresiasi nilai tukar mata uang

domenstik. Depresiasi nilai tukar mata uang domenstik mengakibatkan harga relatif

produk atau ekspor lebih murah sehingga ekspor netto naik, dan akhirnya meningkatkan

permintaan agregat.

Kurs

Kurs merupakan variabel makroekonomi yang turut mempengaruhi volatilitas harga

saham. Depresiasi mata uang domestik akan meningkatkan volume ekspor. Bila

permintaan pasar internasional cukup elastis hal ini akan meningkatkan cash flow

perusahaan domestik, yang kemudian meningkatkan harga saham, yang tercermin pada

75

Veitzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta:PT Raja Grafindo

Persada, 2007), h. 193. 76

Ade Sumartini dkk, Pengaruh Coincident Economic Indicator Dan Leading Economic Indicator

Terhadap Return Saham, Diponegoro Journal Of Management Volume 1, Nomor 1, (Tahun 2012), h.237

36


IHSG. Sebaliknya, jika emiten membeli produk dalam negeri, dan memiliki hutang dalam

bentuk dollar maka harga sahamnya akan turun. Depresiasi kurs akan menaikkan harga

saham yang tercermin pada IHSG dalam perekonomian yang mengalami inflasi.77

Nilai tukar (kurs) suatu mata uang didefinisikan sebagai harga relatif pada suatu

mata uang lainnya. Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar yaitu (1) fixed exchange

rate atau sistem nilai tukar tetap, (2) managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar

mengambang terkendali, dan (3) floating exchange rate atau sistem nilai tukar

mengambang. Apabila nilai tukar tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, bank sentral dapat

melakukan devalusi maupun revaluasi atau nilai tukar tidak ditetapkan. Devaluasi adalah

kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk secara sepihak menurunkan

nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap mata uang lain. Sebaliknya, revaluasi

adalah kebijakan untuk menaikkan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap mata

uang lain.78

Indonesia Crude Price

Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) yang selanjutnya

disingkat ICP adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan suatu

formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/atau gas bumi

serta penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak-

Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/atau gas bumi79

. ICP merupakan harga dasar minyak

mentah yang digunakan dalam APBN dan merupakan harga rata-rata mintak mentah

indonesia dipasar Internasional yang dipakai sebagai indikator penghitungan bagi hasil

minyak. Sampai dengan saat ini terdapat 50 jenis minyak mentah indonesia yang memiliki

perbedaan harga sesuai dengan karakteristik dan kualitasnya.

Faktor yang paling mempengaruhi ICP adalah kondisi pasar minyak internasional.

Yang dimaksud dengan kondisi pasar minyak internasional yaitu kondisi yang

dipengaruhi oleh penawaran (produksi, stok, fasilitas distribusi dan kebijakan produksi),

selain itu ICP juga dipengaruhi oleh kekhawatiran gangguan politik, keamanan, dan

spekulasi di pasar minyak.

Index Harga Saham Gabungan (Jakarta Composit Index)

77

Suramaya Suci Kewal, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan Pertumbuhan PDB

Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012 78

Ibid, h. 85.

37


Indeks Harga Saham Gabungan (disingkat IHSG, dalam Bahasa Inggris disebut

juga Jakarta Composite Index, JCI, atau JSX Composite) merupakan salah satu indeks

pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. IHSG menggambarkan kinerja

saham-saham yang tergabung didalamnya, kenaikan IHSG secara umum menggambarkan

kinerja saham-saham yang tergabung didalamnya menunjukkan kinerja yang baik,

sebaliknya penurunan IHSG, secara umum menunjukkan penurunan kinerja saham-saham

yang tergabung didalamnya, Indeks Harga Saham Gabungan (disingkat IHSG, dalam Bahasa

Inggris disebut juga Jakarta Composite Index, JCI, atau JSX Composite) merupakan

salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. IHSG mencakup

saham syariah dan saham saham yang tidak termasuk dalam katagori syariah.

Dapat dikatakan IHSG merupakan gambaran dari pergerakan seluruh saham biasa

dan saham preferen yang tercatat di BEI. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

menunjukan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek. Indeks

inilah yang paling banyak digunakan dan dipakai sebagai acuan tentang perkembangan

kegiatan di pasar modal. IHSG bisa dipakai untuk menilai situasi pasar secara umum

atau mengukur apakah harga saham mengalami kenaikan atau penurunan. IHSG

melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa.

C. JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

Tonggak perkembangan pasar modal syariah di Indonesia di awali dengan

dikeluarkannya JII pada tanggal 3 Juli 2000. Meskipun sebelumnya PT Danareksa

Investment Management telah meluncurkan Danareksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997,

tetapi karena pihak Self Regulatory Organisation (SRO) belum menerbitkan yang

mengeluarkan secara resmi instrumen yang berhubungan dengan efek syariah, maka

perkembangan pasar modal syariah dihitung sejak penerbitan JII.

Adapun proses penetapan JII berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang

dilakukan oleh BEI adalah sebagai berikut:80

1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham syariah yang termasuk ke dalam

DES yang diterbitkan oleh Bapepam & LK

2. Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan

kapitalisasi terbesar selama 1 tahun terakhir

3. Dari 60 saham yang mempunyai kapitalisasi terbesar tersebut, kemudian dipilih

80

http://www.idx.co.id (Diakses 03 November 2012, 18.03 WIB)

http://www.idx.co.id/

38


30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu urutan nilai transaksi terbesar di pasar

reguler selama 1 tahun terakhir.

Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang

sesuai dengan syariah Islam. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang masuk

dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment

Management. Akan tetapi seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-saham

tersebut dilakukan oleh Bapepam - LK, bekerja sama dengan dewan Syariah Nasional. Hal

ini tertuang dalam Peraturan Bapepam - LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan

Daftar Efek Syariah81

Seperti di mayoritas bursa-bursa dunia, index yang ada di BEI

dihitung dengan menggunakan metodologi rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham

tercatat (nilai pasar) atau Market Value Weighted Average Index82

.

D. HASIL UJI STATISTIK Tabel Hasil Uji Regresi

Dari hasil regresi diatas maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut:.

Y = 517,5815 + 0,22997 ICP + 0,081548 IHSG + 21,34222 Inflasi -

0,024806 Kurs - 15,77182 Suku Bunga

1. Koefisien Inflasi (X1) terhadap JII (Y) adalah positif dengan nilai koefisien 21,34222,

hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Inflasi 1 persen (carteris paribus),

maka akan menyebabkan kenaikan saham (Y) JII sebesar Rp. 21,34222.

2. Koefisien Suku Bunga (X2) terhadap JII (Y) adalah negatif dengan nilai koefisien -

15,77182, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Suku Bunga 1 persen

(carteris paribus), maka akan menyebabkan kenaikan saham (Y) JII sebesar Rp.

81

Indonesia Stock Exchange, Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, (Jakarta:

Indonesia Stock Exchange, 2010), h. 13. 82

Ibid, h. 22

39


15,77182.

3. Koefisien Kurs (X3) terhadap JII (Y) adalah negatif dengan nilai koefisien - 0,024806,

hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Kurs 1 persen (carteris paribus),

maka akan menyebabkan penurunan saham (Y) JII sebesar Rp. 0,024806.

4. Koefisien ICP(X4) terhadap JII (Y) adalah Positif dengan nilai koefisien 0,22997, hal

ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan ICP 1 persen (carteris paribus), maka

akan menyebabkan penurunan saham (Y) JII sebesar Rp. 0,22997.

5. Koefisien IHSG(X5) terhadap JII (Y) adalah Positif dengan nilai koefisien 0,081548,

hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan IHSG 1 persen (carteris paribus),

maka akan menyebabkan kenaikan saham (Y) JII sebesar Rp. 0,081548.

Uji t

Dapat dilihat bahwa parameter Inflasi memiliki nilai statistik sebesar 3,501.

Statistik ini memiliki p value sebesar 0,000, oleh karena p value < 0,05, dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Inflasi terhadap Jakarta

Islamic Index pada taraf kepercayaan 95 %. Oleh sebab itu (Ha.1) Diterima dan menolak

(H0.1) yaitu Terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel Makro Ekonomi (Inflasi) terhadap

Jakarta Islamic Index.

Dapat dilihat bahwa parameter Suku Bunga memiliki nilai statistik sebesar 8,302.

Statistik ini memiliki p value sebesar 0,000 oleh karena p value < 0,05, dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Suku Bunga terhadap

Jakarta Islamic Index pada taraf kepercayaan 95 %. Oleh sebab itu (Ha.2) Diterima dan

menolak (H0.2) yaitu Terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel Makro Ekonomi (Suku

Bunga) terhadap Jakarta Islamic Index.

Dapat dilihat bahwa parameter Kurs memiliki nilai statistic sebesar -3,603.

Statistik ini memiliki p value sebesar 0, 000 oleh karena p value < 0,05, dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kurs terhadap Jakarta

Islamic Index pada taraf kepercayaan 95%. Oleh sebab itu (Ha.3) Diterima dan menolak

(H0.3) yaitu Terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel Makro Ekonomi (Kurs) terhadap


Dapat dilihat bahwa parameter ICP memiliki nilai statistik sebesar 0,966. Statistik

ini memiliki p value sebesar 0,338, oleh karena p value > 0,05, dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Inflasi terhadap Jakarta

Islamic Index pada taraf kepercayaan 95 %. Oleh sebab itu (H0.4) Diterima dan menolak

40


(Ha.4) yaitu Tidak Terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel Makro Ekonomi (ICP)

terhadap Jakarta Islamic Index.

Dapat dilihat bahwa parameter IHSG memiliki nilai statistik sebesar 8,302.

Statistik ini memiliki p value sebesar 0, 000 oleh karena p value < 0,05, dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara IHSG terhadap Jakarta

Islamic index pada taraf kepercayaan 95%. Oleh sebab itu (Ha.5) Diterima dan menolak

(H0.5) yaitu Terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel Makro Ekonomi (IHSG) terhadap


Uji F

Statistik uji F untuk signifikansi secara umum (overall significance) adalah sebesar

247,09. Statistik ini dapat dibandingkan dengan nilai kritis (lihat tabel F) dengan derajat

bebas q=5 (numerator) dan n – k – 1 = 56 – 6 – 1 = 49 (denominator) sebesar 2,486. Oleh

karena F hitung lebih besar dari F tabel maka dapat disimpulkan secara bersama-sama

variabel ICP, IHSG, Inflasi, Kurs dan suku bunga berpengaruh terhadap Jakarta Islamic

Index pada taraf kepercayaan 95 %. Kesimpulan serupa juga diperoleh di mana Eviews telah

menghitung p value sebesar 0, 000, yang jauh lebih kecil dari nilai α yang biasa digunakan

(1 %, 5 %, dan 10 % ).

Uji R

Nilai adalah 0,961104, dengan demikian variabel ICP, IHSG, Inflasi, kurs, dan

Suku Bunga, menjelaskan 96,1104% variasi pada Jakarta Islamic Index dan sisanya

0,38896% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk kedalam model.

Uji Teori

Hasil penelitian untuk Inflasi mendukung teori yang dikemukakan oleh Hess dan Lee

didalam Ahmad Sodikin83

, yaitu menunjukkan bahwa tingkat inflasi dapat berpengaruh

positif maupun negatif terhadap return saham bergantung pada penyebab inflasi tersebut.

jika penyebab inflasi adalah pada sektor rill (supply stock)yang mencakup tingkat

produktivitas dan tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap

tingkat return saham. adapun tingkat inflasi akan berpengaruh positif apabila penyebab

inflasi adalah sektor moneter (monetary shock) yang mencakup pasokan uang, tingkat

83

Akhmat Sodikin, Variabel Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi Return Saham Di BEJ, Jurnal

Manajeman, Volume 6, Nomor 2, 2007, h. 139

41


bunga, dan tingkat harga. lebih lanjut hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Wastriati yang menyatakan dalam jangka panjang terdapat pengaruh antara

variabel kurs, M2, Inflasi dan PDB terhadap nilai Jakarta Islamic Index. Sedangkan dalam

jangka pendek tidak terdapat pengaruh antara kurs, M2, dan Inflasi terhadap JII.

Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti

oleh Luthfi Sirojul Maron84

yang menyatakan variabel inflasi dan suku bunga domestik

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Jakarta Islamic Index. Hal yang sama juga di

utarakan oleh Sinta Rofiana85

yang menyatakan Perubahan inflasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap return saham syariah yang secara konsisiten terdaftar di JII selama

periode 2004-2005.

Hasil penelitian untuk Suku Bunga mendukung teori yang dikemukakan oleh

Oksiana Jatiningsih86

. Jika suku bunga terus meningkat maka ada kecenderungan pemilik

modal akan mengalihkan modalnya ke deposito dan tentunya berakibat negatif

terhadap pasar modal. Hal senada juga dikemukakan oleh Luthfi Sirojul Maron87

yang

menyatakan variabel inflasi dan suku bunga domestik berpengaruh negatif secara signifikan

terhadap Jakarta Islamic Index.

Hal ini juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinta Rofiana

yang menyatakan faktor makro ekonomi berupa perubahan tingkat suku bunga SBI,

tingkat pertumbuhan laju inflasi perubahan siklus bisnis (yield), dan perubahan inflasi

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah yang secara konsisten terdaftar

di JII selama periode 2004-2005.

Hasil penelitian untuk Kurs mendukung teori yang dikemukakan oleh Oksiana

Jatiningsih, Apabila nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi maka investor cenderung

akan mengalihkan investasinya ke dalam valas. Apabila investor saham banyak yang

melakukan tindakan seperti itu maka dapat berpengaruh pada turunnya IHSG di pasar

modal. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Murti didalam Ade

84

Luthfi Sirojul Marom, Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index Di Bursa

Efek Indonesia (Yogyakarta, Skripsi, 2011) 85

Sinta Rofiana, Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi Terhadap Return Saham-Saham Jakarta

Islamic Index (Jii) Periode 2004-2006 Menggunakan Arbitrage Pricing Theory (Apt) (Yogyakarta, Thesis Uin

Sunan Kalijaga, 2009) 86

Oksiana Jatiningsih dkk, Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Aplikasi Manajemen. Volume 5, Nomor I . April 2007, h. 19. 87

Luthfi Sirojul Marom, Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index Di Bursa

Efek Indonesia.

42


Sumartini88

variabel makroekonomi inflasi, kurs dan bunga berpengaruh signifikan terhadap

fluktuasi harga saham. Hasil penelitian untuk IHSG didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh M. Harris Muhajir89

yang menyatakan terdapat kointegrasi antara JII

dengan IHSG maupun SBI, ini berarti memang terdapat hubungan dalam jangka panjang

antar variabel.

Variabel ICP (Indonesian Crude Price) merupakan satu-satunya variabel yang tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap JII, secara teori ICP sangat memberikan

dampak terhadap kondisi makro ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham,

namun dalam penelitian ini diperoleh hasil yang berbeda dimana variabel ICP tidak

mempengaruhi secara signifikan terhadap JII, hal ini disebabkan dalam prakteknya tidak

setiap kenaikan harga ICP menyebabkan kenaikan harga BBM karena Indonesia masih

mensubsidi BBM dan memiliki batasan harga ICP tertentu agar dapat menaikkan harga

BBM. Namun untuk IHSG memiliki kecendrungan kesamaan antara teori dan praktek

dimana IHSG menggambarkan saham-saham yang terdaftar didalamnya secara umum,

terlihat bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif antara

IHSG terhadap JII, yang berarti bahwa kenaikan IHSG juga akan menaikkan JII.

E. PENUTUP

Kesimpulan dari hasil Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta

Islamic Index adalah: Koefisien Inflasi (X1) terhadap JII (Y) adalah positif dengan nilai

koefisien 21,34222, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Inflasi 1 persen

(carteris paribus), maka akan menyebabkan kenaikan saham (Y) JII sebesar Rp. 21,34222.

Parameter Inflasi memiliki nilai statistik sebesar 3,501. Statistik ini memiliki p value sebesar

0,000, oleh karena p value < 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara Inflasi terhadap Jakarta Islamic Index pada taraf

kepercayaan 95%. Oleh sebab itu (Ha.1) Diterima dan menolak (H0.1) yaitu Terdapat

Pengaruh yang Signifikan Variabel Makro Ekonomi (Inflasi) terhadap Jakarta Islamic Index.

Koefisien Suku Bunga (X2) terhadap JII (Y) adalah negatif dengan nilai koefisien-

15,77182, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Suku Bunga 1 persen (carteris

paribus), maka akan menyebabkan penurunan saham (Y) JII sebesar Rp. 15,77182.

88

Ade Sumartini dkk, Pengaruh Coincident Economic Indicator Dan Leading Economic Indicator

Terhadap Return Saham, Diponegoro Journal Of Management volume 1, nomor 1, tahun 2012, h. 235 89

M. Harris muhajir, Analisis Kointegrasi: Keterkaitan Jakarta Islamic Indeks Dengan Ihsg dan SBI Di

Bursa Efek Jakarta (Semarang, Thesis Universitas Diponegoro, 2008), h. 65.

43


Parameter Suku Bunga memiliki nilai statistik sebesar 8,302. Statistik ini memiliki p value

sebesar 0,000 oleh karena p value < 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara Suku Bunga terhadap Jakarta Islamic Index pada

taraf kepercayaan 95%. Oleh sebab itu (Ha.2) Diterima dan menolak (H0.2) yaitu Terdapat

Pengaruh yang Signifikan Variabel Makro Ekonomi (Suku Bunga) terhadap Jakarta Islamic

Index.

Koefisien Kurs (X3) terhadap JII (Y) adalah negatif dengan nilai koefisien -

0,024806, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Kurs Rp. 1. (carteris paribus),

maka akan menyebabkan penurunan saham (Y) JII sebesar Rp. 0,024806. Parameter Kurs

memiliki nilai statistik sebesar -3,603. Statistik ini memiliki p value sebesar 0,000 oleh

karena p value < 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara Kurs terhadap Jakarta Islamic Index pada taraf kepercayaan 95%. Oleh

sebab itu (Ha.3) Diterima dan menolak (H0.3) yaitu Terdapat Pengaruh yang Signifikan

Variabel Makro Ekonomi (Kurs) terhadap Jakarta Islamic Index.

Variabel ICP (X4) terhadap JII (Y) adalah Positif dengan nilai koefisien 0,22997,

hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan ICP U$ 1. (carteris paribus), maka akan

menyebabkan kenaikan saham (Y) JII sebesar Rp. 0,22997. Parameter ICP memiliki nilai

statistik sebesar 0,966. Statistik ini memiliki p value sebesar 0,338, oleh karena p value >

0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan

antara Inflasi terhadap Jakarta Islamic Index pada taraf kepercayaan 95%. Oleh sebab itu

(H0.4) Diterima dan menolak (Ha.4) yaitu Tidak Terdapat Pengaruh yang Signifikan

Variabel Makro Ekonomi (ICP) terhadap Jakarta Islamic Index.

Variabel IHSG (X5) terhadap JII (Y) adalah Positif dengan nilai koefisien

0,081548, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan IHSG Rp. 1. (carteris

paribus), maka akan menyebabkan kenaikan saham (Y) JII sebesar Rp. 0,081548. Parameter

IHSG memiliki nilai statistik sebesar 8,302. Statistik ini memiliki p value sebesar 0,000 oleh

karena p value < 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara IHSG terhadap Jakarta Islamic Index pada taraf kepercayaan 95%. Oleh

sebab itu (Ha.5) Diterima dan menolak (H0.5) yaitu Terdapat Pengaruh yang Signifikan

Variabel Makro Ekonomi (IHSG) terhadap Jakarta Islamic Index. Oleh karena F hitung

lebih besar dari F tabel maka dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel ICP, IHSG,

Inflasi, Kurs dan suku bunga berpengaruh terhadap Jakarta Islamic Index pada taraf

kepercayaan 95%. Kesimpulan serupa juga diperoleh di mana Eviews telah menghitung p

value sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari nilai α yang biasa digunakan ( 1%, 5%, dan

44


10% ). Nilai adalah 0,961104, dengan demikian variabel ICP, IHSG, Inflasi, Kurs, dan Suku

Bunga, menjelaskan 96,1104% variasi pada Jakarta Islamic Index dan sisanya 0,38896% di

jelaskan oleh variabel lainnya diluar model.

DAFTAR PUSTAKA

Adler H. Manurung, dan Lutfi T. Rizki, Successful Financial Planner A Complete Guide,

Jakarta: Grasindo, 2009.

Hacharan Sing Khera dan Bagindo Sofyan Muchtar, Ringkasan: Prinsip-Prinsip Ekonomi,

Jakarta: CV Danau Singkarak Offset, 1989.

Harris muhajir, M. Analisis Kointegrasi: Keterkaitan Jakarta Islamic Indeks Dengan Ihsg dan

SBI Di Bursa Efek Jakarta Semarang, Thesis Universitas Diponegoro, 2008

Indonesia Stock Exchange, Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia,

Jakarta: Indonesia Stock Exchange, 2010

Jatiningsih, Oksiana dkk, Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Aplikasi Manajemen. Volume 5, Nomor I .

April 2007

Mankiw, Gregory, Teori Makro Ekonomi, Alih bahasa Imam Nurmawan, Edisi Kelima,

Jakarta Erlangga, 2003.

Mankiw, N. Gregory, Makroekonomi, United State: Worth Publisher, Alih bahasa oleh:

Fitria Liza dan Imam Nurmawan, Penerbit Erlangga, 2006.

Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana, 2008.

Rivai, Veitzal, dkk, Bank and Financial Institution Management, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2007.

Rofiana, Sinta. Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi Terhadap Return Saham-Saham

Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2004-2006 Menggunakan Arbitrage Pricing

Theory (Apt) Yogyakarta, Thesis Uin Sunan Kalijaga, 2009

Samsul, Muhammad, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, Jakarta: Erlangga, 2006.

Sirojul Marom, Luthfi. Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index

Di Bursa Efek Indonesia Yogyakarta, Skripsi, 2011

Sjahrial, Dermawan, Manajemen Keuangan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009. Sudiyatno

Bambang, dan Cahyani Nuswandhari, Peran Beberapa Indikator Ekonomi Dalam

Mempengaruhi Risiko Sistematis Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia

Jakarta, Semarang:Universitas Stikubank, 2009.

Sodikin, Akhmat. Variabel Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi Return Saham Di BEJ,

Jurnal Manajeman, Volume 6, Nomor 2, 2007

Suci Kewal, Suramaya. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan Pertumbuhan PDB

Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1,

April 2012

Sukirno, Sadono, Makro Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sumartini, Ade dkk, Pengaruh Coincident Economic Indicator Dan Leading Economic

Indicator Terhadap Return Saham, Diponegoro Journal Of Management Volume 1,

45


Nomor 1, 2012

Tandelilin, Eduardus, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Penerbit

Kanisius, 2010.

www.idx.co.id

46


MANFAAT LAPORAN KEUANGAN DALAM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN

PEMBIAYAAN INVESTASI Ismaulina

Abstract

In the provision of finance investment, Islamic Banking makes the selection process and

evaluation to candidates who will receive the finance investment through a determination

procedure of petition filed. Where the provision of the financing will be given to candidates

whose really worth and potential to generate revenue for the bank financing, especially for

candidates who apply for fund in large enough quantities. Thus the customer‟s financial

statements is very useful for consideration provision of investment funds, at the same time

can reduce the risk of financial loss in the Islamic Bank. Keyword: Finance report, Finance Ratio.

صلخستم

االستثمار يف توفري اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية دتويل عملية اختيار وتقييم مرشح تلقي التمويل من خالل إجراء أو عملية توفري دتويل ألي طالب التمويل ادلقًتح. مع ستعطى أحكام دتويل للمرشحني الذين التمويل ىو حقا

اإليرادات لتمويل البنك، وخاصة بالنسبة للمرشحني الذين يتقدمون بطلب للحصول يستحق والقدرة على توليد على دتويل بكميات كبرية مبا يكفي. وبالتارل فإن العميل ىو البيانات ادلالية مفيدة جدا للنظر

.فيها يف نفس الوقت ميكن توفري دتويل االستثمار تقليل خماطر اخلسارة ادلالية يف البنك اإلسالمي

47


A. PENDAHULUAN

Perbankan Syariah sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dan

menyalurkan dana. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana, salah

satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan atau lebih dikenal dengan pembiayaan investasi.

Resiko yang muncul atas pemberian pembiayaan investasi adalah macet. Ini terjadi jika

pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pihak swasta tidak dapat dilunasi tepat waktu, baik

pokok pinjaman maupun bunga yang ditetapkan, sehingga dapat menekan dan mengurangi

profitabilitas bank. Selanjutnya Mulyono Teguh Pudjo, menyatakan investasi macet terjadi juga

terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis pembiayaan investasi

yang tidak akurat, faktor pengawas pembiayaan yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak

memadai dan kompetensi dari sumber manusia yang lemah. Pembiayaan macet dalam jumlah yang

besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut pandang

operasional bank dan dampak psikologis yang terjadi.

Selain itu, dampak psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap bank. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperkecil dan

menghindari terjadinya pembiayaan macet ini, pihak bank seharusnya melakukan analisis terlebih

dahulu secara tepat dan akurat terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan dan

terus mengevaluasi dalam rangka melakukan penilaian kelayakan pemberian investasi tersebut. Salah

satu syarat untuk memperoleh pembiayaan ialah debitur menyerahkan laporan keuangan, yang

merupakan salah satu sumber informasi pembiayaan yang paling penting. Laporan keuangan dapat

memberikan dasar yang pasti untuk menilai kondisi keuangan dan tingkat laba perusahaan, juga

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang termasuk untuk keperluan operasi dan pembayaran

pembiayaan, serta mempertimbangkan aspek keuangan dan aspek non keuangan perusahaan.

B. LAPORAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan: “Laporan keuangan merupakan

proses dari pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai

laporan arus kas, atau laporan arus dana) catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan bermanfaat bagi pemakainya

jika memenuhi tujuan kualitatif sebagai berikut.90 (a). Laporan keuangan harus relevan, artinya

laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunanya; (b).

Laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh para pemakai; (c). Laporan keuangan harus dapat diuji

kebenarannya oleh penguji yang independent dan objektif dengan cara menggunakan metode yang

90

Munawir S, Analisis laporan keuangan, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberti Jakarta, 1993), h. 31

48


sama; (d). Laporan keuangan harus netral artinya tidak disajikan untuk memenuhi kebutuhan pihak

tertentu; (e). Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat

ditetapkan sedini mungkin. (f). Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan

keuangan perusahaan pada periode sebelumnya; (g). Laporan keuangan harus lengkap dalam artian,

menyajikan informasi keuangan yang memuat sesuai dengan yang diperlukan pemakai.

Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Secara umum tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi

keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna

laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang

dipercayakan kepada mereka. Menurut Haryanto dalam bukunya analisa laporan keuangan,

menjelaskan tujuan pokok dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Untuk membantu terutama kepada pihak-pihak yang mempunyai kemampuan hak-hak

wewenang untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan (pihak eksternal).

b. Memberikan informasi kepada pihak pemilik dan kreditor untuk membuat prediksi,

perbandingan dan evaluasi akan sumber dan pengunaan dana baik dalam judul walaupun

waktu serta hubungannya dengan resiko-resiko ketidakpastian dimasa yang akan datang.

c. Memberi informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan untuk memuat prediksi dan

evaluasi tentang keuangan perusahaan yang menghasilkan laba.

d. Menyediakan informasi pada manajemen untuk merumuskan kebijakan-kebijakan didalam

mendayagunakan sumber-sumber ekonomi perusahaan, didalam usahanya mencapai tujuan

yang terlalu ditetapkan.

e. Memberikan jawaban tentang fakta dan interpretasi terhadap transaksi-transaksi dan

peristiwa-peristiwa yang terjadi dan bermanfaat untuk membuat prediksi dan evaluasi akan

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan baru dapat memberikan informasi yang berguna mengenai posisi dan

kondisi keuangan suatu perusahaan apabila dipelajari, diperbandingkan dan dianalisis. Sejalan dengan

itu laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan

dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data

keuangan akan berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk

dua periode atau lebih dan analisis lebih lanjut sehingga diperoleh data yang dapat mendukung

keputusan yang diambil.91

91

Munawir S, Analisis laporan……., h. 31

49


Analisis laporan keuangan adalah penelaah dari hubungan dan tendensi atau kecenderungan

untuk posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan usaha yang bersangkutan.92

Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan yang tercantum dalam UU pokok Perbankan No. 10 tahun 1998

sebagai berikut: “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamankan dengan

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan Hukum Syariah pembiayaan adalah hubungan pinjam meminjam yang dapat

saling menguntungkan. Pinjaman ini merupakan salah satu metode hubungan finansial dan metode-

metode lain seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Pinjam meminjam juga merupakan akad

sosial, bukan akad komersial, artinya jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk

memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.

Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan sama dengan prinsip pemberian kredit, pada umumnya

prinsip pembiayaan terdiri dari prinsip kualitatif dan kuantitatif atau angka dari laporan keuangan

yang akan dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan

aktivitas seperti dijelaskan diatas. Sedangkan prinsip pembiayaan secara kualitatif yaitu prinsip dalam

melakukan penilaian atas permohonan pembiayaan seperti Prinsip 5C, prinsip 5P, prinsip 3R.93

Selain prinsip-prinsip penilaian pembiayaan diatas, agar bank terhindar dari kegagalan atau

kemacetan pembiayaan maka ada beberapa aspek yang harus dinilai, yaitu aspek hukum, aspek

marketing dan aspek keuangan.94

Manfaat Laporan Keuangan Sebagai Pertimbangan Keputusan Pembiayaan

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan landasan yang penting dalam pengambilan

keputusan ekonomi, terutama dalam keputusan pemberian pembiayaan. Dalam setiap pengambilan

keputusan, baik pihak pemilik dana maupun manajemen ataupun pihak pemilik perusahaan senantiasa

dituntut untuk mempertimbangkan aspek likuiditas, rentabilitas perusahaan yang bersangkutan, dan

kondisi keuangan perusahaan itu hanya dapat dilihat dari laporan keuangan, yang meliputi neraca dan

laba rugi serta arus kas.

Selain itu juga laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban pihak manajemen yang

selanjutnya merupakan sumber informasi bagi pihak pemilik, karyawan, pemerintah, maupun pihak

pemilik dana (bank). Dari uraian diatas nampak jelas sekali manfaat laporan keuangan dalam

92

Munawir S, Analisis laporan……., h. 35 93

Hadiwijaja dan Rivai wirasmita, Analisis Kredit, (Bandung: Penerbit CV. Pionir Jaya Bandung.,

2000), h. 34 94

Hadiwijaja dan Rivai wirasmita, Analisis Kredit…., h. 45

50


mengambil keputusan pembiayaan dan dengan analisis laporan keuangan dapat mengurangi resiko

kerugian bagi bank syariah atas pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan kepada bank. Selain itu

dengan analisis laporan keuangan maka resiko kerugian bank dari pembiayaan yang macet dapat

dikendalikan dan dapat dikurangi, sehingga bank tidak perlu menanggung resiko kerugian

pembiayaan yang terlalu besar.

Prosedur Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki prosedur dalam proses permohonan pembiayaan yang diajukan

oleh nasabah penerima pembiayaan. Langkah-langkah ini harus dilalui oleh nasabah peminjam dana

(pemohon pembiayaan) mulai dari permohonan pembiayaan diajukan sampai disetujui dan pada

akhirnya dapat digunakan oleh calon penerima pembiayaan dan untuk usahanya serta pengawasan

terhadap penggunaan fasilitas pembiayaan tersebut agar dapat kembali sesuai dengan jatuh tempo,

sehingga resiko pembiayaan yang macet dapat diatasi.

Prosedur pemberian pembiayaan yang dilaksanakan Perbankan Syariah dibagi beberapa tahap

yaitu; tahap pengajuan pembiayaan, tahap analisis penilaian untuk pembiayaan, tahap keputusan

pembiayaan, tahap pelaksanaan atau realisasi pembiayaan, tahap pengawasan dan pembinaan nasabah

penerima pembiayaan, serta tahap penyelesaian pembiayaan.

Dasar Penentuan Keputusan Pembiayaan Perbankan Syariah

Analisis pembiayaan yang dilakukan mencakup dua golongan data atau informasi yaitu data

kualitatif (analisa pembiayaan terhadap kondisi non angka) dan data kuantitatif (analisis terhadap

angka-angka atau laporan keuangan). Oleh karena itu laporan analisis harus memuat data lengkap baik

kualitatif maupun kuantitatif tentang usaha debitur atau penerima pembiayaan baik keadaan sekarang

maupun akan datang. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keyakinan apakah calon debitur

atau penerima pembiayaan memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib,

baik pembayaran pokok maupun bagi hasil sesuai ketentuan yang disepakati, sehingga resiko

pembiayaan yang macet dapat diminimalisasi.

Untuk memenuhi keadaan yang sebenarnya maka bank melakukan analisis terhadap data

permohonan pembiayaan dari calon debitur atau penerima pembiayaan dengan menggunakan prinsip

penilaian 5C dan 5P dari pembiayaan. Prinsip penilaian 5C yaitu: (1)Character (Watak); (2)Capacity

(kemampuan); (3)Capital (Modal); (4)Conditions (Kondisi); (5)Collateral (Agunan). Prinsip

penilaian 5P yaitu: (1)Party; (2)Purpose; Paymen; (3)Profitability; (4)Protection.

Pelaksanaan Penilaian Pembiayaan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan Oleh Perbankan

Syariah

Analisis kuantitatif yang dilakukan dalam penilaian pembiayaan berdasarkan: pertama,

Analisis laporan keuangan, Dilakukan oleh Perbankan Syariah adalah untuk mengetahui sampai

dimana kemampuan perusahaan untuk melaksanakan operasinya dimasa yang akan datang. Hal ini

51


tercermin didalam hasil laporan keuangan pada masa lalu dan hasil-hasil dari perhitungan proyeksi

atas laporan keuangan setelah bank memberikan pembiayaan, proyeksi ini dilakukan oleh Perbankan

Syariah karena dengan sistem bagi hasil yang mengharuskan bank untuk mengetahui kondisi

keuangan dan kinerja atau laba dari calon debitur atau calon penerima pembiayaan untuk menentukan

besarnya persentase bagi hasil yang akan didapat oleh pihak Perbankan Syariah. Analisis terhadap

laporan keuangan adalah analisis rasio yang meliputi: rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio

profitabilitas untuk menentukan kebutuhan pembiayaan terhadap analisis laporan keuangan yang

lengkap dan relevan meliputi (neraca dan laporan laba rugi). Setelah dilakukan analisis rasio maka

ditentukan jumlah pembiayaan yang direncanakan akan diberikan serta akan ditarik kesimpulan secara

umum yang menentukan apakah pembiayaan akan diberikan dan berapa pembiayaan yang layak

diberikan.

Kedua, Analisis jaminan, adalah syarat utama yang harus dipenuhi calon debitur atau

penerima pembiayaan dalam mengajukan permohonan, tidak saja memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh bank Indonesia, tetapi untuk menjaga keamanan pembiayaan itu sendiri andai kata

dikemudian hari nasabah gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap bank. Pendekatan atas barang

jaminan yang diajukan dalam permohonan pembiayaan perlu diteliti secara mendalam.

Contoh kasus I.

Perusahaan “X” mengajukan permohonan pembiayaan dengan skema musyarakah

(kerjasama usaha dan modal) kepada Perbankan Syariah untuk pengembangan usaha, perusahaan

ingin memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 70.000.000,00. Jaminan yang digunakan terdiri dari

sertifikat tanah dan bangunan milik salah satu anggota perusahaan “X”. Usaha perusahaan dikelola

langsung oleh pemohon sekaligus menjabat sebagai debitur utama dibantu tujuh orang tenaga kerja.

Perusahaan “X” menjual dengan sistem kredit maupun tunai

Analisis yang digunakan dari data dan informasi yang diperoleh, dengan mengevaluasi

seluruh aspek. Dari analisis diperoleh hasil analisis yang meliputi: pertama, Aspek hokum, dari

penilaian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa perusahaan “X” telah memenuhi syarat kelengkapan

perijinan dan keabsahan dokumen bukti kepemilikan barang jaminan yang akan digunakan sebagai

jaminan oleh perusahaan “X” dinyatakan sebagai pemilik perusahaan. Kedua, Aspek pemasaran,

daerah pemasaran serta persaingan usaha yang sejenis memang cukup banyak, namun pemohon telah

mempunyai pelanggan tetap yang umumnya dari lembaga-lembaga instansi dan di sertai stategi pasar

yang cukup baik maka faktor persaingan masih dapat diatasi. Ketiga, Aspek keuangan, dari penilaian

aspek kuantitatif yang dilakukan Perbankan Syariah melalui analisis rasio keuangan dengan

menggunakan data laporan keuangan tiga tahun terakhir yang diberi oleh pemohon pembiayaan yaitu

perusahaan “X” berikut adalah data keuangan yang diberi oleh perusahaan “X”.

Diketahui jumlah aktiva lancar untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai

berikut, Rp. 83.670.000, Rp. 124.463.000, dan Rp. 159.810.000 sedangkan untuk aktiva tetap adalah

52


Rp. 105.500.000, Rp. 102.500.000 dan Rp. 259.810.000 sehingga total aktiva untuk masing-masing

tahun secara berurutan dari 2006 sampai dengan 2008 adalah: Rp. 189.170.000, Rp. 226.963.000 dan

Rp. 259.810.000. Jumlah hutang lancar untuk tahun 2006 adalah Rp. 33.000.000, tahun 2007 sebesar

Rp. 43.042.000 dan tahun 2008 sebesar Rp. 44.694.000 sedangkan hutang jangka panjang nihil untuk

ketiga tahunnya sehingga jumlah total seluruh hutang adalah nilai hutang lancar itu sendiri. Untuk

modal yang di setor pada ketiga-tiga tahun yang bersangkutan tidak ada, laba ditahan di ketahui untuk

tahun 2006 sebesar Rp. 130.000.000, tahun 2007 Rp. 156.170.000 dan tahun 2008 adalah Rp.

183.921.000. untuk laba tahun berjalan sebesar Rp. 26.170.000, tahun 2006, tahun 2007

Rp.27.751.000, dan tahun 2008 sebesar Rp. 215.116.000 sehingga jumlah modalnya adalah Rp.

156.170.000, Rp. 183.921.000 dan Rp. 215.116.000 sedangkan total aktiva untuk ketiga tahun

berturut-turut adalah Rp. 189.170.000, Rp. 226.963.000, dan Rp. 259.810.000. Laba bersih untuk

perusahaan X pada tahun 2006 adalah Rp. 26.170.000, tahun 2007 sebesar Rp. 27.751.000 dan tahun

2008 adalah Rp. 31.195.000.

Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio dari laporan keuangan perusahaan “X”

1) Rasio likuiditas

Current ratio = Total currunt assets x 100%

Total current liabiliti

2006 = 83.670 x 100%

33.000

= 253,55%

2007 = 124.463 x 100%

43.042

= 289,17%

2008 = 159.810x 100%

44.694

= 357,56%

Current ratio dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 hasil perhitungan rationya semakin

tinggi dan selalu berada diatas standar rasio yang ditetapkan oleh bank yaitu sebesar 200%. Semakin

tinggi current ratio, semakin memberi pengamanan bagi bank untuk memberikan pembiayaan. Jadi

dapat disimpulkan bahwa likuiditas perusahaan “X” baik.

Quick ratio = Total currunt assets – Inventory x 100%

Total current liabilitise

2006 = 83.670 – 73.000 x 100%

33.000

= 32,33%

2007 = 124.463 – 110.000 x 100%

43.042

53


= 33,60%

2008 = 159.810 – 144.000x 100%

44.694

= 35,37%

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang

lancar. Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Dari hasil penelitian quick ratio perusahaan “X”

pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 semakin tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa likuiditas

perusahaan “X” adalah baik.

2) Ratio solvabilitas

Total debt to equity ratio = Total debt x 100%

Owner‟s equity

2006 = 33.000 x 100%

156.170

= 21,13%

2007 = 43.042 x 100%

183.921

= 23.40%

2008 = 44.694x 100%

215.116

= 20,78%

Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 hasil perhitungan rasionya meningkat, tetapi pada

tahun 2007 sampai tahun 2008 mengalami penurunan namun rasio tersebut masih dibawah standar

yang ditetapkan oleh bank yaitu 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa solvabilitas perusahaan “X”

adalah baik.

Total debt to total assets = Total debt x 100%

Total assets

2006 = 33.000 x 100%

189.170

= 17,45%

2007 = 43.042 x 100%

226.963

= 18,96%

2006 = 44.694x 100%

259.810

= 17,20%

Dari tahun 2006 sampai tahun 2007 hasil perhitungan rasionya semakin meningkat, ini berarti

solvabilitas perusahaan mengalami penurunan akan tetapi 2007 sampai tahun 2008 mengalami

54


penurunan itu berarti rasio solvabilitas perusahaan kembali tinggi. Dan solvabilitas perusahaan “X”

masih berada dibawah standar yang ditetapkan bank yaitu sebesar 50%. kan oleh bank yaitu 50%. Jadi

dapat disimpulkan bahwa solvabilitas perusahaan “X” adalah baik.

3) Ratio profitabilitas

Profit margin = Earning after tax x 100%

Net sales

2006 = 26.170 x 100%

324.000

= 8,08%

2007 = 27.751 x 100%

360.000

= 7,71%

2008 = 31.195 x 100%

384.000

= 8,12%

Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 rasio mengalami penurunan, tetapi rasio tahun

2007 sampai tahun 2008 mengalami kenaikan, walaupun demikian perusahaan mampu menghasilkan

laba dari penjualannya. Jadi dapat disimpulkan profitabilitas perusahaan “X” dianggap baik.

Return on investmnen = Earning after tax x 100%

Net assets

2006 = 26.170 x 100%

189.170

= 13,83%

2007 = 27.751 x 100%

226.963

= 12,23%

2008 = 31.195 x 100%

259.810

= 12,01%

Dari hasil pehitungan rasio menunjukkan penurunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun

2008, jadi profitabilitas perusahaan “X” dianggap kurang baik dilihat dari return on investment

Return on equity = Earning after tax x 100%

Owner‟s equity

2006 = 26.170 x 100%

156.170

= 16,76%

2007 = 27.751 x 100%

55


183.921

= 15,09%

2008 = 31.195 x 100%

215.116

= 14,50%

Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 hasil perhitungan rasio mengalami penurunan,

berarti bahwa modal belum digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Jadi

profitabilitas perusahaan “X” dianggap kurang baik.

Analisis rasio yang telah dilakukan oleh Perbankan Syariah diatas menyatakan bahwa kondisi

keuangan perusahaan “X” cukup baik, terutama rasio likuiditas sehingga memberikan pengamanan

bagi Perbankan Syariah untuk memberikan pembiayaan terutama dalam menutupi seluruh

kewajibannya, meskipun ada rasio yang megalami penurunan (rasio solvabilitas dan rasio

profitabilitas). Akan tetapi pihak Perbankan Syariah mempunyai keyakinan bahwa perusahaan “X”

dapat memulihkan keadaan. Dengan berbagai pertimbangan dan analisis lainnya, maka Perbankan

Syariah menerima permohonan pembiayaan dari perusahaan “X”. Jadi dengan demikian pihak

Perbankan Syariah telah melakukan analisis laporan keuangan secara efektif terhadap perusahaan “X”

dan bermanfaat sebagai alat pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelaksanaan Penilaian Pembiayaan Berdasarkan Laporan Keuangan Calon

Penerima Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Pelaksanaan penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah terdiri dari

penilaian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap calon penerima pembiayaan dalam analisis tersebut

analis akan menganalisis laporan yang diserahkan berupa laporan keuangan minimal dua periode yang

terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan tersebut telah

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Analisis kualitatif yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah yaitu Prinsip penilaian

pembiayaan 5C yaitu: (1)Character (Watak), Dari hasil penelitian deiketahui bahwa karakter dari

pemohon yang mengajukan pembiayaan cukup baik dan tidak mempunyai masalah hal yang

menyangkut tindak kriminal dan usahanya halal serta tidak pernah bermasalah dengan pihak yang

berwajib; (2)Capacity (kemampuan), Dari kasus diatas ternyata perusahaan “X” dinilai cukup mampu

untuk memenuhi kewajibannya dan cukup berprospek untuk memberi keuntungan bagi hasil untuk

pihak bank; (3)Capital (modal ), Penilaian mengenai jumlah dana atau modal sendiri dimiliki oleh

calon penerima pembiayaan. Hasil penilaian bank diketahui bahwa pemohon mempunyai modal

sendiri yang cukup besar dan mampu untuk menjalankan usahanya; (4)Condition of economi (kondisi

ekonomi), Kondisi perekonomian saat pemberian pembiayaan cukup stabil dan harga kurs dollar tidak

selalu berfluktuasi dan cukup baik untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan “X”;

56


(5)Collateral (agunan/jaminan), Jaminan yang dimiliki oleh perusahaan “X” adalah sebidang tanah,

beserta bangunan beserta rumah dengan sertifikat hak milik, setelah dilakukan penilaian oleh bank

tanah tersebut dinilai sebesar Rp. 81.000.000,00 lebih tinggi jumlahnya dari jumlah pembiayaan yang

diberikan.

Prinsip penilaian pembiayaan 5P yaitu; (1)Party (golongan), Dari hasil penelitian diketahui

bahwa perusahaan “X” digolongkan pada golongan yang cukup baik karena penilaian tehadap

character, capacity, dan capital perusahaan “X” memenuhi syarat-syarat pembiayaan; (2)Purpose

(tujuan). Tujuan perusahaan “X” mengajukan permohonan pembiayaan adalah guna untuk

memperluas usahanya dan akan mempunyai aspek ekonomi dan aspek sosial positif; (3)Payment

(sumber pembayaran). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak bank, perusahaan “X” akan

mampu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang diperkirakan akan cukup untuk dipergunakan

dalam pengembalian pembiayaan beserta dengan bagi hasilnya; (4)Profitability (kemampuan

memperoleh laba). Dari hasil penelitian diketahui, perolehan laba perusahaan “X” masih mempunyai

jumlah lebih setelah dikurangi pokok pembiayaan, bagi hasil dan ongkos-ongkos lainnya, maka usaha

perusahaan “X” adalah baik; (5)Protection (perlindungan). Perlindungan jaminan yang diberikan oleh

perusahaan “X” itu cukup aman sehingga apabila ada peristiwa yang diluar rencana dan

mengakibatkan perusahaan “X” tidak mampu mengembalikan pembiayaan maka pihak bank tidak

akan mengalami kesulitan karena jaminan yang diberikan oleh perusahaan “X” tidak bersengketa atau

tidak bermasalah.

Aspek-aspek penilaian pembiayaan ialah (1)Aspek hokum, dari hasil penelitian yang

dilakukan Perusahaan “X” telah memenuhi syarat kelengkapan perizinan. Keabsahan dokumen, bukti

kepemilikan, barang jaminan yang akan digunakan sebagai agunan telah dilakukan pengecekan dan

dipastikan bahwa barang tersebut dapat digunakan sebagai jaminan oleh perusahaan “X” dan

dinyatakan sebagai milik perusahaan; (2)Aspek pemasaran, daerah pemasaran perusahaan “X” hampir

seluruh Aceh bagian Timur, Utara sedangkan golongan konsumennya meliputi hampir seluruh lapisan

masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, pedagang atau toko-toko dan lembaga pendidikan. Guna

mempertahankan serta menambah jumlah konsumen dan omzet maka yang bersangkutan menerapkan

strategi penjualan dan strategi pemasaran antara lain: mangadakan pameran secara berkelanjutan,

iklan dan board. Persaingan usaha yang sejenis memang cukup banyak, namun calon penerima

pembiayaan telah mempunyai pelanggan tetap dan disertai strategi pemasaran yang cukup baik;

(3)Aspek keuangan, dari segi aspek keuangan perusahaan “X” cukup baik dilihat dari rasio-rasio

keungan baik rasio likuiditas, rasio solvabilitas maupun rasio rentabilitas atau profitabilitas.

Analisis kuantitatif yang dilakukan Perbankan Syariah terdiri dari proyeksi neraca dan

proyeksi laporan laba rugi yang datanya didapatkan oleh analis dari hasil wawancara dengan pihak

pemohon pembiayaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa analisis rasio laporan

keuangan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah yaitu: (a)Rasio likuiditas, (b)Rasio solvabilitas,

(c)Rasio profitabilitas.

57


Analisis proyeksi neraca dan laporan laba rugi, dari hasil penelitian didapat kebutuhan

pembiayaan pada perusahaan “X” yaitu sebesar Rp. 70.000.000,00. Analisis kualitatif dan kuantitatif

yang dilaksanakan Perbankan Syariah dinilai efektif dan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam pemberian pembiayaan karena telah melaksanakan analisis berdasarkan prinsip-prinsip

penilaian pembiayaan dan melakukan analisis terhadap aspek-aspek pemberian pembiayaan, serta

melakukan analisis kuantitatif berupa analisis rasio terhadap laporan keuangan pada perusahaan calon

penerima pembiayaan. Dari hasil diatas apabila dianggap layak untuk diberikan pembiayaan maka

analis bank akan menyerahkan kepada dewan komite pembiayaan untuk diputuskan apakah

pembiayaan perusahaan tersebut dibeikan atau ditolak.

Proses Pengambilan Keputusan Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Analisis Laporan

Keuangan Calon Penerima Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Setelah dilakukan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif, analis akan menentukan apakah

secara rasio dan jaminan yang digunakan oleh perusahaan pemohon pembiayaan layak untuk

diberikan pembiayaan atau tidak, apabila layak maka analis akan memberikan rekomendasi kepada

komite pembiayaan untuk diberikan pembiayaan dengan jumlah pembiayaan yang telah dihitung oleh

analis. Setelah menerima rekomendasi dari analis komite pembiayaan akan mengadakan rapat yang

terdiri dari pimpinan perusahaan, manajer pemasaran, manajer operasi bagian akuntansi, analis dan

financing risk management team. Dalam rapat ini akan ditentukan apakah pembiayaan akan diterima

atau tidak apabila diterima maka pimpinan perusahaan akan mengesahkan pembiayaan dan akan

dibuat surat keputusan pembiayaan dan pembiayaan siap untuk direalisasikan.

Proses pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan pada Perbankan Syariah

dilakukan secara efektif karena telah melakukan tahap-tahap atau prosedur-prosedur pemberian

pembiayaan dimulai dengan pemohon mengisi surat permohonan pembiayaan, analisis laporan

keuangan sampai dengan pembiayaan diberikan. Perbankan Syariah pun telah melakukan analisis

rasio yang merupakan titik paling penting dalam keputusan pemberian pembiayaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis menyimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa Perbankan Syariah telah melaksanakan analisis laporan keuangan secara efektif

dengan melakukan analisis rasio sehingga laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan di dalam pemberian pembiayaan.

Perbankan Syariah telah melakukan prosedur atau proses pemberian pembiayaan untuk setiap

pemohon pembiayaan yang diajukan. Dan diketahui bahwa analisis laporan keuangan perusahaan

yang dilakukan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

58


DAFTAR PUSTAKA Hadiwijaja dan Rivai wirasmita, Analisis Kredit, Penerbit CV. Pionir Jaya Bandung, 2000

Munawir S , Analisis laporan keuangan, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberti Jakarta, 1993

59


ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN

BANK UMUM SYARIAH M Aditya Ananda



Abstract

The research aimed to examine the effect of Capital Adequancy Ratio, Financing to Deposit

Ratio, Non Performing Financing, and Operational Efficiency Ratio for Return On Asset of

Islamic Bank in Indonesia. 7 (seven) Islamic Banking in Indonesia such as Bank Syariah

Mandiri, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, etc was taken as sample for This research. The

data used for this research were obtained from the data of Quaterly Published Financial

Report Period 2010 up to 2012. The analysis technique used is linear regression that aims for

estimating the relationships among variables. The classical assumption test used consisted of

Normality test, Multicollinearity, Heteroscedasticity test, and Autocorrelation test. The

results of this research indicate that variables influentials to Return On Asset. There are two

variables that significantly negative affect on Return On Asset. The other variable have not

significant negative effect.

Keywords: Operational cost, Capital.

صلخستم والبحوث اليت هتدف إذل دراسة تأثري رأس ادلال نسبة مطابقة ادلواد والتمويل إذل الودائع، التمويلية ادلتعثرة، ونسبة

)سبعة( اخلدمات ادلصرفية ٧الكفاءة التشغيلية للعائدا على ادلوجودات من البنك اإلسالمي يف إندونيسيا. بنك بانني الشرعية، واختذ اخل كما عينة ذلذا البحث. وقد مت اإلسالمية يف اندونيسيا مثل بنك مانديري الشرعية،

٠٢٠٢النشر الفًتة ادلشمولة بالتقرير ادلالية ربعسنويةاحلصول على البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث من بيانات. . أسلوب حتليل االحندار اخلطي ادلستخدمة ىي اليت هتدف لتقدير العالقات بني ادلتغريات٠٢٠٠حىت عام

اختبار الفرضية التقليدية ادلستخدمة تتألف من اختبار احلياة الطبيعية، اخلطية ادلتعددة، واختبار عدم جتانس، واختبار ترابط تلقائي. نتائج ىذا البحث تشري إذل أن ادلتغريات النافذون إذل عائدا على ادلوجودات. ىناك نوعان

.العائد على األصول. ادلتغري اآلخر دل تأثري سليب كبريمن ادلتغريات اليت تؤثر سلبيا بدرجة كبرية على

A. PENDAHULUAN

Salah satu pilar penting dalam pencapaian Good Corporate Governance diperbankan

Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan Bank kepada public, dengan adanya

transparansi, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga

perbankan nasional. Di sisi lain peningkatan transparansi dari kondisi keuangan Bank akan

mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information) sehingga para pelaku pasar

dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar


60


(market discipline). Oleh karena itu, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan

keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank

Indonesia yang terdiri dari LaporanTahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan

Bulanan dan laporan keuangan konsolidasi. Dalam Laporan keuangan, khususnya laporan

keuangan Publikasi Triwulan disajikan mencakup diantaranya beberapa rasio keuangan

bank.95

Rasio keuangan bank ini dapat dianalisis yang setidaknya ada tiga manfaat bagi tiga

pihak yang berbeda. Bagi manajer, analisis rasio keuangan berfungsi sebagai peralatan

analisis perencanaan dan pengendalian keuangan. Bagi analisis pembiayaan perbankan

berguna untuk menilai kemampuan pemohon pembiayaan dalam membayar utangnya. Dan

bagi analis sekuritas berguna untuk menilai kewajaran dan prospek harga sekuritas, termasuk

untuk menentukan peringkat utang jangka panjang.

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa data

timeseries dan data rasio-rasio keuangan masing-masing Bank Umum Syariah. Data

diperoleh dari laporan keuangan publikasi triwulan dari tahun 2010 sampai 2012 yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam Direktori Perbankan Indonesia. Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Bank umum Syariah di Indonesia yang sampai dengan

tahun 2012 sebanyak 11 Bank, Sedangkan Sampel penelitian diambil secara purposive

sampling. Metode analisis yang digunakan menggunakan regresi linier berganda.

B. RASIO KEUANGAN PERBANKAN

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering digunakan.

Rasio keuangan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan

sehingga kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan dapat diinterpretasikan. Rasio

merupakan pedoman yang berfaedah dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan

perusahaan dan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya

atau perusahaaan-perusahaan lain.96 Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne

merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan menbagi

satu angka dengan angka lainnya. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi

kesehatan perusahaan yang bersangkutan.97 Sedangkan menurut Freddy rangkuty, analisis

rasio keuangan merupakan teknik untuk mengetahui secara cepat kinerja keuangan

95

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 96

Henry Simamora, Akuntansi: Basis Pengambilan Keputusan, Jilid Dua, Cetakan Pertama, (Jakarta:

Salemba Empat, 2000), h. 822 97

Kasmir, Analisis Laporan keuangan, ed.1, cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 104

61


perusahaan yang bertujuan mengevaluasi situasi yang terjadi saat ini, dan memprediksi

kondisi keuangan masa yang akan datang. Jenis-jenis rasio keuangan diantaranya rasio

likuiditas (liquidity ratio), rasio hutang (leverage ratio), rasio aktivitas (activity ratio), rasio

keuntungan (profitability ratio), rasio penilaian saham.98 Dari definisi ini rasio dapat

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan dengan cara

membandingkan rasio keuangan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk dapat menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan, maka diperlukan

adanya pembanding. Ada dua metode perbandingan rasio keuangan perusahaan yaitu: Cross-

sectional approach adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio

antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat yang

bersamaan. Dan Time series analysis dilakukan dengan jalan membandingkan rasio-rasio

finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya.99

Analisis finansial atas laporan keuangan bank menggunakan berbagai macam rasio

yang dibuat menurut kebutuhan penganalisis. Tentu saja terdapat perbedaan rasio yang

digunakan pada perusahaan non jasa keuangan dengan perusahaan jasa keuangan

(perbankan). Rasio yang digunakan perbankan meliputi likuiditas, rentabilitas, risiko usaha

bank, permodalan, dan efisiensi usaha.

Capital Adequacy Ratio

CAR adalah perbandingan antara modal dan aset tertimbang menurut risiko. Oleh

Bank Indonesia diterjemahkan menjadi KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).

CAR bertujuan mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan

ketentuan KPMM yang berlaku. Bank syariah harus memenuhi kecukupan modalnya

sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum Bank sebagaimana ditentukan

oleh ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai batas minimum CAR tersebut dari

waktu kewaktu telah diubah. Untuk pemenuhan ketentuan CAR, Bank wajib menyediakan

modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Penyaluran Dana (credit risk) dan Risiko Pasar (Market

risk). Risiko Penyaluran Dana yaitu risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat

memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan

98

Freddy Rangkuti, Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis, cet. keempat belas, (Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka utama, 2006), h. 69 99

Lukman Syamsuddin, Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi Dalam: Perencanaan,

Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 39

62


Bank, Sedangkan Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening

administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.100

Modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap

kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan

perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan

para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit

(pembiayaan). Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai

regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank.

Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit

mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.

Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi

tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan.101

Modal terdiri dari modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan.

Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal (disclosed reserve).

Modal Pelengkap terdiri dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, cadangan umum dari

penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima

per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko, modal pinjaman yang memenuhi

kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat, Investasi

Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti,

peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya

sebesar 45% (empat puluh lima perseratus). Sedangkan Modal Pelengkap Tambahan dalam

perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum hanya dapat digunakan untuk

memperhitungkan Risiko Pasar.102

ATMR adalah kumpulan aset dalam neraca yang telah dikalikan dengan bobot risiko.

ATMR terdiri dari aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana

yang pada setiap pos aktiva, beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi

yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada

setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.103 Dalam

menghitung ATMR terhadap masing-masing pos aktiva, Bank Indonesia memberikan

100

Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 101

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, cet. Ketujuh, (Tangerang: Azkia Publisher,

2009), h. 159

102

Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 103

Ibid

63


pedoman berupa bobot risiko yang besarnya didasarkan pada golongan nasabah, penjamin,

serta sifat agunan. Sementara itu, untuk kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara

bertahap, maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap yang

bersangkutan. Cara menghitung lebih lanjut adalah dengan mengalikan nilai nominal aktiva

yang bersangkutan dengan bobot risiko yang diberikan oleh Bank Indonesia. Demikian juga

untuk rekening administratif, ATMR-nya dihitung dengan cara yang sama, yakni dengan

mengalikan bobot dengan nilai nominalnya.104

Berikut langkah-langkah perhitungan modal minimum Bank. ATMR aktiva neraca

diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot

risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. ATMR aktiva rekening administratif

diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan

dengan bobot risiko masing-masing pos rekening tersebut. Rasio modal bank (CAR) dihitung

dengan cara membandingkan modal bank (modal inti + modal pelengkap) dengan Total

ATMR. Hasil perhitungan rasio diatas kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan

modal minimum yaitu sebesar 8%. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah

bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank atau tidak.105

Non Perfoming Financing

Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit

yang didefinisikan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counter party memenuhi

kewajiban. Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya

dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai hal, debitur mungkin saja

menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman,

pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank

menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang

sebelumnya sudah diperkirakan.106

Rasio NPL (NPF digunakan Bank Syariah) atau rasio kredit bermasalah menunjukkan

bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang

diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas

kredit bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka

104

Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 144. 105

Boy Leon & Sony Ericson, Manajemen Aktiva Passiva Bank Devisa, (Jakarta: Grasindo: 2008), h. 44

106

Sri Susilo, A.Totok Budi Santoso Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Cetakan

Pertama, (Jakarta, Salemba Empat, 1999), h. 94

64


kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Pembiayaan dalam hal ini

adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank

lain. NPF dinilai dengan kriteria penilaian peringkat yang terdiri dari peringkat 1 (satu)

hingga peringkat 5 (lima). NPF mendapat Peringkat 1 (satu) jika NPF lebih kecil dari 2%.

NPF mendapat peringkat 2 (dua) jika NPF berkisar antara 2% hingga 5%. Peringkat 3 (tiga)

jika NPF berada diantara 5% hingga 8%. Peringkat 4 (empat) jika NPF berada diantara 8%

hingga 12%. Dan Peringkat yang paling buruk yaitu peringkat 5 (lima) jika NPF lebih besar

dari 12%.107 Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam

Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Kategori pembiayaan bermasalah

adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai

golongan Macet.108

Return On Asset

Return On asset memberikan gambaran tentang kemampuan bank mengoperasikan

harta bank yang dipercayakan kepada mereka untuk mencari keuntungan. Rasio profitabilitas

ini sekaligus menggambarkan efisiensi kerja bank yang bersangkutan. Return On Asset

merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam masa

tertentu dengan jumlah harta yang dimiliki. ROA bertujuan mengukur keberhasilan

manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya

kemampuan bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau

menekan biaya. ROA terbaik Bank Umum Syariah adalah diatas 1,55% yang dalam penilaian

mendapat kriteria penilaian perinkat 1 (satu). Peringkat 2 (dua) ROA berada diantara diatas

1,25% hingga 1,5%. ROA peringkat 3 (tiga) jika ROA berada diantara 0,5% hingga 1,25%.

Peringkat 4 (empat) bila ROA berkisar 0% hingga 0,5% dan Peringkat 5 (lima) bila ROA

berada dibawah 0%.109

Laba merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan

dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laba yang diperoleh perusahaan

adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan dan biaya merupakan elemen-

elemen yang dipergunakan untuk mencari besarnya laba. Elemen-elemen ini dikelompokkan

107

Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan

Prinsip Syariah, Lampiran 1b 108

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah 109


Prinsip Syariah, Lampiran 1c

65


untuk memberikan pengukuran laba yang berbeda-beda yaitu: Laba Bruto, merupakan selisih

antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok penjualan; Laba Usaha, merupakan

selisih antara laba bruto dengan beban usaha; Laba Sebelum Pajak adalah hasil penambahan

laba usaha dengan beban-beban dan pendapatan lain-lain, pos luar biasa dan pengaruh

kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi; Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi pajak

penghasilan.110 Perhitungan laba sebelum pajak dengan cara disetahunkan misalkan untuk

posisi Juni yaitu akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6 (enam) kemudian dikali 12 (dua

belas). Rata-rata total aset dihitung dengan cara misalkan untuk posisi Juni, seluruh total aset

dijumlahkan mulai dari posisi Januari sampai dengan Juni selanjutnya dibagi 6 (enam). Allah

berfirman didalam Alquran mengenai tiada larangan mengenai orientasi profit dalam Bank

Syariah menjalankan fungsinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Alquran:

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari

tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah

di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar

Termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah [2]: 198)

Rasio Biaya Operasional terhadap Beban Operasional

BOPO bertujuan mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. BOPO

dinilai dengan criteria menurut peringkat, dimana peringkat 1 (satu) merupakan penilaian

dengan kriteria terbaik yaitu dengan nilai BOPO dibawah atau sama dengan 83%. BOPO

tergolong dalam kriteria Peringkat 2 (dua) ketika BOPO berada diantara diatas 83% hingga

85%. Peringkat 3 (tiga) jika BOPO berkisar antara diatas 85% hingga 87%. Kriteria

penilaian peringkat 4 (empat) jika BOPO berada diantara diatas 87% hingga 89%.

Sedangkan peringkat terakhir yang merupakan peringkat terburuk bila BOPO berada diatas

89%.111

110

Muhammad Gade, Teori Akuntansi, editor: Desi Kurniyanti; Cet.I (Jakarta: Almahira, 2005), h. 15-

16 111


Prinsip Syariah, Lampiran 1c

66


Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang

selanjutnya dijelaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS disebutkan,

efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan

operasi atau yang sering disebut BOPO. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan

kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan

pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien

dalam mengelola usahanya.

Biaya Operasional terdapat dalam Laporan Perhitungan Laba-rugi Bank Umum

Syariah. Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya dalam rupiah dan valuta asing yang

dikeluarkan atas kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Biaya operasional

terdiri dari Beban bonus titipan wadiah, Beban transaksi valuta asing, Biaya perbaikan aktiva

ijarah, Premi, Tenaga Kerja, Pendidikan dan pelatihan, Penelitian dan pengembangan, Sewa,

Promosi, Pajak-pajak (di luar pajak penghasilan), Pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap

dan inventaris, Penyusutan, penurunan nilai surat berharga, lainnya.112

Pendapatan Operasional juga terdapat dalam Laporan Perhitungan Laba-rugi Bank

Umum Syariah. Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan dalam rupiah dan valuta asing,

baik dari penduduk, maupun bukan penduduk yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim

sebagai usaha bank syariah. Pendapatan operasional disajikan setelah dikurangi dengan bagi

hasil untuk investor dana investasi tidak terikat. Pendapatan Operasional terdiri dari

Pendapatan dari penyaluran Dana dan Pendapatan Operasional Lainnya.

Financing to Deposit Ratio

FDR adalah Rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dihitung dengan

membandingkan jumlah pembiayaan terhadap DPK pada akhir masa laporan pada 2 (dua)

masa laporan sebelumnya. Informasi mengenai Pembiayaan dan DPK diperoleh dari data

Pembiayaan dan DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan berkala BankUmum. DPK (Dana Pihak Ketiga)

adalah kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan

penduduk yang terdiri dari giro, simpanan berjangka, tabungan dan kewajiban-kewajiban

112

Veithzal Riva‟i dkk, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2007), h. 658-660

67


lainnya.113 Tabungan, seperti simpanan dari sektor manusia lain adalah berdasarkan motivasi

tertentu, sebagaimana firman Allah:114

Artinya: Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan

rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut

membelanjakannya”. Dan adalah manusia itu sangat kikir. (Al-Isra [17]: 100)

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang

diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

(Ali Imran [3]: 14)

Tingginya angka FDR dapat berpotensi menaikkan laba bank, namun hal itu tetap

harus diiringi dengan sikap hati-hati dalam penyaluran pembiayaan agar kelak tidak

menimbulkan permasalahan pembiayaan macet yang justru akan dapat menurunkan laba

bank.

C. HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode regresi dan dihitung

dengan menggunakan program Eviews (Econometric Views). Berdasar output Eviews

tersebut secara parsial pengaruh dari keempat variabel independen yaitu Capital Adequacy

Ratio, Non Performing Financing, BOPO dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return

113

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan

Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 114

Veithzal Riva‟i dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 497.

68


On Asset ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Regresi Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 24/03/13 Time: 14:14

Sample: 2010Q2 2012Q3

Included observations: 10

Cross-sections included: 7

Total pool (balanced) observations: 70 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.806770 0.549510 14.20679 0.0000

CAR? -0.007329 0.005771 -1.269964 0.2100

NPF? -0.034907 0.118668 -0.294155 0.7699

BOPO? -0.061054 0.002200 -27.75785 0.0000

FDR? -0.007910 0.003677 -2.151018 0.0363

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables) R-squared 0.967797 Mean dependent var 1.034714

Adjusted R-squared 0.955559 S.D. dependent var 2.180641

S.E. of regression 0.459700 Akaike info criterion 1.518470

Sum squared resid 10.56619 Schwarz criterion 2.160897

Log likelihood -33.14645 Hannan-Quinn criter. 1.773650

F-statistic 79.08597 Durbin-Watson stat 1.507632

Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah

Persamaan Regresi di atas mempunyai makna sebagai berikut: Koefisien regresi X1

atau untuk variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah sebesar -0.007. Koefisien regresi

X2 atau untuk variabel NPF adalah sebesar -0,035. Koefisien regresi X3 atau untuk variabel

BOPO adalah sebesar -0,061. Koefisien regresi X4 atau untuk variabel Financing to Deposit

Ratio (FDR) adalah sebesar -0,008. Nilai t-statistic yang negatif menunjukkan bahwa Capital

Adequacy Ratio, NPF, BOPO, dan Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap

Return On Asset (ROA).

D. PENUTUP

Variabel Financing to Deposit Ratio dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah.

Kenaikan rasio Financing to Deposit Ratio dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional maka akan berakibat turunnya Return On Asset. Semakin besarnya pembiayaan

yang diberikan seharusnya akan meningkatkan laba Bank umum Syariah, akan tetapi tingkat

pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah yang tinggi mengakibatkan buruknya kualitas

pembiayaan yang pada akhirnya laba yang akan diperoleh semakin kecil karena pembiayaan

69


tidak optimal, Sehingga kinerja keuangan bank akan memburuk. Begitu pula dengan Rasio

efesiensi operasional, semakin rendah rasio BOPO, maka kegiatan operasional bank tersebut

akan semakin efisien. Bila semua operasional kegiatan yang dilakukan bank berjalan secara

efisien, maka laba yang akan didapat juga semakin besar yang pada akhirnya akan

meningkatkan kinerja keuangan bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, cet. Ketujuh. Tangerang: Azkia

Publisher, 2009.

Gade, Muhammad. Teori Akuntansi, editor: Desi Kurniyanti; Cet.I, Jakarta: Almahira, 2005.

Kasmir. Analisis Laporan Keuangan, ed.1, cet.4. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Leon , Boy & Sony Ericson, Manajemen Aktiva Passiva Bank Devisa, Jakarta: Grasindo:

2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi kondisi keuangan

bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam

Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Rangkuti, Freddy. Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis, cet. 14. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka utama, 2006.

Riva‟i, Veithzal dkk, Bank and Financial Institution Management, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2007

Riva‟i, Veithzal dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi

Solusi, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Simamora, Henry. Akuntansi:Basis Pengambilan Keputusan, Jilid Dua. Jakarta: Salemba

Empat, 2000.

Syamsuddin, Lukman. Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi Dalam:

Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2000.

Suhardi, Gunarto. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 2003

Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Berdasarkan Prinsip Syariah

Susilo, Sri A.Totok Budi Santoso Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain,

Cetakan Pertama, Jakarta, Salemba Empat, 1999.

70


71


PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP EARNING MANAGEMENT PADA

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI Azhar



Abstract

This study aimed to determine the effect of good corporate governance against earnings

management in companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2007 to 2009. This

study also aims to determine the benchmarks which have the most influence on earnings

management significant. The data used are from the annual reports of each company's

sample. Analytical methods that are used in this research is quantitative methods, the

classical assumption test, as well as statistical analysis of the linear regression analysis

regression. Sampling methods that are used are purposive sampling. Results of this study was

the third independent variable has no effect on earnings management partia , but having an

effect simultaneously. This suggests that good corporate governance is proxied into

managerial ownership, the proportion of board and audit committee is not an indicator that

the effect on the determination of the profit management .

Keywords: Management, Good Corporate Governance.

مستخلصضد إدارة األرباح يف الشركات ادلدرجة يف اندونيسيا ىدفت ىذه الدراسة إذل حتديد أثر احلوكمة اجليدة للشركات

. هتدف ىذه الدراسة أيضا إذل حتديد ادلعايري اليت ذلا التأثري األكرب على إدارة ٠٢٢٥-٠٢٢٧لالوراق ادلالية ها الطرق التحليلية اليت يتم استخدام .األرباح كبرية. البيانات ادلستخدمة ىي من التقارير السنوية لعينة لكل شركة

يف ىذا البحث ىو األساليب الكمية، واختبار االفًتاض التقليدي، فضال عن التحليل اإلحصائي لتحليل االحندار اخلطي االحندار. طرق أخذ العينات اليت يتم استخدامها ىي أخذ العينات ىادف. وكان من نتائج ىذه الدراسة

ية، ولكن ذلا تأثري يف وقت واحد. وىذا يشري إذل أن ادلتغري ادلستقل الثالث لو أي تأثري على أرباح إدارة جزئحوكمة الشركات اجليدة ىي بروكسي يف ملكية اإلدارية، نسبة اجمللس وجلنة مراجعة احلسابات ليست مؤشرا على

.أن التأثري على عزم إدارة الربح

A. PENDAHULUAN

Dalam hubungan keagenan terjadi permisahan kepemilikan antara pemilik perusahan

(principal) dan pengelola perusahaan (agent). Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan

memberikan kewenangan pada pengelola untuk pengurus jalannya perusahaan, seperti

mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik.

dengan kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik

untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (conflict of interest) antara


72


pemilik dan pengelola. Diasumsikan bahwa pemilik dan pengelola cenderung berusaha untuk

memaksimumkan kesejahteraan masing–masing sehingga ada kemungkinan jika pengelola

tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari pemilik. Pengelola cenderung untuk

bertindak memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak

lain.

Adanya pemisahan kepemilikan antara pengelola dan pemilik mengakibatkan pemilik

membebankan tanggung jawab kepada pengelola untuk melaporkan kinerja perusahaan

dalam bentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan menunjukkan apa yang telah

dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang

dipercayakan kepadanya. Salah satu informasi yang terdapat dalam laporan yang dapat

menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan adalah informasi mengenai laba, karena

informasi mengenai laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan oleh

berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan

bonus kepada manajer, menghitung penghasilan kena pajak dan terutama sebagai kriteria

penilaian kinerja manajemen perusahan.115

Namun demikian, seringkali para pengguna informasi laba yang menggunakan laba

sebagai kriteria dalam penilaian kinerja manejemen tidak mempertimbangkan prosedur yang

digunakan dalam menghasilkan informasi tersebut, sehingga mendorong menajer untuk

melakukan manajemen laba.116 Manajemen laba (eanings management) merupakan

manipulasi terhadap laba yang dilakukan pihak manajemen untuk mencapai tujuan–tujuan

tertentu. Manipulasi dilakukan agar laba tampak sebagaimana yang diharapkan. Ada

kecenderungan agen melakukan pengelolaan terhadap laba (earnings management), yaitu

intervensi manajemen (agent) dalam proses penyusunan pelaporan keuangan sehingga dapat

menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sebagai usaha dari agen untuk memaksimalkan

kepentingannya.

Corporate governance merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai

keberhasilan kegiatan bisnis karena corporate governance merupakan sebuah sistem untuk

mengontrol dan mengarahkan perusahaan. Menurut sriwedari, corporate gorvernance

merupakan suatu makanisme yang digunakan oleh suplier keuangan untuk melakukan kontrol

terhadap manajer guna memastikan bahwa suplier keuangan perusahan memperoleh

pengembalian (return) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer.

115

Siti Munfiah Hidayati dan Zulaikha. 2003, Analisis Perilaku Earning Management Smoothing: A

Positive Accounting Approach. Journal of Business Finance and Accounting.Vol.2l. h. 791-811. ' 116

Tuti Sriwedari. 2009. Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja

Keuangan Perusahaan Manufaktur di. Bursa Efek Indonesia, Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan.

73


Di indonesia, isu corporate governance muncul setelah terjadinya krisis ekonomi

tahun 1997 sebagai reaksi atas perilaku para pengelola perusahaan yang tidak

memperhitungkan stakeholder-nya.117 Krisis ekonomi memberi pelajaran berharga bahwa

pembangunan yang dipacu selama ini tidak didukung dengan struktur ekonomi yang kokoh.

Hampir semua pengusaha besar menjalankan roda bisnis dengan menejemen yang acak–

acakan dan sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1998, muncul banyak tekanan dari publik yang

menghendaki agar pemerintah maupun swasta dapat menghapuskan praktek-praktek korupsi,

kolusi, dan nepotisme, yang secara politis lebih dikenal dengan istilah KKN, dan selanjutnya

diharapkan mampu mengelola usaha secara terbuka, adil dapat dipertanggunggungjawabkan

dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.118 Untuk mewujudkan harapan tersebut,

diperlukan perubahan sikap secara bersama–sama dan berperilaku sesuai dengan harapan itu,

agar dapat bangkit kembali dari kemelut krisis, sikap bersaing menghadapi era globalisasi

dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam dunia bisnis, hal tersebut dapat

direalisasikan melalui implementasi good corporate yang menjadi landasan pengelolaan

usaha yang sehat, agar harapan para stakeholders dapat dipenuhi secara keseluruhan.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus salah saji laporan keuangan yang

terjadi pada PT Kimia Tbk. Pada tahun 2002 ditemukan penggelembungan laba bersih pada

laporan keuangan PT. Kimia Farma tahun buka 2001. Hal tersebut berawal dari temuan

akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mostofa (HTM) soal ketidakwajaran dalam laporan

keuangan kurun semester 1 tahun 2001. Mark up senilai Rp 32,7 Milyar, karena dalam

laporan keuangan yang seharusnya laba Rp.99,6 Milyar ditulisnya Rp 132,3 Milyar, dengan

nilai penjualan bersih Rp1,42 trilyun. Pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal

mengungkapkan tentang kasus PT. Kimia Farma dan berhasil memperoleh buktinya. Sesuai

pasal 5 huruf N UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal maka direksi lama PT Kimia

Farma periode 1998 – juni 2002 diwajibkan membayar denda sejumlah Rp.1 miliyar untuk

disetor atas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan

keuangan per 31 Desember 2001. Selain kasus itu, PT Lippo Tbk juga pernah mengalaminya,

kasus ini berawal dari deteksi adanya manipulasi dalam laporan keuangan yang diterbitkan

perusahaan tersebut. Akibatnya, reputasi akuntan publik jadi tercoreng di mata masyarakat

117

Harmanto Edy Jatmiko. 2001. Saatnya Menjadi Perusahaan Terpercaya. Sw asembada. No.

19/XVII. 118

Parwoto Wignjohartojo. 2001. Good Corporate Governance: Implementasi beserta Implikasi dan

Masa Depannya. Majalah Ekonomi. Tahun XI No.1.

74


dan para investor mulai meragui informasi berupa laporan keuangan yang disajikan

manajemen.

B. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan

antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak–hak dan

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan

perusahaan. Good Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan

prinsip-prinsip antara lain Fairness, transparency, accountability dan responsibility yang

mengatur hubungan antar pemegang saham, manajemen, direksi dan komisaris, kreditur ,

karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-

masing pihak.

Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan

bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian“ interaksi yang

konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sementatra tujuan dari

Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang

berkepentingan. Pelaksanaan good corporate governance diharapkan dapat memberikan

beberapa manfaat berikut ini:119

1. Menciptakan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan

yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders .

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih

meningkatkan corporate value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan

meningkatkan stakeholders value dan deviden.

Pelaksanaan good corporate governance dilakukan dengan menggunakan prinsip-

prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip dasar ini diharapkan menjadi

rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan good

corporate governance. Prinsip-prinsip dasar penerapan good corperate governance yang

dikemukakan oleh Forum For Corporate Governance in Indonesia adalah sebagai berikut :

119

Muhammad Ma'ruf. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada

Perusahaan Go Publik di BEI. Tesis Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

75


a. Fairness (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pada pemegang saham

minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta

melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham orang dalam (insider

trading).

b. Transparency (Transparansi)

Hak–hak pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu

mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan

mengenai perusahaan–perusahaan yang mendasar atas perusahaan dalam memperoleh

bagian dari keuntungan perusahaan.

c. Accoutability (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan balance of

power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor.

d. Responsibility (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja

sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan

kesejahteraan.

e. Indenpendency (Indenpendensi)

Indenpendensi yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/

tekanan dari pihak manapun sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara

objektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya

sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga

terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan yang

menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan

maka manajemen akan beruapaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham

yang juga adalah dirinya sendiri.

Proporsi dewan komisaris memegang peranan penting dalam Implementasi good

corperate governance karena merupakan inti dari good corperate governance yang bertugas

76


untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan. Untuk menjamin pelaksanaan good

corporate governance diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas,

kemampuan tidak cacat hukum dan tidak memiliki hubungan bisnis ataupun hubunngan

lainnya dengan pemegang saham pengendali (mayoritas) baik secara langsung maupun tidak

langsung. Masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahan meningkatkan

efektifitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan

keuangan. Komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya

kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit.

Komite Audit

Sesuai dengan Kep.29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh

dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan

komite audit sangat penting bagi pengelola perusahaan. Komite audit merupakan komponen

baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai

penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam

mengenai masalah pengendalian. Berdasarkan surat Edaran BEJ,SE-008/BEJ/12-2001,

keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite

audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota

komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan

tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris

indenpenden harus berasal dari pihak eksternal yang independen seperti diatur dalam Kep-

29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite

audit. Tugas komite audit antara lain:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan ,

seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang

berhungan dengan kegiatan perusahaan.

c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor imternal.

d. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan

pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi

e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang

berkaitan dengan emiten.

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

C. MANAJEMEN LABA

Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses

pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Manajemen

77


laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Beberapa

pihak yang berpendapat bahwa manajemen laba merupakan perilaku yang tidak dapat

diterima, mempunyai alasan bahwa manajemen berarti suatu pengurangan dalam informasi

laporan keuangan. Investor mungkin tidak menerima informasi yang cukup akurat mengenai

laba untuk mengevaluasi return dan resiko portopolionya.

Teknik dan pola manajemen laba dapat dilakukan tiga teknik, yaitu :

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi cara manajemen

mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi

tingkat piutang tak tertagih, amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan

lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi, Perubahan meetode akuntansi yang digunakan mencatat

suatu transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi

angka tahun ke metode deprisiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan, Contoh rekayasa periode biaya atau

pendapatan antara lain: Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan

pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda

pengeluaran informasi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman

produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Motivasi untuk melakukan manajemen laba antara lain: (1) memenuhi target internal

(target laba, target penjualan); (2) memenuhi harapan eksternal (stakeholder); (3) meratakan

atau memuluskan laba (income smoothing); mendandani angka laporan keuangan untuk

penjualan saham perdana (IPO) atau memperoleh pinjaman. Manajemen laba menjadi

menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam

melaporkan kegiatan usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu adanya keyakinan

munculnya motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk mengatur data keuangan yang

dilaporkan. Manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data

atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi

(accouting methods) untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang

diperkenankan menurut accouting regulations.120

D. PENGUJIAN HIPOTESIS

120

T.A Gumanti, Earning Management Dalam Penawaran Pasar Perdana di Bursa Efek Jakarta,

Artikel Ilmiah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi III, Jakarta, 2000, h. 33

78


Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam

model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian

ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk menguji apakah hipotesis yang

diajukan diterima atau ditolak, digunakan uji t (t-test) dan uji F (F-test). Dari hasil pengujian

asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah

memenuhi model estimasi yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan layak

dilakukan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data program SPSS 17,

maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Analisis Regresi

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

I (Constant)

Kepemilikan Manajerial

Proporsi Dewan Komisaris

Komite Audit

-5.172

-.147

-1.789

-.167

1.292

.0,65

.761

1.057

-.368

-.385

-.02

4.002

-2250

-2.352

-.158

.000

.033

.027

.876

Dependent Variable: manajemen laba

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Konstanta sebesar -5,172 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen

(X1 = 0, X2 = 0, X3 = 0) maka manajemen laba sebesar -5,172.

2. B1 sebesar -0,147 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari laba akuntansi sebesar l%

akan diikuti oleh kenaikan manajemen laba sebesar -0,147.

3. B2 sebesar -1,789 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari laba akuntansi sebesar 1%

akan diikuti oleh kenaikan manajemen laba sebesar -1,789.

4. B3 sebesar -0,167 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari laba akuntansi sebesar l%

akan diikuti oleh kenaikan manajemen laba sebesar-0,167.

79

JURNAL AT TASYRI’ VIL.III, No.1

Koefisien Determinasi

Dalam uji ini regresi dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (R2). Koefisien

determinasi (R2) ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui persentase pengaruh variabel

independen terhadap perubahan variabel dependen. Jika nilai R2 mendekati I maka dapat

dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam

menerangkan variasi variabel terikatnya. Sebaliknya, semakin kecil nilai R2, maka

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen

semakin terbatas. Nilai R square memiliki kelemahan yaitu nilai R square akan meningkat

setiap ada penambahan satu variabel independen meskipun variabel independen tersebut tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Model summary

Model R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .560a .313 .234 1.07410 2.254

a. Predictors: (consant), Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Komisaris lndependen

b. Dependent Variable: manajemen laba

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS l7, 20ll

Nilai Adjusted R Square pada tabel diatas sebesar 0,234. Hal ini menunjukkan bahwa

23% variabel manajemen laba dapat dijelaskan variabel yang ada yaitu kepemilikan

manajerial, proporsi dewan komisaris dan komite audit sedangkan sisanya 76,6% (l00%-

23,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.

Uji parsial (Uji T)

uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel

independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

I (Constant)

KepemilikanManajerial

Proporsi Dewan Komisaris

KomiteAudit

-5.172

-.147

-1.789

-.167

1.292

.0,65

.761

1.057

-.368

-.385

-.02

4.002

-2250

-2.352

-.158

.000

.033

.027

.876

a.Dependent Variable: Manajemen laba

Dari tabel diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai thitung untuk variabel kepemilikan manajerial = -2,250 sedangkan nilai ttabel pada

tingkat keyakinan 95% adalah sebesar 2,042 berarti thitung < ttabel atau -2,250 < 2,042,

80


sedangkan nilai signifikansi = 0,033 dengan (a) = 0,05 berarti nilai signifikansi < 0,05

atau 0,033 < 0,05. Karena thitung < ttabel dan signifikansi < 0,05 maka H0 diterima,

artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

manajemen laba.

2. Nilai thitung untuk variabel proporsi dewan komisaris independen = -2,352, sedangkan

nilai ttabel pada tingkat keyakinan 95% adalah sebesar 2,042 berarti thitung < ttabel atau -

2,588 < 2,042; sedangkan nilai signifikansi = 0,027 dengan (a) = 0,05 berarti nilai

signifikansi < 0,05 atau 0,027 < 0,05. Karena thitung > ttabel dan signifikansi < 0,05

maka H0 ditolak, artinya komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap manajemen laba.

3. Nilai thitung untuk variabel komite audit= -0,158 sedangkan nilai ttabel pada tingkat

keyakinan 95% adalah sebesar 2,042 berarti thitung < ttabel atau - 0,158 < 2,042;

sedangkan nilai signifikansi: 0,876 dengan (a) : 0,05 berarti nilai signifikansi > 0,05

atau 0,876 > 0,05. Karena thitung < ttabel dan signifikansi > 0,05 maka H0 diterima,

artinya komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian variabel penelitian secara parsial diatas tidak ada satupun

variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil

penelitian tidak ada satupun hipotesis yang dapat diterima. Adjusted Square menunjukkan

mekanisme Good Corporate Governance berpengaruh kecil terhadap manajemen laba yaitu

sebesar 23,4% saja, sedangkan sisanya yaitu sebesar 76,6 dipengaruhi oleh faktor lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel independen yaitu kepemilikan manajerial tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Hal ini sesuai dengan

signifikansi t sebesar 0,033 yang lebih kecil dari 0,05.

Dari hasil pengujian variabel penelitian secara parsial, didapati bahwa variabel

independen yaitu proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

yaitu manajemen laba. Hal ini sesuai dengan signifikansi t sebesar 0,027 yang lebih kecil dari

0,05. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 2007-2009

sehingga menyebabkan para anggota dewan komisaris tidak memberikan informasi dan

perkembangan penting perusahaan secara cepat dan transparan. Perekonomian Indonesia

berada dalam krisis moneter seperti yang dialami oleh perusahaan manufaktur pada tahun

2007-2009 sehingga para anggota dewan komisaris memberikan isu-isu dan perkembangan

penting perusahaan secara cepat dan transparan. Dari hasil pengujian variabel penelitian

81


secara parsial juga, didapati bahwa variabel independen yaitu proporsi komite audit tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Hal ini sesuai dengan

signifikansi t sebesar 0,876 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi

yang dialami Indonesia pada tahun 2007-2008 sehingga menyebabkan para anggota komite

audit tidak dapat memastikan identifikasi resiko bisnis, pengawasan operasional yang efektif

dan efisien, kualitas informasi manajemen keuangan, dan kepatuhan perusahaan terhadap

ketentuan.

Periode yang digunakan dalam penelitian, dimana pada tahun 2003-2006 kondisi

perekonomian Indonesia berada dalam krisis moneter seperti yang dialami oleh perusahaan

manufaktur pada tahun 2007-2009 sehingga para anggota komite audit dapat memastikan

identifikasi resiko bisnis, pengawasan operasional yang efektif dan efisien, kualitas informasi

manajemen keuangan, dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan. Hasil pengujian

variabel penelitian secara simultan, bahwa mekanisme GCC yang diproksikan dalam

kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris dan komite audit secara bersama-sama

berpengaruh terhadap manajemen laba.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel good corporate governance yang

diproksikan kedalam kepemilikan manajerial (Xl) tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba.

2. Hasil penguiian menunjukkan bahwa variabel good corporote governance yang

diproksikan kedalam proporsi dewan komisaris (X2) tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba.

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel good corporate governance yang

diproksikan kedalam komite audit (X3) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

4. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan

antara kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan komite audit

berpengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

82


DAFTAR PUSTAKA

Gumanti, T.A., Earning Management Dalam Penawaran Pasar Perdana Di Bursa Efek

Jakarta, Artikel Ilmiah Di presentasikan Dalam Simposium Nasional Akuntansi III,

Jakarta, 2000.

Harmanto Edy Jatmiko. 2001. saatnya Menjadi Perwahaan Terpercaya. Swasembada. No. 1

9/XVII.

Hidayati, Siti Munfiah dan Zulaikha. 2003, Analisis Perilaku Earning Management

Smoothing: A Positive Accounting Approach. Journal of Business Finance and

Accounting.Vol.2l. h. 791-811.

Ma'ruf, Muhammad. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

pada Perusahaan Go Publik di BEI. Tesis Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Indonesia, Yogyakana.

Sriwedari, Tuti 2009. Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan

Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di. Bursa Efek Indonesia, Tesis

Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wignjohartojo, Parwoto. 2001. Good Corporate Governance: Implementasi beserta Implikasi

dan Masa Depannya. Majalah Ekonomi. Tahun XI No.1.

83


PENGARUH INCOME SMOOTHING (PERATAAN LABA)

TERHADAP EARNING RESPONSE (REAKSI PASAR)

PERUSAHAAN MANUFAKTUR PADA

PT. DANA REKSA SEKURITAS Dalmaisyah Gea

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara


Abstract

This study analyzed the effect of income smoothing measures (income smoothing) the market

reaction on companies listed onthe Indonesia Stock Exchange in which there is no PT.

Danareksa. This research is quantitative causality categorized in there search study presents

descriptions reveal his relationship between variables are expressed in the figures. Based on

the results of the study as described above, it can be concluded that the market reaction to

earnings announcements are determined by cumulative abnormal return during the period of

observation of the companies that perform income smoothing the result that the market

reactions that occur during the observation period did not give a significant positive effect

and will instead give reaction in companies that do not perform income smoothing.

Keyword: Income smoothing, Marker reaction

مستخلص

حللت ىذه الدراسة تأثري التدابري جتانس الدخل )الدخل جتانس( رد فعل السوق على الشركات ادلدرجة يت إتش ىذا البحث ىو السببية الكمي ادلصنفة يف البحث ىناك دراسة ويعرض أوصاف إي اندونيسيا أوراق ادلالية.

تكشف يتم التعبري عن عالقتو بني ادلتغريات يف األرقام. واستنادا إذل نتائج الدراسة على النحو ادلبني أعاله، فإنو بيعية خالل فًتة ادلراقبة ميكن استنتاج أن رد فعل السوق إلعالنات األرباح ىي اليت حتدد العائد الًتاكمي غري ط

للشركات اليت تؤدي الدخل جتانس ونتيجة لذلك ردود فعل السوق اليت حتدث أثناء دل فًتة ادلالحظة ال تعطي .تأثري إجيايب كبري وسوف تعطي بدال من ذلك رد فعل يف الشركات اليت ال تؤدي جتانس الدخل

A. PENDAHULUAN

Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam laporan

keuangan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal. Informasi laba


84


merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja

manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam jangka

panjang dan menaksir resiko investasi atau meminjamkan dana.1

Pernyataan tersebut senada dengan defenisi yang tertuang dalam Statement of

Financial Accounting Concept (SFAC) No 1 yang juga menyebutkan bahwa informasi laba

pada umumnya merupakan faktor penting dalam menaksir kinerja atau pertanggung jawaban

manajemen dan informasi laba tersebut membantu pemilik atau pihak lain melakukan

penaksiran atas “earning power” perusahaan di masa yang akan datang.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mempunyai karakteristik utama

mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui proses pabrikasi. Perusahaan manufaktur

termasuk emiten terbesar dari seluruh perusahaan yang listing di BEI. Dalam hal ini peneliti

melakukan penelitian di Dana Reksa yang memiliki fungsi yang sama dengan BEI. Selama

tahun 2008 sampai dengan 2010 jumlah emiten yang ada pada industri manufaktur sebanyak

79 perusahaan, angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mendominasi sekitar 60% dari

seluruh perusahaan di PT. Danareksa.

Perusahaan manufaktur sebagai emiten terbesar mempunyai peluang yang besar

dalam memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar atau investor untuk berinvestasi. Hal

ini menjadikan perusahaan manufaktur selalu mendapat perhatian dan sorotan para pelaku

pasar. Harga saham di sana mengalami perubahan yang cukup dinamis. Saham-sahamnya

banyak yang aktif diperjual belikan di pasar sekunder. Pengumuman laba perusahaan juga

merupakan informasi penting yang mencerminkan nilai perusahaan bagi pelaku pasar.

Dari deskriptif mengenai perusahaan manufaktur perusahaan tersebut penulis

berasumsi bahwa tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi manajemen dari beberapa

perusahaan manufaktur melakukan tindakan perataan laba. Hal tersebut dapat dilihat dari

laporan laba rugi dari beberapa perusahaan yang menunjukkan besarnya laba yang relatif

stabil dari tahun ke tahun. Perubahan harga yang cukup dinamis juga bisa membuka peluang

bagi pihak manajemen untuk melakukan pengelolaan atas laba dengan melakukan Income

Smoothing.

Perusahaan manufaktur merupakan emiten terbesar di Dana Reksa maka perlu adanya

penelitian yang meneliti tindakan income smoothing khusus pada perusahaan manufaktur.

Tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur tentunya akan membawa

dampak terhadap reaksi pasar. Sesuai dengan uraian tersebut maka penelitian ini akan

menganalisis dan mengkaji seberapa besar reaksi pasar (earning respone) yang ditimbulkan

85


dari income smoothing dengan mengambil perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar

di PT. Danareksa sebagai lokasi penelitiannya.

B. INCOME SMOOTHING

Tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatu sarana yang digunakan

manajemen untuk mengurangi variabilitas urutan, pelaporan laba relatif terhadap beberapa

urutan target yang terlihat karena adanya manipulasi variable-variabel akuntansi semu

(artificial smoothing) atau transaksi riil (real smoothing).

Menurut Poll, smoothing of income is a way of removing volatility in earnings by

leveling off the earnings peaks and raising the valleys. Sedangkan defenisi income smoothing

menurut bealkoui menyatakan bahwa perataan laba merupakan normalisasi laba yang

dilakukan secara sengaja untuk mencapai trend atau tingkat yang diinginkan.121

Defenisi lain dari Perataan laba dapat kita ketahui dari Beidelman yakni perataan laba

yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau

memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu

perusahaan. Dalam pengertian ini perataan merepresentasikan suatu bagian upaya yang

diizinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat, dengan alasan untuk

meningkatkan persepsi pihak eksternal mengenai kinerja manajemen, peningkatan hubungan

kreditur, investor dan pekerja.122

Selain itu, menurut Syofyan Harahap bahwa perataan laba adalah upaya yang

dilakukan oleh manajemen untuk menstabilkan laba, dalam arti laba yang stabil itu terjadi

jika tidak banyak fluktuasi atau variance dari satu periode ke periode lain dan dinilai sebagai

prestasi yang baik. Menurutnya tidak semua praktik Income Smoothing dianggap sebagai

pekerjaan haram sepanjang dibuat secara transparan dan pada hakikatnya hasilnya sama

dalam jangka panjang.123

Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk

mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktek akuntansi

dan prinsip manajemen yang wajar. Ada dua alasan dalam manajemen meratakan laba yakni,

pertama berdasar pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat mendukung deviden

dengan tingkat yang lebih tinggi dari pada suatu aliran laba yang variabel sehingga

121Belkaoui, Ahmed Riahi. Accounting Theory Teori Akuntansi Buku Dua ed. 5 (Jakarta:

Salemba Empat, 2007), h. 192

122Siti Aisjah, Hubungan Income Smoothing Dengan Reaksi Pasar Atas Event Pengumuman Laba

Perusahaan Yang Terdaftar Di BEJ, Jurnal Aplikasi Manajemen 3, 2 (Agustus 2005), h. 49 123

Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 245

86


memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham perusahaan seiring dengan

turunnya tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan. Kedua berkenaan pada perataan

kemampuan untuk melawan hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga

akan menurunkan korelasi antara ekspektasi pengembalian perusahaan dengan pengembalian

fortofolio pasar. Hal tersebut merupakan hasil dari kebutuhan manajemen untuk menetralisir

ketidakpastian lingkungan dan menurunkan fluktuasi yang luas dalam kinerja operasi

perusahaan terhadap siklus waktu baik maupun waktu buruk yang berganti-ganti. Manajemen

laba berbeda dengan kecurangan. Perbedaan tersebut terletak pada tingkat kepatuhan

terhadap standar akuntansi. Manajemen laba merupakan rekayasa pelaporan keuangan dalam

batas-batas tertentu yang tidak melanggar standar laporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh

manajemen dengan memanfaatkan wewenangnya dalam memilih metode akuntansi yang

diizinkan oleh standar. Sedangkan kecurangan dalam pelaporan keuangan merupakan upaya

manajemen untuk menyembunyikan atau memanipulasi sebagian atau seluruh informasi

keuangan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Keadaan ini telah terjadi dalam perusahaan di mana banyak manajemen yang melakukan

kecurangan pada saat menggunakan wewenangnya yang tidak sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku.

Konsep perataan laba mengansumsikan bahwa investor adalah orang yang menolak

resiko dan manajer yang menolak resiko terdorong untuk melakukan perataan laba, demikian

juga dalam hubungannya dengan kreditur, manajer lebih menyukai alternatif yang

menghasilkan perataan laba.124

Sedangkan menurut Bidleman menyatakan bahwa manajemen melakukan perataan

laba untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil dan mengurangi covariance dan return

dengan pasar. Menurut Barnea et. Al menyatakan bahwa manajer melakukan perataan laba

untuk mengurangi fluktuasi dalam laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan

investor untuk memprediksi aliran kas di masa yang akan datang. Namun di lain pihak

menurut Dye menyatakan pemilik mendukung perataan laba karena adanya motivasi internal

dan motivasi eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk

meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manajer agar melakukan praktek

manajemen laba. Motivasi eksternal ditujukan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah

124

Muhammad Khafid, Analisis Income Smoothing : Pengaruhnya Terhadap Reaksi Pasar Dan Risiko

Investasi Pada Perusahaan Public Di Indonesia,” (Tesis MA, UNDIP, Semarang, 2002), h. 3

87


persepsi investor prospektif atau potensial terhadap nilai perusahaan.125Ada tiga batasan yang

mungkin mempengaruhi para manajer untuk melakukan perataan laba adalah :

(1) Mekanisme pasar yang kompetitif sehingga mengurangi jumlah pilihan yang tersedia

bagi manajemen

(2) Skema kompensasi manajemen yang terhubung langsung dengan kinerja perusahaan

(3) Ancaman penggantian manajemen.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Income Smoothing sangat beragam di

antaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, sektor industri, harga saham, leverage operasi,

rencana bonus dan kebangsaan. Jika dipandang dari sisi manajemen, menurut Hepwort

menyatakan bahwa manajer termotivasi melakukan perataan laba atau penghasilan pada

dasarnya ingin mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis, antara lain:

mengurangi total pajak terutang, meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan

karena penghasilan yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan

kenaikan gaji dan upah, siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan

dan gelombang optimisme atau pesimisme dapat diperlunak. Sedangkan tujuan lainnya

adalah untuk memberikan kesan baik pada pemilik dan kreditor terhadap kinerja

manajemen.126

Ada 2 (dua) jenis perataan laba menurut penelitian Eckel yaitu127: pertama, Naturally

smooth, Perataan ini mempunyai implikasi bahwa sifat proses perataan laba itu sendiri

menghasilkan suatu aliran laba yang rata. Hal ini dapat kita amati pada perolehan penghasilan

dari keperluan/pelayanan umum, di mana aliran laba yang ada akan rata dengan sendirinya

tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Kedua, Intentionally smooth, Perataan ini

merupakan perataan yang disengaja yang juga dikenal dengan designed smoothing, yang

mana perataan ini berbeda dengan naturally smoothing yang terjadi secara alami. Pada

designed smoothing, perataan yang terjadi diakibatkan adanya intervensi atau campur tangan

dari pihak lain, dalam hal ini manajemen.

Michelson mengemukakan bahwa perataan laba dilakukan oleh manajemen dengan

sasaran tertentu. Sasaran perataan laba biasanya dilakukan pada kegiatan yang dapat

125

Ariyanti, “Pengaruh Income Smoothing Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan Manufaktur”,

(Skripsi FE Universitas Malang, 2009), h. 24 126

Abdul Rofi, “Factors Influencing Income Smoothing On Go Public Finance Company In Indonesia

Stock Exchange”, (Tesis, FE Gunadarma University, 2010), h. 18 127

Ratih Kartika Dewi, “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (Income

Smoothing) Pada Perusahaan Manufaktur Dan Keuangan Yang Terdaftar Di BEI”, (Skripsi, FE UNDIP

Semarang, 2010), h. 44

88


digunakan oleh manajemen untuk merekayasa informasi keuangan. Sehingga laporan

keuangan yang dilaporkan sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh manajemen. Pos-pos

yang menjadi sasaran perataan laba misalnya biaya riset dan pengembangan untuk

mengurangi variasi laba yang diinginkan dan penghasilan periode yang akan datang

dimasukkan sebagai pendapatan pada periode saat ini untuk meningkatkan penghasilan bersih

(laba).

C. INFORMASI ATAS LABA DAN EARNING RESPONE

Laba secara akuntansi merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal

dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan

untuk mendapatkan penghasilan itu.128

Akan tetapi Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam teori akuntansi karangan Anis

Cariri memiliki pengertian sendiri mengenai Income. IAI justru tidak menerjemahkan income

sebagai laba tetapi dengan istilah penghasilan. Dalam konsep penyusunan dan penyajian

laporan keuangan mengartikan income sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam

modal.129 Menurut Belkaoui, Laba adalah hal yang mendasar dan penting dalam laporan

keuangan dan memiliki banyak kegunaan diberbagai konteks130 Laba pada umumnya di

pandang sebagai dasar untuk perpajakan, penentu dari kebijakan, pembayaran deviden,

panduan dalam melakukan investai dan pengambilan keputusan dan satu elemen dalam

peramalan. Laba akuntansi secara operasional dapat didefenisikan sebagai perbedaan antara

realisasi laba yang tumbuh dari transaksi–transaksi selama periode berlangsung dan biaya–

biaya historis yang berhubungan.131 Defenisi tersebut menunjukkan adanya lima karakteristik

yang terdapat dalam laba akuntansi. Pertama, Laba akuntansi didasarkan pada transaksi

actual yang dilakukan oleh perusahaan (laba muncul dari penjualan barang atau jasa

dikurangi biaya – biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan tersebut); kedua, Laba

akuntansi di dasarkan pada posulat periode mengacu pada kenerja keuangan dari perusahaan

selama satu periode tertentu. Ketiga, Laba akuntansi di dasarkan pada prinsip laba dan

membutuhkan pengukuran dan pengakuan pendapatan. Keempat, Laba akuntansi meminta

128

Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), h. 300 129

Anis Cariri, Teori Akuntansi, (Semarang: FE UNDIP, 2000), h. 213 130

Belkaoui, Ahmed Riahi, Accounting Theory Teori Akuntansi Buku Dua ed. 5 (Jakarta: Salemba

Empat, 2007), h. 226 131

Ibid, h. 229

89


adanya pengukuran beban–beban dari segi biaya historisnya terhadap perusahaan yang

menunjukan ketaatan yang tinggi pada prinsip biaya. Kelima, Laba akuntansi meminta

penghasilan yang terealisasi di periode tersebut di hubungkan dengan biaya – biaya relevan

yang terkait.

Tidak adanya persamaan pendapat untuk mendefenisikan laba secara tepat disebabkan

oleh luasnya penggunaan konsep laba. Pada pemakai laporan keuangan mempunyai konsep

laba tersendiri yang dianggap paling cocok untuk pengambilan keputusan mereka. Nilai pada

laporan keuangan seperti laba bersih perusahaan dianggap sebagai sinyal yang menunjukkan

nilai dari perusahaan. Hal ini menjadikan perhatian investor dan calon investor terpusat pada

laba suatu perusahaan. Seorang investor yang tradisional akan membuat prediksi terlebih

dahulu sebelum membuat keputusan dengan mengamati sinyal yang di berikan perusahaan.

Investor sering memusatkan perhatiannya hanya pada informasi laba tanpa memperhatikan

prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut. Hal ini mendorong

manajer untuk melakukan manajemen atas laba (earning manajement) dan menyebabkan

manajemen untuk mengelola laba dalam usahanya membuat entitas tampak bagus secara

finansial. Salah satu tindakan manajemen atas laba yang dapat di lakukan adalah tindakan

Income Smoothing (peralatan laba).

Penjelasan konsep earning management dapat dimulai dari pendekatan agency dan

signalling theory. Kedua teori ini membahas masalah perilaku manusia yang memiliki

keterbatasan rasional (bounded rationality) dan menolak resiko (risk averse). Teori keagenan

(agency theory) menyatakan bahwa praktik earning management dipengaruhi oleh adanya

konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan principal (pemilik) yang timbul ketika

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang

dikehendakinya. Sedangkan teori signal (signaling theory) membahas bagaimana seharusnya

signal-signal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik

atau principal. Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai signal mengenai

kinerja manajemen. Fokus dari teori keagenan adalah hubungan antara pemilik (principal)

dan manajemen (agen) dalam pengelolaan perusahaan. Jensen dan Meckling mendefinisikan

hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang

(principal) yang menggunakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk

kepentingan principal dengan cara mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan

kepada agen. Jika kedua kelompok (agen dan principal) adalah orang-orang yang berupaya

memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen

90


akan bertindak yang terbaik untuk kepentingan principal. Dalam hubungan keagenan,

manajer mempunyai asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor

dan kreditor.

Asimetri informasi terjadi ketika manajer mempunyai informasi internal dan prospek

perusahaan di masa yang akan datang yang relatif lebih banyak dan mengetahui informasi

tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Kondisi ini memberikan

kesempatan kepada manajer untuk menggunakan informasi yang diketahuinya untuk menata

pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya.

Teori keagenan (agency theory) yang mengimplikasikan adanya asimetri informasi

berhubungan dengan earnings management (manajemen laba) dimana ketika asimetri

meningkat, stakeholders tidak mempunyai kemampuan yang cukup, incentives atau akses

untuk informasi yang relevan untuk memonitor tindakan manajemen, yang dapat

meningkatkan manajemen laba.132

Pengajuan kandungan informasi atas laba dimaksudkan untuk melihat reaksi dari

suatu pengumuman. Dengan pengumuman yang mengandung informasi tersebut maka pasar

akan bereaksi pada waktu pengumuman diterima. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya

perubahan harga sekuritas yang bersangkutan. Harga saham di pasar modal setiap saat bisa

mengalami perubahan (naik atau turun). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga

saham di antaranya: pertama, Harapan investor terhadap tingkat pendapatan deviden untuk

masa yang akan datang. Apabila tingkat pendapatan dan deviden suatu saat stabil maka harga

saham cenderung stabil. Sebaliknya jika tingkat pendapatan dan deviden berfluktuasi karena

siklus perusahaan atau perubahan teknologi maka harga saham berfluktuasi juga. Kedua,

Tingkat pendapatan perusahaan. Tingkat pendapatan tercermin dari earning per share (EPS)

terkait dengan kenaikan harga saham. Apabila fluktuasi dari EPS semakin besar maka harga

saham akan semakin naik pula. Ketiga, Kondisi Perekonomian, Kondisi yang akan datang

selalu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian saat ini. Apabila kondisi perekonomian saat ini

stabil dan mantap maka investor optimis terhadap kondisi yang akan datang sehingga harga

saham cenderung stabil dan demikian sebaliknya.

Harga saham di pasar sekunder berubah-ubah setiap saat berdasarkan informasi yang

diperoleh para investor di bursa efek. Dalam aktivitas di pasar modal, harga saham

132

Siti Aisjah, “Hubungan Income Smoothing Dengan Reaksi Pasar Atas Event Pengumuman Laba

Perusahaan Yang Terdaftar Di BEJ,” Jurnal Aplikasi Manajemen 3, 2 (Agustus 2005) , h. 48

91


merupakan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam

melaksanakan investasi. Harga saham tersebut menunjukkan nilai suatu perusahaan.

Perdagangan saham di pasar modal dipengaruhi oleh kondisi keuangan serta prospek

masa depan perusahaan. Selain faktor internal perusahaan, faktor eksternal juga

mempengaruhi perdagangan saham. Di antara yang mempengaruhi itu adalah kebijakan

pemerintah, perkembangan kurs, kondisi bursa, volume dan frekuensi di bursa, kekuatan

pasar, tingkat inflasi, kebijakan moneter, kondisi ekonomi dan keadaan politik.

Harga saham mencerminkan nilai intrinsik suatu saham (nilai intrinsik merupakan

nilai yang mengandung unsur kekayaan perusahaan dan unsur potensi perusahaan untuk

menghimpun laba di masa yang akan datang). Harga saham tersebut diartikan sebagai harga

yang dibentuk dari interaksi penjual dan pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan

mereka terhadap profit perusahaan. Reaksi pasar yang ditunjukkan dengan perubahan harga

sekuritas tersebut dapat diukur dengan menggunakan return atau dengan abnormal return

sebagai perbedaan antara pengembalian actual ex-post dari surat berharga dan pengembalian

normal perusahaan setelah jendela peristiwa. Jika digunakan abnormal return maka dapat

diketahui bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan

memberikan abnormal return kepada pasar, atau sebaliknya yang tidak mengandung

informasi abnormal return kepada pasar.

Foster menyebutkan pengumuman yang berhubungan dengan laba (earning related

announcements) merupakan salah satu pengumuman yang dapat mempengaruhi harga

sekuritas atau saham. Pendapat tersebut menjadi dasar dari penelitian ini untuk melihat reaksi

pasar atas pengumuman laba (melalui laporan keuangan khususnya laporan laba rugi) dari

perusahaan yang melakukan income smoothing. Bila pengumuman laba tahunan mengandung

informasi, variabilitas perubahan harga akan nampak lebih besar pada saat laba diumumkan

daripada saat lain selama tahun yang bersangkutan karena terdapat perubahan dalam

keseimbangan nilai harga saham saat itu selama periode pengumuman. Hasil penelitiannya

memberi bukti bahwa perilaku harga dan volume sekitar tanggal pengumuman

mengidentifikasikan bahwa laba tahunan mengandung informasi yang relevan untuk

penilaian perusahaan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perataan laba

92


dapat menimbulkan reaksi pasar (earning respone) pada saat pengumuman laba

perusahaan.133

Telah banyak penelitian yang menguji reaksi pasar terhadap pengumuman laba

perusahaan yakni pengumuman laba memiliki kandungan informasi untuk pasar sekuritas dan

pelaku pasar dan pelaku pasar bereaksi signifikan terhadap pengumuman laba. Reaksi

tersebut tercermin dari naik turunnya harga saham dan volume perdagangan di sekitar tanggal

pengumuman dan penelitian di Indonesia juga telah membuktikan bahwa publikasi laba yang

terdapat dalam laporan keuangan direspon oleh pasar pada periode pengumuman.134

Dalam teori EMH (efficient capital market) menjelaskan bahwa:“Capital market

history suggest that market values of stocks and bonds can fluctuate widely from year to year,

because new information and investors reassess asset values based on that information. The

behavior of market prices has been extensively. A question that has received particular

attention is whether prices adjust quickly an correctly when new information arrives.”135

Pernyataan ini menjelaskan bahwa nilai harga saham maupun obligasi terjadi secara

fluktuatif dari tahun ke tahun sesuai dengan informasi yang diberikan oleh perusahaan yang

bersangkutan dan informasi tersebut merupakan dasar bagi setiap investor untuk melakukan

transaksi.

Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi

ketika pengumuman itu diterima. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return

sebagai nilai perubahan harga atau dengan abnormal return. Jika digunakan abnormal return,

maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi

akan memberikan abnormal return kepada pasar, sebaliknya yang tidak mengandung

informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar.

Fama sebagaimana dikutip oleh khafid membagi efisiensi pasar berdasarkan bentuk

informasi menjadi tiga macam yaitu: pertama, Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form)

yaitu pasar dikatakan dalam bentuk lemah jika harga sekuritas tercermin secara penuh dari

informasi masa lalu. Kedua, Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) adalah

133

Muhammad Khafid, “Analisis Income Smoothing: Pengaruhnya Terhadap Reaksi Pasar Dan Risiko

Investasi Pada Perusahaan Public Di Indonesia,” (Tesis MA, UNDIP, Semarang, 2002), h. 5 134

Siti Aisjah, “Hubungan Income Smoothing Dengan Reaksi Pasar Atas Event Pengumuman Laba

Perusahaan Yang Terdaftar Di BEJ,” Jurnal Aplikasi Manajemen 3, 2 (Agustus 2005), h. 48 135

Ross et al., Corporate Financial Essentials, International Student Edition, (McGraw-Hill

International Edition, 2007), h. 314

93


pasar yang terjadi ketika harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang

dipublikasikan. Ketiga, Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) merupakan pasar yang

terjadi ketika harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia

termasuk informasi privat.

Foster dalam khafid juga menyebutkan bahwa pengumuman yang berhubungan

dengan laba (Earning related announcements) merupakan salah satu pengumuman yang

dapat mempengaruhi harga sekuritas / saham. Pengumuman ini bisa berupa: laporan tahunan

awal, laporan tahunan detail, laporan interim, laporan perubahan metode-metode akuntansi,

dan laporan auditor. Pengumuman–pengumuman lain yang dapat mempengaruhi harga saham

yaitu pengumuman peramalan pejabat perusahaan, pengumuman deviden (distribusi kas,

distribusi saham), pengumuman pendanaan (pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas,

pengumuman yang berhubungan dengan utang, pemecahan saham, pembelian kembali

saham), pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah, pengumuman investasi,

pengumuman ketenagakerjaan, pengumuman merjer-ambil alih-diversifikasi. Seperti juga

dijelaskan dalam teori The Efficient Market Hypothesis bahwa:

“What makes a market efficient is competition among investors. Many individuals

spends their entire lives trying to find mispriced stocks. For any given stock, they study what

has happened in the past to the stock‟s price and it‟s devidens. To the extent possible, what a

company‟s earnings have been, how much it owes to creditors, what taxes it payes, what

businesses it is in, what new investments are planned, how sensitive it is to changes in the

economy and so on.136

Pernyataan ini menjelaskan bahwa pasar yang fluktuatif dapat terjadi ketika

pengumuman tentang informasi keuangan, kinerja dan hal-hal yang sensitif suatu perusahaan

baik itu utang, pajak, rencana investasi yang direncanakan maupun laba perusahaan tahun-

tahun sebelumnya diumumkan di pasar modal.

Perilaku pemain pasar modal sangat bergantung pada informasi yang tersedia di pasar

modal dan diasumsikan bahwa semua pihak bisa akses kepada kesediaan informasi yang ada,

sehingga informasi yang baik dari perusahaan akan memberikan dampak positif pada

sentimen pasar dan informasi yang jelek akan menurunkan harga saham. Dari beberapa

penelitian tentang kandungan informasi laporan keuangan terdapat penelitian yang menguji

136

Ibid, h. 315

94


hubungan antara laba dengan return yang didasarkan pada anggapan bahwa laba bermanfaat

bagi investor. Ball dan brown misalnya menduga manfaat keberadaan angka laba akuntansi

dengan menguji kandungan informasi dan ketepatan waktu dari angka tersebut. Hasil

penelitian tersebut memperlihatkan bahwa informasi yang terkandung dalam angka akuntansi

sangat berguna, yaitu jika laba yang sesungguhnya berbeda dengan laba harapan investor,

maka pasar bereaksi yang tercermin dalam pergerakan saham di sekitar tanggal pengumuman

laba. Harga saham cenderung naik apabila laba yang dilaporkan lebih besar dari laba harapan,

dan sebaliknya harga saham cenderung turun apabila laba yang dilaporkan lebih kecil dari

laba harapan. Pengumuman laba tahunan mengandung informasi, variabilitas perubahan

harga akan Nampak lebih besar pada saat laba diumumkan daripada saat lain selama tahun

yang bersangkutan karena terdapat perubahan dalam keseimbangan nilai harga saham saat itu

selama periode pengumuman.137 Pernyataan ini memberi bukti bahwa perilaku harga volume

sekitar tanggal pengumuman bahwa laba tahunan mengandung informasi yang relevan untuk

penilaian perusahaan.

D. UJI STATISTIK

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier sederhana.

Hasil persamaan regresi ini dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS 19 for

windows yang dapat dilihat dari pada tabel berikut:

Hasil Pengolahan SPSS Coefficients

a

Model Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) -

8142.046

4282.493

-

1.901

.06

8

Income

smoothing

1.691 20.316 .016 .083 .93

4

a. Dependent Variable: CAR

Data yang diolah berasal dari data hasil pengujian populasi sasaran yang telah dipilih

berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dari persamaan regresi tersebut dapat

dideskripsikan apabila terjadi satu poin pengurangan X (tindakan perataan laba) maka hanya

akan menambah nilai Y (reaksi pasar) sebesar 1.691 dengan asumsi faktor lain dianggap

dalam kondisi tetap. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa Income Smoothing berpengaruh

137

Muhammad Khafid, “Analisis Income Smoothing : Pengaruhnya Terhadap Reaksi Pasar Dan Risiko

Investasi Pada Perusahaan Public Di Indonesia,” (Tesis MA, UNDIP, Semarang, 2002), h. 17

95


negatif terhadap Earning Respone. Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi

variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat dari nilai koefisien determinasinya (r2) pada

tabel berikut:

Hasil Pengolahan SPSS

Model Summaryb

Model R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .016a .001 -.035 23391.9465327

a. Predictors: (Constant), Income smoothing

b. Dependent Variable: Earning Respone

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai r2 sebesar 0.01 sehingga dapat

disimpulkan bahwa kontribusi variabel X (Income Smoothing) terhadap variabel Y (reaksi

pasar) sebesar 0.1 % di mana angka tersebut sangat lemah. Analisis uji varian dan regresi

sebagaimana tampak pada tabel di atas diperoleh thitung sebesar 1.934 dengan menggunakan α

sebesar 0.025 di dapatkan t tabel sebesar 2.045. Tampak bahwa nilai t hitung< t tabel nilai statistik

ini mempunyai arti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh

yang signifikan tindakan Income Smoothing (perataan laba) terhadap Earning Respone

(reaksi pasar) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT. Danareksa untuk tahun

2008-2009. Uji hipotesis di atas dapat dijelaskan bahwa perusahaan perata laba dinilai negatif

sehingga pasar tidak bereaksi atas informasi laba yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti ketahui bahwa terdapat perbedaan nilai

CAR pada perusahaan yang melakukan Income Smoothing dan perusahaan yang tidak

melakukan Income Smoothing. Perbedaan nilai CAR pada kedua kelompok perusahaan

tersebut sebesar 524.94 kenyataan ini mengandung arti bahwa pasar akan bereaksi ketika

perusahaan tidak melakukan perataan laba. Hal ini dikarenakan laba pada perusahaan yang

tidak melakukan perataan laba sulit untuk diprediksikan sedangkan pada perusahaan perata

laba dapat dengan mudah diprediksikan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada perusahaan perata laba CV ∆I nya

lebih besar atau sama dengan CV ∆S. hal ini berarti pada perusahaan perata laba nilai laba

bersih lebih besar dari nilai penjualannya. Dari perhitungan menggunakan indeks eckel dapat

96


diketahui nilai rata-rata indeks eckel untuk perusahaan yang melakukan perataan laba lebih

besar dari pada nilai rata-rata indeks Eckel pada perusahaan bukan perata laba.

Dari hasil penelitian dapat diketahui pengaruh Income Smoothing terhadap Earning

Respone melalui program SPSS 19 for windows atau dengan membentuk persamaan regresi

Y= -8142.046+1.691X yang berarti bahwa apabila terjadi satu poin pengurangan X (tindakan

perataan laba) maka hanya akan menambah nilai Y (reaksi pasar) sebesar 1.691 dan apabila

nilai perataan laba sebesar 0 (nol) maka reaksi pasar sebesar 8142.046 dengan asumsi faktor

lain dianggap dalam kondisi tetap. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa Income Smoothing

berpengaruh negatif terhadap Earning Respone.

Adapun hasil perhitungan dari nilai r2

sebesar 0.01 menunjukkan bahwa kontribusi

variabel X (Income Smoothing) terhadap variabel Y (Earning Respone) sebesar 0.1% di mana

angka tersebut sangat lemah. Dari perhitungan thitungsebesar 1.934 dengan signifikansi 0.063

lebih besar dari 0.025 di dapatkan t tabel sebesar 2.045. Tampak bahwa nilai t hitung< t tabel yang

berarti bahwa Income Smoothing (perataan laba) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

Earning Respone (reaksi pasar). Hal ini berarti perusahaan perata laba dinilai negatif

sehingga pasar tidak bereaksi atas informasi laba yang diberikan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, perataan laba berpengaruh negatif

(rendah) terhadap reaksi pasar tidak signifikan yang berarti bahwa pasar tidak bereaksi

terhadap pengumuman laba yang dilakukan oleh perusahaan perata laba yang menjadi

populasi sasaran. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Assih dan Gudono yang meneliti

tentang hubungan tindakan perataan laba dengan reaksi pasar atas pengumuman informasi

laba perusahaan yaitu bahwa rata-rata Cumulative Abnormal Return (CAR) sekitar tanggal

pengumuman laba untuk kelompok perata laba tidak signifikan dan untuk kelompok bukan

perata laba tampak signifikan sedangkan antara perusahaan perata laba dengan perusahaan

bukan perata laba berbeda secara signifikan. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi

terdapat pengaruh negatif perilaku Income Smoothing terhadap earning respone dalam

penelitian ini dapat terbukti secara teoretis dan empiris.

Tindakan perataan laba mempunyai pengaruh negatif terhadap reaksi pasar karena

informasi laba yang diberikan oleh perusahaan perata laba sudah dapat diprediksikan terlebih

dahulu oleh investor. Hal tersebut disebabkan laba pada perusahaan perata laba cenderung

stabil pada setiap tahunnya. Sehingga pasar kurang bereaksi terhadap informasi yang

diberikan, hal ini juga selaras dengan pernyataan analis PT. Danareksa sekaligus Dosen

pembimbing peneliti bahwa perataan laba tidak memiliki pengaruh dalam menentukan harga

saham. Sedangkan pada perusahaan bukan perata laba informasi laba yang diberikan tidak

97


dapat diprediksikan dengan mudah sebelumnya, hal ini disebabkan laba perusahaan bukan

perata laba mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak stabil. Dalam aktivitas di pasar

modal, harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh

investor dalam melakukan investasi. Harga saham tersebut menunjukkan nilai suatu

perusahaan. Pasar juga kurang bereaksi terhadap perataan laba disebabkan karena kondisi

perusahaan manufaktur di Indonesia di mana pada umumnya pemilik saham juga sekaligus

sebagai manajemen sehingga justru akan mendorong manajemen untuk lebih bebas dalam

melakukan perataan laba. Oleh karena itu, pasar kurang bereaksi dengan pengumuman laba

meskipun penyajian informasi laporan keuangan sendiri merupakan salah satu barometer

dalam menilai kinerja manajerial.

E. PENUTUP

Secara umum, penelitian ini menganalisis pengaruh tindakan income smoothing

(perataan laba) terhadap reaksi pasar pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

yang ada ada di PT. Danareksa.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan diatas, dapat disimpulkan

bahwa reaksi pasar atas pengumuman laba yang ditentukan melalui cumulative abnormal

return selama periode pengamatan terhadap perusahaan yang melakukan income smoothing

diperoleh hasil bahwa reaksi pasar yang terjadi selama periode pengamatan tidak memberi

pengaruh positif yang signifikan dan sebaliknya akan memberi reaksi pada perusahaan yang

tidak melakukan income smoothing.

DAFTAR PUSTAKA

Aisjah, Siti. “Hubungan Income Smoothing dengan Reaksi Pasar atas Event Pengumuman

Laba Perusahaan yang Terdaftar di BEJ.” Jurnal Aplikasi Manajemen 3, 2 (Agustus

2005): 49

Ariyanti. “Pengaruh Income Smoothing Terhadap Reaksi Pasar pada Perusahaan

Manufaktur”.Skripsi FE,UniversitasMalang, 2009.

Belkaoui, Ahmed Riahi. Accounting Theory Teori Akuntansi Buku Dua ed. 5. Jakarta:

Salemba Empat, 2007.

Cariri, Anis. Teori Akuntansi. Semarang: FE UNDIP, 2000

Dewi, Ratih Kartika. “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (

Income Smoothing) Pada Perusahaan Manufaktur dan Keuangan Yang Terdaftar Di

BEI.” Skripsi, FE UNDIP Semarang, 2010.

Harahap, Sofyan. Teori Akuntansi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

98


Khafid, Muhammad. “Analisis Income Smoothing : Pengaruhnya Terhadap Reaksi Pasar

dan Resiko Investasi pada Perusahaan Public Di Indonesia.” Tesis MA, UNDIP,

Semarang, 2002.

Rofi, Abdul. “Factors Influencing Income Smoothing on Go Public Finance Company in

Indonesia Stock Exchange”. Tesis, FE Gunadarma University, 2010

Ross et al., Corporate Financial Essentials, International Student Edition. McGraw-Hill

International Edition, 2007.

99


PENGARUH INVESTASI SEKTOR PEMBANGUNAN

MANUSIA TERHADAP PENDUDUK MISKIN

DI PROVINSI ACEH Syahril

Universitas Teuku Umar Meulaboh


Abstract

The method is used as a tool of analysis in this research is by using a simple regression analysis,

correlation, and t-test to be processed using the statistical computer program SPSS 13. The results

showed the level of poverty in the province of Aceh in 2000-2009 total average decrease of 39.08

percent. While the average investment growth of human development sector in 2000-2009 in the

province of Aceh was 15.11 percent. If an increase in the level of human development sector

investment by 1 % it will affect poverty levels in Aceh province at 3.18 percent. Constants for -

8920.846 stated investment when variables held constant, the number of poverty fell by 8920.846

soul. The coefficient of determination (R2) 0.222 indicates that the human development sector

investment variables on the number of poor people in Aceh by 22.2 % while the remaining 77.8 %

was contributed to other variables outside the model of this study. Based on test results obtained that t

< t table (1.509 < 1.812), mean human development investment is not a strong effect on the number of

poor people .

Keyword: Human development, investment.

صلخستم

يتم استخدام األسلوب كأداة من أدوات التحليل يف ىذا البحث ىو عن طريق استخدام حتليل االحندار البسيط ، واالرتباط ، و اختبار )ت( لتتم معاجلتها باستخدام برنامج كمبيوتر اإلحصائية . أظهرت النتائج أن مستوى الفقر

دنو يف ادلئة . يف حني كان متوسط ٩٥٫٠ن االخنفاض مإمجارل متوسط ٠٢٢٥-٠٢٢٢يف اقليم اتشيو يف يف ادلئة . إذا زيادة يف مستوى ٠٩٫٠يف اقليم اتشيو ٠٢٢٥-٠٢٢٢االستثمار من قطاع التنمية البشرية يف

يف ادلئة . ٩٫٠١٪ وسوف تؤثر على مستويات الفقر يف اقليم اتشيو يف ٠االستثمار قطاع التنمية البشرية بنسبة الروح. ١٥٠٢٫١االستثمار عند ثبات ادلتغريات ، اخنفض عدد الفقر من خالل ۰۲۹۸٫۰-وذكر الثوابت ل يشري إذل أن ادلتغريات االستثمار قطاع التنمية البشرية على عدد من الفقراء يف اتشيو ٢٫٠٠معامل التحديد

ذه الدراسة . ٪ إذل متغريات أخرى خارج النموذج من ى ٧٧٫١٪ يف حني كانت أسهم ادلتبقية ٠۹٫٠بنسبة ( ، يعين االستثمار التنمية ٠٫١> ٠٫٩بناء على نتائج االختبار اليت مت احلصول عليها أن ر > ر اجلدول )

. البشرية ليس ذلا تأثري قوي على عدد الفقراء

100


A. PENDAHULUAN

Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang

sedang berkembang, akan tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai kemapanan dibidang

ekonomi. Fenomena ini pada dasarnya telah menjadi perhatian, isu, dan gerakan global yang bersifat

kemanusiaan. Salah satu fenomena sosial yang dipandang perlu penanganan segera dan menjadi

agenda tingkat tinggi dunia tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial yang

ada di setiap negara. Secara konstitusional, permasalahan dimaksud telah dijadikan perhatian utama

bangsa Indonesia sejak tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945.

Namun konflik yang berkepanjangan membuat keadaan menjadi berubah, salah satunya di

bidang pendidikan, banyak rumah dan gedung sekolah yang dibakar dan banyak guru yang meninggal

dunia/hilang. Kemudian dipenghujung tahun 2004 tepatnya 26 Desember 2004 datang lagi musibah

gempa bumi dan tsunami. Musibah ini membawa dampak yang sangat besar bagi segala aspek

terutama aspek pendidikan dan kesehatan sekaligus menjadi titik awal menuju kehidupan Aceh yang

baru dan lebih maju.

Aceh merupakan sebuah Provinsi yang selalu mendapat perhatian dunia baik karena konflik

bersenjata maupun bencana gempa dan tsunami. Akibat dari konflik bersenjata dan bencana alam

tersebut banyak sarana pendidikan, yang telah hancur. Situasi ini berimplikasi kepada rendahnya

kualitas tenaga pendidik dan kualitas anak didik. Muara dari semua permasalahan tersebut yang selalu

menjadi pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat terutama masyarakat miskin dan marjinal.

Dipenghujung tahun 2005, merupakan awal menuju Aceh baru dengan adanya kesepakatan

damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) serta lahirnya Undang-

undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), meskipun UU tersebut belum dapat

mengakomodir berbagai persoalan rakyat Aceh, tetapi dalam UUPA sudah ada persoalan partisipasi,

pembagian kewenangan, pembagian keuangan dan pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi

permasalahan yang serius untuk segera dibenahi karena rakyat Aceh sudah lama terjebak dalam

konflik yang berdampak pada menurunya pelayanan pada sektor tersebut.

Kemudian implementasi UUPA semakin membuka peluang untuk menata kembali

pendidikan di Aceh saat ini, yaitu dengan disahkannya UU-PA, yang pada Bab XXX tentang

Pendidikan, Pasal 215 disebutkan bahwa, pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu

kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan

kebutuhan masyarakat setempat.

Kemudian untuk membiayai pendidikan dialokasikan dana paling sedikit 30% (dari dana

bagi hasil minyak dan gas bumi UU-PA Pasal 182 ayat 3) serta anggaran untuk penyelenggaraan

pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBA/APBK dan diperuntukkan pada

pendidikan tingkat sekolah. Pada butir pertama dari Pasal 217 disebutkan pula bahwa penduduk Aceh

yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Terkait dengan hal ini, disahkannya UU-PA, tentunya memiliki konsekuensi hukum terhadap

101


perubahan dan penyempurnaan qanun tentang penyelenggaraan pendidikan di Provinsi NAD yang

sebelumnya telah dituangkan dalam Qanun No 23 Tahun 2002. Selanjutnya dalam UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sisdiknas pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimum

20% dari APBD selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan.

Perencanaan pembangunan sektor pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat vital

dan fundamental untuk mendukung upaya-upaya pembangunan Aceh di bidang lainnya. Karena

pembangunan pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan sektor lainnya, mengingat secara

hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah membangun potensi manusia yang kelak akan menjadi

pelaku pembangunan. Keunggulan suatu bangsa tidaklah bertumpu pada seberapa besar kekayaan

alam yang dimiliki, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara

kualitas dan kuantitas, yang mampu menjawab tantangan dan kemajuan zaman. Sehingga tidak

berlebihan jika Aceh sangat membutuhkan manusia-manusia yang terdidik yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, tanpa mengabaikan Iman dan Taqwa sebagai landasan intelektual

generasinya. Untuk mewujudkan hal ini, Aceh memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang

dalam pembangunan sektor pendidikan

Hal inilah yang mendasari pemerhati, pakar dan praktisi pendidikan melakukan kajian

sistematik untuk membenahi atau memperbaiki sistem pendidikan selama ini. Dalam upaya lulusan

lembaga pendidikan atau sekolah mampu menghadapi perubahan dan tantangan zaman secara

dinamis. Pada sisi lain pemerintah juga harus terus berupaya melalui berbagai kebijakan tentang

pendidikan untuk memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan masyarakatnya untuk menentukan

program dan rencana pengembangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing

agar dapat berjalan secara efektif untuk menghasilkan mutu yang mampu bersaing dengan Bangsa

lain.

Langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat miskin, pelindung sosial, peningkatan kesempatan berusaha, upaya

lainnya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah memacu investasi di daerah, karena

melalui investasi akan menumbuhkan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja yang lebih

luas bagi masyarakat.

B. INVESTASI SEKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA

Pengertian Investasi

Bagi masyarakat yang modern kata investasi tentu tidak asing lagi, bisa jadi setiap hari kita

mendengar kata itu sebab, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tidak bersedia

membiarkan aset tersebut maka diperlukan investasi. Disini ada berbagai pendapat yang menyatakan

definisi investasi antara lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai

penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pada

102


dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang di harapkan di masa yang akan datang dapat dijual

kembali dengan nilai yang lebih tinggi.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa investasi adalah sebagai komitmen untuk menanamkan

sejumlah dana atau modal pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan

datang atau dengan kata lain setelah periode yang diinginkan tersebut tercapai (jatuh tempo) barulah

investor bisa mendapatkan kembali asetnya tentu saja dengan jumlah yang lebih besar, guna

mengkompensasikan pengorbanan investor. Namun tidak ada jaminan pada akhir periode yang

dilakukan atau ditentukan investor pasti mendapati asetnya lebih besar dari saat memulai investasi, ini

terjadi karena periode waktu menunggu itu terdapat kejadian yang menyimpang dari yang diharapkan,

inilah yang disebut resiko.

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkan, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

pertama, Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik), Investasi yang bermanfaat untuk

umum misalnya investasi bidang pendidikan, dan Sumber Daya Manusia, investasi bidang

pendidikan, investasi bidang kesehatan, investasi di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan,

pasar dan sebagainya). Kedua, Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu, Investasi yang

bermanfaat untuk kelompok tertentu yaitu investasi yang bermanfaat untuk kelompok masyarakat

tertentu. Investasi jenis ini misalnya di bidang keagamaan, serta dibidang lainnya yang bermanfaat

bagi kelompok masyarakat tertentu. Ketiga, Investasi yang bermanfaat bagi investasi pribadi dan

rumah tangga, Investasi yang bermanfaat untuk pribadi dan rumah tangga dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan keinginan di masa datang. Misalnya untuk pemahaman pribadi maupun keluarga.138

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi

pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi

yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan

kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan

lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada

pemerintahan dan administrasi publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara

dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan

publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan

harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan

138

Henry Faizal Noor, Ekonomi Manajerial. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 85.

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang

103


publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan

penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai

upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi

perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan

barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran,

pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,

jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata. Pelayanan

publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu

badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau

badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi

Negara. Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang

modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau

kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan

usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara..

Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang

digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan

sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang

diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara

104


dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian

dengan penerima pelayanan.

Pendidikan pada intinya merupakan proses penyiapan subjek didik menuju manusia masa

depan yang bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab mengandung makna bahwa subjek didik

persiapan untuk berani berbuat dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas)

disebutkan bahwa pendidikan usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran dan pelatihan. Fungsi ini adalah menyiapkan peserta pendidikan pelatihan

untuk mengambil peran dimasa yang akan datang.

Selanjutnya Undang Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 disebut bahwa tujuan

pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian

yang mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan adalah suatu proses sosial yang dibangun untuk menggali dan mengembangkan

potensi dasar manusia untuk menjadi insan yang berperadaban, serta menumbuhkan kedewasaan pada

subjek yang belum dewasa dengan menggunakan potensi yang ada dan sesuai aturan-aturannya.

Ketika orang tua memutuskan untuk memotifikasi anak-anaknya masuk sekolah atau melanjutkan

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi katakanlah akademik atau Universitas secara lancar terlintas di

benaknya akan sosok masa depan anak-anak mereka yang pada umumnya identik dengan

kesejahteraan dan kebahagian hidup.

Dimana yang dikatakan dengan investasi pendidikan antara lain tugas guru, dosen, pelatih dan

sejenis adalah memberikan bekal kemampuan, keterampilan dan siap pada peserta didik dimana

analogi pendikan mengandung makna yang bahwa investasi dibidang pendidikan atau pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM) pada umumnya memiliki nilai yang tidak kalah dibandingkan dengan

investasi fisik. Teori ekonomi menyangkut modal dan investasi cendrung dipusatkan pada modal

fisik, seperti gedung, tanah, pabrik, dan mesin yang menghasilkan luaran dalam dan bentuk produksi

barang dan jasa.

Banyak para ahli ekonomi menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan mmbentuk aset

dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan instrumental-ekonomikal, yang menambah kapasitas

produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam bentuk yang sama sebagai mana investasi pada

mesin yang baru yang menambah kapasitas produk stok modal fisik. Sehingga Danim mengemukakan

bahwa menurut Adam Smith dalam The Wealth of Nation menekankan bahwa manusia yang di didik

secara mahal, dan menguras tenaga, waktu, serta mampu mencapai standar luaran yang ditetapkan,

105


mungkin dapat dibandingkan dengan mesin-mesin yang harganya mahal. Pada sisi lain, ekonomi

klasik lain berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan dapat di anggap sebagai bentuk investasi yang

menjadi keuntungan di masa depan.139

Kemiskinan Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia

Berbagai sudut pandangan tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya dapat dikelompokkan

ke dalam tiga bentuk, yakni kemiskinan struktural, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Dari

ketiga sudut pandang tersebut, penulis membatasi diri dan lebih menekankan pada kemiskinan

absolut, karena pemahaman dari bentuk kemiskinan ini relatif lebih mengena dalam konteks fakir

miskin.

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek

kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama

meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut

peranan pendidikan amatlah strategis. Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur yang peka

untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya

(Purchasing Power Pariti).

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma

yang menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan antara

lain, Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa

keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang

memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian

pemerintah dinegara manapun. Dimana pendidikan adalah sebuah investasi meskipun tidak sama

dengan investasi fisik. Orang tua atau masyarakat yang membelanjakan uangnya untuk mendidik

anak-anaknya pada hakikatnya menanamkan uang sebagai salah satu alat bentuk investasi masa

depan. Masalahnya, belum semua sekolah kita mampu secara optimal menampilkan sosok mutu

proses dan luaran yang dikehendaki. Dengan demikian juga ketidaktersediaan dana untuk biaya

pendidikan anak tampaknya menjadi masalah yang sangat kronis yang dihadapi pada keluarga miskin

yang kebanyakan bermukim dinegara-negara terbelakang dan berkembang.

Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan

dalam pembangunan adalah: (a) Mengembangkan kompetensi individu, (b) Kompetensi yang lebih

tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan (c) Meningkatkan kemampuan

139

Sudarwan Danim, Ekonomi Sumber Daya Manusia, ( Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), h. 35

106


warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan

meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pengeluaran Bidang Sosial Pemerintah Daerah

Pengeluaran dalam pengeluaran pemerintahan di Indonesia secara umum terbagi 2 jenis, yaitu

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah untuk keperluan-

keperluan seperti gaji pegawai sehingga sifatnya bukanlah untuk investasi tetapi lebih untuk

operasionalisasi pemerintahan. Adapun pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai investasi sektor

publik adalah pengeluaran pembangunan dapat dikategorikan sebagai pengeluaran bidang sosial atau

pembangunan manusia. Oleh karena inti dari pembangunan manusia adalah pendidikan.

Kriteria Kemiskinan Menurut Standar BPS

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk di

punyai, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan

kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan

perkerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapat kehormatan yang layak sebagai

warga negara.

Kriteria masyarakat miskin menurut standar BPS ada 14 kriteria yang dipergunakan untuk

menentukan keluarga/ rumah tangga di kategorikan miskin adalah sebagai berikut: Luas lantai

bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang; Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/

bambu/ kayu murahan; Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/

tembok tanpa plaster; Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga

lain; Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; Sumber air minum berasal dari

sumur/ mata air yang tidak terlindungi; Bahan bakar untuk sehari-hati adalah kayu bakar/ arang/

minyak tanah; Hanya mengkonsumsikan daging, susu, ayam hanya satu kali dalam seminggu; Hanya

membeli satu setelan pakaian dalam setahun; Hanya sanggup makan satu kali dalam sehari; Tidak

sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ poliklinik; Sumber penghasilan kepala rumah

tangga adalah petani, yang luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, perkebunan atau

pekerjaan lainnya yang pendapatannya di bawah Rp. 600.000.- per bulan; Pendidikan tertinggi kepala

rumah tangga tidak bersekolah/ tidak tamat SD/ hanya tamat SD; dan Tidak memiliki

tabungan/barang yang mudah di jual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor, emas,

ternak, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga di kategorikan sebagai rumah

tangga miskin. Pada perilaku sosial dan kemanusiaan, sebagai bangsa kita benar-benar secara

107


nirmateri, ditandai oleh perilaku mengabnormalkan normalitas atau sebaliknya menormalkan

abnormalis, beberapa contoh antaranya:

a. Telah muncul standar ganda pada berbagai lapisan masyarakat. Misalnya kita dalam tindakan

pemberantasan korusi, disiplin, peran-peran yang bernuansa agamis, seruan prilaku secara

moral, kebersamaan, kesetaraan, gender, penegak hukum, pembaharuan, perilaku berbungkus

semangat kerakyatan dan sebagainya;

b. Pada tataran pendidikan dan pembelajaran, terjadi penjungkirbalikkan norma edukasi dan

akademik, ditandai pemalsuan nilai oleh siswa dan mahasiswa. Kebiasaan anak didik dan

mahasiswa untuk sekedar mendapatkan ijazah, dosen yang membuat tugas mahasiswa

dengan mendapatkan bonus khusus.

c. Ketertiban umum makin tidak terbentuk, baik dipasar-pasar, jalan-jalan raya, objek-objek

tempat fasilitas umum dan sebagainya;

d. Etos kerja pamong praja yang masih relatif rendah. Bersamaan dengan itu, banyak diantara

mereka yang menuntut hak-hak istimewa seakan-akan telah mengabdikan secara total untuk

pekerjaan utama dan masyarakat;

e. Perampokan dan pencurian merajalela yang menyebabkan suasana hidup menjadi benar-benar

tidak nyaman;

f. Banyak media massa yang mengemaskan pesan-pesan secara suka hati, tidak tahu waktu,

menelanjangi pribadi orang lain dan sebagainya dibalik isu kebebasan pers.140

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka inilah sebagian sosok wajah suram kemiskinan

nirmateri masyarakat kita, yang menuntut kita untuk dalam waktu yang cukup lama, berkomtemplasi

dalam kerangka menemukan kesejatian (good spot). Kembali kefitrah dan membangun kecerdasan

emosional dan spiritual secara signifikan. Dimana pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk

mendongkrak kemampuan ekonomi individu dan masyarakat, melainkan juga untuk memerangi

kemiskinan jiwa dan kemiskinan nirmateri seperti yang telah dijelaskan diatas. Arah pembangunan

didirikan disuatu negara banyak dipandu oleh negara, meskipun pengelolaannya makin cendrung

bersifat desentralisasi.

Dengan adanya penerapan prinsip ekuitas (keadilan) pendidikan oleh pemerintah yang

diharapkan tidak ada seorang pun siswa yang potensial terkendala untuk bersekolah pada jenjang

pendidikan untuk kedepan. Menurut Bank Dunia 1996 “increase attention to equity will also increase

effisiency.”141 Kutipan ini bermakna bahwa meningkatkannya perhatian terhadap ekuitas akan

mendorong lahirnya efisiensi pendidikan. Lebih jauh Bank dunia juga berpendapat bahwa

peningkatan status bagi anak-anak keluarga miskin, remajaputri, dan penduduk asli yang bermukim

didaerah-daerah terpencilakan membantu mereka dalam memberikan andil dalam pertumbuhan

ekonomi dan mereduksi kemiskinan.

Berkenaan dengan penetapan diatas maka perintah peran paling dominan dalam menciptakan

ekuitas itu akan lebih cepat membuahkan hasil jika ditunjang oleh kesadaran masyarakat.

140

Sudarwan Danim, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), h. 145 141

Sudarwan Danim, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), h. 249

108


Kebijakan pemerintah untuk mewujutkan ekuitas jenjang pendikan dalam mengamit

langsung 2 (dua) dimensi di antaranya: pertama, Memberikan peluang luas bagi anak usia jenjang

pendidikan dasar untuk diterima di lembaga sekolah yang diperlakukan yang adil. Kedua, Penyedian

anggaran yang mencukupi bagi terwujudnya inisiatif keadilan disertai ukuran-ukuran khusus secara

material pendidikan, sehingga peserta didik dapat mencapai perolehan pembelajaran pada tingkat

kemampuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk secara aktif dapat berperan pada sistem

sosial dan kelembagaan ekonomi.

Disini penulis sengaja memfokuskan tulisan ini pada kesempatan untuk memperoleh

pendidikan dasar 6 (enam) tahun karena bagi warga negara sekurang-kurangnya harus memiliki

kemampuan setingkat sekolah dasar, dengan harapan akan memperoleh pendidikan lanjutan. Dengan

memiliki dan dibekali kemampuan dasar itu, seorang warga negara akan memiliki harga diri, dapat

menambah wawasan melalui kemampuan baca, sehingga ia menjadi warga negara yang tidak picik,

mampu menerima pembaruan, dan meningkatkan kemampuannya. Apabila praktik-praktik pungutan

yang diadakan sekolah-sekolah dibiarkan dan tidak ditertibkan, maka akan bertambah banyaklah

deretan anak- anak yang tidak bersekolah karena tidak mampudan hanya anak-anak orang kaya saja

yang akan memperoleh pendidikan dari tingkat terbawah sampai ke tingkat yang tinggi. Akibat dari

itu semua, negeri ini akan dihuni golongan kaya dan terdidik yang akan membentuk kelas tersendiri

dalam masyarakat.

Di lain pihak akan terdapat keluarga miskin dan tidak terdidik yang merupakan golongan

terbesar di negeri ini. Jika itu terjadi, alangkah rusaknya struktur masyarakat di negeri ini, yang

berakibat terjadinya kesenjangan sosial yang tidak kita inginkan. Diharapkan pelaksanaan

pembangunan pendidikan di daerah akan lebih baik karena banyak daerah menyediakan dana

pendidikan yang tidak sedikit, yang seharusnya pungutan-pungutan itu tidak perlu terjadi.

Menganalisa faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah sesuatu yang komplek. Mulai dari

faktor sumberdaya manusianya, kondisi alam dan geografis, kondisi sosial-budaya, sampai kepada

sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan.

Kerapkali faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain. Faktor-faktor

rendahnya mutu sumberdaya manusia, kondisi alam dan geografis, serta kondisi sosial-budaya

berkaitan dengan tingkat keterbelakangan (underdevelopment) suatu masyarakat yang pada dasarnya

dapat diperbaiki. Namun ada pula faktor kondisi alam dan geografis yang tidak dapat lagi

tertanggulangi sehingga menyebabkan Kemiskinan Absolut yang menetap sifatnya. Tapi banyak ahli

yang lebih meyakini bahwa faktor dominan penyebab kemiskinan adalah ketidakadilan ekonomi,

sosial ataupun politik yang mengakibatkan apa yang disebut Kemiskinan Struktural (Struktural

Poverty), baik pada tatanan negara maupun internasional. Fenomena Kemiskinan Struktural ini dapat

dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

109


Bias Kota (Urban Bias) dan Dualisme Desa-Kota (Rural-Urban Dualism), juga dalam

paradigma modernisasi, sadar atau tidak sadar diciptakan pembagian peran (division of role) antara

desa dan kota. Desa diposisikan sebagai daerah pertanian, tempat memproduksi bahan baku, dan

pemasok tenaga kerja kasar (murah). Sementara kota mempunyai posisi sebagai daerah industri,

perdagangan, pusat pemerintahan, dan sumber tenaga kerja terampil. Dengan pembagian posisi yang

demikian, secara struktural tercipta kondisi di mana masyarakat pedesaan secara relatif lebih miskin

dari pada masyarakat perkotaan. Dalam kemiskinan relatifnya, warga pedesaan seringkali terjerumus

ke jurang kemiskinan absolut tingkat kematian (mortality rate). Perusakan lingkungan ini pada

akhirnya bermuara pada pemiskinan.

Mengingat adanya dua bentuk kemiskinan yaitu Kemiskinan Absolut (Absolute Poverty) dan

Kemiskinan Relatif (Relative Poverty) maka pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan (policy;

political will), strategi maupun program-program yang spesifik untuk mengentaskan kedua bentuk

kemiskinan tersebut. Kemiskinan Absolut harus dilihat sebagai prioritas, darurat (emergency)

sifatnya dan memerlukan penanganan jangka pendek sampai menengah, karena biasanya

permasalahan yang dihadapi tidak dapat menunggu terlalu lama dan membutuhkan program-program

yang bersifat dadakan (crash program). Sedangkan pengentasan Kemiskinan Relatif memerlukan

kebijaksanaan, strategi, dan program-program yang konsisten untuk jangka panjang, karena berkaitan

dengan mengubah dan memelihara pemerataan distribusi pendapatan.

Pengentasan Kemiskinan Absolut kerapkali bergelut dengan upaya untuk membebaskan

masyarakat dari sindrom-sindrom kemiskinan. Sindrom kemiskinan di sini meliputi kondisi gizi dan

kesehatan yang buruk, pendidikan/pengetahuan umum yang sangat minimal, sampai kepada sikap

mental berupa keputusasaan, perilaku menyimpang yang bisa berimplikasi kriminalitas. Sindrom-

sindrom tadi pada tahap awal memerlukan crash program yang sifat rehabilitative. Dengan kata lain,

kondisi gizi dan kesehatannya harus dipulihkan, pendidikan/ pengetahuan umumnya ditingkatkan,

dan sikap mentalnya diperbaiki. Selanjutnya dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan (empowerment)

yang bertujuan meningkatkan potensi kemandiriannya sehingga kembali menjadi manusia yang

produktif.

Sesungguhnya Kemiskinan Relatif tidaklah mungkin dapat dikentaskan. Hal yang mungkin

dilakukan adalah mempersempit kesenjangan antara Kelompok-kelompok Pendapatan (Income

Group) melalui kebijaksanaan pemerintah dan instrumen-intrumen makro ekonomi. Harus diakui

bahwa pada negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar (market economy), kebijaksanaan

dan instrumen-instrumen untuk itu agak sulit untuk diterapkan. Karena maksud-maksud untuk

pemerataan pendapatan seringkali berbenturan dengan kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi itu

sendiri. Hal ini bisa diamati pada negara-negara sedang berkembang di mana pembangunan ekonomi

110


justru menyebabkan yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin semakin miskin (ter-

marjinalisasi).

C. PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KEMISKINAN DI

PROVINSI ACEH

Perkembangan Sektor Pendidikan di Provinsi Aceh

Perkebangan pendidikan di Aceh merupakan refleksi perjalanan sejarah Aceh yang

penuh dengan gejolak dan perubahan-perubahan yang dratis, struktur kehidupan social politik

masyarkat Aceh mengalami dinamika sesuai dengan sejarah Aceh. Pendidikan di provinsi

Aceh pada saat ini di nilai belum mampu menjangkauperkembangan yangluas, terutama

sekolah-sekolah yang berada didaerah terpencil. Harus kita akui dunia pendidikan kita belum

mampu menjangkau perkembangan yang luas. Apalagi saat ini teknologi semakin

berkembang dan pendidikan tidak lepas dari teknologi. Menurut penulis indikator pendidikan

di Aceh belum mengembirakan dipengaruhi beberapa hal yaitu fasilitas, tenaga pendidik,

motivasi siswa dan perkembangan di dunia pendidikan.

Dijelaskan, faktor fasilitas pendidikan saat ini sudah lebih baik karena banyak sarana

yang baru dibangun namun karena fasilitas baru tidak bisa langsung berdampak baik pada

pembinaan mutu pendidikan. Kemudian faktor lain yaitu guru sebagai faktor dominan yang

sangat mempengaruhinya. Karena tidak berlatar belakang, pendidikan, maka akan sangat

mempengaruhi saat guru mengimplikasikan ilmunya disekolah, bahkan tidak semua guru bisa

mengajar dengan baik. Untuk itu kualiatas guru perlu ditingkatkan dengan memberikan

pelatihan selain sejak awal diseleksi dengan ketat.

Kunci dari pemasalahan tersebut, pemerintah harus berani mengeluarkan dana untuk

mendukung pemeliharaan dan penyediaan sarana pendidikan jika memang benar-benar ingin

meningkatkan mutu dan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas.

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor

Pendidikan di Provinsi Aceh Tahun 2000-2009

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Data di olah Maret 2011)

No Tahun Pengeluaran Pemerintah Sektor

Pendidikan (Milyar Rupiah) Pertumbuhan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

128

105

110

115

117

125

136

155

173

194

9,42

7,73

8,10

8,47

8,61

9,20

10,01

11,41

12,73

14,29

111


Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan memberi layanan dan

kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada

diskriminasi. Karenanya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia

tujuh sampai dengan lima belas tahun.Investasi di sektor pendidikan dengan menyediakan

anggaran yang besar, merupakan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor

pendidikan di Provinsi Aceh dari tahun 2000-2009 relatif mengalami berfluktuasi. Pada tahun

2000 besarnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar Rp.128 miliyar, dan

pada tahun 2001 menurun menjadi Rp. 105 miliyar, pada tahun 2002 anggaran pendidikan di

Provinsi Aceh menjadi Rp 110 miliyar. Anggaran pendidikan di Provinsi Aceh terus

bertambah biarpun cuma sedikit, pada tahun 2003 menjadi Rp. 115 milyar, dan pada tahun

2004-2005 menjadi Rp.117 sampai dengan Rp. 125 milyar. Disini dapat kita lihat bahwa

pemerintah setiap tahun menaikan anggaran untuk sektor pendidikan. Mulai pada tahun 2006

pemerintah Aceh menyediakan dana untuk sektor pendidikan lebih tinggi lagi sebanyak Rp.

136 milyar, sementara pada tahun 2007 anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah

Aceh menjadi Rp. 155 miliyar. Pada tahun 2008 Pemerintah Aceh menyediakan dana untuk

sektor pendidikan menjadi Rp. 173 miliyar, kemudian pada tahun 2009 anggaran untuk sektor

pendidikan terus naik menjadi Rp. 194 milyar, dari jumlah total anggaran tiap tahun tersebut,

dapat dilihat bahwa anggaran pendidikan dari tahun ketahun terus meningkat. Dengan

demikian pemerintah Aceh bertekat untuk dapat memajukan sektor-sektor unggulan yang

menjadi tumpuan pembangunan aceh di masa depan.

Selain memiliki anggaran pendidikan yang besar, Aceh yang luluh lantak akibat

konflik dan bencana tsunami, telah banyak mendapatkan bantuan pembangunan termasuk

pembangunan sekolah-sekolah. Bukan hanya yang dihantam tsunami, tetapi juga yang tidak,

telah dibangun oleh para donatur di tingkat nasional, maupun internasional dengan standar

internasional. Dengan dana pendidikan tersebut bertambah besar dengan adanya bantuan dari

berbagai pihak dalam membangun pendidikan di Aceh ini. Maka, seharusnya proses

pendidikan di Aceh ini yang sedang menerapkan syariat Islam secara kaffah bisa berjalan

dengan ideal, apalagi dikaitkan dengan sistem pengelolaan yang barbasis syariat Islam. Tentu

saja proses pembangunan pendidikan harus berjalan secara islami nan kaffah. Artinya, tidak

ada orang-orang yang menghabiskan dana pendidikan demi kelancaran pembangunan manusia di

Provinsi Aceh ini.

Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Aceh

112


Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai

seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan

kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang

mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga

negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Di Provinsi Aceh merupakan persoalan yang sama

juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Pemerintah tidaklah untuk melayani diri, akan tetapi yang

dimaksudkan untuk kepentingan masayarakat dan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan

untuk masyarakat dapat mengembangkan kamampuan kreatifitas demi mencapai kesejahteraan.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di

Provinsi Aceh Tahun 2000-2009

No Tahun Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Jumlah Penduduk

Miskin (Jiwa) Pertumbuhan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4.010.865

4.142.080

6.066.040

4.218.483

4.075.599

4.031.589

4.083070

4.140.000

4.223.833

4.480.300

595.100

758.600

1.199.900

1.254.200

1.164.800

1.166.400

1.149.700

1.083.700

959.700

892.860

15,20

19,20

29,76

29,83

28,37

28,69

28,28

26,65

23,53

21,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh dari

tahun 2000-2009 mengalami berfluktuasi. Pada tahun 2000 sampai dengan 2002 jumlah penduduk

miskin diAceh dari 595.100 jiwa atau 15,20 persen menjadi 1.199.900 atau 29,76 persen. Peningkatan

penduduk miskin itu dipengaruhi krisis ekonomi pada tahun 1997. Hal ini karena pada periode itu

terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, yang digambarkan oleh inflasi sebesar 16,67

persen pada tahun 2001 dan 10,14 persen pada tahun 2002. Oleh kejadian tersebut peningkatan

penduduk miskin terus bertanbah sampai dengan tahun 2003 jumlah penduduk miskin menjadi 29,83

persen atau berjumlah 1.254.200 jiwa. Sedangkan dalam periode berikutnya, secara perlahan jumlah

113


penduduk miskin mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Aceh

menjadi 1.164.800 jiwa atau 28,37 persen. Kemudian tahun 2005 jumlah penduduk miskin di Provinsi

Aceh sedikit meningkat yaitu dari 28,37 persen menjadi 28,69 persen naik menjadi 1.66.400 jiwa,

kenaikan tersebut karena disebabkan oleh bencana alam gempa dan stunami pada akhir tahun 2004.

Periode 2006-2008 jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh turun lagi yaitu menjadi 28,28 persen

pada 2006, pada tahun 2007 turun menjadi 26,65 persen atau 1.083.700 jiwa, dan 23,53 persen pada

2008 jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh sampai pada tahun 2009 terus mengalami penurunan

dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 berkurang menjadi 892.860 jiwa atau menjadi

21,80.

Penurunan tersebut selain meningkatnya anggaran sektor pendidikan juga di karena

berubahnya pola konsumsi masyarakat dan bangkitnya perekonomian di sektor pertanian. Bisa juga

disebabkan oleh bantuan pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang semakin banyak disalurkan

dari berbagai instansi. Pihak BPS menjelaskan jumlah penduduk miskin berdasarkan wilayah, jumlah

penduduk miskin terbesar ternyata ada di Kabupaten Pidie Jaya yang mencapai 27,97 persen.

Kemudian diikuti, Aceh Barat (27,09%), Bener Meriah (26,58%), Subulussalam (26,80%), dan Nagan

Raya (26,22%). Sedangkan untuk penduduk miskin terendah terdapat di Banda Aceh (8,64%), disusul

Lhokseumawe(15,08%), dan Langsa (16,20%), Data ini merupakan hasil susenas yang diambil pada

2009.

D. UJI STATISTIK

Untuk mengetahui pengaruh investasi sektor pembangunan manusia terhadap penduduk

miskin di Provinsi Aceh akan di analisis dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang

di olah melalui program statistik komputer SPSS 13. Dari hasil penelitian diperoleh hasil akhir

sebagai berikut:

Standar Deviasi Rata-rata dan Observasi

No Variabel Mean Standar Deviasi N

1

2

P. miskin

Pendidikan

39081.70

15110.00

36557.34627

5415.91277

10

10

3

4

5

Koefisien korelasi (R) = 0,471

Koefisien determinasi (R2) = 0.222

t tabel = 1,372

Sumber: Hasil Regresi di Olah (April 2011)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah rata-rata penurunan penduduk miskin di

Provinsi Aceh 39% dengan standar deviasi 36% selama kurun waktu sepuluh tahun (2000-2009). Hal

ini disebabkan karena semakin tinggi investasi yang di keluarkan oleh pemerintah maka angka

kemiskinan semakin menurun. Sementara rata-rata pembangunan manusia pada tahun yang sama di

atas adalah 15% Dengan stándar deviasi 36%. Sedangkan N menyatakan observasi yang berjumlah 10

114


(sepuluh tahun). Untuk melihat pengaruh investasi sektor pembangunan manusia terhadap penduduk

miskin dengan menggunakan análisis koefisien korelasi, análisis koefisien diterminasi dan uji t

adalah sebagai berikut:

Análisis Koefisien Korelasi

Análisis yang di gunakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keeratan serta arah

hubungan antara investasi sektor pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Koefisien korelasi diperoleh R = adalah bernilai 0,471 hal ini menunjukan bahwa variabel investasi

pembangunan manusia (Y) berpengaruh terhadap penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 22.2%

sedangkan sisanya 77,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

Analisa Koefisien Determinasi

Dengan analisa ini maka akan dapat di ketahui pengaruh investasi sektor pembangunan

manusia terhadap kemiskinan yang terdapat di Provinsi Aceh. Analisis ini.secara kongkrit dilakukan

terhadap koefisien diterminasi. Adapun koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat di ketahui

dengan penggunaan rumus perhitungan sebagai berikut: Koefisien determinasi = r2x 100%; Koefisien

determinasi = (0,471)2x 100%; dan Koefisien determinasi = 22,2%.

Dari perhitungan di atas diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,222% yang berarti

bahwa variabel investasi sektor pembangunan manusia di Provinsi Aceh dalah 22,2% sedangkan

sisanya 77,8% disumbangkan untuk variabel lainnya di luar model penelitian ini.

Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji Signifikan Partial (Uji t)

Dari hasil perhitungan regresi linier sederhana maka persamaannya sebagai berikut: Y = -8920,846 +

3,177X. Berdasarkan hasil estimasi diatas maka dapat dilihat bahwa sebagai berikut :

a. Konstanta dari persamaan diatas sebesar -8920,846 artinya nilai konstanta ini menyatakan

apa bila variabel investasi sama dengan nol maka kemiskinan turun sebesar 8920,846 jiwa.

b. Koefisien regresi investasi pembagunan manusia dari persamaan diatas diperoleh sebesar 3,18

artinya setiap 1 persen kenaikan investasi pembangunan manusia maka akan menurunnya

tingkat kemiskinan sebesar 3,18 persen.

115


Pembuktian bahwa variabel investasi pembangunan manusia berpengaruh nyata terhadap

penduduk jumlah miskin di Provinsi Aceh di lakukan pengujian tersendiri secara partial dengan uji t

pada jumlah kepercayaan (lavel 0f confidence 95 %) ά =0,05 yaitu: Variabel investasi pembangunan

manusia yang di peroleh t-hitung sebesar 1,509 % lebih besar dari ttabel 1,812 artinya secara partial

variabel investasi sektor pembangunan manusia tidak terdapat berpengaruh yang kuat terhadap

jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.

Pengaruh Perkembangan Investasi Sektor pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Dewasa ini semakin kuat kebutuhan pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk menaruh

perhatian pada pengeluaran sosial yang komponen utamanya adalah pengeluaran untuk sektor

pendidikan dalam pengeluaran pembangunan. Dari hasil estimasi diperoleh bukti bahwa investasi

sektor publik khususnya bidang pendidikan sangat membawa manfaat bagi kesejahteraan penduduk.

Investasi bidang tersebut juga menghasilkan manfaat dalam peningkatan indeks pembangunan

manusia (IPM) dan menuurukan angka kemiskinan.

Pembangunan manusia yang berhasil sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi

pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kata lain

sesungguhnya terdapat hubungan 2 (dua) arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

manusia sehingga bisa menekan angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan sebagai salah satu fenomena sosial tidak hanya di alami oleh negara-

negara yang sedang berkembang,akan tetapi juga terjadi di negara yang sudah maju.Fenomena ini

pada dasarnya telah menjadi perhatian dan gerakan global yang bersifat kemanusiaan. Salah satu

fenomena sosial yang di pandang perlu penanganan segera adalah salah satunya kemiskinan.

Aceh merupakan sebuah provinsi yang selalu mendapat perhatian dunia baik karena komflik

maupun bencana gempa dam tsunami. Akibat dari konflik dan bencana alam tersebut. Banyak sarana

pendidikan yang telah hancur. Di akhir tahun 2006,merupakan awal baru dengan adanya kesepakatan

damai antara GAM dan RI serta lahir nya undang-undang No 1 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),

meskipun UU tersebut belum dapat mengakomodir berbagai persoalan rakyat Aceh, akan tetapi

UUPA sudah adanya pembagian kewenangan, Pembagian keuangan dan pelayanan pendidikan

menjadi masalah yang serius untuk segera dibenahi karena Rakyat Aceh sudah lama terjebak dalam

konflik yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya tingkat pelayanan

pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sebagai upaya mencerdaskan

bangsa sehingga perlu menjadi tanggung jawab bersama dan meningkatkan pelayan pendidikan.

Dimana pelayan pendidikan itusangat membantu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

116


sehingga masyarakat akan merasa memiliki untuk masa depannya yang lebih baik, sehingga bisa

menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh.

E. PENUTUP

Dari analisis data dan hasil pembahasan tentang pengaruh investasi sector pembangunan

manusia terhadap penduduk miskin di Propinsi Aceh, dapat di ambil beberapa kesimpulan

diantaranya; Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dari tahun 2000-2009 total rata-rata penurunan

sebesar 39,08 persen. Sedangkan rata-rata perkembangan investasi sektor pembangunan manusia dari

tahun 2000-2009 di Provinsi Aceh sebesar 15,11 persen. Apabila terjadi kenaikan tingkat investasi

sektor pembangunan manusia sebesar 1% maka akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat

kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 3,18 persen.

Persamaan akhir estimasi diperoleh: Y = -8920,846 + 3,177X. Konstanta sebesar -8920,846

menyatakan apabila variabel investasi dianggap konstan maka jumlah kemiskinan turun sebesar

8920,846 jiwa. Koefisien determinasi (R2) 0,222 menunjukkan bahwa variabel investasi sektor

pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Aceh sebesar 22,2% sedangkan sisanya

77,8% disumbangkan untuk variabel lainnya diluar model penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian

yang diperoleh bahwa thitung < ttabel (1,509 < 1,812), berarti investasi pembangunan manusia tidak

berpengaruh yang kuat terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan demikian H0 diterima dan (H1)

ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

Danim, Sudarwan. Ekonomi Sumber Daya Manusia: Penerbit Pustaka Setia Bandung. 2003.

Faizal Noor, Henry. Ekonomi Manajerial. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

117


Economy & Finance

Jurnal at tasyri' volume iii, no 1, februari - juli 2011