Upload
badrotuz-zahro
View
216
Download
7
Tags:
Embed Size (px)
Citation preview
Badrotuz Zahro, Diana Kanya P., Febri Angelina M., Putri Rahmawati, Valenza Riyanda P.
Etika Ekonomi
Economic of Crime
Outline
Pendahuluan
• Pengertian Economic of Crime
• Karakteristik Economic of Crime
• Ciri Economic of Crime
• Jenis Economic of Crime
Economic Of Crime
• Kejahatan Korporasi (White Colar Crime)
• Kejahatan Dunia Cyber (Cyber Crime)
• Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)
• Kejahatan HAKI (Hak Cipta)
Studi Kasus dan Contoh :
Nilai Etika Economic of Crime
Kesimpulan
2
Pengertian
6
•Sempit : tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi
•Luas : semua tindak pidana yang bermotif ekonomi atau yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan UU Darurat No.7/Drt/1995
•Kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan usaha yang nampak non-kriminalEnsiklopedi Crime and
Justice Vol.2 (1983: 671)
•Setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, atau tindakan curang.
American Bar Assosiation(Hagan, 1989:101)
•Lebih menggunakan istilah Bussiness Crime
•Berkaitan dengan perdagangan, keuangan, perbankan dan kegiatan perpajakan.
Clarke(1990)
•Bersifat eksploiatif
•Bersifat kontestabiliti (dipandang ilegal menurut undang-undang dan masih dapat “diperdebatkan” oleh para pelakunya)
Ciri Bussiness Crime Clarke (1990: 18-19)
Karakteristik Economic of Crime
7
Edmund W. Kitch
(Ency.of Cr&J; 1983:671)
Menggunakan modus operandi
yang sulit dibedakan
dengan modus operandi kegiatan
ekonomi pada umumnya
Melibatkan pengusaha yang ahli dibidangnya
Memerlukan penanganan yang
khusus oleh penegak hukum
....... Clarke (1990:20-31)
8
Privacy & Lack of Public order violation
Internal detection & Control
Limited Role of the Law
Ambiguity of business crime & Business offences as politics
Consumerism and business accountability
Private interest and public goods
Ciri Economic of Crime
9
Proses pemilikan
harta benda dan kekayaan
secara licik atau dengan
penipuan
Beroperasi secara diam -
diam (tersembunyi)
Dilakukan oleh
perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.
Jenis Economic of Crime
10
Property Crimes
• Meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai oleh negara.
Regulatory Crimes
• Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha.
Tax Crimes
• pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah di atur di dalam undang-undang pajak
Studi Kasus :
Kejahatan Korporasi (White Colar Crime)
Kejahatan Dunia Cyber (Cyber Crime)
Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)
Kejahatan HAKI (Hak Cipta)
11
Pengertian
13
Kejahatan perbuatan yang dipandang tercelaoleh masyarakat dan pelakunya dikenakanhukuman
korporasi badan hukum yang diciptakan olehhukum itu sendiri dan mempunyai hak dankewajiban
Jadi, kejahatan korporasi kejahatan badanhukum yang dapat dikenakan sanksi
Kejahatan korporasi ini merupakan salah satubentuk White Collar Crime
Studi Kasus :
15
Kasus Iklan Nissan March
iklan sebuah produkadalah bahasa
pemasaran agar barang yang
diperdagangkan laku. Namun, bahasa iklantidak selalu seindah
kenyataan
April 2012 lalu, konsumen membelimobil Nissan march
karena tertarik denganjargon “irit”
Konsumen merasadirugikan dan meminta
tanggung jawab PT Nissan Motor
Indonesia (NMI)
Analisis :
16
Jargon “irit” tidak sesuai kenyataan, mobil tersebut borosbahan bakar. 1 liter bensin untuk pemakaian mobil padajarak 7,9 - 8,2 km. diiklannya tertulis 1 liter bensin untukjarak 21,8 km
Kasus ini akhirnya masuk ke Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Jakarta. Putusan BPSK 16 Februari 2012 lalu memenangkan pihak konsumen. BPSK menyatakan NMI melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf k danPasal 10 huruf c Undang-Undang PerlindunganKonsumen. NMI diminta membatalkan transaksi, dankarenanya mengembalikan uang pembelian Rp150 juta.
Tindakan Pencegahan Pada Kejahatan Korporasi
17
• Pemerintah dan aparat hukum harus memberikanpengawasan yang ketat kepada badan hukum danmengambil tindakan yang tegas bila sampai terjadikejahatan korporasi
Pertama
• korban kejahatan korporasi (individu, pekerja dankorporasi yang lain), ketiga komponen ini harus berusahauntuk menghindari dari perilaku korporasi yang melakukankejahatannnya
Kedua
• Lingkungan korporasi, yakni peran serta dan kepedulianmasyarakat sekitar lokasi badan hukum melakukanaktivitasnyaKetiga
• kerjasama dari perbagai pihak yakni pemerintah, aparatpenegak hukum dan masyarakat untuk melakukanpencegahan terhadap tindak kejahatan korporasiKeempat
Pengertian
19
CyberCrime atau biasa disebut dengankejahatan dunia maya merupakan istilahyang mengacu kepada aktivitas kejahatandengan komputer atau jaringan komputeryang menjadi alat, sasaran atau tempatterjadinya kejahatan
• Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatankejahatan tradisional di mana komputer atau jaringankomputer digunakan untuk mempermudah ataumemungkinkan kejahatan itu terjadi
Klasifikasi Cyber Crime
20
Cyberpiracy
• Penggunaanteknologi computer untuk mencetakulang software atauinformasi, lalumendistribusikaninformasi atausoftware tersebutlewat teknologikomputer
Cybertrespass
• Penggunaanteknologi computer untukmeningkatkanakses pada sistemkomputer suatuorganisasi atauindividu
Cybervandalism
• Penggunaanteknologi computer untuk membuatprogram yang menggangguproses transmisielektronik, danmenghancurkandata di komputer
Cyber Law
22
Indonesian Defense
University
Cyber Law adalah hukum terkaitdengan proses dan resiko teknologi
pada cyber space
PerspektifTeknologi
Cyber Law digunakan untuk membedakanmana cyber activity yang bersifat legal dan
mana yang tergolong tindak kejahatan duniamaya (cyber crime) atau pelanggaran kebijakan
(policy violation)
UU Indonesia
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2001 tentang Transaksi Elektronik.
Undang-undang tersebut ditetapkan dandisahkan pada tanggal 21 april 2008. Pada
undang-undang tersebut terdiri dari 13 BAB & 54 PASAL.
Studi Kasus :
23
Hukuman untuk Terdakwa Ariel Peterpan adalah 3.5 tahun penjara plus denda 250 juta rupiah. Pengadilan banding hingga Mahkamah Agung tetap pada pendiriannya 3.5 tahun plus denda 250 juta
Terdakwa Ariel Peterpan tidak mengakui bahwa video porno itu diperankan oleh dirinya. Namun terdakwa Ariel Peterpan mengakui kalau hardisk yang disalin oleh Redjoy adalah miliknya
Terdakwa Ariel Peterpan dengan sengaja menyebarkan video porno yang dibuatnya sendiri denganmenunjukkan kepada rekannya pada Reza (Redjoy) editor musiknya dan untuk menyalin isi hardiskfile video porno. Selanjutnya Redjoy memberikan video porno tersebut pada Anggit. Sehingga dapat
disimpulkan ada kesengajaan penyebaran video porno yang dibuatnya sendiri.
Maraknya kasus video porno Ariel “Peterpan” dengan Luna Maya dan Cut Tari, video tersebut diunggah di internet. Sejak Juni 2010 Kasus ini benar - benar meledak hingga menjadi trending topic di
twitter.
Cara Pencegahan Cybercrime
24
menggunakan jaringan area lokal (LAN) nirkabel di rumah atau kantor setelah pengaturan enkripsi data seperti WPA 2 (Wifi Protected Access 2)
bagi pengguna ponsel pintar, dianjurkan untuk selalu memperbarui sistem operasi, aplikasi dan perangkat lunak anti virus ke versi terbaru yang tersedia.
pengguna internet juga diharapkan bisa lebih berhati-hati saat mengklik situs yang tidak bisa dipercaya
bagi pengguna surat elektronik, dianjurkan untuk tidak membuka lampiran surel atau URL yang mencurigakan
Kejahatan Pencucian Uang
(Money Laundering)
Pengertian
Jenis kegiatan
Modus
Studi Kasus
Pencegahan & Penyelesaian
25
Pengertian
26
• suatu upaya perbuatan utntuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul /dan atau harta kekayaan hasil tindakpidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau hartakekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.
Secaraumum
• Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atauperbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya ataudiduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidanadengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asalusul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi hartakekayaan yang sah.
Pasal 1 ayat 1 UU
No 25 tahun 2003
Jenis Kegiatan
27
Placement
•upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitaskejahatan melaui sistem keuangan
•penempatan dana dalam bentuktabungan, giro, deposito;
•pembayaran angsuran kredit;
•setoran modal secara tunai.
•penukaran uang;
•pembelian polis asuransi;
•pembelian produk sekuritas atausurat-surat berharga
Layering (pelapisan)
•upaya untuk memisahkan atau lebihmenjauhkan hasil kejahatan darisumbernya atau menciptakanserangkaian transaksi yang kompleks untukmenyamarkan/mengelabui sumberdana “haram” tersebut
•Dana hasil placement, dipindahkandari suatu rekening atau lokasitertentu ke rekening atau lokasi lain
•Pembukaan sebanyak mungkinrekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif untuk menerimadana hasil placement
•Transaksi yang dilakukan dalamjumlah relatif kecil namun denganfrekuensi yang tinggi untukmenghindari pelaporan transaksitunai (structuring).
•Transaksi dengan menggunakanbeberapa rekening atas namaindividu yang berbeda-beda untukkepentingan satu orang tertentu(smurfing).
•transaksi dibursa saham denganmenggunakan dana dari hasilplacement
Integration
•upaya untuk menetapkan suatulandasan sebagai suatu ’legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang telah dicuci melaluiplacement maupun layering dialihkankedalam kegiatan-kegiatan resmisehingga tampak tidak berhubungansama sekali dengan aktifitaskejahatan sebelumnya yang menjadisumber dari uang yang dicuci.
•Menggabungkan uang yang telahdicuci dengan uang yang sah untukkegiatan bisnis atau investasi yang sah
•Melakukan setoran modal bank dengan sumber dana dariperusahaan yang diciptakan untukmenampung hasil uang haram dansumber dana yang sah
•sumbangan untuk kegiatan sosialmelalui yayasan, seperti rumahsakit, pendidikan, amal, danpendirian tempat Ibadan dari uanghasil pencucian.
•pemanfaatan lain untuk kegiatantertentu seperti pembelanjaan untukkonsumtif atau pembiayaankegiatan lain yang tidak legal.
Modus Money Laundering
28
1 • Loan Back
2 • Modus operasi C-Chase
3 • Modus transaksi transaksi dagang internasional
4 • Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain
5 • Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaanya sendiri
6 • Modus Real estate Carousel
7 • Modus Investasi Tertentu
8 • Modus over invoices atau double invoice
9 • Modus Perdagangan Saham
10 • Modus Pizza Connection
11 • Modus la Mina
12 • Modus Deposit taking
13 • Modus Identitas Palsu
29
Kasus Pecucian Uang
Perkara an. Anastasya Kusmiati dan Herry Robert (Bank
Lippo Kebumen) di PT Jateng
menawarkanproduk KavlingSerasi (deposito) dengan iming-iming bunga11% per tahun
Menyerahkanbukti berupabilyet “KavlingSerasi” yang dipalsukan
Berhasilmenghimpundana dari 24 nasabah
Penerimaanuang tsb tidakditransfer kePT. LippoKarawaci Tbk, melainkanlangsungditransfer kerekening HerryRobert danrekening TawfikEdy
30
Kasus Pencucian Uang
Perkara atas nama Jasmarwan (Bank Lippo Kantor Kas
USU) di PN Medan
membukabeberapa
rekening denganidentitas palsu
membuat website di situs Online
dan berpura-puramenawarkan
barang berupa lap top (fiktif), bagiyang berminat
agar mengirimkanuang muka (down
payment)
Tanggal 22 dan23 Juni 2004
Terdakwamenerima transfer
sejumlah uangsebagai Down
Payment
Dana tersebutditransfer
kerekening (milikpribadi )yang
dengan identitaspalsu
Menaring danaatau uang
tersebut melaluiATM
31
- langkah awal Bank Indonesia pada bulan Juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentangPenerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) yang diberlakukan bagi Bank Umum
- Persyaratan FATF (Finacial Action Task Force on Money Laundering)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor :14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PenerapamProgram Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Melakukan langkah hukum (diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 UU Tindak Pidana PencucianUang)
1.Pemblokiran
2. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)
3. Penyitaan
4. Pemeriksaan
Langkah-langkah dalam pencegahan dan
pemberantasan pencucian uang
Kejahatan HAKI
(Hak Kekayaan Intelektual)
Pengertian
Klasifikasi
Undang-undang
Jenis
Contoh Kasus
Cara Menanggulangi
32
Pengertian
33
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
Klasifikasi
34
Hak Cipta
(copyrights)
Hak Kekayaan Industri
(industrial property
rights)
Hak cipta merupakan hak
eksklusif yang
merupakan hasil buah
pikiran atau kreasi
manusia dibidang seni,
sastra, dan ilmu
pengetahuan.
-Paten (patent)
-Desain industri (industrial
design)
-Merek (trademark)
-Penanggulangan praktek
persaingan curang
(repression of unfair
competition)
-Desain tata letak sirkuit
terpadu (layout design of
integrated circuit)
-Rahasia dagang (trade
secret)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta
35
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagipencipta atau penerima hak untukmengumumkan atau memperbanyakciptaannya atau memberikan izin untukitu dengan tidak mengurangipembatasan - pembatasan menurutperaturan perundang - undangan yang berlaku.
Jenis Hak Cipta
36
Ciptaan yang Dilindungi
Bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Contohnya : lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama
musikal, tari, koreografi, pewayangan,pantomim, seni rupa,
dll.
Ciptaan yang tidak ada Hak Cipta
Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato
kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan
atau keputusan badan-badan sejenis lainnya
Contoh Kasus
37
• Memfoto kopi sebuah buku, padahal dalam buku tersebut melekat hak cipta yang dimiliki oleh pengarang sehingga apabila kegiatan foto kopi dilakukan dan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.
• Pencopotan gelar kesarjanaan seseorang karena meniru tugas akhir karya orang lain dan pembajakan karya cipta lagu.
Cara Menanggulangi
38
Dengan memberikan sanksi menurut Undang-Undang Hak Cipta yaitu pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit satu juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak lima milyar rupiah.
Perlunya ditanamkan kesadaran dan dibarengi sanksi yang tegas agar
menimbulkan efek jera dalam masyarakat
40
• Perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang ekonomi, dan merugikan serta merusak sistem ekonomi suatu masyarakat, sudah tentu berdampak secara individual kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian.
• Melanggar atau menyerang kepentingan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
• Pada dasarnya pelaku tidak merasa melakukan tindak pidana ekonomi, karena mereka sedang melakukan kegiatan bisnis.
• Didasarkan pada kesalahan pelakunya, mereka melakukan kejahatan yang melebihi batas pelanggaran etika di bidang ekonomi/bisnis
Kesimpulan
42
Economic Crimesmempunyai karakteristik yang berbeda dengan Economic Criminality
Economic Crimeslebih menuju kepada kejahatan-kejahatan
yang dilakukan dalam kegiatan atau
aktivitas ekonomi secara luas (WCC)
Economic of Crimemerupakan suatu
tindakan yang bertentangan dengan norma maupun etika
Daftar Pustaka :
43
Edi Setiadi. 2010. Hukum Pidana Ekonomi Cetakan Pertama.
Yogyakarta Graha Ilmu.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Loebby Loqman. 2002. Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang
Perekonomian. Jakarta. Datacom.
Supanto. 2010. Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum
Pidana. Bandung. Alumni.
Supriyanta. 2007. Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. Universitas
Slamet Riyadi. Surakarta.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak
Pidana Ekonomi.