ANGGARAN DASAR-ANGGARAN RUMAH
TANGGA
KELUARGA MAHASISWA TEKNIK
PENERBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
ANGGARAN DASAR
KELUARGA MAHASISWA TEKNIK
PENERBANGAN
MUKADIMAH
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami
mahasiswa Teknik Penerbangan Institut Teknologi
Bandung menyadari:
1. Bahwa sesungguhnya setiap manusia memiliki
tanggung jawab untuk terus mengembangkan
dirinya demi kepentingan umat manusia sebagai
wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha
Esa;
2. Bahwa generasi muda sebagai bagian integral
dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab
untuk selalu belajar, berkarya, dan berjuang demi
pencapaian cita-cita perjuangan bangsa Indonesia
yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila;
3. Bahwa Institut Teknologi Bandung sebagai
sebuah perguruan tinggi yang dinamis merupakan
wadah untuk menciptakan insan-insan
cendekiawan yang profesional, berbudi luhur, dan
berwawasan luas dalam mengemban tugasnya
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Tri
Dharma Perguruan Tinggi;
4. Bahwa mahasiswa Teknik Penerbangan Institut
Teknologi Bandung merupakan potensi bangsa
yang harus dikembangkan demi kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Atas dasar tersebut sesuai dengan kemurnian hati,
kebenaran, kedaulatan, dan kekeluargaan, maka kami
mahasiswa Teknik Penerbangan Institut Teknologi
Bandung berhimpun dalam Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan menurut anggaran dasar sebagai
berikut.
BAB I IDENTITAS
Pasal 1
Nama organisasi adalah Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan, disingkat KMPN.
Pasal 2
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan berdiri
pada tanggal 6 Agustus 1997.
Pasal 3
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
berkedudukan dimana Teknik Penerbangan Institut
Teknologi Bandung berada.
Pasal 4
Lambang dan atribut lain Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan menggambarkan ciri dan falsafah
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
BAB II FALSAFAH
Pasal 5
Asas Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
adalah Pancasila.
Pasal 6
Sifat Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
adalah
1. Kebersamaan dalam kekeluargaan,
2. Demokratis,
3. Kemahasiswaan yang profesional,
4. Progresif,
5. Saling menghormati dengan pihak lain di luar
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
Pasal 7
Maksud dan tujuan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan:
1. Mendukung berlangsungnya proses pendidikan di
Jurusan Teknik Penerbangan Institut Teknologi
Bandung khususnya dan di Institut Teknologi
Bandung serta di Indonesia umumnya,
2. Menyediakan wadah untuk menampung aspirasi
mahasiswa Teknik Penerbangan Institut
Teknologi Bandung,
3. Mengusahakan kesejahteraan dan
memperjuangkan kepentingan anggota Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan,
4. Membimbing dan menyalurkan karya cipta,
tenaga, dan pikiran anggota Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan dalam rangka pembangunan
Republik Indonesia demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat,
5. Mengembangkan rasa kekeluargaan antara
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan dengan
pihak lain di luar Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
BAB III KEDAULATAN
Pasal 8
Kedaulatan tertinggi Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan ada di tangan seluruh anggota Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan yang diwujudkan
dalam Dewan Perwakilan Anggota (DPA).
BAB IV HUBUNGAN DENGAN JURUSAN
Pasal 9
Hubungan Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
dengan Jurusan Teknik Penerbangan ITB bersifat
kemitraan.
BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 10
Keanggotaan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan bersifat sukarela.
Pasal 11
Status keanggotaan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan terdiri dari:
1. Anggota Muda
2. Anggota Biasa
3. Anggota Khusus
4. Anggota Luar Biasa.
BAB VI BADAN KELENGKAPAN
ORGANISASI
Kelengkapan organisasi Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan terdiri dari:
Pasal 12
Dewan Perwakilan Anggota (DPA) adalah lembaga
pemegang kedaulatan tertinggi dalam Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan yang merupakan
perwakilan dari seluruh anggota Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan.
Pasal 13
Badan Pelaksana Program (BPP) adalah lembaga
eksekutif tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan dan bertanggung jawab kepada DPA.
Pasal 14
Satuan Kegiatan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan adalah bagian dari Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan yang menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan penunjang untuk mencapai maksud
dan tujuan Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
dan bertanggung jawab kepada BPP.
BAB VII KEUANGAN
Pasal 15
Keuangan diperoleh dari:
1. Iuran anggota yang tidak bertentangan dengan
asas dan tujuan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan,
2. Teknis pelaksanaan iuran anggota ditentukan oleh
musyawarah DPA
3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan
asas dan tujuan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
BAB VIII PERUBAHAN AD-ART
Pasal 16
1. Perubahan AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan hanya dapat diusulkan oleh anggota
biasa Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
melalui DPA.
2. Pengesahan AD-ART Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan hasil perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui referendum anggota
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
BAB IX PEMBUBARAN KELUARGA
MAHASISWA TEKNIK PENERBANGAN
Pasal 17
1. Pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan dapat terjadi karena bubarnya
Teknik Penerbangan ITB atau hasil referendum
tentang pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan yang disetujui oleh sekurang-
kurangnya 1/2n + 1 dari jumlah anggota Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
2. Usulan pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan hanya dapat diusulkan oleh anggota
biasa Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
melalui DPA.
3. Usulan pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan dari anggota biasa dapat diteruskan
apabila mendapat rekomendasi dari sekurang-
kurangnya 1/3 anggota lainnya dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 1/3 anggota DPA.
BAB X ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN
PERALIHAN
Pasal 18
1. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran
Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
2. Anggaran Dasar ini disempurnakan dari
rancangan AD-ART hasil Komisi I KPPOMPN-
ITB (Komite Persiapan Pembentukan Organisasi
Mahasiswa Teknik Penerbangan ITB) tahun
1996, sesuai dengan peraturan referendum pada
AD-ART yang disahkan oleh Presidium
Pembentuk Organisasi Mahasiswa Teknik
Penerbangan tanggal 6 Agustus 1997, oleh
Dewan Perwakilan Anggota pada November
2003.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA MAHASISWA TEKNIK
PENERBANGAN
BAB I LAMBANG DAN ATRIBUT LAIN
Pasal 1
Lambang Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
berupa model glider Otto Lilienthal.
Pasal 2
Bendera Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
berwarna biru muda dengan lambang Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan berada di tengah.
Pasal 3
Jaket himpunan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan berwarna biru dengan model bagian luar
dan bagian dalam jaket dapat dikenakan. Badge
lambang Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
dipasang di dada kiri dan badge lambang Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan versi bewarna
dipasang di lengan kanan. Tidak boleh ada
penambahan lain lagi pada jaket himpunan yang tidak
sesuai dengan master yang telah dibuat.
BAB II KEANGGOTAAN
Pasal 4
Anggota muda adalah semua mahasiswa Strata-1 yang
terdaftar pada Program Studi Teknik Penerbangan
ITB
Pasal 5
Anggota biasa adalah:
1. Mahasiswa Strata-1 Teknik Penerbangan ITB
yang telah mengikuti program pembinaan awal
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan dan
dinyatakan lulus.
2. Mahasiswa Strata-1 Teknik Penerbangan ITB
yang terdaftar dan sah menjadi anggota biasa
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
Pasal 6
Anggota khusus adalah
1. Mahasiswa Strata-1 dan/atau Strata lain
Teknik Penerbangan ITB yang terdaftar dan
sah menjadi mahasiswa Teknik Penerbangan
ITB.
2. Mahasiswa Strata-1 dan/atau Strata lain
Teknik Penerbangan ITB yang terdaftar dan
sah menjadi anggota Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan tetapi tidak dapat
mengikuti secara penuh program pembinaan
awal.
3. Anggota khusus dapat menjadi anggota biasa
setelah memenuhi persyaratan tambahan
yang diberikan oleh BPP dan kemudian
disahkan oleh DPA.
Pasal 7
Anggota luar biasa adalah:
Mahasiswa Strata-1 dan/atau strata lain yang pernah
menjadi anggota Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
tetapi telah lulus dari Teknik Penerbangan; serta mereka
yang dianggap berjasa kepada Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan
Pasal 8
Pengesahan keanggotaan dilakukan oleh DPA.
Pasal 9
Penetapan kriteria untuk anggota khusus dan
mekanisme penerimaan anggota khusus ditentukan
oleh DPA.
Pasal 10
Kewajiban anggota:
1. Wajib menaati dan menjunjung tinggi AD-
ART Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan dan peraturan-peraturan lain
yang berlaku di dalam Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan.
2. Wajib menjaga nama baik Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
Pasal 11
Hak anggota muda:
1. Hak mengeluarkan pendapat
2. Hak mengikuti kegiatan Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan secara terbatas
Pasal 12
Hak anggota biasa:
1. Hak mengeluarkan pendapat.
2. Hak menggunakan fasilitas Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
3. Hak menggunakan atribut lengkap Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
4. Hak mengikuti kegiatan Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan secara penuh.
5. Hak dipilih dan hak memilih anggota Badan
Kelengkapan Organisasi.
Pasal 13
Hak anggota khusus:
1. Hak mengeluarkan pendapat.
2. Hak menggunakan fasilitas Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
3. Hak menggunakan atribut lengkap Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
4. Hak mengikuti kegiatan Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan secara terbatas.
Pasal 14
Hak anggota luar biasa:
1. Hak mengeluarkan pendapat
Pasal 15
Sanksi-sanksi:
1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi
apabila melanggar AD-ART Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan serta
peraturan-peraturan lain yang berlaku di
dalam Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
2. Sanksi dapat berupa:
Peringatan.
Pemecatan sementara.
Pemecatan.
Sanksi-sanksi lain.
2. Sanksi diberikan oleh BPP.
3. Pemecatan anggota yang dilakukan oleh BPP
dianggap sah hanya jika disetujui oleh DPA.
Pasal 16
Keanggotaan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan bisa hilang karena:
1. Meninggal dunia.
2. Dipecat dari Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
3. Mengajukan permohonan mengundurkan diri
yang telah disetujui dan disahkan oleh DPA.
BAB III PROGRAM PEMBINAAN AWAL
Pasal 17
1. Program pembinaan awal atau kaderisasi dibuat
sesuai dengan falsafah Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan berdasarkan Garis-Garis
Besar Kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan.
2. Program pembinaan awal dilaksanakan oleh BPP
setelah melakukan konsultasi rancangan program
dengan DPA.
3. Jika dalam pelaksanaan program pembinaan awal
terdapat rencana perubahan program, maka
perubahan dilakukan setelah BPP melakukan
konsultasi perubahan program pembinaan awal
dengan DPA.
BAB IV DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA
Pasal 18
Hak dan kewajiban:
1. DPA menetapkan Garis-Garis Besar
Kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan sesuai dengan asas dan tujuan
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
2. DPA memberikan mandat pelaksanaan Garis-
Garis Besar Kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan kepada BPP.
3. DPA berhak dan berkewajiban mengawasi
pelaksanaan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan dan
meminta pertanggungjawaban secara periodik,
sekurang-kurangnya enam bulan sekali, atau
sewaktu-waktu bila dipandang perlu kepada BPP.
4. DPA berwenang untuk membuat, mengubah, atau
mencabut peraturan-peraturan yang dibuat untuk
melaksanakan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
5. DPA berhak dan berkewajiban mengawasi
pengelolaan keuangan oleh BPP.
6. DPA berhak melakukan pengesahan status
keanggotaan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
7. DPA berkewajiban menetapkan kriteria dan
mekanisme penerimaan untuk anggota khusus.
8. DPA berhak menyetujui pemecatan anggota
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan yang
diusulkan oleh BPP.
9. Apabila dalam pandangan DPA, BPP tidak
melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari
arah kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan, maka DPA berkewajiban
mengeluarkan Memorandum I dengan batas
waktu dua minggu setelah keputusan dikeluarkan
BPP harus memperbaikinya. Kemudian setelah
batas waktu tersebut BPP masih melakukan
kesalahan maka DPA berkewajiban
mengeluarkan Memorandum II dengan batas
waktu satu minggu setelah keputusan dikeluarkan
BPP harus memperbaikinya. Dan apabila setelah
batas waktu tersebut BPP tidak memperbaikinya
maka DPA dapat mencabut kembali mandat
kepada BPP dan membubarkan BPP.
10. Dalam hal pembubaran BPP di tengah masa
jabatan Ketua Umum BPP terpilih, untuk mengisi
kekososngan jabatan dipilih pejabat sementara
yang diangkat oleh DPA sampai terpilih Ketua
Umum BPP yang baru.
11. DPA berkewajiban mengadakan pemilihan
kembali Ketua Umum BPP selambat-lambatnya
tiga minggu setelah pembubaran BPP.
12. DPA berhak meneruskan atau menolak usulan
perubahan AD-ART dari anggota biasa.
13. DPA berhak melakukan perubahan pada AD-
ART dan mengesahkannya setelah melalui
referendum.
14. DPA berhak meneruskan atau menolak usulan
pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan dari anggota biasa.
Pasal 19
Keanggotaan:
1. Anggota DPA terdiri dari wakil-wakil angkatan
yang dipilih langsung oleh masing-masing
angkatan.
2. Masing-masing angkatan memilih dan
menetapkan tiga orang wakilnya sebagai anggota
DPA.
3. Angkatan yang mempunyai perwakilan di DPA
adalah tiga angkatan dihitung dari angkatan
termuda yang sekurang-kurangnya 1/2 anggota
angkatannya merupakan anggota biasa Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
4. Anggota DPA harus merupakan anggota biasa
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan dan
tidak sedang terkena sanksi akademik dan/atau
sanksi organisasi Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
5. DPA diangkat dan disahkan oleh DPA periode
sebelumnya.
6. Anggota DPA dipilih dan diangkat untuk masa
jabatan satu tahun.
7. Pemilihan dan pengangkatan anggota DPA
dilakukan setelah masa jabatan Badan Pelaksana
Program berakhir.
8. Masing-masing anggota DPA selain Ketua DPA
mempunyai satu hak suara dalam sidang; dan
tidak dapat diwakilkan.
9. Keanggotaan DPA gugur bila:
a. Meninggal dunia.
b. Dipanggil kembali oleh angkatannya melalui
memorandum yang didukung oleh sekurang-
kurangnya sepuluh anggota biasa angkatannya.
c. Apabila yang bersangkutan terpilih menjadi
anggota BPP.
d. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 anggota
DPA.
Pasal 20
Kelengakapan organisasi DPA:
1. DPA memiliki pimpinan dan komisi-komisi.
2. Pimpinan DPA terdiri dari seorang Ketua dan
seorang Sekretaris yang diangkat dari dan oleh
anggota DPA. Pengangkatan Ketua DPA
dilakukan dalam Sidang Pleno.
3. Ketua DPA tidak memiliki hak suara.
4. Ketua DPA merupakan pimpinan dalam Sidang
Istimewa, Sidang Paripurna, dan Sidang Pleno
DPA.
5. Pembagian komisi tergantung pada kebutuhan
dan kemampuan DPA.
Pasal 21
Tata tertib sidang DPA:
1. Pengesahan acara sidang dan berita acara sidang
DPA dilakukan oleh sidang tersebut.
2. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat.
Apabila dengan cara ini tidak dapat diambil
keputusan, maka keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
3. Bila dalam cara pemungutan suara dihasilkan
suara yang sama dan telah dilakukan pengulangan
sebanyak dua kali dengan hasil yang sama, maka
Ketua DPA berwenang mengambil kebijaksanaan
dalam cara penyelesaian.
4. Anggota DPA yang tidak menghadiri sidang atau
meninggalkan sidang ketika sidang sedang
berjalan kehilangan hak suaranya.
Pasal 22
Macam-macam sidang:
1. Sidang Istimewa:
Sidang Istimewa merupakan sidang khusus yang
mempunyai wewenang untuk membahas perubahan
AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
dan membahas pembubaran Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan.
Sidang Istimewa dianggap sah jika dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPA.
Sidang Istimewa bersifat tertutup.
Sidang Istimewa dapat dilakukan sewaktu-waktu
bila dipandang perlu.
2. Sidang Paripurna
Sidang Paripurna mempunyai wewenang untuk
menetapkan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan,
mengesahkan status keanggotaan Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan, serta mengesahkan
dan memberhentikan Ketua Umum BPP.
Sidang Paripurna dianggap sah jika dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPA.
Sidang Paripurna bersifat terbuka untuk seluruh
anggota Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
Sidang Paripurna dilakukan sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun.
3. Sidang Pleno
Sidang Pleno mempunyai wewenang untuk
memilih dan mengangkat pimpinan DPA, menetapkan
keputusan-keputusan DPA, membahas dan
menetapkan hasil sidang komisi, membahas
pertanggungjawaban periodik dan
pertanggungjawaban akhir BPP, menetapkan kriteria
dan mekanisme penerimaan anggota khusus,
mengesahkan pemecatan anggota, dan meminta
penjelasan mengenai sesuatu hal kepada BPP atau
pihak-pihak lain di luar Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
Sidang Pleno dianggap sah jika dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPA.
Sidang Pleno bersifat tertutup.
Sidang Pleno dilakukan sekurang-kurangnya
sekali dalam satu tahun.
4. Sidang Komisi
Sidang Komisi merupakan sidang untuk
membahas secara lebih mendalam masalah di
bidangnya dan menentukan rencana kerja di bidang
tersebut untuk dibawa ke Sidang Pleno DPA.
Sidang Komisi dianggap sah jika dihadiri oleh
sekurang-kurannya 2/3 anggota komisi yang
bersangkutan.
Sidang Komisi dapat bersifat terbuka atau
tertutup sesuai dengan agenda sidang komisi tersebut.
Sidang Komisi dilakukan sekurang-kurangnya
dua kali dalam satu tahun.
BAB V BADAN PELAKSANA PROGRAM
Pasal 23
Hak dan kewajiban:
1. BPP wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi
AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan dan keputusan-keputusan DPA.
2. BPP melaksanakan Garis-Garis Besar
Kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan yang telah ditetapkan oleh DPA.
3. BPP wajib memberikan pertanggungjawaban
periodik kepada DPA (sekurang-kurangnya sekali
dalam enam bulan) atau bila dianggap perlu oleh
DPA.
4. BPP dapat mewakili atau memilih wakil Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan baik ke dalam
maupun ke luar Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
5. BPP berhak memberikan sanksi kepada anggota
yang dipandang melanggar AD-ART Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan serta peraturan-
peraturan lain yang berlaku dalam Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
Pasal 24
Pembentukan:
1. Ketua Umum BPP dipilih oleh anggota biasa
melalui sistem Pemilu Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan.
2. Tata tertib dan cara pemilu diatur dan
ditetapkan oleh DPA pada periode tersebut.
3. Calon yang mendapat suara terbanyak adalah
Ketua Umum BPP terpilih dan berhak
menyusun personalia BPP.
4. Pengesahan Ketua Umum BPP dilakukan
oleh DPA dalam Sidang Paripurna.
5. BPP dibentuk untuk masa jabatan satu tahun.
6. Persyaratan calon Ketua Umum BPP:
6.1 Warga Negara Indonesia.
6.2 Anggota biasa Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan.
6.3 Sudah dua semester menjadi
anggota biasa Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan.
6.4 Tidak sedang terkena sanksi
akademik dan/atau sanksi
organisasi.
6.5 Disetujui oleh DPA.
BAB VI SATUAN KEGIATAN
Pasal 25
Sifat:
1. Satuan kegiatan wajib menjunjung tinggi AD-
ART Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
2. Satuan kegiatan wajib mengembangkan dan
menjaga hubungan baik antarsesama satuan
kegiatan dan pihak-pihak lain di luar Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
Pasal 26
Bentuk:
1. Satuan kegiatan dibentuk berdasarkan usulan dari
anggota biasa atau BPP.
2. Persetujuan dan pengesahan satuan kegiatan
dilakukan oleh Ketua Umum BPP.
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu
kegiatan dilakukan oleh pimpinan satuan kegiatan
tersebut kepada Ketua Umum BPP.
4. Satuan kegiatan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan terdiri dari:
Satuan kegiatan divisi
Satuan kegiatan modular
5. Satuan kegiatan divisi adalah satuan kegiatan
yang merupakan bagian integral dari BPP.
6. Satuan kegiatan modular adalah satuan kegiatan
yang bukan merupakan bagian integral dari BPP
tetapi melaksanakan tugas-tugas yang menunjang
kegiatan operasional atau fungsional dari
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
Pasal 27
Keanggotaan:
1. Satuan kegiatan beranggotakan anggota
muda, anggota biasa, dan anggota khusus
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
2. Pimpinan satuan kegiatan harus merupakan
anggota biasa Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan
BAB VII PEMILIHAN UMUM
Pasal 28
Pemilihan Umum diadakan untuk memilih Ketua
Umum BPP baru.
Pasal 29
Pemilihan Umum bersifat langsung, umum, bebas,
dan rahasia.
Pasal 30
Sistem Pemilihan Umum adalah pemilihan secara
langsung.
Pasal 31
Pemilihan Umum diadakan satu tahun sekali dan
dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum
berakhirnya periode kepengurusan BPP lama.
BAB VIII KEUANGAN
Pasal 32
Dana usaha adalah dana yang diperoleh dari usaha
yang dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan baik melalui kegiatan rutin maupun
kegiatan insidentil yang tidak bertentangan dengan
asas dan tujuan Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
Pasal 33
Seluruh pengelolaan keuangan mendapat pengawasan
dari DPA dan harus dapat dipertanggungjawabkan
oleh BPP kepada DPA.
BAB IX PERUBAHAN AD-ART
Pasal 34
1. Usulan perubahan AD-ART Keluarga Mahasiswa
Teknik Penerbangan dari anggota biasa dapat
diteruskan apabila mendapat rekomendasi dari
sekurang-kurangnya 1/10 anggota biasa Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan lainnya dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota
DPA.
2. Sebelum melaksanakan referendum tentang
perubahan AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan, DPA harus melaksanakan
sosialisasi kepada seluruh anggota Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
3. Referendum tentang perubahan AD-ART
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan
dianggap sah bila suara yang sah mencapai
sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota
Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.
4. Hasil referendum tentang perubahan AD-ART
dianggap sah bila sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah suara yang sah menyatakan setuju untuk
mengubah AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan.
BAB X HEARING DAN REFERENDUM
Pasal 35
1. Hearing dan referendum yang dimaksud dalam
bagian ini adalah hearing dan referendum untuk
masalah-masalah lain di luar masalah perubahan
AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik
Penerbangan dan masalah pembubaran Keluarga
Mahasiswa Teknik Penerbangan.
2. Hearing dapat dilakukan atas usulan anggota
biasa dan disetujui oleh Ketua DPA.
3. Referendum dapat dilakukan atas usulan anggota
biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3
anggota DPA.