AINISTRY OF PUBLIC WORKS IIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS 'echnical Assistance for the Preparation of the itrategic Roads Infrastructure Project (SRIP)

STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT 1 RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN

PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK BOYOLALI-KARTOSURO

I

MEI 2006

WSP International PT Eskapindo Matra

PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia

PT Prospera Consulting Eng.

RP535 v8

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR IS1

Halaman

Daftar Isi ............................................................................................................ i

Daftar Tabel .................................................................................................... ii

. . A. Deskripsi Proyek ............................................................................................ 1

B. Hasil Survey Sensus .................................... 2

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali ........................................................ 4

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ............................... 5

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... f3

F. Monitoring dan Pelaporan ......................... .. ................................................ 8

G. Jadwal dan Pembiayaan 9

Lampiran :

Gambar 1 Lokasi Proyek

Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Boyolali - Kartosuro

Gambar 3 Lay Out Persimpangan

Gambar Lokasi Relokasi PKL

Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan

Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

Daftar Harga Pasar dari Bank BR1 Cabang Sukoharjo dan Cabang Boyolali

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan .................... .. ............... ... 3

Tabel G l Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga

Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan

Boyolali - Kartosuro Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 ...... 10

Tabel G 2 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga

Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan

Boyolali - Kartosuro Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 ...... 12

RENCANA KERJA

PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK)

SUB PROYEK BOYOLALI - KARTOSURO

A. Deskripsi Proyek Boyolali-Kartosuro, adalah salah satu dari Sub Proyek SRIP, terletak di

Propinsi Jawa Tengah dan merupakan bagian dari Koridor Pantura. Sub proyek

ini berjarak sekitar 45 km arah Timur Laut dari kota Yogyakarta dan 70 km

arah tenggara dari kota Semarang. Karîosuro sendiri berjarak sekitar 6 km

arah Barat dari Surakarta (Solo), sementara Boyolali berjarak I 21 km arah

Barat dari Surakarta (Solo). Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari

Sub Proyek Boyolali-Kartosuro.

Peningkatan kapasitas (Capacity Expansion-CAPEX) Sub Proyek ini adalah

untuk sepanjang 15.4 km yang berawal dari Simpang Lima dekat Terminal

Boyolali (STA O + 000) dan berakhir di Perîigaan Kartosuro arah ke Solo-Jogya

(STA 15 + 490). Sub proyek ini akan memanfaatkan ruang milik jalan (Rumija)

yang ada dengan lebar rata-rata 18 - 26 meter. Lokasi proyek berada di 3

Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten

Karang Anyar. Tetapi pengadaan lahan untuk persimpangan hanya terdapat di

2 Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo. Gambar rute

jalan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.

Dengan pelebaran ini, maka hambatan karena penyempitan dari ruas Boyolali-

Kartosuro diharapkan akan bisa diatasi. Disamping itu terdapat 10 (sepuluh)

persimpangan yang dikaji ulang kesesuaian desainnya di sepanjang Sub

Proyek ini, namun hanya 4 (empat) persimpangan yang memerlukan

penambahan lahan. 2 persimpangan di Kabupaten Boyolali yaitu persimpangan

ke-2 (STA O + 325) dan persimpangan ke-5 (STA 8 + 750). Sedangkan 2

persimpangan lainnya di Kabupaten Sukoharjo yaitu persimpangan ke-7 (STA

13 + 080) dan persimpangan ke-9 (STA 15 + 125). Lay out seluruh persimpangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. sampai dengan

Gambar 13.

B. Hasil Survey Sensus

Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 28 Maret - 3 April

2006, diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

1. Luas lahan yang akan dibebaskan : 246,9 m2 ( 9 bidang )

Lahan terkena sebagian : 9 Bidang

Lahan terkena seluruh

2. Luas bangunan yang akan terkena : 175,5 m2 (7 Unit)

Bangunan terkena sebagian : 7 Unit

Bangunan terkena seluruh

3. Tanaman yang akan terkena

4. Jumlah KK 1 Pemilik yang akan terkena : 20 KK

i Pemilik : 9 KK

Penyewa : 2 KK

Pedagang Kaki Lima (PKL) : 9 KK

Untuk pemilik, seluruh bangunan terkena sebagian tidak ada yang dipindahkan.

Sedangkan 2 KK yang berstatus penyewa terdiri dari 1 KK (Joko Utomo No. 3)

terkena seluruh bangunan petak yang disewa dan terpaksa harus dipindahkan

dari H. Muslih dan 1 KK (Endah Haryono No. 14) terkena sebagian berupa

bangunan usaha yang disewa dari Wiyono. Terdapat 4 unit bangunan pos polisi

dan 1 unit pos DLLAJ serta 1 unit gapura sebagai gerbang masuk wilayah

Kabupaten Sukoharjo yang seluruh bangunannya berada di RUMIJA dan harus

dioindahkan.

Adapun 9 KK, Pedagang Kaki Lima (PKL), yang berada di lahan milik jalan

(Rumjia) pada persimpangan BYKT-2, BYKT-5, BYKT-9 dan BYKT-10, mereka menyadari bahwa lahan yang ditempati adalah lahan Rumija dan bersedia

pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten Boyolali.

Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat

dilihat pada Tabel BI. berikut ini :

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi,

yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang

diinginkan warga. Namun berdasarkan survey secara sensus yang telah

dilakukan terhadap warga terkena proyek, 9 KK (Pemilik tanah dan bangunan)

menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai.

Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh PPT adalah sebagai

berikut :

e Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi

akan dirnusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan

Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran

harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir);

s Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan

sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan

rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pernbuatannya

rnemerlukan biaya atau investasi;

Fasilitasi lokasi penampungan untuk PKL yang menempati lahan milik jalan.

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah rnenyediakan 2 lokasi untuk keperluan program pemindahan PKL, terutama untuk PKL yang berada di sepanjang ruas

jalan ini (9 PKL), yaitu :

1. Lahan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali seluas 5.000 m2 dengan 19 unit

kios siap pakai dilengkapi fasilitas tempat parkir dan MCK terletak di Desa

Mojosongo Kecamatan Mojosongo yang berjarak rata-rata 100 m dari lokasi

semula;

2. Lahan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali seluas 4.000 m2 dengan fasilitas

tempat parkir dan MCK, terletak di Desa Teras Kecamatan Teras. Lahan ini

disewa Pertarnina untuk parkir mobil Depo Pertamina Teras-Boyolali, lahan

ini direncanakan untuk menampung PKL jenis gerobak yang akan

dipindahkan yang berjarak rata-rata 200 m dari lokasi semula.

Untuk 9 PKL disamping mendapatkan lahan untuk relokasi beserta fasilitasnya,

mereka juga akan mendapatkan biaya pindah sebesar Rp. 250.000,- per KK.

Pada tahun pertama para PKL tidak akan dikenakan biaya sewa, baru di tahun

berikutnya akan dikenakan biaya sewa yang besarnya dimusyawarahkan dengan

para penyewa agar sesuai dengan kemarnpuan.

Bagi penyewa kios milik H. Muslih (No. 3lBYKT-02) yang terkena seluruhnya dan

harus pindah akan mendapatkan biaya pindah sebesar Rp. 250.000,- dari

Pemerintah Kabupaten Boyolali dan akan difasilitasi untuk mernperoleh kios

sewaan baru di sekitar lokasi semula.

Mekanisme pemberian kompensasi untuk bangunan pos polisi dan bangunan pos

DLLAJ serta gapura sebagai tanda gerbang masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo

akan diberikan dalam bentuk bangunan pengganti yang kondisinya sama.

Program pemukiman kembali ini akan dilakukan dengan tahapan kegiatan

sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) pada bulan Juni 2006;

2. Pemberian biaya pindah bagi 9 PKL pada bulan Agustus 2006;

3. Pemindahan 9 PKL pada bulan Agustus 2006;

4. Membantu 1 KK penyewa kios (No. 3lBYKT-02) untuk mendapatkan kios

sewaan baru pada bulan Agustus 2006;

5. Pembangunan 4 unit bangunan pos polisi dan 1 unit pos DLLAJ serta 1 unit

garupa gerbang masuk pada bulan Agustus 2006;

6. Pembongkaran sebagian bangunan WTP, 4 unit bangunan pos polisi, 1 unit

pos DLLAJ dan 1 unit gapura gerbang masuk pada bulan September 2006;

7. Pengamanan lahan RUMIJA yang telah dikosongkan dimulai pada bulan

September 2006.

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek

Sosialisasi akan dilaksanakan di Kecamatan Boyolali dan Kecamatan

Banyudono untuk Kabupaten Boyolali, sedangkan untuk Kabupaten

Sukoharjo dilaksanakan di Kecamatan Kartosuro, dengan mengundang

warga yang terkena proyek (WTP) baik pemilik, penyewa maupun PKL, tokoh

masyarakat setempat, aparat kelurahan dan kecamatan. Penanggung jawab

kegiatan ini adalah PPT Kabupaten Boyolali dan PPT Kabupaten Sukoharjo

serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan

Jembatan (PJJ) Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan

penjelasan tentang tujuan proyek, manfaatnya serta akibat atau konsekuensi

yang mungkin timbul dengan adanya proyek.

Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana

pembebasan tanah, mekanisme dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan

pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan secara bersama

serta penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan

diterima warga. Pada Kesempatan ini juga akan diinformasikan tentang

rencana pemindahan PKL dan rencana pemberian biaya pindah bagi 9 PKL

dan 1 KK penyewa kios terkena.

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan

Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT)

Kabupaten Boyolali, Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sukoharjo,

Bappeda serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan

dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Boyolali dan Bupati Sukoharjo sebagai penanggung jawab program akan

memfungsionalisasi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk untuk

kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran Bappeda

pada tahapan pemukiman kembali dan Pemberdayaan. Dalam pelaksanaan,

unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat

Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas

Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan

Pertanahan Nasional (BPN), Camat Boyolali, Camat Banyudono, Lurah

Siswodipura dan Lurah Ngaru Aru (Kabupaten Boyolali) dan Camat Kartosuro

dan Lurah Wiragunan (Kabupaten Sukoharjo).

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset

lain yang akan terkena;

2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;

3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai

rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang

timbul dari proyek yang akan dilaksanakan serta sosialisasi tentang desain

pasar baru, jadwal pembangunan pasar, Jadwal pemberian biaya pindah,

jadwal pemindahan ke kios baru, dan jadwal pembongkaran kios lama;

4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;

5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP

mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan

penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru.

6 . Melaksanakan pembayaran biaya pindah kepada WTP;

7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah

dan bangunan kios terkena proyek;

8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa

harus pindah;

9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya

mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;

10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk

kemudian dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya

dipublikasikan;

11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang

masa kerjanya;

12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Tim Monitoring dan

Pelaporan, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo dan PMU-SRIP.

Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam

Tabel Gd. dan Tabel G2.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan

relokasi, dapat mengajukan keluhan, usul, atau saran kepada Pemerintah

Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai penanggung

jawab program. Keluhan, usulan dan saran tersebut dapat disampaikan secara

langsung atau melalui surat-menyurat ke alamat Bappeda dan Panitia

Pengadaan Tanah - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah di Kantor Bupati

Boyolali Jalan Merbabu No.48 Kabupaten Boyolali, Telepon (0276) 321021

pesawat 207, Fax (0276) 321172 untuk WTP di Kabupaten Boyolali atau ke

alamat Bappeda danpanitia Pengadaan Tanah - Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah di kantor Bupati Sukoharjo Jalan Jendral Sudirman No.199

Kabupaten Sukoharjo, Telepon (0271) 593068 pesawat 104, Fax. (0271) 593335

untuk WTP di Kabupaten Sukaharjo serta SNVT Pembangunan Jalan dan

Jembatan (PJJ) Propinsi Jawa Tengah di lokasi kegiatan. Masyarakat juga dapat

mengajukan keluhannya kepada PMU SRIP yang beralamat di Departemen

Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon

(021) 7243473.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap

pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka

Pernerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT

Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Jawa Tengah dan Tim

Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian;

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga

Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk

kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan

pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution;

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan. keberatan dan,

usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh

masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam

mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang

publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor

pemda, dan kantor desalkelurahan.

Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan

ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.

Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat

dilihat pada lampiran.

F. Monitoring dan Pelaporan

Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada saat pelaksanaan Rencana Kerja (action

plan) Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali akan dimulai. Tim ini akan

terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten (BAPPEDA), unsur perguruan tinggi

atau unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).

Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan

pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action

plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat,

pengadaan tanah, fasilitasi bagi WTP yang terpaksa pindah untuk

mendapatkan rumah tinggal atau tempat usaha baru, pembangunan kembali

fasum/fasos, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan tingkat

kehidupan warga terkena proyek.

2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan

dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk

mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya

penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan 1

keberatan dari WTP.

3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan

pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan

yang dikirim kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan

kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan

dan Jembatan Propinsi Jawa Tengah dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia -

Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).

G. Jadwal dan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, dan pemukiman kembali mulai

dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 2006 dan dibiayai melalui ABPD

Kabupaten Boyolali, APBD Kabupaten Sukoharjo dan APBN Tahun Anggaran

2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber pembiayaan dapat dilihat

dalam Tabel G1. dan Tabel G2.

Tabel G.1. Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek (WTP)

Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan Boyolali-Kartosuro Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006

No.

I. 1 .

Z.

3

4

5

6

Program

PENGADMNTANAH iungwonai ia i i~ani t ia~engadaan

~ a n a h ( P P ~ ~ a b Boyolali

SorialirariPengadaanTanah hapadacalan W P

Pengukuran 8Psmafokan ~PPPPP

dengan calon W P

Muryawarah l Negoiiai8 XXXpPPPPPP

dengan ca~on W P

~ e r n b r i a n K ~ m p e n $ ~ ~ P e n g a d a a n

Tanah repnda W P

sen8likas W"." ien<ena ~ r o p i

Lokasi

~ a b rnyolal

Kec Boyolali Kec. Banyudono

KPC. BOYOIBI

XOC Bany~dono

Kec Boy011 K-. ~anyudono

KOC ~ o y n ~ z l i X% 8anyudono

m B O ~ O ~ ~ I ,

Kec Banyudono

Kegiatan

I Fungr#onal#rar Panitia Penpadaan Tanah [PPT) uniuh kepentingan pcoyex

2 Meny~~~n$encans kerp p~lakxxxxxx peegadaan lana" iebanyak4 bidangiperdfanah reluai 139.5 m2di Kecamawn Boyalalidan Kecamalan Banyudono.

1 Melahukan roiial8isn Xepadacalon W P tenmg: - Rencana bladwal kogiaian pengadaan tanah

Talo carapenghtungan kompensai dan cara pernbayaran RencanarebkariPKL

Z Penandalangonan Befia Aiiara Sssi i l i i is~

i Melakukan pengukuran bamrlahanyang akandibeba~xan berramadenganialon W P d a n AparatKelurahan

2 Melahukan pengh8Wngan aretctlon WTPyang akan d~beri Kompenra$

3 Penenman Periomatitik bbttiyYYg akandihnpalnk 4 Qelakranaanpmatokmvvdd b a a y m g didimam 5 PembYaton Bents Alara P~~gokXxXx dan Pernatnian 6 Publ lai i hasild~hhaiiyang mudahtenanghau

i M ~ s Y ~ v ~ ~ ~ B ~ ~ N ~ Q o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( I B B c B I o ~ W P mengena!

Benah dan balaran kompenraiiunluk aretterkena Jadwalpembayaran kompenrasi

2 Pembiialan Ber8taPcara Ke~epahattt Kompensarl aiaiAreflen<ana

3 Publikalihasi1 dilokasiyang mudahieqanghau

i MembuhaPo~koPemba~ran Kompen~asi rebagai fempatrermipembayaran

2 PelaksBonBan p e m b a y m iorngniaS8

lianah, Bangunan 8 A r t La") dan b~ayapndah 3 Dokurneniasi prases pembayYYnn ~LL~PPPPP

4 Penandatanganan Surat PPIIPOOOO Hak [SPH]

r Pembuatan g t a bsdang tanah yang telah dihbsr ian

2 Far#l#tanpemhuaen SPPT PB8 barn atai bidang mnah yang udai ieriiena

3 Faitlitas pemiiahanM#iikat

satuan1 Unit

1 vaket

1 Paket

l Pakel

1 Palet

1 vaket

CBidang

Penanggungjawab

PPT ~ a b . ~oyolaii dan SNY~ ~~mbaogunao

Jalan dan Jambatan ~ r a w n u ~ a w a ~ e n g a h

PPTKab. Bayolaii dan SNViPembangunan

Jalan dan Jembaan W h * J-Tengah

PPTKsbBoyolaIi dan SNVIPPmbangunan

Jalandan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

PPT Kab. Boyalall don s ~ ~ ~ f e m b ô n g u n s n

Jalan dan Jembalsn PiOuinsi JBuaTengah

PPT ~ a b . eoyoi81~ dan S~wfembangunan

Jalandan ~ernbatan PraV8nii Jawa Tenaah

BPN ~ a b ~oyolait

Waktu Pelaksanaan

l u i 2006

Juni 2006

JunlZW6

Juni ZW6

~gurtus2006

~gustur 2006

Kebutuhan Biaya (,000)

11.500

10000

10.000

5.000

602 625

3.500

Keterangan APBN

-

-

402 625

Surnber Biaya Pernerintah

APBD Prop.

(,000)

APBD Kab.

11.100

10.000

10.WO

5.000

3 500

3 E% z 1 >Q OOT OT+

O

-FORMULIR MONlTORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP

KabupatenMota: .................. Sub-project: ........................ Periode pelaporan: ................

Aktivitas

2. Peniulùman kernbal?

WIPLEMENTASI 1. Pembayaran kompensasi lsantunanlpesangon termasuk biaya pindah 2. Persiapan lolmsi pemukimm Icembali untulc : - Jumlah rumah

' J L kolom t-dnk mcncukupi. ~ildhktin diguil~knn 1:mb.r kenor 1nmhl.m : kon iu l t~ i i untuk ko~np:iis~,i ndnlsli msi,i.sniii . i ) harco p.tw. (ik. i:i&wal untuk pimbi).nrnn hompr.n,a<i, Jnn (iii. bcpcmili'.nn o*-i h;j.lr.ui don bmiul. b~mp:n.=,i. ' Ko~,ultaa ~ntul: peniukininn hcmbali nC8lnh m;ngensi (i) judiinl p;mindilinn. (li) I ~ h l r i pemindelinn. tui, prmirdnlian iirililn, ,repen! mcsji.1, .ckolsh) dnn r a d n a "mum.

Lampklcan: kopijadwal pemukiman Icemhali yang dipubukasikan

Lampirkan: kopi tanda terima

- Jumlah Iùos

- Jumlah fasilitas (mesjid, selcolah,

Caîatan

KONSULTASI 1. Kompensasi2

Laporan Kemajuan1 Rencana Kerja Dari LARAP

~~~~~~

Lampirkan: kopi notulensi kesepalcatan

Kemajuanl statns di lapangan

Tanggal Masalah & rencana tindalc lanjut Target

I I I l 1 - Jumlah sarana umum

I

4. Sertifkasi tanah Lampirkan: Iiopi sertifikat

- Jumlah sertifikat baru di lahan pemukimau kembali

- Jumlah sertifiat yang direvisi

Catatan

1 l Lampirkan: - " . . . an yang

Aktivitas

puskesmas) Jumlah sarana umum (jaringau listrik, pipa air

3. Pemulùman liemhali . Jumlah orang yang

dipindah

Laporan ~emajuan '

Kemajuanl status di lapangan

Rencana Kerja Dari LARAP

- Jumlah keluhan yang telah diselesaikan

Masalah & rencana tindak lanjut Tanggal

Lampirkan: - Kopi respon yang diberilcan

Target