AD-ART KMPN ITB

ANGGARAN DASAR-ANGGARAN RUMAH

TANGGA

KELUARGA MAHASISWA TEKNIK

PENERBANGAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

ANGGARAN DASAR


PENERBANGAN

MUKADIMAH

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami

mahasiswa Teknik Penerbangan Institut Teknologi

Bandung menyadari:

1. Bahwa sesungguhnya setiap manusia memiliki

tanggung jawab untuk terus mengembangkan

dirinya demi kepentingan umat manusia sebagai

wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha

Esa;

2. Bahwa generasi muda sebagai bagian integral

dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab

untuk selalu belajar, berkarya, dan berjuang demi

pencapaian cita-cita perjuangan bangsa Indonesia

yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila;

3. Bahwa Institut Teknologi Bandung sebagai

sebuah perguruan tinggi yang dinamis merupakan

wadah untuk menciptakan insan-insan

cendekiawan yang profesional, berbudi luhur, dan

berwawasan luas dalam mengemban tugasnya

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Tri

Dharma Perguruan Tinggi;

4. Bahwa mahasiswa Teknik Penerbangan Institut

Teknologi Bandung merupakan potensi bangsa

yang harus dikembangkan demi kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Atas dasar tersebut sesuai dengan kemurnian hati,

kebenaran, kedaulatan, dan kekeluargaan, maka kami

mahasiswa Teknik Penerbangan Institut Teknologi

Bandung berhimpun dalam Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan menurut anggaran dasar sebagai

berikut.

BAB I IDENTITAS

Pasal 1

Nama organisasi adalah Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan, disingkat KMPN.

Pasal 2

Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan berdiri

pada tanggal 6 Agustus 1997.

Pasal 3

Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

berkedudukan dimana Teknik Penerbangan Institut

Teknologi Bandung berada.

Pasal 4

Lambang dan atribut lain Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan menggambarkan ciri dan falsafah

Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.

BAB II FALSAFAH

Pasal 5

Asas Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

adalah Pancasila.

Pasal 6

Sifat Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

adalah

1. Kebersamaan dalam kekeluargaan,

2. Demokratis,

3. Kemahasiswaan yang profesional,

4. Progresif,

5. Saling menghormati dengan pihak lain di luar


Pasal 7

Maksud dan tujuan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan:

1. Mendukung berlangsungnya proses pendidikan di

Jurusan Teknik Penerbangan Institut Teknologi

Bandung khususnya dan di Institut Teknologi

Bandung serta di Indonesia umumnya,

2. Menyediakan wadah untuk menampung aspirasi

mahasiswa Teknik Penerbangan Institut

Teknologi Bandung,

3. Mengusahakan kesejahteraan dan

memperjuangkan kepentingan anggota Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan,

4. Membimbing dan menyalurkan karya cipta,

tenaga, dan pikiran anggota Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan dalam rangka pembangunan

Republik Indonesia demi tercapainya

kesejahteraan masyarakat,

5. Mengembangkan rasa kekeluargaan antara

Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan dengan

pihak lain di luar Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 8

Kedaulatan tertinggi Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan ada di tangan seluruh anggota Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan yang diwujudkan

dalam Dewan Perwakilan Anggota (DPA).

BAB IV HUBUNGAN DENGAN JURUSAN

Pasal 9

Hubungan Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

dengan Jurusan Teknik Penerbangan ITB bersifat

kemitraan.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10

Keanggotaan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan bersifat sukarela.

Pasal 11

Status keanggotaan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan terdiri dari:

1. Anggota Muda

2. Anggota Biasa

3. Anggota Khusus

4. Anggota Luar Biasa.

BAB VI BADAN KELENGKAPAN

ORGANISASI

Kelengkapan organisasi Keluarga Mahasiswa Teknik


Pasal 12

Dewan Perwakilan Anggota (DPA) adalah lembaga

pemegang kedaulatan tertinggi dalam Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan yang merupakan

perwakilan dari seluruh anggota Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan.

Pasal 13

Badan Pelaksana Program (BPP) adalah lembaga

eksekutif tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan dan bertanggung jawab kepada DPA.

Pasal 14

Satuan Kegiatan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan adalah bagian dari Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan yang menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan penunjang untuk mencapai maksud

dan tujuan Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

dan bertanggung jawab kepada BPP.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 15

Keuangan diperoleh dari:

1. Iuran anggota yang tidak bertentangan dengan

asas dan tujuan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan,

2. Teknis pelaksanaan iuran anggota ditentukan oleh

musyawarah DPA

3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan


Penerbangan.

BAB VIII PERUBAHAN AD-ART

Pasal 16

1. Perubahan AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan hanya dapat diusulkan oleh anggota

biasa Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

melalui DPA.

2. Pengesahan AD-ART Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan hasil perubahan hanya dapat

dilakukan setelah melalui referendum anggota


BAB IX PEMBUBARAN KELUARGA

MAHASISWA TEKNIK PENERBANGAN

Pasal 17

1. Pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan dapat terjadi karena bubarnya

Teknik Penerbangan ITB atau hasil referendum

tentang pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan yang disetujui oleh sekurang-

kurangnya 1/2n + 1 dari jumlah anggota Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan.

2. Usulan pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan hanya dapat diusulkan oleh anggota

biasa Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

melalui DPA.

3. Usulan pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan dari anggota biasa dapat diteruskan

apabila mendapat rekomendasi dari sekurang-

kurangnya 1/3 anggota lainnya dan disetujui oleh

sekurang-kurangnya 1/3 anggota DPA.

BAB X ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

PERALIHAN

Pasal 18

1. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran

Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

2. Anggaran Dasar ini disempurnakan dari

rancangan AD-ART hasil Komisi I KPPOMPN-

ITB (Komite Persiapan Pembentukan Organisasi

Mahasiswa Teknik Penerbangan ITB) tahun

1996, sesuai dengan peraturan referendum pada

AD-ART yang disahkan oleh Presidium

Pembentuk Organisasi Mahasiswa Teknik

Penerbangan tanggal 6 Agustus 1997, oleh

Dewan Perwakilan Anggota pada November

2003.

ANGGARAN RUMAH TANGGA


PENERBANGAN

BAB I LAMBANG DAN ATRIBUT LAIN

Pasal 1

Lambang Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

berupa model glider Otto Lilienthal.

Pasal 2

Bendera Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

berwarna biru muda dengan lambang Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan berada di tengah.

Pasal 3

Jaket himpunan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan berwarna biru dengan model bagian luar

dan bagian dalam jaket dapat dikenakan. Badge

lambang Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

dipasang di dada kiri dan badge lambang Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan versi bewarna

dipasang di lengan kanan. Tidak boleh ada

penambahan lain lagi pada jaket himpunan yang tidak

sesuai dengan master yang telah dibuat.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota muda adalah semua mahasiswa Strata-1 yang

terdaftar pada Program Studi Teknik Penerbangan

ITB

Pasal 5

Anggota biasa adalah:

1. Mahasiswa Strata-1 Teknik Penerbangan ITB

yang telah mengikuti program pembinaan awal

Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan dan

dinyatakan lulus.

2. Mahasiswa Strata-1 Teknik Penerbangan ITB

yang terdaftar dan sah menjadi anggota biasa


Pasal 6

Anggota khusus adalah

1. Mahasiswa Strata-1 dan/atau Strata lain

Teknik Penerbangan ITB yang terdaftar dan

sah menjadi mahasiswa Teknik Penerbangan

ITB.

2. Mahasiswa Strata-1 dan/atau Strata lain

Teknik Penerbangan ITB yang terdaftar dan

sah menjadi anggota Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan tetapi tidak dapat

mengikuti secara penuh program pembinaan

awal.

3. Anggota khusus dapat menjadi anggota biasa

setelah memenuhi persyaratan tambahan

yang diberikan oleh BPP dan kemudian

disahkan oleh DPA.

Pasal 7

Anggota luar biasa adalah:

Mahasiswa Strata-1 dan/atau strata lain yang pernah

menjadi anggota Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

tetapi telah lulus dari Teknik Penerbangan; serta mereka

yang dianggap berjasa kepada Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan

Pasal 8

Pengesahan keanggotaan dilakukan oleh DPA.

Pasal 9

Penetapan kriteria untuk anggota khusus dan

mekanisme penerimaan anggota khusus ditentukan

oleh DPA.

Pasal 10

Kewajiban anggota:

1. Wajib menaati dan menjunjung tinggi AD-

ART Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan dan peraturan-peraturan lain

yang berlaku di dalam Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan.

2. Wajib menjaga nama baik Keluarga


Pasal 11

Hak anggota muda:

1. Hak mengeluarkan pendapat

2. Hak mengikuti kegiatan Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan secara terbatas

Pasal 12

Hak anggota biasa:

1. Hak mengeluarkan pendapat.

2. Hak menggunakan fasilitas Keluarga


3. Hak menggunakan atribut lengkap Keluarga



Teknik Penerbangan secara penuh.

5. Hak dipilih dan hak memilih anggota Badan

Kelengkapan Organisasi.

Pasal 13

Hak anggota khusus:

1. Hak mengeluarkan pendapat.

2. Hak menggunakan fasilitas Keluarga


3. Hak menggunakan atribut lengkap Keluarga



Teknik Penerbangan secara terbatas.

Pasal 14

Hak anggota luar biasa:

1. Hak mengeluarkan pendapat

Pasal 15

Sanksi-sanksi:

1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi

apabila melanggar AD-ART Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan serta

peraturan-peraturan lain yang berlaku di

dalam Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan.

2. Sanksi dapat berupa:

Peringatan.

Pemecatan sementara.

Pemecatan.

Sanksi-sanksi lain.

2. Sanksi diberikan oleh BPP.

3. Pemecatan anggota yang dilakukan oleh BPP

dianggap sah hanya jika disetujui oleh DPA.

Pasal 16

Keanggotaan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan bisa hilang karena:

1. Meninggal dunia.

2. Dipecat dari Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan.

3. Mengajukan permohonan mengundurkan diri

yang telah disetujui dan disahkan oleh DPA.

BAB III PROGRAM PEMBINAAN AWAL

Pasal 17

1. Program pembinaan awal atau kaderisasi dibuat

sesuai dengan falsafah Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan berdasarkan Garis-Garis

Besar Kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan.

2. Program pembinaan awal dilaksanakan oleh BPP

setelah melakukan konsultasi rancangan program

dengan DPA.

3. Jika dalam pelaksanaan program pembinaan awal

terdapat rencana perubahan program, maka

perubahan dilakukan setelah BPP melakukan

konsultasi perubahan program pembinaan awal

dengan DPA.

BAB IV DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal 18

Hak dan kewajiban:

1. DPA menetapkan Garis-Garis Besar

Kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan sesuai dengan asas dan tujuan


2. DPA memberikan mandat pelaksanaan Garis-

Garis Besar Kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan kepada BPP.

3. DPA berhak dan berkewajiban mengawasi

pelaksanaan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan


meminta pertanggungjawaban secara periodik,

sekurang-kurangnya enam bulan sekali, atau

sewaktu-waktu bila dipandang perlu kepada BPP.

4. DPA berwenang untuk membuat, mengubah, atau

mencabut peraturan-peraturan yang dibuat untuk

melaksanakan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan


5. DPA berhak dan berkewajiban mengawasi

pengelolaan keuangan oleh BPP.

6. DPA berhak melakukan pengesahan status

keanggotaan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan.

7. DPA berkewajiban menetapkan kriteria dan

mekanisme penerimaan untuk anggota khusus.

8. DPA berhak menyetujui pemecatan anggota

Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan yang

diusulkan oleh BPP.

9. Apabila dalam pandangan DPA, BPP tidak

melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari

arah kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan, maka DPA berkewajiban

mengeluarkan Memorandum I dengan batas

waktu dua minggu setelah keputusan dikeluarkan

BPP harus memperbaikinya. Kemudian setelah

batas waktu tersebut BPP masih melakukan

kesalahan maka DPA berkewajiban

mengeluarkan Memorandum II dengan batas

waktu satu minggu setelah keputusan dikeluarkan

BPP harus memperbaikinya. Dan apabila setelah

batas waktu tersebut BPP tidak memperbaikinya

maka DPA dapat mencabut kembali mandat

kepada BPP dan membubarkan BPP.

10. Dalam hal pembubaran BPP di tengah masa

jabatan Ketua Umum BPP terpilih, untuk mengisi

kekososngan jabatan dipilih pejabat sementara

yang diangkat oleh DPA sampai terpilih Ketua

Umum BPP yang baru.

11. DPA berkewajiban mengadakan pemilihan

kembali Ketua Umum BPP selambat-lambatnya

tiga minggu setelah pembubaran BPP.

12. DPA berhak meneruskan atau menolak usulan

perubahan AD-ART dari anggota biasa.

13. DPA berhak melakukan perubahan pada AD-

ART dan mengesahkannya setelah melalui

referendum.

14. DPA berhak meneruskan atau menolak usulan

pembubaran Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan dari anggota biasa.

Pasal 19

Keanggotaan:

1. Anggota DPA terdiri dari wakil-wakil angkatan

yang dipilih langsung oleh masing-masing

angkatan.

2. Masing-masing angkatan memilih dan

menetapkan tiga orang wakilnya sebagai anggota

DPA.

3. Angkatan yang mempunyai perwakilan di DPA

adalah tiga angkatan dihitung dari angkatan

termuda yang sekurang-kurangnya 1/2 anggota

angkatannya merupakan anggota biasa Keluarga


4. Anggota DPA harus merupakan anggota biasa


tidak sedang terkena sanksi akademik dan/atau

sanksi organisasi Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan.

5. DPA diangkat dan disahkan oleh DPA periode

sebelumnya.

6. Anggota DPA dipilih dan diangkat untuk masa

jabatan satu tahun.

7. Pemilihan dan pengangkatan anggota DPA

dilakukan setelah masa jabatan Badan Pelaksana

Program berakhir.

8. Masing-masing anggota DPA selain Ketua DPA

mempunyai satu hak suara dalam sidang; dan

tidak dapat diwakilkan.

9. Keanggotaan DPA gugur bila:

a. Meninggal dunia.

b. Dipanggil kembali oleh angkatannya melalui

memorandum yang didukung oleh sekurang-

kurangnya sepuluh anggota biasa angkatannya.

c. Apabila yang bersangkutan terpilih menjadi

anggota BPP.

d. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 anggota

DPA.

Pasal 20

Kelengakapan organisasi DPA:

1. DPA memiliki pimpinan dan komisi-komisi.

2. Pimpinan DPA terdiri dari seorang Ketua dan

seorang Sekretaris yang diangkat dari dan oleh

anggota DPA. Pengangkatan Ketua DPA

dilakukan dalam Sidang Pleno.

3. Ketua DPA tidak memiliki hak suara.

4. Ketua DPA merupakan pimpinan dalam Sidang

Istimewa, Sidang Paripurna, dan Sidang Pleno

DPA.

5. Pembagian komisi tergantung pada kebutuhan

dan kemampuan DPA.

Pasal 21

Tata tertib sidang DPA:

1. Pengesahan acara sidang dan berita acara sidang

DPA dilakukan oleh sidang tersebut.

2. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat.

Apabila dengan cara ini tidak dapat diambil

keputusan, maka keputusan diambil dengan cara

pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

3. Bila dalam cara pemungutan suara dihasilkan

suara yang sama dan telah dilakukan pengulangan

sebanyak dua kali dengan hasil yang sama, maka

Ketua DPA berwenang mengambil kebijaksanaan

dalam cara penyelesaian.

4. Anggota DPA yang tidak menghadiri sidang atau

meninggalkan sidang ketika sidang sedang

berjalan kehilangan hak suaranya.

Pasal 22

Macam-macam sidang:

1. Sidang Istimewa:

Sidang Istimewa merupakan sidang khusus yang

mempunyai wewenang untuk membahas perubahan

AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan

dan membahas pembubaran Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan.

Sidang Istimewa dianggap sah jika dihadiri oleh


Sidang Istimewa bersifat tertutup.

Sidang Istimewa dapat dilakukan sewaktu-waktu

bila dipandang perlu.

2. Sidang Paripurna

Sidang Paripurna mempunyai wewenang untuk

menetapkan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan

Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan,

mengesahkan status keanggotaan Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan, serta mengesahkan

dan memberhentikan Ketua Umum BPP.

Sidang Paripurna dianggap sah jika dihadiri oleh


Sidang Paripurna bersifat terbuka untuk seluruh

anggota Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.

Sidang Paripurna dilakukan sekurang-kurangnya

sekali dalam setahun.

3. Sidang Pleno

Sidang Pleno mempunyai wewenang untuk

memilih dan mengangkat pimpinan DPA, menetapkan

keputusan-keputusan DPA, membahas dan

menetapkan hasil sidang komisi, membahas

pertanggungjawaban periodik dan

pertanggungjawaban akhir BPP, menetapkan kriteria

dan mekanisme penerimaan anggota khusus,

mengesahkan pemecatan anggota, dan meminta

penjelasan mengenai sesuatu hal kepada BPP atau

pihak-pihak lain di luar Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan.

Sidang Pleno dianggap sah jika dihadiri oleh


Sidang Pleno bersifat tertutup.

Sidang Pleno dilakukan sekurang-kurangnya

sekali dalam satu tahun.

4. Sidang Komisi

Sidang Komisi merupakan sidang untuk

membahas secara lebih mendalam masalah di

bidangnya dan menentukan rencana kerja di bidang

tersebut untuk dibawa ke Sidang Pleno DPA.

Sidang Komisi dianggap sah jika dihadiri oleh

sekurang-kurannya 2/3 anggota komisi yang

bersangkutan.

Sidang Komisi dapat bersifat terbuka atau

tertutup sesuai dengan agenda sidang komisi tersebut.

Sidang Komisi dilakukan sekurang-kurangnya

dua kali dalam satu tahun.

BAB V BADAN PELAKSANA PROGRAM

Pasal 23

Hak dan kewajiban:

1. BPP wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi

AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan dan keputusan-keputusan DPA.

2. BPP melaksanakan Garis-Garis Besar

Kebijaksanaan Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan yang telah ditetapkan oleh DPA.

3. BPP wajib memberikan pertanggungjawaban

periodik kepada DPA (sekurang-kurangnya sekali

dalam enam bulan) atau bila dianggap perlu oleh

DPA.

4. BPP dapat mewakili atau memilih wakil Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan baik ke dalam

maupun ke luar Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan.

5. BPP berhak memberikan sanksi kepada anggota

yang dipandang melanggar AD-ART Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan serta peraturan-

peraturan lain yang berlaku dalam Keluarga


Pasal 24

Pembentukan:

1. Ketua Umum BPP dipilih oleh anggota biasa

melalui sistem Pemilu Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan.

2. Tata tertib dan cara pemilu diatur dan

ditetapkan oleh DPA pada periode tersebut.

3. Calon yang mendapat suara terbanyak adalah

Ketua Umum BPP terpilih dan berhak

menyusun personalia BPP.

4. Pengesahan Ketua Umum BPP dilakukan

oleh DPA dalam Sidang Paripurna.

5. BPP dibentuk untuk masa jabatan satu tahun.

6. Persyaratan calon Ketua Umum BPP:

6.1 Warga Negara Indonesia.

6.2 Anggota biasa Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan.

6.3 Sudah dua semester menjadi

anggota biasa Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan.

6.4 Tidak sedang terkena sanksi

akademik dan/atau sanksi

organisasi.

6.5 Disetujui oleh DPA.

BAB VI SATUAN KEGIATAN

Pasal 25

Sifat:

1. Satuan kegiatan wajib menjunjung tinggi AD-

ART Keluarga Mahasiswa Teknik Penerbangan.

2. Satuan kegiatan wajib mengembangkan dan

menjaga hubungan baik antarsesama satuan

kegiatan dan pihak-pihak lain di luar Keluarga


Pasal 26

Bentuk:

1. Satuan kegiatan dibentuk berdasarkan usulan dari

anggota biasa atau BPP.

2. Persetujuan dan pengesahan satuan kegiatan

dilakukan oleh Ketua Umum BPP.

3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu

kegiatan dilakukan oleh pimpinan satuan kegiatan

tersebut kepada Ketua Umum BPP.

4. Satuan kegiatan Keluarga Mahasiswa Teknik


Satuan kegiatan divisi

Satuan kegiatan modular

5. Satuan kegiatan divisi adalah satuan kegiatan

yang merupakan bagian integral dari BPP.

6. Satuan kegiatan modular adalah satuan kegiatan

yang bukan merupakan bagian integral dari BPP

tetapi melaksanakan tugas-tugas yang menunjang

kegiatan operasional atau fungsional dari


Pasal 27

Keanggotaan:

1. Satuan kegiatan beranggotakan anggota

muda, anggota biasa, dan anggota khusus


2. Pimpinan satuan kegiatan harus merupakan

anggota biasa Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan

BAB VII PEMILIHAN UMUM

Pasal 28

Pemilihan Umum diadakan untuk memilih Ketua

Umum BPP baru.

Pasal 29

Pemilihan Umum bersifat langsung, umum, bebas,

dan rahasia.

Pasal 30

Sistem Pemilihan Umum adalah pemilihan secara

langsung.

Pasal 31

Pemilihan Umum diadakan satu tahun sekali dan

dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum

berakhirnya periode kepengurusan BPP lama.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 32

Dana usaha adalah dana yang diperoleh dari usaha

yang dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan baik melalui kegiatan rutin maupun

kegiatan insidentil yang tidak bertentangan dengan


Penerbangan.

Pasal 33

Seluruh pengelolaan keuangan mendapat pengawasan

dari DPA dan harus dapat dipertanggungjawabkan

oleh BPP kepada DPA.

BAB IX PERUBAHAN AD-ART

Pasal 34

1. Usulan perubahan AD-ART Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan dari anggota biasa dapat

diteruskan apabila mendapat rekomendasi dari

sekurang-kurangnya 1/10 anggota biasa Keluarga

Mahasiswa Teknik Penerbangan lainnya dan

disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota

DPA.

2. Sebelum melaksanakan referendum tentang

perubahan AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan, DPA harus melaksanakan

sosialisasi kepada seluruh anggota Keluarga


3. Referendum tentang perubahan AD-ART


dianggap sah bila suara yang sah mencapai

sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota


4. Hasil referendum tentang perubahan AD-ART

dianggap sah bila sekurang-kurangnya 2/3 dari

jumlah suara yang sah menyatakan setuju untuk

mengubah AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan.

BAB X HEARING DAN REFERENDUM

Pasal 35

1. Hearing dan referendum yang dimaksud dalam

bagian ini adalah hearing dan referendum untuk

masalah-masalah lain di luar masalah perubahan

AD-ART Keluarga Mahasiswa Teknik

Penerbangan dan masalah pembubaran Keluarga


2. Hearing dapat dilakukan atas usulan anggota

biasa dan disetujui oleh Ketua DPA.

3. Referendum dapat dilakukan atas usulan anggota

biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3

anggota DPA.

BAB XI ATURAN TAMBAHAN

Pasal 36

Hal-hal lain yang tidak diatur di dalam AD-ART ini

akan diatur kemudian oleh DPA Keluarga Mahasiswa

Teknik Penerbangan melalui peraturan khusus atau

keputusan lainnya.

Mengetahui,

Marcellus Catur B.

Ketua DPA KMPN ITB 2013-2014

Documents

AD-ART KMPN ITB