The 3rd Industrial Relations Convention 2015 – Jaminan … Book.pdf · asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ... keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan

[The 3rd Industrial Relations Convention 2015 – Jaminan Pensiun] 00125042015A

Strategic Studies Yang Dilakukan Oleh ATC Pusat Studi Apindo-DPN APINDO 2015 27

Sekilas Pandang:

BPJS Ketenagakerjaan



SECTION I:

Mengenal Lebih Dekat Sistem Jaminan Sosial

Nasional Indonesia



BAB I

Perjalanan Panjang Sistem Jaminan Sosial Indonesia

A. Latar Belakang Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan merupakan amanat

yang harus diwujudkan bersama. Hal ini tercantum secara jelas di dalam Pasal 5

ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1)

dan ayat (2) dimana pelaksanaan jaminan social yang baik merupakan harapan yang

sangat besar guna berkembangnya Negara kita menjadi lebih baik.

Selain merupakan amanah yang wajib dipenuhi, pentingnya penerapan

jaminan social sebagai perlindungan bagi kesejahteraan warganya juga diatur

didalam deklarasi PBB tentang HAM pada tahun 1948 dan Konvensi ILO No.102

Tahun 1952.

Demi mewujudkan amanah tersebut, maka pada tahun 1951 Pemerintah

membentuk Undang-Undang nomor 33 Tahun 1947 jo. Undang-Undang No. 2

Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan

Negara, maka pemerintah mulai mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan

perlindungan social yaitu dengan disahkannya Peraturan Menteri Perburuhan

(PMP) No.48 Tahun 1952 jo. PMP No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan

Untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No.15 Tahun 1956 tentang



Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), dan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja.1

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut

landasan hokum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun

1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah (PP) nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi

Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha

swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP Nomor 34

Tahun 1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggara ASTEK yaitu Perum

Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP

Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT Jamsostek memberikan dasar untuk

memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga

sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko

social.2

Selanjutnya, muncul TAP MPR No.X/MPR/2001 tentang Laporan

Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan

MPRRI Tahun 2001 yang menugaskan kepada Presiden RI untuk membentuk

Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang

menyeluruh dan terpadu.

Menanggapi mandat tersebut, pada tahun 2004, Pemerintah menetapkan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN) sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial

Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS yang

1 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=9 diakses pada tanggal 16 Januari 2015 pukul

19:16 WIB. 2 Ibid.

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=9



mulai berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi

masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba

berdasarkan Undang-Undang SJSN. Berdasarkan Undang-Undang BPJS, BPJS akan

menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga

asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan

PT Jamsostek.3

B. Transformasi PT. Jamsostek (Persero)

Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No.24

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), pada tanggal

25 November 2011, maka PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero)

ditransformasikan menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

UU BPJS menentukan bahwa PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar

tanpa likuidasi pada saat mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1

Januari 2014. Hal yang serupa terjadi pada PT. Jamsostek (Persero). Sebagai badan

yang memberikan jaminan sosial kepada para tenaga kerja di Indonesia dan

bertransformasi terlebih dahulu, PT. Jamsostek telah berkontribusi besar dalam

melayani tenaga kerja di Indonesiayang menjadi peserta meskipun saat ini telah

berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Program yang akan dijalankan oleh BPJS

ketenagakerjaan akan bertambah namun tidak merubah maupun menghapus

program yang dijalankan sebelumnya, yaitu:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

b. Jaminan Kematian;dan

c. Jaminan Hari Tua

BPJS Ketenagakerjaan diberi waktu selama 1,5 tahun untuk

menyesuaikan penyelenggaraan ketiga program tersebut dengan ketentuan UU SJSN

dan menambahkan program jaminan pensiun ke dalam pengelolaannya sehingga

selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah

3 Ridwan Max Sijabat, Askes, Jamsostek asked to prepare transformation, The Jakarta Post (dalam bahasa inggris),

diakses 16 Januari 2015 pukul 10:54 WIB.



menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,

Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun sesuai dengan yang diamanahkan UU

SJSN untuk seluruh pekerja kecuali Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan

POLRI.

Memang, dari sudut pandang eksternal, proses transformasi PT

Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terkesan sangat sederhana,

hanya mengganti badan hukum dari PT (Persero) menjadi Badan Publlik. Namun,

sejatinya pekerjaan bukanlah sebuah pekerjaan ringan. Bapak Amri Yusuf, selaku

Direktur Umum dan SDM PT Jamsostek (Persero) menyatakan bahwa transformasi

jenis ini belum pernah terjadi di negara manapun. Yang pernah terjadi hanya

peningkatan status, seperti Perum menjadi Persero.4

Kepala Bidang Pemasaran PT. Jamsostek, A. Fauzan S.E., mengatakan

bahwa dalam transformasi PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, terdapat

lima perubahan yang mendasar, yaitu:

1. Perubahan badan hukum organisasi dari BUMN menjadi badan hukum publik.

Pada masa ini, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) juga harus

mempersiapkan:5

a. Pengalihan program jaminan kesehatan Jamsostek kepada BPJS Kesehatan.

b. Pengalihan aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban program jaminan

pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Kesehatan.

c. Penyiapan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan berupa pembangunan sistem

dan prosedur bagi penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja, jaminan

hari tua, jaminan pensiun dan jamiann kematian, serta sosialisasi program

kepada publik.

d. Pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT

Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

2. Perubahan perlakuan keuangan pada badan penyelenggara, baik dalam hal

pemisahan asset badan penyelenggara dan peserta maupun sistem pelaporan

keuangan.

4 Sambutlah Jamsostek Baru, Majalah Warta Jams Edisi 1, hlm.5.

5 Pasal 56 dan Pasal 61 Undang-Undang No.24 Tahun 2011.



3. Perubahan cakupan kepesertaan wakil dari tenaga kerja formal menjadi

perlindungan untuk seluruh tenaga kerja.

4. Perubahan pengalihan wewenang pelaksanaan inspeksi kepatuhan kepesertaan

dalam sistem penegakan hukum (law enforcement) dari Kementerian Tenaga

Kerja kepada Badan Penyelenggara yang dalam hal ini adalah BPJS

Ketenagakerjaan.

5. Perubahan manfaat dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK),

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK),

menjadi JHT, Jk, JKK, dan Pensiun.

Sementara itu, Dirut PT. Jamsostek, Elvyn G Masassya, mengatakan,

dalam mentransformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dilakukan

melalui beberapa tahap yaitu:6

1. Tahap rekonsilidasi yakni membangun kepercayaan dari seluruh stake holder.

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mengawal regulasi, mereview teknis

operasional dan sosialisasi masive.

2. Tahap fit-in infrastructure yakni bagaimana membangun landasan yang kokoh

sebagai BPJS. Yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah peningkatam

kepesertaan, pelayanan, penguatan data base dan TI, peningkatan investasi,

keuangan dan peningkatan kualitas SDM.

3. Tahap sustainabillity total benefit and services, yakni pertumbuhan agresif,

harmonisasi manfaat dan pelayanan prima. Yang dilakukan dalam tahap ini

adalah peningkatan pangsa pasar melalui value chain, implementasi total benefit 6 Selamat Tinggal Jamsostek, Selamat Datang BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Desember 2013. Diakses dari

http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/selamat-tingggal-jamsostek-selamat-datang-bpjs-ketenagakerjaan/47229 pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 16:32 WIB

http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/selamat-tingggal-jamsostek-selamat-datang-bpjs-ketenagakerjaan/47229

http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/selamat-tingggal-jamsostek-selamat-datang-bpjs-ketenagakerjaan/47229



yang berkelanjutan, service excellence, operational excelence dan e-registrasi, e-payment,

dan e-claim.

Tranformasi yang terjadi meliputi perubahan sifat, organ dan prinsip

pengelolaan, atau dengan kata lain berkaitan dengan perubahan struktur dan budaya

organisasi.7

1. Transformasi Sifat

Transformasi dari PT (Persero) menjadi badan hukum publik sangat mendasar,

karena menyangkut perubahan sifat dari pro laba melayani pemegang saham

menuju nir laba melayani kepentingan publik yang lebih luas untuk

melaksanakan misi yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-

undangan pelaksanaannya. Dengan kata lain BPJS pada dasarnya

menyelenggarakan program yang merupakan program Negara yang bertujuan

memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan

bahwa jaminan sosial termasuk salah satu pelayanan yang termasuk dalam

pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, dalam penyelenggaraannya

berpedoman pada asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan

hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan

perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan

khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan

keterjangkauan.

Selain itu secara khusus BPJS menyelenggarakan SJSN, menurut Pasal 2 UU

BPJS berdasarkan asas kemanusiaan yang terkait dengan penghargaan terhadap

martabat manusia. Manfaat yaitu asas yang bersifat operasional yang

menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, sedangkan asas yang

bersifat idiil yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai badan hukum publik pembentukan BPJS berdasarkan UU BPJS. Fungsi,

tugas, wewenang, hak dan kewajibannya juga diatur dalam UU BPJS. UU BPJS 7 Diakses dari http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/257 pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 17:08

WIB

http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/257



menentukan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini berbeda

dengan Direksi PT (Persero) yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).

2. Transformasi Organ dan Prinsip Pengelolaan

Organ BPJS menurut UU BPJS sangat berbeda jika dibandingkan dengan PT

(Persero) yang tunduk kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan

peraturan pelaksanaannya, serta tunduk juga pada UU No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

Organ BPJS ditentukan dalam UU BPJS. Terdiri atas Dewan Pengawas dan

Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jumlah anggota Dewan

Pengawas dan anggota Direksi, serta mekanisme seleksinya ditentukan dalam

UU BPJS. Sedangkan organ PT (Persero) terdiri atas Direksi, Komisaris dan

Dewan Pengawas yang di angkat dan diberhentikan oleh RUPS yang mekanisme

seleksinya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi BPJS diatur dalam UU

BPJS, sedangkan tugas dan wewenang Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Prinsip pengelolaan BPJS dilaksanakan berdasarkan 9 prinsip penyelenggaraan

jaminan sosial, yaitu kegotongroyongan, nir laba, keterbukaan, kehati-hatian,

akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil

pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Sedangkan

pengelolaan PT (persero) mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan

Terbatas yang pada intinya memaksimalkan kembalian (return) bagi pemegang

saham.

C. Tentang BPJS

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS adalah suatu badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tujuan didirikannya

BPJS, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU BPJS adalah untuk mewujudkan



terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang

layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 4 UU BPJS, prinsip yang tumbuh di

dalam proses penyelenggaraan BPJS adalah sebagai berikut:

a. Kegotongroyongan;

Merupakan prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya

jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar

iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.8

b. Nirlaba;

Merupakan prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil

pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh

peserta.

c. Keterbukaan;

Merupakan prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan

jelas bagi setiap peserta.

d. Kehati-hatian;

Merupakan prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

e. Akuntabilitas;

Merupakan prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Portabilitas;

Merupakan prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta

berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

g. Kepesertaan bersifat wajib;

Merupakan prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta

Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

h. Dana amanat;

8 http://www.jamkesindonesia.com/topik/detail/asas--tujuan-dan-prinsip tanggal 10 Januari 2015 pukul 16:03 WIB

http://www.jamkesindonesia.com/topik/detail/asas--tujuan-dan-prinsip



Merupakan dana dan hasil pengembangan yang merupakan dana titipan dari

peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan

Sosial.

i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Berdasarkan ruang lingkupnya, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 9 UU SJSN

mengatur bahwa BPJS terbagi menjadi dua jenis yang masing-masing mempunyai

fungsinya sendiri. Bagian-bagian tersebut adalah:

a. BPJS Kesehatan yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan

kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan

prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

b. BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas untuk menyelenggarakan program:

1) Jaminan kecelakaan kerja;

Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asurasi sosial dengan

tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan

santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja

atau menderita penyakit akibat kerja.

2) Jaminan hari tua;

Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau

tabungan wajib, dnegan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang

tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau

meninggal dunia.

3) Jaminan pensiun;

Diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

4) Jaminan kematian.

Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan

tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli

waris peserta yang meninggal dunia.



Dalam melaksanakan fungsi yang ada, Pasal 10 UU BPJS mengatur tugas

apa saja yang dimiliki BPJS, yaitu:

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;

b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;

c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;

e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;

f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai

dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial

kepada Peserta dan masyarakat.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada BPJS berwenang

untuk:

a. Menagih pembayaran iuran;

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka

panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabillitas, kehati-hatian,

keamanan dana, dan hasil yang memadai;

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi

kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan jaminan sosial nasional;

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran

fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

f. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemebri Kerja yang tidak

memenuhi kewajibannya;

g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai

ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan

program Jaminan Sosial.



Terkait hak BPJS, diatur dalam Pasal 12 yaitu:

a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber

dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan

Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan, Pasal 13 mengatur

bahwa BPJS berkewajiban untuk:

a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta;

b. Mengembangkan dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya

kepentingan peserta;

c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai

kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;

d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undnag-Undnag

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk

mengikuti ketentuan yang berlaku;

f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan

hak dan memenuhi kewajibannya;

g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan

pengembangannya 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1(satu) kali

dalam 1 (satu) tahun;

i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazin

dan berlaku umum;

j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku dalam

penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan

k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara

berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.



BAB II

BPJS Ketenagakerjaan:

Sistem Baru untuk Indonesia Yang Baru

A. Tentang BPJS Ketenagakerjaan

Setelah diundangkannya UU BPJS, demi mengatur perwujudan

komitmen pemerintah atas kesejahteraan rakyatnya, maka pada tanggal 27

Desember 2013 disahkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, yang khusus mengatur teknis

pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

Perbedaan mendasar antara jaminan sosial yang dikelola BPJS

Ketenagakerjaan dengan jaminan sosial yang dikelola PT. Jamsostek (Persero)

adalah target peserta jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan seluruh

pekerja untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya

pekerja dari sektor formal namun juga dari sektor informal. Pasal 3 Perpres No.109

Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan sosial menjelaskan

bahwa peserta program jaminan sosial terdiri atas peserta penerima upah dan peserta

bukan penerima upah, yang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa yang

termasuk peserta penerima upah adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja

penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain

penyelenggara negara. Sedangkan Pasal 7 menjelaskan bahwa yang termasuk peserta

bukan penerima upah adalah pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau

peserta mandiri, dan pekerja yang bukan menerima gaji atau upah.

Perbedaan lain antara jaminan sosial yang dikelola BPJS

Ketenagakerjaan dengan jaminan sosial yang dikelola PT. Jamsostek (Persero)

adalah program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pada dasarnya, Pasal 62

ayat 2a UU BPJS mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan menerima pengalihan aset



lembaga PT Jamsostek (Persero) dan aset tiga program Jamsostek selain aset JPK

Jamsostek.

Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 64 huruf (b) PP No. 109 Tahun

2013 tentang menjelaskan lebih lanjut bahwa tiga aset Program Jamsostek lainnya,

yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian

dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemisahan

pengelolaan aset ketiga program tersebut langsung diberlakukan sejak pengalihan,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Aset program jaminan kecelakaan kerja Jamsostek dialihkan menjadi aset Dana

Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja;

2. Aset program jaminan hari tua Jamsostek dialihkan menjadi aset Dana Jaminan

Sosial Hari Tua;

3. Aset program jaminan kematian Jamsostek dialihkan menjadi aset Dana

Jaminan Sosial Kematian.

4. Aset dan likuiditas dana peningkatan kesejahteraan peserta yang bersumber dari

alokasi laba PT Jamsostek (Persore) beralih menjadi aset dan liabilitas BPJS

Ketenagakerjaan.

Jumlah aset program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling sedikit

sebesar jumlah liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT Jamsotek

(Persero) menjadi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berikut adalah milestone

perkembangan BPJS Ketenagakerjaan:

1 Januari 2014

Pada saat PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari

2014, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut:9

1. PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi dimana semua aset dan

liabilitas, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) dialihkan kepada

BPJS Ketenagakerjaan.

9 Asih Eka Putri, Seri Buku Saku 2: Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Friedrich-Ebert-Stifung Kantor

Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.17-18.



2. Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) menjadi

pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan

laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek

(Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan

publik.

4. Menteri keuangan mengesahkan laporan posisi

keuangan pembuka BPJS Jamsostek dan laporan posisi

keuangan pembuka Dana Jaminan Ketenagakerjaan.

5. BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan

penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja,

jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang selama

ini telah diselenggarakan oleh PT Jamsostek, termasuk

menerima peserta baru sampai dengan 30 Juni 2015.

1 Juli 2015

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,

jaminan kematian dan jaminan hari tua, serta program jaminan pensiun sesuai dengan

ketentuan UU SJSN bagi peserta selain peserta program yang dikelola oleh PT Asabri

(Persero) dan PT Taspen (Persero)

31 Desember 2029

PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) mengalihkan kepesertaan Pegawai

Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS

Ketenagakerjaan menyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian dan jaminan hari tua, serta jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan UU

SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia.



B. Spirit BPJS Ketenagakerjaan

Kebijakan pemerintah mengubah PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS

ketenagakerjaan adalah semata-mata didasari oleh keinginan untuk menyediakan

mekanisme atau sistem jaminan/perlindungan sosial bagi masyarakatnya apabila

dihadapkan pada resiko-resiko dalam kehidupan sosial dan memberikan rasa aman

dan nyaman terhadap para tenaga kerja yang ada di Indonesia dalam menjalankan

tugas. Selama kurang lebih 4 (empat) dekade sistem Jaminan Sosial dijalankan di

Indonesia, pelaksanaannya dinilai belum optimal. Jaminan social dinilai baru

mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh

perlindungan yang memadai. Selain itu ada beberapa kendala yang menyertai

implementasi jaminan sosial di Indonesia, yaitu:

1. Indonesia memiliki populasi penduduk yang besar.

2. Pendataan kependudukan yang belum terpadu.

3. Mekanisme sensus maupun pendataan yang masih belum sempurna.

4. Sistem pencatatan dan perhitungan pendapatan maupun pajak yang belum

comprehensive.

5. Keterbatasan alokasi dana APBN.

Dalam rangka penguatan sistem jaminan nasional, Mukul G Asher

(2010), selaku Guru Besar Lee Kuan Yew School of Public Policy, National

University of Singapore menjelaskan bahwa ada 4 hal yang harus menjadi prioritas:10

1. Modernisasi dan profesionalisasi lembaga penyelenggara jaminan sosial.

2. Reformasi sistemik dan parametik terhadap beberapa komponen dari sistem

jaminan sosial yang ada. Misalnya, memperpanjang usia pensiun dan

memperketat penarikan dana pensiun dengan memperpanjang batas waktu

penarikan tunai yang diperbolehkan sebelum pensiun (pre-retirement withdrawal).

3. Memperkenalkan atau memperluas transfer pendapatan pensiun yang tidak

hanya tergantung pada hubungan pasar tenaga kerja formal atau sepenuhnya

tergantung kontribusi para peserta.

4. Inisiatif-inisiatif lain yang memungkinkan untuk ditempuh sehingga dengan

mendorong lembaga penyelenggara pensiun swasta dan pemilik tabungan

10

Irwan Nur Iswan, Memperkuat Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, Warta Jams Edisi 2, 2013.



pensiun individual untuk memperluas sumber pendanaan pensiunnya serta

membagi resikonya. Atas dengan cara menghubungkan tabungan pensiun

dengan harapan hal ini dapat membantu penguatan financial inclusion and social

cohesion.memberikan kontribusi pada penguatan sistem jaminan sosial.

Misalnya

Menyadari akan pentingnya jaminan sosial di Indonesia, secara bertahap

dan setelah melewati proses yang panjang, seiring dengan lahirnya Undang-Undang

No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-

Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai

bentuk perwujudan atas mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, sistem jaminan sosial nasional secara perlahan mulai

menampakan percepatan dan perbaikan.

Tujuan besar dari SJSN sebenarnya adalah mensikronisasikan

penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan social yang dilaksanakan oleh beberapa

penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas, yang dalam hal

ini adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, serta memberikan manfaat yang

lebih besar bagi setiap peserta.

Pemikiran mendasar yang melandasi penyusunan SJSN bagi

penyelenggaraan jaminan social untuk seluruh warga Negara adalah sebagai

berikut:11

1. Penyelenggaraan SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak

konstitusional setiap orang.

2. Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab Negara dalam

pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan social.

3. Program jaminan social ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu

mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

4. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dnegan

penghargaan terhadap martabat manusia.

11

Asih Eka Putri, Op.CIt, hlm.11.



5. SJSN bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi

setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Arah Pembangunan SJSN dimuat dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2005. Dari Undang-

Undang tersebut dapat dilihat mimpi dan harapan pemerintah dalam membangun

kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui SJSN. Sesuai dengan spiritnya yaitu

untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, SJSN diharapkan

dapat memenuhi hak-hak rakyat akan pelayanan social dasar dilaksanakan dengan

penyediaan, penataan dan pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Nasional

(SPSN). Dengan adanya SJSN yang telah disempurnakan bersama SPSN yang

didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan dan Nomor Induk

Kependudukan diharapkan dapat memberi perlindungan penuh kepada masyarakat

luas secara bertahap. Jaminan Sosial juga diselenggarakan untuk kelompok

masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, masyarakat yang

tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.

Dengan sistem dan juga tujuan yang baik tentunya bukan hal yang sulit

untuk mewujudkan semua harapan pemerintah untuk memperbaiki negeri. Dengan



semua tujuan tersebut diharapkan bahwa akan terbentuk manusia dengan kualitas

yang baik sehingga dapat dijadikan asset dimana dari tingginya kualitas sumber daya

manusia tentu akan berakibat pada meningkatnya produtivitas tenaga kerja dan

berujung pada baiknya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Guna memperlancar pelaksanaan SJSN, berdirilah BPJS Kesehatan dan

BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil memberikan angin baru dan juga harapan

rakyat Indonesia tentang semakin baiknya kesejahteraan yang akan mereka dapat.

Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, ada beberapa kebijakan baru yang

belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah berupa

kebijakan dasar BPJS dengan mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk

menjadi anggota BPJS. Ada perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS

Ketenagakerjaan. Target BPJS Kesehatan adalah untuk seluruh warga Indonesia

tanpa terkecuali, sedangkan target BPJS Ketenagakerjaan adalah seluruh pekerja di

Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun di sektor Informal, termasuk

pula tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

C. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Tidak dapat dipungkiri, disamping berbagai tujuan dan harapan yang

ingin dicapai oleh BPJS yang akan berpengaruh juga kepada tingkat kehidupan

masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, ternyata program Jaminan Sosial dapat

dikatakan melindungi pendapat dan asset keluarga dan menjamin terpenuhinya

kebutuhan dasar hidup yang layak. Bagaimana caranya?12

Program jaminan kesehatan mengambil alih beban dan tanggung jawab

keluarga terhadap biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan untuk mengobati

penyakit yang dialami oleh peserta atau keluarganya. Biaya pelayanan kesehatan,

terutama perawatan di rumah sakit atau pengobatan jangka panjang seringkali

melampaui jumlah pendapatan rutin, sehingga tagihan rumah sakit harus dibiayai

dari penjualan asset atau pengeluaran tabungan. Program jaminan kesehatan

mengatasi resiko ini.

12

Asih Eka Putri, Op.CIt, hlm.35-36.



BPJS Ketenagakerjaan juga tidak kalah penting. BPJS ketenagakerjaan

memiliki fungsi dan peran memberikan perlindungan ataupun manfaat kepada

pekerja yang menjadi peserta. Manfaat pelayanan tersebut terintegrasi pada program-

program jaminan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

Program jaminan kecelakaan menggantikan kehilangan pendapatan

selama pekerja tidak mampu bekerja pasca kecelakaan kerja. Jika pekerja tidak

mampu bekerja selamanya karena cacat tetap totl, atau jika pekerja meninggal dunia,

program jaminan kecelakaan kerja memberi pengganti pendapatan yanghilang

berupa uang pensiun/uang santunan. Program jaminan kecelakaan kerja membiayai

pelayanan kesehatan untuk pengobatan dan oemulihan pasca kecelakaan kerja.

Program jaminan kecelakaan kerja membiayai pelatihan kerja bagi para penyandang

cacat pasca kecelakaan kerja.

Program jaminan kematian mendanai santunan yang diperuntukkan

untuk membiayai penguburan dan memberikan santunan kepada ahli waris.

Program jaminan hari tua memberikan sejumlah dana yang dapat

digunakan untuk membiayai kebutuhan di masa awal pensiun.

Program jaminan pensiun memberikan keberlangsungan pendapatan

kepada pekerja dan keluarganya di masa purna bakti. Program pensiun memberikan

keberlangsungan pendapatan pasca pekerja meninggal dunia kepada janda/duda.

Manfaat pensiun terus berlanjut pasca wafatnya janda/duda pekerja dengan

memberikan pensiun kepada anak yatim piatunya sepanjang anak-anak tersebut

berusia dalam batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Proses dan Tahapan Kepesertaan

Proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diatur secara khusus di dalam

Bab V mengenai Kepesertaan dan Iuran UU No.40 Tahun 2004 tentang BPJS

sebagaimana digambarkan dalam flow process dibawah ini:



Pendaftaran

Pemberi kerja secara bertahap wajib untuk mendaftarkan dirinya dan juga

seluruh pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bagi fakir miskin dan orang kurang mampu akan digolongkan sebagai penerima

bantuan iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial oleh pemerintah.

Hal ini berlaku pula dengan proses pendaftaran kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan. Dikarenakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi 3

(dua) jenis, yaitu:

1. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara;

2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara;

3. Bukan penerima upah.

Maka teknis pendaftarannya pun dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara

Pemberi kerja secara bertahap wajib untuk mendaftarkan dirinya dan

juga seluruh pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program

jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan jaminan kematian secara

bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja

penyelenggara negara (CPNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Prajurit Siswa TNI,

dan Peserta Didik Polri) dilakukan untuk program jaminan kecelakaan kerja

dan jaminan kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015, sedangkan pendaftaran

bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

dilakukan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun paling

lambat tahun 2029.



2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara

Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja

selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang

terdiri atas usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Pemberi kerja mulai

tanggal 1 Juli 2015 wajib untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS

Ketenagakerjaan untuk mengikuti program yang ada secara bertahap

disesuaikan dengan skala usaha yang dimiliki, yaitu:

a. Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan

kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan

program jaminan kematian.

b. Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program

jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.

c. Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan

program jaminan kematian.

Dalam hal usaha bergerak di bidang jasa konstruksi yang

mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman maka wajib

untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan kematian.

3. Peserta Bukan Penerima Upah

Yang dimaksud dengan peserta bukan penerima upah adalah:

a. Pemberi kerja;

b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;

c. Pekerja yang tidak termasuk dalam poin b yang bukan menerima gaji atau

upah.

Bagi pemberi kerja selain wajib untuk mengikuti program jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan program jaminan kematian paling lambat

tanggal 1 Juli 2015 juga dapat mengikuti program jaminan pensiun. Bagi pekerja di

luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak bukan menerima

gaji atau upah wajib untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan

program jaminan kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015 dapat mengikuti

program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.



Pemberian Nomor Identitas Tunggal

Setelah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS

Ketenagakerjaan akan memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta

dan anggota keluarganya. Nomor identitas tunggal adalah nomor yang diberikan

secara khusus oleh BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin tertib administrasi

ata shak dan kewajiban setiap peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua

program Jaminan Sosial.

Sudah menjadi kewajiban bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan

informasi tentang hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh peserta. Selain itu,

peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program

jaminan sosial yang diikuti.

Pembayaran Iuran

Besarnya iuran guna jaminan sosial ditentukan berdasarkan presentase dari

upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Dalam suatu hubungan industrial itu

sendiri, pengusaha memiliki kewajiban untuk memungut iuran dari pekerjanya lalu

menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut

kepada BPJS Ketenagakerjaan secara berkala.

1. Program Jaminan Hari Tua13

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya

penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan

diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat

tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Besar iuran Jaminan Hari Tua:

a. Ditanggung Perusahaan = 3,7 %

b. Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja14

13

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3&id=15 diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 13:20 WIB.

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3&id=15



Program Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi

bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat

bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan

kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

Rincian besarnya iuran berdasarkan kelompok usaha sebagaimana tercantum

pada iuran.

a. Biaya Transport (Maksimum)

- Darat/Sungai/Danau Rp750.000,00

- Laut Rp1.000.000,00

- Udara Rp2.000.000,00

b. Sementara tidak mampu bekerja

- Empat (4) bulan pertama 100% x upah sebulan

- Empat (4) bulan kedua 75% x upah sebulan

- Seterusnya 50% x upah sebulan

c. Biaya pengobatan/perawatan

Rp 20.000.000,00 (Maksimum) dan Pergantian Gigi Tiruan

Rp2.000.000,00 (Maksimum).

d. Santunan Cacat

- Sebagian-tetap %tabel x 80 bulan upah

- Total-tetap:

Sekaligus 70% x 80 bulan upah

Berkala (24 bulan) Rp200.000,00 per bulan

- Kurang fungsi % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan

upah

e. Santunan Kematian

- Sekaligus 60% x 80 bulan upah

- Berkala (24 bulan) Rp200.000,00 per bulan

- Biaya Pemakaman Rp2.000.000,00

14

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/ajaxcontent.php?mid=3&id=17 diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 13:36 WIB

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/ajaxcontent.php?mid=3&id=17



f. Biaya rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan

harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan

ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik

maksimum sebesar Rp2.000.000,00.

- Prothese/alat oengganti anggota badan

- Alat bantu/othose (kursi roda)

g. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya

perawatan sama dengan poin b dan poin c.

3. Program Jaminan Kematian15

Program Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahlli waris dari

peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena

kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan

beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa

uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar

0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp21.000.000,00 yang

terdiri dari santunan kematian sebesar Rp14.200.000,00, biaya pemakaman

Rp2.000.000,00 dan santunan berkala.

4. Program Jaminan Pensiun

Program Jaminan Pensiun adalah pembayaran berkala panjang sebagai

substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia

tua (pensiun), mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Besar

iuran program ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

5. Sektor Informal16

Pekerja yang termasuk di dalam sektor informal, bertanggung jawab atas

dirinya sendiri dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja sektor

informal dapat mengikuti program Jaminan Sosial secara bertahap dengan

memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Besaran iuran

adalah sebagai berikut:

15

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/ajaxcontent.php?mid=3&id=18 diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 13:58 WIB. 16

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/ajaxcontent.php?mid=3&id=58 diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 14:58 WIB.





a. Jaminan Kecelakaan Kerja 1%

b. Jaminan Hari Tua 2% (Minimal)

c. Jaminan Kematian 0,3%

6. Sektor Konstruksi17

Sektor konstruksi adalah program jaminan sosial bagi tenaga kerja

harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa

konstruksi yang diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-

196/Men/1999 tanggal 29 September 1999. Iuran jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarannya

ditetapkan sebagai berikut:

a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi.

b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai

dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan poin a

ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi

dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan

poin b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi

dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai

dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan poin c

ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi

dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar

penetapan poin d ditambah 0,10% dari selisih nilai Kontrak Kerja

Konstruksi dikurangi RP5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

17

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/ajaxcontent.php?mid=3&id=70 diakses pada tangal 27 Januari 2015 pukul 15:03 WIB.




BAB III

Perubahan yang Bukan Tanpa Halangan

A. Tantangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pembentukan SJSN dilakukan bukan tanpa masalah. Dengan adanya

banyak pembaharuan dan juga sistem yang berbeda dibanding sistem yang pernah

ada, dalam perjalannya SJSN menghadapi banyak tantangan.

Dari segi regulasi, sampai saat ini belum ada harmonisasi peraturan

perundang-undangan antara Undang-Undang yang mengatur mengenai Jaminan

Sosial, Jamsostek, Kesejateraan Sosial, Ketenagakerjaan, Dana Pensiun, dan

Otonomi Daerah. Tidak singkronnya peraturan perundang-undangan tersebut

tentunya kana mengakibatkan banyak sekali kendala terkait dengan implementasi

SJSN dikemudian hari. Selain itu, belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk

membentuk Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan program SJSN.

Peraturan lanjutan memang sudah diterbitkan, yaitu Perpres No.109 Tahun 2013

tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan sosial akan tetapi Peratran

tersebut tidak menjelaskan petunjuk pelaksanaan program SJSN. Untuk BPJS

Ketenagakerjaan misalnya, belum ada Peraturan Lanjutan yang mengatur mengenai

iuran bagi fakir miskin dan tidak mampu, jenis dan besarnya manfaat serta besarnya

iuran seluruh program Jaminan yang menjadi ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan,

serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dari segi kepesertaan, baik dari setor formal dan sector informal, cakupan

kepesertaan dinilai belum optimal karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

akan pentingnya jaminan social ditambah dengan lemahnya penerapan penegakan

hukum yang ada.



B. Kendala dan Resiko

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, tentunya diperlukan suatu

perangkat perundang-undangan khusus untuk mengatur teknis pelaksanaan sehingga

konflik yang terjadi dapat diminimalisir. Kendala pertama yang dihadapi BPJS

ketenagakerjaan adalah minimnya kepesertaan. Bapak Abdul Latief Alqaf, Kepala

Biro 5DM BPJS menjelaskan bahwa sejak diluncurkan awal 2014 lalu, nyatanya

partisipasi BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 12-13 juta peserta. Rinciannya, 12

juta berasal dari kapalngan pekerja sektor formal, dan 1 juta peserta berasal dari

kalangan pekerja informal. Tingkat kepesertaan tersebut baru mencapai sekitar 30

persen dari total pekerja di Indonesia yang jumlahnya mencapai 120 juta jiwa.18

Kendala lain yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan adalah kenyataan

bahwa ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak perusahan yang tidak

melaporakan gaji karyawannya secara benar, atau tidak mengikutsertakan seluruh

karyawannya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Kendala-kendala yang ada tidak dapat dilepaskan dari masih rendahnya

kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan

yang menyebabkan adanya salah persepsi mengenai eksistensi BPJS

Ketenagakerjaan itu sendiri. Timbul kekhawatiran yang besar dikalangan pengusaha

mengenai kemungkinan bahwa akan ada biaya besar yang harus dikeluarkan untuk

membayar kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya, alih-alih menjadi

substitusi, keikutsertaan wajib akan menjadi sia-sia apabila manfaat yang ditawarkan

BPJS ketenagakerjaan justru tidak lebih baik dibandingkan dengan yang ditawarkan

perusahaan, sedangkan tambahan biaya yang dikeluarkan tersebut akan berpengaruh

pada kestabilan bisnis perusahaan.

Kekhawatiran yang ada bukan tanpa alasan. Pasalnya, besar prosentase

iuran program jaminan sosial yang ada pun belum ditetapkan secara pasti oleh

pemerintah. Program Jaminan Pensiun misalnya, program ini akan resmi

dilaksanakan pada bulan Juli 2015, akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan

18 Sindo, Implementasi BPJS Ketenagakerjaan Sudah Baik, Partisipasi Harus Digenjot, http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=5406 diakses pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 7:30 WIB.

http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=5406



lanjutan yang mengatur mengenai teknis dan besarnya iuran yang harus dikeluarkan

perusahaan.

Bagai dua sisi mata uang, disatu sisi sebagai warga negara yang baik

tentunya masyarakat, khususnya pengusaha, harus dapat mendukung seluruh

kebijakan yang ditetapkan pemerintah, karena ujungnya pun untuk kesejahteraan

bersama. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah belum menyiapkan peraturan

perundang-undangan serta sistem yang baik sehingga hal tersebut dapat

menimbulkan potensi konfllik yang sangat tinggi dalam hubungan industrial

Indonesia.

Tindakan perusahaan untuk mengulur atau menunda kewajibannya untuk

mendaftarkan karyawannya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh

besar dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Masalahnya, sistem

jaminan sosial yang dijalankan BJPS ketenagakerjaan diwujudkan oleh adanya iuran

peserta dan anggaran pemerintah untuk menjamin manfaat bagi peserta.

Iuran yang dibayarkan oleh peserta adalah tulang punggung pendanaan BPJS

Ketenagakerjaan. Iuran peserta menjadi

bagian terbesar dari dana jaminan sosial

yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta bergotong royong membayar

iuran jaminan sosial. Peserta yang

berpenghasilan lebih tinggi akan

membayar iuran yang lebih besar

daripada peserta yang berpenghasilan

lebih rendah. Bagi pekerja yang menerima

upah, besaran iuran dihitung proporsional

terhadap upah/gaji. Bagi pekerja yang tidak menerima upah, iuran ditetapkan

nominal bertingkat-tingkat sesuai pendapatan.

Dana jaminan sosial sebesar-besarnya dipergunakan oleh membiayai

manfaat jaminan sosial, dan hanya sebagian kecil digunakan untuk membiayai



administrasi penyelenggaraan jaminan sosial. Biaya admnistrasi paling tinggi 10%

dari pendapatan iuran BPJS Ketenagakerjaan.19

Dengan terhambatnya cash flow jaminan sosial karena keengganan

pengusaha untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka dipastikan sistem

BPJS Ketenagakerjaan tidak akan berjalan dengan baik. BPJS Ketenagakerjaan tidak

akan mendapat masukan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan dari program

jaminan sosial bagi pekerja yang berpenghasilan lebih rendah.

Terlihat, kekhawatiran pengusaha akan berdampak sistemik terhadap

pelaksanaan sistem jaminan sosial di Indonesia, khususnya bagi program jaminan

sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya dampak tersebut

tentunya tujuan mulia BPJS Ketenagakerjaan untuk mensejahterakan seluruh tenaga

kerja di Indonesia tidak akan tercapai.

Proses pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan memang dapat dikatakan jauh

dari kata sempurna. Dalam prosesnya, masih banyak hal yang harus diperbaiki.

Akan tetapi, mengingat tujuannya yang mulia, tentunya sebagai warga negara yang

baik, semua pihak harus dapat menjadi bagian dari proses perbaikan Indonesia

dengan cara mendukung dan mengawal pelaksanaan sistem jaminan sosial yang ada.

Sebelum era SJSN, penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang

Ketenagakerjaan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan profesi, sehingga

peraturan perundang-undangan yang mengatur pun terpisah. Dengan berlakunya

UU SJSN dan UU BPJS, pengaturan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang

masuk dalam katagori manfaat dasar diatur secara integral tanpa membedakan

profesi. Sedangkan untuk kategori manfaat tambahan Jaminan Sosial Bidang

Ketenagakerjaan, akan diatur secara terpisah dengan memperhatikan harmonisasi

antar peraturan perundang-undangan terkait. Hal tersebut menjadi landasan dalam

penyusunan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS, termasuk yang terkair

dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

19

Asih Eka Putri, Op.CIt, hlm.32-33.



BAB IV

Responsibilitas BPJS Ketenagakerjaan terhadap Program Bawaan

PT. Jamsostek (Persero)

Berkembangnya jaman dan berubahnya situasi di negara kita mengakibatkan tuntutan akan

kesejahteraan rakyat menjadi semakin tinggi. Berdasarkan UUD NKRI 1945 yang

mengamanahkan akan terjaminnya kesejahteraan rakyat, pemerintah terus melakukan

perbaikan sistem Jaminan Sosial di Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang,

pada tahun 2004 lalu pemerintah telah secara resmi melakukan perbaikan kembali atas

sistem Jaminan Sosial Negara melalui pengesahan Undang-Undang No.40 tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan berlakunya UU SJSN, terjadi

perubahan signifikan di dalam struktur kelembagaan Jaminan Sosial, yaitu meleburnya PT.

Jamsostek menjadi Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) yang kemudian terbagi kembali

menjadi dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan meleburnya

PT. Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan maka segala tanggung jawab secara otomatis

akan berpindah ke tangan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk tanggung jawab untuk

menyelenggarakan program-program Jaminan Sosial yang sebelumnya diselenggarakan

oleh PT. Jamsostek, yaitu:

1. Program Jaminan Hari Tua

2. Program Kecelakaan Kerja; dan

3. Program Jaminan Kematian.

Adanya transformasi dan perubahan kelembagaan bukanlah suatu alasan atas berkurangnya

benefit dan juga penurunan tingkat kualitas program Jaminan Sosial yang dirasakan

masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, ditambah dengan berubahnya keadaan dan

spirit negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui kualitas Jaminan Sosial

yang baik, maka tentunya harus dilaksanakan perubahan sistem dan teknis program ke arah

yang lebih baik.



Menyadari betapa pentingnya hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menambahkan program

Jaminan Pensiun ke dalam daftar program yang diampunya, dan menerapkan kebijakan

agar seluruh pekerja wajib terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat

pada 1 Juli 2015 mendatang.

Secara teori, segala kebijakan yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan

kebijakan yang sangat baik mengingat sampai saat ini tingkat kesejahteraan pekerja di

Indonesia masing sangat rendah dimana tidak ada kesadaran baik dari pihak pengusaha

sebagai pemberi kerja dan pekerja untuk tergabung dalam lembaga Jaminan Sosial. Akan

tetapi di sisi lain, ternyata masih banyak kendala yang menghadang implementasi

kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk mengetahui halangan-halangan apa saja yang timbul,

ada perlunya bagi kita untuk dapat memahami seperti apa program yang ditawarkan BPJS

Ketenagakerjaan. Berikut adalah penjelasan singkat terkait program-program Jaminan

Sosial yang diampu oleh BPJS Ketenagakerjaan beserta halangan dan tantangan yang

dihadapinya.

A. Program Jaminan Hari Tua

Merencanakan kehidupan di hari tua, seyogyanya dilakukan setiap orang. Sebab di masa

saat kita tak lagi produktif, kita akan tetap memiliki kebutuhan sehari-hari yang harus

dipenuhi. Oleh karena itu, mempersiapkan hari tua sejak masih muda merupakan suatu hal

yang bijak untuk dilakukan.

Menyadari betapa pentingnya kesejahteraan rakyat Indonesia di hari tua, maka BPJS

Ketenagakerjaan kembali menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua yang sebelumnya

diampu oleh PT. Jamsostek.

Program Jaminan Hari Tua adalah program jangka panjang yang diberikan secara sekaligus

sebelum peserta memasuki masa pensiun,bisa diterimakan kepada Janda/duda, anak atau

ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia. Tujuan diselenggarakannya

program ini adalah untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko

sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga

kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang

terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Program Jaminan Hari Tua diharapkan dapat



memberi kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja

mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

UU SJSN menjelaskan bahwa Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan rincian sebagai berikut:

Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran

antara pekerja dan pemberi kerja.

Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua

berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.

Manfaat program jaminan hari tua dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia

pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, berupa uang tunai yang

merupakan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil

pengembangannya.

Ketentuan pembayaran iuran Jaminan Hari Tua diatur didalam Pasal 36 UU SJSN, yaitu:

1. Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan

iuran ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, dengan komposisi sebagai

berikut:

- Ditanggung perusahaan: 3,7%

- Ditanggung Tenaga Kerja: 2%

2. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam jumlah nominal dan ditetapkan

oleh Pemerintah.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah

dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

1. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap.

2. Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa

tunggu 1 bulan.

3. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI.



B. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik tahun 2014, jumlah

angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta jiwa,

bertambah sebanyak 5,2 juta orang dibandingkan dnegan angkatan kerja pada bulan

Agustus 2013 yang sebesar 120,2 juta jiwa atau bertambah sebanyak 1,7 juta jiwa

dibanding bulan Februari 2013. Selain itu, jumlah penduduk yang bekerja di

Indonesia pada Februari 2014 mencapai 118,2 juta jiwa, bertambah sebanyak 5,4

juta jiwa dibandingkan dengan bulan Agustus 2013 yang berjumlah 112,8 juta jiwa

atau bertambah 1,7 juta jiwa dibanding keadaan bulan Februari 2013.20

Besarnya jumlah pekerja di Indonesia sayangnya tidak selaras dengan tingkat

kesejahteraan, khususnya jaminan keamanan dan kenyamanan kerja bagi para

pekerja. Dari data statistik kecelakaan kerja yang dikeluarkan PT. Jamsostek

(Persero), sepanjang 2012 telah terjadi 103.074 kasus kecelakaan kerja. Dengan

demikian maka rata-rata terjadi 382 kasus kecelakaan kerja setiap harinya. Tingginya

tingkat kecelakaan kerja menunjukkan bahwa masalah keselamatan kerja belum

mendapat perhatian baik dari pihak pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah.

Menyadari pentingnya menjaga keselamatan dan menciptakan suasana kerja yang

nyaman dan aman, maka Pada Tahun 1992 Pemerintah membuat kebijakan pertama

terkait Jaminan Kecelakaan Kerja melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Berdasarkan UU Jamsostek, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah

kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termausk penyakit yang

timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam

perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui

jalan yang biasa atau wajar dilalui. Oleh karena itu, pekerja yang tertimpa

kecelakaan kerja berhak untuk menerima Jaminan Kecelakaan Kerja yang meliputi:

1. Biaya pengangkutan;

2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;

3. Biaya rehabilitasi; dan

4. Santunan berupa uang.

20

Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, No.38/05/Th. XVII, 5 Mei 2014.



Berikut ini adalah kriteria ruang lingkup kecelakaan kerja:

1. Pada Waktu Kerja

a. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju

tempat kerja atau pulang dari tempat kerja ke rumah melalui jalan yang biasa

ditempuh dan wajar;

b. Pada waktu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan

tanggung jawab sehari-hari yang diberikan oleh perusahana di tempat kerja

maupun di luar tempat kerja selama waktu kerja;

c. Kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja tetapi masih dalam wkatu kerja,

seperti jam istirahat;

d. Kecelakaan yang terjadi dalam tugas ke luar kota/ negeri, yaitu selama

perjalanan dari rumah/ tempat kerja menuju ke tempat dan perjalanan pulang

kembali sesuai dengan surat tugas yang diberikan dan selama menjalankan

tugas/pekerjaan di tempat tujuan. Semua kecelakaan yang terjadi di tempat

penugasan/pekerjaan di tempat tujuan. Semua kecelakaan yang terjadi di

tempat penugasan/pekerjaan merupakan kecelakaan kerja. Di luar itu,

termasuk pula selama yang bersangkutan berangkat dari tempat penginapan/

pemondokan menuju ke tempat kerja sampai pulang kembali, kecuali dapat

dibuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi di luar pengertian tersebut ada

hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan.

e. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur yang harus

dibuktikan dengan surat perintah lembur; dan

f. Perkelahian di tempat kerja juga dianggap kecelakaan kerja.

2. Di Luar Waktu Kerja

a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olah raga yang

harus dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;

b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pendidikan yang merupakan

tugas dari perusahaan dan harus dibuktikan dengan s urat tugas;

c. Kecelakaan yang terjadi di sebuah perkemahan yang berada di lokasi kerja

(base camp) di luar jam kerja dan di luar waktu kerja (tidur, istirahat) serta

yang bersangkutan bebas dari setiap urusan pekerjaan. Jika kecelakaan terjadi



di luar radius Hak Pengelolaan Hutan/ areal/ lokasi radius hak pengelolaan

Hutan/areal/lokasi harus ada surat tugas.

3. Meninggal Mendadak

Meninggal mendadak dapat dikategorikan akibat kecelakana dalam hubungan

kerja akibat tenaga kerja karena suatu alasan baik di lokasi kerja maupun dalam

perjalan ke dan dari lokasi kerja, tanpa sempat mengalami rawat inap atau

mengalami rawat inap, tetapi tidak melebihi 24 jam terhitung sejak pada jam

ditangani dokter/para medis, langsung meninggal dunia.

4. Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja

dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses dalam jangka waktu

tertentu.

a. Jenis dan persyaratan penyakit akibat kerja sesuai dengan ketentuan dalam

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. KEP-

116/MEN/1977 beserta lampirannya;

b. Tata cara diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja berpedoman pada

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KPTS/333/MEN/1989.

5. Cacat Akibat Kecelakaan Kerja

Cacat akibat kecelakaan kerja adalah hilangnya anggota badan sehingga tidak

dapat dipergunakan sama sekali atau tidak dapat dipergunakan secara sempurna

untuk melakukan pekerjaan:

a. Cacat anatomi yakni hilangnya anggota badan atau sebagian dari anggota

badan;

b. Cacat fungsi yakni hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan.

Sementara itu yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kecelakaan kerja adalah:

1. Kecelakaan yang terjadi pada wkatu cuti, yakni yang bersangkutan sedang bebas

dari urusan pekerjaan yang menjaid tugas dan tanggung jawabnya. Jika yang

bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan, maka dalam

perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut, yang bersangkutan sudah

dijamin oleh Asuransi Kecelakaan Kerja.

2. Kecelakaan yang terjadi di perkemahan yang tidak berada di lokasi/tempat kerja.



3. Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan

merupakan tugas dari atasan/ untuk kepentingan perusahaan;

4. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat

kerja untuk kepentingan pribadi.

Terkait dengan perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja, perhitungan

dilakukan oleh PT. Jamsostek. Bilamana perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan

Kerja tidak sesuai, maka pegawai pebgawas ketenagakerjaan yang menetapkannya

sesuai peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Adapan peraturan yang

melaksanakan penerapan perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja adalah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit

Akibat Kerja.

Dalam perjalanannya, dengan berubahnya sistem jaminan sosial Indonesia dengan

berlakunya UU SJSN tahun 2004, maka terjadi transformasi PT. Jamsostek (Persero)

menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan transformasi ini, berdasarkan UU

BPJS, Jaminan Kecelakaan Kerja kembali menjadi concern pemerintah. Jaminan

Kecelakaan Kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan pronsip asuransi

sosial dan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh

manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja

mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selain itu,

besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar presentase tertentu dari

upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.

Dalam halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan dikatakan bahwa Jaminan Kecelakaan

Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami

kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja hingga tiba kembali dirumah atau

menderita penyakit akibat hubungan kerja.

Iuran untuk program ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian

besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha, yaitu:21

1. Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;

21

http://www.bpjs.info/program/Jaminan_Kecelakaan_Kerja-20/ diakses pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 10:24 WIB.

http://www.bpjs.info/program/Jaminan_Kecelakaan_Kerja-20/



2. Kelompok II: 0,54% dari upah sebulan;

3. Kelompok II: 0,89% dari upah sebulan;

4. Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;

5. Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan.

Adapun peentuan Kelompok I hingga Kelompok V ditentukan bidang usahanya

dalam lampiran PP No.14 Tahun 1993 tentang ______. Penentuan kelompok ini

didasarkan pada tinggi-rendahnya resiko yang kemungkinan akan muncul dalam

bidang usaha yang dijalani, yaitu:

1. Kelompok I

Terdapat 19 jenis usaha, antara lain usaha peternakan,pabrik sabun, perusahaan

perak, penyiaran radio serta hotel dan rumah makan. Pada dasarnya meliputi

industri, perdagangan, perbankan dan peternakan.

2. Kelompok II

Terdapat 29 jenis usaha, meliputi pertanian, pabrikan perfilman dan jasa hiburan.

3. Kelompok III

Terdapat 99 jenis usaha meliputi pelayaran, kehuutanan, industri percetakan,

industri minyak nabati, perusahaan air dan perhotelan.

4. Kelompok IV

Terdapat 13 jenis usaha antara lain reparasi kendaraan bermotor dan perusahaan

kereta api.

5. Kelompok V

Terdapat 28 jenis usaha anatara lain pabrik bahan peledak, pertambangan

minyak mentah dan gas bumi, penebangan pohon, penangkapan ikan serta

pengangkutan barang-barang dan penumpang di laut dan udara.

Dengan demikian, pada dasarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan

oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan

Kerja yang diatur dalam UU SJSN sampai dengan beroperasinya BPJS

Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. Ketentuan tersebut antara lain mengatur

bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat

berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan

manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.



Selain itu, manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan

sekalligus kepada hali waris yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai

dengan tingkat kecacatan.

C. Program Jaminan Kematian

Kematian muda atau kematian dini pada umumnya menimbulkan kerugian financial

bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian ini dapat berupa kehilangan mata

pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal, dan kerugian yang diakibatkan

oleh biaya perawatan selama yang bersangkutan sakit serta biaya pemakaman. Oleh

karen aitu, dalam Program Jaminan Sosial pemerintah mengadakan program

Jaminan Kematian.22

Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada ahli waris/keluarga

tenaga kerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja guna meringankan keluarga

dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman. Undang-Udang Jamsostek

mengatur bahwa pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematiann

sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 12 juta yang

terdiri dari uang santunan kematian sejumlah Rp 10 juta dan biaya pemakaman

sejumlah Rp 2 juta serta santunan berkala, dengan rincian sebagai berikut:

1. Santunan kematian : Rp14.200.000,00

2. Biaya pemakaman : Rp2.000.000,00

3. Santunan berkala : Rp 200.000,00 setiap bulan selama paling lama 24 bulan.

Dengan diberlakukannya UU BPJS dan beralihnya pertanggung jawaban atas

program Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan, sampai saat ini

pengaturan mengenai program ini tetap berpaku pada ketentuan yang ada

sebelumnya hingga diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut.

D. Program Jaminan Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dengan beralihnya tanggung jawab untuk melaksanakan program Jaminan Sosial

yang ada ke tangan BPJS Ketenagakerjaan, maka tentunya BPJS Ketenagakerjaan

22

Zaeni Asyhadie, Op.Cit, hlm.122.



berkewajiban untuk menentukan kebijakan-kebijakan baru terkait program-program

yang ada disesuaikan dengan visi dan misi organisasi serta kondisi negara saat ini,

terlebih dengan adanya Undang-Undang yang mengamanatkan agar seluruh tenaga

kerja wajib untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1

Juli 2015. Amanah yang ada tentunya tidak hanya berdampak pada BPJS

Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara akan tetapi juga kepada seluruh

lapisan pelaku usaha, termasuk pengusaha sebagai pemberi kerja. Dengan adanya

ketentuan tersebut, mau tak mau pengusaha harus menyesuaikan segala kebijakan

yang ada dengan keadaan perekonomian dan pasar sehingga stabillitas bisnis

perusahaan dapat tetap terkendali.

Sampai saat ini, pengaturan dan teknis pelaksanaan program Jaminan Sosial yang

dikelola PT. Jamsostek (Persero) yaitu Program Jaminan Hari Tua, Program

Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Program Jaminan Kematian tetap berpaku pada

Undang-Undang Jamsostek dan segala peraturan pelaksana turunannya karena

berdasarkan UU SJSN, BPJS Ketenagakerjaan akan mulai beroperasi paling lambat

pada tanggal 1 Juli 2015. Namun pada saat mulai beroperasinya BPJS

Ketenagakerjaan, UU Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan

tetapi, sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai penetapan kecelakaan kerja

karena di dalam UU BPJS belum diatur mengenai penetapan kecelakaan kerja.

Terkait dengan Program Jaminan Hari Tua misalnya. UU SJSN mendelegasikan 2 aspek

teknis penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua untuk diatur dalam Peraturan

Pemerintah. Kedua aspek teknis tersebut adalah iuran dan manfaat. Ketentuan tentang

iuran Jaminan Hari Tua yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah mencakup:

1. Presentase upah untuk penetapan besaran nominal iuran bagi peserta penerima

upah.

2. Jumlah nominal iuran jaminan hari tua bagi peserta yang tidak menerima upah.

Sedangkan ketentuan tentang manfaat Jaminan Hari Tua yang didelegasikan untuk diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mencakup:

1. Pembayaran manfaat sebagian



2. Ahli waris penerima manfaat.

Lalu terkait dengan Program Kecelakaan Kerja, dengan beroperasinya program

Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015 maka pengaturan

Jaminan Kecelakaan Kerja dalam UU Jamsostek tetap berlaku, termasuk dengan

peraturan pelaksana di bawahnya, yakni Kepmenakertrans Nomor 609 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

Hingga saat ini, menunggu waktu pelaksanaan wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan bagi

pekerja swasta yang akan dilaksanakan bulan Juli 2015 esok, belum ada peraturan

pemerintah yang dimaksud guna mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial yang

ada. Tentunya hal ini patut menjadi perhatian karena dengan adanya ketidakpastian akan

menimbulkan potensi konflik hubungan industrial yang cukup tinggi. Pada saat-saat seperti

ini, dituntut profesionalisme organisasi dan lembaga terkait: BPJS Ketenagakerjaan sebagai

lembaga penyelenggara untuk dengan segera membuat peraturan pelaksana yang baru, dan

juga pengusaha untuk dapat terus memberikan gambaran kondisi di lapangan dan

mengawal proses pembuatan kebijakan agar tetap relevan dengan situasi yang ada.



BAB V

Implementasi Sistem Jaminan Sosial di Berbagai Negara

Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara sangat bergantung dari

latar belakang sistem politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Namun demikian, ada pola-

pola umum yang dapat diamati karena sesungguhnya ada prinsip universal yang berlaku di

dunia. Di sebagian besar negara yang telah menyelenggarakan jaminan sosial, baik sebagai

suplemen atau komplemen (pelengkap) asuransi wajib dikelola secara nirlaba. Coheur

(2008) menjelaskan bahwa penyelenggaraan skema tersebut mempunyai karakter:

1. Solidaritas sosial dengan membayar kontribusi/iuran;

2. Tidak ada pemegang saham dan tidak ada laba yang dibagikan sebagai deviden. Seluruh

dana yang terkumpul dikelola dan diinvestasi tetapi seluruh hasil investasi digunakan

untuk melayani peserta atau diinvestasikan kembali;

3. Manajemen yang bebas dari keterikatan dengan lembaga lain, demokratik, dan

participatory.

4. Otonomi manajemen. Bentuk organisasi ini sudah lama dikenal di Eropa sejak abad

pertengahan dengan istilah “mutual benefit societies”.

Dalam asuransi sosial, prinsip utamanya bukan full risk-

transfer dalam setting bisnis spekulasi bagi pemegang saham atau pengusaha tetapi solidaritas

sosial (gotong royong) menyediakan manfaat maksimal bagi peserta. Manajemennya

menggunakan prinsip asuransi. Karena tujuan utamanya solidaritas sosial, maka

mekanisme ini disebut asuransi sosial. Prinsip lanjutannya adalah nirlaba. Karena ciri

utama asuransi sosial adalah kewajiban berkontribusi bagi yang memiliki penghasilan diatas

batas tertentu (dalam hukum perpajakan dikenal PTKP, penghasilan tidak kena pajak),

maka pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan asuransi komersial yang bersifat

sukarela. Dalam asuransi sosial, premi (iuran/kontribusi) ditetapkan oleh undang-undang

atau peraturan pemerintah, bukan oleh asuradur. Oleh karenanya, sangatlah wajar jika

asuradur tidak menanggung risiko. Siapa yang harus menangggung jika ada defisit?. Dalam

konsep asuransi sosial, tidak ada pemegang saham yang akan mendapat dividen jika ada



laba dan harus menanggung kerugian jika terjadi risiko yang lebih besar (defisit). Pemegang

sahamnya adalah seluruh peserta. Maka jika ada surplus atau laba, surplus itu harus

dikembalikan kepada peserta (members) dalam bentuk manfaat yang baik atau diivestasikan

lagi untuk kepentingan peserta di masa datang. Atau skema manfaat diubah dengan

meningkatkan manfaat atau mengurangi iuran. Jika ada “kerugian” atau defisit karena

klaim lebih besar dari yang diperhitungkan, maka pemegang saham (peserta) harus

menanggung bersama. Biasanya dilakukan dengan menaikan iuran di kemudian hari dalam

sistem Bismark (asuransi sosial). Prinsip tersebut sama dengan prinsip anggaran belanja

negara. Jika ada surplus, maka surplus diluncurkan untuk tahun berikutnya dan jika ada

defisit maka dicari sumber tambahan, apakah menjual aset negara atau menaikan pajak

dalam sistem Beveridge, semua dijamin Pemerintah (Henke and Schreyogg, 2005). Dengan

prinsip yang sama, di banyak negara Pemerintah membayar, menanggung sebagian

dana atau memberi subsidi. Selain dana dari Pemerintah untuk biaya operasional, subsidi

iuran bagi penduduk di sektor formal atau informal, Pemerintah juga membayar iuran

penuh bagi penduduk di bawah garis pendapatan tertentu. Hal ini merupakan praktik yang

lazim.23

Konsep “iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu dibayar

Pemerintah” dalam UU SJSN merupakan implementasi dari praktik lazim tersebut. Hal ini

sering tidak difahami oleh banyak kalangan di Indonesia sehingga kritik tentang Askeskin

bukan asuransi sering kita dengar. Dengan prinsip tersebut diatas, maka sering terjadi

bahwa Jaminan Sosial dikelola oleh pemerintah atau badan khusus yang dibentuk oleh

pemerintah secara nasional sebagai single payer. Bentuk NHI sebagai pembayar tunggal

terakhir dapat diamati di Afrika Selatan. Pertimbangan Afrika Selatan memiliki pembayar

tunggal adalah untuk meminimalkan biaya administrasi, biaya transaksi iuran maupun

pembayaran, mempunyai kekuatan monopsoni, memaksimalkan subsidi silang antar

penduduk di seluruh negeri, dan menjamin bahwa amanat konstitusi untuk memenuhi hak

sehat seluruh rakyat terpenuhi. Seperti halnya yang diingankan UU SJSN di Indonesia,

JKN di Afrika Selatan merupakan sub-sistem dari Sistem Jaminan Sosial untuk Seluruh

Rakyat, social security for all (PAU, 2007). Kekuatan monopsoni adalah kekuatan badan

23

ISSA, 2007. World Social Security Forum 29th Issa General Assembly. Developments And Trends

Supporting Dynamic Social Security: Geneva.



Jaminan Sosial sebagai pembayar tunggal menetapkan tarif yang untuk fasilitas kesehatan

publik maupun swasta sehingga dengan sendirinya pembayar tunggal akan mampu

mengendalikan biaya kesehatan. Tidak ada alasan fasilitas swasta tidak mau menerima

pembayaran, karena biaya untuk seluruh penduduk hanya dibayar oleh badan Jaminan

Sosial tersebut. Kemampuan monopsoni dalam menekan biaya kesehatan dapat diamati

antara lain di Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Muangtai, Inggris, Kanada, Australia dan

Malaysia. Mereka yang ingin tahu lebih banyak sesungguhnya dapat mencari sumber dari

ISSA (International Social Security Association) yang didirikan tahun 1927 yang memiliki

anggota 350 organisasi penyelenggara jaminan sosial dari 150 negara.24

Pengelolaan Jaminan Sosial secara nasional dengan pembayar tunggal

semakin banyak, meskipun juga semakin kontroversial. Swedia di tahun 2005 juga

melakukan perubahan struktural dengan membentuk satu badan khusus publik Social

Insurance Agency yang menggantikan The National Social Insurance Office. Reformasi ini

memisahkan pengelolaan badan khusus nirlaba dari pengelolaan langsung oleh Pemerintah

(office). Pada tahun 1998, di Australia mempunyai Centrelink yang merupakan sebuah

badan publik nirlaba yang bekerja mirip badan hukum privat dengan tujuan meningkatkan

efisiensi dan efektifitas. Centrelink meningkatkan efisiensi dan koordinasi dari lima badan

(agencies) lain di bawah the Department of Social Services yaitu Health Insurance Commission;

Child Support Agency; Health Services Australia; Commonwealth Rehabilitation

Services; dan Australian Hearing. Di Slowakia tahun 2004 juga membentuk the Slovakian Social

Insurance Agency yang mengelola asuransi sosial jaminan bagi tenaga kerja yang terkena

PHK. Sebelumnya program ini dikelola oleh pemerintah yaitu the National Labour Office.

China tahun 2005 menggabungkan penyelenggaraan asuransi sosial dan bantuan sosial

(mirip juga dengan yang diatur UU SJSN) ke dalam satu struktur badan publik (public

enterprises). Tahun 2006 Turki menggabungkan tiga penyelenggara (organisasi) the Pension

Fund for Civil Sercants (semacam Taspen di Indonesia), the Social Insurance Institution for

Workers (semacam Jamsostek), dan the Social Insurance Organisastion for the Self-

Employed (semacam program Jamkesmas) untuk efisiensi, kemudahan dan efektifitas. Selain

itu, Turki juga mendirikan sebuah badan Universal Sicknes Insurance Scheme yang

24

ISSA, 2008. ISSA Annual Review 2007-2008. P1: Geneva.



menggabungkan berbagai badan penyelenggara yang sebelimnya dibentuk. Hal itu untuk

memudahkan bagi penduduk, penyeragaman, efisiensi dan efektifitas. Di Prancis, The

FrenchSocial Scheme for the Self-Employed (Régime social des independents (RSI)) juga

menggabungkan (merger) berbagai skema asuransi sosial dengan memulai administrasi

bersama untuk efisiensi dan kemudahan bagi peserta. Hanya saja di Indonesia, penyatuan

keempat BUMN menjadi satu badan publik nirlaba mendapat tantangan berat.25

Jaminan sosial merupakan komitmen dan piranti negara dalam

mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme income transfer atau redistribusi

pendapatan (Spicker, 1995). Misalnya, sejalan dengan kebijakan full-employment, warga

negara yang belum (anak-anak), tidak dapat (cacat, masa tua), sedang tidak (temporary

unemployed) bekerja mendapat social benefits dari pemerintah. Dalam literatur maupun

praktik di negara maju dan berkembang, jaminan sosial ini umumnya diselenggarakan

secara terstandar melalui mekanisme dan sistem jaminan sosial nasional di bawah otoritas

Ministry of Social Welfare (atau yang sejenis). Di negara-negara Skandinavia (Denmark,

Swedia dan Norwegia), Eropa Barat, Australia, New Zealand, dan AS sistem jaminan sosial

merupakan cerminan dari komitmen negara menjalankan sistem welfare state (negara

berperan besar dalam menjalankan usaha kesejahteraan sosial) dengan segala varian dan

modelnya. Pembangunan ekonomi dan sosial yang kuat serta sistem perpajakan yang

menjangkau hampir semua warga negara, transparan, dan accountable memungkinkan

negara-negara ini menjalankan sistem jaminan sosial yang bersifat (mendekati model)

universal dan institusional (Cheyne et al.1998; Pierson,1991).

Di Selandia Baru, misalnya, penerapan jaminan sosial dipelopori oleh

Michael Joseph Savage, pemimpin partai buruh yang kemudian menjadi Perdana Menteri

tahun 1935. Savage kemudian mengintegrasikan jaminan sosial ini dengan sistem negara

kesejahteraan yang masih dianut hingga kini. Menurut Bassett, Sinclair dan Stenson (1995),

penerapan sistem jaminan sosial di Selandia Baru telah mampu mengeluarkan negara ini

dari krisis ekonomi serius tahun 1930an dan menjadikannya salah satu negara termakmur di

dunia dengan kesenjangan sosial yang relatif kecil.

25

Praktik Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Berbagai Negara dari http://teddhymalmsteen.blogspot.com/2014/04/praktik-penyelenggaraan-jaminan.html tanggal 2 Maret pukul 14:42 WIB.

http://teddhymalmsteen.blogspot.com/2014/04/praktik-penyelenggaraan-jaminan.html



Secara lebih rinci, praktik beberapa penyelenggaraan jaminan sosial di

beberapa negara disajikan berikut ini.

A. Sistem Jaminan Sosial di Jerman

Jerman yang berpenghuni sekitar 82 juta orang jauh mendahului negara anggota Uni

Eropa lainnya sebagai negara yang paling padat penduduknya. Masyarakatnya ditandai

oleh keanakeragaman gaya hidup dan ciri etnobudaya. Bentuk-bentuk kehidupan

bersama telah menjadi lebih beragam, sedangkan ruang gerak bagi individu diperluas.

Jerman dikenal sebagai pelopor dalam bidang asuransi sosial yang merupakan tulang

punggung dari sebuah jaminan sosial modern. Kesejahteraan untuk semua dan keadilan

sosial, itulah sasaran yang dituju Ludwig Erhard, Menteri Federal Urusan Ekonomi pada

waktu ekonomi pasaran berorientasi sosial diterapkan di Jerman pada akhir tahun 1950-

an. Tata ekonomi “model Jerman” menjadi kisah sukses, dan dicontoh banyak negara.

Salah satu pilar utama sukses itu ialah sistem jaminan sosial paripurna. Jaringan sosial di

Jerman termasuk yang paling rapat di dunia: 26,7 persen pendapatan nasional bruto

dipergunakan untuk belanja negara di bidang sosial. Untuk perbandingan, Amerika

Serikat menginvestasikan 15,9 persen di bidang itu, negara anggota OECD rata-rata 20,5

persen. Di Jerman, sistem lengkap yang mencakup asuransi kesehatan, purnakarya,

kecelakaan, perawatan dan pengangguran melindungi warga terhadap dampak finansial

dari risiko yang dapat mengancam eksistensi. Jaringan sosial itu juga meliputi tunjangan

yang dibiayai oleh pajak, seperti dana pengimbang untuk keluarga (tunjangan anak,

potongan pajak) atau tunjangan yang menutup pengeluaran untuk kebutuhan pokok

purnakaryawan atau orang cacat tetap. Menurut pengertian yang berlaku, Jerman adalah

negara sosial yang memprioritaskan jaminan sosial bagi semua warganya.

Sistem yang berciri negara kesejahteraan telah dikenal di Jerman sejak zaman

industrialisasi. Pada akhir abad ke-19, Kanselir “Reich”, Otto von Bismarck,

mengembangkan struktur dasar asuransi sosial yang dikelola oleh negara. Di bawah

bimbingannya lahir undang-undang mengenai asuransi kecelakaan kerja dan asuransi

kesehatan, serta untuk jaminan terhadap keadaan tidak sanggup bekerja akibat cacat, dan

jaminan hari tua. Ketika itu hanya 10 persen di antara penduduk Jerman mendapat

keuntungan dari legislasi di bidang sosial, sekarang hampir 90 persen menikmati



perlindungannya. Selama beberapa dasawarsa berikutnya, jaringan sosial diperluas dan

sekaligus dijadikan lebih spesifik. Pada tahun 1927 misalnya ditambahkan asuransi

terhadap akibat finansial dari pengangguran, dan pada tahun 1995 jenis asuransi wajib

bertambah dengan asuransi perawatan. Kini abad ke-21 menuntut diadakannya

reorientasi yang bersifat mendasar dan struktural pada semua sistem itu, khususnya

dalam hal kesinambungannya. Faktor-faktor seperti meningkatnya jumlah orang lanjut

usia yang disertai angka kelahiran yang relatif rendah, begitu juga perkembangan di

pasaran kerja telah membawa sistem jaminan sosial ke batas kemampuannya. Dengan

mengadakan pembaruan secara menyeluruh, lembaga-lembaga politik berupaya

menghadapi tantangan itu dan mengamankan jaringan sosial bagi generasi mendatang

pula secara solider.

Selain itu, sistem yang digunakan Jerman adalah dengan mewajibkan penduduk yang

memiliki upah dibawah 45.900 Euro per tahun untuk mengikuti program asuransi sosial

wajib. Sedangkan mereka yang berpenghasilan diatas itu, boleh membeli asuransi

kesehatan dari perusahaan swasta, akan tetapi sekali pilihan itu diambil, ia harus

seterusnya membeli asuransi dari perusahaan swasta. Akibatnya, banyak orang yang

berpenghasilan diatas batas tersebut pun, memilih ikut asuransi sosial. Pada saat ini

99,8% penduduk memiliki asuransi kesehatan dan hanya 8,9% yang mengambil asuransi

kesehatan swasta. Sebagian kecil penduduk (seperti militer dan penduduk sangat miskin)

mendapat jaminan sosial melalui program khusus.26

Undang-undang pertama mengenai asuransi wajib untuk jaminan hari tua telah

dikeluarkan pada tahun 1889. Sementara ini sekitar 80% penduduk yang bekerja adalah

anggota asuransi- wajib purnakarya. Di samping iuran yang dibayar pekerja dan

pengusaha, sistem ini dibiayai pula oleh subsidi dari Federasi. Sejak tahun 2002, uang

purnakarya dari asuransi wajib dilengkapi dengan asuransi hari tua privat yang terjamin

oleh modal dan didukung oleh negara. Jaminan hari tua untuk pegawai negeri dan

penyandang profesi bebas ditanggung oleh dana pensiun dan asuransi lain.

Dengan adanya asuransi pelengkap “Riester-Rente”, serta “Rürup-Rente” untuk

penyandang profesi mandiri, telah tercipta model yang memungkinkan pengumpulan

26

Grebe, A. Social Security System in Germany. Presentasi. Di depan Delegasi Indonesia di Jerman, Juni

2003



dana purnakarya pribadi yang terjamin oleh modal dan mendapat keringanan pajak.

Begitu juga diberi subsidi untuk pemilikan tempat tinggal di masa purnakarya melalui

undang-undang khusus. Pembaruan tersebut mencakup pula kenaikan usia masuk masa

purnakarya dari 65 menjadi 67 tahun. Mulai tahun 2012 sampai tahun 2035, batas usia

itu akan dinaikkan sebanyak satu bulan per tahun.27

B. Sistem Jaminan Sosial di Korea Selatan

Seperti yang dilakukan Jepang, Jerman, dan banyak negara lain di dunia,

Korea Selatan memulai jaminan sosialnya dengan mengembangkan asuransi

kesehatan wajib di tahun 1976 setalah selama 13 tahun gagal mengembangkan

asuransi kesehatan sukarela. Asuransi kesehatan wajib dimulai dari pemberi kerja

yang memiliki jumlah pekerja banyak terus diturunkan. Pada tahun 1989 seluruh

penduduk sudah memiliki asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh lebih dari

300 lembaga nirlaba. Kini seluruh badan penyelenggara dijadikan satu

penyelenggara yaitu National Healt Insurance Corporatin (NHIC). NHIC adalah suatu

lembaga semi pemerintah yang independen dengan cakupan praktis seluruh

penduduk.28 Sedangkan jaminan pensiun atau hari tua baru dilaksanakan pada tahun

1988 dengan kewajiban pemberi kerja dengan 10 karyawan atau lebih mengiur untuk

jaminan pensiiun. Baru pada tahun 2003 seluruh pemberi kerja dengan satu atau

lebbih pegawai diwajibkan ikut program pensiun yang dikelola oleh National Pension

Corporation (NPC). Kedua lembaga NHIC dan NPC berada dibawah pengawasan

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan dan bukan badan usaha yang di

Indonesia kita kenal sebagai BUMN.

Berbeda dengan NHIC yang mengelola seluruh penduduk, kecuali militer

aktif dan penduduk miskin yang hanya berjumlah 3% dari seluruh penduduk, NPC

hanya mengelola pensiun bagi pegawai swasta dan sektor informal. Pensiun untuk

27

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/masyarakat/main-content-08/reformasi-lain-lain-demi-jaminan-sosial.html diakses pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 12:23 WIB. 28

Park, Natonal Health Insurance in Korea, Research Division, NHIC. Memeograph presented for an Indonesian Delegate,2002.

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/masyarakat/main-content-08/reformasi-lain-lain-demi-jaminan-sosial.html

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/masyarakat/main-content-08/reformasi-lain-lain-demi-jaminan-sosial.html



pegawai pemerintah, tentara, guru sekolah, pekerja tambang, dan petani dikelola

secara terpisah dari NPC.29

Iuran untuk program kesehatan bagi tenaga kerja di sektor formal

ditetapkan sebesar 3,63% yang ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi

kerja. Sedangkan untuk sektor informal, UU mengatur tingkat-tingkat penghasilan

untuk masing-masing kelompok dan besarnya iuran ditetapkan tersendiri untuk tiap-

tiap kelompok penghasilan. Sedangkan iuran untuk program pensiun kini sebesar 9%

dari upah yang dibayar bersama-sama antara pemberi kerja dan pekerja masing-

masing sebesar 4,5%. Pada tahap awal iuran besarnya hanya 3%, kemudian secara

bertahap ditingkatkan sehingga kini mencapai 9%. Selain pekerja, NPC juga

melayani penduduk yang secara sukarela, secara perorangan atau pekerja sektor

informal, mendaftar diri dengan iuran saat ini sebesar 7%, akan tetapi juga akan

ditingkatkan sehingga tahun 2005 akan mengiur sebesar 9%.

C. Sistem Jaminan Sosial di Perancis

Di Prancis, jaminan sosial atau “securite sociale” menunjuk pada

asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan hari tua. Selain itu, negara ini juga

memiliki apa yang disebut “protection social” yang meliputi bantuan sosial

(tunjangan pendapatan dan pelayanan bagi orang sakit, penyandang cacat, orang

lanjut usia berdasarkan kriteria pendapatan rendah), pelayanan sosial (pelayanan

kesejahteraan sosial yang diberikan tanpa melihat kriteria pendapatan), serta sistem

“jaminan tingkat pendapatan minimum” guna menunjang kemandirian.

Jaminan sosial di Perancis telah diselenggarakan lebih dari satu abad

dengan diawali dengan jaminan kesehatan. Jaminan sosial pertama dilaksanakan

pada tahun 1898 tatkala Perancis masih didominasi oleh ekonomi pertanian. Pada

saat ini sistem Jaminan sosial di Perancis masih diselenggarakan oleh berbagai badan

penyelenggara yang terdiri dari berbagai kelompok peserta seperti pegawai negeri,

pekerja swasta, petani, pekerja sektor informal dan tentara. Program jaminan sosial

mencakup program jaminan kesehatan (CNAM), jaminan pensiun atau hari tua

29

Ha-Young and Hun-Sang,National Pension Scheme in Korea. Makalah disajikan dalam ISSA Training, Bali,2003.



(CNAV), jaminan pembiayaan keluarga (CNAF) dan jaminan perlindungan PHK

(ARE). Program tersebuut merupakan program jaminan dasar. Pengumpulan iuran

dilakukan secara terpadu dan terpusat oleh semacam Badan Administrasi yang

disebut ACOSS. Selain program jaminan dasar, masih ada program jaminan

tambahan yang juga bersifat wajib untuk berbagai sektor.

Berbeda dengan program jaminan sosial di banyak negara lain, di

Perancis pembiyaan jaminan sosial lebih banyak bersumber dari pemberi kerja.

Untuk program kesehatan, kecelakaan, dan cacad; pekerja hanya mengiur sebesar

2,45% dari upah sedangkan pemberi kerja mengiur sebesar 18,2%. Sementara untuk

program pensiun, pekerja mengiur 6,55% sedangkan pemberi kerja mengiur sebesar

8,2%. Secara keseluruhan, pekerja mengiur sebesar 9% dan pemberi kerja mengiur

sebesar 26,4% sehingga seluruh iuran menjadi 35,4% dari upah sebulan.

Tekait dengan jaminan pensiun, Undang-undang pertama mengenai

pensiun bagi pekerja dan petani, yang disetujui tahun 1901, tidak pernah diterapkan

hingga dikeluarkannya undang-undang baru pada 1930.

D. Sistem Jaminan Sosial di China

Di China, menjadi miskin adalah sebuah aib. Kebudayaan China

memiliki pandangan bahwa menjadi miskin adalah memalukan, berbeda dengan

masyarakat pada kebudayaan lain yang tidak merasa malu dengan status miskinnya.

Kemiskinan di China terjadi akibat ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara

kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan pedalaman

yang penduduknya merupakan petani miskin. China merupakan suatu negara yang

masih berada dalam tahap awal pembangunan nasional. China secara serius mulai

membangun Sistem Jaminan Sosial yang disebut National Social Security Fund (NSSF)

untuk warganegaranya pada tahun 1997 dengan mengikuti pola lima pilar dari Bank

Dunia, yaitu:

1. Non-contributory poverty alleviation

2. Government run basic pension (state)

3. Individual account pension (occupational)

4. Voluntary employee/individual saving (private)



5. Informal sources of support including housing and health care

Kita pantas belajar dari China karena China merupakan negara yang

terbagi ke dalam 48 provinsi, NSSF baru mulai dibangun pada tahun 1997, dan

penduduknya mencapai sekitar 1,3 miliar. Luan Jianzhang, Wakil Dirjen Badan

Riset Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis China menyatakan

bahwa pada tahun 2012 tak kurang 128 juta dari sekitar 1,34 miliar penduduk China

hidup di bawah garis kemiskinan (Setiawan 2012). Angka kemiskinan ini menurun

dibandingkan pada tahun 2001 yang mencapai 212 juta. Selain itu, keadaan yang

tidak menyenangkan menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang cukup tinggi di

China, untuk itu pada tahun 2002, untuk memotong kesenjangan sosial yang

semakin tajam, dibuat serangkaian kebijakan mengangkat perekonomian pedesaan

dan meniadakan pajak yang ditarik dari petani. Petani menjadi sasaran empuk pajak,

pada tahun 2004 petani membayar pajak pertanian sebesar 2,8 miliar dollar AS

kepada negara. Perolehan pajak tersebut digunakan oleh Pemerintah China untuk

membangun industri di perkotaan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem

jaminan sosial yang baru dan mengalami banyak perubahan.30

Dana NSSF berasal dari kontribusi peserta dan pemberi kerja serta

subsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2005 telah

dilaksanakan di beberapa kota dan dua provinsi ternyata mampu mengcover 150 juta

penduduk dengan nilai kepesertaan ekuivalen dengan Rp220 triliun atau Rp1,4 juta

per kapita. Dapatlah dibayangkan bilamana 48 provinsi di China bergabung, tentu

akan menghasilkan ketersediaan dana Jaminan Sosial yang luar biasa besar.

Kepesertaan sistem jaminan sosial di China meliputi tenga kerja yang

menerima upah secara regular pada sektor formal yaitu pada program hari tua, sakit

dan persalinan, kecelakaan, dan sementara tidak bekerja. Serta tenaga kerja usaha

mandiri (TKUM) pada program hari tua dan kecelakaan. Sedangkan bantuan

keluarga kepesertaannya secara universal. Sementara itu, di Indonesia program hari

tua, sakit, dan kecelakaan kepesertaannya secara TKUR. Untuk bantuan keluarga

sama seperti di China berlaku kepesertaan secara universal. Di China bentuk badan

30

Guidi, Chen dan Wu Chuntao, China Undercover: Rahasia di Balik Kemajuan China, Jakarta: Ufuk Press, 2007, hlm.45.



hukum BJPS pada dasarnya sama dengan Indonesia yaitu BJPS per kepesertaan

seperti Lembaga Asuransi Sosial (LAS) dan Jamsostek. Namun demikian, bentuk

BJPS di China adalah badan hukum publik yang semi otonom, berbeda dengan

Jamsostek di Indonesia yang merupakan BUMN Persero.

Program sakit dan persalinan baik di Indonesia maupun di China

kepesertaannya bersifat opsi. Sementara itu, program asuransi pengangguran di

China berdasarkan UU tahun 1999 tentang jaminan sosial. Tujuan penyelenggaraan

asuransi pengangguran di China adalah untuk mengantisipasi tingginya PHK

sebelum usia pensiun sebagai konsekuensi penerapan ekonomi pasar sejak tahun

2000.31

Berikut iuran sistem Jaminan Sosial dari presentase upah di China

berdasarkan data yang dikeluarkan oleh US Social Security Administration (2009):

Program Presentase Upah

Hari Tua, Cacat, dan Ahli Waris Perusahaan : 20,00

Tenaga Kerja : 8,00

Sakit dan Persalinan Perusahaan : 6,00

Tenaga Kerja : 2,00

Kecelakaan Perusahaan : 1,00

Sementara Tak Bekerja Perusahaan : 2,00

Tenaga Kerja : 1,00

Bantuan Keluarga APBN

Pada tahun 2011 Kementrian Sumber Tenaga dan Jaminan Sosial

China dan Bank rakyat China bersama-sama menghidupkan penggunaan kartu

jaminan sosial dengan fungsi moneter. Masyarakat dapat menikmati jaminan sosial

dan layanan moneter seperti menabung, kartu kredit, transfer rekening, dan

konsusmsi melalui kartu jaminan sosial. Program ini dalam rangka memudahkan

rakyat, menguntungkan rakyat, dan mensejahterakan rakyat.

31

Perbandingan Pembangunan Sosial Indonesia dan China dari https://ekazunilusi.wordpress.com/2013/02/27/my-sunsets/ , diakses pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 20:16 WIB.

https://ekazunilusi.wordpress.com/2013/02/27/my-sunsets/



E. Sistem Jaminan Sosial di Norwegia

Bersama dengan negara-negara Skandinavia lainnya, Denmark dan

Swedia, Norwegia adalah salah satu negara yang masih percaya pada mekanisme

negara kesejahteraan (welfare state). Selama ini negara-negara tersebut selalu berada

dalam peringkat atas HDI. Peringkat tinggi yang dicapai negara-negara Skandinavia

tersebut sebenarnya tak terlalu mengherankan apabila dilihat dari aspek kemampuan

ekonomi negara dan mapannya sistem pengelolaan jaminan sosial lewat

model welfare state.

Dengan sistem ini maka dimaksudkan bahwa negara memiliki tujuan

untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan keamanan ekonomi

dan keamanan sosial (social and economic safety). Negara juga menjamin bahwa semua

warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan

pelayanan kesehatan, tanpa memperhatikan kelas sosial atau pendapatan

ekonominya (Ellingson, Mac Donald-2000).

Norwegia mulai menerapkan sistem kesejahteraan ini pada tahun 1909

dalam sektor kesehatan, dimana warga negara yang memiliki pendapatan rendah

akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis ketika mereka sakit. Sistem ini

dimapankan pada periode pasca Perang Dunia II di Norwegia, dan juga di berbagai

negara Eropa, sebagai respon dari krisis kapitalisme pada tahun 1930-an. Pasar

kapitalisme dianggap bermasalah dalam mewujudkan kesejahteraan, sehingga

intervensi negara dalam ekonomi dianggap penting.

Semua warga negara Norwegia dan individu yang berkerja di Norwegia

secara otomatis memenuhi syarat menjadi anggota Skema Asuransi Nasional, yang

merupakan skema asuransi pemerintah yang memberikan dana pensiun (misalnya

untuk usia lanjut, penyandang cacat) serta manfaat yang berhubungan dengan

kecelakaan kerja, kecelakaan umum dan penyakit, kehamilan, kelahiran, orang tua

tunggal dan pemakaman. Bersama dengan skema asuransi untuk uang saku keluarga



dan manfaat uang tunai bagi orang tua dengan anak kecil (kontantstøtte), Skema

Asuransi Nasional terdiri dari skema asuransi umum yang paling penting di

Norwegia.

Pada akhir tahun 1999, sekitar 1,1 juta orang mendapatkan dana dari

asuransi nasional sebagai sumber pendapatan, termasuk sekitar 900.000 usia

pensiun. Pada tahun 1999, total pengeluaran pensiun mencapai 162 juta NOK, atau

sama dengan 13,6% GDP dan sekitar 34,3% anggaran nasional. Skema Asuransi

Nasional didanai oleh biaya keanggotaan dari para pegawai, wiraswasta dan pihak

terasuransi lainnya, kontribusi perusahaan dan dana pemerintah.

Layanan umum pertama kali muncul pada tahun 1700. Sebelumnya,

keluarga, gereja atau individu bertanggung jawab merawat orang miskin, orang sakit

atau para lanjut usia. Perluasan layanan sosial dan asuransi nasional berhubungan

erat dengan proses industrialisasi. Industri membawa penyakit baru, memicu tingkat

mobilitias yang lebih tinggi sehingga melemahkan ikatan keluarga. Dan pada saat

yang bersamaan memberikan dasar ekonomi untuk reformasi sosial. Asuransi

Kecelakaan Norwegia untuk Pekerja Pabrik tahun 1895 secara perlahan-lahan

diperbaiki untuk mencakup profesi lainnya, diikuti dengan pengenalan tunjangan

saat sakit, tunjangan hari tua (1936), tunjangan pengangguran (1939), tunjangan

cacat tubuh (1960) dan tunjangan bagi janda dan orang tua tunggal wanita (1964).

Pada tahun 1967, tunjangan sosial yang diperkenalkan sebelum Perang Dunia II

digabungkan dengan Skema Asuransi Nasional. Pembayaran dari skema tersebut

ditentukan oleh jumlah poin pensiun yang diraih tiap individu.

Norwegia merupakan negara makmur dan salah satu terkaya di dunia.

Pada tahun 2003, untuk tiga tahun berturut-turut, Norwegia menduduki peringkat

teratas kondisi kehidupan nasional menurut UNDP Human Development Index.

Rata-rata usia kehidupan di Norwegia adalah 78,7 tahun (2001). Secara

umum masyarakat memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik dengan angka

kematian balita yang sangat rendah. Hampir seluruh masyarakat menyelesaikan

pendidikan sekolah menengah dan memiliki kecakapan menulis serta membaca.



Angka kemiskinan relatif rendah dibanding dengan negara OECD lainnya dan

kondisi kemiskinan yang sangat memprihatinkan tidak dijumpai di Norwegia.

Angka produksi domestik kotor (GDP) per kapita sangat tinggi dengan

tingkat kesejahteraan yang merata. Disamping itu, kesetaraan jender juga diakui

pada seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya,

Norwegia telah menerapkan layanan kesehatan umum yang didanai oleh pajak dan

skema asuransi nasional, dan berlaku untuk semua warga negara dan penduduk.

Baik konsumsi publik dan pribadi meningkat tajam sejak tahun 1900,

dan tingkat kesejahteraan pada beberapa dekade terakhir dikarenakan penemuan dan

eksploitasi minyak lepas pantai dan gas alam di Laut Utara. Dibawah tekanan

modernisasi dan urbanisasi yang meningkat, pola kehidupan tradisional yang stabil

telah digantikan dengan mobilitas yang tinggi, dimana orang lebih banyak bergerak

dan berganti pekerjaan.

F. Sistem Jaminan Sosial di Amerika Serikat

Jaminan sosial di Amerika pertama kali diundangkan pada tanggal 14

Agustus 1935 yang pada awalnya dikenal dengan nama OASDI program (Old-Age,

Survivors, and Disability Insurance). Undang-undang jaminan sosial tersebut

disetujui setelah terjadinya depresi ekonomi di Amerika di awal tahun 1930an.

Awalnya, UU Jaminan Sosial Amerika tidak mencakup asuransi sosial kesehatan

(Medicare). Program Medicare dalam sistem jaminan sosial di Amerika baru masuk

30 tahun kemudian, yaitu di tahun 1965 sehingga nama lain kini dikenal dengan

OASDHI (H diantara D dan I sebagai singkatan dari Health). Program OASDI,

tanpa kesehatan, pada hakikatnya mirip dengan program pensiun kita dimana

peserta memperoleh manfaat uang tunai ketika mencapai usia pensiun, ahli waris

peserta yang memenuhi syarat menerima manfaat jika peserta meninggal, dan

apabila peserta menderita cacat. Menjelang UU Jaminan Sosial di Amerika

diberlakukan, usulan untuk membuat program ini sukarela juga sudah diajukan

dengan alasan pelanggaran atas hak kebebasan. Namun demikian, pilihan tersebut



tidak diadopsi dalam UU karena bukti-bukti menunjukkan bahwa program sukarela

tidak efektif. Sebenarnya Amerika termasuk terbelakang dalam mengembangkan

jaminan sosialnya dibandingkan dengan Jerman dan Inggris (Rejda, 1988). Pada

prinsipnya, sistem Jaminan Sosial di Amerika diselenggarakan dengan satu undang-

undang dan diselenggarakan olah satu badan pemerintah (Social Security

Administration). Dengan demikian, program Jaminan Sosial Amerika bersifat

monopolistik dan mencakup jaminan hari tua dan jaminan kesehatan. Hanya saja,

jaminan kesehatannya (Medicare) terbatas untuk penduduk berusia 65 tahun keatas

atau yang menderita cacat tetap atau penderita sakit ginjal yang mematikan. Seluruh

penduduk, apakah ia pegawai swasta maupun pegawai pemerintah harus masuk

program jaminan sosial sehingga perpindahan pekerja dari satu pekerjaan ke

pekerjaan lain atau dari satu negara bagian ke negara bagian lain tidak menjadi

masalah. Untuk itu, setiap penduduk harus memiliki nomor jaminan sosial (9 digit)

yang berlaku untuk segala macam urusan seperti sebagai nomor pajak, kartu SIM,

bersekolah, menjadi nasabah bank, dan berbagai urusan kehidupan lainnya.

Manfaat yang diberikan berupa jaminan pensiun yang dibayarkan

menurut sistem pay as you go dimana iuran dibayarkan oleh tenaga kerja yang aktif

bekerja dan pemberi kerja, sedangkan manfaat bagi pensiunan dibayarkan dari iuran

tenaga kerja pada tahun yang sama. Artinya, pensiun bagi penduduk Amerika

dibayar oleh tenaga kerja yang masih aktif, bukan dari tabungan pensiunan pada

masa lalu. Begitu juga untuk jaminan cacad, pensiun ahli waris, dan Medicare.

Jaminan pensiun diberikan berkaitan dengan tingkat penghasilan penduduk terakhir

dan lamanya seorang penduduk mengiur. Besarnya pensiun yang menjadi hak setiap

penduduk dapat dilihat dari Web yang setiap orang dapat menghitung atau melihat

haknya setiap saat. Program Medicare hanya diberikan kepada seluruh penduduk

yang mencapai usia 66 tahun atau lebih atau penduduk yang lebih muda akan tetapi

menderita cacad tetap atau menderita penyakit ginjal yang memerlukan hemodialisa

atau transplantasi. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada pensiunan terbatas

pada jaminan rawat inap di rumah sakit dan jaminan perawatan jangka panjang.

Program ini disebut Medicare Part A yang menjadi hak semua lansia. Sedangkan

untuk jaminan rawat jalan, penduduk lansia harus membeli asuransi kesehatan



swasta dengan 75% premi disubsidi Medicare. Program rawat jalan ini bersifat

sukarela dengan insentif premi dari Medicare. Untuk mendapatkan hak jaminan

sosial, setiap orang harus memenuhi kualifikasi masa iuran dan besarnya iuran yang

dikonversi dalam sistem poin. Program Kecelakaan kerja dikelola tersendiri oleh

masing-masing negara bagian dengan peraturan negara bagian.

Iuran untuk program jaminan sosial dikumpulkan bersamaan dengan

pembayaran pajak secara umum dan karenanya disebut social security tax. Hanya

saja dana dana jaminan sosial tidak masuk ke kas negara akan tetapi masuk kedalam

tiga jenis Dana (trust fund) yaitu Dana Jaminan Hari Tua dan Ahli Waris (old-age

and Survivors Insurance, OASI), Dana Asuransi Disabilitas (SSDI), dan Dana

Medicare. Besarnya iuran tenaga kerja adalah 7,65% dan pemberi kerja juga mengiur

sebesar 7,65% untuk program OASI dan masing-masing 0,9% untuk program SSDI,

serta masing-masing 1,45% untuk program Medicare. Total iuran pekerja menjadi

15,3% dari upah dengan maksimum upah sebesar US$ 62.500 setahun yang setiap

tahun dinaikan sesuai dengan indeks yang telah disusun oleh badan penyelenggara

(SSA) yang berada di bawah Departemen Pelayanan Sosial.32

G. Sistem Jaminan Sosial di Malaysia

Sebagai negara persemakmuran, sistem jaminan sosial di Malaysia

berkembang lebih awal dan lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan sistem

jaminan sosial di negara lain di Asia Tenggara. Pada tahun 1951 Malaysia sudah

memulai program tabungan wajib pegawai untuk menjamin hari tua (employee

provident fund, EPF) melalui Ordonansi EPF. Seluruh pegawai swasta dan pegawai

negeri yang tidak berhak atas pensiun wajib mengikuti program EPF. Ordonansi

EPF kemudian diperbaharui menjadi UU EPF pada tahun 1991. Pegawai

pemerintah mendapatkan pensiun yang merupakan tunjangan karyawan pemerintah.

Selain itu, Malaysia juga memiliki sistem jaminan kecelakaan kerja dan pensiun

cacat yang dikelola oleh Social Security Organization (SOCSO). Oleh karena

pemerintah federal Malaysia bertanggung jawab atas pembiayaan dan penyediaan

32

Butler, RJ, 1999. The Economics of Social Insurance and Employee Benefits. Kluwer Academic Publlisher, Boston, USA, 1999.



langsung pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk yang relatif gratis, maka

pelayanan kesehatan tidak masuk dalam program yang dicakup sistem jaminan

sosial di Malaysia. Dengan sistem pendanaan kesehatan oleh negara, tidak ada risiko

biaya kesehatan yang berarti bagi semua penduduk Malaysia yang sakit ringan

maupun berat.

Sektor informal merupakan sektor yang lebih sulit dimobilisasi. Namun

demikian, dalam sistem jaminan sosial di Malaysia, sektor informal dapat menjadi

peserta EPF atau SOCSO secara sukarela. Termasuk sektor informal adalah mereka

yang bekerja secara mandiri dan pembantu rumah tangga. Karyawan asing dan

pegawai pemerintah yang sudah punya hak pensiun juga dapat ikut program EPF

secara sukarela.

Di dalam penyelenggaraannya, masing-masing program dan kelompok

penduduk yang dilayani mempunyai satu badan penyelenggara. Program EPF

dikelola oleh Central Provident Fund (CPF), sebuah badan hukum di bawah naungan

Kementrian Keuangan. Lembaga ini merupakan lembaga tripartit yang terdiri atas

wakil pekerja, pemberi kerja, pemerintah, dan profesional. Untuk tugas-tugas

khusus, seperti investasi, lembaga ini membentuk Panel Investasi. Penyelenggaraan

pensiun bagi pegawai pemerintah dikelola langsung oleh kementrian keuangan

karena program tersebut merupakan program tunjangan pegawai (employment

benefit) dimana pegawai tidak berkontribusi. Program jaminan kecelakaan kerja dan

pensiun cacat dikelola oleh SOCSO yang dalam bahasa Malaysia disebut

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

Manfaat (benefits) yang menjadi hak peserta terdiri atas:

(1) Peserta dapat menarik jaminan hari tua berupa dana yang dapat diambil

seluruhnya (lump-sum) untuk modal usaha, menarik sebagian lump-sum dan

sebagian dalam bentuk anuitas (sebagai pensiun bulanan), dan menarik hasil

pengembangannya saja tiap tahun sementara pokok tabungan tetap dikelola

CPF.

(2) Peserta dapat menarik tabungannya ketika mengalami cacat tetap, meninggal

dunia (oleh ahli warisnya), atau meninggalkan Malaysia untuk selamanya.



(3) Peserta juga dapat menarik dananya untuk membeli rumah, ketika mencapai usia

50 tahun, atau memerlukan biaya perawatan di luar fasilitas publik yang

ditanggung pemerintah.

(4) Ahli waris peserta berhak mendapatkan uang duka sebesar RM 1.000-30.000,

tergantung tingkat penghasilan, apabila seorang peserta meninggal dunia.

Tingkat iuran untuk program EPF, dalam prosentase upah, bertambah

dari tahun ke tahun seperti disajikan dalam tabel berikut. Jumlah iuran tersebut

ditingkatkan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan tingkat upah dan tingkat

kemampuan penduduk menabung. Dalam program EPF di Malaysia, sekali

seseorang mengikuti program tersebut, maka ia harus terus menjadi peserta sampai

ia memasuki usia pensiun yang kini masih 55 tahun.33

Berikut adalah tabel perkembangan tingkat iuran dana provident fund di Malaysia

berdasarkan CPF, Malaysia, tahun 1998.

Tahun Iuran Tenaga

Kerja

Iuran Pemberi Kerja Total

1952 – Juni 1975 5% 5% 10%

Juli 1975 – Nop 80 6% 7% 13%

Des 80 – Des 92 9% 11% 20%

Jan 93 – Des 95 10% 12% 22%

Jam 96 – 98 11% 12% 23%

H. Sistem Jaminan Sosial Thailand

Program Jaminan Sosial di Thailand terdiri atas program jaminan bagi

pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan program kesehatan. Program yang diatur

oleh UU Jaminan Sosial di Thailand dimulai pada tahun 1990 Pemerintah Thailand

mengeluarkan UU Jaminan Sosial, namun demikian implementasinya baru dimulai

enam bulan kemudian, yaitu pada bulan Maret 1991. Dana yang terkumpul dikelola

oleh suatu badan tripartit, Dewan Jaminan Sosial, yang terdiri dari 15 orang yang

33

Kertonegoro,S., 1998. Sistem dan Program Jaminan Sosial di Negara-Negara ASEAN. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.



mewakili pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja masing-masing 5 (lima) orang.

Kantor Jaminan Sosial (Social Security Office, SSO) berada di bawah Departemen

Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Mula-mula program tersebut wajib bagi pemberi

kerja dengan 20 karyawan atau lebih, yang kemudian secara bertahap diwajibkan

kepada pemberi kerja yang lebih kecil. Sejak 31 Mei 2002, seluruh tenaga kerja

dengan satu atau lebih karyawan wajib menjadi peserta. Kini jumlah peserta SSO

adalah 6,59 juta tenaga kerja di Thailand, seluruh tenaga kerja formal telah menjadi

peserta. Pegawai pemerintah mendapat jaminan yang dibiayai oleh anggaran belanja

negara tanpa ada iuran sama sekali dari pekerja. Jaminan yang ditanggung meliputi

jaminan kesehatan, pensiun dan dana lump-sum pada waktu memasuki masa

pensiun. Untuk pekerja sektor informal dan kelompok penduduk lain yang belum

termasuk peserta SSO atau CSMBS, Pemerintah Thailand mengembangkan program

National Health Security yang dikenal dengan kebijakan ’30 Baht’. Dalam program

ini, seluruh penduduk sektor informal dan anggota keluarga tenaga kerja swasta

diwajibkan mendaftar ke salah satu rumah sakit dimana mereka akan berobat jika

mereka sakit. Atas dasar penduduk yang terdaftar itu, pemerintah kemudian

membayar rumah sakit secara kapitasi sebesar 1.204 Baht per kepala per tahun.

Penduduk yang terdaftar akan membayar sebesar 30 Baht (kira-kira Rp 6.000) sekali

berobat atau sekali perawatan di rumah sakit. Biaya yang dibayar itu sudah termasuk

segala pemeriksaan, obat, pembedahan, dan perawatan intensif jika diperlukan.

Manfaat program jaminan sosial pekerja swasta dan pekerja informal

meliputi jaminan kesehatan, bantuan biaya persalinan, jaminan uang selama

menderita cacad, santunan kematian, dana untuk anak-anak, kecelakaan kerja, dan

jaminan hari tua. Jaminan kesehatan hanya diberikan kepada tenaga kerjanya,

sedangkan anggota keluarga tenaga kerja dijamin melalui program ’30 Baht’.

Manfaat program jaminan sosial pegawai swastapun dimulai dengan menjamin

pelayanan kesehatan, baru secara bertahap pelayanan lain seperti jaminan uang

waktu cacad dan jaminan hari tua diberikan kemudian. Sementara pegawai

pemerintah memang menikmati manfaat yang lebih baik, karena mereka sudah

mendapat jaminan hari tua terlebih dahulu dan jaminan kesehatan komprehensif.

Untuk jaminan kesehatan, dikenal dengan program CSMBS, yang dijamin bukan



saja pegawai, pasangan dan anaknya, orang tua pegawaipun dijamin. Jaminan yang

diberikan komprehensif sehingga peserta tidak perlu lagi membayar apabila mereka

memanfaatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan. Tentu

saja, jika mereka mencari pelayanan dari fasilitas kesehatan dan di kelas perawatan

di luar ketentuan, masyarakat harus membayar sendiri.

Besarnya iuran untuk prgram jaminan sosial pegawai swasta ditanggung

bersama antara pekerja, pemberi kerja dan pemerintah. Disinilah keunikan sistem

jaminan sosial Thailand, karena pemerintahpun ikut membayar iuran bagi pekerja

swasta dan sektor informal. Besarnya iuran dipisahkan untuk masing-masing

program yang total berjumlah 18,5% yang terdiri atas iuran pekerja dan pemberi

kerja masing-masing sebesar 7,5% dan iuran pemerintah sebesar 3,5%. Selain itu,

pemberi kerja masih memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan

kerja yang besarnya bervariasi dari 0,2% - 1%; tergantung dari tingkat risiko masing-

masing usaha (SSO, 2003). Besarnya upah yang diperhitungkan untuk jaminan sosial

ini ditetapkan sampai jumlah maksimum Pegawai pemerintah dan pegawai sektor

informal tidak membayar iuran, seluruh biaya ditanggung anggaran belanja

pemerintah. Yang menarik dari pembayaran iuran jaminan sosial di Thailand adalah

bahwa besarnya iuran untuk kesehatan dan persalinan diturunkan dari tadinya 4,5%

(masing-masing 1,5%) menjadi 3% (masing-masing pihak mengiur 1%) karena telah

terjadi akumulasi dana yang besar karena penyelenggaraan yang bersifat nirlaba dan

setiap dana yang tidak digunakan diakumulasi. Gambaran lengkap iuran terlihat

pada tabel berikut.



Iuran Jaminan Sosial Pegawai Swasta di Thailand (Dalam % Upah), 2003

(Sumber: SSO, Thailand, 2003)

Bentuk Jaminan Iuran Pekerja Iuran Pemberi Kerja Iuran Pemerintah

Kesehatan dan Persalinan 1% 1% 1%

Cacat/Invalid dan

kematian

1,5% 1,5% 1,5%

Santunan Anak 2% 2% 1%

Hari Tua 3% 3%

TOTAL 7,5% 7,5% 3,5%

I. Sistem Jaminan Sosial di Filipina

Filipina memulai pengembangan program Jaminan Sosial (JS) sejak

tahun 1948 akan tetapi UU Jaminan Sosialnya (Republic Act 1161) baru disahkan

pada tahun 1954. Dibutuhkan enam tahun sejak ide awal pengembangan jaminan

sosial dicetuskan oleh Presiden Manuel A. Roxas di tahun 1948. Namun demikian,

UU tersebut ditolak oleh kalangan bisnis Filipina sehingga dilakukan amendemen

UU tersebut dan diundangkan kembali pada tahun 1957. Barulah UU JS tersebut

mulai diterapkan untuk pegawai swasta. Pada tahun 1980 beberapa kelompok

pekerja sektor informal atau pekerja mandiri mulai diwajibkan mengikuti program

JS. Kemudian pada tahun 1992 semua pekerja informal yang menerima penghasilan

lebih dari P1.000 (sekitar Rp 200.000) wajib ikut. Selanjutnya di tahun 1993

pembantu rumah tangga yang menerima upah lebih dari P1.000 sebulan kemudian

juga diwajibkan untuk mengikuti program JS. Program JS tersebut dikenal dengan

Social Security System (SSS). Pada saat ini, SSS mempunyai anggota sebanyak 23,5

juta tenaga kerja atau sekitar 50% dari angkatan kerja, termasuk diantaranya 4 juta

tenaga kerja di sektor informal (Purwanto dan Wibisana, 2002). Khusu pegawai

negeri, pemerintah Filipina menyelenggarakan program tersendiri yang disebut

sebagai Government Service Insurance System (GSIS) yang dimulai lebih awal yaitu

di tahun 1936 dan kini memiliki anggota sebanyak 1,4 juta pegawai negeri.



Angkatan Bersenjata dan Polisi memiliki sistem jaminan sosial tersendiri yang

dibiayai dari anggaran pemerintah. Kedua program jaminan sosial pegawai

pemerintah, termasuk tentara, lebih tepat dikatakan sebagai program tunjangan

pegawai (employment benefit) dibandingkan sebagai program jaminan sosial

menurut defisini universal. Pada awalnya program jaminan sosial tersebut

menyelenggarakan program jaminan hari tua (old-age) kematian, cacat, maternitas,

kecelakaan kerja dan kesehatan. GSIS memberikan berbagai pelayanan ekstra, selain

pelayanan tersebut, seperti program pemberdayaan ekonomi dan asuransi umum.34

Namun demikian, di tahun 1995 Pemerintah Filipina mengeluarkan Undang-

Undang Asuransi Kesehatan National (RA7875) yang memisahkan program

asuransi kesehatan dari kedua lembaga (SSS dan GSIS) menjadi satu dibawah

pengelolaan the Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), suatu badan

publik yang bersifat nirlaba (SSS, 2001). PhilHealth bukanlah suatu badan usaha

yang di Indonesia kita kenal sebagai BUMN.

Manfaat yang diberikan kepada peserta SSS dan GSIS adalah:

1. Uang tunai selama peserta menderita sakit dan tidak bisa bekerja paling sedikit 4

(empat) hari, baik dirawat di rumah sakit dan di rumah sendiri.

2. Untuk peserta wanita yang hamil, keguguran, atau melahirkan diberikan uang

tunai sebesar antara P24.000-P31.200 (antara Rp 4,4 juta- Rp 6,2 juta).

3. Uang tunai yang dibayarkan secara lump-sum atau bulanan bagi peserta yang

menderita cacat tetap, baik parsial maupun total yang bukan disebabkan oleh

kecelakaan kerja.

4. Jaminan hari tua (baik lump-sum maupun pensiun bulanan) ketika memasuki

masa pensiun (60 tahun).

5. Peserta berhak mendapatkan jaminan kematian berupa uang tunai atau bulanan

yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

6. Jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Manfaat jaminan kecelakaan kerja ini dapat diterima bersamaan dengan manfaat

program yang lain.

34

Kertonegoro,S., Op.Cit.



Untuk setiap manfaat yang berhak diterima, peserta harus memenuhi

persyaratan kepesertaan tertentu (qualifying conditions). Selain manfaat definitif,

peserta juga dapat diberikan fasilitas kredit (loan) untuk menutupi kebutuhan uang

tunai yang mendesak dengan bunga 6% setahun untuk pinjaman di bawah P15.000

dan 8% setahun untuk pinjaman lebih dari P15.000.

Iuran jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah 8,4% sebulan

(tidak termasuk iuran untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja) yang dibayar

bersama antara majikan (5,04%) dan pegawai (3,36%). Batas maksimum upah untuk

perhitungan iuran adalah P12.000 (Rp 2,4 juta) sebulan. Iuran untuk jaminan

kecelakaan kerja adalah 1% dengan maksium iuran sebesar P1.000 per karyawan

yang hanya dibayar oleh pemberi kerja. Sedangkan besarnya iuran untuk tenaga

kerja informal diperhitungkan berdasarkan besarnya pendapatan yang dinyatakan

oleh calon peserta pada waktu pendaftaran dengan batas minimum sebesar P1.000.

Untuk pekerja Filipina di luar negeri, yang dikelompokan sebagai pekerja membayar

sendiri—tidak melalui pemberi kerja, batas minimum penghasilan adalah P3.000

sebulan. Untuk memudahkan perhitungan iuran, SSS mengembangkan 24 kelompok

upah dan besarnya iuran untuk masing-masing kelompok upah. Iuran untuk asuransi

kesehatan adalah 2,5% upah sebulan untuk menjamin biaya rawat inap saja (rawat

jalan tidak dijamin). Dengan demikian total iuran menjadi 10,9% (tanpa kecelakaan

kerja) dan 11,9% (dengan kecelakaan kerja). Sedangkan pada GSIS, tingkat iuran

lebih tinggi yaitu 12% dari pemberi kerja (pemerintah) dan 9% dari pekerja.35

Phil-Health merupakan program Asuransi Kesehatan Nasional yang

kini memiliki keanggotaan lebih dari 39 juta jiwa (lebih dari 50% penduduk

Filipina). Anggota Phil-Health terdiri atas 55% pegawai swasta, 24% pegawai

pemerintah, 9% penduduk tidak mampu, 11% peserta sukarela (informal), dan 2%

adalah peserta khusus yang tidak membayar iuran. Manfaat yang menjadi hak

peserta adalah jaminan rawat inap di rumah sakit pemerintah maupun swasta

dengan standar pembayaran yang sama. Pembayaran ke rumah sakit didasarkan

pada sistem biaya jasa per pelayanan (fee for service) mengingat cara inilah yang kini

diterima oleh rumah sakit. Pelayanan rawat jalan sementara ini belum dijamin,

35

Ibid



karena diasumsikan penduduk mampu membayar sendiri biaya rawat jalan yang

tidak menjadi beban berat rumah tangga. Besarnya iuran adalah maksimum 3% dari

gaji yang diperhitungkan maksimum P10.000 (sekitar Rp 2 juta). Namun demikian,

iuran yang kini dikumpulkan adalah sebesar 2,5% yang ditanggung bersama antara

pemberi kerja dan tenaga kerja, bagi sektor formal. Sedangkan bagi sektor informal,

iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta dan bagi penduduk miskin, iuran

ditanggung pemerintah pusat dan daerah.36 Pada tahun 2003, PhilHealth menerima

banyak sekali permintaan dari pemberi kerja untuk memperluas jaminan dengan

mencakup jaminan rawat jalan. Para pemberi kerja akan menambahkan iuran guna

memperluas jaminan tersebut.37 Berikut adalah tabel Kompilasi Iuran Sistem

Jaminan Sosial di Filipina berdasarkan GGIS Filipina, tahun 2002.

Program Iuran Tenaga Kerja Iuran Pemberi Kerja Total

Jaminan Sosial, SSS 5,04% 3,36% 8,4%

Kecelakaan Kerja - 1% 1,0%

Jaminan Sosial, GSIS 9% 12% 21,0%

Kesehatan, PhilHealth 1,25% 1,25% 2,5%

Total:

Swasta

Pemerintah

6,29%

10,25%

5,61%

12%

11,9%

22,5%

J. Sistem Jaminan Sosial di Australia

Sistem jaminan sosial di Australia dimulai dengan sistem negara

kesejahteraan dimana negara menanggung segala beban sosial seperti bantuan sosial

bagi lansia (semacam uang pensiun). Sejak didirikannya Australia tahun 1901,

Australia menjalankan sistem jaminan sosialnya melalui program bantuan sosial

(pilar pertama dalam sistem Australia). Sampai dengan awal tahun 70-an, penduduk

yang memasuki usia pensiun dan memiliki penghasilan dan aset di bawah jumlah

36

Ibid 37

Dueckue, P., 2003. Phil Health Today. Presentation on the Social Health Insurance Meeting, Bangkok.



tertentu mendapat uang pensiun otomatis dari pemerintah. Karena sifatnya bantuan

sosial, maka tidak semua penduduk berhak mendapatkan dana pemerintah yang

dikumpulkan dari pajak umum (general tax revenue). Oleh karenanya pemerintah

mengembangkan instrumen seleksi, means test untuk menentukan siapa-siapa yang

berhak mendapatkan bantuan sosial hari tua. Sedangkan jaminan kesehatan sudah

menjadi hak setiap penduduk yang pendanaanya dibiayai dari dana pajak. Baru pada

tahun 1973 dirasakan perlunya mengembangkan asuransi kesehatan wajib dan pada

tahun 1983 dirasakan perlunya asuransi hari tua wajib. Praktek jaminan sosial

dengan sistem asuransi wajib atau asuransi sosial baru diterapkan sepenuhnya sejak

tahun 1992 yang pada waktu itu, sekitar 40% pekerja memiliki asuransi hari tua.

Pada tahun 2001, dengan program asuransi sosial, maka sudah 97% pekerja tetap

telah menjadi peserta. Pada tahun 2001, 65% penduduk lansia menerima pensiun

(Aged Pension) dari sistem asuransi wajib yang dikenal dengan superannuation.

Pengelolaan jaminan sosial wajib berada di bawah Menteri Keuangan

dan Administrasi, kecuali untuk angkatan bersenjata yang berada di bawah

koordinasi Departemen Urusan Veteran. Penyelenggaraan sehari-hari jaminan sosial

tambahan (non kesehatan) dikelola oleh lembaga swasta pengelola dana yang berada

di bawah pengawasan Departemen Keuangan. Sedangkan untuk asuransi kesehatan

program jaminan sosial kesehatan (Medicare) dikelola oleh Health Insurance

Commissioner (HIC), suatu lembaga Negara yang bersifat independen akan tetapi di

bawah pengawasan Departemen Kesehatan dan Pelayanan Orang Tua. Program

asuransi kesehatan tidak membedakan kelompok pekerjaan karena semua pegawai

swasta atau pemerintah menjadi peserta Medicare yang dikelola HIC. Pegawai

swasta yang ingin mendapatkan pelayanan lebih baik dapat membeli asuransi

tambahan pada asuransi kesehatan swasta dibawah koordinasi Medibank Private

Insurance (MPI).

Besarnya iuran untuk proteksi pilar pertama yang berbentuk bantuan

sosial tidak diperhitungkan terpisah karena dibiayai oleh pajak umum. Sedangkan

besarnya iruan untuk asuransi hari tua wajib adalah sebesar 9% dari upah (sebelum

tahun 2003, besarnya 8% dari upah) sedangkan untuk HIC besarnya iuran adalah

2,5% dari upah. Namun perlu disadari bahwa iuran untuk Medicare tersebut



sebenarnya merupakan tambahan dari biaya kesehatan yang dibiayai dari anggaran

pemerintah federal dan negara bagian.

K. Sistem Jaminan Sosial di Singapura

Di Singapura, penyelenggaraan jaminan sosial diselenggarakan oleh

CPF (Central Provident Fund). Pada dasarnya, CPF adalah skema tabungan wajib

yang diperkenalkan pada tahun 1955 untuk membantu menutup biaya hidup bagi

penduduk Singapura setelah pensiun / penghentian pekerjaan. Uang yang disimpan

dalam Rekening Biasa CPF dapat digunakan untuk membantu membayar untuk

kepemilikan rumah, pendidikan dan investasi. Rekening Khusus dimaksudkan untuk

usia tua dan kontinjensi tujuan dan pensiun untuk membeli produk-produk

keuangan yang terkait dengan. Sebagian dari yang dikenal sebagai Medisave CPF

juga dapat digunakan untuk membantu membayar biaya perawatan rumah sakit dan

asuransi kesehatan (yang dikenal sebagai MediShield).

Dalam perkembangannya, kini CPF memberi jaminan untuk

pensiun/jaminan hari tua, perumahan dan kesehatan (medisave), perlindungan

keluarga (family protection) dan upaya peningkatan asset keluarga (asset enhancement).

CPF skema yang berlaku untuk semua orang Singapura dan Singapura Permanent

penduduk; asing yang berada di Work Pass tidak diharuskan untuk memberikan

kontribusi dana ini. Namun, ketika seorang asing mengambil tempat tinggal

permanen di Singapura, orang asing akan diharapkan untuk berkontribusi pada

skema CPF.

Nilai dana yang dimiliki setiap anggota EPF atau CPF adalah sesuai

dengan jumlah tabungan wajib ditambah hasil pengembangannya, yang selalu lebih

besar dibanding kalau dana itu disimpan sebagai deposito pribadi di bank. Hasil

pengembangan CPF adalah sebesar 2,5 persen pertahun, sementara bunga deposito

hanya 1 persen. Dengan demikian, meskipun bersifat wajib, peserta dapat menarik

manfaat yang besar dari kepesertaannya dalam CPF, oleh karena hasil

pengembangan dana CPF lebih besar dari bunga deposito. Kenyataan ini dijamin

dengan Undang Undang, sehingga tidak ada keraguan bagi peserta CPF.



Adapun sumber pembiayaan sistem jaminan sosial adalah dari iuran

peserta dan pemberi kerja yang ditetapkan berdasar persentase upah/gaji. Setiap

bulan, pemberi kerja dan pekerja (hanya warga negara Singapura dan PRs)

berkontribusi pada CPF. Bentuk kontribusi beragam. Pemberi kerja akan

membayarkan bagi pekerjanya yang berpenghasilan diatas $50 perbulan. Bagi

pekerja yang memperoleh lebih besar dari $500 perbulan, baik pemberi kerja dan

pekerja diharuskan berkontribusi pada rekening CPF pekerja.

Besarnya kontribusi mempertimbangkan pendapatan per bulan,

kelompok usia, bidang pekerjaan dan lama menetap bagi PRs serta disesuaikan tiap

tahun berdasarkan kondisi ekonomi domestik. Kontribusi bervariasi dari minimal

3,75% sampai 20% dari pendapatan per bulan bagi pekerja, sementara pemberi kerja

berkontribusi antara 2,625% sampai 14,5% dari pendapatan per bulan pekerja.

Pendapatan pekerja yang diwajibkan dikenakan kontribusi dibatasi sampai $4.500.

Setiap rekening memperoleh tingkat bunga sebesar minimum 2,5% per

tahun untuk OA, sampai 4% per tahun untuk SA dan MA, tergantung pada tingkat

bunga domestik, dan ditinjau setiap triwulan. Sejak tahun 1986, besaran kontribusi

relatif stabil pada kisaran 30-40% dari pendapatan pekerja. Pada tahun 2003 terjadi

perubahan besaran iuran CPF dari 36 persen menjadi 33 persen, untuk memberi

peluang ekonomi Singapura lebih kompetitif. Selain dari itu, di Singapura ada batas

maksimum upah/gaji untuk penetapan iuran, yang dipatok maksimum gaji 5.500

dolar Singapura. Adapun akumulasi dana yang berhasil dikumpulkan, pada tahun

2004 CPF telah mencapai 100 milliar dollar Singapura. Dana inilah yang ikut

mendorong investasi di berbagai proyek, dari lapangan terbang, jalan tol,

perumahan, industri, bursa saham, sampai ke obligasi pemerintah.38

38

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F4597/SJSN%20dan%20Pertumbuhan-Plt.htm diakses pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 23:00 WIB.

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F4597/SJSN%20dan%20Pertumbuhan-Plt.htm



BAB VI

Melihat untuk Mempelajari, Bukan Meniru:

Kebijakan Sistem Jaminan Sosial yang Tidak Selalu Sama

Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan suatu mekanisme universal di

dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara. Meskipun prinsip-

prinsip universalitasnya sama, yaitu pada umumnya berbasis pada mekanisme asuransi

sosial dan tabungan sosial, namun dalam penyelenggaraannya terdapat variasi yang luas.

Variasi program, tingkat manfaat, dan tingkat iuran serta badan penyelenggara di berbagai

negara tidak dapat dihindari karena beragamnya tingkat sosial ekonomi dan budaya

penduduk di negara tersebut. Variasi tersbeut tidak lepas dari sejarah berkembangnya suatu

sistem jaminan sosial di negara tersbeuut. Masing-maisng sistem memiliki kelebihan dan

kelemahan, oleh karenanya berbagai contoh tersebut perlu dipelajari sebagai rujukan bagi

penyusunan SJSN.

Menurut sejarah, dasar-dasar konsep international jaminan sosial dituangkan

dalam Deklarasi Philadelphia tahun 1944, yaitu piagam baru ILO pada masa sesudah

perang. Tetapi tugas pendefinisian institusi jaminan sosial yang sebenarnya dilakukan

dalam Konvensi ILO tentang Norma-Norma Minimum Jaminan Sosial tahun 1952. Perlu

diperhatikan bahwa, meskipun terjadi perkembangan yang luar biasa pada tahun-tahun

selanjutnya, definisi yang tercantum dalam dokumen itu tetap menjadi acuan sampai hari

ini bagi siapapun yang mengahadapi tugas berat untuk menjelaskan institusi tersebut dan

fungsi-fungsinya. Bagi banyak orang, pendekatan pragmatis untuk menjelaskan apa yang

ada di bawah lingkup jaminan sosial adalah satu-satunya yang bisa diterima.

Secara mengejutkan, kelahiran program jaminan sosial ternyata banyak

ditentukan oleh adanya political-will yang kuat, yang datangnya justru dari penyelenggara

negara. Lebih bersifat top-down dibanding bottom-up. Beberapa contoh, dalam hal ini

dapat dikemukakan.

Jerman, barangkali tidak akan menjadi model penyelenggaraan program

Jaminan Sosial, seandainya Kanselir Jerman, Otto Van Bismark (1883) tidak



mengintrodusir sistem jaminan sosialnya, yang kemudian dikenal dengan “Bismarck

Model”. Model ini, sebagaimana kita ketahui, kemudian banyak dicontoh oleh negara lain,

baik di Eropa maupun di belahan dunia lain. Sudah tentu dengan mempertimbangkan

filosofi dan kondisi setiap negara masing-masing. Namun, ada prinsip-prinsip universal

yang ternyata diberlakukan, antara lain prinsip “nirlaba” dan kegotongroyongan/solidaritas

sosial.

Inggris, dikenal dengan “Beveridge” modelnya yang diambil dari nama menteri

urusan Jaminan Sosial Inggris setelah perang dunia II, yang kemudian juga diperkenalkan

sebagai model negara kesejahteraan (welfare-state model). Sedangkan di Korea, Presiden

Korea Selatan, Syngman Rhee, memberlakukan jaminan kesehatan secara bertahap bagi

rakyatnya melalui Dekrit Presiden, dan mencapai universal coverage dalam waktu 12 tahun

(1976-1988). Mulai dari kelompok tenaga kerja dengan jumlah 400 orang kemudian

menurun dan akhirnya bagi kelompok nonformal. Demikian pula Amerika Serikat, dimana

program jaminan sosial diprakarsai oleh Presiden Roosevelt, sebagai bagian dari kebijakan

the new deal, dengan menerbitkan Social Security Act (1935), ketika Amerika Serikat justru

sedang dilanda depresi ekonomi yang hebat.39

Sejalan dengan perkembangan, pada tahun 1980an, pendukung aliran

neoliberalisme membuat struktur asuransi sosial di Amerika Latin diganti, bukan

diperbaiki, dengan pengaturan swasta yang digunakan oleh skema pensiun di chile. Kira-

kira pada waktu yang bersamaan, komunis yang berkuasa di Eropa Tengah dan Timur

tumbang dan sebagian besar pemimpin-pemimpin barunya tidak mengalami kesulitan untuk

mengganti satu dogma politik dengan dogma yang lain; keputusan mereka bergabung

dengan neoliberalisme juga membuat mereka mendapatkan bantuan internasional untuk

melakukan perbaikan-perbaikan tertentu.

Tahap penting selanjutnya dalam sistem jaminan sosial di dunia adalah pada

awal tahun 2000 ketika terjadi kehancuran pasar uang dunia. Kejadian tersebut

memperlihatkan irasionalitas keyakinan bahwa negara-negara maju dapat menciptakan

suatu bentuk jaminan sosial yang lebih baik bagi setiap orang, menandai berhentinya

ekspansi pesat doktrin neooliberal. Mengingat betapa pentingnya peran jaminan sosial

39

Sulastomo, 2011, Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 73.



dalam kondisi perekonomian dunia yang buruk pada masa itu, Bank Dunia membuat

laporan terkait skema asuransi masa tua yang biasanya dibiayai oleh sebuat sistem

kontribusi yang terdiri dari dua atau tiga pihak atas dasar pay-as-you-go. Laporan ini

menganjurkan pemerintah agar mengganti skema tersebuut dengan sebuah sistem tiga pilar

sebagai berikut:

1. Sistem keanggotaan wajib yang dibiayai pajak dan dikelola secara terbuka, yang

memberikan jaminan pensiun menurut cara yang sudah teruji, dalam jumlah minimum

atau tarif rata;

2. Sistem yang sepenuhnya didanai dari tabungan wajib dan teratur, dikelola secara swasta,

yang memberi akses kepada rencana simpanan pribadi atau pekerjaan;

3. Rencana tabungan sukarela yang sepenuhnya didanai secara pribadi atau pekerjaan.

Laporan ini tertutama ditujukan bagi negara-negara berkembang, yang

memuat campur tangan penting Bank Dunia yang pengalamannya tercermin di dalam

laporan tersebut. Dalam pelaksanaannya, ternyata 3 pillar ini tidak dapat diterapkan di

banyak negara. Bagi negara industri Eropa Barat, penggunaan keseluruhan rencana tersebut

sama sekali tidak mungkin secara politis. Meski tetap berada di dalam batas-batas hubngan

yang sudah terjalin antar berbagai organisasi di dalam lingkungan PBB, pada waktunya,

ILO mengenmbangkan jawabannya sendiri terhadap tantangan pensiun yang diajukan oleh

Bank Dunia.

Jawaban itu diawali dengan dasar pemikiran bahwa tujuan perbaikan pensiun

adalah memberikan pertanggungan penuh dengan pengaturan yang baik, juga untuk

mencegah kemiskinan di masa tua dan menyediakan pensiun yang teratur, terjamin, dan

dapat diandalkan bagi mereka yang berpenghasilan rata-rata. Salah satu prinsip dasar

pensiun jaminan sosial adalah bahwa penghasilan pensiun bagi pekerja harus bisa

diperkirakan dan dijamin dimana hal ini tidak bisa diperoleh melalui skema kontribusi

tertentu. Bagaimanapun, mengingat perlunya menghindari konflik antara prinsip-prinsip

normatif dan keinginan untuk mengembangkan hubungan yang lebih langsung antara

kontribusi dan tunjangan, rancangan ILO yang pertama terdiri dari pendanaan penghasilan

pensiun melalui berbagai sumber, khususnya gabungan antara skema tunjangan tertentu

dan kontribusi tertentu, seperti yang diperlihatkan pada skema dibawah ini:



1. Sebuah dasar terendah antikemiskinan yang sudah teruji dan didanai dari penghasilan

umum, yang mampu memberikan dukungan penghasilan bagi mereka yang tidak

mempunyai kekayaan lain;

2. Sebuah dasar kedua berupa tunjangan tertentu Pay-as-you-go, yang wajib dan dikelola

secara terbuka, yang mampu memberikan penghasilan pengganti yang cukup tetapi

teratur untuk semua orang yang sudah memberikan kontribusi pada skema ni;

3. Sebuah dasar kontribusi tertentu, yang wajb sampai batas yang ditentukan dan bisa

dikelola secara swasta, yang mampu memberikan tunjangan pensiun; dan

4. Sebuah kontribusi tertentu yang bersifat sukarela dan dikelola secara swasta tanpa batas

tertinggi.

Struktur seperti itu memberi peluang untuk menghilangkan resiko yang

diwariskan di dalam skema pensiun, baik resiko politis yang diasosiasikan dengan

pengelolaan terbuka skema tunjangan tertentu maupun resiko pasar yang dikaitkan dengan

skema kontribusi tertentu, tetapi pada saat yang sama memberikan penghasilan pokok

pensiun yang terjamin bagi sebagian besar pekerja yang memiliki pendapatan rata-rata. Dari

keadaan yang ada dapat disimpulkan bahwa:

“Tidak ada satu rancanganpun yang cocok untuk semua negara dan semua

keadaan. Pertanyaan tentang rancangan apa yang paling tepat harus

mempertimbangkan faktor-faktor lain, terutama konteks sejarah dan sosial serta

kebutuhan untuk menyediakan pertanggungan yang universal dan pengaturan

yang baik.” (Gillion, 2000, hlm.63)

Hal itu tampaknya mengakhiri invasi Bank Dunia ke sektor jaminan sosial,

namun ini masih lebih jauh dari akhir pengaruh ideologi neoliberal terhadap sektor jaminan

sosial, khususnya pada skema pensiun pekerja. Contoh pertama datang dari Swiss yang

akibat jatuhnya pasar uang selama 2001 dan 2002, untuk pertama kalinya dalam sejarah

dan apensiun wajb berada di bawah tingkat cadangan modal yang sudah ditentukan.

Karenanya pemerintah melakukan campur tangan dan meminta dana tersbeut diturunkan

dari tingkat bunga tahunan pada tabungan perseorangan dari 4% menjadi 2%, begitu juga

tingkat konversi modal terhadap pensiun. Langkah ini mengakibatkan pengurangan rata-

rata 20% pada tingkat pensiun yang berlaku menurut skema itu. Ketika 2 tahun kemudian,

yaitu 2005, pendapatan investasi kembali 11% dan pemerintah menolak mengganti tingkat



yang sudah ditentukan dengan alasan perlu memperhatikan kinerja rata-rata lima tahun,

beberapa surat kabar nasional membicarakannya sebagai “penundaan abad ini”. Tentu saja,

pertimbangan ekonomi jangka pendek yang diilhami oleh cara berpikir neoliberal

bertentangan dengan pemikiran jangka panjang menyangkut kesenggupan pengembalian

dana, dan pertantangan seperti ini akan membayangi negosiasi-negosiasi di masa yang akan

datang.

Perubahan yang lebih dramatis bisa diperhatikan pada perkembangan pensiun

di Inggris. Berdasarkan survei yang dilakukan selama 2004, negara tersbeut menjadi saksi

berakhirnya skema tunjangan di perusahaan-perusahaan besar di sektor swasta. Satu per

satu, perusahaan-perusahaan itu menutup skema gaji terakhir mereka untuk karyawan baru

dan menggantinya dengan skema kontribusi yang baru serta modern, atau dengan

memanfaatkan undang-undang pensiun stakeholder tahun 2001 yang memberi

pertanggungan bagi karyawan di perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki pengaturan

pensiun.40

Hingga saat ini, setidaknya ada empat model negara kesejahteraan yang

masih beroperasi, yaitu:41

1. Model Universal

Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya,

baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai The Scandinavian Welfare

States yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Sebagai contoh

negara kesejahteraan di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang

memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Negara

kesejahteraan di Swedia sering dipandang sebagai model yang paling berkembang dan

lebih maju daripada model di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.

2. Model Korporasi atau Work Merit Welfare States

Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas,

namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni

pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan

40

Vladimir Rys, Reinventing Social Security Worldwide: Back To Essentials, The Policy Press, University of Bristol, 2010, hlm.70-78. 41

Suharto, Edi. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, LSP Press, Bandung, 2005.



oleh negara diberikan tertuama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan

kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria

ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan

oleh Otto Von Bismarck dari Jerman.

3. Model Residual

Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi Amerika, Inggris,

Australia, dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan

terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups),

seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak

kaya. Ada 3 elemen yang menandai model ini di Inggris:

a. Jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum;

b. Perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan

c. Pemberian pelayanan sebaik mungkin.

Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak

warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Namun, seperti yang dipraktekkan di

Inggris, jumlah tanggungan dan elayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek

daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan

secara ketat, temporer dan efisien.

4. Model Minimal

Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin (Spanyol, Italia, Chile,

Brazil) dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilanka, Indonesia). Model ini ditandai oleh

pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program

kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial, dan minimal dan

umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta

yang mampu membayar premi.

Di Indonesia, program jaminan sosial juga diinisiasi oleh pemerintah. Baik

Askes bagi PNS/ Pensiunan PNS/TNI/Polri maupun Jamsostek dan juga Jamkesmas,

merupakan implementasi kebijakan pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demikian juga SJSN, sebagai upaya perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan

kualitas manfaat (benefit package) jaminan sosial.



Meskipun tidak mudah dan sering menimbulkan kritik bahkan kontroversi dan

krisis, penyelenggaraan program jaminan sosial dinilai merupakan salah satu program yang

strategis, baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun perekonomian. Sebab, setiap

program jaminan sosial juga merupakan pemupukan dana/tabungan nasional yang ternyata

sangat bermakna bagi perekonomian sebuah negara.42

42

Sulastomo, Op.Cit.



SECTION II:

Implementasi Program Jaminan Pensiun:

Tantangan & Kendala



BAB I

1 Juli 2015 Program Jaminan Pensiun Efektif Berlaku:

Cukup Siapkah Kita?

A. Program Jaminan Pensiun di Dunia

Secara umum reformasi jaminan sosial, khususnya jaminan pensiun di

negara-negara berkembang dimulai sejak akhir abad 20, hanya negara-negara

Amerika Latin seperti Peru, Mexico, Argentina,m Bolivia, Salvador, Uruguay, dan

Columbia yang memulainya lebih awal. Di Indonesia sendiri tuntutan reformasi

jaminan sosial muncul setelah krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997-1998.

Bank dunia pun telah menerbitkan dua literature penting berkenaan dengan model

program pensiiun yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan reformasi

jaminan sosial oleh banyak negara. Buku pertama berjudul “Averting The Old Age

Crisis” diterbitkan pada tahun 1994 yang menawarkan dan merekomendasikan

model pensiun multi pillar kepada seluruh negara di dunia. Buku kedua diterbitkan

tahun 2005 dengan judul “Old-Age Income Support in the 21st Century: an international

perspective on pension reform system dan reform.” Buku ini menjadi bahan diskusi yang

sangat popular diantara para akademisi.

Bank Dunia melalui bukunya yang berjudul “Averting The Old Age Crisis”

(1994) dan“Old-Age Income Support in the 21st Century: an international perspective on

pension reform system dan reform.” (2005), menawarkan dan merekomendasikan model

pensiun multi pillar kepada seluruh negara di dunia. Dalam buku pertama, Bank

Dunia menganjurkan pemerintah untuk mengganti skema yang ada dengan sistem

tiga pilar yang memisahkan aspek tabungan, redistribusi dan asuransi sosial dan

pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda dan menekankan

pengelolaan oleh pihak swasta. Berikut tiga pillar menurut Bank Dunia:



1. Sistem kepesertaan wajib yang dibiayai oleh pajak yang dikelola oleh

pemerintah. Memberikan jamiann perlindungan pensiun dalam jumlah yang

minimum.

2. Sistem kepesertaa wajib yang dibiayai oleh tabungan wajib yang dikelola

swasta. Memberikan jaminan perlindungan pensiun dan jamiann hari tua

pribadi.

3. Sistem kepesertaan sukarela yang dibiayai secara pribadi yang dikelola oleh

swasta. Memberikan manfaat perlindungan pensiun dan jamian hari tua yang

lebih baik yang tentu saja dnegan pembiayaan yang lebih besar.

Sistem tiga pilar seperti diatas bertujuan untuk mendiversikan risiko yang

akan dihadapi peserta, pekerja, dan pemberi kerja dapat memilih program pensiun

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka masing-masing dan menekankan

peranan swasta dalam pengelolaan program jaminan sosial.

Kemudian tahun 2005, Bank Dunia merevisi dan melengkapi sistem tiga pilar

tersebut menjadi sistem multi pilar yang lebih fleksibel sebagai respon terhadap

kebutuhan dan kondisi yang berbeda dari setiap negara. Berikut multi pillar menurut

Bank Dunia:

1. Non Contibutory “Zero Pillar”

Sosial pensiun yang dibiayai dan dikelola oleh pemeirntah untuk pengentasan

kemiskinan dan memberikan perlindungan minimal bagi penduduk usia

lanjut.

2. A Mandatory “First Pillar”

Pembiayaan melalui tebungan wajib untuk perlindungan pensiun dengan

manfaat pasti yang bisanya menggunakan sistem pas-as-you-go (PYAG).

3. A Mandatory “Second Pillar”

Pembiayaan melalui tabungan wajib untuk jaminan hari tua dengan iuran

pasti.

4. A Voluntary “Thrid Pillar”

Pillar ini memungkinkan bentuk perlindungan yang bervariasi dalam

pembiayaan maupun pemberian manfaat hari tua dan pensiun.

5. A Non Financial “Fourth Pillar”



Memberikan perlindungan informal, bantuan financial maupun non-finansial,

termasuk akses terhadap kesehatan dan perumahan.

Berikut adalah sedikit informasi terkait dengan sistem jaminan pensiun yang

diselenggarakan negara lain.

1. Negara Jerman

Sistem Jaminan Pensiun di Jerman mengalami perombakan besar.

Asuransi Purnakarya yang diatur oleh undang-undang tetap menjadi sumber

pendapatan utama di hari tua, namun persiapan dana purnakarya oleh

perusahaan atau perorangan semakin penting. Asuransi Punakarya adalah

lembaga yang oleh undang-undang Jerman diberikan amanah untuk mengatur

program Jaminan Hari Tua. Pembiayaannya didasarkan atas pola pembagian

antarpeserta, yaitu iuran yang dibayar setiap bulan oleh para pekerja dan majikan

dipakai untuk membayar uang purnakarya secara teratur kepada peserta asuransi

yang sudah mencapai usia pensiun. Dengan menyetor iuran selama masa kerja

aktif, peserta asuransi memperoleh hak penerimaan uang purnakarya atas nama

sendiri. Dana untuk membayar uang purnakarya itu di masa depan harus

dikumpulkan dari iuran generasi berikutnya. Di samping itu sistem jaminan hari

tua didukung oleh tiang kedua dan ketiga berupa dan apersiapan hari tua yang

disediakan oleh perusahaan atau yang dikumpulkan secara perseorangan. Dengan

persayaratan tertentu jenis dana itu mendapat subsidi dari negara.

Di dalam sistem pembiayaan dari asuransi wajib purnakarya, berlaku

perjanjian antar generasi dimana berdasarkan pol apembagian diantara peserta

asuransi, orang-orang yang bekerja sekarang membayar uang purnakarya bagi

generasi pensiunan melalui iuran yang mereka setor, dengan mengharapkan

bahwa generasi penerus nantinya akan membayar uang purnakarya bagi mereka

pula.



2. Negara Jepang43

Setiap orang yang tinggal di Jepang termasuk warga asing, yang berusia

antara 20 hingga 59 tahun diwajibkan oleh Undang-undang untuk mendaftarkan

diri dalam program Pensiun Nasional dan membayar premi asuransi pension.

Program pensiun untuk publik diatur sedemikian rupa sehingga setiap generasi

yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan dapat memberikan dukungan

santunan terhadap satu sama lain. Dalam program pensiun untuk publik, selain

ditawarkan program Pensiun untuk Kaum Lanjut Usia (Rourei Nenkin) terdapat

juga program Pensiun untuk Kaum Cacat (Shougai Nenkin) dan Pensiun untuk

Keluarga Almarhum (Izoku Nenkin) apabila hal-hal yang tidak diinginkan ini

terjadi. Dalam program Pensiun Nasional, pemerintah menanggung pembayaran

sebagian dana pensiun yang akan diterima.

- Keanggotaan Program Pensiun Nasional dan Prosedur Pendaftaran

Keanggotaan program Pensiun Nasional terbagi atas 3 Kategori dan prosedur

pendaftaran adalah seperti yang dijelaskan berikut ini :

a. Anggota tertanggung asuransi Kategori 1

Mereka yang tinggal di Jepang, berusia antara 20 hingga 59 tahun dan

tidak termasuk anggota tertanggung asuransi Kategori 2 atau Kategori 3.

(1) Jika Anda adalah warga asing yang termasuk dalam asuransi

Kategori 1, setelah menyelesaikan pembuatan Kartu Penduduk

(Juminhyou) di kantor Kotamadya/Kota/Desa maka Anda

diharapkan untuk melakukan prosedur pendaftaran di loket Pensiun

Nasional di kantor Kotamadya/Kota/Desa tersebut.

(2) Meskipun Anda memperoleh kewarganegaraan Jepang atau

mengalami naturalisasi, Anda tetap perlu melakukan prosedur

pendaftaran.

(3) Diharapkan untuk membayar premi asuransi sesuai dengan slip

pembayaran yang dikirimkan oleh The Japan Pension Service (JPS).

b. Anggota tertanggung asuransi Kategori 2

43

http://www.nenkin.go.jp/n/data/english/0000004250.pdf diakses pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 17:50 WIB.

http://www.nenkin.go.jp/n/data/english/0000004250.pdf



Mereka yang mendaftar dalam program Pensiun Kesejahteraan (Kousei

Nenkin), dll. di perusahaan, di pabrik, dll. dimana mereka bekerja.

(1) Karena prosedur pendaftaran dilakukan oleh pemilik usaha atau

pabrik, maka Anda sendiri tidak harus melakukan prosedur apapun.

Untuk keterangan yang lebih terperinci, harap tanyakan kepada pihak

perusahaan atau pabrik dimana Anda bekerja.

(2) Premi asuransi akan diambilkan dari gaji Anda dan pemilik usaha

yang akan melakukan pembayaran.

c. Anggota tertanggung asuransi Kategori 3

Pasangan Suami/Isteri (tanggungan pasangan Suami/Isteri) yang berusia

antara 20 hingga 59 tahun yang menjadi tanggungan daripada anggota

tertanggung asuransi Kategori 2.

(1) Prosedur pendaftaran dilengkapi melalui perusahaan tempat bekerja

anggota tertanggung asuransi Kategori 2. Untuk keterangan yang

terperinci, harap tanyakan kepada pihak perusahaan atau pabrik

dimana pasangan Anda bekerja.

(2) Tidak ada tanggungan pembayaran premi pensiun. Anggota

tertanggung asuransi Kategori 2 akan menanggung secara

keseluruhan.

- Buku Pedoman Pensiun

Buku pedoman ini diperlukan sebagai tanda bukti diri ketika peserta

menerima uang pensiun atau saat berkonsultasi. Karena buku pedoman

tersebut berlaku hingga akhir masa keanggotaan maka harus disimpan di

tempat yang aman. Jika buku pedoman ini hilang, maka anggota tertanggung

asuransi Kategori 1 harus melakukan prosedur permohonan ke JPS Branch

Office atau kantor Kotamadya/Kota/Daerah tempat tinggalnya. Untuk

anggota tertanggung asuransi Kategori 2, harus melakukan prosedur ke JPS

Branch Office atau melalui pemilik usaha tempatnya bekerja, sedangkan

untuk anggota tertanggung asuransi Kategori 3, harus melakukan prosedur

permohonan melalui pemilik usaha tempatnya bekerja.

- Premi Asuransi Perbulan



Untuk bulan April 2013 hingga bulan Maret 2014 premi asuransi untuk

program pensiun nasional perbulan adalah sebesar 15,040 Yen. Premi untuk

setiap bulannya harus dilunasi sebelum akhir bulan berikutnya. Premi dapat

dibayarkan secara tunai ke lembaga-lembaga keuangan yang ada seperti di

Bank, Kantor Pos maupun toko-toko 24 jam (convenience store) yang

melayani pembayaran tersebut. Selain itu juga, pembayaran dapat dilakukan

melalui fasilitas Internet atau transfer otomatis dari rekening bank peserta.

Ada juga program prabayar dimana bila peserta membayar premi di muka

untuk suatu periode tertentu di masa mendatang, maka peserta tersebut dapat

memperoleh diskon (potongan) premi. Selain itu, pembayaran di muka

dengan cara transfer otomatis dari rekening Bank akan memperoleh diskon

premi lebih banyak dibandingkan dengan pembayaran di muka dengan uang

tunai.

- Jaminan Pensiun Bagi Peserta Kurang Mampu

Bagi peserta yang kesulitan untuk membayar premi asuransi karena berbagai

alasan seperti penghasilan yang kecil, dapat mengajukan permohonan

pembebasan pembayaran premi ke kantor Kotamadya/Kota/Desa setempat.

Apabila penghasilan peserta tahun sebelumnya diperiksa dan diakui oleh JPS

Branch Office maka peserta akan memperoleh pembebasan pembayaran

seluruh atau sebagian dari harga premi asuransi. Jenis Sistem Pembebasan

Premi, jumlah premi asuransi maupun jumlah dana pensiun pokok bagi

Kaum Lanjut Usia yang dikenakan selama periode pembebasan premi

dibandingkan dengan periode pembayaran penuh premi, dll adalah sebagai

berikut:



Jenis Sistem Pembebasan Premi Jumlah Premi

Asuransi

Jumlah Dana

Pensiun Pokok

Kaum Lanjut Usia

Pembebasan Penuh 0 Yen 4/8

Pembayaran seperempat (3/4 dari

preminya dibebaskan)

3,760 Yen 5/8

Pembayaran setengah (1/2 dari preminya

dibebaskan)

7,520 Yen 6/8

Pembayaran tiga-perempat (1/4 dari

preminya dibebaskan)

11,280 Yen 7/8

Penundaan pembayaran premi bagi kaum

usia muda

0 Yen 0

Sistem pembayaran khusus bagi pelajar 0 Yen 0

Keterangan:

a. Untuk pembayaran seperempat (1/4), pembayaran setengah (1/2) maupun

pembayaran tiga perempat (3/4) dari premi, jika peserta gagal membayar

sebagian dari premi-premi tersebut maka sistem pembebasan sebagian akan

tidak berlaku dan peserta dianggap tidak melakukan pembayaran premi.

Bila hal ini terjadi, peserta harus berhati-hati karena selain tidak akan

dimasukkan dalam perhitungan pensiun pokok Kaum Lanjut Usia di masa

depan, tetapi juga ada kemungkinan peserta tersebut tidak dapat menerima

dana pensiun pokok bagi Kaum Cacat ataupun dana pensiun pokok bagi

Keluarga Almarhum bila hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi.

b. Sistem Penundaan Pembayaran untuk Kaum Muda Usia (Jakunensha

Noufu Yuuyo Seido) dapat digunakan oleh mereka yang berusia di bawah

30 tahun.

c. Sistem Pembayaran Khusus bagi Pelajar (Gakusei Noufu Tokurei Seido)

dapat digunakan oleh pelajar. Kecuali untuk sebagian sekolah, institusi-

institusi pendidikan luar negeri yang berdiri di Jepang, sistem ini tidak

dapat digunakan. Pelajar yang menjalani pendidikan untuk jangka pendek

juga tidak memenuhi syarat.



- Tambahan Pembayaran Premi

Mengenai periode otorisasi dimana Peserta diizinkan memperoleh

pembebasan penuh maupun pembayaran sebagian premi, dalam waktu 10

tahun peserta juga dapat membayar premi pensiun (pembayaran tambahan).

Jika peserta tersebut menambah pembayaran, maka perhitungan dana

pensiun pokok bagi Kaum Lanjut Usia di masa depan akan sama dengan

kasus perhitungan bila premi asuransi dibayar penuh. Namun demikian,

apabila pembayaran tambahan premi dilakukan sejak anggaran ketiga,

dihitung dari tahun anggaran berikutnya sesudah tahun anggaran dimana

otorisasi izin periode pembebasan pembayaran diterima, maka pada rata-rata

premi pensiun saat itu akan ada jumlah tambahan tertentu.

- Jumlah Dana Pensiun Yang Disediakan Oleh Program Pensiun Nasional

a. Pensiun Pokok bagi Kaum Lanjut Usia (Rourei Kiso Nenkin)

Dana pensiun diberikan kepada mereka yang telah memenuhi

persyaratan seperti telah membayar premi selama 25 tahun atau lebih,

dan telah mencapai usia 65 tahun.

Jumlah dana pensiun : 786,500 Yen (jumlah dana pensiun tahun

anggaran 2013 bila telah membayar premi pensiun selama 40 tahun).

b. Pensiun Pokok bagi Kaum Cacat (Shougai Kiso Nenkin)

Dana pensiun diberikan kepada mereka yang menderita sakit pada hari

pemeriksaan pertama atau mengalami cedera yang mengakibatkan cacat

tingkat 1 atau tingkat 2 selama dia menjadi anggota program Pensiun

Nasional.

Jumlah dana pensiun : 983,100 Yen (jumlah dana pensiun untuk cacat

tingkat 1 tahun anggaran 2013) atau 786,500 Yen (jumlah dana pensiun

untuk cacat tingkat 2 tahun anggaran 2013).

c. Pensiun Pokok bagi Keluarga Almarhum (Izoku Kiso Nenkin)

Jika seorang anggota program Pensiun Nasional meninggal dunia, maka

keluarga yang disantuninya (isteri yang mempunyai anak, atau anak-

anaknya) akan menerima dana Pensiun pokok bagi Keluarga Almarhum.



Jumlah dana pensiun : 1,012,800 Yen (jumlah dana pensiun tahun

anggaran 2013 yang diberikan kepada isteri dengan satu anak)

(1) Untuk sebagian periode dimana seseorang yang mengalami

naturalisasi (melepaskan kewarganegaraannya untuk mendapatkan

kewarganegaraan Jepang) sebelum umur 65 tahun, atau seseorang

yang mendapat izin tinggal permanen, dll. tetapi tidak berdomisili di

Jepang, sejak 1 April 1961 hingga satu hari sebelum hari

pemerolehan kewarganegaraan Jepang sepanjang masa usia 20

hingga 59 tahun akan termasuk dalam periode berhak menerima

pembayaran pensiun 25 tahun, (atau disebut periode yang dapat

digabungkan). Gabungan periode ini akan dimasukkan dalam

perhitungan saat mempertimbangkan apakah gabungan periode ini

memenuhi atau tidak memenuhi syarat periode untuk penerimaan

pensiun pokok bagi kaum lanjut usia, tetapi periode ini tidak akan

dijadikan sebagai dasar perhitungan jumlah dana pensiun pokok bagi

kaum lanjut usia tersebut.

(2) Untuk menerima dana Pensiun Pokok bagi Kaum Cacat dan

Pensiun Pokok bagi Keluarga Almarhum ada persyaratan

pembayaran lunas sejumlah premi tertentu, dan bila tidak memenuhi

syarat tsb, maka tidak dapat menerima dana pensiun tersebut.

- Pembayaran Dana Pensiun Sekaligus Karena Pengunduran Diri

Jika warga asing, yang telah memenuhi pembayaran dengan jumlah total

periode pembayaran premi dll. (kecuali periode untuk Asuransi Kategori 2

dan Kategori 3) selama 6 bulan atau lebih, tetapi tidak memenuhi syarat

periode penerimaan pensiun pokok bagi Kaum Lanjut Usia tidak lagi

mempunyai alamat di Jepang, maka dia berhak menerima dana pensiun

selama 2 tahun dengan mengajukan permohonan pengunduran diri. Jumlah

dana tsb. ditentukan menurut jumlah bulan terpenuhinya pembayaran premi

seperti yang diuraikan di sebelah kanan (jika pembayaran bulanan terakhir

pada tahun 2013).

Total periode pembayaran premi yang dipenuhi dihitung dengan cara berikut:



Total Periode Pembayaran Premi Yang

Dipenuhi

Jumlah Yang diberikan

6 – 11 Bulan 44.940 Yen

12 – 17 Bulan 89.880 Yen

18 – 23 Bulan 134.820 Yen

24 – 29 Bulan 179.760 Yen

30 – 35 Bulan 224.700 Yen

36 Bulan atau lebih 269.640 Yen

3. Negara Korea Selatan

Terkait dengan program jaminan pensiun,manfaat program jaminan

pensiun di Korea Selatan bervariasi sesuai dengan lamanya mengiur yang diatur

dengan formula tertentu dengan maksimum pensiun sebesar 60% dari upah

terakhir untuk yang sudah mengiur selama 40 tahun. Selain pensiun karena

mancapai usia pensiun, NPC juga membayarkan pensiun cacat, pensiun ahli

waris, dan pembayaran lumpsum bagi peserta yang belum memilki masa

kualifikasi pensiun (10 tahun).

4. Negara China

Program pensiun di China memberikan manfaat berkala seumur hidup

dengan kepesertaan wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan 1

orang. Iuran program hari tua di China ditetapkan maksimal 20% dari upah yang

menjadi beban perusahaan, kemudian pekerja diwajibkan mengikuti program

tabungan wajib dengan iuran 8% upah.

Jumlah bulan pembayaran penuh + (jumlah bulan pembayaran 1/4)

1/4 + (jumlah bulan pembayaran 1/2) 1/2 + (jumlah bulan

pembayaran 3/4) 3/4



5. Negara Amerika Serikat

Pada prinsipnya, sistem Jaminan Sosial di Amerika diselenggarakan

dengan satu undang-undang dan diselenggarakan olah satu badan pemerintah

(Social Security Administration). Dengan demikian, program Jaminan Sosial

Amerika bersifat monopolistik dan mencakup jaminan hari tua dan jaminan

kesehatan. Hanya saja, jaminan kesehatannya (Medicare) terbatas untuk

penduduk berusia 65 tahun keatas atau yang menderita cacat tetap atau penderita

sakit ginjal yang mematikan. Seluruh penduduk, apakah ia pegawai swasta

maupun pegawai pemerintah harus masuk program jaminan sosial sehingga

perpindahan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari satu negara

bagian ke negara bagian lain tidak menjadi masalah. Untuk itu, setiap penduduk

harus memiliki nomor jaminan sosial (9 digit) yang berlaku untuk segala macam

urusan seperti sebagai nomor pajak, kartu SIM, bersekolah, menjadi nasabah

bank, dan berbagai urusan kehidupan lainnya.

Manfaat yang diberikan berupa jaminan pensiun yang dibayarkan

menurut sistem pay as you go dimana iuran dibayarkan oleh tenaga kerja yang

aktif bekerja dan pemberi kerja, sedangkan manfaat bagi pensiunan dibayarkan

dari iuran tenaga kerja pada tahun yang sama. Artinya, pensiun bagi penduduk

Amerika dibayar oleh tenaga kerja yang masih aktif, bukan dari tabungan

pensiunan pada masa lalu. Begitu juga untuk jaminan cacad, pensiun ahli waris,

dan Medicare. Jaminan pensiun diberikan berkaitan dengan tingkat penghasilan

penduduk terakhir dan lamanya seorang penduduk mengiur. Besarnya pensiun

yang menjadi hak setiap penduduk dapat dilihat dari Web yang setiap orang dapat

menghitung atau melihat haknya setiap saat.

B. Mengenal Perjalanan Dana Pensiun di Indonesia

Dana pensiun merupakan lembaga yang berasal dari sitem hukum Anglo

Saxon. Ia berkembang di Indonesia seiring dengan berkembangnya bisnis dari Badan

Usaha Milik Negara (BUMN). Pada saat itu timbul pemikiran untuk membentu



tabungan jangka panjang karyawan yang hasilnya akan dinikmati setelah pensiun.

Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun.

Dana Pensiun, menurut sistem hukum Anglo Saxon, adalah dana yang

sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada

karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat.44

Dana tersebut kemudian dikelola oleh suatu lembaga yang disebut trust,

sedangkan pengelolanya disebut trustee. Namun konsep trust ini tidak dikenal dalam

sistem hukum Indonesia. Maka bentuk ini kemudian diadaptasi sehingga menjadi

dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992

tentang Dana Pensiun.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana

Pensiun, industri Dana Pensiun terus tumbuh dan menunjukkan perannya dalam

perekonomian Indonesia. Indikator pertumbuhan industri Dana Pensiun dapat

terlihat dari pertumbuhan aset, investasi, dan peserta yang terus bertambah.

Sepanjang 20 tahun ini, pemerintah terus berupaya untuk menumbuhkan industri

dana pensiun, antara lain melalui penyusunan dan penyempurnaan berbagai

pertumbuhan tersbeut, aset Dana Pensiun juga terus tumbuh dan berkembang.

Namun demikian, peningkatan jumlah aset Dana Pensiiun masih belum mencapai

hasi yang signifikan bila dibandingkan dnegan GDP Indonesia. Hal ini terlihat dari

presentase aset Dana Pensiun terhadap GDP yang rata-rata hanya sekitar 2% sejak

tahun 1997 sampai dengan 2011.

Sebagai gambaran, di negara-negara maju seperti Inggris, Kanada, dan

Amerika Serikat aset Dana Penisun di tiga negara tersbeut memiliki proporsi yang

sangat besar terhadap GDP, yaitu 88,68%; 64,66%; dan 72,67%. Namun tidak

seperti di Indonesia, di negara-negara tersebut, Dana Pensiun sebagai suatu lembaga

keuangan telah cukup lama berorientasi dan dikenal oleh warganya. Sementara itu di

negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, proporsi aset Dana Penisun

di kedua negara tersbeut terhadap GDPnya mencapai lebih dari 50%. Berbeda

dengan Indonesia, di negara-negara tersbeut, program pensiiun merupakan program

yang bersifat wajib dan harus diikuti oleh semua warganya.

44

A. Setiadi, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.4.



Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,

dana pensiun adalah suatu badan hukum yang dibentuk untuk mengelola dan

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, definisi tersebuut terdapat

dua unsur penting, yaitu:

1. Dana pensiun menurut undang-undang adalah suatu badan hukum.

2. Dana pensiun menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Terdapat 3 (tiga) jenis Dana Pensiun, yaitu:45

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan

karyawan, selaku sendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat

Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi kepentingan

sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan

kewajiban terhadap pemberi kerja. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 2

Undang-Undang No.11 Tahun 1992.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

menjelaskan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana

Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa untuk

menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik

karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi

Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

menjelaskan bahwa Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK) adalah

Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran

Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang

dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

45

Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia, Jakarta: Harvarindo, 1999, hlm.5.



Dalam memilih program pensiun haruslah sesuai dengan kondisi dan

kemampuan perusahaan dan calon peserta. Ada 2 (dua) bentuk program pensiun,

yaitu:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 1992 mengatur bahwa dalam

program ini manfata pensiun yang ditetapkan lebih dahulu dengan besarnya gaji.

Iuran tersebut dapat diubah-ubah berdasarkan perhitungan aktuaria dan hasil

pengelolaan dananya. Namun demikian bagian iuran karyawan tetap diambil

tetap, sedangkan iuran perusahaan saja yang berubah-ubah.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 mengatur bahwa dalam

program ini kewajiban membayar iuran dari pemberi kerja ataupun peserta telah

ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Hal

ini mengandung pengertian bahwa bagaimanapun keadaan perusahaan, maka

iuran harus tetap dibayarkan pada Dana Pensiun sebesar yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Berikut akan diuraikan perbedaan antara Program Pensiun Manfaat Pasti

(PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dari beberapa aspek, yaitu:46

Program Pensiun Manfaat Pasti

(PPMP)

Program Pensiun Iuran Pasti

(PPIP)

Manfaat Pensiun

Ada kepastian besarnya manfaat

pensiun yang akan diperoleh

semenjak permulaan program.

Tidak ada kepastian manfaat

pensiun yang akan diperoleh

(tergantung akumulasi dana).

Iuran

Besar iuran tidak pasti dan harus

dihitung aktuaris.

Besar iuran menyangkut

kemampuan dan persetujuan

semua pihak.

Dana Awal

46

Ibid, hlm.15.



Tidak diperlukan dana awal dan

harus dihitung aktuaris.

Tidak diperlukan dana awal.

Investasi

Ada target manfaat. Lebih berani dalam berinvestasi.

Kegagalan Investasi

Resiko ada pada pemberi kerja. Resiko ada pada peserta.

Penyelenggara

Hanya dapat dilaksanakan oleh

DPPK.

Dapat dilakukan baik oleh DPPK

maupun DPLK (yang didirikan

oleh bank atau perusahaan asuransi

jiwa).

Pengendalian Dana

Pengendalian dana secara

kelompok.

Pengendalian perseorangan

(personal account).

Besarnya Iuran

Besarnya iuran dibatasi

Kekayaan

Dibatasi Tidak dibatasi

Besarnya Manfaat Pensiun

Dibatasi Tidak dibatasi

Penarikan Dana

Dilarang, kecuali pada saat

pensiun.

Diperbolehkan sebatas iuran

sendiri.

Program pensiun manfaat pasti yang selama ini telah berkembang di

sejumlah negara industri dirasakan sudah tidak menarik lagi bagi banyak negara,

khususnya negara berkembang. Secara global, keberadaan program pensiiun manfaat

pasti kini sudah bergeser dan digantikan dengan program pensiiun iuran pasti.

Pergeseran program pensiun ini tidak hanya terjadi di negara-negara Asia, tetapi juga

terjadi di negara maju lainnya, seperti negara-negara di Eropa dan Amerika. Bahkan

beberapa negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur serta Asia telah terjadi



reformasi pensiun yang fundamental, seperti adanya program pensiun iuran pasti

yang bersifat wajib dan diikuti oleh semua warga. Diperkirakan, tingkat

pertumbuhan aset Dana Pensiiun di kawasan Eropa Tengah dan Timir tersebut

mencapai 19% per tahun. Sedangkan di kawasan Asia, tingkat pertumbuhan tersebut

diperkirakan mencapai 17% per tahun.

C. Program Baru Jaminan Pensiun dalam Tataran Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam rangka memenuhi amanat yang dibebankan oleh UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan negara yang sejahteran dengan

sistem jaminan sosial yang baik, maka melalui pengesahan UU SJSN telah

ditetapkan bahwa Program Pensiun yang selama ini menjadi tanggung jawab dari

PT. Taspen akan beralih menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Lebih dari

itu, cakupan penerima jaminan pensiun pun diperluas: seluruh pekerja, meliputi

pekerja/buruh tetap, pekerja/buruh tidak tetap, dan pekerja mandiri atau pekerja

yang berusaha sendiri.

Dalam kerangka program pensiun, jaminan pensiun berdasarkan UU

SJSN diatur sebagai berikut:

1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan

tabungan wajib;

2. Program ini berbentuk program pensiun manfaat pasti;

3. Iuran ditanggung bersama pemberi kerja dan pekerja;

4. BPJS melakukan penarikan iuran dan pembayaran manfaat pensiun.

Dalam penjelasan umum UU SJSN disebutkan bahwa dengan adanya

penyelenggaraan sistem jaminan sosial, termasuk penyelenggaraan program jaminan

sosial, termasuk penyelenggaraan program Jaminan Pensiun, diharapkan mampu

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk bila terjadi hal-

hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena

memasuki usia lanjut atau pensiun.

Dari perspektif Bank Dunia, penerapan Program Jaminan Pensiun di

Indonesia telah mengikuti model mutli pillar Bank Dunia, yakni pillar pertama



melalui Jaminan Pensiun dengan manfaat pasti dan pilar ke dua melalui Jaminan

Hari Tua dengan iuran pasti. Kedua program ini harus dilihat sebagai satu kesatuan

dalam perlindungan hari tua, Program Jaminan Pensiun memberikan jaminan

oenghasilan bulanan seumur hidup, dan jaminan hari tua memberikan likuiditas sata

pensiiun dengan membayarkan manfaatnya secara sekaligus.

Namun pemilihan sistem Pay As You Go (PAYG) dianggap terlalu

rentan untuk digunakan di masyarakat yang menuju ageing population. Jika manfaat

program terlalu besar maka tingkat iuran juga akna tinggi, sehingga hal ini akan

menimbulkan sejumlah persoalan dan penolakan terhadap sistem ini, diantaranya

adalah:

- Tingginya tingkat iuran dari upah akan langsung mengurangi penghasilan tenaga

kerja sehingga selanjkutnya mungkin mereka akan menuntut upah yang lebih

tinggi.

- Biaya tenaga kerja merupakan penentu penting investasi asing langsung, sehingga

akan mengurangi minat investasi.

- Nilai manfaat program yang besar dapat menyisihkan program pensiun swasta

dan produk asuransi swasta lainnya.

D. Babak Baru Program Jaminan Pensiun Oleh BPJS Ketenagakerjaan

Wacana akan diterapkannya Program Jaminan Pensiun oleh BPJS

Ketenagakerjaan bulan Juli mendatangkan merupakan sebuah kabar gembira bagi

para pekerja swasta, khususnya pekerja yang tidak mendapat fasilitas jaminan

pensiun dari perusahaannya dan pekerja sektor informal.

Program Jaminan Pensiun yang diampu oleh BPJS Ketenagakerjaan

dibagi menjadi dua berdasarkan masa kerja peserta, yaitu Jaminan Pensiun bagi

pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun dan Jaminan Pensiun bagi

pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 15 tahun. Pembedaan fasilitas yang

ada mempertimbangkan beberapa aspek intuk mempertahankan derajat kehidupan

yang layak, antara lain, pada saat peserta kehilangan atau berkurang pekerjaannya

karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.



Senyatanya Jaminan Pensiun dikatakan hanya berfokus pada perusahaan

besar, sedangkan perusahaan kelas menengah kebawah belum diperlukan

keikutsertaan Jaminan Pensiun. Meski demikian, implementasi Jaminan Pensiun

tetap wajib bersifat menyeluruh kepada semua perusahaan meski hal itu

dilaksanakan secara bertahap.

Kebijakan ini merupakan angin segar bagi pekerja lantaran timbulnya

kekhawatiran bahwa pekerja tidak dapat mengelola dana jaminan hari tua yang

dimilikinya sehingga adanya income lain setiap bulan dengan nominal terukur di hari

tua dari jaminan pensiun menjadi sebuah solusi.

Ditengah kegembiraan para pekerja, timbul kekhawatiran dari sisi

pengusaha. Bukan tanpa alasan, masalahnya walau akan efektif dilaksanakan pada

bulan Juli 2015, sampai saat ini belum dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang berisi

teknis pelaksanaan Program Jaminan Pensiun. RPP Jaminan Pensiun yang

digadang-gadang akan selesai pada bulan Agustus 2014 pun hingga saat ini belum

selesai digodok. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) seperti Pemerintah

melalui OJK, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Apindo, Asosiasi DPLK, Asosiasi

Dppk, dan Serikat Pekerja terus melaukan koordinasi dan harmonisasi terhadap

berbagai peraturan yang ada agar tidak saling tumpang tindih, tidak merugikan iklim

industri yang telah berkembang di Indonesia, dan yang terpenting tidak mengurangi

manfaat maksimum pekerja/karyawan terkait dengan asa pensiunnya. Sampai saat

ini, belum ditemukan titik temu win-win solution yang mengakomodir kepentingan

semua pihak.

RPP Jaminan Pensiun adalah dasar dari kekhawatiran Pengusaha

lantaran isinya yang menimbulkan multi tafsir dan kesalahpahaman. Berdasarkan

kegelisahan yang ada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Apindo

Training Center melakukan riset terkait pelaksanaan Program Jaminan Pensiun

yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Dengan berdasar pada data,

survey, regulasi, dan analisis ditemukan beberapa hal yang menjadi penghalang bagi

Program Jaminan Pensiun untuk dapat dilaksanakan. Hal-hal tersebut adalah:



1. Review Premi pada RPP Jaminan Pensiun

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai hal teknis

Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan

belum tuntas, padahal pelaksanaan program jaminan pensiun itu sendiri akan

efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2015.

Perdebatan terkait besaran premi hingga kini menjadi salah satu persoalan

mendasar belum selesainya PP tersebut. Pasalnya, usulan DJSN untuk besar

premi sebesar 8% untuk tahap awal dan sebesar 15% untuk 15 tahun kedepan.

Perhitungan ini didasari oleh salah satu klausa terkait besaran premi yang ada

di dalam RPP yang menyatakan bahwa setiap tiga tahun sekali besaran premi

akan dievaluasi dan mengalami kenaikan secara bertahap, ditambah lagi

dengan kenyataan bahwa tidak diatur dasar perhitungan dan kondisi-kondisi

serta komponen penentu besarnya prosentase iuran, tentu besar kemungkinan

besar iuran dapat meningkat sewaktu-waktu tanpa adanya kapasitas

pengusaha untuk turut menentukan besarnya prosentase iuran. Hal ini akan

membuat kestabilan bisnis menjadi sulit manakala kondisi perekonomian dan

tingkat inflasi sedang tidak bersahabat ditambah dengan meningkatnya

prosentase iuran jaminan pensiun yang harus dikeluarkan perusahaan.

Pada dasarnya tentu besaran premi tidak akan memberatkan perusahaan

skala sedang hingga besar, akan tetapi perusahaan dengan skala kecil dan

mikro tentu akan sulit untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang ada.

Selain itu, besaran premi Program Jaminan Pensiun dinilai terlalu berat

mengingat pertumbuhan ekonomi negara yang sedang tidak dapat dibilang

berkembang dan baik, dan juga tuntutan lainnya yang akan berpengaruh

kepada keadaan bisnis seperti melonjaknya upah minimum dan juga

meningkatnya harga-harga bahan pokok.



2. Skema Jaminan Pensiun

Manfaat jaminan pensiun dibagi dalam beberapa jenis dilihat dari status dan

alasan pensiunnya, yaitu:

a. Pensiun hari tua;

Manfaat pensiun hari tua diterima oleh peserta yang telah memasuki masa

pensiun yaitu 56 tahun, akan tetapi apabila yang bersangkutan tetap

dipekerjakan pada usia tersebut maka pekerja dapat memilih untuk

menerima manfaat pensiun pada saat berusia 56 tahun atau pada saat

berhenti bekerja.

b. Pensiun cacat;

Manfaat pensiun cacat diterima oleh peserta yang mengalami cacat total

tetap sebelum mencapai usai pensiun.

c. Pensiun janda atau duda;

Manfaat pensiun janda atau duda diterima oleh janda atau duda ahlli waris

peserta atau pensiunan hari tua atau pensiunan cacat yang meninggal.

d. Pensiun anak;

Manfaat pensiun anak diterima oleh anak ahli waris dari peserta atau

pensiunan hari tua atau pensiunan cacat yang meninggal dan tidak

memiliki janda atau duda, atau diterima oleh anak ahli waris dari

pensiunan janda atau duda yang meninggal dunia.

e. Pensiun orang tua bagi peserta lajang.

Manfaat pensiun orang tua diterima oleh orang tua ahli waris peserta

lajang yang meninggal dunia.

Bagi Peserta yang menerima manfaat pensiun hari tua, terdapat dua sistem

manfaat yang diberikan dilihat dari jangka waktu iuran peserta, sebagaimana

berikut:

1. Manfaat Berkala, dibayarkan kepada peserta secara bulanan apabila

peserta telah mencapai usia pensiun dan memiliki masa iur paling sedikit

180 (seratus delapan puluh) bulan.



2. Manfaat sekaligus, dibayarkan kepada peserta apabila peserta telah

mencapai usia pensiun akan tetappi memiliki masa iur kurang dari 180

(seratus delapan puluh) bulan.

Dari jenis manfaat yang ada maka dapat dilihat bahwa bagi peserta yang

memiliki mas iur kurang dari 180 bulan atau 15 tahun, pada saat memasuki

usia pensiun akan mendapatkan jaminan pensiun secara sekaligus, sedangkan

bagi peserta yang memiliki masa iur paling sedikit 180 bulan atau 15 tahun,

pada saat memasuki masa pensiun akan mendapatkan jaminan pensiun setiap

bulannya secara berkala dengan nominal yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Konsep Jaminan Pensiun sebagaimana dijelaskan diatas dinilai tidak rasional,

pasalnya sistem manfaat pasti dapat menimbulkan risiko finansial yang cukup

besar bagi perusahaan dan pemerintah karena beberapa alasan. Pertama,

dengan sistem tersebut nantinya akan ada beban yang harus ditunggung

pengusaha setiap kali karyawan purna tugas, yaitu perusahaan harus merekrut

beberapa pegawai baru untuk menanggung biaya pensiun pekerja lama.

Kedua, dengan sistem manfaat pasti maka perusahaan harus memberikan

kontribusi tambahan ke Program Jaminan Pensiun apabila program ini

mengalami masalah defisit finansial yang cukup serius. Di dalam Program

Jaminan Pensiun, kemungkinan timbulnya defisit cukup besar karena manfaat

pensiun yang akan diberikan program ini cukup besar, yaitu minimum senilai

70% dari upah minimum regional (UMR) daerah setempat. Karena masih

banyak pekerja Indonesia, terutama mereka yang bekerja di sektor informal,

yang mempunyai pendapatan dibawah UMR, sebagian besar pekerja ini akan

menerima pensiun dalam jumlah tersebut diatas. Dengan adanya jumlah

kewajiban yang cukup besar, maka kemungkinan Program Jaminan Pensiun

mengalami masalah keuangan di masa depan akan cukup besar pula.

Selain itu, karena besar manfaat Program Jaminan Pensiun akan ditentukan

oleh nilai UMR, maka akan muncul kemungkinan permintaan dari pekerja dan

serikat pekerja kepada pemerintah dan pengusaha untuk menaikkan jumlah

UMR agar pekerja dapat memperoleh jumlah manfaat pensiun lebih besar.



Apabila pemerintah memenuhi permintaan pekerja tersebut, maka pemerintah

harus menanggung kewajiban pembayaran pensiun yang lebih besar di masa

mendatang. Hal ini akan lebih membahayakan posisi dan kesinambungan

fiskal pemerintah di masa depan.

Beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah untuk membiayai program

jaminan pensiun ini akan menggerus kekuatan fiskal. Sebab, porsi pekerja

formal di Indonesia masih dibawah pekerja informal. Padahal seharusnya BPJS

Ketenagakerjaan lebih banyak ditanggung pekerja sebuah perusahaan formal

dan tergabung dengan Jamsostek.

Tidak hapir pikir mengapa jenis manfaat pasti masih digunakan oleh

pemerintah di tengah banyaknya hasil temuan riset yang membuktikan bahwa

jaminan pensiun iuran pasti lebih membawa manfaat, baik untuk pekerja

secara pribadi maupun untuk perekonomian negara.

Salah satu contohnya adalah, program iuran pasti merupakan individual

account, karenanya dana yang terdapat dalam account tersebut dapat dengan

mudah dipindahkan dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lainnya. Pada

program manfaat pasti, perubahan pekerjaan dapat menurunkan manfaat

pensiun. Hal itu terjadi karena biasanya rumusan pensiun itu ditujuan bagi

pekerja yang bekerja selama mungkin dengan perusahaan. Ini adalah salah satu

motif utama program pensiun manfaat pasti dalam mempertahankan pekerja

selama mungkin sehingga untuk itulah ia perlu diberi penghargaan. Namun

kondisi yang terjadi tidaklah demikian. Saat ini, mobilitas pekerjaan semakin

meningkat. Karen aitu, penurunan manfaat akibat perpindahan pekerjaan ini

jelas sangat merugikan bagi pekerja. Akibatnya program pensiun iuran pasti

menjadi lebih menguntungkan bagi pekerja yang mobile.

Dari sisi pemberi kerja, pola pendanaan dalam program pensiun iuran pasti

lebih mudah untuk diperhitungkan. Hal tersebut disebabkan karena risiko

adanya dan atambahan yang harus disetor oleh pemberi kerja sebagai akibat

kerugian investasi atau adanya pensiunan yang hidup ebih lama dari yang

diasumsikan dalam tabel mortalita, dapat dihindari oleh pemberi kerja.



Saat ini pun, tren pengelolaan perusahaan juga tengah mengalami pergeseran,

yaitu dari skala besar menjadi skala kecil. Dengan kondisi perusahaan berskala

kecil itu, program iuran pasti memang sesuai dengan dibandingkan dengan

program pensiun iuran pasti di negara-negara Asia pada umumnya memiliki

perusahaan berskala kecil, lebih berkembang daripada program pensiun

manfaat pasti.47

Selain itu, RPP Jaminan Pensiun juga kurang memperhatikan fakta bahwa

penduduk Indonesia akan menua secara drastis dalam beberapa dekade

mendatang. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia usia 55 tahun ke atas

akan meningkat dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2000

(kira-kira 23 juta orang) menjaid sekitar 30% dari seluruh penduduk Indonesia

pada tahun 2050 (kira-kira 100 juta orang). Pada saat yang sama, penduduk

Indonesia berusia 65 tahun ke atas akan meningkat dengan drastis, yaitu dari

10 juta penduduk pada tahun 2000 (4,5% dari seluruh penduduk Indonesia)

menjadi 60,5 juta penduduk pada tahun 2050 (sekitar 18% dari seluruh

penduduk Indonesia). Dengan peningkatan jumlah penduduk seperti ini,

kelompok penduduk lanjut usia di Indonesia akan semakin menjadi beban yang

besar untuk keluarga Indonesia, juga bagi para pembayar pajak, pada tahun

2050.48

Kombinasi faktor usia yang cukup rendah (55 tahun), jumlah waktu kerja yang

relatif singkat untuk berhak mendapat pensiun penuh (15 tahun) dan populasi

yang menua dengan cukup drastis, merupakan situasi yang kurang

menguntungkan program pensiun publik manapun, dan dikhawatirkan

Program Jaminan Pensiun akan mengalami nasib sama dengan program

pensiun publik lainnya di dunia, yaitu secara finansial menjadi tidak

berkesinambungan. Usaha-usaha untuk memperbaiki masalah ini, misalnya

dengan menaikkan iuran atau mengurangi besar manfaat program, hanyalah

47

Laporan tahunan Dana Pensiun: edisi khusus 20 tahun Undang-Undang Dana Pensiun http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/publikasi_dp/annual_report_dp/Laptah2011/Lap-Tahunan-Dapen-2011.pdf diakses pada tanggal 23 April 2015 pukul 19:43 WIB. 48

Alex Arifianto, Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Sebuah Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2004, hlm.30.

http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/publikasi_dp/annual_report_dp/Laptah2011/Lap-Tahunan-Dapen-2011.pdf

http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/publikasi_dp/annual_report_dp/Laptah2011/Lap-Tahunan-Dapen-2011.pdf



merupakan perbaikan sementara yang hanya akan membuat program Jaminan

Pensiun semakin kurang diminati peserta. Pada kahirnya program ini akan

bangkrut dan menjadi kewajiban finansial yang besar bagi pemerintah dan

perusahaan, serta menyebabkan hilangnya pendapatan hari tua pekerja.

Pengalaman dari negara berkembang lain, misalnya contohnya Filipina,

menunjukkan bahwa jumlah kewajiban dana jaminan sosial untuk pensiun

dapat sangat besar. Di Filipina, jumlah pensiunan baru yang berhak menerima

pensiun meningkat lebih dari dua kali lipat selama tahun 1990an. Akibatnya,

nilai dana jaminan sosial pemerintah Filipina menurun secara drastis, sehingga

diramalkan bahwa dana tersebut akan habis dipergunakan (dengan kata lain

bangkrut) untuk membayar pensiun peserta pada tahun 2015. Apabila ini

terjadi, program jaminan sosial di Filipina akan mengalami masalah keuangan

cukup serius. Diramalkan bahwa kenaikan kewajiban pensiun ini telah

menaikkan nilai hutang pemerintah di masa depan sebesar US$ 21 milyar

(sekitar Rp200 trilyun) (Capulong). Kita dapat melihat bahwa apabila situasi

yang sama terjadi di Indonesia yang mempunyai penduduk tiga kali lebih besar

daripada Filipina, pemerintah (dan pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia)

harus membayar hutang baru dalam jumlah cukup besar, diperkirakan empat

kali lebih besar daripada hutang program jaminan sosial pensiun di Filipina

(sekitar US$ 63 milyar atau Rp598 trilyun. Saat ini Indonesia sudah

mempunyai hutang publik yang jumlahnya cukup besar, yaitu diperkirakan

sekitar US$ 136 milyar atau Rp1,292 trilyun pada bulan Maret 2004) (“Central

Bank”), maka negara ini tidak akan sanggup menanggung hutang baru sebesar

Rp598 trilyun, di atas hutang yang sudah ada sekarang.49

Dengan besarnya perbandingan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan

dibanding dengan manfaat sesungguhnya, skema yang ditawarkan Jaminan

Pensiun menjadi riskan untuk dilakukan.

49

Ibid.



3. Review Kepesertaan

a. Sektor Informal

Hakikatnya, peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah seluruh pekerja penerima

upah, baik yang bekerja pada sektor formal maupun informal, sehingga

dapat diasumsikan bahwa hal yang sama akan berlaku pula pada ketentuan

Program Jaminan Pensiun yang diadakan BPJS Ketenagkerjaan. Akan

tetapi RPP Jaminan Pensiun menjelaskan bahwa peserta Program Jaminan

Pensiun adalah:

1. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan

2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Dengan demikian maka dipertanyakan posisi pekerja informal dalam

program ini. Padahal kebutuhan pekerja sebenarnya sama saja, mereka

memerlukan jaminan penghasilan ketika memasuki usia tidak produktif. Hal

ini cukup mengherankan mengingat pada kenyataannya pekerja sektor

informal justru lebih banyak dibandingkan dnegan sektor formal. Mengingat

perubahan struktur demografi Indonesia yang menunjukkan jumlah usia

produktif yang terus meningkat dan jika pemeirntah gagal menyediakan

lapangan kerja yang cukup besar, maka akan semakin banyak tenaga kerja

masuk ke dalam sektor informal.

Bilamana pekerja informal tidak tercakup, maka tentunya ketentuan dalam

program Jaminan Pensiun tidak sejalan dengan spirit BPJS Ketenagakerjaan

yang ingin mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat Indonesia melalui SJSN.

b. Pendaftaran Kepesertaan

Program Jaminan Pensiun, pemberi kerja berkewajiban untuk mendaftarkan

seluruh pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai untuk mendaftarkan pekerjanya,

maka pekerja yang bersangkutan dapat mendaftarkan dirinya sendiri kepada

BPJS Ketenagakerjaan dengan catatan bahwa kepesertaannya akan menjadi

efektif setalah iurannya dibayar lunas oleh pemberi kerja. Sementara terkait



dengan tata cara pendaftaran lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan

Menteri.

Ketentuan telah mengatur wajibnya pemberi kerja untuk mendaftarkan

seluruh pekerjanya, akan tetapi tidak diatur secara rigit apa saja resiko yang

dapat terjadi dan juga sanksi yang dijatuhkan kepada pengusaha yang lalai

untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Pensiun.

Lemahnya Law Enforcement dalam Program Jaminan Pensiun dari aparat

pemerintah terkait dengan bidang ketenagakerjaan maupun aparat penegak

hukum lainnya, ditambah lagi sosialisasi yang kurang gencar akan

mengakibatkan rendahnya partisipasi perusahaan dan pekerja dalam

Program Jaminan Pensiun.

Di pihak lain, kurangnya kesadaran untuk mengikuti Program Jaminan

Pensiun sangat umum terjadi pada pekerja dan pemberi kerja. Mengapa

sejumlah pekerja dan pemberi kerja menolak berpartisipasi pada sistem

pensiun? Dari sisi pemberi kerja, mereka tidak mendaftarkan tenaga kerja

dan menolak berpartisipasi untuk menghindari besarnya iuran bagi

pekerjanya. Dari sisi pekerja, sejumpah pekerja tidak menyadari pentingnya

menjadi peserta jaminan sosial. Biasanya mereka lebih memilih untuk

mendapatkan uang tunai secara langsung. Terutama bagi pekerja dengan

upah rendah akan menolak menjadi peserta jamiann sosial karena adanya

pemotongan upah untuk iuran Jaminan Pensiun. Pengurangan jumlah upah

setiap bulannya dianggap menjadi beban bagi mereka.

c. Masa Iur

Tidak habis permasalahan yang ada, dalam sistem Jaminan Pensiun

diterapkan adanya pilihan bagi peserta yang memasuki usia pensiun dengan

masa iur kurang dari 15 tahun, yaitu untuk menerima manfaat langsung

atau melanjutkan iuran hingga 15 tahun untuk mendapat manfaat berkala,

maka timbullah suatu pertanyaan: pilihan tersebut ditentukan di awal

pendaftaran atau di akhir kepesertaan?

Bilamana pilihan ditentukan di awal, akan ada banyak kemungkinan yang

tidak diinginkan kedepannya seperti ternyata pekerja yang bersangkutan



tidak dapat mengiur setelah usia pensiunnya karena alasan tertentu sehingga

tidak dapat mendapat manfaat berkala sebagaimana yang ia inginkan.

Apakah pekerja dapat mengubah pilihannya sewaktu-waktu? Karena harus

diakui bahwa apapun pilihan yang diambil oleh pekerja jaminan pensiun

dengan masa iur kurang dari 15 tahun akan mempengaruhi stabilitas cash

flow program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Adanya pilihan yang

ditentukan mendadak untuk tiba-tiba memilih menggunakan manfaat

sekaligus atau manfaat berkala tentu akan mempengaruhi avalaibilitas dana

yang miliki BPJS Ketenagakerjaan.

Permasalahan lain terkait kepesertaan Jaminan Pensiun adalah adanya

kebijakan dalam UU SJSN (Pasal 41) yang membatasi penerima manfaat

pensiun berkala hanya bagi peserta yang telah membayar iuran 15 tahun

atau lebih. Apabila usia pensiun ditetapkan 60 tahun, maka peserta yang

berusia 45 tahun atau lebih pada saat implementasinya tidak akan menerima

manfaat pensiun berkala, tetapi hanya menerima pengembalian iurannya

beserta hasil pengembangannya. Tidak jelas akhiran “nya” dari kata

“iurannya”, apakah termasuk iuran pemberi kerja atau tidak. Pembatasan

masa iiuran 15 tahun dapat mempengaruhi tingkat partisipasi peserta

kelompok ini dan menjadi rancu dengan progran Jaminan Hari Tua yang

ada (yang juga merupakan pengembalian iuran beserta hasil

pengembangannya). Selain itu, kelompok pekerja yang pada saat

diberlakukan Jaminan Pensiun pada Juli 2015 berusia 45 tahun atau lebih

dan yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, mungkin akan

menghadapi kesulitan untuk dapat terus membayar iuran jaminan kesehatan

nasional karena tidak menerima manfaat pensiun akibat adanya pembatasan

15 tahun masa iuran tersebut.50

Menurut sensus penduduk 2010, BPS edisi 40, bulan September 2013,

terdapat lebih kurang 18 juta penduduk yang berusia 60 tahun ke atas dan

lebih kurang 34 juta penduduk berusia antara 45-59 tahun. Dari total 52 juta

penduduk ini, hanya ada sekitar 2 juta orang yang memiliki program

50

Steven Tanner, Dayamandiri Dharmakonsilindo, SJSN: Jaminan Pensiun Sebuah Catatan, hlm.15.



pensiun (pensiunan PNS, BUMN, Swasta), sisanya tidak akan memperoleh

manfaat pensiun berkala.

Dengan adanya pembatasan 15 tahun masa iuran ini, berarti peserta

pertama yang akan menerima manfaat pensiun baru terjadi pada Juli 2030.

Selama 15 tahun penundaan, BPJS Ketenagakerjaan semata-mata hanya

mengumpulkan iuran dan sama sekali tidak memberi nilai tambah kepada

peserta atau penduduk secara keseluruhan.51

4. Mekanisme Overlap

a. Overlap DPLK/DPPK Dengan Program Jaminan Pensiun

Pelaksanaan program pensiun yang bersifat wajib, secara otomatis akan

mempengaruhi struktur dan tingkat biaya bagi pemberi kerja. Adanya

tambahan biaya tersebut dapat menyebabkan pemberi kerja bereaksi

dengan menata ulang program kesejahteraan yang disediakan bagi

karyawannya untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk program

tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 mengenai Dana

Pensiun, Indonesia mengenal 3 jenis Dana Pensiun akan tetapi hanya 2

jenis yang berlaku, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana pensiun yang dibentuk dan dikelola oleh perusahaan pemberi

kerja dan memberi program pensiun manfaat pasti dan iuran yang

pasti bagi seluruh karyawan.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa

bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai jaminan pensiun,

maka tidak sedikit perusahaan yang telah memberikan fasilitas jaminan

51

Ibid.



pensiun kepada karyawannya, baik melalui DPPK ataupun DPLK.

Dengan hadirnya Program Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan

yang mewajibkan seluruh pekerja untuk terdaftar, maka muncul suatu

pertanyaan: bagaimana nasib perusahaan yang telah memiliki program

dana pensiunnya sendiri? Hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan belum

dapat memberikan jawabannya akan pertanyaan tersebut, dan sampai saat

ini pun belum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait sinkronisasi

Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan DPPK/DPLK.

Jikalau memang tidak ada sinkronisasi diantara dua lembaga tersebut

maka tentunya perusahaan diwajibkan untuk double membayar iuran: iuran

BPJS Ketenagakerjaan dan iuran DPPK/DPLK. Karenanya, sinkronisasi

terhadap pengaturan sistem pensiun secara menyeluruh merupakan suatu

keharusan agar program yang dijalankan berdampak positif bagi

masyarakat.

b. Overlap Program Jaminan Pensiun dengan Program Wajib Lainnya

Terdapat beberapa program kesejahteraan pekerja di Indonesia yang

sifatnya wajib yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berbeda dan dianggap saling tumpang tindih. Program-program wajib ini

adalah Jaminan Hari Tua (JHT) dan ketentuan pesangon sesuai Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebenaranya, JHT

dan Pesangon dapat dianggap sebagai sistem yang berada pada lapisan

second-tier, dan Jaminan Pensiun berada pada lapisan first-tier sebagai

manfaat dasar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup

yang layak.

Beberapa pihak beragumen bahwa Jaminan Hari Tua dan Pesangon tidak

dapat dicampuradukkan dengan Jaminan Pensiun, karena imbalan

Jaminan Hari Tua dan Pesangon dibayarkan sekaligus. Sementara pihak

lain berpendapat, walaupun pembayaran Jaminan Hari Tua dan Pesangon



dilakukan secara sekaligus, keduanya harus diperhitungkan sebagai bagian

dari Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP).52

5. Risk & Impact

Dengan Peraturan Pemerintah yang tak kunjung keluar, RPP yang isinya

tidak kunjung selesai digodok, serta sosialisasi yang sangat minim, tentunya

menjadi riskan bagi Pengusaha untuk dapat menjalankan Program Jaminan

Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Juli 2015

mendatang. Walaupun niat dan spritinya baik, akan tetapi apabila tidak ada

kesiapan dari segi sistem dan regulasi yang kuat maka tentunya pelaksanaan

program apapun, dengan spirit apapun, akan gagal dan tidak akan

tersampaikan maksud baik yang dimaksud.

Berikut adalah resiko-resiko yang mungkin timbul dalam jalannya

pelaksanaan Program Jaminan Pensiun:

1. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya terkait overlap antara Jaminan

Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dengan program

pensiun yang diselenggarakan oleh DPPK/DPLK, dimana sampai

sekarang belum ada peraturan yang mengatur sedikitpun hal terkait

harmonisasi penyelenggaraan Program Pensiun Wajib oleh BPJS

Ketenagakerjaan dengan DPPK/DPLK, akan memunculkan

kemungkinan bahwa perusahaan harus membayar premi ganda untuk

masing-maisng program yang perusahaan ikuti, baik kepada BPJS

Ketenagakerjaan dan kepada DPPK/DPLK, sehingga akan

menimbulkan lonjakan pengeluaran yang besar dari segi employee

cost.

2. Tingginya tingkat resistensi atas pelaksanaan Jaminan Pensiun,

khususnya dari pihak pemberi kerja akan menimbulkan gejolak dalam

hubungan industrial, atau bahkan akan berakibat pada merosotnya

keadaan ekonomi di Indonesia. Apabila dilaksanakan pun, dengan

sistem yang keadaan masih seperti saat ini dimana sistem Jaminan

52

Ibid, hlm.17.



Pensiun cukup buruk dan tidak ada regulasi sebagai payung yang

memuat kepentingan para stakeholder secara seimbang akan

memunculkan gejolak pula: akan banyak perusahaan yang karena

beratnya biaya iur dan juga melakukan double cost kepesertaan akan

memilih untuk memotong employee cost yang tinggi dengan

mengurangi jumlah karyawannya sceara besar-besaran, atau jika tidak,

mau tidak mau, tidak dapat dihindari, keadaan bisnis perusahaan akan

terganggu dan hal tersebut akan berpengaruh pada keadaan

perekonomian negara.

3. Telah diatur bahwa ada sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak

memberikan Program Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan

kepada karyawannya. Sayangnya, dari hasil terkahir RPP terkait

Jaminan Pensiun yang ada, sanksi tersebut seperti macan tak bertaring

karena tidak dijelaskan sanksi konkrit bagi pihak yang tidak

memberikan Program Jaminan Pensiun kepada karyawannya. Jikalau

memang ada, maka secara terpaksa, baik perusahaan dengan skala

besar sampai usaha skala mikro akan menjalankan peraturan yang

sama dengan standar yang sama. Tentu dapat dibayangkan apa yang

akan terjadi kemudian: tingkat pengangguran meingkat tajam dan

perekonomian negara akan jatuh bebas.

6. Pentahapan Implementasi

Berdasarkan hasil riset dan pertimbangan-pertimbangan yang ada, ada

beberapa opsi yang dapat dilakukan agar Program Jaminan Pensiun yang

diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan efektif dan

tepat sasaran sesuai dnegan spiritnya. Opsi-opsi tersebut adalah:

1. Pentahapan atas implementasi Jaminan Pensiun paling lambat pada

tahun 2019.

Pelaksanaan Jaminan Pensiun pada tanggal 1 Juli 2015 mendatang

merupakan program prematur dimana baik tidak ada kesiapan baik

dari sistem ataupun dari pihak penyelenggaranya. Sehingga dengan



menunda waktu pelaksanaan Program Jaminan Pensiun hingga tahun

2019 sebagaimana telah ditetapkan pada awalnya, akan memberikan

sedikit waktu bagi Pemerintah untuk mempersiapkan dan

mematangkan sistem pelaksanaan, serta bagi Pengusaha sebagai pihak

yang akan turut mengiur untuk mempersiapkan perusahaannya agar

ketika nanyi program berlangsung tidak akan mempengaruhi keadaan

bisnis yang telah berkembang.

2. Pentahapan terkait dengan besar kecilnya perusahaan sebagai peserta

Jaminan Pensiun.

Sistem Jaminan Pensiun saat ini yang mewajibkan seluruh perusahaan

baik dengan skala besar hingga skala mikro, serta menyamaratakan

besar premi yang harus dibayar adalah kebijakan yang tidak dewasa.

Mengingat Indonesia sebagai negara besar yang sedang berkembang

dengan beragamnya jenis usaha, rumitnya hubungan industrial yang

ada, dan fokus pemerintah untuk meningkatkan kondisi perekonomian

negara, seharusnya Program Jaminan Pensiun dilaksanakan secara

bertahap dimana dilaksanakan terlebih dahulu kepada Perusahaan

dengan skala menengah-besar, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan

oleh usaha skala kecil-mikro setelah pelaksanaan Program Jaminan

Pensiun oleh perusahaan sedang-besar telah berjalan dengan baik.

3. Pentahapan terkait kriteria perusahaan yang akan menjadi anggota

Jaminan Pensiun.

Besarnya kemungkinan doble cost yang akan dikeluarkan perusahaan

yang menjadi peserta dana pensiun DPLK/DPPK apabila Program

Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan akan benar-benar

mempengaruhi stabilitas bisnis perusahaan, bahkan negara. Oleh

karena itu, seharusnya program jaminan pensiun dapat diliaksanakan

khusus perusahaan-perusahaan yang bukan merupakan peserta dana

pensiun DPLK/DPPK sehingga tidak ada perusahaan yang double

cost.



Agar tujuan mulia penyelenggaraan program jaminan penisun SJSN

tercapai secara optimal, maka implementasinya harus disikapi secara beojaksana

dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan nasional lainnya. Slaah

satunya adalah dengan memperhatikan sistem penyelenggaraan program pensiun

yang telah ada saat ini yang didasarkan pada UU Dana Penisun.

Pelaksanaan program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib, secara

otomatis akan mempengaruhi sturktur dan tingkat biaya bagi pemberi kerja.

Walaupun di sisi lain program ini juga akna membangun kekuatan ekonomi nasional

dan hasil pemupukan dananya. Adanya tambahan biaya tersbeut dapat

menyebabkan pemberi kerja bereaksi dengan menata ulang program kesejahteraan

yang disediakan bagi karyawannya untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan

untuk program tersebut.

Dalam konteks tersebut, bagi pemberi kerja yang sebelumnya telah

memiliki program pensiun sukarela akan sangat mungkin mengakhiri program

pensiunnya demi memenuhi kewajiban mengikuti program pensiun SJSN. Padahal,

bisa jadi program pensiun yang dimiliki saat ini memberikan manfaat pensiun yang

lebih baik bagi karyawannya.

Karenanya, harmonisasi terhadap pengaturan sistem pensiun secara

menyeluruh merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan berdampak

positif bagi seluruh masyarakat.



OPPORTUNITY

Saat ini Indonesia telah mencapai tahap yang sangat penting di dalam usaha untuk

memberikan manfaat jaminan sosial kepada seluruh pekerjanya dan dalam mereformasi

sistem jaminan nasionalnya sehingga sistem tersebut dapat bekerja lebih baik untuk pekerja

yang menjadi peserta sistem tersebut. Akan tetapi sistem jaminan sosial yang ada, terlebih

sistem jaminan pensiun yang rencananya akan dilaksanakan efektif pada tanggal 1 Juli

mendatang dinilai masih jauh dari kata siap, baik dari segi kesiapan mental penanggung

jawab dan pihak-pihak terkait, segi regulasi, dan juga kemantapan sistem yang akan

dilaksanakan.

Berkaca pada kenyataan yang ada, karena masih banyak sistem dari jaminan pensiun yang

harus dibenahi bersama, Apindo menilai bahwa masa berlaku program jaminan pensiun

harus ditunda demi kemaslahatan bersama. Pasalnya, ketidaksiapan program jaminan

pensiun ini akan berdampak sistemik dan domino yang berujung pada memburuknya

kesinambungan fiskal pemerintah. Program ini pun juga tidak mempertimbangkan proyeksi

penuaan penduduk Indonesia dalam waktu dekat yang akan menambah beban fiskal

pemerintah, dan juga tidak mempertimbangkan kemungkinan tata kelola program yang

lemah. Faktor-faktor tersebut akan membahayakan prospek hari tua pekerja, dan

kemungkinan akan membawa mereka ke jurang kemiskinan pada saat mereka mencapai

usia pensiun.

Sistem Jaminan Pensiun seharusnya berfungsi secara berkelanjutan sebagai tabungan,

redistribusi, dan instrumen asuransi. Disamping itu, seharusnya sistem jaminan pensiun

yang spiritnya adalah sebagai dasar dari penghasilan rakyat di usia tidak produktif

seharusnya tidak pula membebankan pihak lain, yang dalam hal ini adalah perusahaan.

Spirit yang baik dan konsep perbaikan yaitu memperluas jangkauan sistem pensiun, baik

kepada pekerja sektor formal maupun sektor informal di Indonesia, seharusnya juga

diimbangi oleh tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mereformasi sistem tersebut

dengan mengembangkan kompetensi dan mengundang partisipasi sektor swasta untuk ikut

membantu pengadaan jaminan pensiun. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik,



kita patut berharap bahwa bangsa Indonesia akan menjadi sebah bangsa yang bahagia dan

sejahtera sepertu yang telah dicita-citakan oleh para pendiri negara pada saat negara ini

diproklamasikan.

Note : fakta fakta tentang jaminan pensiun dan penutup



INITIATIVES DAN ACTION PLANS

A. Initiatives

Melihat perkembangan dan juga pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap situasi

ketenagakerjaan dan bisnis yang ada di lapangan, dapat dilihat bahwa permasalahan

inti yang ada adalah tidak adanya sistem yang baik dalam pelaksanaan BPJS

Ketenagakerjaan sehingga hal tersebut berpengaruh kepada kondisi hubungan

industrial dan stabilitas bisnis yang ada di perusahaan.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pelaksaan BPJS Ketenagakerjaan dengan

keadaan hubungan industrial di Indonesia sehingga tujuan BPJS Ketenagakerjaan

dapat tercapai tanpa berpengaruh kepada kondisi hubungan industrial dan stabilitas

bisnis.

B. Action Plans

1. Menunda masa pelaksanaan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

pada tanggal 1 Juli mendatang.

2. Melakukan harmonisasi dan merumuskan bersama isi RPP Jaminan Pensiun

bersama seluruh pihak terkait agar isinya mengakomodir kepentingan seluruh

pihak.

3. Melakukan sosialisasi segala hal yang dibutuhkan guna kelancaran pelaksanaan

Program Jaminan Pensiun baik oleh BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha, ataupun

pihak-pihak lain yang terkait. Dengan adanya sosialisasi diharapkan semua aspek

masyarakat dapat mengerti dan memahami tujuan besar BPJS Ketenagakerjaan

serta manfaat yang menyertainya sehingga timbul perasaan tulus untuk

mendukung dan berjuang keberlangsungan sistem jaminan sosial tersebut.

4. Menyamakan persepsi seluruh lapisan masyarakat terkait dengan pentingnya

jaminan sosial bagi rakyat dan negara Indonesia sehingga tingkat konflik dapat

terminimalisir.

5. Mengawal dan mengontrol pelaksanaan sistem jaminan pensiun yang diampu

oleh BJPS Ketenagakerjaan, dari tahap perancangan hingga tahap implementasi.



6. Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait update sistem jaminan sosial

dan juga perkembangan bisnis serta hubungan industrial yang ada di lapangan.

7. Melakukan benchmark dan sharing dengan perusahaan lain terkait dengan

pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan.



ANALISA PELAKSANAAN JAMINAN PENSIUN

INDONESIA

A. Latar belakang

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 merupakan payung hukum atas pelaksanaan sistem

perlindungan sosial di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut mencantumkan struktur

dasar sistem jaminan sosial yang telah direformasi, namun tidak secara spesifik menetapkan

besarnya manfaat dan tingkat konstribusi untuk masing-masing jenis jaminan. BPJS

Ketenagakerjaan yang lahir atas dasar Undang-undang No. 24 Tahun 2012 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, mencantumkan lima program yang empat diantaranya

merupakan lanjutan dari program Jamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kematian, dan salah satunya yang merupakan

program baru yaitu Jaminan Pensiun.

Jaminan pensiun sendiri akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 dan merupakan

program wajib untuk seluruh pekerja di Indonesia dengan membayar iuran setiap bulannya

dan pada akhirnya akan mengubah paradigm masyarakat bahwa pekerja dalam sektor

formal dan informal akan mendapatkan perlindungan berupa dana pensiun. Rancangan

Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar atas pelaksanaan jaminan pensiun ini belum

mencapai kata final, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi semua kalangan.

Apindo Training Center dibawah DPN Apindo sangat concern mengenai hal ini membuat

kajian mengenai implementasi jaminan pensiun di Perusahaan. mendasar pada diskusi-

diskusi terbatas yang membahas mengenai jaminan pensiun ini ternyata banyak perusahaan

yang belum terlalu concern mengenai program ini. Sehingga kami membuat survey dengan

tujuan memetakan seberapa banyak perusahaan dan pekerja yang sudah mengetahui

mengenai jaminan pensiun ini dan memahami dengan lebih dalam atas pelaksanaan

jaminan pensiun.



B. Tujuan

Concern DPN Apindo atas pelaksanaan jaminan pensiun yang meliputi pada tahapan

sosialisasi program jaminan pensiun, manfaat jaminan pensiun dan implikasi terhadap

premi, overlap, beban cost, dan skema jaminan pensiun 15 tahun mendatang membuat

Apindo Training Center dibawah DPN Apindo mengkaji berdasarkan data survey. Data

survey ini ditujukan kepada seluruh Perusahaan dan Pekerja yang berada di 100 Perusahaan

tersebar di beberapa kawasan industry. Tujuan ini dimaksudkan mendapatkan pemetaan

atas pemahaman perusahaan beserta pekerjanya mengenai concern atas pelaksanaan

program jaminan pensiun ini.

Survey ini dibuat dengan metode pembagian kuisioner berdasarkan atas asumsi kajian

Apindo Training Center atas pemahaman dan pengertian yang didapatkan para Perusahaan

dan Pekerjanya mengenai program jaminan pensiun, dimulai dari beban iuran, kepesertaan,

pentahapan, skema, dampaknya dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan

itu sendiri.

C. Sasaran

Survey ini kami lakukan di berbagai Perusahaan yang terdapat di kawasan industry

Jabodetabek. Survey ini ditujukan kepada Perusahaan sebagai pemberi kerja dan Pekerja

yang mana beberapa diantaranya belum terlalu concern terhadap program jaminan pensiun.

D. Program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan pensiun merupakan program baru yang mengubah paradigma masyarakat

Indonesia mengenai perlindungan terhadap masa tuanya, bahwa setiap warga negara akan

berhak mendapatkan jaminan pensiun. Program ini memberikan jaminan pendapatan

perbulan seumur hidup untuk para pekerja di sektor formal maupun informal, sehingga

karyawan swasta akan turut serta mendapatkan jaminan perlindungan tersebut. Besarnya

manfaat yang akan didapatkan tergantung dari iuran yang akan di bebankan dari potongan

gaji para pekerja dan iuran dari perusahaan. hasil survey mengenai program jaminan



pensiun ini, dasarnya baik Perusahaan maupun pekerja mendukung adanya pelaksanaan

jaminan pensiun ini. Menjelang pelaksanaan jaminan pensiun ini, apabila kita telaah lebih

jauh ada beberapa problem yang harus dipahami dengan baik oleh Perusahaan dan pekerja

itu sendiri. Beberapa problem tersebut terletak pada ;

a. Premi

b. Skema jaminan pensiun

c. Review kepesertaan

d. Mekanisme overlap

e. Risk dan impact

f. Pentahapan

mendasar atas big problem mengenai jaminan pensiun ini menjadi acuan kami dalam

kuisioner yang kami buat.

1. Iuran

Berdasarkan amanat undang-undang SJSN bahwa program jaminan pensiun ini

akan dikenakan iuran yang menjadi tanggungan bersama antara Perusahaan,

Pekerja, dan Pemerintah. Dalam RPP yang hingga saat ini belum mencapai kata

final, iuran tersebut akan dibebankan kepada Perusaaan dan Pekerja sebesar 8%

dengan pembagian sebesar 5% yang akan ditanggung oleh Perusahaan dan 3% yang

akan ditanggung oleh Pekerja.

Menurut kami, program jaminan pensiun yang merupakan program dasar sosial

yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia harus dilaksanakan secara

bertahap dan penuh dengan kehati-hatian, program tersebut selayaknya harus

terjangkau dengan anggaran dana negara dan tidak mengganggu ketersedianya

lapangan kerja dan industry dana serta daya saing perusahaan-perusahaan di

Indonesia. Prasarana yang diperlukan juga harus disiapkan sebelum program

dimulai. Diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas, dan sistem administrasi

yang efisien agar sistem ini dapat berhasil.



Besarnya iuran yang merupakan perhitungan dari presentase upah pun harus

dibatasi. Iuran tersebut harus terjangkau dan tidak membuat beberapa perusahaan

harus melakukan pengurangan karyawan karena tidak sanggup bayar. Berdasarkan

hasil pengolahan data kami, perusahaan beserta pekerja menolak dengan adanya

iuran jaminan pensiun yang dimulai dari angka 8%, penolakan ini pun di dukung

oleh aktuaris yang menganggap iuran ini terlampau besar dan akan menimbulkan

unfunded di kemudian hari. Aktuaris berpendapat, program yang baru akan

dilaksanakan ini dan belum ada jaminan keberhasilan dari Pemerintah sendiri

seharusnya diujicobakan terlebih dahulu dengan presentase angka yang lebih rendah,

yang kemudian akan disempurnakan menjadi lebih baik mengikuti angka fluktuasi

atas indeks perekonomian.

Diagram diatas tersebut menunjukkan penolakan terhadap premi yang dibebankan

kepada Perusahaan sebesar 5% dan pekerja sebesar 3%. Perbedaan pendapat

mengenai perhitungan iuran ini sebenarnya terjadi dalam level Pemerintahan.

Beberapa usulan yang didasarkan dari survey kami bahwa iuran dimulai dari angka

5% dengan pembagian 3:2. Usulan dari Heru Juwanto, selaku Direktur Pengawasan

Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) iuran jaminan pensiun dimulai dari

4%, sedangkan Isa Rachmatarwata, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa

Keuangan dan Pasar Modal Kemkeu menyatakan, pihaknya mengusulkan iuran

pensiun mulai dari 3 persen. Setiap dua tahun atau tiga tahun sekali iurannya

bertambah sebesar 0,2 persen atau 0,3 persen.

4%

37%

34%

15% 8% 2%

Perusahaan keberatan membayar iuran 5% dari 8% usulan yang telah

ditetapkan

STS TS S SS SSS abstain

Figure 1



Perhitungan beban iuran yang akan diambil dari besaran upah para pekerjanya harus

sesuai dengan perhitungan yang matang dan harus dilihat dari besaran atas dan

besaran bawah atas upah itu sendiri. Rancangan Pemerintah terhadap skema iuran

yang akan dihitung dari besaran PTKP dari para pekerja sendiri banyak menuai

protes, ada pendapat mengatakan bahwa PTKP yang menjadi dasar perhitungan

terhadap iuran jaminan pensiun akan mengalami kenaikan setiap tahunnya

berdasarkan hasil perhitungan Direktorat Pajak, hal ini akan berpengaruh dengan

iuran premi jaminan pensiun. Dengan demikian, iuran akan mengalami kenaikan.

Kenaikan iuran sendiri sebenarnya sudah direncanakan juga yang akan mengalami

kenaikan setiap empat tahun sekali. Kenaikan ini dihitung berdasarkan inflasi yang

akan mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi,

berdasarkan survey kami yang terlihat dalam diagram dibawah ini, pengusaha dan

pekerja menolak dengan adanya kenaikan iuran ini. Penolakan ini dilandasi dengan

beban bayar yang akan semakin tinggi dan dikhawatirkan akan membawa dampak

pada beban cost perusahaan. Pada dasarnya kenaikan premi ini berpengaruh pada

indeks inflasi yang akan berubah secara periodik dan perubahan ini harus pula

diimbangi dengan penyelarasan dalam beberapa komponen iuran dan upah.

Dampak yang terjadi apabila kenaikan iuran ini tidak diselaraskan dengan upah

minimum adalah pekerja atau buruh setiap tahunnya akan mengajukan kenaikan

upah yang cukup tinggi. Disamping itu, kenaikan UMP ini akan minumbulkan efek

buruk bagi perekonomian Indonesia.

30%

51%

8% 2% 4% 5%

Perusahaan yakin, employee cost tidak terganggu dengan program

jaminan pensiun

STY TY Y SY SYS abstain

Figure 2



2. Skema Jaminan Pensiun

Berbicara mengenai skema jaminan pensiun yang berlandaskan atas dasar manfaat

pasti, ternyata banyak orang belum mengetahui perbedaan dari manfaat pasti dan

iuran pasti itu sendiri. Manfaat pasti sendiri merupakan rumus manfaat pensiun

sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, sedangkan besar iuran pensiun

ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, kecuali iuran peserta yang ditetapkan

dalam Peraturan Dana Pensiun atau Besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana

yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun.

Sedangkan iuran pasti adalah Besar iuran baik dari Pemberi Kerja maupun peserta

ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Manfaat pensiun tergantung akumulasi

iuran dan hasil pengembangannya. Hal ini dilihat dari survey yang kami lakukan

dengan hasil ;

Skema manfaat pasti dan iuran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya

masing-masing. Kelebihan dan Kekurangan itu adalah ;

Program Pensiun Manfaat Pasti (defined benefit)

Kelebihan Kekurangan

Besar manfaat pensiun mudah dihitung

Lebih memberikan kepastian kepada

Beban biaya mudah berfluktuasi

Nilai hak peserta sebelum pensiun

2% 14%

55%

13%

7% 9%

Perusahaan menggunakan skema jaminan pensiun manfaat pasti

Program Jaminan Pensiun


Figure 3



peserta

Lebih mudah memberikan penghargaan

untuk masa kerja lalu

tidak mudah ditentukan

Program Pensiun Iuran Pasti (defined contribution)

Kelebihan Kekurangan

Beban biaya stabil dan mudah

diperkirakan

Nilai hak peserta setiap saat mudah

ditetapkan

Risiko investasi dan mortalitas

ditanggung oleh peserta.

Besar manfaat pensiun tidak mudah

ditentukan

Lebih sulit memperkirakan besar

penghargaan untuk masa kerja

lampau

Negara berkembang dan negara maju saat ini telah menggunakan skema jaminan

pensiun berlandaskan iuran pasti, sedangkan Indonesia memilih menggunakan

skema manfaat pasti. Skema manfaat pasti berlandaskan atas spirit dimana setiap

pekerja pada masa tuanya nanti akan mendapatkan manfaat yang sama, hal ini

berlandaskan atas asas gotong royong. Simulasi dalam skema manfaat pensiun ini

pun dihitung berdasarkan dari rata-rata presentase manfaat yang dibebankan pada

upah mereka. Sedangkan pada skema iuran pasti, beberapa pekerja yang hanya

dibayar dengan upah kecil, manfaat pada masa tuanya nanti akan kecil, berbeda

dengan pekerja dengan upah besar yang akan mendapatkan manfaat yang juga akan

besar. Kelebihan yang ada dalam skema manfaat pasti memang terbaik akan tetapi

apabila kita kaji dengan baik dengan penggunaan skema manfaat pasti akan banyak

timbul problem didalamnya terutama adanya kemungkinan defisit yang sangat besar

sebanyak 70% dari upah minimum yang harus dikeluarkan. Dampak tersebut juga

akan berimbas pada upah minimum, Indonesia termasuk negara yang terus

mengalami kenaikan upah setiap tahunnya, tuntutan dari buruh yang terus menerus

merasa upah minimum belum terlalu tinggi, membuat Pengusaha sudah kewalahan,

dengan pengaturan jaminan pensiun yang minimal adalah 70% dari upah minimum



akan menjadi celah bagi para pekerja untuk menuntut kenaikan upah yang lebih

tinggi setiap tahunnya. Dengan adanya kenaikan upah yang sangat tinggi, maka

jaminan pensiun yang akan didapatkannya akan semakin besar. Mengacu pada

Negara Filiphina, cadangan jaminan pensiunnya akan diperkirakan habis di tahun

2015 ini. Efek ini diakibatkan karena kenaikan jumlah pensiun yang meningkat dua

kali lipat sehingga menyebabkan nilai jaminan Pemerinah menjadi turun dratis.

Analisa mengenai pendanaan dan skema jaminan pensiun harus dimulai dengan

memproyeksikan seluruh populasi dan angkatan kerja. Analisis ini setidaknya harus

dilakukan untuk rentang waktu selama 75 tahun karena karakteristik demografi

penduduk Indonesia sendiri akan berubah secara signifikan selama rentang waktu

tersebut. Populasi akan menua sehingga proporsi penduduk usia tua dibanding

penduduk usia produktif dan anak-anak akan semakin tinggi. Iuran yang dibayarkan

oleh para pekerja juga digunakan untuk membiayai manfaat jaminan pensiun bagi

penduduk usia tua, dengan demikian maka proporsi jumlah penduduk usia tua

terhadap pekerja akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendanaan

program Jaminan Pensiun. Usia pensiun adalah variable kunci dalam setiap

rancangan skema pensiun. Usia pensiun juga menentukan rentang waktu

pembayaran iuran program pensiun oleh pekerja dan rentang waktu untuk penerima

manfaat pensiun. Penetapan usia pensiun pun haruslah dengan analisa yang matang.

3. Kepesertaan

factor penting dalam program jaminan pensiun adalah pengaturan mengenai

kepesertaan, siapa yang akan menjadi peserta dan berapa usia maksimum dalam

kepesertaan. Penetapan usia peserta dana pensiun ini merupakan kunci dari

pengendalian biaya dan tingkat iuran yang diperlukan agar program ini dapat

berlangsung jangka panjang. Tahun pertama program berjalan ini, usia pensiun

ditetapkan di usia 56 tahun yang kemudian akan dilakukan penambahan secara

periodic setiap tiga tahun sekali, sehingga di tahun 2042 usia pensiun akan mencapai

usia 65 tahun. Penetapan usia pensiun ini juga apakah akan berlaku surut atau

kepesertaan yang belum secara pasti menetapkan usia pensiun yang akan menjadi



13%

43%

34%

4% 5% 1%

Perusahaan setuju, karyawan yang masuk per 1 Juli 2015 sebagai

peserta jaminan pensiun


acuan dan perlindungan bagi para pekerja, membuat Perusahaan sebagai pemberi

kerja enggan mendaftarkan pekerjanya per 1 juli 2015 ini kedalam sistem program

jaminan pensiun ini. Penolakan ini bukan tidak berdasar, belum adanya sosialisasi

mengenai jaminan pensiun ini membuat beberapa perusahaan masih bingung dalam

penentuan usia pensiun bagi para pekerjanya.

Kebingungan ini serta merta membuat Perusahaan belum mensosialisasikan dengan

baik mengenai program ini kepada para pekerjanya.

4. Harmonisasi

Harmonisasi dengan program yang telah ada harus dilakukan untuk menghindari

duplikasi manfaat dan untuk mengontrol biaya. Program-program yang telah ada

untuk sektor formal dan PNS perlu disesuaikan pada saat program SJSN dimulai.

Penyesuaian juga harus dilakukan terhadap program pesangon berdasarkan Undang-

Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan program Jaminan Hari

Tua. Disadari atau tidak, mengubah suatu Undang-undang tidaklah mudah, harus

ada upaya lebih untuk mengakomodasikan harmonisasi antara JP, Pesangon dan

JHT dalam Rancangan Peraturan Pemerintah. Namun, perlu dipertimbangkan lagi

apakah pengaturan dalam RPP yang tingkatnya lebih bawah dari undang-undang,

memiliki dasar hukum yang kuat ?

Kita anggap bahwa saat ini program-program ini akan berjalan, ada tidaknya

jaminan pensiun, perusahaan tetap berkewajiban membayar pesangon bagi

pekerjanya, yang akan terjadi adalah beban employe cost disuatu perusahaan akan

Figure 4



meningkat dratis, sehingga dengan pemikiran seperti itu suatu Perusahaan harus

melakukan penyesuaian-penyesuaian agar total beban yang dikeluarkan tidak

bertambah secara berlebihan dengan adanya tambahan iuran Jaminan Pensiun ini.

Dari hasil survey yang kami lakukan, perusahaan menuntut dengan diberlakukannya

program jaminan pensiun ini seharusnya JHT dan Pesangon dapat dihapuskan,

karena menurut mereka dua hal ini merupakan item yang sama. Perusahaan

menganggap uang pesangon merupakan tabungan untuk para pekerjanya. Apabila

perhitungan Jaminan Pensiun diperhitungkan dengan masa iur selama 15 tahun,

maka JP akan tidak ada bedanya dengan JHT.

Figure 5

Perbedaan atau persamaan yang terdapat antara Jaminan Pensiun, Jaminan Hari

Tua dan Pesangon membutuhkan diskusi lebih lanjut dan harus segera diputuskan.

Dalam hal pembebanan iuran pun, harmonisasi perlu dilakukan mengingat adanya

kemungkinan overlap dan pembebanan biaya double bagi perusahaan yang telah

memiliki jaminan pensiun sendiri. Apindo Training Center dengan perundingan

beberpa tim ahli, mengajukan suatu win-win solution dengan tujuan agar program

ini tetap terlaksana dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Solusi tersebut berupa pembagian besaran iuran bagi Perusahaan yang sudah

mempunyai dana pensiun sendiri dan bagi Perusahaan yang belum memiliki dana

15%

26%

38%

9% 8% 4%

Perusahaan setuju Program Jaminan Pensiun menggantikan

JHT dan Pesangon




pensiun sama sekali, maka diwajibkan turut serta dalam program jaminan pensiun

ini.

5. Pentahapan

pentahapan atas implementasi jaminan pensiun bagi perusahaan yang akan menjadi

peserta jaminan pensiun ini akan mulai dilakukan per 1 juli 2015. Pentahapan

kepesertaan ini akan dimulai pada Perusahaan yang bergerak di sektor formal,

kemudian akan diikuti oleh perusahaan yang bergerak di sektor informal.

Pentahapan dilakukan hingga tahun 2019. Beberapa perusahaan besar menyetujui

jika pentahapan ini dilakukan pada tahun 2019 dengan alasan bahwa program ini

masih belum jelas dan akan membawa dampak resiko yang cukup besar terhadap

beban cost Perusahaan mereka.

Pemerintah cenderung mendahulukan pentahapan bagi sektor formal, dikarenakan

pentahapan pada sektor informal membutuhkan waktu yang sangat panjang.

E. Action Plan Jaminan Pensiun

Berlandaskan data yang berhasil dikumpulkan oleh Apindo Training Center mengenai

pemahaman dari Perusahaan dan Pekerja mengenai Jaminan Pensiun ini, terdapat

beberapa hal yang harus dipahami dengan baik dan menjadi acuan dalam penyusunan

rekomendasi yang akan dilakukan dalam konvensi jaminan pensiun yang akan

dilaksanakan di Bandung. Acuan analisa yang harus digaris bawahi dengan sangat baik

adalah ;

9% 16%

50%

11%

10% 4%

Perusahaan setuju pendaftaran Program Jaminan Pensiun dilakukan

mengikuti perintah DJSN hingga tahun 2019


Figure 6



1. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di setiap Perusahaan

mengenai jaminan pensiun ini belum dilakukan

2. Iuran yang belum mencapai kata sepakat

3. Skema jaminan pensiun yang harus dikaitkan dengan implikasi cadangan 15 tahun

yang akan datang.

4. Kesiapan Pemerintah dan Perusahaan atas dampak employee cost bagi Perusahaan

yang telah mengikuti DPLK/ DPPK.

5. Pentahapan atas implementasi jaminan pensiun per tanggal 1 juli 2015

6. Aturan Dana Pensiun di dalam PKB/PP dengan adanya Jaminan Pensiun,

implikasi dan dampaknya dibandingkan dengan UUTK terkait dengan uang

pensiun karyawan ( yang dibandingkan dengan UUTK)

7. Sinkronasi dan harmonisasi undang-undang terkait pelaksanaan Jaminan Pensiun.

Demikianlah hasil penyajian data berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Apindo

Training Center dan menjadi bagian dari langkah positif untuk merancang dan

merumuskan program jaminan pensiun yang harmonis.

Documents

The 3rd Industrial Relations Convention 2015 – Jaminan … Book.pdf · asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ... keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan