THE POWER OF BEING UNDERSTOOD...pemeriksaan PPN dan PPnBM Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) SKPKB atau SKPKBT diterbitkan kembali ketika sudah ada putusan pidana yang berkekuatan

THE POWER

OF BEING

UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

GET TO KNOW US

GLOBAL

NETWORK

GLOBAL

NAMEFIRM

1 11

20 countries

116 offices

10,000+ people

25 countries

38 offices

1,300+ people

44 countries

195 offices

8,700+ people

ASIA PACIFIC AFRICA EUROPE

20 countries

72 offices

3,200+ people

9 countries

15 offices

660+ people

LATIN AMERICA MIDDLE EAST

2 countries

375 offices

18,900+ people

NORTH AMERICA

Globally Indonesia

120+COUNTRIES

810OFFICES

43,000+STAFF

3,800+PARTNERS

56YEARS

$ 5.7BILLION REVENUE

2OFFICES

700+STAFF

40+PARTNERS

35YEARS

3rd

IN # LISTED ENTITIES

AUDITED

When working with RSM, you have access to our global expertise, as well as professionals that have a deep understanding of the local and

regional challenges your business may face. We know that one size does not fit all, and so our experts will provide you with skills, insights

and resources that suit your business depending on the jurisdictions in which you operate.

Our Tax and Consulting Services in Indonesia

Accounting Advisory

Complex Accounting & Financial Reporting

New Accounting Standards & Implementation

Finance & Accounting Outsourcing

Accounting Services

Financial Outsourcing Services

Payroll

Secretarial

Governance Risk Control Consulting Services

Anti Money Laundering

Fraud Prevention, Forensic, Investigation

Process, Risk & Controls

Security Privacy & Risk Consulting

Technology Risk Consulting

Management Consulting

Business Consulting

Operations & Supply Chain

People & Organization

Technology & Digital

Technology Consulting

Application Development & Integration

Data Analytics

Technology Infrastructure

Transaction Support Services &

Corporate Finance

Corporate Finance

Corporate Recovery & Insolvency

Restructuring

Valuation

Other Consulting

Business Establishment & Legal

Executive Search

TAX CONSULTING

Business Tax

Tax Advisory

Tax Audit & Dispute

Tax Compliance

International Tax

Merger & Acquisition

Tax Due Diligence

Tax Structuring

Transfer Pricing

ASIA TAX AWARDS 2020: RSM IS SHORTLISTED AS INDONESIA TAX FIRM OF THE YEAR

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

dalam UU Cipta Kerja

Presentation by: Mulyo Basuki

RSM INDONESIA WEBINAR SERIES TUESDAY, 22 DEC 2020

Latar Belakang Perubahan UU KUP

Perubahansanksi

dan/atauimbalanbunga

Adanyakeadilanprosedur

Kepercayaanantara otoritaspajak dan wajib

pajak

Meningkatkan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak Meningkatkan kepastian hukum

Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diterbitkan

atas imbalan bunga yang seharusnya tidak

diterima oleh wajib pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) hanya diterbitkan

dalam jangka waktu 5 tahun

Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak diterbitkan

atas tindak pidana yang telah memperoleh

putusan pengadilan

Topics

1. Sanksi

2. Sanksi Bunga

3. Sanksi Denda

4. Imbalan Bunga

5. Surat Tagihan Pajak (STP), dan

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SANKSI

Perubahan UU KUP: Sanksi

Memberikan keadilan bagi wajibpajak

Mengikuti perkembanganperekonomian teraktual dimana

penggunaan tarif suku bunga sudahlazim digunakan

Adanya konsep time value of money

Mengurangi beban pajak bagikegiatan usaha wajib pajak

Tujuan penurunantarif sanksi

SANKSI BUNGA

UU KUP: Pengenaan Sanksi

Sanksi = Pajak kurang bayarSuku bunga acuan + 0%

Jumlah

bulanX X12

Pengenaan sanksi administratif pajak atas:

❑ Bunga penagihan (Pasal 19 ayat (1))

❑ Angsuran atau penundaan pembayaran (Pasal 19 ayat (2))

❑ Kurang Bayar (KB) penundaan SPT Tahunan (Pasal 19 ayat (3))

Catatan

o Sanksi dikenakan maksimal 24 bulan;

o Suku bunga acuan akan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan



Jumlah

bulanX X12


❑ Kurang Bayar (KB) Pembetulan SPT Tahunan / SPT Masa (Pasal 8 ayat (2) dan ayat

(2a))

❑ Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

pembayaran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan (Pasal 9 ayat (2a) dan ayat

(2b))

❑ PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat

kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung (Pasal 14 ayat (3))

Catatan





Jumlah

bulanX X12


❑ Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan

ketidakbenaran SPT tapi belum diterbitkan SKP (Pasal 8 ayat (5))

Catatan





Jumlah

bulanX X12


❑ Sanksi SKPKB (Pasal 13 ayat (2))

❑ Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang

tidak berproduksi (Pasal 13 ayat (2a))

Catatan



Pengenaan Tarif Sanksi Administrasi

Tarif Sanksi Administrasi

KMK Nomor 540/KMK.010/2020

(2 November – 30 November 2020)

KMK Nomor 52/KM.010/2020

(1 Desember – 31 Desember 2020)

Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan

Pasal 19 ayat (3) 0,57% 0,53%

Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a),

Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b) dan

Pasal 14 ayat (3) 0,99% 0,94%

Pasal 8 ayat (5) 1,40% 1,36%

Pasal 13 ayat (2)

Pasal 13 ayat (2a) 1,82% 1,78%

Jangka waktuAturan

SANKSI DENDA

Perubahan UU KUP: Pengenaan Sanksi

Wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran atas penyampaian

SPT dan sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tetapi

penyidikan belum disampaikan ke penuntut umum

Ketentuan Penjelasan Pengaturan

Pasal 8 ayat (3)

dan ayat (3a)

Pasal 13A

Alpa pertama kali tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan

SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dikenakan

kenaikan 200%

Pasal 14 ayat (1)

huruf (d) dan (e)

dan Pasal 14 ayat

(4)

❑Pengusaha sudah dikukuhkan menjadi PKP tapi tidak membuat

Faktur Pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak

❑ Pengusaha sudah dikukuhkan menjadi PKP tidak mengisi

Faktur Pajak

Denda

100%

Denda 1% dari

DPP

Perubahan UU KUP: Sanksi

Alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi

isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara


Pasal 38

Pasal 44B Pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan

Denda 1x -2x jumlah

pajak yang terutang /

pidana kurungan 3

bulan – 1 tahun

Denda 3x jumlah

pajak yang kurang

atau tidak dibayar

IMBALAN BUNGA

Perubahan UU KUP: Imbalan Bunga

Pengaturan ulangimbalan bunga

Kemungkinantimbulnya

perilaku tax planning Adanya

identifikasipenghitunganjumlah bulantidak tepat

Konsekuensikeadilan dariutang pajak

yang tercantumdi SKP

Kompensasiatas uang yang

sudahdibayarkan

terlebih dahulu

Keadilan

Bagi otoritas

pajak

Perubahan UU KUP: Pengenaan Imbalan Bunga

Imbalan

bunga =Pajak lebih bayar Suku bunga acuan /12

Jumlah

bulanX X

Pemberian imbalan bunga atas:

❑ Pengembalian kelebiha pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak

permohonan (Pasal 11 ayat (3))

❑ SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu berakhir (Pasal 17B ayat (3))

❑SKPLB pemeriksaan bukti permulaan apabila: (a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan, (b)

dilanjutkan dengan penyidikan tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang

perpajakan, atau (c) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang

perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 17B ayat (4))

❑ Pengembalian kelebihan atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan

PK yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya (Pasal 27B)

Catatan

o Imbalan bunga diberikan maksimal 24 bulan;


Pengenaan Tarif Sanksi Administrasi

Tarif Imbalan Bunga

KMK Nomor 540/KMK.010/2020

(2 November – 30 November 2020)

KMK Nomor 52/KM.010/2020

(1 Desember – 31 Desember 2020)

Pasal 11 ayat (3)

Pasal 17B ayat (3) dan Pasal 17B ayat (4)

Pasal 27B ayat (4) 0,57% 0,53%

Jangka waktuAturan

Catatan:

Kewenangan penetapan tarif sanksi dan

imbalan bunga untuk periode selaanjutnya akan

dilimpahkan ke BKF atas nama Menteri

Keuangan

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) DAN

SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)

Perubahan UU KUP: Penerbitan Surat Tagihan Pajak

SuratTagihan

Pajak(STP)

KAIDAH HUKUM PAJAK

Apabila pokok pajak telahhapus, seharusnya atas sanksiadministrasi yang mengikutinya

juga hapus pula

ASAS HUKUM LITIS FINIRI OPORTET

(setiap perkara harus adaakhirnya)

KAIDAH HUKUM

Jika gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara

assessor-nya

Perubahan UU KUP: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Asas legalitas

Perlindungan danpemberian jaminanterhadap Hak Asasi

Manusia

Surat Ketetapan

Pajak (SKP)

Perubahan UU KUP: Penerbitan STP dan SKP

SKPKB diterbitkan ketika PKP tidak melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan

pengembalian Pajak Masukan (PM) atau pengkreditan PM


Pasal 13 ayat

(1) huruf (f)

Pasal 13 ayat

(3a)

Penerapan 1 jenis sanksi antara sanksi bunga atau kenaikan –

menggunakan besaran nilai sanksi yang tertinggi atas hasil

pemeriksaan PPN dan PPnBM

Pasal 13 ayat

(5) dan Pasal 15

ayat (4)

SKPKB atau SKPKBT diterbitkan kembali ketika sudah ada

putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap


Nilai pajak yang terutang dalam SPT menjadi pasti apabila dalam 5

tahun tidak diterbitkan SKP, kecuali wajib pajak melakukan tindak

pidana perpajakan


Pasal 13 ayat (4)

Pasal 14 ayat (1)

huruf (h)Penerbitan STP akan dilakukan kepada wajib pajak yang

seharusnya tidak menerima imbalan bunga

Pasal 14 ayat

(5b) dan (5c)

Penerbitan STP dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun, kecuali

atas sanksi administrasi: (a) Pasal 19 ayat (1), (b) Pasal 25 ayat

(9), dan (c) Pasal 27 ayat (5d)

Revisi (ketentuan

baru digarisbawahi)


Imbalan bunga tidak diberikan dalam hal pemeriksaan bukti

permulaan, jika wajib pajak:

(a) mengungkapkan ketidakbenarannya dengan kemauan sendiri,

atau (b) meminta penghentian penyidikan


Pasal 17B ayat (5)

Hal-hal yang perlu diperhatikan

a. Pasal 13 (1) a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan, atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. Substansi Pasal 14 (1) g, dipindah ke Pasal 13 (1) f

c. Denda yang diatur di Pasal 13 A, diatur kemudian di dalam Pasal 38

d. Pasal 27A dihapus, ketentuan mengenai imbalan bunga diatur dalam Pasal 27B. Imbalan

bunga diberikan paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui WP dalam

pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas SPT lebih bayar.

e. Pasal 13 ayat (3a) mengatur sanksi yang diterapkan apabila ada dua jenis sanksi, yakni

sanksi bunga dan kenaikan

RSM INDONESIAPlaza ASIA Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav.59Jakarta 12190 Indonesia

www.rsm.id

Documents

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD...pemeriksaan PPN dan PPnBM Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) SKPKB atau SKPKBT diterbitkan kembali ketika sudah ada putusan pidana yang berkekuatan