Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
ANALISIS DETERMINAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI
SEKTORAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA
DJAMES SIAHAAN, SE, MSi,
NIDN. 0026026406
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Analisis Determinan Transformasi Stuktur ekonomi
Sektoral di provinsi Sumatera Utara Bergesernya struktur dalam ekonomi suatu
perwilayahan merupakan akibat dari kegiatan pembangunan perekonomian serta
pertumbuhan yang dicapai. Hal itu ditandai dengan semakin berkurangnya
kontibusi sektor-sektor primer seperti pertanian dan pertambangaan serta galian
dan secara bersangsur bergeser ke sektor-sektor sekunder bahkan ke sektor tertier.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjajaki dan mengetahui dengan lebih
jelas faktor yang secara signifikan dalam menentukan pola transformasi antar 17
(tujuh belas) sektor yang ada dalam perekonomian di provinsi Sumatera Utara.
Sejumlah faktor dapat menjadi pemicu pergeseran atau transformasi
struktur perkenomian dimaksud antara lain jumlah penduduk, pendapatan
perkapita dan yang sangat penting adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
pemangku kebijakan. Kebijakan dimaksud adalah berupa undang-undang yang
berlaku secara nasional serta fokus pada pembangunan ekonomi pada sektor atau
lapangan usaha tertentu serta peraturan daerah yang relevan dengan kebijakan
pembangunan di provinsi Sumatera Utara.
Metode pertama yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu
guna mengukur keadaan transformasi atau pergeseran antar sektor secara
kuantitatif dengan konsep pertumbuhan, persentase serta pertumbuhan persentase
sebagai ukuran transformasi sektoral. Metode kedua adalah jenis analisis regresi
linear berganda dengan melibatkan variable Jumlah Penduduk, Pendapatan
Perkapita dan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah berupa undang-undang dan sejenisnya.
Penelitian ini mengungkap bahwa empat sektor dominan dalam
perekonomian Sumatera Utara adalah sektor Pertanian, Industri Pengolahan,
Perdagangan dan sektor Konstruksi, sedangkan 13 (tiga belas) sektor lainnya
memiliki konstribusi yang sangat kecil yaitu rata-rata di bawah 5 persen.
Temuan penting dalam konteks ini adalah bahwa sektor Industri Pengolahan
secara berangsur telah tergeser secara signifikan kemudian hal yang sama dialami
oleh sektor pertanian walaupun dengan intensitas rendah. Sedangkan sektor
Konstruksi dan sektor Pedagangan terbukti semakin kuat peranannya dalam
perekonomian Sumatera Utara. Sektor yang sangat berpotensi untuk semakin
dominan di masa yang akan dalam perekonomian Sumatera Utara adalah sektor
Informasi dan Komunikasi sebab memiliki laju transformasi tertinggi dari semua
sektor.
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
Di sisi lain terhadap pergeseran tiga sektor utama yaitu sektor Pertanian,
Perdagangan dan Industri Pengolahan, secara signifikan adalah dipengaruhi oleh
kebijakan atau Peraturan Pemerintah sehubungan dengan pembangunan sektor
bersangkutan yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga
tahun 2019.
Kemajuan sektor Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat terbukti
dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan Pendapatan Perkapitan dari tahun
ke tahun di provinsi Sumatera Utara
Kata Kunci : Tranformasi Sektor Ekonomi, Jumlah penduduk, Pendapatan
Perkapita, Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional.
Latar Belakang
Aktivitas perekonomian suatu
daerah seperti provinsi Sumatera
Utara dikelompokkan atas 17 (tujuh
belas) sektor, guna memudahkan
manajemen kebijakan pembangunan
perekonomian sesuai ketetapan
pemerintah dengan skala nasional di
Negara Republik Indonesia.
Pembangunan ekonomi atas semua
sektor yang ada, untuk jangka
panjang ditujukan guna mencapai
pertumbuhan pendapatan perkapita.
Selanjutnya proses
pertumbuhan ekonomi dimaksud
secara alami akan mengarah ke
perubahan substansi komposisi
struktur atas perekonomian yang
bersifat tradisional dimana sektor
pertanian menempati sektor kunci
kepada ekonomi modern yang
ditandai oleh dominasi sektor-sektor
non primer khususnya industri.
Sektor industri umumnya mengarah
kepada kegiatan produksi
pengolahan dengan skala hasil yang
semakin meningkat selanjutnya
ditunjukkan oleh adanya kegiatan
perdagangan dan jasa sebagai
kekuatan penggerak inti dari
pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang periode tahun
2010 hingga 2018, tampak terjadinya
peristwa pergeseran struktur atau
komposisi sektor perekonomian
khususnya pada sektor primer seperti
pertanian yang secara berangsur
menurun sedangkan sektor sekunder
dan tertier cenderung mengalami
peningkatan seperti disajikan pada
tabel berikut ini.
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
Tabel-1.1
Rata-Rata Kontribusi, Pertumbuhan Dan Tingkat Transformasi Sektoral
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-
2018 (Persen)
No Sektor/Lapangan Usaha Kontribusi
(%) Pertumbuhan
(%) Transformasi
(%)
1 Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan 25.14 5.08 -0.51
2 Pertambangan Dan Penggalian 1.23 9.49 3.64
3 Industri Pengolahan 19.90 3.95 -1.58
4 Pengadaan Listrik Dan Gas 0.14 4.33 -1.22
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 0.10 5.61 -0.01
6 Konstruksi 12.17 6.62 0.94
7 Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi 17.42 6.08 0.43
8 Transportasi Dan Pergudangan 4.54 7.09 1.39
9 Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum 2.21 7.24 1.53
10 Informasi Dan Komunikasi 2.48 8.20 2.44
11 Jasa Keuangan Dan Asuransi 3.05 5.56 -0.07
12 Real Estate 4.08 6.84 1.15
13 Jasa Perusahaan 0.87 7.07 1.37
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan serta Jaminan Sosial.
3.29 4.90 -0.68
15 Jasa Pendidikan 2.01 5.70 0.08
16 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 0.89 9.03 3.21
17 Jasa Lainnya 0.49 7.25 1.54
Sumber :Sumatera Utara Dalam Angka Berbagai Terbitan
Berdasarkan tabel di atas,
maka terdapat ketidak-laziman
dimana sektor industri mengalami
transformasi negatif selama periode
pengamatan rata-rata sebesar 1,58
persen pertahun, pada hal sektor ini
seharusnya mengalami peningkatan
atau transformasi positip.
Keadaan yang sama juga
ditemukan pada sektor Pengaadaan
Listrik dan Gas dimana seyogianya
mengalami peningkatan namun pada
kenyataannya juga terjadi
transformasi negatif rata-rata sebesar
1,22 persen pertahun.
Konsisten dengan keadaan di
atas, sepanjang periode pengamatan,
pemerintah baik di tingkat Sumatera
Utara maupun dalam skop nasional,
telah mengeluarkan sejumlah paket
kebijakan pemerintah dalam semua
aspek yang sasaranya adalah
peningkatan perekonomian termasuk
di provinsi Sumatera Utara. Oleh
karena itu, proses transformasi
sektoral dimaksud seyogianya
memiliki benang merah dengan
sejumlah kebijakan yang telah
digelontorkan oleh pemangku
kebijakan.
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
Di sisi lain ditemukan bahwa
bahwa sektor basis pada
perekonomian provinsi Sumatera
Utara adalah sektor pertanian,
dengan demikian sektor ini masih
menunjukkan peranannya sebagai
sektor andalan di antara sektor
lainnya.
Sesuai dengan paparan di atas
maka ditemukan kesenjangan dimana
sektor industri tidak mengalami
transformasi positip sedangkan di
pihak lain sektor pertanian masih
merupakan sektor andalan.
Demikian pula dengan sektor lain
yang senantiasa mengalami proses
transformasi dihubungkan dengan
sejumlah paket kebijakan
pembangunan pemerintah secara
keseluruhan akan dilihat dampaknya
terhadap transformasi sektoral
ekonomi masyarakat di Sumatera
Utara. Dengan alasan di atas maka
peneliti mengangkat persoalan
dimaksud dalam penelitian dengan
judul: Analisis Determinan
Transformasi Struktur Ekonomi
Sektoral di provinsi Sumatera
Utara.
Tinjauan Pustaka
Sumitro (2005)
mendefinisikan bahwa pembangunan
merupakan “suatu transformasi”
dengan pengertian perubahan
komposisi atau struktur ekonomi.
Perubahan struktur ekonomi
dimaknai sebagai perubahan dalam
taanan ekonomi masyarakat yang
mencakup perubahan perimbangan
situasi yang melekat di landasan
kegiatan ekonomi demikian pula
dengan komposisi perkonomian.
Pandangan ini konsisten dengan
paradigma yang menyebutkan
bahwa transformasi struktur ekonomi
pertanian ke industri sangat
diperlukan guna menuju
pertumbuhan secara nasional.
Budiman (1995)
mengelompokkan teori
pembangunan menjadi tiga bagian
antara lain teori tentang modernisasi,
saling ketergantungan serta pasca
masa ketergantungan. Aliran
modernisasi fokus terhadap unsur
manusia dan budaya yang dianggap
menjadi faktor fundamental dalam
mekanisme pembangunan.”
Menurut Todaro (2003: 28)
pembangunan adalah sebuah fakta
fisik serta tekad yang terdapat dalam
tatanan masyarakat guna berjuang
maksimal melalui seperangkat
kolaborasi mekanisme sosial,
ekonomi serta kelembagaan
institusional, demi menuju kulitas
kehidupan yang lebih maju. Dengan
demikian, mekanisme pembangunan
pada semua lapisan masyarakat
minimal memiliki tiga tujuan pokok,
yaitu: pertama, peningkatan dan
ketersediaan serta perluasan alokasi
barang kebutuhan kategori pokok
berupa pangan, sandang, papan,
kesehatan dan rasa aman. Kedua,
peningkatan standar hidup, namun
bukan hanya ditujukan bagi
pertumbuhan income, tetapi juga
mencakup jaminan tersedianya
lapangan pekerjaan, mutu pendidikan
dan nilai-nilai budaya dan
humanisme. Ketiga, semakin
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
banyaknya pilihan-pilihan ekonomis
dan sosial untuk semua masyarakat.
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan total nilai
tambah yang diproduksi oleh seluruh
elemen usaha pada kesatuan wilayah
atau berupa nilai barang (goods) dan
jasa akhir (services) yang diproduksi
seluruh kegiatan unit ekonomi.
PDRB digolongkan atas dua
kelompok yaitu PDRB riil dan
PDRB harga konstan. PDRB riil
dihitung berdasarkan data
pendapatan dengan nilai nominal
tahun dimaksud, sebaliknya PDRB
harga konstan adalah menurut harga
pada tahun dasar yang sudah
ditentukan.
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi dapat
pula diartikan sebagai Proses
Peningkatan Produksi Barang
maupun Jasa yang tercipta akibat
aktivitas ekonomi Masyarakat.
Dengan kata lain Pertumbuhan
bermakna sebagai peningkatan
dengan berdimensi tunggal yang
diketahui berdsasarkan peningkatan
Output dan Income. Aspek
Pertumbuhan Ekonomi, umumnya
menunjukkan Proses produksi yang
mencakup berbagai jenis produk
serta menggunakan sejumlah
infrastruktur Produksi
(Djojohadikusumo : 1994).
Pertumbuhan ekonomi merupakan
paradigma jangka waktu suatu
perekonomian dan dinyatakan sudah
bertumbuah jika dalam durasi waktu
yang sangat lama (10, 20 atau 50
tahun atau lebih), mengalami
peningkatan output perkapita. Di sisi
lain, dalam kurun waktu dimksud
ada kemungkinan terjadi hal
sebaliknya yaitu penurunan output
perkapita, yang disebabkan oleh
karena gagal berproduksi. Namun
demikian dalam periode yang cukup
panjang output perkapita dapat saja
berupa tren meningkat.”
2.1.3. Transformasi Struktur
Ekonomi
Dalam paradigma lama,
Pembangunan Ekonomi memiliki
empat dimensi utama yaitu:
1. Pertumbuhan
Pertumbuhan pendapatan
nasional yang mengakibatkan
kondisi perubahan mendasar
dalam tatanan pekonomian,
dimana bergeser dari ekonomi
tradisional ( pertanian berupai
sektor utama) ke arah ekonomi
yang modern dengan dominasi
sektor-sektor nonprimer,
khususnya industri pabrikan.
2. Penanggulangan Kemiskinan
Dengan membangun hipotesis
bahwa dengan semakin tingginya
pertumbuhan ekonomi tahunan
maka akan mengakibatkan
semakin tingginya peningkatan
Income per kapita dan senantiasa
diikuti oleh semakin derasnya
transformasi struktur ekonomi
perubahan atau transformasi
ekonomi.
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
Faktor-faktor penyebab transisi
ekonomi:
a. Keadan dan Komposisi awal
ekonomi domestik.
Negara dimana pada tahap
permulaan pembangunan ekonomi
telah memiliki industri-industri
basis dan relatif kuat, cenderung
mengalami proses industrialisasi
secara cepat.
b. Besarnya pasar dalam negeri
Market domestik yang besar
adalah salah satu unsur insentif
untuk bagi pertumbuhan ekonomi,
demikian juga dengan industri,
akibat skala ekonomi maupun
efisiensi selama proses produksi.
c. Pola distribusi pendapatan
Aspek ini sangat mendukung
terhadap pasar ekonomi. Tingkat
pendapatan adalah sia-sia apabila
ditemukan distribusinya tidak
merata.
d. Karakteristik Industrialisasi
Hal ini meliputi metode
implementasi atau strategi
pembangunan industri, industri
yang diutamakan, pola
pembangunan industri serta
insentif.
e. Eksistensi sumber daya alam
Negara dengan surplus pada SDA
cenderung mengalami
pertumbuhan ekonomi yang
rendah, lambat dalm proses
industrialisasi, gagal dalam
diversifikasi ekonomi (perubahan
struktur) dibandingkan Negara
miskin SDA.
f. Kebijakan perdagangan luar
negeri
Negara dengan tradisi penerapan
kebijakan perekonomian tertutup,
maka hasil industrialisasinya
cenderung bertumbuh tidak
efisien dibandingkan negara
dengan prinsip outward looking
policy.
Kebijakan pemerintah berkaitan
dengan Sektor Ekonomi
Kebijakan pemerintah dapat berupa
Undang-Undang (UU), Keputusan
Presiden (Kepres), Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Menteri
(Permen), Keputusan Menteri
(Kepmen), Peraturan Gubernur
(Pergub) hingga Peraturan Daerah
(Perda) wilayah hukum Tingkat I
propinsi Sumatera Utara.
Sejumlah kebijakan pemerintah
tingkat nasional yang berkaitan
dengan pembangunan sektor
ekonomi sekaligus dampak nya
terhadap transisi sektoral dapat
diuraikan berikut ini.
1. UU. No. 3 Thn 2014 tentang
Perindustrian (D1)
Undang-undang No 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian memuat materi
pokok sesuai dengan lingkup
pengaturan yang mencakup
penyelenggaraan tugas pemerintah
pada sektor Perindustrian,
2. UU.No.21 thn. 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(D2)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
adalah badan yang yang memiliki
fungsi, tugas, dan wewenang dalam
hal pengaturan, pengawasan,
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
pemeriksaan, serta penyidikan. OJK
diciptakan sesuai dengan UU Nomor
21 Tahun 2011, berfungsi untuk
penyelenggaraan sistem pengaturan
serta pengawasan yang menyatu
dengan seluruh aktivitas pada sektor
jasa keuangan.[1] OJK dibentuk
guna menggantikan fungsi Bapepam-
LK dalam pengelolaan pasar modal,
lembaga keuangan, demikian pula
dalam hal menggantikan fungsi Bank
Indonesia dalam pengaturan serta
pengawasan bank, dan guna proteksi
nasabah industri jasa keuangan.
3. Undang-Undang Republik
Indonesia No. 19 Thn. 2013
Mengenai Proteksi Dan
Pemberdayaan Petani (D3t)
Undang-undang ini memberikan
jaminan Perlindungan Petani
untuk segala usah guna membantu
Petani saat menghadapi berbagai
permasalahan, kesulitan perolehan
prasarana dan Saprodi produksi,
kepastian usaha, risiko, gagal panen,
modus ekonomi biaya tinggi, serta
dan iklim.
4. UU Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (D4t)
Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun
2012)
tentang Pangan mengamanatkan
bahwa
penyelenggaraan pangan dilaksanaka
n guna pemenuhan kebutuhan yang
paling dasar dari manusia serta
memberikan manfaat yang adil,
merata, serta kontinu sesuai dengan
missi kedaulatan pangan,
kemandirian pangan, serta ketahanan
pangan secara nasional.
5. UU Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan (D5t)
Pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Republik Indonesia No 39
Thn. 2014 tentang Perkebunan.
Undang-undang dimaksud ini
dikeluarkan dengan pertimbangan
bahwa perkebunan sangtlah memiliki
peran penting serta berpotensi besar
dalam pembangunan ekonomi
nasional.
6. Undang Undang Nomor 74
Tahun 2014 Tentang Angkutan
Jalan (D6t)
Dalam UU No. 22 Thn 2009
mengenai Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan telah diatur mengenai
Angkutan orang maupun barang
jenis Kendaraan Bermotor
sehubungan dengan penggunaan
jalan raya yang memerlukan regulasi
dalam pelaksanaannya.
Penyelenggaraan Angkutan manusia
dan barang jenis Kendaraan
Bermotor di jalan, dimaksudkan
guna pemenuhan standar pelayanan
minimal, mencakup unsur keamanan,
safety, kenyamanan, keterjangkauan,
kesetaraan serta ketertiban selama
berada di jalan. Peraturan Pemerintah
dimaksud mengatur tentang
kewajiban pemerintah dalam
pemenuhan kebutuhan transportasi
umum dengan kategori selamat,
aman, nyaman serta harga murah
untuk masyarakat. Pengaturan
tentang Rencana Umum Jaringan
Trayek dimana secara total
merupakan kesatuan dari Jaringan
Trayek serta kebutuhan atas
Kendaraan Bermotor Umum dalam
bentuk terintegrasi serta bertahap
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
mulai dari skala nasional hingga ke
skala provinsi, kota, dan/atau
kabupaten. Selanjutnya undang-
undang ini juga memerintahkan
dimana pengawasan terhadap muatan
barang di jembatan timbang dan/atau
di jalan secara insidental
dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil atau Polisi Negara
Republik Indonesia bersama-sama.
Pengaturan pemberian subsidi dalam
Peraturan Pemerintah tersebut
dilimpahkan ke pihak Angkutan
Penumpang umum jenis Kendaraan
Bermotor pada tarif dengan kelas
ekonomi pada suatu Trayek yang
didasarkan padas pertimbangan
selisih unsur biaya operasional
termasuk biaya total pengoperasian
Angkutan umum jenis Kendaraan
Bermotor. Dalam Peraturan
Pemerintah dimaksud, juga mengatur
tentang kewajiban, Perusahaan
Angkutan Umum demikian pula
kewajiban dalam menyediakan
fasilitas pelayanan kepada kaum
disabilitas, manula, anak-anak,
wanita hamil serta orang sakit,
termasuk sanksi administratif
terhadap usaha angkutan yang tidak
melakukan kewajibannya.
7. UU No 23 Thn. 2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha
Tambang Mineral dan
Batubara (D7t)
Undang Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah
diberlakukan mulai Oktober 2016.
Sehingga, pemerintah provinsi sudah
mengambil-alih Izin Usaha
Pertambangan (IUP) dari pihak
pemkab. Undang-Undang No.23
Tahun 2014 sudah diundangkan
sejak 2 Oktober 2014, dengan jelas
mensyaratkan batas waktu
pelimpahan administrasi yang
semula oleh kabupaten diserahkan ke
pihak provinsi adalah dalam masa
dua tahun semenjak disahkan dalam
undang-undang pada tanggal 2
Oktober 2016. Ketentuan tersebut
merujuk Pasal 404 yang menyatakan
bahwa serah terima personel,
anggaran, sarana dan prasarana,
demikian pula dokumen sebagai
konsekuensi dari pembagian urusan
pemerintah mulai dari pemerintah
pusat, daerah provinsi hingga daerah
kabupaten/kota dilaksanakan
masimal selama 2 (dua) tahun.
8. Undang-Undang Nomor 7
tahun 2014 tentang
Perdagangan (D9)
Pembangunan nasional di bidang
ekonomi disusun dan dilaksanakan
untuk memajukan kesejahteraan
umum melalui pelaksanaan
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam perspektif landasan
konstitusional tersebut, Perdagangan
nasional Indonesia mencerminkan
suatu rangkaian aktivitas
perekonomian yang dilaksanakan
untuk mewujudkan kesejahteraan
umum dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
Hasil Dan Pembahasan
Gambaran Tranformasi,
Kontribusi dan Pertumbuhan 17
(Tujuh Belas Sektor).
Indikator tentang kemajuan dan
transformasi sektor ekonomi di
provinsi Sumatera Utara
sebagaimana diuraikan pada bagian
metode penelitian adalah : Angka
Pertumbuhan, Persentase serta
pergeseran atau Transformasi antar
(17) tujuh belas sektor.
Adapun hasil perhitungan
terhadap ketiga indikator dimaksud
disajikan pada tabel 4.1 berikut:
Jika dilhat dari sisi kontribusi, maka
hingga saat ini sektor yang
mendominasi total PDRB Sumatera
Utara adalah sebanyak 4 (empat)
sektor antara lain: Sektor Pertanian
(25,11 persen), sektor Industri
Pengolahan (19,75 persen), sektor
Perdagangan Besar, Eceran dan
Reparasi (17,42 persen) dan sektor
Konstruksi (12,22 persen).
Angka pertumbuhan tertinggi terjadi
pada sektor Informasi dan
Komunikasi sebesar 9,44 persen
pertahun kemudian disusul oleh
sektor Pertambangan dan Penggalian
sebesar 8,76 persen, selanjutnya
sektor Jasas Kesehatan dan Kegiatan
Sosial tumbuh rata-rata sebesar 8,62
persen pertahun.
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
Sebaliknya sektor dengan persentase
terbesar dalam PDRB Sumatera
Utara antara lain sektor Pertanian
dengan persentase 25,11 persen,
tumbuh dalam angka moderat 5,22
persen. Kemudian sektor Industri
Pengolahan dengan persentase 19,75
persen tumbuh rata-rata sebesar 3,99
persen pertahun. Sektor terbesar
ketiga adalah Perdagangan, Eceran
dan Reparasi dengan persentase
17,42 persen tumbuh rata-rata
sebesar 5,94 persen pertahun. Sektor
keempat adalah sektor Konstruksi
dengan persentase sebesar 12,22
persen dengan pertumbuhan 6,69
persen pertahun.
13 (tiga belas) sektor lainnya
memiliki kontribusi yang sangat
kecil dalam PDRB Sumatera Utara
dengan rata-rata persentase di bawah
5 (lima) persen, sehingga walaupun
menunjukkan tingkat pertumbuhan
yang relatif lebih tinggi dari keempat
sektor utama di atas, namun tidaklah
berkontribusi siginifikan dalam
PDRB Sumatera Utara.
Gambar 5.1: Persentase Rata-Rata Sektor PDRB Propinsi Sumatera Utara, 2010-2019
(Persen)
Indikator pokok dalam penelitian ini
adalah aspek transformsi atau saling
menggeser antar sektor
perekonomian yang digambarkan
variabel PDRB di provinsi Sumatera
Utara, sebagaimana ditunjukkan
dalam gambar di bawah ini.
Gambar 5.2 : Laju Transformasi Sektoral PDRB Sumatera Utara, Tahun 2010-
2019
Di bawah ini disajikan
pengelompokan laju transformasi
antar sektor berdasarkan laju
pertumbuhan positip dan negatip
sebagai berikut:
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
TABEL 5.2. KLASIFIKASI SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LAJU TRANSFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA, TAHUN 2010 HINGGA 2019 (Dalam Persen)
No Sektor Transformas
i
Persentas
e (%) (%) Transformasi Positip
1 Informasi dan Komunikasi 3.54 2.5 2 Pertambangan dan Penggalian 2.89 1.2 3 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.75 0.9 4 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.90 2.2 5 Jasa lainnya 1.64 0.5 6 Transportasi dan Pergudangan 1.42 4.6 7 Real Estat 1.00 4.1
8 Konstruksi 0.94 12.2
9 Jasa Perusahaan 0.88 0.9
10 Jasa Pendidikan 0.25 2.0
11 Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi 0.23 17.4
Transformasi Negatip 12 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
-0.12 0.1 13 Jasa Keuangan dan Asuransi -0.15 3.0 14 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -0.45 25.1
15 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan -0.54 3.3
16 Pengadaan Listrik, Gas -1.48 0.1
17 Industri Pengolahan -1.62 19.8
Sumber : Data Diolah
Sektor yang senantiasa menggeser
sektor lain adalah yang ditandai
dengan laju transformsi positip
adalah sektor yang pada umumnya
memiliki kontribusi relatif kecil
dalam PDRB Sumatera Utara, yaitu
di bawah 5 (lima) persen. Adapun
sektor dimaksud antara lain adalah
sektor Informasi dan Komunikasi,
Pertambangan dan Penggalian, Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum, Jasa lainnya, Transportasi
Pergudangan dan Real Estat, Jasa
Perusahaan, dan Jasa Pendidikan
Namun pada sektor dimaksud
terdapat fenomena yang sangat
penting yaitu pada Sektor Informasi
dan Komunikasi, dimana sektor ini
menunjukkan laju transformasi
tertinggi dari seluruh sektor yang ada
yaitu sebesar 4,54 persen pertahun.
Di sisi lain sektor ini juga memiliki
laju pertumbuhan tertinggi sebesar
9,44 persen pertahun walaupun
kontribusinya sangat rendah yaitu
sebesar 2,5 persen. Dengan kata
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
lain sektor Informasi dan
Komunikasi dalam beberapa tahun
ke depan secara berangsur-angsur
akan mengimbangi 4 (empat) sektor
utama.
Dua sektor utama terlihat senantiasa
semakin berperan penting dalam
PDRB Sumatera Utara adalah sektor
Konstruksi dan sektor Perdagangan
Besar dan Eceran yang ditandai
dengan laju transformasi positip.
Sedangkn dua sektor utama lainnya
yaitu sektor Pertanian dan sektor
Industri Pengolahan tampak
semakin tergerus peranannya dimana
memiliki laju transfoermasi negatip.
Sektor Konstruksi terbukti memiliki
peran yang semakin kuat di masa
yang akan datang yang ditandai
dengan laju pertumbuhan yang
cukup tinggi sebesar 6,69 persen
bahkan dengan laju transformasi
positip sebesar 0,94 persen. Hal
yang sama diikuti oleh sektor
Perdagangan Besar dan Eceran
dengan laju transformasi sebesar
0,23 persen pertahun.
Sebaliknya sektor utama Industri
Pengolahan secara berangsur
tergerus oleh sektor-sektor lain (laju
transformasi positip) dengan laju
transformasi sebesar -1,62 persen
pertahun. Kemudian keadaan yang
sama diikuti oleh sektor Pertanian
dengan laju transformasi sebesar -
0,45 persen pertahun.
Terbukti bahwa fenomena yang
sangat penting sebagai temuan dalam
penelitian ini adalah sektor Industri
Pengolahan yang sudah tergusur
secara berangsur oleh sektor-sektor
yang tingkat transformasinya positip,
baik oleh sektor utama Perdagangan
Besar dan Eceran maupun sektor lain
dengan konstribusi yang sangat kecil
dalam PDRB Sumatera Utara.
Determinan Tranformasi Antar
Sektor
Sebagaimana diuraikan pada
bagian metode penelitian bahwa
untuk mengungkap lebih dalam
tentang transformasi sektoral yang
ada dalam PDRB Sumatera Utara,
maka peneliti menggunakan analisis
regresi berganda dengan melibatkan
sejumlah Kebijakan maupun
peraturan pemerintah sebagai
variabel boneka.
Adapun persamaan yang
bersifat umum yang berlaku untuk
seluruh sektor adalah sebagai
berikut:
Tr_Sektit = αoi + α1n Popit + α2n PPit
+ α3n Dnit + μ1t
Dimana :
i = Indeks Sektor
(i=1,2,3,…..17)
n = Indeks parameter
koefisien regresi
t = Indeks Tahun
Pendugaan Parameter
Pendugaan parameter regresi
dengan SPSS dengan melibatkan
sebanyak 17 (tujuh belas) persamaan
yang diuraikan pada bagian metode
penelitian telah dilakukan dengan
berbagai simulasi model antara lain:
1. Konversi nilai PDRB sektor ke
nilai riil dengan angka tersebut
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
dengan Indeks Harga Konsumen
pada tahun dasar yang sama
yaitu tahun 2012.
2. Transformasi variabel jumlah
penduduk (Pop) dan Pendapatan
Perkapita (PP) baik ke nilai akar
kuadrat maupun nilai logaritma
natural (Ln)
3. Transformasi variabel dengan
bedakala (time lag) 1 tahun.
Dari semua hasil simulasi dan
spesifikasi model serta transformasi
variabel di atas, maka peneliti
menemukan hasil yang tidak
memuaskan baik dari aspek
pelanggaran asumsi klasik,
signifikansi variabel, tanda koefisien
dan aspek lainnya terutama untuk
sektor-sektor dengan kontribusi kecil
dalam PDRB Sumatera Utara.
Sedangkan pada 3 (tiga sektor)
utama serta sektor Informasi dan
Komunikasi ditemukan hal
sebaliknya dimana simulasi model
yang dilakukan, dinilai dapat
digunakan untuk mencapai tujuan
penelitian serta pemecahan masalah
hingga penarikan kesimpulan.
Dengan demikian peneliti fokus
terhadap tiga sektor utama yaitu
Pertanian, Perdagangan, Industri
Pengolahan ditambah sektor
Informasi dan Komunikasi. Adapun
rekapitulasi hasil analisis regresi
dimaksud untuk 4 (empat) sektor
dapat diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 5.4. : HASIL PENDUGAAN PARAMETER REGRESI
Sumber : Data Diolah
Pembahasan.
Sektor Pertanian
Berdasarkan hasil analisis regresi
sektor pertanian, ditemukan bahwa
variabel bebas yang berpengaruh
siginifikan terhadap transformasi
sektor pertanian adalah D5 yaitu
Undang-Undang No 39 Thn. 2014
tentang Perkebunan menyangkut
kordinasi pengelolaan pekebunan
mulai tingkat nasional hingga
kabupaten. Target dari kebijakan ini
dinilai berhasil dalam rangka
membangun ekonomi rakyat dengan
pertimbangan bahwa sektor
perkebunan sudah berperan besar
dalam perekonomian khususnya
perkebunan rakyat dan swasta.
Undang-Undang ini dapat dimaknai
sebagai faktor penyokong utama
sektor pertanian secara keseluruhan
untuk tidak tergerus dengan angka
No Transformasi
Sektor
Variabel Bebas Signifikan
Variabel
Bebas
Koefisien Signifi-
kansi
R2 Heteroske
dastisitas
Multikoli
nearitas
Otoko
relasi
1 Pertanian D5 1.081 5% 0.886 No No No
2 Perdagangan D9 0.019 2% 0.235 No No No
3 Industri Pengolahan D1 0.702 5% 0.441 No No No
4 Informasi dan
Komunikasi
Ln PP 18.074 5% 0.365 No No No
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
yang lebih besar terlepas dari
fenomena umum dimana sektor
pertanian secara alami digeser oleh
sektor-sektor sekunder dan tertier
lainnya.
Sedangkan dua variebal lainnya
berupa Undang-Undang Republik
Indonesia No. 19 Tahun 2013 (D3)
tentang Perlindungan Petani dan UU
Nomor 18 Tahun 2012 (D4)
tentang Pangan dinilai belum
memberikan dampak yang berarti
dalam pembangunan sektor partanian
hingga saat ini.
Jika dihubungkan dengan konstribusi
sektor pertanian dengan persentase
terbesar dalam PDRB, maka hal ini
berarti bahwa perekonopmian
Sumatera Utara masih mengandalkan
sektor pertanian dibanding sektor-
sektor lainnya. Dengan kata lain
hingga periode penelitian ini bahwa
perekonomian Sumatera Utara masih
mengandalkan sektor primer. Hal
tersebut sangat masuk akal dimana
potensi lahan untuk perkebunan baik
bentuk badan hukum maupun
perkebunan rakyat masih sangat luas.
Sektor Perdagangan
Sektor perdagangan adalah salah satu
sektor andalan dalam perekomian
Sumatera Utara dengan laju
transformasi positip walaupun relatif
kecil. Ditemukan bahwa determinan
transformasi sektor ini adalah
Undang-Undang Nomor 7 tahun
2014 tentang Perdagangan (D9)
dengan koefisien yang positip dan
signifikan pada taraf signifikansi 2
persen.
Adapun sasaran dari undang-undang
dimaksud adalah dalam rangka
pembangunan nasional di bidang
yang ekonomi disusun dan
dilaksanakan untuk memajukan
kesejahteraan umum melalui
pelaksanaan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
Dengan demikian pelaksanaan
undang-undang ini dinilai cukup
efektif sehingga mampu
mempertahankan posisi dari sektor
perdagangan bahkan dalam
mempertahankan posisi sektor
perdagangan sebagai sektor utama
dan senantiasa menggeser kontribusi
sektor lainnya. Hal ini juga ditopang
oleh sektor pertanian yang cukup
tinggi sehingga daerah ini sangat
banyak menghasilkan komoditi
pertanian untuk diperdagangkan.
Sektor Industri Pengolahan
Temuan penting lainnya dalam
penelitian ini adalah pada sektor
Industri Pengolahan, yaitu salah satu
sektor andalan yang secara beransgur
tergeser oleh sektor lainnya secara
perlahan dan tentu sangat tidak
diharapkan terjadi dalam
perekonomian di provinsi Sumatera
Utara.
Berdasarkan hasil analisis regresi
dimana variabel Undang-undang No
3 Tahun 2014 (D1) tentang
Perindustrian, ternyata berpengaruh
positip terhadap transformasi sektor
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
ini dan signifikan pada taraf
signifikansi 5 persen. Diyakini
bahwa kebijakan pemerintah ini telah
mampu menyokong sektor Industri
untuk tidak semakin tergerus lebih
dalam sehingga mampu
mempertahankan posisinya sebagai
salah satu sektor utama di masa yang
akan datang. Jika dihubungkan
dengan sektor Pertanian dan sektor
Perdagangan hal ini mengindikasikan
bahwa aktivitas perdagangan masih
masih didominasi oleh komoditi
primer atau bukan hasil pengolahan
dari pihak industri.
Sektor Informasi dan Komunikasi
Sebagaimana kita ketahui bahwa
sektor Informasi dan Komunikasi
adalah sektor yang sangat populer
dan berpengaruh langsung serta
sangat responsip terhadap kehidupan
masyarakat semenjak era informasi
global. Hal itu telah dibuktikan
dengan sangat tingginya laju
transformasi sektor ini walaupun
kontribusinya masih relatif kecil
dalam total PDRB Sumatera Utara.
Berdasarkan analisis regresi bahwa
determinan transformasi sektor
Informasi dan Komunikasi adalah
Pendapatan Perkapita masyarakat
dengan koefisien positip serta
signifikan pada taraf kesalahan 5
persen. Hal ini tentu sangat masuk
akal jika dilihat berdasarkan
karakteristik masyarakat secara
umum dalam merespon setiap bentuk
kemajuan teknologi bidang informasi
dan komunikasi dari waktu ke waktu.
Di sisi lain fenomena ini tampak
semakin intensip dimana porsi
belanja masyarakat yang cenderung
semakin besar untuk pos komunikasi
dan informasi.
Peneliti menilai bahwa kinerja sektor
ini sudah relatif melibihi ambang
batas yang ditunjukkan oleh laju
transformasi sebesar 3,54 persen
pertahun dan faktor penentunya
adalah Pendapatan Perkapita, maka
pengendalian sektor ini hanya dapat
dilakukan oleh pemerintah melalui
Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).
Simpulan.
1. Sektor utama dalam
perekonomian provinsi Sumatera
Utara terdiri dari 4 (empat) sektor
adalah Pertanian, Perdagangan,
Industri Pengolahan dan
Konstruksi.
2. Sektor yang semakin tergeser dari
tahun ke tahun adalah sektor
Industri Pengolahan dan sektor
Pertanian sedangkan sektor
Perdagangan dan sektor
Konstruksi ternyata semakin
penting kontribusinya dalam
PDRB provinsi Sumatera Utara.
3. Sektor Informasi dan Komunikasi
memiliki kontribusi kecil dalam
PDRB Sumatera Utara namun
sangat kuat dalam menggeser
sektor lainnya dengan laju
transformasi 3,54 persen
pertahun.
4. Transformasi sektor pertanian
dipengaruhi positip dan
signifikan oleh Undang-Undang
No 39 Thn. 2014 tentang
Perkebunan.
5. Transformasi sektor Perdagangan
dipengaruhi positip dan
signifikan oleh Undang-Undang
Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS” Vol. 4 No. 1 Desember 2019
Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan.
6. Transformasi sektor Industri
Pengolahan dipengaruhi positip
dan signifikan oleh Undang-
undang No 3 Tahun 2014 (D1)
tentang Perindustrian.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arsyad, Lincolin. 1999., Pengantar
Perencanaan dan
Pembangunan Ekonomi
Daerah, Edisi Pertama, BPFE,
Yogyakarta
Arsyad, Lincolin.2010., Ekonomi
Pembangunan.Yogyakarta:STI
E-YKPN
Boediono. 1985., Teori Pertumbuhan
Ekonomi, Yogyakarta : BPFE-
UGM
Budiman Arief. 1995. Teori
Pembangunan Dunia III.
Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama
BPS Provinsi Sumatera Utara. 2010-
2018
Djojohadikusumo, Sumitro. 1994.
Perkembangan Pemikiran
Ekonomi: Dasar Teori
Ekonomi Pertumbuhan dan
Ekonomi Pembangunan. PT
Pustaka LP3ES Indonesia.
Jakarta.
Dumairy, 1999, Perekonomian
Indonesia, Yogyakarta: Bagian
Penerbitan Erlangga.
Gujarati, Damodar, 2003, Basic
Econometric, (Fourth edition),
USA, Mc Graw-Hill
International.
Rustiadi.. 2006. Penerimaan dan
Pengembangan Wilayah.
Institut Pertanian Bogor,
Bogor.
Sukirno, Sadono, Ekonomi
Pembangunan, 1985, Jakarta :
Fakultas Ekonomi Universitas
Indinesia, Bima Grafika.
Sumitro Djojohadikusumo, 2005.
Ekonomi Pembangunan,
Jakarta: Pustaka Ekonomi.
Sukirno, Sadono. 1998. Ekonomi
Pembangunan. Jakarta: LPFE-
UI
Syahyuti, 2006. 30 Konsep Penting
Dalam Pembangunan Pedesaan
dan Pertanian: Penjelasan
tentang konsep, istilah, teori
dan indikator serta variabel.
Bina Rena Pariwara, Jakarta.
Todaro, Michael P. 1990, Ekonomi
Pembangunan Di Dunia
Ketiga, Jakarta : Erlangga.
Tambunan, T.H Tulus.2003.
Perekonomian Indonesia
Beberapa Masalah
Penting.Jakarta:Ghalia
Indonesia
Tarigan, Robinson. 2012. Ekonomi
Regional Teori dan Aplikasi
Edisi Revisi. Jakarta : PT
Bumi Aksara.
Todaro, Michael P. 2003.
Pembangunan Ekonomi Di
Dunia Ketiga. Alih Bahasa:
Aminuddin dan Drs.Mursid.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang No.21 Tahun 2011
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012
Undang-Undang No. 19 Tahun 2013
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014
Undang Undang No. 74 Tahun 2014