Prinsip dan Pedoman Integritas (2015)

ASIAN DEVELOPMENT BANK

PRINSIP DAN PEDOMAN INTEGRITAS (2015)

KANTOR ANTI-KORUPSI DAN INTEGRITAS

ASIAN DEVELOPMENT BANK

PRINSIP DAN PEDOMAN INTEGRITAS (2015)

KANTOR ANTI-KORUPSI DAN INTEGRITAS

Creative Commons Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan 3.0 Lisensi IGO 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)

© 2015 Asian Development Bank6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, FilipinaTel +63 2 632 4444; Fax +63 2 636 2444www.adb.org; [email protected]; [email protected]

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dipublikasikan tahun 2015.Dicetak di Filipina.

ISBN 978-92-9257-034-7 (Cetak), 078-92-9257-035-4 (e-ISBN)Stok Publikasi No. TIM157127

Hal-hal yang dinyatakan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan ataupun kebijakan Asian Development Bank (ADB) atau Dewan Gubernurnya atau pemerintah yang diwakilinya. ADB tidak bermaksud untuk membuat penilaian apapun tentang status hukum atau status lain wilayah atau daerah manapun saat menunjuk atau merujuk ke suatu wilayah atau daerah geografis tertentu, atau saat menggunakan istilah “negara” dalam dokumen ini.

Publikasi ini tersedia atas lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan 3.0 IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/. Dengan menggunakan isi publikasi ini, Anda setuju untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam lisensi tersebut maupun Ketentuan Penggunaan pada Penyimpanan dengan Akses Terbuka (Open Access Repository) ADB di openaccess.adb.org/termsofuse

Catatan: Dalam publikasi ini, “$” merujuk pada Dolar AS.

Dicetak di atas kertas daur ulang

http://www.adb.org

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/

iii

* Dokumen ini memperbarui Prinsip-prinsip dan Pedoman Integritas yang terbit pada 2006 dan direvisi pada 2012.

Daftar Isi

I. Prinsip dan Pedoman Untuk Investigasi Pada Lembaga Keuangan Internasional 1Pembukaan 1Prinsip-Prinsip Umum 3Definisi 17Hak Dan Kewajiban 18Saksi dan Subyek 18Pedoman dan Prosedur 27Temuan Investigasi 32Penyerahan ke Pihak Berwenang Nasional 33

II. Sanksi 35Dasar Untuk Tindakan Koreksi 35Pemberitahuan Pada Pihak Yang Menjadi Subyek Investigasi 37Tindakan Koreksi 41Jangka Waktu Pencekalan 51Banding 56Pemulihan 59Keterbukaan 61Pencekalan Silang 63

Prinsip dan Pedoman Integritas (Januari 2015)*

Bahasa Indonesia Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Meskipun ADB telah berusaha untuk memastikan ketepatan dari penerjemahan, namun, bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) adalah Bahasa Inggris dan hanya dokumen asli yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan otoritatif). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris.

1

I. Prinsip dan Pedoman Untuk Investigasi Pada Lembaga Keuangan Internasional1

Pembukaan

Lembaga-lembaga berikut telah bersama-sama mendukung prinsip-prinsip umum dan pedoman untuk investigasi yang dilakukan oleh masing-masing unit investigasi:

• Grup Bank Pembangunan Afrika (The African Development Bank Group)

• Bank Pembangunan Asia (The Asian Development Bank/ADB)

• Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (The European Bank for Reconstruction and Development)

1 Prinsip dan Pedoman untuk Investigasi pada Lembaga Keuangan Internasional, yang diterapkan oleh lembaga-lembaga yang disebutkan, dimasukkan sebagai Pasal I pada Prinsip dan Pedoman Integritas ini, dengan ayat-ayat yang disisipkan khusus untuk Bank Pembangunan Asia (ADB).

2

Prinsip dan Pedoman Integritas

• Grup Bank Investasi Eropa (The European Investment Bank Group)

• Grup Bank Pembangunan Antar-Amerika (The (Inter-American Development Bank Group)

• Grup Bank Dunia (The World Bank Group)

Prinsip-prinsip dan pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan dalam melakukan investigasi bersama dengan kebijakan, aturan, peraturan, dan hak istimewa serta kekebalan yang berlaku dalam Organisasi.2

Untuk ADB: Prinsip-prinsip dan pedoman ini berlaku bagi Kantor Anti-Korupsi dan Integritas (OAI), staf, dan setiap pihak yang diberi kewenangan oleh OAI atau ditunjuk oleh Presiden untuk melakukan investigasi yang seyoganya akan dilakukan oleh OAI, dan semua staf ADB serta konsultan dan kontraktor yang dipekerjakan oleh ADB dan pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan

2 Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk memberikan, menerapkan, atau menyiratkan tugas, kewajiban, atau hak yang dapat menjadi dasar tindakan hukum pada proses pengadilan atau administrasi tentang Organisasi yang melaksanakan investigasi. Tidak ada sesuatu pun dalam pedoman ini yang boleh ditafsirkan sebagai hal yang mempengaruhi hak dan kewajiban setiap Organisasi sehubungan dengan aturan, kebijakan dan prosedurnya, maupun hak istimewa serta kekebalan yang diberikan kepada masing-masing Organisasi berdasarkan perjanjian internasional dan undang-undang setiap anggota.

Bersambung ke halaman berikut

Prinsip dan Pedoman Untuk Investigasi Pada Lembaga Keuangan Internasional

3

Lanjutan

ADB3 dalam mengamati Kebijakan Anti Korupsi.4

Untuk tujuan dokumen ini, penggunaan istilah “Organisasi” mencakup referensi kepada semua lembaga yang merupakan bagian atau terkait dengan Lembaga yang disebutkan di atas. Unit investigasi dari masing-masing organisasi selanjutnya disebut sebagai “Kantor Investigasi.”

Prinsip-Prinsip Umum

1. Setiap Organisasi wajib memiliki Kantor Investigasi yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi.

Untuk ADB: 1.A. OAI adalah titik awal kontak dan Kantor Investigasi untuk dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan kegiatan yang terkait dengan ADB atau staf ADB. 1.B. “Pelanggaran Integritas” adalah setiap perbuatan yang melanggar Kebijakan Anti

3 Kegiatan yang berkaitan dengan ADB didefinisikan di ayat 1C, infra.4 Makalah Dewan R-89-98, Kebijakan Anti Korupsi, yang disetujui tanggal 2 Juli 1998,

seperti dijelaskan oleh Makalah Dewan R185-04, Kebijakan Anti Korupsi: Usulan Klarifikasi dan Perubahan Terkait terhadap Pedoman Konsultasi dan Pengadaan, yang disetujui tanggal 11 November 2004, dan Makalah Dewan R179-06 , Kebijakan Anti Korupsi: Definisi Yang Diharmonisasi mengenai Praktek Korupsi dan Penipuan, yang disetujui tanggal 8 September 2006.


4


Korupsi ADB, termasuk praktek korupsi, penipuan, pemaksaan, atau praktek kolusi, penyalahgunaan, konflik kepentingan,5 dan praktek yang menghalangi (obstruktif ) , sebagaimana didefinisikan dalam dokumen ini. 1.C. “Kegiatan yang terkait dengan ADB” mencakup kegiatan yang dibiayai, dikelola atau yang didukung oleh ADB, atau setiap kegiatan yang secara substansial mempengaruhi atau dapat mempengaruhi atau relevan bagi ADB. 1.D. “Perjanjian Pencekalan Silang” memaksudkan Perjanjian untuk Penegakan Bersama Keputusan Pencekalan antara ADB dan Lembaga-lembaga Yang Berpartisipasi lainnya yang memungkinkan Lembaga-lembaga Yang Berpartisipasi untuk menegakkan sanksi yang meliputi praktek korupsi, penipuan, pemaksaan, dan kolusif yang dijatuhkan dan dibuat publik oleh Lembaga-lembaga Yang Berpartisipasi lainnya.

5 Konflik kepentingan (COI) mungkin tidak selalu menjadi suatu pelanggaran integritas.

Lanjutan



5

Lanjutan

1.E. “Lembaga-lembaga Yang Berpartisipasi” memaksudkan para penandatangan pada Perjanjian Pencekalan Silang dan setiap lembaga yang kemudian menjadi pihak pada Pencekalan Silang tersebut.6

2. Tujuan investigasi oleh Kantor Investigasi adalah untuk memeriksa dan menentukan kebenaran dugaan praktek korupsi atau penipuan seperti yang didefinisikan oleh masing-masing institusi termasuk sehubungan dengan, tetapi tidak terbatas pada proyek yang dibiayai oleh Organisasi, dan dugaan penyimpangan di pihak para anggota staf Organisasi.

Untuk ADB: 2.A. Pelanggaran integritas yang mungkin diinvestigasi oleh OAI mencakup :

i. Praktek korupsi, yaitu tindakan yang menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta, langsung atau tidak langsung, sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi dengan cara yang tidak patut tindakan-tindakan pihak lain;

6 Para penandatangan awal adalah Grup Bank Pembangunan Afrika, ADB, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Group Bank Pembangunan Antar-Amerika, dan Kelompok Bank Dunia. Menurut Perjanjian Pencekalan Silang, lembaga keuangan internasional lainnya bisa ikut dengan perjanjian ini atas persetujuan semua Lembaga Yang Berpartisipasi.


6


ii. Praktek penipuan, yaitu perbuatan atau kelalaian, termasuk penggambaran yang keliru, yang dengan sengaja atau ceroboh menyesatkan, atau mencoba menyesatkan, suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya atau untuk menghindari kewajiban;

iii. Praktek pemaksaan, yang merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu pihak atau milik pihak tersebut untuk mempengaruhi secara tidak patut tindakan-tindakan suatu pihak;

iv. Praktek kolusi, yaitu suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak pantas, termasuk mempengaruhi dengan tidak patut tindakan-tindakan pihak lain;7

v. Penyalahgunaan, yaitu pencurian, pemborosan atau penyalahgunaan aset yang berhubungan dengan kegiatan terkait ADB,

7 Definisi korupsi, penipuan, pemaksaan, dan kolusi diselaraskan dengan bank-bank pembangunan multilateral lainnya dan diterapkan oleh ADB berdasarkan Makalah Dewan R179-06.

Lanjutan



7

baik dilakukan dengan sengaja atau karena pengabaian secara sembrono;

vi. Konflik kepentingan, yaitu situasi apapun di mana salah satu pihak memiliki kepentingan yang dengan tidak patut dapat mempengaruhi kinerja pihak tersebut atau tanggung jawab dalam melaksanakan tugas resmi, kewajiban kontrak, atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;

vii. Praktek yang menghalangi (obstruktif ), yang mencakup (a) dengan sengaja menghancurkan, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan bukti yang substansial bagi investigasi ADB; (b) membuat pernyataan palsu kepada para penyidik dengan maksud untuk menghambat investigasi ADB secara substansial; (c) tidak memenuhi permintaan untuk memberikan informasi, dokumen atau catatan sehubungan dengan investigasi OAI; (d) mengancam, melecehkan atau mengintimidasi pihak manapun agar pihak tersebut tidak mengungkapkan pengetahuannya tentang hal-hal yang

Lanjutan


Lanjutan

8


relevan dengan investigasi atau agar tidak terus melanjutkan investigasi tersebut; atau (e) secara substansial menghambat hak kontraktual ADB untuk melakukan audit atau inspeksi atau akses ke informasi;

viii. Pelanggaran terhadap sanksi ADB;

ix. Pembalasan terhadap pelapor atau saksi, yaitu setiap tindakan merugikan, langsung atau tidak langsung, yang disarankan, diancamkan atau dilakukan terhadap pelapor atau saksi, atau orang yang terkait dengan pelapor atau saksi, yang sifatnya substansial untuk pengaduan tersebut karena laporan atau kerja sama dengan suatu investigasi ADB oleh pelapor atau saksi, yang harus diselidiki sesuai dengan Tertib Administrasi (Administrative Order/AO) 2.10;8 dan

x. Pelanggaran lain terhadap Kebijakan Anti Korupsi ADB, termasuk kegagalan untuk mematuhi standar etika tertinggi.

2.B. Investigasi dapat mencakup upaya untuk melakukan atau dugaan pelanggaran integritas.

8 Perlindungan Pelapor dan Saksi.


Lanjutan


9

2.C. Dugaan perilaku tidak jujur di pihak staf ADB yang melibatkan pelanggaran integritas atau pembalasan terhadap pelapor atau saksi akan diselidiki oleh OAI sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Pedoman Integritas ini, Lampiran 2 dari AO 2.04,9 dan AO 2.10.

2.D. OAI dapat menginvestigasi pelanggaran yang dilakukan secara sengaja lainnya, sesuai dengan AO 2.04, atas permintaan Presiden atau Direktur Jenderal pada Departemen Sistem Anggaran, Personalia, dan Manajemen (Budget, Personnel, and Management System Department/BPMSD)

3. Kantor Investigasi wajib menjaga obyektivitas, ketidakberpihakan, serta keadilan selama proses investigasi dan melakukan kegiatannya secara kompeten dan dengan tingkat integritas tertinggi. Secara khusus, Kantor Investigasi harus melaksanakan tugasnya secara independen terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atau terlibat dalam kegiatan operasional dan terhadap para anggota staf yang bisa menjadi subyek investigasi, dan juga harus bebas dari pengaruh yang tidak patut maupun perasaaan takut akan pembalasan.

9 Tindakan dan Prosedur Disiplin.

10


4. Staf Kantor Investigasi akan mengungkapkan kepada seorang atasan secara tepat waktu, setiap konflik kepentingan baik aktual ataupun potensial yang mungkin ia alami dalam investigasi di mana ia berpartisipasi, dan atasan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengoreksi konflik tersebut.

Untuk ADB: 4.A. Untuk ADB: 4.a. Pengungkapan konflik kepentingan harus dilakukan kepada Kepala OAI atau orang yang ditunjuk olehnya segera setelah adanya temuan dan sebelum tindakan investigasi apapun diambil. Konflik yang melibatkan Kepala OAI harus diungkapkan kepada Presiden ADB. Setiap tindakan untuk mengelola konflik kepentingan harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Tindakan untuk mengatasi konflik kepentingan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pengecualian dari investigasi dan batas akses ke catatan serta informasi tentang kasus.

5. Prosedur yang tepat harus disiapkan untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan di pihak setiap anggota staf Kantor Investigasi.


11

Untuk ADB: 5.A. Laporan dugaan pelanggaran integritas yang dicurigai atau pelanggaran secara sengaja oleh staf manajerial di dalam OAI atau BPMSD dapat disampaikan kepada Wakil Presiden ADB urusan Administrasi dan Manajemen Perusahaan, sesuai dengan AO 2.10, klausul 4.3. 5. B. Laporan dugaan pelanggaran integritas yang dicurigai atau pelanggaran secara sengaja apapun oleh Wakil Presiden ADB dapat disampaikan kepada Presiden ADB, sesuai dengan AO 2.10, klausul 4.4. 5.C. Laporan dugaan pelanggaran integritas oleh staf OAI lainnya, konsultan atau kontraktor dapat disampakan secara langsung kepada Kepala atau Direktur OAI.

6. Setiap Organisasi wajib mempublikasikan mandat dan/atau kerangka acuan dari Kantor Investigasinya serta laporan tahunan yang menyoroti kegiatan Kantor Investigasinya sehubungan dengan integritas dan anti-penipuan serta korupsi sesuai dengan kebijakannya tentang pengungkapan informasi.

Untuk ADB: 6.A. OAI, stafnya, setiap pihak yang diberi kewenangan oleh OAI, atau siapa pun yang


Lanjutan

12


ditunjuk oleh Presiden untuk melakukan investigasi yang seyogianya dilakukan oleh OAI, akan mengkaji tuduhan dan melakukan investigasi berdasarkan prinsip-prinsip dan pedoman ini, dan merekomendasikan tindakan administratif untuk diambil oleh ADB dalam mengatasi masalah tersebut. 6.B.Berdasarkan Kerangka Acuannya, Kepala OAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden ADB. Dia melapor langsung kepada Presiden, dan melalui Presiden, kepada Komite Audit Dewan Direksi, mengenai kegiatan yang signifikan dan hasil OAI. Dalam melaksanakan kegiatan OAI, Kepala OAI dan anggota staf yang berwenang di dalam OAI akan memiliki akses penuh dan tidak terbatas ke (dan mungkin memiliki kepemilikan atau pengendalian sementara atas) informasi dan catatan yang berhubungan dengan semua kegiatan ADB, personel ADB, dan properti fisik ADB. Tanggung jawab utama OAI adalah:

• Bekerja sama dengan departemen/kantor terkait, untuk meningkatkan kesadaran mengenai Kebijakan Anti Korupsi ADB.


Lanjutan


13


• Berkonsultasi dengan departemen/kantor terkait, mengusulkan dan meninjau prosedur yang cocok berdasarkan Kebijakan Anti Korupsi untuk memastikan bahwa semua anggota staf dan proyek mematuhi standar tertinggi untuk menjaga integritas melawan korupsi.

• Bertindak sebagai titik awal kontak untuk semua insiden dugaan pelanggaran integritas, seperti yang didefinisikan oleh ADB dalam ayat 2.A. di atas, dalam setiap kegiatan yang terkait dengan ADB, termasuk para anggota stafnya.

• Melakukan investigasi independen dan obyektif terhadap pelanggaran integritas sesuai dengan Kebijakan Anti Korupsi ADB yang dikenal atau diidentifikasi oleh OAI.

• Melakukan kajian terkait dengan pengadaan proyek terhadap kegiatan yang dibiayai ADB untuk membantu mencegah dan mendeteksi pelanggaran integritas

• Menyediakan temuan-temuan investigasi yang harus ditangani seperti diatur dalam Prinsip-prinsip dan Pedoman Integritas ini.

Lanjutan

14


• Dalam melakukan investigasi, berkoordinasi dengan Manajemen, Kantor Penasehat Umum (Office of the General Counsel/OGC), BPMSD, dan departemen/kantor lain sebagaimana diperlukan, dan menerapkan prosedur yang tepat untuk menentukan apakah suatu pelanggaran integritas telah terjadi; mengumpulkan cukup barang bukti tentang hal tersebut; mendesain prosedur untuk diikuti dalam upaya mengidentifikasi para pelaku, tingkatan, teknik yang digunakan, serta penyebab pelanggaran integritas; menentukan apakah pengendalian perlu dilaksanakan atau diperkuat untuk mengurangi kerentanan; dan mendesain mekanisme untuk membantu mengungkapkan adanya penipuan, korupsi atau penyalahgunaan yang serupa.

• Menginvestigasi dugaan pelanggaran dengan sengaja oleh anggota staf yang menyangkut pelanggaran integritas sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Pedoman Integritas ini dan Lampiran 2 dari AO 2.04.

• Menginvestigasi dugaan pelanggaran dengan sengaja yang ditunjuk oleh Divisi Sumber Daya Manusia sesuai dengan AO 2.04.


Lanjutan


15

• Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden yang merangkum kegiatan-kegiatannya.

• Berkonsultasi dan berkolaborasi dengan bank pembangunan multilateral lainnya, lembaga keuangan internasional, atau pihak lain yang terkait untuk bertukar gagasan, pengalaman praktis, serta wawasan tentang cara-cara terbaik untuk menangani pelanggaran integritas, secara internal maupun eksternal. Untuk memberikan saran independen bagi Manajemen atau departemen/kantor yang berkepentingan sehubungan dengan masalah-masalah integritas atau Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme (money laundering and financing of terrorism, ML/FT), termasuk investigasi untuk memfasilitasi kemampuan ADB mengkaji masalah-masalah integritas atau ML/FT yang bersifat signifikan.

• Untuk memberikan bimbingan kepada departemen/kantor mengenai integritas dan risiko ML/FT serta uji tuntas integritas, yang menyangkut pengecekan ML/FT.

16


7. Kantor Investigasi harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk melindungi sebagai rahasia informasi non-publik yang terkait dengan investigasi, termasuk identitas para pihak yang merupakan subyek investigasi serta para pihak yang memberikan kesaksian atau bukti. Tata cara agar informasi yang ada disimpan dan dapat dibuat tersedia bagi para pihak baik di dalam setiap Organisasi maupun para pihak di luar Organisasi, termasuk pihak berwenang nasional, harus mengikuti aturan, kebijakan dan prosedur Organisasi.

Untuk ADB: 7.A. OAI akan menyimpan informasi dan catatannya di bawah pengendalian fisik, elektronik dan prosedural yang memadai. OAI akan membatasi sirkulasi informasi mengenai investigasi, seperti pokok persoalan investigasi dan identitas para pihak, secara ketat hanya bagi yang perlu mengetahuinya. Tergantung pada sifat kasusnya, OAI dapat mengungkapkan bukti tertentu kepada subyek investigasi10 dengan memperhatikan perlunya melindungi para pelapor serta para saksi sesuai dengan AO 2.10. 7.B. Hanya OAI dan Presiden ADB yang dapat mengakses berkas dan catatan OAI. OAI atau Presiden dapat menentukan apakah berkas dan catatan OAI dapat dibagikan, diedit

10 “Subyek” investigasi berarti pihak yang diduga telah terlibat dalam pelanggaran integritas dan/atau pelanggaran dengan sengaja, yang sedang diinvestigasi oleh OAI.


Lanjutan


17

atau disunting, dengan pihak lain, tunduk kepada AO 2.04, AO 2.10, aturan Komunikasi Publik Kebijakan, dan aturan ADB lain yang relevan.

8. Temuan investigasi harus didasarkan atas fakta dan analisis yang terkait, yang bisa mencakup kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal.

9. Kantor Investigasi wajib membuat rekomendasi yang cocok yang berasal dari temuan investigasi untuk manajemen Organisasi.

10. Semua investigasi yang dilakukan oleh Kantor Investigasi bersifat administratif.

Definisi

11. Pelanggaran yang sengaja adalah kegagalan anggota staf untuk mematuhi aturan tingkah laku atau standar perilaku yang ditetapkan oleh Organisasi.

Untuk ADB: 11.A. Aturan tingkah laku atau standar perilaku ADB diatur di AO2.02. Aturan ADB yang mencakup pelanggaran yang disengaja ditemukan di AO 2.04.

18


12. Standar bukti yang akan digunakan untuk verifikasi pengaduan, didefinisikan untuk keperluan investigasi sebagai informasi yang secara keseluruhan memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang lebih mungkin daripada tidak mungkin

Untuk ADB: 12.A. ADB dapat merujuk ke standar bukti ini sebagai dasar yang lebih kuat terhadap bukti, atau bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan yang wajar, dengan mempertimbangkan semua faktor dan keadaan yang relevan, bahwa berdasarkan kemungkinan yang ada, suatu pihak tertentu telah melakukan pelanggaran integritas.

Hak Dan Kewajiban

Saksi dan Subyek

13. Seorang anggota staf yang memenuhi syarat sebagai “pelapor” berdasarkan aturan, kebijakan dan prosedur Organisasi tidak akan dibiarkan menjadi sasaran pembalasan oleh Organisasi. Organisasi akan menangani pembalasan semacam ini secara terpisah sebagai suatu pelanggaran dengan sengaja.For ADB:

Untuk ADB: 13.A. Perlindungan bagi pelapor dan saksi diatur oleh AO 2.10.


19

14. Organisasi dapat mewajibkan staf untuk melaporkan dugaan tindakan penipuan, korupsi, dan bentuk-bentuk pelanggaran sengaja lainnya.

Untuk ADB: 14.A. Staf ADB wajib melaporkan setiap dugaan pelanggaran integritas kepada OAI. Staf dianjurkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran sengaja lainnya kepada BPMSD, sesuai dengan AO 2.10. Persetujuan atau otorisasi oleh staf tidak dibutuhkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran integritas atau dugaan pelanggaran dengan sengaja.

15. Organisasi mewajibkan staf untuk bekerja sama dengan investigasi dan menjawab pertanyaan serta memenuhi permintaan akan informasi.

Untuk ADB: 15.A. Staf11 ADB berkewajiban untuk bekerja sama sepenuhnya dalam screening atau investigasi jika diminta oleh OAI. Kerja sama tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

• Bersedia untuk diwawancarai serta menjawab sepenuhnya dan dengan jujur semua pertanyaan yang diajukan.

11 Hal ini berlaku untuk Subyek dan para saksi. Bersambung ke halaman berikut

Lanjutan

20


• Menyediakan untuk OAI hal-hal yang diminta yang berada dalam pengendalian anggota staf termasuk, namun tidak terbatas pada, dokumen dan benda-benda fisik lainnya.

• Bekerja sama dalam pengujian yang diminta oleh OAI, termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi sidik jari, analisis tulisan tangan, dan pemeriksaan dan analisis fisik.12

• Menjaga dan melindungi kerahasiaan semua informasi yang dibahas dengan OAI dan BPMSD.

15.B. Seorang staf yang menjadi subyek investigasi harus mengizinkan agar informasi finansialnya diberikan langsung kepada OAI jika diminta. Atas permintaan OAI, para staf harus menyediakan otorisasi tertulis yang ditujukan kepada lembaga keuangannya untuk melaksanakan hal ini, dengan mengesampingkan hak privasi atau hak kerahasiaan yang tadinya dimiliki oleh staf tersebut terkait dengan informasi yang akan diungkapkan.

12 Opsional untuk staf ADB yang menjadi saksi.


Lanjutan


21

15.C. Seorang staf yang menjadi subyek investigasi dapat meminta untuk didampingi oleh staf lain13 selama wawancara yang dilakukan sebagai bagian investigasi selama permintaan tersebut tidak menunda atau menghalangi investigasi. Namun, staf yang menyertai tersebut tidak boleh merupakan bagian dari OAI, OGC, Kantor Sekretaris, Kantor Auditor Umum, Kantor Layanan Administrasi, atau BPMSD. Staf dan saksi dapat berkonsultasi, atas biaya sendiri, dengan penasehat hukum luar mengenai masalah dalam investigasi, namun tidak boleh didampingi kuasa hukum tersebut di tempat ADB atau selama wawancara yang dilakukan sebagai bagian dari investigasi. Konsultasi tersebut tidak akan menunda pelaksanaan wawancara, atau kepatuhan staf terhadap kewajiban lainnya berdasarkan aturan-aturan ini, kecuali diizinkan oleh OAI.

15.D.Jika staf tidak mematuhi kewajiban untuk bekerja sama, ADB dapat menarik kesimpulan yang negatif berdasarkan penolakan tersebut.

13 Nama anggota staf yang menyertai harus diberikan kepada OAI sebelumnya. OAI memiliki keleluasaan untuk melarang kehadiran anggota staf tersebut dan meminta penggantinya.


22


Lanjutan

Dalam kasus demikian, OAI dapat merujuk hal tersebut kepada BPMSD untuk tindakan disipliner yang cocok sesuai dengan AO 2.04. Kegagalan untuk bekerja sama mencakup sikap tidak menanggapi secara tepat waktu dan lengkap terhadap pertanyaan OAI, kegagalan untuk memberikan dokumen atau bukti lain yang diminta oleh OAI, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, atau menyalahgambarkan fakta selama investigasi OAI, atau dengan cara lain menghambat, investigasi OAI.

16. Setiap Organisasi harus menerapkan aturan, kebijakan dan prosedur, dan, sejauh yang mungkin dilakukan secara hukum dan komersial, memasukkan dalam kontrak-kontraknya dengan pihak ketiga, ketentuan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi akan bekerja sama dengan investigasi.

17. Sebagai bagian proses investigasi, subyek investigasi harus diberi kesempatan untuk menjelaskan perilakunya serta menyajikan informasi demi kepentingannya. Penentuan kapan kesempatan tersebut diberikan kepada subyek diatur oleh aturan, kebijakan dan prosedur Organisasi.


23

Kantor Investigasi

18. Investigasi harus dilakukan secepatnya dalam keterbatasan sumber daya yang tersedia.

19. Kantor Investigasi harus memeriksa informasi baik yang menyatakan pihak tersangka bersalah maupun yang menyatakan ia bebas.

20. Kantor Investigasi wajib memelihara dan menjaga keamanan catatan yang memadai mengenai investigasi maupun informasi yang dikumpulkan.

Untuk ADB: 20.A. OAI akan menyimpan:

• Berkas investigasi terkait dengan staf ADB minimal 10 tahun setelah anggota staf terpisah dari ADB, kecuali staf tersebut telah mencapai usia 70 atau adanya hal-hal yang membuat ADB tidak akan mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali staf tersebut, bergantung pada yang mana terjadi kemudian;

• Berkas investigasi lainnya selama minimal 10 tahun sejak diterimanya pengaduan;


24


• Berkas tinjauan terkait dengan pengadaan proyek selama 5 tahun setelah penerbitan laporan;

• Kontrak yang berkaitan dengan audit yang disimpan dan konsultan investigasi selama minimal 5 tahun setelah berakhirnya kontrak;

• Korespondensi, termasuk memo antar-kantor serta rekomendasi kepada Manajemen selama minimal 5 tahun; dan

• Laporan tahunan OAI kepada Presiden, disimpan secara permanen.

21. Staf Kantor Investigasi harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengungkapan informasi investigasi tanpa otorisasi.

22. Kantor Investigasi harus mendokumentasikan temuan dan kesimpulan investigasi.

23. Untuk tujuan melakukan investigasi, Kantor Investigasi akan memiliki akses penuh dan lengkap ke semua informasi, catatan, personel, dan properti yang relevan dari organisasi, sesuai dengan aturan, kebijakan dan prosedur organisasi.

Lanjutan


25

Untuk ADB: 23.A. AO 1.02, 14 yang berlaku untuk OAI, serta Kerangka Acuan OAI, memberikan bagi OAI akses penuh dan tidak terbatas ke informasi dan catatan yang berhubungan dengan semua kegiatan ADB. OAI dapat memeriksa setiap dan semua berkas, catatan, buku, data, makalah ADB, serta bahan lain yang terkait dengan kegiatan ADB, sebagaimana dan bila dianggap perlu; menguasai secara fisik untuk sementara setiap bahan; dan membuat salinan. 23.B. Permintaan OAI untuk akses ke e-mail harus diatur sesuai dengan AO 4.05.15

24. Sejauh yang digariskan oleh aturan, kebijakan, prosedur dan kontrak Organisasi yang relevan, Kantor Investigasi berwenang untuk memeriksa dan menyalin buku-buku dan catatan yang relevan, dari proyek, badan pelaksana, individu, atau perusahaan yang berpartisipasi atau yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai oleh Organisasi atau entitas lain yang berpartisipasi dalam pencairan dana Organisasi.

14 Buletin Organisasi, 12 Oktober 2009.15 Prinsip Teknologi Informasi dan Komunikasi, 11 September 2007.

26


25. Kantor Investigasi dapat berkonsultasi dan berkolaborasi dengan Organisasi lain, lembaga-lembaga internasional, serta pihak terkait lainnya untuk bertukar ide, pengalaman praktis, dan wawasan tentang cara-cara terbaik untuk mengatasi masalah yang menjadi perhatian bersama.

26. Kantor Investigasi dapat memberikan bantuan kepada dan berbagi informasi dengan Kantor Investigasi lainnya.

Untuk ADB: 26.A. OAI atau Presiden ADB dapat menentukan apakah informasi, termasuk informasi yang diperoleh selama investigasi, dapat dibagi dengan organisasi internasional, perwakilan atau lembaga negara anggota ADB lainnya, atau pihak lain yang memiliki kebutuhan untuk mengetahui informasi tersebut demi kepentingan kerja sama, harmonisasi, atau pertimbangan lain yang relevan, sesuai dengan AO 2.04, AO 2.10, Kebijakan Komunikasi Publik, dan aturan ADB lain yang relevan. Dalam hal ini, OAI akan mewajibkan penerima informasi untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut dan menggunakannya hanya untuk tujuan yang sesuai dengan diungkapkannya informasi tersebut oleh OAI.


Lanjutan


27

26.B. OAI dapat bekerja sama dalam investigasi dengan organisasi, kantor, atau pihak lain dengan cara yang tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas OAI atau mengurangi hak istimewa dan kekebalan ADB sesuai dengan Piagamnya.

Pedoman dan Prosedur

Sumber Pengaduan

27. Kantor Investigasi harus menerima semua pengaduan terlepas dari sumbernya, termasuk pengaduan dari sumber anonim atau sumber rahasia.

28. Apabila memungkinkan, Kantor Investigasi akan membuat tanda terima untuk semua pengaduan.

Penerimaan Pengaduan

29. Semua pengaduan harus terdaftar dan ditinjau untuk menentukan apakah pengaduan tersebut berada dalam yurisdiksi atau kewenangan Kantor Investigasi.

28


Evaluasi Awal

30. Setelah terdaftar, maka pengaduan akan dievaluasi oleh Kantor Investigasi untuk menentukan kredibilitas, substansi, dan kemungkinannya untuk diverifikasi. Untuk tujuan ini, pengaduan akan diperiksa untuk menentukan apakah ada dasar yang sah untuk membenarkan dilakukannya investigasi.

Untuk ADB: 30.A. OAI mengevaluasi, atau melakukan seleksi awal (screening) terhadap pengaduan berdasarkan kriteria berikut untuk menentukan apakah pengaduan tersebut layak diinvestigasi lebih lanjut. Pengaduan harus berisi tuduhan atau informasi yang:

• berada dalam cakupan mandat OAI – berhubungan dengan kegiatan yang terhadapnya OAI berwenang untuk melakukan investigasi;

• kredibel – ada kemungkinan yang masuk akal bahwa pelanggaran telah terjadi;

• dapat diverifikasi – terdapat pilihan-pilihan praktis untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menentukan kebenaran tuduhan berdasarkan keseimbangan probabilitas;


Lanjutan


29

• substansial – hal ini cukup penting untuk membenarkan permintaan yang diperkirakan untuk investigasi serta tindakan koreksi; dan

• pertimbangan lain yang relevan, misalnya apakah hal itu mungkin efektif ditangani melalui pilihan-pilihan yang tersedia bagi ADB.

30.B. Di akhir screening, staf OAI akan merekomendasikan kepada Kepala OAI atau orang yang ditunjuknya, apakah pengaduan akan dihentikan atau akan dilanjutkan dengan investigasi. Keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan dengan investigasi harus didokumentasikan melalui laporan yang disetujui dan menyajikan alasan untuk keputusan ini. Informasi yang berkaitan dengan pengaduan akan disimpan dalam berkas OAI yang sesuai dengan ayat 20.A.

30.C. Jika pengaduan melibatkan staf ADB, OAI dapat mengkoordinasikan tindakan investigasi selanjutnya dengan BPMSD, dengan mempertimbangkan AO yang relevan termasuk sifat pelanggaran dengan sengaja yang mungkin terjadi. OAI harus melakukannya atas kebijakannya sendiri dan dengan cara yang tidak mempengaruhi independensi serta objektivitas OAI.

30


Prioritas Kasus

31. Keputusan tentang investigasi mana yang harus terus dilakukan akan dibuat sesuai dengan aturan, kebijakan, dan prosedur organisasi; keputusan tentang kegiatan investigasi mana yang akan digunakan pada kasus tertentu berada di tangan kegiatan investigasi.

32. Perencanaan dan pelaksanaan investigasi serta sumber daya yang dialokasikan untuk itu harus mempertimbangkan beratnya tuduhan maupun hasil yang mungkin dicapai.

Kegiatan Investigasi

33. Kantor Investigasi wajib, sedapat mungkin, mencari fakta yang menguatkan informasi yang dimilikinya.

34. Untuk tujuan panduan ini, Kegiatan Investigasi mencakup pengumpulan serta analisis informasi dokumenter, video, audio, fotografi, dan elektronik atau bahan lain, wawancara saksi, pengamatan peneliti, maupun teknik investigasi lainnya sebagaimana yang diperlukan untuk melakukan investigasi.

Untuk ADB: 34.A. Bergantung pada kebijaksanaannya, OAI dapat mengumpulkan bukti dokumenter, video, fotografi, forensik komputer, atau rekaman pita tanpa pemberitahuan, termasuk kepada subyek investigasi, asalkan kegiatan tersebut konsisten dengan aturan ADB.


31

35. Kegiatan Investigasi dan keputusan penting harus didokumentasikan secara tertulis dan ditinjau bersama oleh para manajer Kantor Investigasi.

36. Bergantung pada aturan, kebijakan dan prosedur organisasi, jika, pada setiap saat selama investigasi, Kantor Investigasi menganggap bahwa akan lebih bijaksana, sebagai langkah pencegahan atau demi menjaga informasi, untuk sementara waktu tidak memberikan kepada staf selaku subyek investigasi, akses ke berkas atau ke kantornya atau untuk merekomendasikan bahwa ia akan diskors dari tugas, dengan atau tanpa gaji dan tunjangan, atau untuk merekomendasikan pengenaan batas-batas lain seperti terhadap kegiatan resminya, maka Kantor Investigasi harus merujuk hal tersebut kepada pihak yang berwenang dalam Organisasi untuk tindakan yang tepat.

37. Sebisa mungkin, wawancara yang dilakukan oleh Kantor Investigasi harus dilakukan oleh dua orang.

38. Bergantung pada kebijaksanaan Kantor Investigasi, wawancara dapat dilakukan dalam bahasa orang yang diwawancarai, jika memungkinkan, dengan menggunakan juru alih bahasa.

39. Kantor Investigasi tidak akan membayar saksi atau subyek untuk mendapatkan informasi. Bergantung pada aturan, kebijakan, dan prosedur Organisasi, Kantor Investigasi dapat memikul tanggung jawab atas biaya-biaya yang wajar

32


yang dikeluarkan oleh saksi atau sumber informasi lain untuk bertemu dengan Kantor Investigasi.

40. Kantor Investigasi dapat melibatkan pihak eksternal untuk membantu dalam investigasi.

Temuan Investigasi

41. Jika Kantor Investigasi tidak menemukan informasi yang memadai selama investigasi untuk membuktikan pengaduan, pihaknya akan mendokumentasikan temuan tersebut, menghentikan investigasi, dan memberitahu pihak-pihak terkait, sebagaimana pantasnya.

Untuk ADB: 41.A. Kepala OAI bersama dengan Direktur OAI akan menyetujui penutupan investigasi. Dalam situasi yang secara fisik tidak memungkinkan untuk mendapatkan kedua persetujuan dalam waktu yang wajar, staf senior yang ditunjuk oleh OAI dapat diberi kewenangan untuk menyetujui keputusan tersebut sebagai otoritas pendukung kedua untuk Kepala atau Direktur OAI.

42. Jika Kantor Investigasi menemukan informasi yang cukup untuk mendukung pengaduan, pihaknya akan mendokumentasikan temuan investigasi dan merujuk temuan


33

kepada pihak yang berwenang dalam Organisasi, sesuai dengan aturan, kebijakan, dan prosedur Organisasi.

43. Apabila temuan investigasi Kantor Investigasi menunjukkan bahwa pengaduan tersebut diketahui palsu, Kantor Investigasi wajib, jika diperlukan, merujuk hal tersebut kepada pihak yang berwenang dalam Organisasi.

44. Apabila temuan investigasi Kantor Investigasi menunjukkan bahwa ada kegagalan untuk mematuhi kewajiban yang terdapat dalam proses investigasi oleh saksi atau subyek, Kantor Investigasi dapat merujuk hal tersebut kepada pihak yang berwenang dalam Organisasi.

Penyerahan ke Pihak Berwenang Nasional

45. Kantor Investigasi dapat mempertimbangkan apakah cocok untuk merujuk informasi yang berkaitan dengan pengaduan kepada otoritas nasional yang sesuai, dan Kantor Investigasi akan mencari otorisasi internal yang diperlukan untuk melakukannya apabila pihaknya menemukan pembenaran untuk melakukan rujukan tersebut. Review and Amendment

Tinjauan dan Perubahan

46. Setiap perubahan terhadap Pedoman akan digunakan oleh organisasi melalui konsensus.

34


Publikasi

47. Setiap Organisasi dapat menerbitkan Prinsip-prinsip dan Pedoman ini sesuai dengan kebijakan tentang pengungkapan informasi.

35

II. Sanksi

Dasar Untuk Tindakan Koreksi

48. Setiap pelanggaran integritas dapat menjadi dasar bagi ADB untuk melakukan tindakan koreksi, termasuk sanksi. Ini mencakup pelanggaran yang mungkin tidak menyangkut kegiatan yang terkait dengan ADB.

49. Sesuai dengan Perjanjian Pencekalan Silang,16 ADB dapat mencekal silang para pihak yang telah dicekal oleh salah satu Lembaga Yang Berpartisipasi lainnya, dan Lembaga Yang Berpartisipasi lainnya dapat mencekal silang para pihak yang telah dicekal oleh ADB. OAI bertanggung jawab untuk memberitahu Lembaga Yang Berpartisipasi lainnya mengenai setiap keputusan pencekalan yang dibuat oleh ADB yang memenuhi kualifikasi berdasarkan Perjanjian Pencekalan Silang, dan setiap modifikasi terhadapnya.

50. ADB dapat memutuskan bahwa penentuan oleh lembaga keuangan internasional atau badan hukum atau badan pengatur lainnya bahwa salah satu pihak telah

16 Ditandatangani pada tanggal 9 April 2010, dan seperti yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

36

Prinsip dan Pedoman IntegritasPrinsip dan Pedoman Integritas

36

gagal mematuhi standar etika yang sepatutnya, seperti yang didefinisikan oleh setiap sistem yang ada mengenai prinsip, aturan, atau tugas, termasuk undang-undang atau peraturan negara, merupakan kegagalan pihak tersebut untuk mempertahankan standar etika tertinggi seperti yang dipersyaratkan oleh Kebijakan Anti Korupsi ADB. Pihak tersebut dapat dijatuhi tindakan koreksi sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Pedoman Integritas ini.

51. Suatu pihak dianggap bertanggung jawab atas setiap tindakan atau upaya tindakan yang akan berfungsi sebagai dasar untuk tindakan koreksi oleh pihak lain, termasuk karyawan, agen atau perwakilan, yang bertindak dalam kapasitas mewakili pihak tersebut, terlepas apakah tindakan tersebut telah mendapat wewenang khusus.17

52. ADB akan memastikan adanya proses hukum, keadilan, dan konsistensi tanpa melalui keseluruhan proses hukum yang tersedia bagi pihak yang dituduh melakukan korupsi atau penipuan dalam sistem hukum atau peradilan. Prosedur ADB bersifat administratif dan bukan proses hukum atau peradilan, dan juga tidak setaraf dengan hukum atau peradilan.

17 Untuk dapat diterapkan, ayat 51 mensyaratkan: (i) identifikasi pelanggaran integritas yang dilakukan oleh karyawan atau agen, dan (ii) penetapan hubungan majikan-karyawan atau perusahaan induk-agen. Dalam menerapkannya, OAI dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, termasuk, namun tidak terbatas pada, kurangnya pengendalian internal perusahaan atau praktek keuangan yang sehat, pengetahuan manajemen puncak atau keterlibatan dalam pelanggaran integritas, ukuran perusahaan, serta manfaat yang didapatkan oleh perusahaan.

Sanksi

37

53. Tujuan ADB bukanlah untuk membuat perusahaan18 atau individu dikucilkan dari bisnis melalui sanksi, meskipun hal ini dimungkinkan dan tidak akan menghalangi ADB untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai.

Pemberitahuan Pada Pihak19 Yang Menjadi Subyek Investigasi

Staf ADB

54. Pemberitahuan kepada staf yang harus menjalani investigasi diatur oleh AO 2.04.

Pihak Lain

55. Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa terdapat pihak yang telah melakukan pelanggaran integritas, OAI akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengungkapkan temuannya kepada pihak tersebut, dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk menanggapi. Dan ketika menghubungi pihak tersebut, OAI dapat mengandalkan keakuratan informasi mengenai alamat atau kontak yang dapat dihubungi sebagaimana telah dinyatakan oleh pihak tersebut kepada ADB. OAI akan melakukan semua upaya yang wajar untuk

18 Kata “perusahaan” digunakan secara umum dan mencakup badan hukum, lembaga, organisasi dan entitas lain yang mungkin memiliki status hukum independen atau yang dengan cara lain dapat dibedakan dari individu-individu tertentu di dalamnya.

19 Suatu pihak bisa memaksudkan perusahaan atau individu.

38


38

menghubungi pihak tersebut, namun kegagalan untuk menghubungipihaktersebut tidak akan menghalangi ADB untuk menjatuhkan sanksi terhadapnya.

56. Ketika mengungkapkan temuannya kepada perusahaan manapun, OAI akan memberitahukan kepada perusahaan bahwa ADB dapat memaksakan tindakan koreksi terhadap para pihak utama perusahaan dan pihak lain yang terasosiasi atau terkait. OAI juga akan memberitahukan dan menyampaikan temuan dan rekomendasi langsung kepada para pihak utama tersebut dan pihak yang terasosiasi atau terkait mengenai tindakan koreksi yang dapat dilaksanakan.

57. Para pihak harus diberi kesempatan untuk menanggapi setiap tuduhan maupun bukti memberatkan terhadap mereka. OAI dapat menahan bukti atau informasi tertentu jika ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengungkapan bukti atau informasi tersebut dapat membahayakan kehidupan, kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan para pihak, termasuk pelapor, atau jika informasi tersebut dinyatakan sensitif atau bersifat rahasia.

58. Para pihak akan diberikan jangka waktu yang wajar, yang umumnya tidak kurang dari 30 hari kalender setelah diterimanya temuan yang digunakan untuk mengajukan tanggapan tertulis beserta bukti yang ada, jika bukti tersebut memang ada. Atas permintaan dan itikad baik yang diperlihatkan, OAI dapat mengabulkan perpanjangan yang wajar untuk batas waktu ini.

Sanksi

39

59. Pihak yang dikenal, terasosiasi atau terkait seperti yang dijelaskan di paragraf 81 sampai 82 dan yang mungkin terlibat akan diberitahu secara terpisah dan juga akan diberikan kesempatan untuk menanggapi.

60. Pihak tersebut juga dapat meminta kesempatan untuk membuat pernyataan lisan kepada OAI, dengan memberikan alasan khusus untuk permintaannya.

61. OAI akan mengevaluasi kembali suatu kasus setelah menerima suatu tanggapan , dan dapat melakukan investigasi lebih lanjut dan/atau meminta informasi tambahan dari pihak tersebut.

62. Apabila suatu pihak yang menurut temuan OAI telah melakukan pelanggaran integritas membantah temuan investigasi OAI tersebut, atau bila tidak ada tanggapan terhadap temuan, OAI harus menyediakan laporan investigasinya kepadai Komite Pengawasan Integritas (Integrity Oversight Committee/IOC) , dengan dukungan semua dokumentasi yang relevan, termasuk tanggapan pihak tersebut terhadap temuan, jika ada.

Pemberitahuan Temuan dengan Usulan Sanksi

63. Apabila diperlukan, OAI dapat mengirimkan surat-surat mengenai temuan dengan sanksi yang diusulkan. Pihak tersebut harus diberikan jangka waktu yang wajar, yang umumnya tidak kurang dari 30 hari kalender setelah tanggal

40


40

yang tercantum dalam surat temuan, untuk menanggapi dan menyetujui temuan serta sanksi yang diusulkan.

64. Apabila pihak tersebut tidak membantah tetapi menerima temuan serta sanksi yang diusulkan, pihak tersebut harus mengkonfirmasi penerimaannya atas temuan dan sanksi yang diusulkan dalam batas tanggal yang ditunjukkan dalam surat mengenai temuan. Dengan mengkonfirmasikan, maka pihak tersebut juga setuju untuk tidak mengajukan banding terhadap sanksi yang diusulkan maupun jangka waktu sanksi. Sanksi tersebut berlaku efektif sejak tanggal diterimanya konfirmasi oleh OAI, asalkan diterima dalam jangka waktu yang ditunjukkan.

65. Apabila para pihak membantah temuan atau sanksi yang diusulkan, OAI akan membawa kasus ini ke IOC sesuai dengan ayat 62.

Tidak Menerima Pemberitahuan/Menanggapi

66. Jika ada pihak yang menolak untuk menerima pemberitahuan dari OAI, atau menerima pemberitahuan tetapi tidak menanggapi, OAI akan menarik kesimpulan yang negatif atas penolakan atau kegagalan tersebut, dan penolakan atau kegagalan ini harus dianggap sebagai keadaan yang memberatkan. IOC atau OAI dapat menganggap kenyataan bahwa pihak tersebut tidak menanggapi sebagai dasar untuk mengumumkan sanksi apapun, jika dijatuhkan, terlepas apakah ini merupakan sanksi pertama atas pihak tersebut, dan hal tersebut dapat menyebabkan pencekalan silang.

Sanksi

41

Tindakan Koreksi

Pemerintah

67. Jika temuan investigasi menunjukkan bahwa seorang pejabat pemerintah melakukan atau terlibat dalam pelanggaran integritas, OAI akan melaporkan temuannya kepada Manajemen. OAI akan bekerja sama dengan Manajemen dan departemen operasional untuk menjajaki cara-cara ADB untuk menanggapi sesuai dengan Kebijakan Anti Korupsi serta aturan, kebijakan dan prosedur ADB lainnya.

Staf ADB

68. Jika temuan investigasi menunjukkan bahwa anggota staf ADB melakukan pelanggaran integritas atau kesalahan lainnya, dan OAI menyimpulkan bahwa BPMSD harus mempertimbangkan tindakan disipliner berdasarkan AO 2.04, OAI akan melaporkan temuannya kepada BPMSD. BPMSD bertanggung jawab atas proses disipliner berdasarkan AO 2.04, meskipun OAI dapat berkonsultasi dan mendukung BPMSD sepanjang proses disiplin.

Komite Pengawas Integritas

69. IOC terdiri dari tiga anggota yang memiliki hak suara, salah satunya di antaranya merupakan pihak eksternal yang bukan staf ADB yang memiliki reputasi baik. Kepala OAI akan mencalonkan dan Presiden ADB menunjuk para anggota

42


42

di antara staf senior ADB untuk melayani selama jangka waktu tertentu.20 Direktur OAI atau staf lain yang mungkin ditetapkan oleh Presiden, akan berfungsi sebagai sekretariat (tanpa-hak suara) untuk IOC, dan harus memastikan bahwa para anggota yang dipilih untuk setiap rapat tidak memiliki konflik kepentingan pada waktu berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan IOC. Staf, termasuk para wakil dari departemen/kantor lain yang keahliannya relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan, dapat dipanggil untuk memberikan nasehat kepada IOC. Keputusan IOC akan diambil dengan suara terbanyak dan akan mencakup suara anggota eksternal dari IOC. Dalam situasi bahwa suara anggota eksternal bukanlah bagian dari keputusan mayoritas, rapat yang baru akan diadakan oleh sekretariat, yang sebisa mungkin melibatkan ketiga anggota yang pada awalnya membahas kasus tersebut, ditambah dengan seorang anggota internal tambahan dan seorang anggota eksternal tambahan. Pada rapat IOC keduatersebut, keputusan diambil dengan suara mayoritas.

70. Pengungkapan konflik kepentingan harus disampaikan kepada IOC melalui sekretariat. Seorang anggota atau penasehat IOC akan mengundurkan diri dari partisipasi dalam diskusi atau keputusan mengenai segala hal yang di dalamnya dia mengalami konflik kepentingan. Jika ada sengketa apakah terdapat konflik kepentingan, maka hal tersebut harus diputuskan oleh para anggota IOC lainnya. Pengunduran

20 Masa kerja biasanya 24 bulan, tetapi Kepala OAI dan/atau Presiden dapat menentukan masa kerja yang berbeda.

Sanksi

43

diri dan keputusan mengenai konflik kepentingan akan didokumentasikan secara tertulis oleh sekretariat.

71. IOC akan menentukan apakah ada dasar untuk memaksakan tindakan koreksi berdasarkan lebih banyak bukti, berdasarkan laporan OAI dan informasi lainnya yang mungkin diminta oleh IOC atau disajikan, untuk menunjukkan bahwa ada pihak yang melanggar Kebijakan Anti Korupsi ADB. IOC21 dapat membuat rekomendasi operasional yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dipertimbangkannya, dan juga dapat mempertimbangkan apakah, dalam kasus-kasus luar biasa, akan mengumumkan nama perusahaan atau individu yang dicekal sesuai dengan ayat 110 sampai 113.

Skorsing Sementara

72. Selama investigasi berlangsung apabila OAI menemukan adanya bukti yang cukup untuk mendukung temuan pelanggaran integritas terhadap suatu pihak, dan sangat mungkin bahwa investigasi akan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun, maka apabila tidak adanya keberatan, OAI dapat menyampaikan kepada IOC permintaan melakukan skorsing terhadap pihak tersebut untuk sementara. Permintaan harus mencakup uraian tentang kemajuan investigasi yang sedang berlangsung saat ini, termasuk bukti yang masih harus dikumpulkan, beserta perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi.

21 OAI akan mengirimkan rekomendasi IOC kepada para pihak terkait.

44


44

73. Demikian pula, dalam hal adanya pihak yang telah diskors sementara oleh Lembaga Yang Berpartisipasi, dan jika OAI menentukan bahwa berlanjutnya kelayakan pihak tersebut dapat menjadi risiko reputasi atau risiko pelanggaran integritas lebih lanjut hingga waktu pencekalan pihak tersebut, dan setelah berkonsultasi dengan Lembaga Yang Berpartisipasi yang telah menerapkan skorsing sementara, menyimpulkan bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung temuan pelanggaran integritas terhadap pihak tersebut, dan bahwa sangat mungkin bahwa investigasi akan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun, maka apabila tidak ada keberatan, OAI juga dapat menyampaikan kepada IOC permintaan untuk skorsing sementara dengan uraian singkat mengenai alasan untuk keputusan oleh Lembaga Yang Berpartisipasi untuk menskors pihak tersebut untuk sementara.

74. Untuk tujuan mempertimbangkan skorsing sementara, IOC harus terdiri dari tiga anggota, tetapi tidak perlu menyertakan anggota eksternal.22

75. Skorsing sementara akan diizinkan untuk jangka waktu sampai dengan 180 hari. Jangka waktu awal skorsing sementara ini, jika diperlukan dan dengan persetujuan IOC, bisa diperpanjang selama 180 hari. Skorsing sementara tidak dapat melampaui 360 hari.

22 Bila diperlukan, rapat-online IOC juga dapat diselenggarakan.

Sanksi

45

76. Pihak tersebut harus diberitahu tentang skorsing sementara, dan disarankan agar tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai, dikelola atau didukung oleh ADB, selama jangka waktu skorsing sementara. Naik banding tidak dimungkinkan dalam skorsingsementara.

77. Pihak yang diskors sementara tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai, dikelola atau didukung oleh ADB. Setiap upaya untuk mencoba berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai, dikelola atau didukung oleh ADB selama masa skorsing sementara tersebut akan secara otomatis mengakibatkan sanksi minimal 3 tahun, yang dapat diperberat atau dikurangi sesuai dengan ayat 88, dan diumumkan di situs ADB. Pengumuman di situs ADB dapat mengakibatkan pencekalan silang.

78. Jika pihak yang diskors sementara kemudian dijatuhi sanksi, maka sanksi harus berlaku surut sehingga mencakup jangka waktu skorsing sementara.

Sanksi-sanksi

79. IOC atau OAI dapat menetapkan bahwa suatu pihak tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai, dikelola atau didukung oleh ADB seperti:

i. Pencekalan: Pencekalan mencerminkan keputusan administratif untuk tidak melakukan bisnis dengan pihak yang dianggap oleh ADB terbukti tidak sesuai dengan standar etika tertinggi. Pencekalan tidak mempengaruhi

46


46

kewajiban kontrak yang berjalan, dan IOC serta OAI dapat merekomendasikan modifikasi terhadap kewajiban kontrak.23

Pencekalan, selain pencekalan tak-terbatas, akan memiliki jangka waktu minimum yang ditetapkan.

ii. Pencekalan dengan pemulihan bersyarat: IOC atau OAI dapat menetapkan bahwa suatu pihak harus dicekal, sekaligus mengatur syarat-syarat tertentu yang akan memungkinkan pengurangan jangka waktu pencekalan jika dipenuhi. Syarat-syarat tersebut dapat mencakup: (a) peningkatan integritas dan/atau pengendalian perusahaan, atau pelaksanaan program kepatuhan perusahaan; (b) tindakan yang diambil untuk mendisiplin/menghentikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran integritas; (c) koreksi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran integritas, melalui tindakan koreksi atau restitusi.

Pihak yang dicekal dengan pemulihan bersyarat dapat meminta pemulihan dengan pembuktian kepatuhan. OAI akan memverifikasi apakah syarat-syarat telah dipenuhi, dan atas dasar temuan-temuannya menetapkan apakah pencekalan akan dicabut atau tidak.

iii. Non-pencekalan bersyarat: IOC atau OAI dapat menetapkan bahwa pencekalan tidak diperlukan asalkan

23 Untuk variasi kontrak, lihat ayat 92.

Sanksi

47

tindakan-tindakan tertentu diambil oleh suatu pihak. Dalam kasus demikian, pihak yang dijatuhi sanksi tidak dicekal, tetapi diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh IOC atau OAI dalam jangka waktu tertentu. Jika pihak yang dijatuhi sanksi tidak memperlihatkan bukti kepatuhan kepada syarat-syarat tersebut dalam waktu waktu tertentu, pencekalan secara otomatis akan berlaku untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh IOC atau OAI pada saat non-pencekalan bersyarat ditetapkan.

80. Untuk mencegah pengelakan, maka sanksi pada umumnya akan diterapkan atas semua entitas yang mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak tersebut, termasuk entitas yang memungkinkan pihak tersebut di masa depan akan memiliki kepentingan atau kemampuan untuk mengendalikannya dan memberinya keuntungan.24

81. Dalam kasus yang melibatkan asosiasi para pihak, termasuk usaha patungan, maka IOC atau OAI akan menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran integritas.25

82. IOC atau OAI dapat menetapkan bahwa sanksi juga harus dijatuhkan terhadap pihak yang terasosiasi, atau para pihak

24 Dalam menetapkan kepentingan atau pengendalian, OAI akan mempertimbangkan, antara lain, tingkat asosiasi, kedekatan entitas yang dijatuhi sanksi, dan kemiripan kegiatan usaha atau operasi dengan pihak yang dijatuhi sanksi.

25 OAI akan memperhitungkan tingkat keterlibatan serta tingkat akuntabilitas yang dapat ditentukan untuk masing-masing pihak dalam asosiasi.

48


48

utama (seperti pemilik, direktur, pejabat, atau pemegang saham utama) suatu perusahaan, dan/atau pihak lain yang terkait, jika diperlukan, sekalipun pihak terkait tidak terlibat langsung dalam pelanggaran. Jika diketahui, pihak yang terasosiasi atau terkait harus disebutkan dalam sanksi dan bisa mencakup pihak-pihak yang memiliki:

i. hubungan keluarga;

ii. kemampuan untuk mengendalikan atau secara signifikan mempengaruhi pihak tersebut, baik secara langsung maupun tidak;

iii. kepemilikan, manajemen, atau pengendalian yang biasa atau terkait yang tidak selalu berhubungan dengan persentase tertentu kepemilikan atau hak; dan

iv. perjanjian dengan pihak lain, atau ketergantungan pada pihak lain.

83. Dalam menetapkan sanksi terhadap pihak yang terasosiasi, pihak utama, atau pihak terkait, IOC atau OAI akan mempertimbangkan, antara lain:

i. manajemen dan struktur organisasi;

ii. jika pihak terkait terlibat dalam atau mempengaruhi pelanggaran integritas, atau merupakan penerima manfaat yang dimaksudkan dari tindakan tersebut; dan

iii. kemungkinan bahwa subyek dapat menghindari sanksi melalui pihak terkait, dengan mempertimbangkan pengaruh yang dimiliki oleh subyek investigasi terhadap

Sanksi

49

pihak terkait, dan apakah subyek dapat memperoleh manfaat melalui pihak terkait.

84. Bila diperlukan, IOC atau OAI dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bekerjasama dengan investigasi OAI.

85. Untuk mendorong para pihak untuk segera memberitahu OAI mengenai setiap pelanggaran integritas yang sedang atau penah melibatkan mereka di dalamnya, baik sengaja atau tidak, OAI dapat merekomendasikan pembebasan atau pengurangan sanksi terhadap pihak yang dengn itikad baik mengungkapkan pelanggaran integritas dan sepenuhnya bekerjasama dengan ADB. Hal ini akan berlaku jika semua syarat berikut dipenuhi:

i. Pihak tersebut telah berhenti melakukan pelanggaran integritas;

ii. Pihak tersebut telah memberikan dan diharapkan dapat memberikan pengungkapan yang terus berlanjut, penuh dan lengkap mengenai setiap pelanggaran integritas sedang atau pernah melibatkan pihak tersebut di dalamnya;

iii. Pengungkapan dibuat pada waktu yang tepat dan sesegera mungkin setelah pihak tersebut menemukan pelanggaran integritas;

iv. Pihak tersebut tidak berada dalam investigasi aktif yang dilakukan oleh ADB atau Lembaga Keuangan

50


50

Internasional, bank pembangunan multilateral, atau organisasi bilateral lainnya; dan

v. Pihak tersebut mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh OAI untuk pembebasan atau pengurangan sanksi.

Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, ADB berhak untuk menjatuhkan sanksi dan tindakan koreksi lainnya terhadap suatu pihak, jika pada titik tertentu ADB kemudian menemukan bahwa pihak tersebut telah:

a. melanjutkan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran integritas lain; b. memberikan informasi yang tidak lengkap tentang pelanggaran integritas yang diungkapkan;c. tidak mengungkapkan kepada OAI sesuai dengan ayat 85 (iii) di atas;d. menjadi subyek investigasi aktif ADB atau Lembaga Keuangan Internasional lainnya pada saat pengungkapan; ataue. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OAI untuk pembebasan atau pengurangan sanksi.

Tindakan koreksi lainnya

86. Tindakan-tindakan koreksi lain yang dapat ditentukan oleh IOC atau OAI yang akan diberlakukan oleh ADB adalah:

i. Teguran: Teguran adalah kecaman atas tindakan suatu pihak dan pemberitahuan bahwa pelanggaran

Sanksi

51

berikutnya dapat mengakibatkan hukuman yang lebih tinggi. Teguran tertulis dilakukan pada insiden kecil yang terjadi akibat kurangnya pengawasan, atau apabila pelanggaran integritas atau peran pihak tersebut di dalamnya dianggap kecil.

ii. Restitusi dan/atau Tindakan Koreksi: Restitusi dan tindakan koreksi materiil lainnya dapat direkomendasikan atau diterapkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan sanksi lainnya.

iii. Peringatan: Peringatan diberikan apabila suatu pihak telah melakukan penyimpangan yang tidak sebesar pelanggaran integritas (misalnya, kelalaian biasa).

87. Teguran, restitusi, tindakan koreksi, atau peringatan tidak mempengaruhi kelayakan suatu pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai, dikelola atau didukung oleh ADB.

Jangka Waktu Pencekalan

88. Jangka waktu dasar pencekalan, dalam kasus di mana pelanggaran integritas telah ditetapkan, adalah 3 tahun. IOC atau OAI dapat mewajibkan jangka waktu pencekalan yang lebih panjang atau lebih singkat bergantung pada keadaan masing-masing kasus. IOC atau OAI harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, dalam mewajibkan jangka waktu yang lebih panjang atau lebih singkat:

52


52

i. kerugian nyata atau potensial yang timbul, untuk keselamatan dan/atau kesejahteraan publik, proyek atau materi yang dimaksud, atau kepentingan ADB;

ii. kecanggihan pelanggaran integritas, misalnya tingkat perencanaan, keragaman teknik yang diterapkan, tingkat penyembunyian, jumlah dan jenis orang dan/atau organisasi yang terlibat, durasi pelanggaran integritas, serta sebaran geografis pelanggaran integritas;

iii. tingkat keterlibatan atau tingkat pengawasan manajemen atau organisasi;

iv. signifikansi peran yang dimainkan dalam melaksanakan pelanggaran integritas, yaitu apakah menonjol, signifikan, atau kecil;

v. apakah pihak tersebut melanjutkan pelanggaran integritas setelah menyadari adanya investigasi OAI, atau apakah pihak tersebut menghentikan pelanggaran dengan sukarela;

vi. tingkat kerja sama yang diperlihatkan selama investigasi atau hambatan terhadap investigasi;

vii. apakah pihak tersebut sebelumnya dijatuhi sanksi oleh ADB atau dijatuhi sanksi atau dicekal oleh lembaga atau badan lain;

viii. setiap tindakan koreksi sebelumnya yang diambil oleh ADB terhadap pihak tersebut;

ix. latar belakang pihak tersebut, atau direktur perusahaan, pejabat, atau para pihak utama lainnya;

Sanksi

53

x. keterlibatan dan peran pejabat publik atau staf ADB dalam pelanggaran integritas;

xi. restitusi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah;

xii. keberadaan, pembentukan, perbaikan, atau pelaksanaan tindakan tata kelola internal untuk memperkuat pengendalian internal dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran integritas; dan

xiii. apakah bank pembangunan multilateral atau organisasi internasional lainnya telah mencekal pihak tersebut.

89. Dalam menetapkan apakah jangka waktu pencekalan akan lebih panjang atau lebih singkat, IOC dan OAI akan dituntun oleh hal-hal berikut:

i. Pencekalan pertama, termasuk kasus-kasus di mana suatu pihak sebelumnya pernah diberikan teguran:

a. individu: sampai waktu yang tidak terbatasb. perusahaan sampai 7 tahun

ii. Pencekalan kedua:

a. individu: sampai waktu yang tidak terbatasb. perusahaan: sampai 10 tahun

iii. Pencekalan selanjutnya:

a. individu: sampai waktu yang tidak terbatasb. perusahaan: sampai 20 tahun

54


54

90. Menyadari bahwa kepemilikan, struktur organisasi, dan/atau pengelolaan perusahaan bisa berubah setelah jangka waktu tertentu, ADB akan mencekal perusahaan sampai waktu yang tidak terbatas hanya dalam keadaan yang luar biasa (misalnya, pelanggaran integritas berulang, atau kerusakan yang luar biasa terhadap kepentingan ADB). Karena perubahan karakter individu cenderung kecil kemungkinannya terjadi, maka ADB dapat mencekal seseorang yang telah melakukan pelanggaran integritas untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

91. Bila suatu pihak ternyata telah terlibat dalam beberapa pelanggaran integritas yang ditemukan pada saat atau sekitar waktu yang sama (misalnya, kolusi dan penggambaran yang tidak benar selama proses pengadaan), baik dalam proyek yang sama atau proyek yang berbeda, pihak tersebut dapat dijatuhi sanksi secara kumulatif atau secara serentak.

92. Jika pihak yang dijatuhi sanksi memiliki kontrak yang sedang berlangsung yang dibiayai oleh ADB, sanksi tidak dapat mempengaruhi kewajiban kontrak yang ada. Setiap variasi kontrak harus disetujui oleh OAI untuk memastikan bahwa variasi kontrak yang melibatkan pihak yang dijatuhi sanksi bukanlah upaya untuk menghindari sanksi. Departemen operasional dan pihak yang dijatuhi sanksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa OAI tidak berkeberatan dengan

Sanksi

55

variasi yang diusulkan untuk kontrak yang ada. Kegagalan entitas yang dijatuhi sanksi untuk meminta persetujuan dapat mengakibatkan perpanjangan pencekalan.26

Pelanggaran Sanksi

93. Upaya untuk melakukan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai, dikelola atau didukung oleh ADB selama periode pencekalan, atau mengadakan variasi kontrak tanpa persetujuan OAI, akan dianggap sebagai pelanggaran sanksi. Dalam kasus demikian, ADB akan memperpanjang jangka waktu pencekalan, jika jangka waktu pencekalan masih berlaku, atau mewajibkan jangka waktu pencekalan tambahan. Sanksi tambahan akan berlaku untuk jangka waktu minimum 3 tahun yang dapat diperberat atau dikurangi sesuai dengan ayat 88 - 89 dan akan diumumkan di situs ADB. Pengumuman di situs ADB dapat mengakibatkan pencekalan silang.

Pemberitahuan Keputusan Tindakan Koreksi

94. OAI akan mengkomunikasikan keputusan IOC atau OAI mengenai tindakan koreksi, termasuk dasar dan ketentuan-ketentuannya kepada subyek keputusan tersebut, lembaga eksekusi atau pelaksana, serta semua departemen ADB terkait. Apabila dalam suatu kasus IOC telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi, OAI akan memberitahu pihak

26 Pihak yang dijatuhi sanksi akan membahas setiap permintaan untuk variasi kontrak dengan departemen operasional ADB yang bersangkutan dan/atau badan eksekusi/pelaksana agar yang disebut belakangan mengupayakan persetujuan OAI.

56


56

terkait mengenai hak untuk mengajukan banding sesuai dengan kriteria yang digariskan dalam Prinsip-prinsip dan Pedoman Integritas ini. Apabila ternyata OAI tidak mungkin memberitahu pihak tersebut mengenai keputusan IOC, maka OAI akan mengumumkan keputusan tersebut di situs ADB dengan mengikuti prosedur yang digariskan di bawah ini.

95. Bekerjasama dengan Manajemen dan departemen/kantor yang berkepentingan, OAI akan memastikan bahwa pengendalian sudah siap untuk menegakkan tindakan koreksi.

Banding

96. Pihak yang dicekal oleh ADB dapat mengajukan banding atas keputusan IOC kepada Komite Banding Sanksi dalam waktu 90 hari sejak tanggal pemberitahuan OAI mengenai keputusan IOC tersebut. Pihak yang dijatuhi sanksi yang tidak bisa diberitahu oleh OAI mengenai sanksi bukan karena kesalahan pihak tersebut, tetapi yang kemudian mengetahui adanya sanksi, dapat mengajukan banding dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan kepada ADB atau sejak penerimaan atau diketahuinya sanksi tersebut. Setiap banding harus dilakukan secara tertulis, dan dengan jelas serta ringkas menyatakan alasan untuk tinjauan yang diminta terhadap keputusan IOC, dan sebagaimana yang berlaku, menjelaskan alasan mengapa OAI tidak bisa menghubungi pihak tersebut.

Sanksi

57

97. Pencekalan sebagai konsekuensi sanksi yang diterima menurut ayat 64 atau pelanggaran sanksi tidak memungkinkan naik banding dan keputusan OAI atau IOC, sebagaimana yang berlaku, akan bersifat final.

98. Komite Banding Sanksi akan mempertimbangkan banding yang memasukkan informasi baru sejauh:

i. Informasi tersebut tidak tersedia atau diketahui, atau tidak mungkin diketahui secara masuk akal, oleh pihak tersebut pada saat penjelasan dicari dari pihak tersebut oleh OAI; dan

ii. iInformasi tersebut relevan dengan kasusnya dan mungkin relevan dengan keputusan untuk menjatuhkan sanksi.

99. Komite Banding Sanksi dapat mengurangi atau mencabut sanksi yang telah dijatuhkan oleh ADB atas dasar banding. Sebagai langkah alternatif, Komite Banding Sanksi dapat meminta OAI untuk menginvestigasi ulang dan mengajukan kembali kasus ini kepada IOC. Komite Banding Sanksi terdiri dari dua atau tiga wakil presiden, bergantung pada sifat kasus dan lamanya sanksi. Secara dua-tahunan, Presiden harus menunjuk Sekretariat Komite Banding dari kalangan staf senior ADB. Sekretariat harus memastikan bahwa para anggota Komite Banding Sanksi tidak memiliki konflik kepentingan ketika mempertimbangkan banding. Wakil presiden dengan masa jabatan terpanjang sebagai wakil

58


58

presiden akan memimpin Komite Banding Sanksi. Kepala OAI akan mencalonkan anggota untuk membentuk Komite dan akan hadir dalam kapasitasnya sebagai penasehat. Dewan Umum dapat hadir dalam kapasitas sebagai penasehat. Dalam kasus sederhana, Sekretariat dapat mengajukan kasus banding atas dasar tidak adanya keberatan kepada Komite Banding Sanksi, yang dalam kasus tersebut terdiri dari dua wakil presiden, kecuali salah satu dari dua anggota Komite Banding Sanksi meminta agar wakil presiden ketiga terlibat dalam membuat keputusan banding.

100. Komite Banding Sanksi akan membuat keputusan hanya berdasarkan konsensus dari semua anggota. Jika Ketua Komite Banding Sanksi menentukan bahwa komite tidak dapat mencapai konsensus, maka Ketua akan meminta keterlibatan Presiden. Presiden akan membantu menyelesaikan perbedaan pendapat dan memungkinkan Komite Banding Sanksi mencapai keputusan dengan suara bulat atau, jika hal demikian masih tidak mungkin, akan membuat keputusan akhir.

101. Keputusan Komite Banding Sanksi mengenai setiap banding, serta keputusan yang diambil oleh IOC mengenai kasus yang diserahkan kepadanya oleh Komite Banding Sanksi, bersifat final, mengikat dan tidak memungkinkan banding lebih lanjut.

Sanksi

59

Pemulihan

102. Pihak yang dicekal tidak secara otomatis dipulihkan pada saat berakhirnya jangka waktu pencekalan minimum. Untuk mengembalikan kelayakan, pihak yang dicekal harus mengupayakan pemulihan. Setelah menerima permintaan untuk pemulihan, ADB, melalui OAI, akan menilai kembali sanksi untuk menetapkan apakah akan memulihkan pihak tersebut atau memperpanjang jangka waktunya (misalnya, jika pihak tersebut diketahui telah terlibat dalam pelanggaran integritas selama jangka waktu sanksinya), sesuai dengan prosedur pemulihan yang diuraikan di bawah ini.

103. Permintaan untuk pemulihan harus

i. dibuat secara tertulis, ditujukan kepada Direktur OAI;

ii. mengacu pada alasan sanksi; dan

iii. memberikan dasar bagi ADB untuk mempertimbangkan pemulihan mereka.

104. OAI akan mengkaji kredibilitas setiap permintaan untuk pemulihan, dan akan mengkaji manfaat dipulihkannya suatu pihak. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh OAI mencakup:

i. kepatuhan kepada syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ayat 79 (ii);

ii. alasan mengapa sanksi dijatuhkan;

iii. restitusi;

60


60

iv. perubahan dalam manajemen atau kepemilikan suatu perusahaan, dan apakah para pihak utama perusahaan tersebut telah dan tetap dijatuhi sanksi;

v. mekanisme yang diverifikasi untuk meningkatkan tata kelola usaha;

vi. tindakan administratif, perdata, atau pidana yang efektif yang diprakarsai oleh pihak yang dicekal untuk mengoreksi pelanggaran integritas;

vii. setiap informasi lain yang menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelanggaran integritas setelah dijatuhi sanksi oleh ADB, termasuk sanksi yang dijatuhkan oleh organisasi lain; dan

viii. hasil investigasi administratif atau pidana.

105. Pada akhir tinjauan atau investigasi yang dilakukannya, OAI akan menetapkan apakah pihak tersebut akan dipulihkan. Jika OAI menetapkan bahwa pihak tersebut tidak akan dipulihkan, OAI akan menyiapkan laporan kepada IOC dengan rekomendasi sedemikian rupa. IOC dapat memutuskan apakah akan mengembalikan kelayakan atau memperpanjang sanksi selama jangka waktu minimum yang ditentukan, dan setelah itu pihak tersebut dapat kembali mengajukan permohonan untuk pemulihan.

106. Dalam hal ADB mencekal para pihak yang terasosiasi, maka para pihak utama perusahaan atau pihak terkait lainnya dalam hubungannya dengan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar Kebijakan Anti Korupsi ADB, tinjauan serta

Sanksi

61

rekomendasi OAI, dan keputusan tentang permohonan pemulihan, juga dapat menangani upaya pemulihan para pihak tersebut.

107. OAI akan mengkomunikasikan secara tertulis keputusan mengenai permintaan untuk pemulihan, termasuk dasar setiap keputusan untuk memperpanjang sanksi untuk jangka waktu minimum tambahan yang ditetapkan. Jika IOC memutuskan untuk memperpanjang sanksi untuk jangka waktu minimum tambahan tertentu, pihak tersebut dapat mengajukan banding atas keputusan Komite Banding Sanksi, sesuai dengan prosedur banding.

108. Dalam keadaan luar biasa, OAI dapat mengkaji kebaikan langkah pemulihan atau penghapusan suatu pihak (termasuk para pihak yang dicekal sampai waktu yang tidak terbatas) dari daftar cekal ADB. OAI hanya dapat melakukannya untuk mencegah ketidakadilan, atau untuk mencegah keusangan daftar cekal ADB tersebut.t.

109. Suatu pihak akan dipulihkan apabila pihak tersebut berhasil naik banding terhadap sanksi, atau OAI menetapkan bahwa telah terjadi ketidakadilan.

Keterbukaan

110. Daftar para pihak yang dicekal oleh ADB untuk pertama kalinya tidak diumumkan, kecuali yang diatur di ayat 66, 71, 112, dan 110. Namun, daftar ini tidak bersifat rahasia karena

62


62

OAI membuat daftar para pihak yang dicekal oleh ADB tersedia bagi para pihak yang menunjukkan perlunya untuk mengetahui daftar tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada Dewan Direksi ADB, instansi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan ADB, lembaga pembangunan multilateral, serta lembaga donor bilateral lainnya.

111. Kepada pihak-pihak yang dinyatakan oleh ADB tidak memenuhi syarat, OAI akan memberikan informasi bahwa ADB tidak mengumumkan nama-nama mereka, namun apabila mereka berupaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai, dikelola atau didukung oleh ADB dalam kondisi tidak memenuhi syarat, maka hal itu juga akan mengakibatkan perpanjangan jangka waktu sanksi dan membuat nama-nama mereka diumumkan di situs ADB yang dapat menyebabkan pencekalan oleh lembaga-lembaga lain sesuai dengan Perjanjian Pencekalan Silang. OAI juga akan mengumumkan nama-nama pihak yang dicekal sesuai dengan ayat 89 (ii) dan (iii). Pengumuman tidak akan dibuat sebelum berakhirnya jangka waktu banding, atau penolakan banding, jika ada.

112. Jika subyek keputusan pencekalan tidak mau membuat tanda terima pemberitahuan sanksi meskipun telah menerimanya, atau menolak untuk menerima korespondensi, atau telah pindah dan tidak dapat ditemukan meskipun OAI telah membuat upaya yang masuk akal, IOC atau OAI dapat menyetujui pengumuman informasi tersebut, termasuk nama subyek, di situs ADB, yang kemudian akan dapat menyebabkan pencekalan silang sesuai dengan Perjanjian Pencekalan silang.

Sanksi

63

113. Dalam kasus luar biasa seperti yang melibatkan pelanggaran integritas yang sangat serius, IOC dapat menetapkan bahwa sanksi harus diumumkan, sekalipun hanya berkaitan dengan pelanggaran pertama.

Pencekalan Silang

114. Berdasarkan Perjanjian Pencekalan Silang, keputusan pencekalan oleh Lembaga Yang Berpartisipasi akan memenuhi syarat untuk pencekalan silang oleh Lembaga Yang Berpartisipasi lainnya jika:

i. keputusan itu, baik secara keseluruhan atau sebagian, didasarkan atas temuan dilakukannya satu atau lebih dari praktek yang dapat dijatuhi sanksi yang didefinisikan dalam Kerangka Seragam untuk Pencegahan dan Pemberantasan Kecurangan dan Korupsi, tertanggal 17 September 2006, yaitu, praktek korupsi, penipuan, pemaksaan dan kolusi;

ii. Keputusan ini diumumkan oleh Lembaga Pemberi Sanksi;

iii. jangka waktu awal pencekalan melebihi 1 tahun;

iv. keputusan dibuat setelah perjanjian diberlakukan sehubungan dengan Lembaga Pemberi Sanksi;

v. keputusan oleh Lembaga Pemberi Sanksi dibuat dalam waktu 10 tahun sejak tanggal dilakukannya praktek yang dapat dijatuhi sanksi; dan

64


64

vi. keputusan Lembaga Pemberi Sanksi tidak dibuat sebagai pengakuan atas keputusan yang dibuat dalam suatu forum nasional atau internasional lainnya.

115. Direktur OAI akan memberitahukan Lembaga Yang Berpartisipasi lainnya mengenai setiap sanksi ADB yang memenuhi syarat berdasarkan Perjanjian, serta setiap perubahannya. Pemberitahuan harus mencakup (i) nama dan informasi kontak dari pihak yang dijatuhi sanksi, (ii) praktek yang dapat dijatuhi sanksi dan telah dilakukan, dan (iii) ketentuan pencekalan atau perubahannya. Agar konsisten dengan Perjanjian Pencekalan Silang serta prosedur pengumuman sanksi, maka pemberitahuan tersebut terbatas pada sanksi yang diumumkan di situs ADB, dan dikirim hanya setelah pengumuman tersebut. Setiap keputusan lanjutan untuk menghapus sanksi dari situs ADB, seperti jika pihak tersebut yang pada awalnya tidak bisa dihubungi kemudian dapat ditemukan, merupakan perubahan yang akan menghapus sanksi dari cakupan Perjanjian, sekalipun sanksi tersebut tetap didokumentasikan namun tidak diumumkan.

116. Hanya para pihak yang dijatuhi sanksi yang diidentifikasi namanya oleh Lembaga Pemberi Sanksi akan dapat dijatuhi pencekalan silang sesuai dengan Perjanjian Pencekalan Silang.

117. Apabila sanksi yang memenuhi syarat berdasarkan Perjanjian Pencekalan Silang dijatuhkan oleh Lembaga Yang Berpartisipasi lainnya, Kepala dan Direktur OAI akan menyaring sanksi-sanksi untuk menentukan apakah ADB

Sanksi

65

harus melakukan pencekalan silang. Jika lalu keputusan untuk melakukan pencekalan silang diambil, maka pencekalan silang tersebut akan diumumkan di situs ADB dan entitas yang dijatuhi sanksi pencekalan silang akan diberitahu. Karena pencekalan silang berlaku segera sejak tanggal pengumuman di situs ADB, jangka waktu pencekalan silang bisa berbeda dari jangka waktu pencekalan awal oleh Lembaga Yang Berpartisipasi. Setiap keputusan untuk tidak melakukan pencekalan silang terhadap perusahaan atau individu yang tadinya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai oleh ADB, harus direkomendasikan oleh Kepala OAI kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

118. Apabila sanksi terhadap pihak yang mengalami pencekalan silang dicabut atau diubah oleh Lembaga Pemberi Sanksi, pencekalan silang oleh ADB juga harus dicabut atau diubah.

Tentang Asian Development Bank

Visi ADB adalah kawasan Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Misinya adalah menolong negara-negara berkembang anggotanya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Meski Asia dan Pasifik tampak menuai banyak keberhasilan, mayoritas dari populasi kelompok miskin dunia tinggal di kawasan ini. ADB berkomitmen mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang mempertahankan kelestarian lingkungan, dan integrasi kawasan. ADB, berbasis di Manila, dimiliki oleh 67 anggota, termasuk 48 dari kawasan Asia dan Pasifik. Instrumen utamanya untuk membantu negara berkembang anggotanya adalah dialog kebijakan, pinjaman, investasi saham, jaminan, hibah, dan bantuan teknis.

ASIAN DEVELOPMENT BANK6 ADB Avenue, Mandaluyong City1550 Metro Manila, Philippineswww.adb.org

Documents

Prinsip dan Pedoman Integritas (2015)