Tinjauan - idi-jakpus.comidi-jakpus.com/wp-content/uploads/2020/08/THK...2018 UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan INPRES No 4 Tahun2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi

Tinjauan

Hukum

KesehatanTERKAIT KONDISI PROBLEMATIKA

COVID-19

Dr. Seno Purnomo MH

Your best quote that reflects your

approach… “It’s one small step

for man, one giant leap for

mankind.”

- NEIL ARMSTRONG

Ketentuan Hukum

Penetapan Wabah Covid-1901

Problematika Hukum

Pelayanan Kesehatan

Sanksi Hukum

Kesimpulan

02

03

04

DAFTAR ISI :

KEPPRES No 11/2020

Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat COVID-19

Dasar Hukum

Penetapan Wabah

KEPPRES No. 11 tahun 2020 tentang PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19) tertanggal 31 Maret 2020

PERMENKES No 104/2020

Permenkes No. HK.01.07/MENKES/ 104/2020 tentang

PENETAPAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI

2019-nCoV) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT

MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYAPENANGGULANGANNYA tertanggal 14 Februari 2020

Regulasi tentang Wabah COVID-19

UU No 4 Tahun 1984 ttg Wabah Penyakit Menular

Mengatur tentang Wabah Penyakit Menular. Wabah penyakit

menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian

berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang

jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada

keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat

menimbulkan malapetaka

1984

pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat danketentuan lain mengenai kesehatan termasuk Penyakit Menular

dan Tidak menular.

UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan

Mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak baik2009

Mengatur tentang tujuan kekarantinaan kesehatan,

tanggungjawabag Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dalammelindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor

berpotensi menimbulkan melalui penyelenggaraan

resiko kesehatan masyarakat yang

kedaruratan kesehatan masyarakat

kekarantinaan.

UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan2018

INPRES No 4 Tahun 2020

Tentang Refocussing Kegiatan,

Relokasi Anggaran, serta

Pengadaan Barang dan Jasa dalam

Rangka Percepatan Penanganan

COVID-29

PERMENDAG No 23 Tahun 2020

Ttg Larangan Sementara Eksport

Antiseptik, Bahan Baku Masker,

APD, dan Masker

PERMENKUMHAM No 11/2020

Pelarangan Orang Asing Masuk Wilayah NKRI

PERMENKEU No 23/PMK.03/2020

Ttg Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah COVID-19

Kebijakan Countercyclical Dampak

Penyebaran COVID-19

PER OJK No 11/2020

Perekonomian Nasioan sbg

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi COVID-29 dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau stabilitas

Keuangan

PERPU No 1 Tahun 2020

2020

KEPRES No 7 Tahun 2020

Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangaan COVID-292020

KEPRES No 11 Tahun 2020

Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

2020

Kesehatan pada PenanggulanganKedaruratan Kesehatan Masyarakat yang

Meresahkan Dunia

KEPMENKES No 612/2010

Pedoman Penyelenggaraan Karantina

KEPMENKES No 169 / 2020

Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu

KEPMENKES No 182 / 2020

Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19

Besar dalam RangkaPembatasan Sosial Berskala Percepatan Penangan COVID-19

PP No 21 Tahun 20202020

PERMENKES No 9 / 2020

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan COVID-19

KEPRES 9 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kepres No 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangaan COVID-29

Keputusan Kepala BNPPB No 9A / 2020

Penentapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-29

Keputusan Kepala BNPB No 13 A/ 2020Perpanjangan Status Keadaan

Tertentu Darurat bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-29

SE MENKES No 375 Tahun 2020

Penggunaan Bilik Disinfeksi dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-29

2020SE MENPAN-RB No 19 tahun 2020

Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-29 di Lingkungan Instansi Pemerintah

2020

SE MENAKER No 4 Tahun 2020

Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dlm rangka Pencegahan Penanggulangan COVID-29

2020

SE MENDAGRI No 440/2622/SJ

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-29 Daerah

FATWA MUI No 4 Tahun 2020

Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi Wabah COVID-109

SE Kepala BNPB No 03 Tahun 2020

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-29 tingkat Provcinsi dan Kabupaten/Kota

2020 Pengambilan Sumpah/Janji PNSatau Sumpah/Janji Jabatan Melalui

Media Elektronik/Telekonferensepada masa status Keadaan Tertentu

Darurat Bencana Wabah Penyakit

Akibat Virus Corona

SE Kepala BKN

Pemerintah Umumkan Stimulus

Kedua Untuk Menagani Dampak

COVID-19

Siaran Pers Kementrian Perekonomian No HM.4.6/32/2020

SE MENDIKBUD No 3 Tahun 2020

Pencegahan COVID-19 pada satuan Pendidikan

SE KPK No8 Tahun 2020

Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/jasa dalam rangka

Percepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan Pencegahan

TIPIKOR

Tanggungjawab

Pemerintah Pusat & Daerah

Pemerintah Pusat dan Daerah

Bertanggungjawab terhadap ketersediaan

sumber daya yang diperlukan dalam

penyelenggaraan Kekarantinaan

Kesehatan

HAK PELAYANAN KESEHATAN

Setiap orang mempunyai hak

mendapatkan pelayanan kesehatan dasar

sesuai kebutuhan medis, kebutahan

pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari– hari lainnya selama Karantina

HAK PERLAKUAN YANG SAMA

Setiap orang mempunyai hak memperoleh

perlakuan yang sama dalam

Penyelenggaraan Kekarantinaan

Kesehatan

Pemerintah Pusat dan Daerah

Bertanggungjawab Melindungi Kesehatan

Masyarakat dari Penyakit dan/atau Faktor

Resiko Kesehatan Masyarakat yang

berpotensi menimbulkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat melalui

Penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan.

Pemerintah Pusat

Bertanggungjawab menyelenggarakan

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

dan di Wilayah Secara terpadu

Pasal 10 UU No 4 Tahun 1984

Pemerintah bertanggungjawab upaya penanggulangan wabah


Pemerintah dan Pemerintah Daerah

bertanggungjawab; menyediakan RS

berdasarkan kebutuhan bagi masyarakat

dan menjamin pembiayaan pelayanan

kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak

mampu.


Setiap RS berkewajiban; melaksanakan fungsi sosial

antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan

pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat

tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban

bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial

bagi misi kemanusiaan;

Pasal 152 ayat (1) & (2) UU No 36/2009

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya

pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit

menular serta akibat yang ditimbulkannya untuk

melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit,

menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal

dunia serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi

akibat penyakit menular


Pemerintah bertanggung jawab atas

ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan

yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat

untuk memperoleh derajat kesehatan yangsetinggi-tingginya.


Pemerintah bertanggung jawab

atas ketersediaan lingkungan,

tatanan, fasilitas kesehatan baik

fisik maupun sosial bagi

masyarakat untuk mencapai derajat

kesehatan yang setinggi- tingginya.

UU 44/2009

UU No 36/2009

Kewajiban Pemerintah & RSPasal 28 G ayat 1 UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan

harta Benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

IDI JAKPUS

KEWAJIBAN Setiap Orang

PASAL 9

UU NO 6

TAHUN 2018

(1)Setiap Orang Wajib mematuhi

Penyelenggaraan

Kekarantinaan Kesehatan

(2)Setiap Orang berkewajiban

ikut serta dalam

penyelenggaraan

Kekarantinaan Kesehatan

KEKARANTINAAN

Karantina Kesehatan

KarantinaPembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit

menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perudang-undangan meskipun

belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi

dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga

terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit

atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke

orang dan/atau barang disekitarnya

Jenis Karantina

Karantina Rumah Sakit

Pembatasan

seseorang dalam

Rumah Sakit yang

diduga terinfeksi

penyakit dan/atau

terkontaminasi

sedemikian rupa untuk

mencegah

kemungkinan

penyebaran penyakit

atau kontaminasi

Karantina Wilayah

Pembatasan penduduk

dalam suatu wilayah

termasuk wilayah pintu

masuk beserta isinya yang

diduga terinfeksi penyakit

dan/atau terkontaminasi


mencegah kemungkinan

penyebaran penyakit atau

kontaminasi

Karantina Rumah

Pembatasan penghuni

dalam suatu rumah

beserta isinya yg

diduga terinfeksi

penyakit dan/atau

tekontaminasi


mencegah

kemungkinan

penyebaran penyakit

atau kontaminasi

Tujuan Kekarantinaan Kesehatan

MENINGKATKAN

MELINDUNGI

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

1 23 4

Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum

Bagi Masyarakat dan Petugas Kesehatan

Mencegah dan Menangkal Penyakit

Dan/atau faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kegaruratan Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan Ketahanan Nasional

Dibidang Kesehatan Masyarakat

Melindungi Masyarakat

Dari penyakit dan/atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

MENCEGAH

Pembatas

an Sosial

Berskala

Besar

Tujuan Mencegah

Bertujuan mencegah

meluasnya penyebaran

penyakit kedaruratan

kesehatan masyarakat

yang sedang terjadi

antar orang di suatu

wilayah

Paling sedikit Meliputi

(1) Peliburan Sekolah atau tempat kerja

(2) Pembatasan

kegiatan keagamaan

(3)Pembatasn Kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Respon KesMas

Merupakan bagian dari respons Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat

Koordinasi & Kerjasama

Penyelenggaraan

pembatasan social

berskala besar

berkoordinasi dan

bekerjasama dengan

berbagai pihak terkait

sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang - undangan

PENGGUNAAN MASKER

Communal mask

PFE <75micrograms

Medical mask

PFE <75micro

BFE >95 %

Surgical Mask

PFE < 75micro ~ >30%

BFE >95%

FR > 120mmHg

Hand Hygiene

Kapan : 1. setiap setelah menyentuh benda public

2. sebelum makan/minum

3. memasuki ruangan/meninggalkan ruangan

Problematika Hukum Pelayanan Kesehatan

Hak dan Kewajiban Dokter

Hak dan Kewajiban Rumah sakit

Hak dan Kewajiban Pasien

HAK dan KEWAJIBAN DOKTER Pasal 7 Permenkes No 2052 Tahun 2011

Dokter/dokter Gigi Tidak Memerlukan Surat Izin Praktik (SIP) dalam Rangka

melakukan Penanganan Bencana atau Pertolongan darurat. (Wajib Memiliki STR/Surat

Tanda Registrasi)

Pasal 22 Permenkes No 2052 tahun 2011

Dalam Rangka Memberikan Pertolongan pada Keadaan gawatDarurat guna Penyelamatan Nyawa, dokter/dokter gigi dapat

Melakukan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigidiluar Kewenangan Klinisnya sesuai dengan Kebutuhan

Medis (sesuai Standar ProfesI).

Permenkes No 290 Tahun 2008

Dalam keadaan darurat, untuk menyelawamatkan

jiwa/mencegah kecacatan tidak diperlukan Persetujuan

Tindakan (informed consent)

Pasal 57 huruf d UU No 36 Tahun 2014

Tenaga Kesehatan yang menjalankan Praktik berhak

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,

perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral,

kesusilaan, serta nilai – nilai agama..

Pasal 190 UU No 36 Tahun 2009 Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak

memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 304 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menempatkan

atau membiarkan seseorang dalam keadaan

sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku

baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada

orang itu, diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 531 KUHP

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada

orang yang sedang menghadapi maut tidak

memberi pertolongan yang dapat diberikan

padanya selayaknya menimbulkan bahaya bagi

dirinya dan orang lain, diancam jika kemudian

orang itu meninggal dengan pidana kurungan

paling lama 3 bulan atau denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah.

Pemberi Kerja:

Perseorangan, Pengusaha,

Badan Hukum , atau Badan –

badan lainnya yang

memperkerjakan tenaga kerja

dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha:Orang perseorangan,

Persekutuan, atau Badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan Milik Sendiri.

Perusahaan:

Setiap bentuk usaha berbadan

hukum atau tidak, milik

perseorangan, milik

persekutuan, milik badan

hukum, baik milik swasta

maupun milik negara yang

mempekerjakan pekerja/buruhdengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

ALAT

PELINDUNG

DIRI

UU No 1 Tahun 1970 ttg K3Pengusaha wajib memberikan alat – alat Pelindung diri para Pekerja, menunjukkan dan menjelaskan pada tiap pekerja tentang APD

UU No 1/1970 ps 14 butir cPengurus diwajibkan menyediakan secara Cuma – Cuma AlatPelindung Diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yangmemasuki tempat kerja

Permenakertrans No 1/1981Kewajiban Pengurus menyediakan secara Cuma – Cuma Alat

Perlindungan Diri yang diwajibkan Penggunaannya oleh tenaga kerja

yang berada dibawah pimpinannya untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja

(PAK) (pasal 4 ayat (3)

Permenakertrans No 8/2010• Pengusaha wajib menyediakan Alat Perlindungan Diri bagi

Pekerja/buruh di tempat kerja.(pasal 2 ayat (1)• Pengusaha Wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja (pasal

7 ayat (1)

APD – Alat Pelindung Diri

Setiap orang berhak atas Perlindungan Diri Pribadi,

Keluarga, Kehormatan, Martabat, dan harta benda yang

berada dibawah kekuasaanannya, serta berhak atas

rasa aman darei perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi

Pasal 28 G ayat 1

Pasal 86 ayat (1) UU No 13/2003

Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak

untuk memperoleh perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan Kerja

Pasal 6 Permenakertrans No 8/2010

(1) Pekerja/Buruh dan orang lain yang

memasuki tempat kerja wajib memakai

atau menggunakan APD sesuai dengan

Potensi Bahaya dan Resiko(2) Pekerja/Buruh berhak menyatakan

keberatan untuk melakukan pekerjaan

apabila APD yang disediakan tidak

memenuhi ketentuan dan persyaratan

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan Praktik berhak

memperoleh Perlindungan atas keselamatan dan

kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat

dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai –

nilai agama

Pasal 57 huruf d UU No 36/2014

CO

VID

-19

Ins

en

tif

&S

an

tun

an

SE Menteri Keuangan

No : S-239/MK.02/2020Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID -19

Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan

wabah dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan

tugasnya.(Pasal 9 UU No 4/1984)

HAK dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 45 ayat (1) UU No 44 tahun 2009RS tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarga menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif

Pasal 45 ayat (2) UU No 44 Tahun 2009

Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.


Setiap Rumah Sakit berhak mendapatkan PERLINDUNGAN HUKUM dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 50 UU No 29/2004

Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjangmelaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi danstandar proseduroperasional;


Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjang

melaksanakan Tugas Sesuai dengan STANDAR PROFESI,

STANDAR PELAYANAN PROFESI, STANDAR PROSEDUR

OPERASIONAL



melaksanakan tugas sesuai STANDAR PELYANAN, STANDAR

PROFESI, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, dan

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Setiap Rumah Sakit berhak mendapatkan PERLINDUNGAN

HUKUM dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, menerima

bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan



melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi, Kewenangan,

dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan

profesi dan standar prosedur operasional

Pasal 9 ayat (4)

KEPENTINGAN UMUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;a. AUDIT MEDISA

b. ANCAMAN KEJADIAN LUAR BIASA/ WABAH PENYAKIT MENULAR

c. PENDIDIKAN DAN PENGGUNAAN

INFORMASI YANG AKAN BERGUNA

DI MASA YANG AKAN DATANG

d. ANCAMAN KESELAMATAN ORANG

LAIN SECARA INDIVIDUAL ATAU

MASYARAKAT.

Pasal 9 ayat (5)

Dalam hal Pembukaan rahasia untuk

KEPENTINGAN UMUM sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b dan e,

Identitas pasien dapat dibuka kepada

institusi atau pihak yang berwenang untuk

melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan

peraturan perundang – undangan.

Pasal 9 ayat (1)

Pembukaan rahasia kedokteran

berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa

Persetujuan Pasien dalam rangka

Kepentingan Penegakkan Etik atau Disiplinserta KEPENTINGAN UMUM

Pasal 9 ayat (2)

Pembukaan rahasia kedokteran dalam

rangka kepentingan penegakan etik dan

disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan atas permintaan tertulis dariMKEK atau MKDKI

Pasal 9 ayat (3)

Pembukaan rahasia kedokteran dlm rangka KEPENTINGAN UMUM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan tanpa Membuka IdentitasPasien.

Rahasia Kedokteran

PERMENKES No 36 Tahun 2012

Hak dan kewajiban

Pasien/Masyarakat

Sanksi hukum Menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2018

tentang Kekaratinaan

Dalam melakukan penyidikan, PPNS KekarantinaanKesehatan berkoordinasi dan bekerjasama denganPenyidik di lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerjasamadengan penyidik di lingkungan TNI sesuai denganketentuan perundang - undangan

Pasal 92, 94 UU No 6 Tahun 2018

Pengemudi Kenderaan Darat yangmenurunkan atau menaikkan orang dan/atau barangsebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan denganmaksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor resikokesehatan yang menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah). Biladilakukan oleh korporasi pertanggung jawabanpidana dikenakan terhadap korporasi dan/ataupengurusnya


Setiap orang yang tidak mematuhipenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/ataumenghalang-halangi penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan sehingga menyebabkan KedaruratanKesehatan Masyarakat dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp.100.000.000. (seratus jutarupiah)

Menurut Undang – Undang No 4 Tahun 1984

tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 5 : “Upaya Penanggulangan Wabah Meliputi;

(1) Penyelidikan Epidemiologis, (2) Pemeriksaan,

Pengobatan, Perawatan, dan Isolasi Penderita

termasuk tindakan Karantina, (3) Pencegahan dan

Pengebalan, (4) Pemusnahan Penyebab Penyakit,

(5) Penanganan Jenazah akibat wabah, (6)

Penyuluhan kepada masyarakat, (7) Upaya

penanggulangan lainnya”

Pasal 14 ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja menghalangi

pelaksanaan penanggulangan wabah

sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 1984,

diancam dengan Pidana Penjara selama –

lamanya 1 9satu) tahun dan/atau denda setinggi

– tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Pasal 14 ayat (2)

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan

terhalangnya pelaksanaan penanggulangan

wabah sebagaimana diatur dalam UU No 4 tahun

1984 ini, diancam dengan pidana kurungan

selama – lamanya 6 (enam) bulan dan atau

denda setinggi- tingginya Rp. 500.000 (lima

ratus ribu rupiah)

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 212 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang

sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang

atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan

kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah”

Pasal 216 ayat (1)

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau

permintaan yang dilakukan menurut undang – undang oleh

pejabat yg tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat

berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa

untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian

pula barang siapa dengan siapa mencegah, menghalang-

halangi atau mengagalkan tindakan guna menjalankan

ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah

seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara

paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda

paling banyak Sembilan ribu rupiah.

Pasal 218 KUHP

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun

dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga

kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang,

diancam karena ikut srta perkelompokan dengan pidana

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau

pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

Pasal 14

UU No 4 Tahun 1984

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi

pelaksanaan penanggulangan wabah

diancam dengan pidana penjara selama-

lamanya satu tahun dan/atau denda

setinggi-tingginya satu juta rupiah.”

KUHP

Pasal 178

“Barang siapa dengan sengaja merintangi

atau menghalang-halangi jalan masuk

atau pengangkutan mayat ke kuburan

yang diizinkan, diancam dengan Pidana

Penjara paling lama satu bulan dua

minggu atau pidana denda paling banyak

seribu delapan ratus rupiah.”

Je

na

za

h

KESIMPULAN1. Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara,

seperti yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang intinya

Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia.

2. Dengan prinsip Solus populi suprema lex (Keselamatan rakyat hukum tertinggi), Pemerintah wajib mengutamakan perintah konstitusi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia".

Artinya, Pemerintah harus all out mengerahkan segala kemampuan fokus menyelamatkan hidup setiap orang dari serangan covid-19. Untuk itu, semua kekuatan ekonomi dan keuangan negara termasuk yang harus diakomodasi dalam memerangi covid-19.

3.

Hal yang tidak saya bahas dan

jangan tanya saya :

1. Praktik telemedisin era covid

2. Jam kerja dokter

3. Aturan hak dan kewajiban Rapid dan swab test bagi medis,

paramedic dan masyarakat

4. UU ITE mengenai sosialisasi claim-claim mengenai covid

Thank You

-Biarlah menjadi berkah, bermanfaat serta menyenangkan semua prosesnya-

IDI Cabang Jakarta Pusat

Documents

Tinjauan - idi-jakpus.comidi-jakpus.com/wp-content/uploads/2020/08/THK...2018 UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan INPRES No 4 Tahun2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi