Vol. VI No. 01 I P3DI Januari 2014

8/13/2019 Vol. VI No. 01 I P3DI Januari 2014

1/20

- 1 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014H U K U M

Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)Sekretariat Jenderal DPR RI

www.dpr.go.idISSN 2088-2351

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)Denico Doly*)

Abstrak

Sengketa tanah banyak terjadi di Indonesia karena berbagai macam penyebab.Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan berbagai upaya pencegahanmaupun penanggulangan sengketa tanah tetapi upaya-upaya ini belum dapatdilakukan secara maksimal. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia perludilakukan secara menyeluruh, dilakukan secara tepat, cepat, dan perlu diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan jaminan hukum kepadapara pihak dalam menyelesaikan perkaranya.

PendahuluanTanah merupakan objek sengketa yangsangat sensitif. Sengketa tanah di Indonesiaseakan-akan tidak pernah surut. Banyaknyasengketa tanah terjadi di Indonesiadikarenakan perkembangan jumlahpenduduk yang terus meningkat, sementaraluas tanah sebagai tempat bermukim dantempat untuk melakukan usaha bersifattetap, sehingga persaingan antar-masyarakatsemakin banyak. Penyerobotan lahanataupun pemalsuan sertipikat tanah menjadihal yang sering terjadi. Demikian juga kasuspenggusuran tanah yang berujung sengketapun marak terjadi.

BPN mengungkapkan bahwaberdasarkan data yang ada sampai dengantahun 2013, kasus sengketa pertanahanyang terjadi di Indonesia mencapai

12.000 kasus (Tabel di bawah). BPN jugamengatakan bahwa 10.000 kasus sudahdiselesaikan. BPN melakukan berbagai carauntuk menyelesaikan kasus pertanahan diIndonesia.

Sengketa tanah di Indonesia tidakterlepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat.Masyarakat dapat memanfaatkan lahan yangmereka peroleh untuk mencari keuntungandengan berjualan, bertempat tinggal ataupunmelakukan aktitas yang menguntungkanbagi masyarakat tersebut. Namun demikiansengketa tanah yang terjadi di Indonesiajuga dapat memberikan dampak negatif bagiperekonomian di Indonesia. Lahan yangdapat dimanfaatkan secara ekonomi, tidakdapat digunakan dikarenakan tanahnyamasih dalam proses penyelesaian sengketa.

*) Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI,e-mail: [email protected]


2/20

- 2 -

Sengketa tanah ini tidak terjadi di kotasaja. Di daerah terpencil ataupun daerahtertinggal juga terdapat sengketa tanahyang dapat menimbulkan konik. Konikyang berkepanjangan yang diakibatkanoleh sengketa tanah ini dapat menimbulkankorban luka maupun korban jiwa. Olehkarena itu, sengketa tanah harus segeradiselesaikan dengan cepat.

Sengketa TanahSengketa pertanahan adalah

perselisihan pertanahan antara orangperseorangan, badan hukum atau lembagayang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampakluas inilah yang membedakan denisisengketa pertanahan dengan denisi konikpertanahan. Sengketa tanah dapat berupasengketa administratif, sengketa perdata, dansengketa pidana terkait dengan pemilikan,

transaksi, pendaftaran, penjaminan,pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hakulayat.

Sengketa tanah di Indonesia terjadioleh berbagai sebab. Sehubungan dengan ituBPN telah mengeluarkan beberapa tipologikasus pertanahan yang terjadi di Indonesiayang secara garis besar tipologi tersebut,meliputi:1. penguasaan tanah tanpa hak.2. sengketa batas;3. sengketa waris;4. jual berkali-kali;5. sertipikat ganda;6. sertipikat pengganti;

Sumber : http://www.bpn.go.id

7. akta jual beli palsu;8. kekeliruan penunjukan batas;9. tumpang tindih; dan10. putusan Pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Tanahmelalui ADR

Pada umumnya penyelesaiansengketa tanah dilakukan dengan dua cara,yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan

penyelesaian sengketa di luar pengadilan(non-litigasi). Penyelesaian sengketa melaluijalur pengadilan seringkali menimbulkanpermasalahan baru. Permasalahan baruini timbul apabila ada pihak yang tidakmenerima hasil putusan pengadilanyang memenangkan salah satu pihak.Permasalahan lainnya timbul, yaitu apabilamemperkarakan objek sengketa yang sama kelembaga peradilan yang berbeda. Seringkaliditemui sengketa tanah yang diajukan ke

Peradilan Umum (PU) dan Peradilan TataUsaha Negara (PTUN). Keputusan antara PUdan PTUN seringkali berbeda, oleh karenaitu hal ini dapat menimbulkan permasalahanbaru dalam penyelesaian sengketa tanah.

Penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan (non-litigasi) merupakanpenyelesaian sengketa yang sedangdikembangkan saat ini. Penyelesaiansengketa malalui jalur non-litigasiatau lebihdikenal dengan istilah Alternative Dispute

Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa

Diagram Jumlah Kasus Sengketa Pertanahan yang

Terjadi di Indonesia hingga Tahun 2013


3/20

- 3 -

dengan cara ini digolongkan dalam medianon-litigasi yaitu merupakan penyelesaiankonik atau sengketa yang kooperatif yangdiarahkan pada suatu kesepakatan satusolusi terhadap konik atau sengketa yangbersifat win-win solution.

Penyelesaian sengketa tanah saatini banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi. Adanya pihak ketiga yang ikutcampur tangan dalam penyelesaian sengketaini diharapkan dapat memberikan solusibagi permasalahan sengketa tanah. BPNdalam menanggulangi sengketa tanah,telah mengeluarkan Peraturan KepalaBPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan (PerkaBPN Nomor 3 Tahun 2011). Berdasarkan

peraturan ini BPN dapat berperan sebagaipihak ketiga yang dapat memberikan solusibagi para pihak yang sedang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui ADRmerupakan penyelesaian sengketa yangdilakukan bersama dengan pihak ketiga.Pihak ketiga ini bertugas menjadi mediatorantara kedua belah pihak yang bersengketa.Pasal 51 Perka BPN Nomor 3 Tahun 2011menyebutkan bahwa BPN dapat menjadimediator dalam menyelesaikan kasus

sengketa tanah.Penyelesaian sengketa tanah

sebaiknya dilakukan melalui jalur non-litigasi. Berbagai cara dapat dilakukanoleh para pihak yang bersengketa untukmenyelesaikan sengketanya. Penyelesaianmelalui jalur non-litigasi ini juga dapatmemberikan kesempatan bagi para pihakuntuk menyelesaikan perkaranya tanpa adapihak yang dimenangkan atau dikalahkan.Penyelesaian sengketa tanah perlu

penanganan lebih cepat dan akurat, olehkarena itu penyelesaian sengketa melaluijalur non-litigasi lebih tepat diterapkandalam penyelesaian sengketa tanah.

Peranan DPRSengketa tanah di Indonesia dapat

memberikan efek negatif bagi masyarakat.Maraknya sengketa tanah dapatmenimbulkan ketidakpercayaan masyarakatterhadap pemerintah dalam menjaminketersediaan lahan bagi masyarakatuntuk bertempat tinggal dan berusaha.Dalam menanggulangi sengketa tanah di

Indonesia, DPR RI dapat menerapkan fungsilegislasi dengan mempercepat pembahasanRancangan Undang-Undang tentangPertanahan (RUU Pertanahan). Upayaini diharapkan akan dapat memberikankepastian hukum mengenai pengelolaantanah di Indonesia. Salah satu substansi yangperlu diatur dalam RUU Pertanahan, yaitusubstansi mengenai penyelesaian sengketatanah. Hal ini untuk memberikan kepastianhukum bagi para pihak dalam menyelesaikansengketa tanah.

Untuk melaksanakan fungsipengawasan pada tahun 2013 DPR telahmembentuk Tim Pengawas (Timwas)Penyelesaian Sengketa Pertanahan danKonik Agraria sebagai bagian daripelaksanaan fungsi pengawasan DPR

RI. Tim ini mempunyai tugas memantaupenyelesaian berbagai masalah yangterkait dengan sengketa pertanahan dankonik agraria. Selama tahun 2013, Timini belum berperan secara maksimal dalammenyelesaikan konik pertanahan ataukonik agraria sehingga perlu ada suatuupaya untuk memaksimalkan upaya Timwasini agar penyelesaian sengketa tanah dapatdilakukan secara menyeluruh dan dapatmemberikan kepastian hukum bagi para

pihak dalam penyelesaian sengketanya.Penyelesaian sengketa yang dilakukan

DPR RI bukan untuk menyelesaikan kasustanah satu persatu, tetapi perlu dilakukansecara menyeluruh. Peranan DPR RI dalammenyelesaikan sengketa tanah harus diikutidengan pelaksanaan fungsi dari DPR RIitu sendiri. Penyelesaian tersebut dapatdilakukan dengan melakukan harmonisasiperaturan perundang-undangan khususnyaterkait dengan agraria termasuk tanah.

Selain harmonisasi peraturan perundang-undangan, DPR RI juga perlu menyelesaikansecara cepat RUU Pertanahan. Undang-Undang tentang Pertanahan merupakankebutuhan masyarakat untuk melakukankegiatan hukum yang berhubungan dengantanah dan memberikan kepastian hukumterhadap peristiwa hukum yang berkaitandengan tanah.


4/20

- 4 -

PenutupSengketa tanah yang terjadi di

Indonesia perlu ditanggani dengan cepatdan tepat. Penanganan ini merupakanlangkah bagi pemerintah dalam mengurangijumlah konik yang terjadi. Penyelesaiansengketa tanah perlu diatur dalam peraturanperundang-undangan untuk memberikankepastian hukum bagi para pihak dalammenyelesaikan sengketanya. Selain itu,perlu optimalisasi kinerja dari TimwasPenyelesaian Sengketa Pertanahan danKonik Agraria.

Rujukan1. Korban konik pertanahan capat

91.968 orang, http://id.berita.yahoo.com/korban-konflik-pertanahan-capai-91-968-orang-073753758.html, diaksestanggal 16 Januari 2014.

2. Sengketa tanah mencapai 12 ribukasus, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/463821-sengketa-tanah-mencapai-12-ribu-kasus, diakses tanggal16 Januari 2014.

3. Program Prioritas Penanganan KasusPertanahan, http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan, diakses tanggal 16 Januari2014.

4. Rachamadi Usman,Pilihan PenyelesaianSengketa di Luar Pengadilan, Bandung :

Citra Aditya Bakti, 2003.5. RUU Pertanahan Diharapkan Menjawab

Konik Tanah, http://www.jurnas.com/news/108665, diakses tanggal 16 Januari2014.

6. DPR Bentuk Tim Pengawas PenyelesaianKonik Tanah, http://www.tempo.co/read/news/2012/06/22/063412254/D P R - B e n t u k - T i m - P e n g a w a s -Penyelesaian-Konik-Tanah, diaksestanggal 16 Januari 2014.

7. Paripurna DPR Perpanjang Tugas TimPengawas Sengketa Tanah dan KonikAgraria, http://www.dpr.go.id/id/berita/paripurna/2013/des/17/7296/paripurna-dpr-perpanjang-tugas-tim-pengawas-sengketa-tanah-dan-konflik-agraria, diakses tanggal 16 Januari 2014.


5/20

- 5 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014HUBUNGAN INTERNASIONAL




PERLUCUTAN SENJATA KIMIA SURIAH:

PERAN DAN PELAJARAN BAGI INDONESIARizki Roza*)

Abstrak

Penggunaan senjata kimia di Suriah mengingatkan masyarakat internasional bahwasenjata kimia masih merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama. Indonesiaharus turut berperan dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata kimia,mendorong agar seluruh negara meratifkasi Konvensi Senjata Kimia, serta upaya

penguatan rezim pengendalian ekspor bahan kimia berbahaya, dan meningkatkankerja sama dengan Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.

PendahuluanSebuah kapal milik Denmark mulai

mengangkut senjata kimia milik Suriahdengan pengawalan kapal perang Rusiadan Cina. Kapal tersebut meninggalkanpelabuhan Latkia di sebelah utara Suriahpada 7 Januari 2014. Meskipun sempatmelampaui tenggat waktu yang telahdisepakati, proses perlucutan senjata kimiaSuriah kembali menunjukkan kemajuan.

Kargo berisi bahan kimia berbahaya tersebutrencananya akan dibawa ke Italia lalu dimuatke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS)dan dikirim ke perairan internasional untukdihancurkan dalam tangki titanium yangdirancang khusus.

Sebagian pihak meyakini penghancuransenjata kimia Suriah itu bisa menjadi langkahpenting dalam mengakhiri konik di Suriahyang telah berlangsung selama tiga tahundengan lebih dari 100,000 korban jiwa.Namun terlepas dari potensi penyelesaiankonik, perlucutan senjata kimia di Suriahmenjadi peringatan pada masyarakatinternasional bahwa bahaya penggunaansenjata kimia masih merupakan ancaman

nyata yang harus dihadapi bersama. Melihatpada kondisi tersebut, apa peran yang dapatdijalankan Indonesia? Apa pula pelajaranyang perlu menjadi perhatian pemerintahIndonesia demi keamanan nasional dankawasan?

*) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) SetjenDPR RI, e-mail: [email protected]


6/20

- 6 -

Program Pengembangan SenjataKimia Suriah

Analisis intelijen AS mengemukakanbahwa adanya persepsi ancaman dari Israelmenjadi faktor pendorong dijalankannyaprogram pengembangan senjata kimiaSuriah. Sejumlah kecil senjata kimia dan

sistem peluncurnya telah diperoleh Suriahdari Mesir pada Perang Yom Kippur padatahun 1973. Kemudian, Suriah memperluasprogram senjata kimianya pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Uni Soviet didugamembantu menyediakan bahan kimia,sistem peluncur, dan pelatihan berkaitanpenggunaan senjata kimia bagi Suriah.

Suriah berusaha menguasai kapabilitasproduksi senjata kimia sendiri, tetapi merekamasih bergantung pada sumber asing untuk

bahan-bahan prekursor. Bahan-bahan kimiayang tersedia luas di pasar internasionaluntuk digunakan oleh industri untuktujuan yang dibenarkan, dimanfaatkanoleh Suriah untuk mengembangkan senjatakimia. Kemungkinan Suriah memperolehperlengkapan dan bahan kimia dariperusahaan-perusahaan swasta di EropaBarat.

Meskipun masih bergantung padasumber asing, sejumlah negara meyakini

bahwa Suriah memiliki cadangan senjatakimia yang cukup besar. Bahkan padaJuni 2012 pejabat militer Israel menyebutcadangan senjata kimia Suriah merupakanyang terbesar di dunia. AS meyakini bahwaSuriah memiliki jaringan persediaan senjatakimia yang terdistribusi dengan baik, yangtersebar di seluruh negerinya. Kondisisenjata kimia dapat memburuk sesuaidengan usia dan kualitas, sehingga tidakdiketahui bagaimana kondisi sesungguhnyacadangan senjata kimia yang dimiliki Suriah.

Rezim Pelarangan Senjata KimiaMasyarakat internasional telah

sejak lama berkomitmen untuk melarangpenggunaan senjata kimia melalui ProtokolJenewa 1925. Protokol tersebut lahir untukmerespon penggunaan senjata kimia dalamjumlah yang signikan untuk pertamakalinya, yaitu ketika Perang Dunia Pertama(PD I). Penggunaan senjata kimia pada PD Imenyebabkan 1.300.000 korban luka, serta

90.000 korban jiwa. Sekalipun ProtokolJenewa melarang penggunaan senjata

kimia, tidak terdapat larangan terhadapupaya untuk memiliki dan menyimpan. Halini menyebabkan sejumlah negara tetapmenjalankan program pengembangansenjata kimia, dan kemudian penggunaansenjata kimia pun masih terjadi.

Penggunaan senjata kimia dalam

Perang Iran-Irak (1980-1988) kemudiankembali mendorong sebuah negosiasipanjang untuk menghasilkan perjanjianinternasional yang lebih kuat dari ProtokolJenewa. Setelah melalui negosiasi, ChemicalWeapons Convention (Konvensi SenjataKimia/KSK) dihasilkan pada Januari1993, dan mulai berlaku pada 29 April1997. Berdasarkan konvensi ini, negarapartisipan dilarang untuk mengembangkan,menghasilkan, memperoleh, menyimpan

atau menguasai, atau mengalihkan, secaralangsung maupun tidak langsung, senjatakimia kepada pihak lainnya. KSK memilikiperan penting dalam upaya non-proliferasisenjata kimia, namun belum menjangkauprogram pengembangan senjata kimia Suriahkarena mereka bukan negara partisipanKSK.

Selain KSK, masyarakat internasionaljuga berupaya menghambat proliferasisenjata kimia melalui Australia Group (AG).

Temuan-temuan yang menunjukkan bahwaIrak memperoleh sebagian besar materialuntuk program senjata kimianya dariindustri kimia internasional melalui jalurperdagangan legal, mendorong Australia padatahun 1985 untuk menginisiasi pembentukanAG sebagai rezim pengendalian eksporbahan-bahan kimia dan bahan-bahan dual-use lainnya. AG dibentuk untuk mengatasipersoalan penyebaran senjata kimia denganmengharmonisasi mekanisme perizinan diantara negara-negara pengekspor bahankimia untuk memastikan bahwa eksporbahan-bahan kimia dan biologi tertentu,termasuk fasilitas dan perlengkapannya,tidak berkontribusi bagi penyebaransenjata kimia, tanpa menghambat eksporuntuk tujuan yang dibenarkan (legitimatepurpose). Kelemahan-kelemahan rezim AGtampaknya telah memungkinkan Suriahuntuk memanfaatkannya.


7/20

- 7 -

Perlucutan Senjata Kimia Suriahdan Tantangannya

Tim investigasi dari PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) memastikan adanyapenggunaan senjata kimia dalam seranganroket di wilayah Ghouta, pinggir kotaDamaskus pada 21 Agustus 2013. ASmengklaim serangan tersebut menewaskansekitar 1.400 orang, dan mempersalahkanpasukan pemerintah Suriah sebagaipengguna senjata kimia dalam serangantersebut. Di lain pihak, Rusia danpemerintah Suriah menegaskan bahwa pihakpemberontak yang harus bertanggungjawabatas serangan senjata kimia itu.

Akibat penggunaan senjata kimia itu,AS mengancam akan melakukan intervensimiliter terhadap Suriah tetapi mendapat

tentangan dari Rusia. Perbedaan posisikedua negara dalam merespon krisis senjatakimia Suriah menyebabkan AS dan Rusiamengalami ketegangan diplomatik. Sebagaijalan tengah ketegangan kedua negara, Rusiamengajukan proposal untuk menanganisenjata kimia Suriah, dan mendapat responpositif dari Damaskus. Pemerintah Suriahmenyatakan bersedia menerima usulanRusia agar Suriah menyerahkan kendalisenjata kimianya di bawah pengawasan

internasional, serta bersedia untukbergabung dengan KSK.

Pasal XII KSK menyatakan bahwa jikaterjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan KSK oleh negara pihak, termasukjika terjadi penggunaan senjata kimia, makaisu tersebut harus dibahas pada MajelisUmum PBB dan Dewan Keamanan (DK)PBB. Terhadap Suriah, didasari kesepakatanAS dan Rusia, DK PBB mengadopsi Resolusi2118 yang disepakati dengan suara bulat 15

negara anggota DK pada September 2013yang menuntut perlucutan senjata kimiamilik Suriah. Proses perlucutan tersebutakan dibantu oleh PBB dan Organisasi untukPelarangan Senjata Kimia (Organization forthe Prohibition of Chemical Weapons/OPCW)yang bertugas memantau dan membantuoperasi perlucutan dan pemusnahan senjatakimia, sementara pemerintah Suriahmemegang tanggung jawab utama prosespemindahan. Resolusi tersebut mengancamjika terjadi ketidakpatuhan atas resolusi itu,maka DK PBB dapat mengambil langkahberdasarkan pasal VII Piagam PBB, yaitumemperbolehkan sanksi atau penggunaan

kekuatan militer setelah melalui pemungutansuara.

Pemushanan senjata kimia sendiribukan merupakan persoalan yang mudah,melainkan proses yang membutuhkan waktu,biaya yang besar, dan resiko keselamatanyang tinggi. Meskipun PBB dan OPCW telahmemiliki pengalaman keberhasilan dalammengawasi pemusnahan senjata kimia dibeberapa negara, kasus Suriah merupakanpengalaman pertama komunitas internasionalmenghadapi tantangan pengamanan senjatakimia di tengah berlangsungnya perangsipil. Di tengah perang sipil, peralihanatau perebutan terhadap fasilitas-fasilitasvital sangat mungkin terjadi dalam waktusingkat, termasuk kemungkinan pemerintahkehilangan kendali atas senjata kimia dan

fasilitasnya, ataupun direbut oleh kelompokteroris.

Meskipun hanya dibutuhkan waktubeberapa jam untuk memuat bahan-bahan kimia tersebut ke kapal, dibutuhkanperencanaan berbulan-bulan untuksampai pada tahap itu. Berbagai tantangankeamanan dan keselamatan harus dihadapidalam rangkaian proses pemusnahansenjata kimia Suriah. Resiko tersebut sudahada sejak tahap awal, yaitu mengamankan

bahan-bahan kimia tersebut ditempatasalnya, kemudian mengamankan prosespemindahan ke satu tempat sebelum dibawake luar negeri, proses pemindahannya ketempat pemusnahan, dan juga pengamananselama bahan-bahan kimia tersebut disimpan sebelum akhirnya dimusnahkan.Masih berlangsungnya perang sipil di Suriahmenyebabkan proses perlucutan senjatakimia itu menjadi rumit dan mengalamipenundaan.

Peran dan Pelajaran bagi IndonesiaIndonesia secara konsisten mendukung

setiap langkah masyarakat internasionaldalam upaya non-proliferasi dan perlucutansenjata pemusnah massal, termasuk senjatakimia. Indonesia merupakan salah satunegara penandatangan KSK dan telahmeratikasi dengan Undang-Undang No. 6tahun 1998. Berkaitan dengan perlucutansenjata kimia Suriah, dalam kesempatanSidang ke-18 Konferensi Negara-negaraPihak pada KSK, di Den Hag pada Desember2013 lalu, Delegasi RI telah menyampaikandukungan penuh atas diambilnya solusi


8/20

- 8 -

damai untuk menghancurkan senjatakimia di Suriah, serta apresiasi Indonesiaterhadap perkembangan yang telah dicapaidari kerja sama PBB dan OPCW. Namundukungan pemerintah Indonesia tidakboleh berhenti sampai di situ, tidak hanyaterhadap Suriah melainkan harus berperansecara lebih luas. Pemerintah Indonesiaharus dapat memanfaatkan berbagai forumkerjasama internasional untuk mendorongmasyarakat internasional agar bersama-samamencegah penyebaran senjata kimia danmengupayakan pemusnahan senjata kimiasecara menyeluruh demi mewujudkan duniayang bebas dari ancaman senjata pemusnahmassal.

Melihat pada apa yang terjadi diSuriah, terdapat sejumlah pelajaran yang

perlu menjadi perhatian pemerintah danparlemen Indonesia.Pertama, bahwa potensipenggunaan senjata kimia masih merupakanancaman nyata dan menuntut masyarakatinternasional untuk terus bekerja sama dalamupaya non-proliferasi dan pemusnahannya.Kedua, bahwa KSK memiliki peran pentingdalam upaya non-proliferasi dan perlucutansenjata kimia. Hingga saat ini 190 negaratelah menjadi partisipan, sementara 2negara, yaitu, Israel dan Myanmar sudah

menandatangani namun belum meratikasi,dan 4 negara, yaitu Angola, Korea Utara,Mesir, dan Sudan Selatan belum melakukankeduanya. Penting bagi Indonesia untukmendorong negara-negara tersebut agarsegera merakasi KSK, terlebih terhadapMyanmar karena akan menjadi tantangankeamanan kawasan ASEAN. Ketiga, bahwaindustri kimia yang bersifat komersial telahdimanfaatkan untuk mengembangkansenjata kimia. Menjadi penting bagi

Indonesia untuk mendorong penguatanrezim pengedalian ekspor bahan kimia.Selain itu, penting bagi pemerintah Indonesiauntuk menerapkan UU Nomor 9 Tahun2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia danLarangan Penggunaan Bahan Kimia sebagaiSenjata Kimia dengan tegas, sementaraDPR RI harus mengawasi pelaksanaan UUtersebut. UU No. 9 Tahun 2008 merupakaninstrumen utama bagi upaya Indonesiauntuk menjamin bahwa bahan-bahan kimiaberbahaya yang digunakan industri nasionaltidak dimanfaatkan oleh negara asing,ataupun jatuh ke tangan kelompok teroris.Namun tentunya langkah ini dilakukan

tanpa menghambat aktivitas industri kimiadengan tujuan-tujuan yang dibenarkan.Dan keempat, bahwa pengelolaan, baikpengamanan maupun pemusnahan, senjatakimia bukan persoalan yang mudah.Indonesia perlu terus meningkatkankerjasama dengan OPCW demimeningkatkan kapabilitas keselamatan dankeamanan kimia. Mendorong peningkatankerja sama negara-negara anggota ASEANdan OPCW juga akan membantu kesiapankawasan jika harus menghadapi tantangankeamanan kimia di kawasan Asia Tenggara.

Rujukan1. Chemical Weapons Convention, http://

www.opcw.org/chemical-weapons-convention/ diakses tanggal 14 Januari

2014.2. Frank Barnaby,How to Build a Nuclear

Bomb and other Weapons of MassDestruction, London: Granta Books,2003.

3. Jozef Goldblat, Arms Control: NewGuide to Negotiations and Agreement,London: Sage Publication, 2002.

4. Mary Beth D. Nikitin, Syrias ChemicalWeapons: Issues for Congress, https://opencrs.com/document/R42848/2013-

09-12/, diakses tanggal 14 Januari 2014.5. PBB: Tenggat Waktu Pelucutan Senjata

Kimia Suriah Tak Mungkin Terpenuhi,http://internasional.kompas.com/r e ad/20 13/12/29 /0 4 39 4 9 9 /PBB.Tenggat.Waktu.Pelucutan.Senjata.Kimia.Suriah.Tak.Mungkin.Terpenuhi,diakses tanggal 14 Januari 2014.

6. Senjata Kimia Suriah Mulai Diangkut, http://internasional.kompas.com/read/2014/01/08/1201336/Senjata.

Kimia.Suriah.Mulai.Diangkut , diaksestanggal 14 Januari 2014.7. Suriah Keluarkan Gelombang Pertama

Bahan Senjata Kimia , http://www.antaranews.com/berita/412998/suriah-keluarkan-gelombang-pertama-bahan-senjata-kimia ,diakses tanggal 14 Januari2014.


9/20

- 9 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014KESEJAHTERAAN SOSIAL



Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini

BANJIR JAKARTA 2014Teddy Prasetiawan*)

Abstrak

Banjir kembali melanda Jakarta, tepat di tahun politik 2014. Tidak sedikit pihak-pihaktertentu yang menjadikan isu banjir Jakarta sebagai komoditas politik menjelang

pemilu. Sebagai warga negara yang berkepentingan terhadap keamanan Jakartasebagai ibukota negara dan melaksanakan sebagian besar aktivitasnya di Jakarta,

penting bagi kita untuk memahami permasalahan banjir Jakarta secara utuh agartidak mudah terpelintir isu yang mengarah kepada perdebatan yang nonsubstantif.

PendahuluanBanjir kembali melanda Jakarta di awal

tahun 2014 ini. Seperti halnya tahun-tahunsebelumnya, topik banjir menjadi hangat diberbagai media saat kejadian berlangsung.

Namun perlahan-lahan menghilang seiringdengan surutnya air. Hingga pertengahanJanuari ini, Jakarta masih dalam statusSiaga IV yang ditentukan berdasarkanketinggian air di sejumlah pintu air yangmasih dalam kondisi aman, seperti PintuAir Pesanggrahan yang berstatus Siaga IVdan Pintu Air Manggarai serta Angke Huluyang masih Siaga III. Meskipun demikian,masyarakat Jakarta dan sekitarnya telahmerasakan dampak dari bencana banjir kaliini. Data Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakanjumlah pengungsi sampai 15 Januari 2014tercatat sebanyak 2.761 warga dan tersebardi 20 lokasi pengungsian. Sedangkan, jumlahwarga yang terdampak banjir sebanyak 2.925Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 10kecamatan dan 18 kelurahan.

Menariknya, banjir kali ini bertepatandengan tahun politik, yaitu pemilihanumum 2014. Banjirpun menjelma menjadikomoditas politik bagi beberapa pihak dalammenaikkan popularitas atau bahkan justru

menurunkan popularitas lawan politik.Ada yang membandingkan antara kejadianbanjir yang terjadi pada pemerintahansebelumnya dengan pemerintahan saatini, ada pula yang mengkritisi programyang sedang berlangsung yang dinilai gagaloleh pemerintahan saat ini, atau malahmengonfrontasi Pemerintah Pusat denganPemerintah Provinsi yang berakhir dengansaling lempar tanggung jawab.

Lalu apa yang sebenarnya telahdan akan dilakukan pemerintah terkaitmasalah banjir di Jakarta hingga saat ini?Jakarta merupakan ibukota negara yangsebagian urusannya menjadi tanggung jawabpemerintah pusat dan sebagiannya lagimenjadi murni tanggung jawab pemerintahdaerah, dalam hal ini Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta. Beberapa kalangan menilai

*) Peneliti Muda bidang Kebijakan Lingkungan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI,e-mail:[email protected]


10/20

- 10 -

bahwa upaya yang dilakukan, baik olehpemerintah pusat maupun pemerintahdaerah, masih kurang maksimal sehinggasaat musim penghujan Jakarta tetapmengalami banjir.

Sekilas Penanggulangan Banjir di

JakartaSebelum menilai lebih jauh tentangupaya penanggulangan banjir di Jakarta,ada baiknya kita memahami perjalananpanjang kota yang dahulu hanya merupakanpelabuhan kecil bernama Kelapa yangkemudian berganti-ganti nama menjadiJayakarta, Jaktra, Batavia, dan akhirnyaJakarta dalam upayanya menghadapibencana banjir.

Sejak dahulu Jakarta telah menjadilangganan banjir. Pada saat Kota Batavia

didirikan pada tahun 1619, telah mulaidibangun sistem kanal yang menyerupaisistem di Amsterdam. Berbagai macamsolusi diimplementasikan untuk mengatasikondisi tersebut. Namun seiring denganupaya pencegahannya, kejadian banjir besarterus berlangsung secara berulang denganintensitas yang semakin mengkhawatirkan.Sejarah mencatat kejadian banjir besar diJakarta paska kemerdekaan terjadi padatahun 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, atau

yang terakhir pada awal 2013 lalu.Letaknya yang berada di tepi Laut Jawa

yang dialiri oleh 13 sungai merupakan faktorutama penyebab kejadian banjir. Bahkan dataterbaru tahun 2010 menyatakan sebanyak40 persen wilayah Jakarta berada di bawahpermukaan laut. Data ini keluar berdasarkanhasil penelitian konsorsiumJakarta CoastalDefence Strategy (JCDS), sebuah studipersiapan untuk membuat tanggul atau damraksasa di Pantai Utara Jakarta. Ditambah

lagi dengan kondisi kepadatan penduduksangat tinggi, peningkatan jumlah tutupanlahan, penurunan jumlah lahan resapan, danpenurunan muka air tanah menyebabkanJakarta seperti tidak mungkin menghindaridiri dari bencana banjir.

Usaha-usaha mengatasi banjirsebetulnya juga sudah dipikirkan olehpemerintah kolonial Belanda. Pada tahun1920 Prof H. van Breen dari BOW (cikalbakal Kementerian Pekerjaan Umum)merilis gagasan untuk membangun duasaluran kolektor yang mengepung kota gunamenampung limpahan air, yang selanjutnyaakan dialirkan ke laut. Saluran pertama

menyusuri tepian barat kota, yang keduamelalui tepian timur kota. Karena tepianbarat lebih dekat dengan pusat Kota Bataviamaka saluran di tepian barat dulu yangdibangun dengan nama Kanal Kali Malangpada tahun 1922. Kanal Kali Malang inikemudian dikenal Kanal Banjir Barat (KBB)

antara Manggarai-Muara Angke sepanjang17,4 km. Rencananya Kanal Banjir Baratini akan diperluas tapi karena sulitnyamembebaskan tanah, perluasan Kanal BanjirBarat tertunda.

Sebagai gantinya dibuatlah jaringanpengendali banjir lainnya, yakni jaringankanal dan drainase yang dinamakan SistemDrainase Cengkareng. Kanal Banjir Barathanya mampu menampung sampai 370meter kubik per detik. Pemerintah telahmembangun Cengkareng Drain, CakungDrain, Sudetan Kali Sekretaris sepanjangtahun 1983 hingga 1985. Sedangkansaluran tepian ke timur tidak sempatterbangun karena Perang Dunia ke-2. Barudengan bantuan Netherlands EngineeringConsultants, tersusunlah Master Plan forDrainage and Flood Control of Jakartapada Desember 1973. Rancangan inididetailkan lagi lewat desain Nippon Koeipada 1997. Penggalian untuk Kanal BanjirTimur baru dimulai pada tahun 2003.

Panjang Kanal Banjir Timur (KBT) ini 23,6kilometer dengan daya tampung limpahanair 390 meter kubik per detik. Selain itu,KBT juga dilengkapi dengan sistem kolamsedimen berukuran 300 x 350 meter kubikdi kawasan Ujung Menteng. Sistem kolamini berguna untuk menangkap sedimen agarbadan kanal tetap leluasa.

Hingga saat ini, upaya penanggulanganbanjir tetap dan terus dilakukan di Jakartadengan segala perkembangan dan segala

kekurangannya. Mulai dari membangunpolder, membangun tanggul, normalisasisungai, membangun kanal, membangunwaduk sementara, membuat sudetan,tengah dilakukan oleh Pemerintah Pusatdan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Begitu pula dengan rencana revisi tataruang, revisi masterplan tata air Jakarta,atau pemberlakuanzoning policy, yang tidakhanya melingkupi Provinsi DKI Jakarta saja,namun juga melibatkan wilayah Jabodetabek

(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi) serta turut melibatkan pihak swasta,melalui dokumen Masterplan Megapolitan.


11/20

- 11 -

Pada masa yg akan datang,Pemerintah Provinsi DKI bekerjasamadengan Kementerian PU berencana untukmembangun infrastruktur air baru selainoptimalisasi yang dilakukan terhadapinfrastruktur yang telah ada, diantaranyaadalah sodetan ciliwung dan giant sea wall.

Mengapa Sulit Menghalau Banjir?Meskipun dengan beragam rencana

di atas, banjir Jakarta masih belum dapatdiatasi hingga saat ini. Beberapa kendalayang dihadapi antara lain:1. Pembebasan lahan yang bermasalah;2. Tingkat partisipasi masyarakat yang

rendah; dan3. Kerjasama antar pemerintah daerah

kurang berjalan.Normalisasi sungai, waduk, atau

pembangunan infrastruktur pengendalianbanjir lainnya seringkali berhadapandengan keterbatasan lahan. Banyaknyapermukiman liar di bantaran sungai ataulahan kosong yang diperuntukkan sebagaidaerah resapan membuat upaya pembebasanlahan untuk kepentingan pembangunanmenjadi tidak mudah. Pemerintah DKIJakarta telah menerapkan pendekatan yanglebih manusiawi dengan memperhalus kata"menggusur" dengan kata "memindahkan"

warga itu ke rumah susun (rusunawa).Proses ini tentunya membutuhkan waktudan dana, namun tetap harus dilakukan.Sebab, selama normalisasi sungai dan waduktidak dilakukan maka banjir akan tetapberlangsung di Jakarta.

Kepedulian masyarakat Jakartapun dinilai masih rendah dalam turutmengatasi banjir. Permasalahan sampahyang menumpuk di saluran drainase danbadan air seakan tidak pernah terentaskan.Memang permasalahan sampah tidak dapat

sepenuhnya dibebankan pada masyarakat,karena hal ini merupakan tanggungjawab Dinas Kebersihan DKI Jakarta.Pengangkutan sampah di DKI Jakarta telahlama menerapkan sistem swastanisasi.Kontrol dan pengawasan terhadap kinerjapengangkutan sampah oleh pihak swastaharus lebih dioptimalkan, terutama dalammengatasi sampah yang berada di salurandrainase dan badan air.

Selain itu, keberadaan Badan Kerja

Sama Antarprovinsi (BKSP) dinilai belumefektif. Lembaga ini diharapkan mampumenyelesaikan persoalan Jakarta dansekitarnya, terutama banjir dan kemacetan.

Kenyataannya, setelah lebih dari tigadekade terbentuk, badan tersebut belummemperlihatkan prestasi yang signikan.BKSP terdiri dari Pemerintah Provinsi DKIJakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lembagaini diketuai gubernur secara bergilirandan dijalankan kepala sekretariat eselonII-B. Lembaga BKSP seharusnya memiliki

kewenangan lebih dalam membuat rencanabersama dalam upaya mengatasi tidak hanyamasalah banjir tetapi juga masalah desitair yang dialami kota seperti Tangerang.Sehingga kelebihan air (banjir) dapat diatasidengan menyuplai air yang dapat terwujudtentunya melalui perencanaan terpadu tataair yang melibatkan tiga pemerintah provinsitersebut.

Politisasi Banjir

Berkaitan dengan banjir yang terjaditahun ini yang bertepatan dengan PemilihanUmum 2014, perlu dipahami sebelumnyabahwa kejadian hujan memiliki variabelyang acak (random) yang frekuensi danintensitasnya tidak dapat dipastikan denganteknologi mutakhir sekalipun. Saat berbicarabanjir, maka kita berbicara tentang sebuahkejadian yang dipengaruhi oleh beragamfaktor. Membandingkan kejadian banjiryang terjadi pada era kepemimpinan

Gubernur Sutiyoso atau Fauzi Bowo denganyang terjadi pada era kepemimpinan JokoWidodo tidak dapat dilakukan dengansekedar menghitung jumlah korban, jumlahpengungsi, atau luas wilayah yang terkenabanjir saja. Perlu pula membandingkanintensitas hujan yang terjadi pada masing-masing kejadian atau kondisi tutupan lahandan luasan lahan resapan yang ada pada saatitu.

Seperti berita yang dilansirpertengahan Januari ini yang memberikanpenilaian bahwa titik banjir di zaman Fokeselama 5 tahun hanya berhasil mengurangibanjir Jakarta sebanyak 21%. SementaraJokowi berhasil mengurangi banjir Jakartasebanyak 44% hanya dalam waktu 1 tahun.Berita ini bertendensi menjadikan banjirsebagai upaya untuk meningkatkan citrasalah satunya karena pembandingan yangdilakukan menggunakan dasar yang keliru.Pertama, perbandingan yang dilakukan ditanggal yang sama di tahun yang berbeda

dinilai keliru karena belum tentu beradapada pucak hujan yang sama. Kedua,banjir tahun 2014 masih terus berlangsungsehingga terlalu dini untuk menilai puncak


12/20

- 12 -

kejadian banjir tahun ini.Begitu pula beberapa pertentangan

yang mengemuka antara Kementerian PUdan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentangcara penanganan banjir. Gubernur JokoWidodo pernah mengatakan bahwa salurandan kanal di Jakarta akan terus diperbaiki

dan dikeruk. Tetapi hal itu tidak akan cukup.Air harus juga diserap sebanyak mungkinke dalam tanah. Di hulu, air harus dicegatdengan menampungnya dalam reservoir ataudiserap oleh lebih banyak lahan berhutan. Diwilayah Jakarta (hilir), penyerapan air dapatdimaksimalkan dengan sumur resapan danbiopori secara masif. Berseberangan denganhal itu, Menteri Pekerjaan Umum DjokoKirmanto menilai proyek sumur resapanGubernur DKI Jakarta Joko Widodo kurangefektif karena hanya dapat meredam banjiruntuk jangka pendek.

Begitu pula dengan kontroversiTeknologi Modikasi Cuaca (TMC).Banyak pihak menilai bahwa anggaranyang dialokasikan terlalu besar dengannilai manfaat yang tidak begitu terasaatau menilai kualitas air hujan yang turunberbahaya bagi manusia. Namun, secarategas BPPT menyanggah bahwa air hujanhasil proses TMC tidak berbahaya bagimanusia karena zat yang digunakan untuk

mempercepat hujan turun sebelum awanmemasuki kawasan Jakarta adalah garamkalsium klorida (CaCl) yang sama sekalitidak berbahaya bagi mahluk hidup.

Mungkin sulit bagi kita untukmengukur kontribusi yang dihasilkan olehsumur resapan atau TMC dalam rangkamengurangi banjir. Namun pada prinsipnya,segala upaya pengurangan potensi banjirdi Jakarta sangat dibutuhkan untukmenutupi beberapa program yang masih

mengalami kendala dalam pelaksanaannya.Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untukmenyangsikan kemanfaatan dari upayapenanggulangan banjir yang telah terbuktisecara ilmiah, baik sumur resapan maupunTMC.

Hujan dengan intensitas tinggidiperkirakan masih akan menderaJakarta hingga tiga setengah bulan kedepan. Masyarakat dijamin akan seringmenyaksikan berita-berita tentang banjir

yang sedikit dipelintir menjadi komoditaspolitik tanpa dasar ilmiah dan menyentuhsubstansi masalah. Hal yang perlu diketahuibahwa masih terjadinya banjir di Jakartatidak langsung membuat kita memvonis

pemimpinnya bersalah dan keberhasilanpenanganan banjir juga bukan menjadiprestasi satu orang semata.

PenutupTerlepas dari siapa yang benar atau

siapa yang salah, sikap mental yang harusnya

dimiliki oleh masyarakat Jakarta, termasukpemangku kebijakan dan politisi, adalahpaham bahwa persoalan banjir tidak dapatdiselesaikan dalam jangka waktu singkat,paham bahwa persoalan banjir tidak dapatdiselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKIJakarta saja, dan paham bahwa persoalanbanjir tidak untuk dijadikan komoditaspolitik jelang pemilu 2014, melainkan untukdientaskan. Selagi normalisasi sungai,waduk, atau pembangunan infrastrukturpengendalian banjir terus bejalan, porsi luasruang terbuka hijau dan daerah resapanterus ditingkatkan, masyarakat sadarlingkungan terus dibina, dan kerjasamaantar pemerintah daerah tetap diupayakan,maka kita bersama sedang menuju Jakartayang bebas banjir.

Rujukan1. Joga Nirwono dan Ismaun Iwan. 2011.

RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau. PTGramedia Pustaka Utama. Jakarta.

2. Caljouw Mark, Nas Peter J.M., danPratiwo. 2007. "Banjir di Jakarta: Menujuke Suatu Kota Biru dengan Pengelolaan

Air yang Baik", bagian dari buku Kota-Kota Indonesia (Bunga Rampai). GajahMada University Press. Yogyakarta.

3. Prihatin, Rohani B. 2013.Banjir Jakarta:Warisan Alam dan Upaya Pengendalian.Insist-Press. Yogyakarta.

4. Basuki, Memang Saya yang KontrolKatulampa, http://megapolitan.kompas.com/ diakses pada 15 Januari 2014.

5. Ini Kewajiban Kementerian PU SoalBanjir Jakarta, http://megapolitan.kompas.com, diakses pada 15 Januari2014.

6. 40% Wilayah Jakarta di Bawah Laut,http://metro.news.viva.co.id/, diaksespada 7 Januari 2014.

7. Kontroversi Sungai Ciliwung danKampung Deret, http://green.kompasiana.com/, diakses pada 6 Januari2014.

8. Modikasi Cuaca untuk Kurangi CurahHujan dan Banjir di DKI Jakarta 2,http://bpbd.jakarta.go.id/, diakses pada14 Januari 2014.


13/20

- 13 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK




DASAR PENETAPAN HARGA ELPIJI 12 KGDAN DAMPAKNYA TERHADAPPEREKONOMIAN INDONESIA

Iwan Hermawan*)

Abstrak

Selain sebagai entitas bisnis, PT. Pertamina (Persero) berfungsi melayani masyarakatdalam penyediaan minyak dan gas bumi (migas). Perannya sebagai penyedia kebutuhanmigas bagi masyarakat, membuat PT. Pertamina mempertimbangkan kembali kenaikanharga Elpiji 12 kg. Terjadinya, polemik harga Elpiji menunjukkan lemahnya koordinasidi dalam pemerintahan. Kini Elpiji 12 kg telah menjadi kebutuhan bagi hajat hidup orangbanyak seiring dengan keberhasilan program konversi minyak tanah ke Elpiji. Oleh sebabitu, penetapan harga Elpiji 12 kg seharusnya mempertimbangkan daya beli masyarakat,keuangan PT. Pertamina, dan potensi migrasi konsumen Elpiji 12 kg ke Elpiji 3 kg denganrisiko tambahan subsidi negara. Kenaikan harga Elpiji 12 kg secara bertahap hinggamendekati harga keekonomiannya dalam jangka waktu tertentu akan mendorong struktur

pasar Elpiji di dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Hal ini akan membuat harga jualeceran Elpiji menjadi lebih dijangkau oleh masyarakat dan pada saat yang sama PT.

Pertamina tidak mengalami kerugian akibat penjualan di bawah harga keekonomian.

PendahuluanPada tahun 2013 kebutuhan gas mencapai

5,6 juta ton yang terdiri dari Elpiji 3 kg sebesar4,4 juta ton dan Elpiji 12 kg sebanyak 970.000ton. Sektor terbanyak pengguna Elpiji adalahrumah tangga, di mana pada tahun 2011mencapai 4.144 ribu ton. Hal ini tidak terlepas

dari kesuksesan program konversi minyak tanahkeElpiji. Selain itu dibandingkan biogas dan gasalam, Elpiji memiliki keunggulan karena secaraluas dipasarkan di perkotaan hingga perdesaan,hasil pembakarannya bersih, menghasilkan nilaikalori yang tinggi, stabil,dan ramah lingkungan.

Elpiji 12 kg merupakan komoditasnonsubsidi sehingga penetapan harganya

seharusnya dilakukan secara keekonomiandan mengikuti volatilitas nilai tukar rupiahterhadap dolar AS. Sejauh ini, harga Elpiji 12kg dijual di bawah harga keekonomiannya. Jikadibandingkan dengan negara-negara lain, harga

Elpiji nonsubsidi Indonesia (Rp4.944 per kg)relatif yang termurah. Harga Elpiji beberapa

negara di Asia seperti Jepang, Korea Selatan,China, dan India berkisar antara Rp12.600 perkg hingga Rp20.000 per kg.

Akibatnya, PT Pertamina sebagai entitasbisnis mengalami kerugian. Laporan hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)No. 29/S/IX-XX.1/02/2013 Tanggal 5 Februari2013 bahwa pada Januari 2011 hingga Oktober

*) Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail:[email protected]


14/20

- 14 -

2012, kerugian PT Pertamina dari penjualanElpiji 12 kg sebesar Rp7,73 triliun dan dianggapsebagai penyebab kerugian negara, walaupunsecara keseluruhan PT Pertamina tidakmengalami kerugian. Temuan tersebut harusditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari.Harga Elpiji 12 kg naik dari Rp5.850 per kgmenjadi Rp9.809 per kg lalu direvisi kembali

menjadi hanya Rp1.000 per kg terhitung 7Januari 2014 sesuai rapat umum pemegangsaham (RUPS). Pertimbangan revisi tersebutdidasarkan pada daya beli masyarakat dankekhawatiran peningkatan permintaan Elpiji3 kg. Adanya revisi kenaikan harga tersebut,PT Pertamina memprediksikan kerugian

bisnis Elpiji 12 kg menjadi Rp6,5 triliun padatahun 2014. Akibatnya laba perseroannya jugamenurun dari 13,17 persen menjadi 5,65 persen.Pengajuan kenaikan harga Elpiji ini sudahdiajukan sejak empat tahun yang lalu.

Selain sebagai entitas bisnis, PTPertamina berfungsi sebagai pelayananmasyarakat yang menyediakan kebutuhanmigas. Kenaikan harga gas nonsubsididilakukan untuk menjalankan perannyasebagai entitas bisnis sehingga prot yangdiperoleh dapat digunakan untuk membiayaipembangunan ekonomi dan juga sebagai salahsatu modal ekspansi bisnisnya. Didasari alasanini, PT Pertaminamempertimbangkan kembalikenaikan hargaElpiji12 kg tersebut.

Dasar Penetapan Harga Elpiji 12 KGStruktur pasar menggambarkan tingkatpersaingan, di mana struktur pasar Elpiji12 kgadalah monopoli alamiah (natural monopoly).Meskipun terdapat produk Blue Gaz ukuran5,5 kg seharga Rp17.273 per kg, namunperusahaan swasta enggan masuk pasar karena

harga jual Elpiji 12 kg berada di bawah hargakeekonomiannya. PT Pertamina memilikipangsa pasar dengan jumlah pembeli yangsangat besar. Selain itu biaya investasi yang

besar juga diperlukan untuk meningkatkanesiensi pada skala produksinya. Hal tersebutmenjadi barrier entry, di samping penyediaan

barang publik, sepertiElpiji, umumnya memang

dilakukan oleh pemerintah.Namun demikian yang sering menjadipermasalahan adalah besaran harga Elpijiyangseharusnya dikenakan kepada masyarakat.Seorang ekonom dari Centre for Strategicand International Studies (CSIS) menilai,sejak tahun 2007, harga Elpiji 12 kg selalu di

bawah harga keekonomian. Pada saat hargakeekonomian Elpiji 12 kg mencapai rata-rataRp8.333 per kg atau Rp100.000 per tabungpada tahun 2007-2008, harga eceran Elpiji 12kg masih Rp4.167 per kg atau Rp50.000 per

tabung. Saat ini harga keekonomian Elpiji 12kg sebesar Rp8.500 per kg atau Rp102.000hingga Rp9.000 per kg atau Rp108.000 pertabung, sedangkan harga jual dari PT Pertaminahanya sebesar Rp5.850 per kg atau Rp70.200per tabung dan selisihnya tidak ditanggungpemerintah karena barang nonsubsidi (Grak1).

Impor Elpiji pada tahun 2013 mencapai59 persen dari total kebutuhan di dalam negeri.Oleh sebab itu kerugian PT Pertamina akanmeningkat seiring dengan tingginya harga

keekonomian Elpiji 12 kg, meningkatnya hargabahan baku Elpiji, dan melemahnya nilaitukar rupiah terhadap dolar AS. PT Pertaminamenaikkan harga Elpiji 12 kg guna menekankerugian yang diperkirakan mencapai Rp5triliun pada tahun 2012. Kenaikan harga yangideal sebesar Rp6.250 per kg. Misalkan harga

Grafik 1. Perbandingan Harga Elpiji PT. Pertamina (Persero) terhadap Harga Bahan Baku Impor

Periode Januari 2007-Januari 2014

Sumber: Bloomberg dalam Nur Farida Ahniar.Keterangan: harga PT. Pertamina (Persero) (Rp/kg); harga Butana (Rp/kg);

harga Propana (Rp/kg)


15/20

- 15 -

Elpiji 12 kg dinaikkan Rp3.500 per kg atauRp42.000 per tabung maka akan menekankerugian hingga Rp3 triliun per tahun, denganasumsi mulai berlaku 1 Januari 2014. Di sisi lainkonsumen Elpiji 12 kg biasanya menggunakansekitar satu tabung dalam 1-1,5 bulan sehinggapengeluaran masyarakat akan bertambahsebesar Rp28.000-42.000 per bulan.

Sesuai hasil audit BPK, penetapanharga Elpiji 12 kg berkaitan pula denganbiaya pokok produksi (BPP). Menurutpengamat perminyakan, Kurtubi, tingginyaBPP Elpiji disebabkan antara lain (1)penggunaan trader dalam impor Elpiji,(2) inesiensi di sektor hulu penghasilgas bahan baku Elpiji (C3 dan C4) dimana PT Pertamina membeli Elpiji darikontraktor dengan standar hargaElpijipasarinternasional (CP ARAMCO), (3) inesiensi

kilangElpijiPT Pertamina, dan (4) inesiensidi bidang pembangunan infrastrukturdistribusi Elpiji (terminal Elpiji, SPBLPG,dan sebagainya). Karena temuan tsb. harusditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari,kenaikan harga tidak terelakkan.

Rasionalisasi Penetapan HargaElpiji12 KG

Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) melihat indikasi praktik monopoliyang dilakukan PT Pertamina atas kenaikan

harga Elpiji 12 kg per 1 Januari 2014.Pernyataan ini didasarkan pada putusanMahkamah Konstitusi (MK) No. 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, bahwaharga bahan bakar minyak (BBM) dan gasbumi tidak lagi menjadi kewenangan pelakuusaha, termasuk PT Pertamina. Dengan katalain, intervensi pemerintah dalam kebijakanpenentuan harga BBM dan gas bumi menjadiesensi dalam mengelola cabang-cabangproduksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak.Namun demikian, jika mengikuti

keputusan tersebut, pada akhirnya jugamelanggar Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009, di mana penetapan hargajual Elpiji nonsubsidi adalah domainbadan usaha. Di sisi lain jika pemerintahmenggunakan Undang-Undang No. 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,pemerintah berwenang mengatur hargaElpijinonsubsidi. Konsekuensinya pemerintah

harus "mensubsidi" harga jualElpijitersebutketika PT Pertamina menjual Elpiji 12 kgdi bawah harga keekonomiannya. Sebagaicatatan pada Desember 2013, subsidi BBM,

Elpiji, dan BBN telah mencapai Rp210 triliundan belanja subsidi energi tersebut akanmeningkat jika Elpiji 12 kg juga disubsidi.Hal ini akan mengurangi kemampuan APBNdalam membiayai pembangunan di sektor-sektor riil. Menurut Direktur EksekutifLembaga Kajian Ekonomi Pertambangandan Energi (Reforminer Institute), polemikpenetapan harga Elpiji yang tidak jelastersebut menunjukkan bentuk koordinasi didalam pemerintahan tidak berjalan denganbaik.

Dampak Kenaikan HargaElpiji12 KG Dampak kenaikan hargaElpijidi level

makroekonomi akan menaikkan inasi 0,13persen pada tahun 2014. Kenaikan inasitersebut tidak akan mengganggu targetBank Indonesia terhadap inasi tahun 2014

sebesar 4,51. Hal ini juga diprediksikanoleh Kementerian Keuangan, di mana efekterhadap inasi tidak besar, yaitu 0,2-0,3persen terhadap total inasi tahun 2014.Selain itu, versi lain menunjukkan bahwatambahan inasi mencapai 0,07-0,1 persenpada Januari 2014 berdasarkan hitungandampak langsung dan tidak langsung(misalnya naiknya harga makanan).Perhitungan ini berdasarkan bobot Elpiji 12kg terhadap perhitungan inasi yang hanya

sebesar 2 persen. Sementara itu, menurut Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI),dampak kenaikan harga Elpiji12 kg di levelmikroekonomi, akan mempengaruhi harga-harga komoditas yang lain. Hal ini karenashare Elpiji dalam biaya total produksisekitar 10 persen dari total produksi. Parapengusaha makanan yang pada umumnyausaha kecil dan menegah akan menaikkanharga jual produknya. Selain itu kenaikan

harga Elpiji 12 kg akan menstimulasipergeseran penggunaanElpiji12 kg ke Elpiji3 kg. Meskipun jumlah pengguna yangberalih ke 3 kg tersebut tidak diketahui,namun peminatElpiji12 kg akan berkurang.Pergeseran ini terjadi karena kemampuandaya beli tidak seiring dengan pergerakanharganya. Jika dilihat dari sisi esiensimaka rata-rata Elpiji12 kg habis digunakandalam satu bulan, sedangkan Elpiji 3kg habis digunakan 5-7 hari, sehinggasebulan dibutuh 4-5 tabung gas 3 kg.Kondisi ini menimbulkan ketidakefektifandan penambahan kebutuhan Elpiji 3 kg.PadahalElpiji3 merupakan komoditas yang


16/20

- 16 -

ditujukan bagi masyarakat kelas menengahke bawah dan disubsidi. Jika distribusitertutup Elpiji 3 kg tidak efektif dijalankanmaka peningkatan pengeluaran subsidiElpiji akan meningkat. Pada tahun 2013,pengeluaran Pemerintah untuk subsidiElpiji 3 kg telah meningkat menjadi Rp40triliun dari Rp30 triliun yang dialokasikan.Pada daerah tertentu, kenaikan harga Elpijijustru semakin mendorong penggunaanenergi alternatif sebagaimana terlihat dalampenggunaan biogas dari proses pengolahankotoran sapi di 11 desa di kecamatan SakraBarat, Lombok, dan pengembangan biogasdari sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PenutupElpiji 12 kg berkaitan dengan hajat

hidup orang banyak seiring dengan

keberhasilan program konversi minyak tanahke Elpiji. Oleh sebab itu penetapan hargaElpiji12 kg seharusnya mempertimbangkandaya beli masyarakat, kesehatan keuanganPT Pertamina sebagai entitas korporasi,dan potensi migrasi konsumen Elpiji 12 kgke Elpiji 3 kg yang akan menambah bebansubsidiElpiji. Dalam kaitan ini, DPR RI perlumerekomendasikan kenaikan harga Elpiji12 kg secara bertahap hingga mendekatiharga keekonomiannya dalam jangka

waktu tertentu. Namun demikian, kondisitersebut harus didahului dengan meninjauulang upaya-upaya esiensi yang dapatdilakukan oleh PT Pertamina. Pada akhirnyakondisi ini akan mendorong struktur pasarElpiji 12 kg di dalam negeri menjadi lebihkompetitif sehingga harga jual ecerannyadapat dijangkau oleh masyarakat dan padasaat yang sama dapat mengurangi tingkatkerugian PT Pertamina .

Rujukan1. Agustini, P. M. LPG: Antara Bisnis danSubsidi, (http://economy.okezone.com /read/2013/12/30/279/919047/lpg-antara-

bisnis-dan-subsidi, diakses 8 Januari2014).

2. Ahniar, Nur Farida. Sejak 2007, LPG12 Kg di Bawah Harga Keekonomian,(http://www.katadata.co.id/1/1/news/sejak-2007-lpg-12-kg-di-bawah-harga-keekonomian/997/, diakses 22 Januari2014).

3. BPK Sebut Secara Keseluruhan PertaminaTidak Rugi, (http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/01/07/bpk-sebut-secara-keseluruhan-pertamina-tidak-rugi, diakses7 Januari 2014).

4. BI: Kenaikan LPG DiperkirakanBerdampak pada Kenaikan Inasi0,13%, (http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/470703-bi--kenaikan-lpg-diperkirakan-berdampak-pada-kenaikan-inasi-0-13-, 7 Januari 2014).

5. Dana Subsidi Gas LPG 3 Kg BerpotensiCapai Rp40 T, (http://ekonomi.inilah.

com/ read/detail/2062583/dana-subsidi-gas-lpg-3-kg-berpotensi-capai-rp40-t#.UtNXgfQW2pc, diakses 13 Januari 2014).

6. Elpiji 3 Kg Lebih Diminati, (http://www.klik-galamedia.com/elpiji-3-kg-lebih-diminati, diakses 13 Januari 2014).

7. Harga Elpiji Naik, Tambah Inasi 0,07hingga 0,1 Persen. Kompas, 7 Januari 2014.

8. HIPMI Menolak Kenaikan Harga Elpiji 12Kilogram, (http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/04/hipmi-menolak-kenaikan-harga-elpiji-12-kilogram, diakses

7 Januari 2014).9. Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg, Perjelas

Mekanisme. Kompas, 8 Januari 2014.10. Kojima, M. The Role of Liqueed

Petroleum Gas in Reducing EnergyPoverty. Oil, Gas, and Mining Policy Unit

Working Paper. Washington DC.: WorldBank, 2011

11. Komisi Pengawas Persaingan UsahaRepublik Indonesia. Background Paper:"Analisis Kebijakan Persaingan dalamIndustri LPG Indonesia". Jakarta: Komisi

Pengawas Persaingan Usaha RepublikIndonesia.

12. KPPU Tuding Pertamina Lakukan PraktikMonopoli Elpiji, (http://cybernews.cbn.net.id/ cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews%7C0%7C0%7C3%7C21149, diakses 7 Januari 2014).

13. Kurniawan, B. Elpiji Naik karenaOngkos Produksi Elpiji Terlalu Tinggi,(http://www. tribunnews.com/nasional/2014/01/05/elpiji-naik-karena-ongkos-produksi-elpiji-terlalu-tinggi, diakse

7 Januari 2014).14. Ministry of Energy and Mineral Resources.

2012 Handbook of Energy & EconomicStatistics. Jakarta: Pusdatin-Ministry ofEnergy and Mineral Resources, 2012.

15. Penetapan Harga Tidak Jelas, KoordinasiSoal Kenaikan Harga Elpiji 12 KilogramBuruk, Kompas 8 Januari 2014.

16. Pertamina Bantah Monopoli PenjualanElpiji, (http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/01/07/pertamina-bantah-monopoli-penjualan-elpiji, diakses 7 Januari 2014).

17. Rugi Rp 5 Triliun, Pertamina NaikkanHarga LPG, (http://www.tempo.co/read/news /2012/09/25/090431751/Rugi-Rp-5-Triliun-Pertamina-Naikkan-Harga-LPG,diakses 7 Januari 2014).


17/20

- 17 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014PEMERINTAHAN DALAM NEGERI




DAMPAK POLITIS PEMBINTANGAN

ANGGARAN TVRI DI TAHUN PEMILU 2014Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

Komisi I DPR telah membintangi Anggaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) Tahun2014. Dengan dibintanginya anggaran TVRI 2014 tersebut berarti anggaran untukoperasional TVRI termasuk di dalamnya anggaran untuk program pemilu 2014sebesar Rp. 300 miliar tidak dapat dikeluarkan.Terkait dengan itu, kajian singkat inibermaksud menguraikan menganalisis dampak politis pembintangan anggaran TVRITahun 2014 tersebut, yaitu dampaknya terhadap citra DPR sendiri dan terhadapkesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014.

PendahuluanKomisi I DPR RI memutuskan

memberi tanda bintang pada Rencana KerjaAnggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)Lembaga Penyiaran Publik Televisi RepublikIndonesia (LPP TVRI) Tahun Anggaran 2014kecuali belanja pegawai.

Keputusan tersebut diambil pada RapatIntern 21 November 2013 dengan alasanterdapat ketidakberesan/kekisruhan padamanajemen LPP TVRI baik itu di Dewan

maupun di Direksi. Dengan dibintanginyaanggaran TVRI 2014 tersebut berartianggaran untuk operasional TVRI termasukdi dalamnya anggaran untuk program pemilu2014 sebesar Rp. 300 miliar tidak dapatdikeluarkan.

Rapat itu sendiri dilakukan sebagaisalah satu bentuk pelaksanaan fungsipengawasan yang dilakukan Komisi I DPRRI adalah ketika terjadi permasalahaninternal di lingkup TVRI khususnyamenyangkut hubungan antara DewanPengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRIyang tidak berjalan dengan baik, serta tidakoptimalnya kinerja TVRI. Namun tidakdapat dipungkiri pembintangan tersebutmemiliki dampak politis. Karena itu, kiranya

menarik untuk diuraikan tentang dampakpolitis pembintangan anggaran TVRI 2014,yaitu dampaknya terhadap citra DPR sendiridan pada akhirnya terhadap kesuksesanpelaksanaan Pemilu 2014.

*) Peneliti bidang Bidang Komunikasi pada Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)Setjen DPR RI, e-mail: [email protected] dan [email protected]


18/20

- 18 -

Pembintangan Anggaran, BuahSimalakama

Pemberian tanda bintang ataupembintangan pada sebuah anggaranmerupakan simbol belum disetujuinyapencairan anggaran negara untuk lembagatertentu. Kewenangan memberi dan

mencabut tanda bintang tersebut dimilikioleh DPR dan menteri keuangan. Namundemikian, dalam kasus pembintangan padaanggaran TVRI 2014, terdapat sejumlah isuyang berkembang pasca dikeluarkannyakeputusan tersebut.Pertama, pembintangananggaran TVRI 2014 itu memunculkanpolemik antara para pimpinan DPR yangmencuat di media massa. Salah seorangpimpinan DPR bahkan menyatakanbahwa rekomendasi Komisi I DPR untukmembintangi anggaran TVRI bertentangandengan undang-undang (UU), sedangkanpimpinan DPR lainnya menampik jikakebijakan pembintangan anggaran TVRIitu melanggar UU. Kedua, pembintangananggaran tersebut menyebabkan kurangterpenuhinya hak publik untuk mendapatkaninformasi yang sesuai dengan kebutuhannya.Koordinator investigatif Forum IndonesiaUntuk Transparansi Anggaran (Fitra) UchokSky Khada menilai langkah Komisi I DPRmembintangi anggaran APBN TVRI dapat

diartikan sebagai upaya membunuh hakpublik atas siaran TVRI.

Kedua isu krusial yang munculsebagai dampak dari pembintangananggaran TVRI 2014 merupakan buahsimalakama yang justru banyak merugikanDPR sebagai lembaga dalam tataranmembangun kepercayaan publik. Lowtrust to parliament atau kepercayaanyang rendah terhadap parlemen semakintertekan karena sebagaimana dinyatakan

John Locke bahwa kepercayaan masyarakatterhadap legislatif dapat terwujud apabilalegislatif dapat menunjukkan bahwa apayang dilakukannya adalah untuk kebajikanrakyat. Pembintangan anggaran TVRI Tahun2014 yang berujung polemik antar-pimpinanDPR dan kurang terpenuhinya hak publikatas siaran TVRI sebagai lembaga penyiaranpublik yang berkualitas patut menjadipembelajaran bagi DPR dalam mengambilsebuah keputusan ke depan. Dalam rangka

menghindari dampak negatif terhadap citraDPR di mata masyarakat, hendaknya perludijelaskan secara detail dilengkapi dengandukungan bukti yang kuat terhadap alasandiambilnya sebuah kebijakan.

Politik Konflik LPPPengawasan parlemen kepada

lembaga penyiaran publik di negara lainseperti Inggris juga dilakukan secara detailpada British Broadcasting Corporation(BBC). Tidak hanya pada aspek penyiaranmelainkan juga pada aspek kelembagaan

dan manajerialnya Salah satu kasus terbaruadalah tudingan Parlemen Inggris bahwapembayaran gaji direktur yang dianggapterlalu berlebihan, bekas direktur jendral BBCMark Thompson dan KetuaBBC TrustChrisPatten pun akhirnya saling menyalahkan.Dari mencuatnya konik tersebut dapatdiketahui bahwa parlemen Inggris jugamelakukan pengawasan mendetail dalampengelolaan manajemen BBC. Hanya sajayang membedakan antara pengawasankelembagaan dan manajerial terkait dengandugaan adanya penyalahgunaan kewenangandireksi dan dewan, di BBC dilakukan olehPublic Accounts Committee yang adadalam tubuh parlemen atau dalam strukturalat kelengkapan DPR adalah BadanAkuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Berdasarkan UU No. 27 Tahun2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDditegaskan bahwa BAKN merupakan alatkelengkapan yang bersifat tetap, yangberfungsi untuk menindaklanjuti laporan

hasil pemeriksaan BPK RI dalam halpengawasan pengunaan keuangan negarasehingga diharapkan keberadaan BAKN iniberkontribusi positif dalam pelaksanaantransparansi dan akuntabilitas penggunaankeuangan negara.

Mekanisme pengawasan yangdilakukan BBC tersebut layak untuk menjadibahan pertimbangan mengingat TVRIsebagai bagian dari lembaga penyiaranpublik yang sumber pembiayaan utamanya

berasal dari Anggaran pendapatan danBelanja Negara (APBN) atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD)sudah sepatutnya mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negarayang transparan dan akuntabel. Dengandilibatkannya BAKN sebagai salah satu alatkelengkapan Dewan dalam pengawasanmanajemen lembaga penyiaran publiktersebut diharapkan dapat dihindariadanya kesan politisasi dalam pengawasan

pengelolaan manajerial LPP yang berdampakkurang baik bagi citra DPR. MeskipunBAKN merupakan bagian dari parlemen,namun karena tugas dan fungsinya khususterkait dengan pengawasan pengunaan


19/20

- 19 -

keuangan negara diharapkan akan mampumemberikan keyakinan pada publik bahwapengawasan terhadap manajerial LPP dalamhal ini TVRI lebih profesional dan objektif.

Pembintangan Anggaran TVRI 2014di Tahun Pemilu

Pembintangan anggaran TVRI ditengah iklan merebak di televisi swastamenyebabkan munculnya dampak politislainnya. Gaya penyajian iklan di televisidisajikan dalam balutan bahasa yangbegitu santun dan menyakinkan perlahanmembangun image atas gur-gur yangdibalut dalam kemasan yang begitu bagus.Salah satu contohnya adalah tayanganyang dibuka dengan adegan seorang aparatkepolisian yang menilang seorang pengemudi

mobil yang nekat berbalik arah. Pengemudimobil itu lalu menyodorkan SIM berikutuang seratus ribuan. Kemudian keluarlahnarator berkata Untuk teguh dan jujurkita memang harus berani. Maka beranilahuntuk teguh dan jujur. Akhirnya muncultokoh sebenarnya yang ditawarkan SayaGita Wiryawan, keberanian anda membuatsaya berani untuk lebih baik.. Itu hanyalahsalah satu contoh dari sekian banyak iklan ditahun politik 2014 ini. Belum lagi sejumlah

iklan lain yang berusaha mempengaruhipemikiran pemirsa terhadap calon yangditawarkan seperti iklan Abu Rizal Bakri(ARB) dalam berbagai versi di antaranyayang mengkisahkan ayah dari ARBseorang petani yang diarahkan pada upayamemberikan motivasi generasi muda denganmencontohkan dirinya sendiri dan diakhiridengan tagline: berani berpikir, beranibermimpi, berani bertindak. Demikian puladengan serangan iklan politik partai, Partai

Golkar misalnya dengan tagline suara Golkarsuara rakyat telah berulang kali tayang ditelevisi swasta khususnya TV One yangmerupakan milik dari ARB.

Pembintangan anggaran TVRI 2014 ditahun Pemilu diakui atau tidak berdampakpada berkurangnya sosialisasi, publikasidan pendidikan pemilih selain berdampakpada berkurangnya hak publik untukmendapatkan informasi-informasi pemiluyang berimbang ditengah kuatnya gempuraniklan yang muncul di sejumlah televisiswasta yang pemiliknya ikut terjun dalampertarungan politik.

Menurut jadwal sebagaimana terdapatpada Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU) No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan,Program, Jadual Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014, pelaksanaansosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilihsudah dimulai pada Juni 2012 hinggaJuni 2014 artinya kurang tiga bulan lagidari sekarang waktunya. Meski sosialisasidilakukan oleh KPU Pusat bersama KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota denganberbagai metode, namun tidak dapatdipungkiri bahwa sarana sosialisasi danpendidikan pemilih yang menjangkauhampir seluruh wilayah Indonesia dalambentuk dengar pandang adalah TVRI.

Pelaksanaan kampanye melalui rapatumum dan iklan media massa cetak dan

elektronik berdasarkan peraturan KPUtersebut dijadualkan mulai dari 16 Aprilsampai dengan 5 April 2014. Ikut sertanyabeberapa pemilik media dalam kancahpolitik jelas merupakan kondisi yang harusdiantisipasi oleh penyelenggara pemilumaupun berbagai pihak lain guna menjagakualitas dari hasil pemilu. Minimnyainformasi yang berimbang terkait denganpihak-pihak yang berkompetisi jelas akanmenimbulkan dampak yang merugikan bagi

publik khususnya dan negara.Kreativitas para kontestan dalam

mendapatkan kemenangannya denganmengusung berbagai strategi kreatif misalnyaada televisi yang menyajikan sebuah acarakuis kebangsaan tapi menggunakan katakunci untuk menyebutkan nama pasangancalon presiden, membuat ada peran mediamassa yang tidak memiliki kepentinganpolitik seperti halnya TVRI menjadi sangatpenting artinya bagi masyarakat.

Meskipun telah diatur ketentuanbahwa lembaga penyiaran wajib menjagaindependensi dan netralitas isi siarandalam setiap program siaran sebagaimanaditegaskan dalam pasal 11 Pedoman PerilakuPenyiaran (P3) dan Standar Program Siaran(SPS); serta adanya ketentuan bahwalembaga penyiaran wajib bersikap adildan proporsional terhadap para pesertaPemilihan Umum dan/atau PemilihanUmum Kepala Daerah; Lembaga penyiarantidak boleh bersikap partisan terhadapsalah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala lembaga


20/20

penyiaran tidak boleh menyiarakan programsiaran yang dibiayai atau disponsori olehpeserta Pemilu dan/atau Pemilihan UmumKepala Daerah Daerah (Pasal 50 P3SPS);namun tetap saja televisi dalam praktekpenyiarannya tidak dapat berimbang.

Guna meminalisir dampak yangmerugikan bagi masyarakat maka DPR harusmendorong Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) untuk tegas dalam menegakkanperaturan sebagaimana telah ditetapkanmelalui Peraturan Komisi PenyiaranIndonesia (KPI) Nomor. 01/P/KPI/03/2012tentang P3SPS.

PenutupKebijakan DPR untuk memberikan

tanda bintang pada anggaran TVRI 2014

memiliki dampak politis yaitu, dampaknyaterhadap citra DPR sendiri serta padaakhirnya terhadap kesuksesan pelaksanaanPemilu 2014. Oleh Karena itu, kebijakanpembintangan angaran TVRI tahun 2014yang berujung polemik antar-pimpinanDPR dan kurang terpenuhinya hak publikatas siaran TVRI sebagai lembaga penyiaranpublik yang berkualitas patut menjadipembelajaran bagi DPR dalam mengambilsebuah keputusan ke depan. Untuk

menghindari dampak negatif terhadap citraDPR di mata masyarakat, hendaknya perludijelaskan secara detil dilengkapi dengandukungan bukti yang kuat terhadap alasandiambilnya sebuah kebijakan.

Pengawasan manajerial danpengelolaan anggaran negara dalam LPPhendaknya melibatkan alat kelengkapandewan yang tugas dan fungsinya khususterkait dengan pengawasan pengunaankeuangan negara diharapkan akan mampu

memberikan keyakinan pada publik bahwapengawasan terhadap manajerial LPP dalamhal ini TVRI lebih profesional dan objektifsebagaimana dipraktekan oleh ParlemenInggris dalam mengawasi BBC.

Pembintangan anggaran TVRI 2014 ditahun Pemilu diakui atau tidak berdampakpada berkurangnya sosialisasi, publikasidan pendidikan pemilih selain berdampakpada berkurangnya hak publik untuk

mendapatkan informasi-informasi pemiluyang berimbang di tengah-tengah kuatnyagempuran iklan yang muncul di sejumlahtelevisi swasta yang pemiliknya ikut terjundalam pertarungan politik.Oleh karena itu,dalam rangka meminimalisasi dampak yangmerugikan masyarakat maka DPR harusmendorong Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) untuk tegas dalam menegakkanperaturan sebagaimana telah ditetapkanmelalui Peraturan Komisi PenyiaranIndonesia (KPI) Nomor. 01/P/KPI/03/2012tentang P3SPS.

Rujukan1. Two Treatises of Government, John

Locke, New Edition, Everyman, London,1993.

2. Marzuki Alie Bicara Soal PembintanganAnggaran TVRI, dalam http://www.r e publ i ka . co . i d/be r i ta/n asi on al/umum/13/12/30/mymb81-marzuki-alie-bicara-soal-pembintangan-anggaran-tvri, diakses 22 Januari 2014.

3. DPR: Bintangi Anggaran TVRI, Tak AdaUU Yang Dilanggar dalam http://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-bintangi-a n g g a r a n - t v r i - t a k - a d a - u u - y a n g -dilanggar.html, diakses 22 Januari 2014.

4. Politicians are responsible for the BBCsinghting, John Gapper, FinancialTimes dalam http://www.ft.com/cms/s/0/30c074d2-1a23-11e3-b3da-00144feab7de.html#axzz2r6J3kYv2,diakses 22 Januari 2014.

5. The governance and regulation of theBBC dalam http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldcomuni/166/166.pdf, diakses 22Januari 2014.

6. Mark Thompson: Chris Patten'misled parliament over BBC payoffs'dalam http://www.theguardian.com/media/2013/sep/05/chris-patten-accused-misleading-parliament, diakses24 Januari 2014.

Documents

Vol. VI No. 01 I P3DI Januari 2014