Apakah yang dimaksud EITI?•The Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) merupakan inisiatif yang bersifat sukarela, yang didukung oleh koalisi perusahaan, pemerintah, in-vestor dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk membentuk tata aturan dalam industri ekstraktif yang lebih baik, melalui penerapan transpar-ansi dan akuntabilitas.

•Pada intinya, EITI menuntut adanya transparansi dalam pembayaran yang di-lakukan oleh perusahaan dan pendapatan yang diterima oleh pemerintah ter-kait dengan eksploitasi sumber daya ekstraktif sebuah negara. Transparansi akan memberdayakan masyarakat sipil untuk menjaga pemerintahan senan-tiasa bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya tersebut.

•EITI diinisiasi oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada World Summit for Sustainable Development di Johanesburg, Oktober 2002. Inisiatif ini meru-pakan respons dari gerakan sipil yang menuntut adanya transparansi di bi-dang industri ekstraktif, antara lain yang digerakkan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil “Publish What You Pay.”1

The Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI)

Sekretariat: PWYP - Indonesia Gdg Jiwasraya, Lt 3, Jl.. RP Seoroso No.41, Gondangdia - Menteng, Jakarta Pusat,INDONESIA Tel +62 21 3939022 Fax +62 21 3909917, Kode Pos 10350

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi & Akuntabilitas Tatakelola Sumberdaya Ekstraktif (Migas dan Pertambangan)

Indonesia

Foto: Pokja 30 Samarinda

Inisiatif Transparansi= Inisiatif ini dimulai sebagai antisipasi ter-hadap adanya fenomena kutukan sumber daya (resource curse atau paradox of plenty) yang banyak terjadi di negara-negara yang kaya sumber daya alam (resource rich coun-tries). Tata kelola sumber daya alam yang ti-dak transparan dan akuntabel menyebabkan kekayaan tersebut bukan menjadi sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi justru menjadi sarang korupsi, perebutan sumber daya, dan pemerintahan diktator yang pada akhirnya menimbulkan malapetaka dalam bentuk kemiskinan, konflik sosial, pelanggaran HAM, dan kerusakan ling-kungan.

= EITI hanya menuntut agar pembayaran-pembayaran oleh perusahaan dan pendapatan pemerintah direkonsiliasikan secara indepen-den dan dipublikasikan. Laporan perusahaan-perusahaan dan pemerintah harus bersum-ber dari laporan-laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan standart pengauditan internasional, kecuali para stakeholder me-nyepakati bahwa data tersebut dapat diterima dalam bentuk lain (biasanya dalam bentuk apa adanya).

Apa relevansinya bagi Indonesia?= Menurut perkiraan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, penerimaan negara dari kegiatan hulu migas pada tahun 2008 diperki-rakan mencapai US$ 35,30 miliar atau 48% lebih tinggi dibanding tahun 2007. Data BP Migas sejak tahun 2004 hingga 2008, peneri-maan negara dari kegiatan hulu migas rata-rata meningkat 21,75% per tahun akibat kenaikan harga minyak dunia dan pencapaian produksi/lifting. bahkan di daerah-daerah penghasil mi-gas, 85-95% APBD disumbang dari dana bagi hasil.= Setiap tahun negara dirugikan puluhan triliun akibat buruknya pengelolaan pendapa-tan di sektor ekstraktif (hulu), yaitu tambang, minyak dan gas. Berdasarkan hasil audit BPK hingga semester II 2008, serta perhitungan ICW selama periode 2000-2008, total kerugian negara dari sektor ini mencapai Rp 345,96 triliun. Artinya, setiap tahun negara dirugikan sekitar Rp 38,4 triliun.

= Selama ini, pengelolaan sector ekstraktif di Indonesia khususnya Migas tidak efisien dan tertutup. Bagi hasil dengan kontraktor Produc-tion Sharing Contract juga banyak merugi-kan. Dengan kondisi harga minyak dunia yang tinggi seperti saat ini kontraktor justru lebih banyak diuntungkan, sementara pemerintah justru menerima bagian lebih sedikit. Pola bagi hasil yang berlaku saat ini, yakni 85% untuk pemerintah dan 15% untuk KKKS. Penghasi-lan pemerintah itu masih harus dibagi dengan daerah lokasi pertambangan, dan menang-gung cost recovery.

Akankah Indonesia mengadopsi EITI?=Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, menyatakan bahwa perbaikan tata kelola sek-tor migas dan pertambangan akan dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam peng-elolaan kedua sektor tersebut. Sasarannya adalah meningkatkan transparansi pengelo-laan fiskal sektor migas dan pertambangan.

=Langkah penerapan Inpres tersebut telah diwujudkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekono-mian, Departemen Keuangan dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditandatangani pada 15 Januari 2009. Doku-men itu memuat rencana dibentuknya Tim Persiapan Pelaksanaan Transparansi Pendapat-an Negara dari Sektor Ekstraktif. Pemerintah pun sudah menggandeng EITI untuk memfor-mulasikan rencana kerja dalam peningkatan transparansi industri ekstraktif.

Negara mana saja yang sudah menerapkan EITI?= Sejauh ini sudah sekitar 40 negara berniat untuk melaksanakan EITI. Dua puluh negara telah mengadopsi prinsip ETI dalam pengelo-laan industry eksttraktif. Hanya delapan nega-ra yang benar-benar mengeluarkan laporan sesuai EITI yakni Nigeria, Kamerun, Guinea, Gabon, Ghana, , Azerbaijan, Mauritania, dan Kyrgyzstan. Sejumlah negara maju juga men-dukung penerapan EITI. Mereka adalah: Aus-tralia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris. Ini-siatif ini juga didukung sejumlah perusahaan ekstraktif multinasional, asosiasi industri, lem-baga pembiayaan dan organisasi internasio-nal.1

ExtractiveIndustriesTranspar-