20-Aug-18 24-Aug-18 WTD YTD 20-Aug-18 24-Aug-18 WTD YTD

IDRUSD 14588 14649 0.42% 8.07% BRENTUSD/BAREL 72.21 75.82 5.00% 25.49%

YENUSD 110.07 111.24 1.06% -1.29% TEMBAGAUSD/LB 266.85 270 1.20% 7.78%

EUROUSD 0.87 0.86 -1.21% 3.30% BATU BARAUSD/MT 117.65 117.90 0.21% 16.96%

YUANUSD 6.86 6.81 -0.69% 4.67% EMASUSD/OZ 1190.48 1205.35 1.25% -7.48%

POUNDUSD 0.78 0.78 -0.42% 5.13% GAS ALAMUSD/MMBTu 2.94 2.92 -0.82% -99.98%

20-Aug-18 24-Aug-18 WTD YTD 20-Aug-18 24-Aug-18 WTD YTD

INDONESIAIHSG 5892.19 5968.75 1.30% -6.09% CPOMYR/MT 2215 2178 -1.67% -10.88%

JEPANGNIKKEI 22199.00 22601.77 1.81% -0.72% KAKAOUSD/MT 2198 2374 8.01% 25.48%

SINGAPURASTI 3204.71 3213.00 0.26% -5.58% GULAUSD/LB 303.70 310.60 2.27% -21.31%

ASDOW JONES 25758.69 25790.35 0.12% 4.33% GANDUMUSD/BAREL 542.25 515 -5.07% 20.55%

HONGKONGHSI 27598.02 27671.87 0.27% -7.51% KEDELAIUSD/BUSHEL 881.75 842 -4.51% -11.53%

20-Aug-18 24-Aug-18 WTD YTD

YIELD SBN10% 7.87 7.94 0.88% 25.65%

PUAB RATE% 6.80 6.70 -1.47% 15.12%

OVERNIGHT% 5.35 5.43 1.53% 39.26%

FA SAHAMJUTA USD -22.80 2.01 108.81% -91.92%

FA SBNJUTA USD 68.61 10.30 -84.99% -72.56%

PASAR VALAS PASAR KOMODITAS MINERAL

PASAR SAHAM PASAR KOMODITAS PERTANIAN

PASAR UANG

“Business is a combination of war and sport.” – Andre Maurois

Rilis Mingguan (20 - 24 Agustus 2018)

EdisiXXXI/VIII/2018

08/23 EUMarkit Eurozone Manufacturing

PMI (Aug P)54.6 55.1

Consumer Confidence (Aug A) -1.9 -0.6

08/22South

AfricaCPI YoY (Jul) 5.1% 4.6%

08/24 Malaysia CPI YoY (Jul) 0.9% 0.8%

08/23 Singapore CPI YoY (Jul) 0.6% 0.6%

Industrial Production YoY (Jul) 6.0% 8.0%

08/20 Thailand GDP YoY (2Q) 4.6% 4.9%

08/21 Indonesia Local Auto Sales (Jul) 107,431 58,842

08/23 US Initial Jobless Claims (Aug 18) 210k 212k

08/24 Markit US Manufacturing PMI (Aug P) 54.5 55.3

Durable Goods Orders (Jul P) -1.7% 0.7%

08/22 Japan All Industry Activity Index MoM (Jun) -0.8% 0.1%

08/23 Nikkei Japan PMI Mfg (Aug P) 52.5 52.3

Leading Index CI (Jun F) 104.7 105.2

Coincident Index (Jun F) 116.4 116.3

08/24 Natl CPI YoY (Jul) 0.9% 0.7%

Ket: Aliran Dana Masuk/Aliran Dana Keluar

Aliran Dana Asing

YTD (Juta USD)Bond Saham

Periode

(Bond/Saham)

Indonesia 484.8 -3,691.3 Per 24 Agustus ’18

Malaysia -2,545.4 -2,142 Per 31 Juli / 24 Agst ’18

Thailand 4,834.5 -6,092.3 Per 24 Agustus ’18

Vietnam 1,375.1 Per 24 Agustus ’18

Filipina 2,940.9 -1,365.1 Per 30 Juni / 24 Agst ’18

China 65,771.7 18,776.0 Per 30 Jun ‘18

India -5,422.0 -251.7 Per 24 Agustus ‘18

US 174,292 -35,599 Per 30 Juni ‘18 -17.47

-9.25

-7.06

-6.09

-5.58

-4.48

-2.84

0.66

9.75

China SHCOMP

Philippines PSEi Index

Korea Stock KOSPI Index

Indonesia JCI

Singapore STI Index

Vietnam Hanoi Index

Thailand SET Index

FTSE Malaysia KLCI Index

India NSE Nifty 50 Index

Ket: (+) Depresiasi, (-) Apresiasi

PERINGKAT SAHAM ASIA (%) YTD – s.d 24 AGUSTUS 2018

-9.45

-8.07

-7.18

-4.67

-3.08

-2.67

-1.53

1.29

Indian Rupee

Indonesian Rupiah

Philippine Peso

Chinese Renminbi

Thai Bath

Vietnam Dong

Malaysian Ringgit

Japanese Yen

PERINGKAT NILAI TUKAR ASIA (%) YTD – s.d 24 AGUSTUS 2018

Ket: (-) Depresiasi(+) Apresiasi

Ket: A (Advance), F (Final), P (Preliminary)

HAMBATAN DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN

BERUSAHA UNTUK MENDORONG REALISASI INVESTASI

Realisasi investasi pada tahun 2017 sebesar 692,8 triliun rupiah,

naik sebesar 13,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang

hanya 612,8 triliun rupiah. Pertumbuhan realisasi PMDN lebih besar

yaitu sebesar 21,3 persen dibandingkan dengan pertumbuhan PMA

yang hanya 8,5 persen pada tahun 2018. Sementara pada triwulan I

2018 realisasi investasi sebesar 185,3 triliun rupiah (US$ 13,7

milyar) dengan pertumbuhan sebesar 11,8 persen (yoy). Pemerintah

mentargetkan realisasi investasi pada tahun 2018 sebesar 765

triliun rupiah.

Gambar 1.1 Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2013-2017 (Rp Triliun)

Sumber: BKPM, 2018

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan nasional di bidang

investasi antara lain meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi

Rp 933 triliun pada tahun 2019, dengan kontribusi PMDN yang

semakin meningkat menjadi 38,9 persen (baru tercapai rata-rata per

tahun (2012-2016) sebesar 32,7%. Kondisi ini menunjukan masih

rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan

pengajuan/komitmen investasi. Rasio perbandingan rata-rata realisasi

dan rencana investasi pada 2010 s.d. 2016, untuk PMA sebesar

27,5% dan PMDN sebesar 31,8%.

Salah satu faktor penyebab masih rendahnya realisasi investasi

adalah masalah perizinan. Fakta menunjukan, praktik

penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) selama ini tidak seluruhnya berjalan efektif. PTSP sebagai

bagian dari reformasi penyederhanaan birokrasi perizinan masih

membutuhkan waktu yang lama untuk pelayanan penerbitan izin.

Menurut laporan Doing Business 2016, untuk memulai sebuah usaha

baru di Indonesia membutuhkan 13 prosedur, dengan waktu rata-rata

47,8 hari. Dengan pelayanan demikian, publik dan pelaku usaha tentu

masih belum merasakan keberadaan one stop service tetapi justru

menjadi another stop service yang menambah red-tape baru dalam

birokrasi perizinan di daerah.

Selain adanya reformasi birokrasi yang berkaitan dengan

penyederhanaan izin, area reformasi pada tingkat lanjut ternyata

masih belum disentuh. Substansi kebijakan yang berada pada

kerangka regulasi (reformasi regulasi atau deregulasi) pada tingkat

nasional masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Kondisi regulasi

perizinan di tingkat nasional yang tumpang tindih dan banyaknya

regulasi yang dikeluarkan, baik dari undang-undang sampai

peraturan menteri memicu beragamnya jumlah izin di

daerah. Bahkan beberapa jenis izin yang diatur memiliki

fungsi yang sama dan bahkan setiap izin tersebut

mengandung izin yang dipersyaratkan antara satu dengan

lainnya.

Dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi di

Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan

ekonomi yang difokuskan untuk memperbaiki tingkat

kemudahan berbisnis di Indonesia. Sejumlah perbaikan

khususnya dari aspek izin, prosedur, dan waktu dalam

pengajuan perizinan dilakukan pemerintah, ada 6 indikator

yang menjadi fokus perbaikan pemerintah. Indikator-

indikator tersebut adalah indikator yang masih berada di

atas peringkat 100 dalam Ease of Doing Business (EODB),

antara lain starting business (peringkat 144), dealing with

construction permits (108), registering property (106),

enforcing contracts (145), paying taxes (114) dan trading

across borders (112). Seperti kita tahu pada 2017 posisi

Indonesia naik 15 peringkat dari posisi 106 ke peringkat 91

dan tercatat dalam dua tahun terakhir posisi Indonesia telah

naik 34 peringkat. Peningkatan daya saing juga tercermin

dari kenaikan peringkat Global Competitiveness Index (GCI)

Indonesia yang naik dari 41 di 2016/2017 menjadi 36 di

2017/2018, serta peningkatan signifikan peringkat EoDB

dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah ingin terus mendorong kesejahteraan

masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien. Untuk

itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

mengumumkan kebijakan ekonomi berupa Peraturan

Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan

Berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan

standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah

dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola

pemerintahan yang baik. Melalui kebijakan ini, pemerintah

ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha

sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian

waktu dan biaya dalam peroses perizinan dan meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan

pemerintah daerah (pemda). Selain itu, kebijakan ini

bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses

pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi

melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single

submission). Online Single Submission (OSS) merupakan

sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan

berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan

Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota yang dilakukan

melalui elektronik.

ANALISIS PENTINGNYA KEBIJAKAN PERCEPATAN

BERUSAHA

Kebijakan percepatan kemudahan berusaha ini memang tak

semata-mata demi mengejar peringkat EoDB. Beberapa

alasan yang mendasari percepatan kebijakan ini yaitu

investasi dunia terhadap Indonesia masih rendah (1,97

persen) dari rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar

USD1.417,8 miliar. Kemudian, capaian target rasio investasi

sebesar 32,7 persen (2012- 2016) yaitu di bawah target

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) sebesar 38,9 persen pada tahun 2019. Di sisi lain,

ketimpangan investasi antara di pulau Jawa dengan luar

Jawa masih sangat besar, yaitu di atas 50 persen.

Pemerintah terus menggali akar permasalahan kinerja

realisasi investasi yang belum sesuai target. Beberapa

penyebabnya antara lain layanan perizinan yang tidak

terintegrasi, berurutan, dan belum seluruhnya dilayani di

PTSP, serta belum sepenuhnya menggunakan sistem online.

Mirisnya, praktik good governance (tata kelola pemerintahan

yang baik) juga belum sepenuhnya dijalankan oleh

pemerintah daerah. Paradigma birokrasi masih sebagai

‘pemberi izin’ dan belum ‘melayani.’

Permasalahan utama yang harus diselesaikan pemerintah

adalah konsistensi kebijakan pusat dan daerah. Hambatan ini

cukup sering ditemukan di lapangan. Para pengusaha tidak

hanya mengeluhkan masalah perizinan di daerah, namun

juga masalah kejelasan kewenangan antara pusat dan

Kemudian, hal lain yang juga menjadi permasalahan terkait

kemudahan berusaha yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang berbeda tiap daerah, sehingga penerimaan daerah dari

sektor perizinan menjadi penting bagi daerah yang memiliki

PAD rendah. Dalam kasus ini, perlu adanya peningkatan

kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu

memberikan asistensi secara berkala ke pemerintah daerah

demi iklim investasi yang semakin baik di daerah.

Terkait simplifikasi regulasi, yang dilakukan pemerintah

untuk kemudahan iklim berusaha di Indonesia sudah cukup

baik. Namun perlu menjadi catatan, peraturan yang perlu

dipangkas tidak hanya di tingkat pusat saja, namun juga di

tingkat daerah. Banyak ditemukan di lapangan bahwa

kondisi regulasi di daerah lebih rumit dari pada di tingkat

pusat. Sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah akan

mendukung iklim berusaha yang ramah bagi investor.

Pemerataan iklim berusaha di seluruh Indonesia ini tentu

yang menjadi prioritas utama pemerintah, melebihi target

peringkat EoDB.

Salah satu yang harus dipersiapkan pemerintah daerah

dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan

berusaha yaitu dengan melakukan pengembangan sistem

informasi penamanan modal berbasis teknologi informasi.

Kebutuhan pengembangan sistem informasi yang

terintegrasi dan informatif menjadi hal dasar yang sudah

menjadi kebutuhan bagi tiap Pemda untuk memberikan

layanan publik di era digital sekarang ini. Melalui teknologi

informasi yang handal, pemda akan dengan mudah, cepat,

dan informatif menyajikan informasi, komunikasi, maupun

proses pelayanan terkait dengan penanaman modal maupun

pengembangan usaha.

Dengan sistem pelayanan online akan relatif menjamin

transparansi dan menghindari proses penambahan biaya

tidak resmi yang masih dikesankan oleh publik, terlebih

pelaku usaha bahwa praktik ekonomi biaya tinggi tersebut

masih kental dalam layanan birokrasi meskipun proses

reformasi birokrasi sudah yakin dilaksanakan.

HAMBATAN DAN TANTANGAN DAERAH DALAM

MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PERCEPATAN

BERUSAHA

PTSP di daerah menghadapi beberapa permasalahan.

Permasalahan yang banyak dihadapi sebagian besar PTSP

diantaranya:

1. Tidak semua kepala daerah/kepala dinas mau

melimpahkan kewenangannya ke kepala PTSP. BKPM

(2013) mencatat baru 41 persen pemerintah daerah

yang mendelegasikan kewenangannya ke kepala

PTSP. Alasannya, beberapa izin terkait dinas spesifik,

seperti kesehatan dan lingkungan, yang dianggap perlu

rekomendasi dinas terkait.

2. Keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya PTSP

memiliki staf teknis, seperti ahli penilaian amdal,

kesehatan, sipil, dan transportasi. Namun, jumlah staf

tersebut umumnya berada di dinas/instansi asalnya dan

bukan di PTSP.

3. Status kelembagaan PTSP yang beragam. Ada yang

berbentuk badan, dinas, dan kantor, dengan implikasi

yang berbeda-beda. Jika berbentuk dinas dan badan

biasanya mudah berkoordinasi dengan dinas/badan lain

karena levelnya setara. Apabila dalam bentuk kantor

menjadi sulit berkoordinasi karena level yang berbeda.

Parahnya apabila PTSP masih bersifat ”unit” yang

ditempelkan di kelembagaan lain.

4. Disharmoni regulasi PTSP dan ego sektoral. Kementerian

Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No

20/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Pelayanan Terpadu di Daerah. Setelah itu terbit Perpres

No 27/2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Kedua peraturan tersebut membingungkan pemerintah

daerah mengingat banyak yang tumpang tindih dalam

kedua peraturan itu. Dampaknya, pemerintah daerah

seperti memiliki ”dua jenderal”, yakni Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri) dan Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) untuk koordinasi, pembinaan, hingga

pengawasan PTSP di daerah.

Situasi di atas perlu mendapat perhatian pemerintah dan

diagendakan penyelesaiannya tidak hanya untuk mendorong

pemerintah provinsi/ kabupaten/kota yang belum mendirikan

PTSP, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas PTSP.

Yang harus dilakukan pertama kali adalah harmonisasi

regulasi yang mengatur PTSP sehingga dualisme regulasi dan

pelaksanaannya tidak perlu terjadi, termasuk peraturan

perundangan sektoral. Salah satunya dengan memutuskan

dualisme peran Kemendagri dan BKPM. Langkah tersebut

juga dibarengi dengan percepatan penyerahan kewenangan

perizinan dari kepala daerah ke kepala PTSP sehingga 100

persen kewenangan itu di tangan PTSP. Ini akan berhasil jika

dibarengi dengan penguatan dalam struktur kelembagaan di

daerah, baik peningkatan kualitas sumber daya manusia

maupun distribusi staf yang adil untuk PTSP.

Secara nasional telah ditetapkan berbagai regulasi dan

kebijakan untuk percepatan pembangunan termasuk

percepatan pembangunan berusaha (Perpres 91 Tahun 2017)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik

(Online Single Submission/OSS). Sebagai tindak lanjutnya

dibentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha

nasional, provinsi dan satgas kabupaten/kota. Dalam

implementasi kebijakan tersebut membutuhkan peran PTSP

untuk dapat memfasilitasi percepatan pembentukan satgas di

tingkat Kabupaten/Kota dan mengoptimalkan tugas, fungsi dan

wewenang dalam penyelesaian setiap permasalahan dan

hambatan investasi di daerah dan melaporkan secara

berjenjang ke Satgas provinsi dan nasional.

Penulis: Susiyanti, Tenaga Ahli pada Asdep Moneter dan

Neraca Pembayaran