Pendidikan Antikorupsi Bagi Mahasiswa
Di Polinema Sebagai Upaya Preventif
Tindak Pidana Korupsi
Sri Hudiarini
Politeknik Negeri Malang [email protected]
Abstract
Corruption in Indonesia has been worrying and has had a bad impact in various fields. Efforts to eradicate corruption itself involve two parts, namely prosecution or prevention. Both of these things will bring optimal results carried out by the government and society. Likewise, in efforts to prevent corruption, the active role of students is needed by participating in building an anti-corruption culture in society. The purpose of this research is that students are expected to be able to play an active role as agents of change and activator of the anti-corruption movement in society. This research is a quantitative research using a descriptive approach, which is insightful to explain or describe an event, state, object whether people, or everything that is interrelated. And regarding the data reading technique, the authors conducted interviews, distributed questionnaires, and also through observation. Anti-corruption education for Malang State Polytechnic students has the aim of providing sufficient knowledge about corruption and its eradication as well as instilling anti-corruption values. In addition, it is also to foster an anti-corruption culture and encourage students to be able to act in efforts to prevent corruption in Indonesia. And as a method of delivery, it is pursued in various ways, including through lectures, seminars and socialization activities.
Keywords: Anti-Corruption Education, Students, Polytechnic, Active Role, Preventive
Efforts
Abstrak Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan membawa
dampak buruk di berbagai bidang. Upaya dari pemberantasan korupsi itu sendiri melibatkan
dua bagian yaitu penindakan maupun pencegahan. Kedua hal ini akan membawa hasil
secara optimal apabila dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Demikian pula dalam
upaya pencegahan korupsi, peran aktif dari mahasiswa sangat diperlukan dengan cara ikut
serta membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini diharapkan
mahasiswa akan mampu berperan aktif sebagai agen perubahan dan penggerak gerakan anti
korupsi di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan
menggunakan metode pendekatan deskriptif, yang tujuannya untuk menjelaskan atau
mendiskripsikan mengenai suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala
sesuatu yang saling terkait. Dan mengenai teknik pengumpulan data, penulis melakukan
dengan cara interview, membagikan kuesioner (angket), dan juga melalui observasi. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Malang ini mempunyai tujuan
untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan
pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu juga untuk
menumbuhkan budaya anti korupsi dan mendorong mahasiswa agar nantinya mampu
berperan aktif dalam upaya preventif pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan
sebagai metode dalam penyampaiannya ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya
melalui perkuliahan, seminar dan kegiatan sosialisasi. Kata kunci : Pendidikan Anti Korupsi, Mahasiswa, Politeknik, Peran aktif, Upaya
Preventif
Pendahuluan
Bangsa Indonesia merupakan
bagian dari masyarakat dunia, dengan
menyandang citra tingkat korupsi yang
cukup tinggi. Hal ini tentu
menimbulkan kerugian dan kesan
53
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
buruk ini di saat berhadapan dengan
negara lain dan kehilangan kepercayaan
pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku
bisnis dunia pada birokrasi
mengakibatkan investor luar negeri
berpihak ke negara-negara tetangga
yang dianggap memiliki iklim yang
lebih baik. Kondisi seperti ini bias
merugikan perekonomian dalam segala
aspeknya kehidupan. Dapat dikatakan
korupsi merupakan suatu “benalu
sosial” yang merusak struktur
pemerintahan dan menjadi penghambat
utama terhadap jalannya pemerintahan
dan pembangunan pada umumnya.
Secara praktek, korupsi hampir tidak
mungkin dapat diberantas, oleh karena
sangat sulit memberikan pembuktian-
pembuktian yang nyata dan melibatkan
banyak pihak yang terkait di dalamnya.
Pemerintah Indonesia juga telah
berusaha untuk bisa memerangi korupsi
dengan berbagai cara, salah satunya
dengan mendirikan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
atau atau yang biasa disingkat dengan
KPK pada tahun 2002 dengan
berdasarkan Undang Undang No 30
tahun 2002. Sebagai suatu lembaga
independen yang secara khusus
menangani tindak korupsi, menjadi
upaya pencegahan dan penindakan
tindak pidana. Korupsi dipandang
sebagai kejahatan luar biasa (extra
ordinary crime) yang oleh karena itu
memerlukan upaya luar biasa pula
untuk memberantasnya.
Upaya pemberantasan korupsi
terdiri dari dua bagian besar, yaitu
pencegahan dan penindakan tidak akan
pernah berhasil optimal jika hanya
dilakukan oleh pemerintah saja tanpa
melibatkan peran serta masyarakat.
Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika
mahasiswa diharapkan dapat terlibat
aktif dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.
Masalah pemberatasan korupsi
tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat
penegak hukum saja, dunia pendidikan
diharapkan dapat berperan dalam
pencegahan korupsi sejak dini.
Pendidikan sebagai wadah untuk
membentuk generasi penerus bangsa
menjadi wadah yang efektif dalam
rangka pencegahan korupsi. Sebagai
generasi muda penerus bangsa,
mahasiswa harus mampu berbuat
sesuatu untuk masyarakat, bangsa dan
negaranya. Salah satu upaya jangka
panjang yang terbaik mengatasi korupsi
adalah dengan memberikan pendidikan
anti korupsi dini kepada kalangan
generasi muda sekarang khususnya
mahasiswa di Perguruan Tinggi.
Karena mahasiswa adalah generasi
penerus yang akan menggantikan
kedudukan para pejabat terdahulu.
Selain itu dapat pula dikatakan,
sebagai generasi muda sangat mudah
terpengaruh dengan lingkungan di
sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah
mendidik dan memengaruhi generasi
muda supaya tidak melakukan tindak
pidana korupsi sebelum mereka lebih
dulu dipengaruhi oleh budaya korupsi
dari generasi pendahulunya.
Semangat yang membara
tertanam dalam diri mahasiswa, dimana
semangat tersebut mendasari perbuatan
untuk melakukan perubahan atas
keadaan yang mencerminkan nilai
ketidakadilan. Dalam sejarah kita
mencatat dengan tinta emas, mencatat
bahwa perjuangan bangsa Indonesia
tidak bisa lepas dari mahasiswa dan
dari pergerakan mahasiswa akan
muncul tokoh dan pemimpin bangsa.
Apabila kita menengok ke belakang,
sebelum masa kemerdekaan, para
mahasiswalah yang mempelopori
kebangkitan bangsa Indonesia dalam
melawan penjajahan Hindia Belanda.
Demikianlah perjuangan yang
dilakukan oleh mahasiswa dalam
54
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
mempertahankan idealismenya, untuk
memerangi ketidakadilan yang terjadi.
Di masa sekarang ini, mahasiswa
dihadapkan pada tantangan yang tidak
kalah besar dibandingkan dengan
kondisi masa lampau. Kondisi yang
membuat Bangsa Indonesia terpuruk,
yaitu masalah korupsi yang merebak di
seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus
berpandangan bahwa korupsi adalah
musuh utama bangsa Indonesia dan
harus diperangi.
Keterlibatan mahasiswa dalam
upaya pemberantasan korupsi tentu
tidak pada upaya penindakan yang
merupakan kewenangan institusi
penegak hukum. Peran dari para
mahasiswa diharapkan lebih
difokuskan pada upaya pencegahan
korupsi dengan ikut membangun
budaya antikorupsi di masyarakat.
Mahasiswa setidaknya dapat berperan
sebagai agen perubahan dan motor
penggerak gerakan anti korupsi di
masyarakat. Untuk dapat berperan
aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan
pengetahuan yang cukup tentang seluk
beluk perbuatan korupsi dan strategi
dalam pemberantasannya.
Pendidikan Antikorupsi bagi
mahasiswa mempunyai tujuan untuk
memberikan pengetahuan yang cukup
tentang permasalahan korupsi dan
pemberantasannya, mendorong
mahasiswa mampu berperan aktif
dalam upaya pencegahan korupsi,
menanamkan nilai-nilai antikorupsi
serta menumbuhkan budaya antikorupsi
di kalangan mahasiswa. Kampus
sebagai lingkungan pencetak generasi
bangsa dengan taraf yang lebih tinggi
juga sangat peduli terhadap pendidikan
anti korupsi di lingkungan mahasiswa.
Dengan pendidikan anti korupsi maka
generasi penerus bangsa akan lebih
awal memahami masalah korupsi dan
tidak melakukan kegiatan bejat ini
seperti apa yang dilakukan generasi
sebelumnya.
Permasalahan dalam penelitian
ini adalah mengenai peranan dari
pendidikan antikorupsi sehingga akan
mampu menggali kesadaran mahasiswa
sebagai upaya preventif dalam rangka
mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi dan juga membahas bagaimana
model pembelajaran dari pendidikan
anti korupsi di lingkungan kampus
Polinema. Dan penulis membatasi
untuk mahasiswa Jurusan Akuntansi
dan Jurusan Teknik Elektro Politeknik
Negeri Malang.
Kajian Literatur
A. Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan anti korupsi
merupakan suatu usaha yang dilakukan
dengan sadar dan terencana untuk
mewujudkan proses belajar mengajar
yang kritis terhadap nilai-nilai anti
korupsi. Dalam proses tersebut, maka
Pendidikan Antikorupsi bukan hanya
sekedar alat untuk mentransfer
pengalihan pengetahuan (kognitif)
namun juga menekankan pada upaya
pembentukan karakter (afektif) dan
kesadaran moral dalam melakukan
perlawanan (psikomotorik) terhadap
adanya penyimpangan perilaku yang
terkait dengan perbuatan korupsi.
Korupsi atau rasuah (bahasa
Latin: corruptio dari kata kerja
corrumpere yang bermakna busuk,
rusak, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok) adalah tindakan pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai
negeri, serta pihak lain yang terlibat
dalam tindakan itu yang secara tidak
wajar dan tidak legal menyalahgunakan
kepercayaan publik yang dikuasakan
kepada mereka untuk mendapatkan
keuntungan sepihak.
Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), definisi dari korupsi
adalah “penyelewengan atau
55
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
penggelapan uang negara atau
perusahaan, dan sebagainya untuk
keperluan pribadi”. Sedangkan dalam
Undang Undang No.31 tahun 1999 jo
Undang Undang 20 tahun 2001 dapat
diambil pengertian bahwa korupsi
adalah “Tindakan melanggar hukum
dengan maksud memperkaya diri
sendiri, orang lain, atau korporasi yang
berakibat merugikan keuangan negara
atau perekonomian Negara”.
Korupsi merupakan tindakan
yang dapat menyebabkan sebuah
negara menjadi bangkrut dengan efek
yang luar biasa seperti hancurnya
perekonomian, rusaknya sistem
pendidikan dan pelayanan kesehatan
yang tidak memadai.
Selanjutnya Baharudin Lopa
mengutip pendapat David M.
Chalmers, menguraikan istilah korupsi
dalam berbagai bidang, yang berkaitan
dengan masalah penyuapan, yang
berhubungan dengan manipulasi di
bidang ekonomi, dan yang menyangkut
bidang kepentingan umum. Hal ini
diambil dari definisi yang berbunyi
“financial manipulations and deliction
injurious to the economy are often
labeled corrupt” (Evi Hartanti: 2008).
B. Faktor - Faktor Penyebab
Tindak Pidana Korupsi
Erry Riyana Hardjapamekas
(2008) menyebutkan tingginya kasus
korupsi di negeri ini disebabkan oleh
beberapa faktor diantaranya (1) Kurang
keteladanan dan kepemimpinan elite
bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai
Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen
dan konsistensi penegakan hukum dan
peraturan perundangan, (4) Rendahnya
integritas dan profesionalisme, (5)
Mekanisme pengawasan internal di
semua lembaga perbankan, keuangan,
dan birokrasi belum mapan, (6)
Kondisi lingkungan kerja, tugas
jabatan, dan lingkungan masyarakat,
dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran,
rasa malu, moral dan etika.
Sedangkan Susila (dalam
Hamzah: 2004) menyebutkan tindakan
korupsi mudah timbul karena ada
kelemahan di dalam peraturan
perundang-undangan, yang mencakup
adanya peraturan perundang-undangan
yang bermuatan kepentingan pihak-
pihak tertentu, kualitas peraturan
perundang-undangan kurang memadai,
peraturan kurang disosialisasikan,
sanksi yang terlalu ringan, penerapan
sanksi yang tidak konsisten dan
pandang bulu, lemahnya bidang
evalusi dan revisi peraturan perundang-
undangan.
Apabila kita melihat pada teori
yang dikemukakan oleh Jack Bologne
atau sering disebut dengan GONE
Theory, dijelaskan bahwa faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya tindak
pidana korupsi meliputi :
1. Greeds (keserakahan) : berkaitan
dengan adanya perilaku serakah yang
secara potensial ada di dalam diri setiap
orang.
2. Opportunities (kesempatan) : berkaitan
dengankeadaan organisasi atau instansi
atau masyarakat yang sedemikian rupa,
sehingga terbuka kesempatan bagi
seseorang untuk melakukan
kecurangan.
3. Needs (kebutuhan) : berkaitan dengan
faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh
individu-individu untuk menunjang
hidupnya yang wajar.
4. Exposures (pengungkapan) : berkaitan
dengan tindakan atau konsekuensi yang
dihadapi oleh pelaku kecurangan
apabila pelaku diketemukan melakukan
kecurangan.
Mengenai aspek perilaku
individu, Isa Wahyudi memberikan
gambaran, sebab-sebab seseorang
melakukan korupsi dapat berupa
dorongan dari dalam dirinya, yang
56
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
dapat pula dikatakan sebagai keinginan,
niat, atau kesadaran untuk melakukan.
Lebih jauh disebutkan sebab-sebab
manusia terdorong untuk melakukan
korupsi antara lain : (a) sifat tamak
manusia, (b) moral yang kurang kuat
menghadapi godaan, (c) gaya hidup
konsumtif, (d) tidak mau (malas)
bekerja keras (Isa Wahyudi : 2007).
C. Strategi Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Upaya yang paling tepat untuk
memberantas korupsi adalah dengan
memberikan pidana atau menghukum
seberat-beratnya pelaku korupsi.
Dengan demikian bidang hukum
khususnya hukum pidana akan
dianggap sebagai jawaban yang paling
tepat untuk memberantas korupsi.
Kebijakan penanggulangan
kejahatan atau yang biasa dikenal
dengan istilah politik kriminal atau
criminal policy oleh G. Peter
Hoefnagels dibedakan menjadi
kebijakan penerapan hukum pidana
(criminal law application), kebijakan
pencegahan tanpa hukum pidana
(prevention without punishment),
kebijakan untuk mempengaruhi
pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan lewat mass
media (influencing views of society on
crime and punishment /mass media)
(Nawawi Arief : 2008)
D. Peranan Dan Keterlibatan
Mahasiswa
Seperti kita ketahui dalam
perjalanan sejarah bangsa, tercatat
bahwa mahasiswa mempunyai peranan
yang sangat penting dimulai dari tahun
1908 sebagai Kebangkitan Nasional,
Sumpah Pemuda tahun 1928,
Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun
1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996,
dan Reformasi tahun 1998. Merekalah
yang menjadi motor penggerak dari
peristiwa peristiwa tersebut dengan
berbagai gagasan, semangat jiwa muda
dan idealisme yang mereka miliki.
Dengan kemampuan intelektual
yang tinggi, jiwa muda yang penuh
semangat, dan idealisme yang murni
telah terbukti bahwa mahasiswa selalu
mengambil peran penting dalam sejarah
perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa
peristiwa besar perjalanan bangsa ini
telah terbukti bahwa mahasiswa
berperan sangat penting sebagai agen
perubahan (agent of change). Dalam
konteks gerakan anti-korupsi
mahasiswa juga diharapkan dapat
tampil di depan menjadi motor
penggerak. Mahasiswa didukung oleh
kompetensi dasar yang mereka miliki,
yaitu: intelegensia, kemampuan
berpikir kritis, dan keberanian untuk
menyatakan kebenaran.
Peranan pemuda dalam usaha
pemberantasan korupsi di Indonesia
sangatlah penting, oleh karena itu,
pemuda harus mulai mengambil peran
dalam setiap usaha pembangunan
bangsa dan Negara, khususnya usaha
pemberantasan korupsi untuk
menciptakan Indonesia yang bersih dan
adil. makmur serta sejahtera.
Pendidikan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari usaha
pemeberantasan korupsi di Indonesia,
karena hanya dengan pendidikan
penanaman karakter anti karupsi
kepada masyarakat khususnya pemuda
dapat ditanamkan. Di sinilah kaum
muda dapat mengambil peranan dalam
pemberantasan korupsi, mereka harus
menuntut ilmu dengan giat kemudian
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-
hari.
Penerapan terhadap hasil
pendidikannya dapat dilakukan sejak
dini, misalnya dengan melakukan aksi-
aksi sosial, baik dalam bentuk kerja
bakti terhadap masyarakat atau dengan
aksi demonstrasi untuk menyuarakan
57
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
aspirasinya kepada pemerintah. Dengan
begitu maka pemuda dapat membawa
perubahan terhadap bangsa dan Negara,
karena di situlah kekuatan pemuda
berada, oleh karena itu tidak ayal jika
mengakatakan bahwa pemuda
merupakan the agent of change.
Pendidikan budi pekerti adalah salah
satu pendidikan penting untuk bekal
hidup setiap orang.
Untuk keterlibatan mahasiswa
dalam gerakan anti-korupsi di
lingkungan kampus dapat kita bedakan
menjadi dua, yaitu terkait individu
mahasiswa sendiri ataupun komunitas
mahasiswa. Untuk konteks individu,
seorang mahasiswa diharapkan dapat
mencegah agar dirinya sendiri tidak
berperilaku koruptif dan tidak korupsi.
Sedangkan untuk konteks komunitas,
seorang mahasiswa diharapkan dapat
mencegah agar rekan-rekannya sesama
mahasiswa dan organisasi
kemahasiswaan di kampus tidak
berperilaku koruptif dan tidak korupsi.
Agar seorang mahasiswa dapat
berperan dengan baik dalam gerakan
anti-korupsi maka pertama-pertama
mahasiswa tersebut harus berperilaku
anti-koruptif dan tidak korupsi dalam
berbagai tingkatan. Dengan demikian
mahasiswa tersebut harus mempunyai
nilai-nilai anti-korupsi dan memahami
korupsi dan prinsip-prinsip anti-
korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh
dari mengikuti kegiatan sosialisasi,
kampanye, seminar dan kuliah
pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan
pengetahuan yang diperoleh tersebut
harus diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain
seorang mahasiswa dituntut harus
mampu untuk mendemonstrasikan
bahwa dirinya memang bersih dan jauh
dari perilaku korupsi.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif, maksudnya adalah suatu
proses menemukan pengetahuan yang
menggunakan data berupa angka sebagai
alat untuk menganalisis keterangan
mengenai apa yang ingin diketahui.
(Kasiram (2008: 149) dalam bukunya
Metodologi Penelitian Kualitatif dan
Kuantitatif).
Penelitian kuantitatif adalah
definisi, pengukuran data kuantitatif dan
statistik objektif melalui perhitungan
ilmiah berasal dari sampel orang-orang
atau penduduk yang diminta menjawab
atas sejumlah pertanyaan tentang survei
untuk menentukan persentase tanggapan
mereka.
Selain hal tersebut diatas, penelitian
kuantitatif ini mempunyai tujuan untuk
menyusun ilmu nomotetik yaitu ilmu yang
berupaya membuat hukum - hukum dari
generalisasinya. Sedangkan subjek yang
diteliti, data yang dikumpulkan, dan
sumber data yang dibutuhkan, serta alat
pengumpul data yang dipakai sesuai
dengan apa yang telah direncanakan
sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan
melalui pengukuran dengan menggunakan
alat yang objektif dan baku. Melibatkan
penghitungan angka atau kuantifikasi
data. Analisis data dilakukan setelah
semua data terkumpul.
Karena obyek dari penelitian ini
adalah mahasiswa maka pemilihan
metode yang akan diterapkan adalah
dengan menggunakan metode pendekatan
deskriptif.. Menurut Punaji (2010) yang
dimaksud dengan penelitian deskriptif
adalah penelitian yang tujuannya untuk
menjelaskan ataupun juga
mendeskripsikan mengenai suatu
peristiwa, keadaan, objek apakah orang,
atau segala sesuatu yang terkait dengan
variabel-variebel yang bisa dijelaskan
baik menggunakan angka - angka maupun
bisa juga dengan memakai kata-kata.
Sedangkan menurut Hidayah Syah,
Penelitian deskriptif adalah suatu metode
58
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
penelitian yang digunakan untuk
menemukan pengetahuan terhadap obyek
penelitian pada suatu masa tertentu.
Sumber data yang digunakan adalah data
primer yang berasal dari objek yang
diteliti yaitu mahasiswa dan dara
sekunder yang berupa data presensi
mahasiswa. Materi dan berbagi teori yang
mendukung penelitian.
Selanjutnya jika dilihat dari teknik
pengumpulan data, maka penulis
melakukan dengan cara :
1. Interview (Wawancara), menjadi
teknik pengumpulan data saat
peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan guna menemukan
permasalahan yang harus diteliti,
dan jika peneliti ingin mengetahui
hal-hal dari responden dengan
sangat mendalam dan jumlah
respondennya sedikit / kecil.
Wawancara terstruktur, dipakai
sebagai teknik pengumpulan data,
jika peneliti atau pengumpul data
sudah mengetahui dengan pasti
informasi yang akan didapatkan.
Oleh sebab itu di dalam
melakukan wawancara,
pengumpul data harus sudah
menyiapkan instrumen penelitian
yang berupa pertanyaan tertulis
yang alternatif jawabannya pun
telah disiapkan. Dengan
wawancara terstruktur ini,
responden diberi pertanyaan yang
sama, dan pengumpul data harus
mencatatnya. Sedang wawancara
tidak terstruktur merupakan
wawancara yang bebas dan
peneliti tidak memakai pedoman
wawancara yang tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya.
2. Kuesioner adalah alat teknik
pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi pertanyaan
atau pernyataan tertulis pada
responden untuk dijawabnya.
Kuesioner adalah teknik
pengumpulan data yang amat
efisien jika peneliti tahu pasti
variabel yang diukur dan tahu apa
yang diharapkan dari responden.
3. Metode analisis data merupakan
tahapan proses penelitian dimana
data yang sudah dikumpulkan di-
manage untuk diolah dalam rangka
menjawab pengukuran suatu
fenomena dalam bentuk angka
angka.
Hasil dan Pembahasan Agus Wibowo menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan pendidikan
antikorupsi adalah setiap usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan proses dan
belajar mengajar yang kritis terhadap
nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses
tersebut, maka pendidikan antikorupsi
bukan sekedar media bagi transfer
pengalihan pengetahuan (kognitif), namun
juga menekankan pada upaya
pembentukan karakter (afektif), dan
kesadaran moral dalam melakukan
perlawanan (psikomotorik), terhadap
penyimpangan perilaku korupsi. Wibowo
(2013:38)
Dapat kita ambil kesimpulan bahwa
pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar
untuk memberikan pemahaman dan
pencegahan terjadinya perbuatan korupsi
yang dilakukan melalui pendidikan secara
formal maupun juga nonformal. Tujuan
utama pendidikan antikorupsi adalah
perubahan sikap dan perilaku terhadap
tindakan koruptif, membentuk kesadaran
akan bahaya korupsi dan kemudian
mempunyai rasa untuk bisa bangkit
melawannya.
Pendidikan anti korupsi juga
berguna mempromosikan nilai-nilai
kejujuran dan tidak mudah menyerah
demi kebaikan. Seyogianya, pendidikan
antikorupsi dikelola sebagai sebuah
dialog, hingga tumbuh kesadaran kolektif
tiap warga akan pentingnya
59
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Kebijakan memasukkan pendidikan anti
korupsi di slembaga pendidikan adalah
sebuah bentuk kesadaran baru berani
membentuk sikap anti korupsi sejak dini.
Maka arah dari semua langkah itu
adalah membangun kultur perlawanan
terhadap budaya korupsi yang dimulai
dari pendidikan keluarga, dengan sifat
menciptakan efek jera, menebarkan
budaya malu, menciptakan budaya
kejujuran, budaya tanggung jawab dan
berupaya untuk mencegah agar para calon
pelaku korupsi takut untuk berbuat serupa.
Maka sosok manusia yang
mengembangkan berbagai kecerdasan
tersebut, diharapkan siap menghadapi dan
memberantas perbuatan korupsi atau
bersikap anti korupsi.
Untuk menggali data-data dari
responden, penulis menyusun beberapa
pertanyaan dalam penelitian ini, dengan
cara mengajukan beberapa pertanyaan
agar bisa menjawab berbagai
permasalahan yang terkait dengan
rumusan masalah, yang ditujukan baik ke
mahasiswa maupun para dosen pengajar
yang terkait di dalamnya.
Penulis mengambil beberapa
penjelasan dari responden secara bebas
agar responden bisa mengungkapkan
persoalan individu yang dirasakan oleh
responden secara langsung sehingga tidak
terbelenggu oleh batasan pertanyaan dari
penulis.
Penelitian ini menampilkan responden
yang berada di wilayah kerja, dengan cara
mengisi link yang disebar untuk
mahasiswa.
1. Persyaratan utama untuk
memperoleh data yang akurat adalah
bahwa responden harus mengisi
jawaban secara jujur.
2. Sebagai penguat motivasi kepada
responden agar mereka bisa mengisi
kuisioner dengan sejujur-jujurnya
maka penulis memberikan pengantar
sebelum pengisian kuisioner, agar
responden menjawab dengan jujur
dan sesuai dengan hati nuraninya.
3. Tidak boleh ada sanksi apapun
terhadap responden. Pendataan ini
bersifat langsung jadi tidak boleh
ada pengondisian tertentu.
4. Responden tidak perlu
mencantumkan nama, diharapkan
agar mereka dapat bebas
menyampaikan aspirasinya.
Penelitian ini memerlukan data-data
riil yang diambil secara langsung dari
responden yaitu mahasiswa Politeknik
Negeri Malang jurusan Teknik
Elektronika maupun jurusan Akuntansi.
Dari hasil penyebaran kuesioner
yang sudah dilakukan diperoleh jumlah
responden yang mengisi sebanyak 200
mahasiswa. Dan untuk data yang
diperoleh dari responden tersebut
disajikan dalam bentuk diagram, maka
akan diperoleh hasil sebagai berikut :
Dari data diatas, dapat kita lihat
prosentase pendapat mahasiswa tentang
pentingnya materi Pendidikan anti korupsi
yang diajarkan di Politeknik Negeri
Malang sebesar 100% responden
menyatakan setuju atau penting. Upaya yang bisa dilakukan
sebagai wujud kepedulian diantaranya
adalah dengan menciptakan suasana
kampus sebagai rumah kedua. Hal ini
dimaksudkan agar kampus menjadi
tempat untuk mahasiswa berkarya, baik
kurikuler maupun ekstra-kurikuler tanpa
60
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
adanya batasan ruang gerak. Selain itu
yang dapat dilakukan juga adalah
memberikan kesempatan bagi mahasiswa
untuk menggalang dana guna
memberikan bantuan biaya pendidikan
bagi mahasiswa yang membutuhkan.
Dengan adanya aksi tersebut maka
interaksi mahasiswa satu dengan yang
lain akan semakin erat. Tindakan lainnya
adalah dengan memperluas akses
mahasiswa kepada dosen di luar jam
kuliah melalui pemanfaatan internet dan
juga meningkatkan peran dosen sebagai
fasilitator, dinamisator, dan motivator.
Membiasakan gaya hidup
sederhana, tidak boros, menganut pola
hidup sesuai dengan kemampuannya
merupakan hal yang sangat penting
dilakukan bagi mahasiswa. Dalam
menerapkan prinsip tersebut, mahasiswa
dibina untuk memproritaskan kebutuhan
atas keinginannya. Mengembangkan
sikap keberanian demi mempertahankan
pendiriannya dan keyakinannya,
mahasiswa harus mempertimbangkan
berbagai masalah dengan sebaik-
baiknya.
Dapat kita cermati, mengenai
beberapa alasan dari pembelajaran materi
Pendidikan anti korupsi menurut
responden adalah :
- Sebagai bekal atau modal ketika
mahasiswa nantinya hidup di
lingkungan masyarakat sejumlah
48,5%
- Harapan agar mahasiswa mampu
mengkritisi segala kebijakan
terkait tindak pidana korupsi yang
terjadi di negara kita sejumlah
20,5 %
- Kunci tindakan preventif bagi
mahasiswa sebesar 31%
Peranan penting dari mahasiswa
tidak dapat dilepaskan dari karakteristik
yang mereka miliki, yaitu dengan sifat
idealisme yang cukup tinggi dan juga
jiwa intelektualitas. Dengan idealisme,
kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa
muda yang penuh semangat telah
membuktikan bahwa mahasiswa selalu
mengambil peran penting dalam sejarah
perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa
peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah
terbukti bahwa mahasiswa berperan
sangat penting sebagai agen perubahan
(agent of change).
Dampak mengikuti pendidikan
antikorupsi yaitu perubahan karakter.
Perubahan karakter disini yaitu perubahan
karakter yang lebih baik. Yang
sebelumnya biasa melakukan tindakan-
tindakan korupsi menjadi meninggalkan
tindakan-tindakan tersebut. Sehingga saat
terjun didunia kerja orang tersebut tidak
melukan tindak pidana korupsi.
Dalam konteks gerakan anti-
korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat
tampil di depan menjadi motor penggerak.
Mahasiswa didukung oleh kompetensi
dasar yang mereka miliki, yaitu:
intelegensia, kemampuan berpikir kritis,
dan keberanian untuk menyatakan
kebenaran. Keterlibatan mahasiswa dalam
gerakan anti-korupsi di lingkungan
kampus dapat dibagi ke dalam dua
wilayah, yaitu: untuk individu
mahasiswanya sendiri, dan untuk
komunitas mahasiswa. Untuk konteks
individu, seorang mahasiswa diharapkan
dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak
berperilaku koruptif dan tidak korupsi.
Sedangkan untuk konteks
komunitas, seorang mahasiswa
diharapkan dapat mencegah agar rekan-
rekannya sesama mahasiswa dan
organisasi kemahasiswaan di kampus
61
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
tidak berperilaku koruptif dan tidak
korupsi.
Dengan demikian mahasiswa
tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-
korupsi dan memahami korupsi dan
prinsip-prinsip anti-korupsi. Kegiatan
sosialisasi, kampanye, seminar, pelatihan,
kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan
untuk menumbuhkan budaya anti korupsi.
Misalnya dengan mengkampanyekan
kepada mahasiswa untuk menghadapi
ujian bersih atau anti mencontek. Hal ini
dapat dilakukan untuk menumbuhkan
antara lain nilai-nilai kerja keras,
kejujuran, tanggung jawab, dan
kemandirian. Keberadaan dari kantin
kejujuran merupakan contoh lain yang
dapat dilakukan untuk menumbuhkan
nilai-nilai tanggung jawab dan juga
kejujuran.
Dari hasil survey, dapat kita lihat
prosentase dari pendapat mahasiswa
mengenai pentingnya materi pendidikan
antikorupsi yang menjadi mata kuliah
yang berdiri sendiri dan tidak menjadi
bagian dari mata kuliah Pendidikan
Pancasila ataupun Kewarganegaraan
adalah :
- tidak perlu menjadi mata kuliah mandiri
sebanyak sebesar 72,5 %,
- perlu menjadi mata kuliah yang berdiri
sendiri sebesar 27,5 %
Dengan hasil survey diatas, maka dapat
kita lihat bahwa mahasiswa Politeknik Negeri
Malang yang meyatakan setuju untuk
pembelajaran mata kuliah Antikorupsi sebagai
mata kuliah yang berdiri sendiri sebanyak 27,5
persen saja.
Pendidikan Antikorupsi
dimaksudkan supaya setelah mengikuti
pendidikan antikorupsi orang tersebut
bisa lebih kritis terhadap korupsi.
Dampak dari mahasiswa yang telah
mengikuti pendidikan antikorupsi antara
lain mengetahui bahaya dari tindak
pidana korupsi. Bahaya tindak pidana
korupsi antara lain dalam bidang ekonomi
korupsi merusak perkembangan ekonomi
suatu negara. Jika suatu aktivitas ekonomi
dijalankan dengan unsur-unsur korupsi,
maka pertumbuhan ekonomi yang
diharapkan tidak akan tercapai.
Menimbulkan efek pada kurangnya
investasi dan kepercayaan. Hal ini
dikarenakan para investor menjadi ragu
dan takut untuk mempercayakan
modalnya untuk dikelola di daerah yang
korup.
Pendidikan antikorupsi memang
bukan mata kuliah yang berdiri sendiri di
lingkungan kampus Polinema, akan tetapi
termasuk dalam bagian pembahasan mata
kuliah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Mengenai metode
pembelajaran yang dapat diterapkan
dalam pendidikan anti korupsi di
lingkungan kampus Polinema, antara lain
dengan :
1. In class discussion, yaitu diskusi di
dalam kelas. Dosen menyampaikan
dan mendiskusikan konsep konsep
terkait korupsi dan anti korupsi.
Dengan tujuan untuk menumbuhkan
kepekaan dan membangun kerangka
berpikir mahasiswa.
2. Case study merupakan suatu studi
kasus yang membahas mengenai
kasus-kasus terkait dengan topik
hangat yang terjadi seperti kasus
korupsi yang sedang marak
berkembang, beberapa faktor yang
62
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
menjadi penyebab korupsi dan
dampaknya serta gerakan
pemberantasan korupsi yang
dilakukan oleh masyarakat ataupun
pemerintah.
3. Thematic exploration, yang mana
mahasiswa dibentuk menjadi satu
kelompok untuk melakukan
observasi terhadap suatu kasus
terkait tindak pidana korupsi atau
perilaku koruptif dari berbagai
ragam perspektif misalnya dari
social, budaya, ekonomi dan
hukum.
4. Film discussion, menggunakan
media film sebagai pembelajaran
melalui audio visual yang
ditampilkan di saat pembelajaran
berlangsung
5. General lecture, dengan cara
mengundang atau menghadirkan
seorang pembicara tamu untuk
berbagi pengalaman.
Simpulan Dan Saran
Dari hasil penelitian yang sudah
penulis lakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa pendidikan antikorupsi yang
merupakan bagian dari mata kuliah
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan diharapkan akan
mampu menggali kesadaran mahasiswa
sebagai upaya preventif dalam rangka
mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi. Dengan harapan setelah
mahasiswa lulus nanti dan terjun langsung
dalam masyarakat akan bisa memberikan
teladan yang baik dengan bekal ilmu yang
telah dimilikinya sejak di bangku
perkuliahan. Sedang untuk model
pembelajarannya di lingkungan kampus
Polinema digunakan beberapa metode
yaitu dengan In class discussion, Case
study, Thematic exploration, Film
discussion, General lecture.
Pendidikan antikorupsi yang
dilakukan di Lembaga Pendidikan
merupakan langkah awal untuk
mencegah terjadinya korupsi di masa
yang akan datang. Mahasiswa sebagai
generasi muda penerus bangsa bisa
lebih mengerti apa bahaya dari korupsi
sehingga tidak melakukan korupsi.
Untuk itu materi pendidikan antikorupsi
perlu di tingkatkan statusnya dari
bagian mata kuliah umum menjadi mata
kuliah yang berdiri sendiri dan wajib
untuk diikuti oleh setiap mahasiswa
Politeknik Negeri Malang. Selain itu,
diperlukan juga contoh dan teladan dari
para pendidik untuk benar benar
menerapkan budaya anti korupsi.
Daftar Rujukan
Agus Wibowo. 2013. Pendidikan
Antikorupsi di Sekolah Strategi
Internalisasi Pendidikan Antikorupsi
di Sekolah. Yogjakarta: Pustaka
Pelajar.
Darmawan, Deni. 2013. Metode
Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Hartanti, Evi (2008) Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika
Hudiarini, Sri. dkk, 2018, Pendidikan
Pancasila, Aditya Media, Yogyakarta
Jack Bologna, Tommie Singleton.
(2006), Fraud Auditing And
Forensic Accounting New Jersey :
John Wiliey & Sons Ink
Kasiram, Mohammad. 2008. Metode
Penelitian Kuantitatif-Kualitatif.
Malang:UIN Malang Press.
Punaji, Setyosari. 2010. Metode
Penelitian Pendidikan dan
Pengembangan. Jakarta Kencan
63
Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema 2020
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
Bandung: Alfabeta
Jurnal
Arfan Faiz Muhlizi, 2014, Revolusi
Mental Untuk Membentuk Budaya
Hukum Anti Korupsi, Rechtsvinding
Astika Nurul Hidayah, 2018, Analisis
Aspek Hukum Tindak Pidana
Korupsi Dalam Rangka Pendidikan
Anti Korupsi, Kosmik Hukum
Ahmad Fikri Hadin dan Reja Fahlevi,
2016, Desain Bahan Ajar
Pendidikan Kewarganegaraan
Berbasis Pendidikan Anti Korupsi
Di Perguruan Tinggi, Moral
Kemasyarakatan, hal 162 sd 172
Asep Syarifuddin Hidayat, 2019,
Pendidikan Kampus Sebagai Media
Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi
Bagi Mahasiswa, Sosial Dan Budaya
Syar’I, hal 43 sd 54
N.S. Junaedi, Ita Susanti, Sumiyati, Model
Pembelajaran Pendidikan Anti
Korupsi Di Lingk Politeknik Negeri
Bandung
,file:///C:/Users/hp/Downloads/844-
Article%20Text-1649-1-
1020170928%20(3).pdf, diakses 10
agustus 2020
Natal Kristiono, 2018, Penanaman Nilai
AntiKorupsi Bagi Mahasiswa FIS
UNES Melalui Mata Kuliah
Pendidikan Anti Korupsi, Refleksi
Edukatika, hal 40 sd 45.
Ita Suryani, 2015, Penanaman Nilai Nilai
Anti Korupsi Di Lembaga
Pendidikan Perguruan Tinggi
Sebagai Pencegahan Preventif, Visi
Komunikasi, hal 285 sd 301
Putra Perdana Saifullah, 2017, Peran
Perguruan Tinggi Dalam
Menumbuhkan Budaya Anti
Korupsi, Hukum Dan Pembangunan.
Sutrisno, 2017, Implementasi pendidikan
antikorupsi pada mata pelajaran
PPKn berbasis project citizen di
Sekolah Menengah Atas, Civic
http://id.portalgaruda.org/article.php
?article=435720&val=9230, diakses
11 agustus 2020
https://docplayer.info/41377609-Asriana-
issa-sofia-haris-herdiansyah.html,
diakses 11 agustus 2020