ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN …

1

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI SISI KEPESERTAAN DI PUSKESMAS KEDAUNG

BARAT, KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014

Nurlaela Sari, Dumilah Ayuningtyas

1. Department of Health Administration and Policy, Faculty of Public Health 2. Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014.

Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

Analysis of The Implementation a National Health Insurance Program In Terms Of Participation at Tangerang

District Health Centers West Kedaung 2014

Abstract

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently. The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West. Keywords: National health insurance program, membership, health center KedaungWest

Analisis pelaksanaan program..., Nurlaela Sari, FKM UI, 2014

2

PENDAHULUAN

Konsep dasar SJSN menurut Gani (2011) adalah perlindungan keuangan (financial

protection), terutama pada kondisi di mana orang mengalami sakit dan peristiwa yang

tergolong katatrospik seperti bedah jantung. Sekaya apapun, biaya penanganan penyakit

tersebut bisa memberikan dampak pemiskinan yang luar biasa bagi yang bersangkutan.

Menurut The World Health Report secara global, di perkirakan 150 juta penduduk setiap

tahun menderita yang tergolong katastropik, 100 juta di antaranya jatuh miskin akibat harus

membayar biaya pengobatan yang mahal (Gani, 2011).

Untuk mewujudkan tujuan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional terbentuklah Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan penyelenggara yang berbentuk

badan hukum berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,

akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan

dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar

kepentingan peserta, seperti tertera dalam UU SJSN N0 40 tahun 2004 Bab III pasal 5, di

mana BPJS sendiri terdiri dari :

a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK) :

b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai

Negeri (TASPEN) ;

c. Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(ASABRI) ; dan

d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) ;

Kepesertaan bersifat wajib merupakan salah satu prinsip dari tujuan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga pengaturan tentang kepesertaan ada di dalam

Peraturan Pemerintah (PP) No.101 Tahun 2012 tentang peserta Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 111 Tahun 2013 yang merupakan

perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2013 di mana di dalamnya berisi

tentang peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan merupakan suatu badan

publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan di mana BPJS Kesehatan

merupakan bagian dari BPJS sendiri. BPJS kesehatan memulai pelaksanaannya pada tanggal

1 Januari 2014 melalui PT. Askes yang per tanggal 1 Januari berubah namanya menjadi


3

BPJS Kesehatan di mana UU BPJS memberikan kekeluasaan kepada PT.Askes melalui masa

peralihan terhitung mulai 26 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Sejak

dimulainya pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) banyak sekali permasalahan

yang ditemui tetapi peneliti merasa tertarik untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi di

mana jumlah kunjungan pasien umum masih tinggi dibanding pasien yang menggunakan

BPJS Kesehatan Bukan PBI. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut baik dilihat dari input,

proses maupun output.

Tabel 1.1

Jumlah peserta BPJS Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang tahun 2014

No Bulan

Terdaftar sesuai

Data Base BPJS

BPI

Terdaftar BPJS

1 Januari 906.433 967.301

2 Februari 906.433 971.365

3 Maret 906.433 975.826

4 April 906.433 975.826

5 Mei 906.433 967.301 Sumber : Laporan BPJS 2014, UPT Jamkes Dinkes Kab. Tangerang

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Pasien Umum, Pasien Peserta BPJS PBI, Pasien Peserta Bukan PBI

mulai Januari s/d Mei 2014

No Bulan Pasien

Umum

Peserta

BPJS PBI

Peserta BPJS

Bukan PBI

1 Januari 1503 887 3

2 Februari 2184 784 5

3 Maret 1917 948 20

4 April 1870 892 30

5 Mei 2969 934 57

Total 10443 4445 115

Sumber: Pengelola Jaminan Kesehatan Puskesmas Kedaung Barat


4

Dengan melihat data-data di atas peneliti melihat masih tingginya jumlah kunjungan

pasien umum dengan menggunakan biaya sendiri (Out of Pocket) yang bertentangan dengan

Visi dan salah satu Misi dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sendiri yaitu Visi JKN

(Jaminan Kesehatan Nasional) di mana paling lambat sampai 1 Januari 2019, seluruh

penduduk Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional untuk memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya

yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang Handal, Unggul dan Terpercaya, dan salah

satu Misi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yaitu membangun kemitraan strategis dengan

berbagai lembaga dan mendorong pertisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan

Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk menganalisis pelaksanaan program di puskesmas banyak teori-teori yang

mendukung, salah satu teori tersebut yang dikembangkan oleh Sulaeman (2009), yang

mengemukakan bahwa tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan kelemahan dan

kekurangan yang ada dalam sistem pelayanan dan program kesehatan sehingga bisa

diperbaiki dalam tahun mendatang. Oleh sebab itu analisis situasi program dan pelayanan

puskesmas meliputi analisis terhadap Input (sumber daya puskesmas meliputi 7M+1I),

Proses, Output (hasil antara), Outcome (hasil akhir), Impact (manfaatdan dampak/efek),

Lingkungan.

Rumusan Masalah

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan merupakan suatu badan

publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan di mana BPJS Kesehatan

merupakan bagian dari BPJS sendiri. BPJS kesehatan memulai pelaksanaannya pada tanggal

1 Januari 2014 melalui PT. Askes yang per tanggal 1 Januari berubah namanya menjadi

BPJS Kesehatan di mana UU BPJS memberikan kekeluasaan kepada PT.Askes melalui masa

peralihan terhitung mulai 26 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Sejak

dimulainya pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) banyak sekali permasalahan

yang ditemui tetapi peneliti merasa tertarik untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi di

mana jumlah kunjungan pasien umum masih tinggi dibanding pasien yang menggunakan

BPJS Kesehatan Bukan PBI. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi kesenjangan tersebut

baik dilihat dari input, proses maupun output.


5

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna menggali informasi secara

mendalam mengenai penyebab dan faktor-faktor kesenjangan kepesertaan BPJS Kesehatan

dilihat dari jumlah kunjungan pasien umum dengan pasien peserta BPJS Kesehatan Bukan

PBI Mandiri di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang mulai bulan Januari sampai

dengan Mei tahun 2014. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap

informan kunci menggunakan instrumen yaitu peneliti sendiri dan pedoman wawancara

dengan bantuan alat tulis dan alat perekam. Adapun informan kunci dari puskesmas adalah

kepala puskesmas, pengelola JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang sebelumnya

memegang jaminan kesehatan terdahulu seperti Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda dan kartu

sehat, serta pelaksana kesehatan wajib puskesmas yaitu : pelaksana kesehatan ibu dan anak

termasuk keluarga berencana, pelaksana imunisasi, pelaksana perbaikan gizi masyarakat,

pelaksana kesehatan lingkungan, dan pelaksana pengendalian penyakit. Untuk melengkapi

informasi yang diperlukan peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan dari

masyarakat yaitu pasien Puskesmas Kedaung Barat yang terdiri dari Bukan peserta BPJS

Kesehatan (pasien umum) dan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri.

Tinjauan Teoritis

2.1. Konsep Puskesmas

Puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004

tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat didefinisikan sebagai unit pelaksana

teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sedikit berbeda dengan definisi Puskesmas

menurut Ditjen Binkesmas (2001) yaitu unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah

kerjanya.

2.1.1. Fungsi dan Kedudukan Puskesmas

Puskesmas berfungsi sebagai :

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

2. Pusat pemberdayaan masyarakat.

3. Pusat kesehatan strata pertama, di mana tanggung jawab puskesmas meliputi pelayanan

kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan.


6

Kedudukan puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan elemen sistem

kesehatan dan pemerintah daerah, sebagai berikut :

a) Sistem kesehatan nasional

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan starata pertama yang bertanggung jawab

menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di

wilayah kerjanya.

b) Sistem kesehatan daerah

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang

bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan

kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

c) Sistem pemerintah daerah

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang merupakan

unit struktural pemerintah daerah bidang kesehatan di tingkat kecamatan.

d) Antar pelayanan kesehatan strata pertama

Puskesmas berperan sebagai mitra bagi sarana pelayanan kesehatan strata pertama dan

pembina bagi sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

Upaya Dan Asas Penyelenggaraan Puskesmas

a) Upaya kesehatan wajib

Upaya kesehatan wajib adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional,

regional, dan global, serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Upaya ini harus diselenggarakan oleh puskesmas yang meliputi : 1)

upaya promosi kesehatan, 2) upaya kesehatan lingkungan, 3) upaya kesehatan ibu, anak dan

keluarga berencana, 4) upaya perbaikan gizi masyarakat, 5) upaya pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular, serta 6) upaya pengobatan.

b) Upaya kesehatan pengembangan

Upaya kesehatan pengembangan ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan

yang ditemukan di masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya ini

dapat dipilih dari upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yaitu : 1) upaya

kesehatan sekolah, 2) upaya kesehatan olahraga, 3) upaya perawatan kesehatan masyarakat,

4) upaya kesehatan kerja, 5) upaya kesehatan gigi dan mulut, 6) upaya kesehatan jiwa, 7)

upaya kesehatan mata, 8) upaya kesehatan usia lanjut, dan 9) upaya pembinaan pengobatan

tradisional.


7

Di samping itu diselenggarakan upaya pelayanan penunjang antara lain : 1) upaya

laboraturium medis, 2) upaya laboraturium kesehatan masyarakat, dan 3) upaya pencatatan

dan pelaporan puskesmas.

2.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

2.1.1. Konsep Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah

menetapkan bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus

dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kewenangan wajib oleh daerah adalah

merupakan perwujudan otonomi yang bertanggung jawab yang pada intinya merupakan

pengakuan/pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang

harus dipikul oleh daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa daerah dalam

penyelenggaraan otonominya dan untuk menghindari terjadinya kekosongan

penyelenggaraaan pelayanan dasar kepada masyarakat, daerah Kabupaten/Kota wajib

melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu termasuk di dalamnya kewenangan bidang

kesehatan.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pengaktualisasian kewenangan

wajib bidang kesehatan di Kabupaten/Kota seiring dengan Lampiran Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri No. 100/756/OTDA/tanggal 8 Juli 2002 tentang Konsep Dasar Penentuan

Kewajiban Wajib dan Standar Pelayanan Minimal maka dalam rangka memberikan panduan

untuk melaksanakan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat di daerah telah

ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja

penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada

masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator, dan nilai (benchmark). Pelayanan

dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus

keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

2.2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dengan di mulainya pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang

pengelolaaannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) per tanggal 1

Januari 2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan

Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan


8

Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS). BPJS Kesehatan yang merupakan badan

hukum publik yang di bentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi

seluruh rakyat Indonesia, di mana mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh

pemerintah.

2.3.1. Visi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cakupan Semesta

2019

Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan

kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan

yang handal, unggul dan terpercaya.

2.3.2. Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi

masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien

dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan

secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan

program.

4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola

organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja

unggul.

5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian,

manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan.

6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti ingin

mengetahui gambaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas terutama

cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Non PBI. Di harapkan dengan penelitian ini dapat

menggali informasi secara mendalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di

puskesmas, serta dapat mengidentifikasi penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan program Jaminan Kesehatan terutama cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan

Non PBI. Bahan yang digunakan berupa buku bacaan, peraturan-peundang-undangan,

pedoman manajemen pelaksanaan, dan laporan. Untuk memperkaya literatur di lakukan


9

penelusuran literatur menggunakan media elektronik secara online menggunakan google

search menggunakan kata kunci Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2014.

2.3. Manajemen Sistem Terbuka

Manajemen sistem terbuka menurut Robbins (1994) dalam Sulaeman (2009)

mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Kepekaan terhadap lingkungan-Salah satu karakteristik dari sebuah sistem terbuka adalah

pengakuan adanya saling ketergantungan di antara sistem dan lingkungannya.

2. Umpan balik-Sistem terbuka secara terus menerus menerima informasi dari

lingkungannya.

3. Cylical Character-Sistem terbuka merupakan kegiatan yang berputar.

4. Negative Entropy-Istilah entropy merujuk pada kemungkinan dari sistem untuk menjadi

hancur atau menghilang.

5. Steady state-Masukan energi untuk menahan entropy dapat memelihara konsistensi

dalam pertukaran energi sehingga menghasilkan suatu keadaan yang relatif stabil.

6. Gerakan ke arah pertumbuhan dan ekspansi-Karakteristik steady state menggambarkan

sistem terbuka yang sederhana.

7. Keseimbangan antara mempertahankan dan menyesuaikan aktivitas-Sistem tebuka

berusaha untuk menyelaraskan 2 (dua) macam aktivitas yang sering kali saling

bertentangan.

8. Equifinality-Beragumentasi bahwa terdapat beberapa cara untuk mencapai tujuan

organisasi.

Penelitian analisa pelaksanaan program jamkesmas di puskesmas ini menggunakan

pendekatan sistem sesuai yang di tuturkan oleh Sulaeman (2009) antara lain yaitu

Masukan (input), Proses (Process), dan Hasil Antara (Output).


10

Kerangka Teori Penelitian

Kerangka konsep yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang ada,

walaupun dalam input di sesuaikan dengan kondisi di Puskesmas kedaung barat. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Kerangka Konsep Penelitian

INPUT

(MASUKAN

SUMBER DAYA)

1. Man 2. Money 3. Materials 4. Machines 5. Methods 6. Market 7. Minute/time 8. Information

(7M+I) 9.

Procces (Proses

Transformasi

Manajemen

(POAC/E)

dalam

pelaksanaan

program

Output

(hasil antara)

1. Cakupan Kepesertaan

2. Akses dan mutu pelayanan kesehatan

1. Ketersediaan SDM 2. Dana Iuran peserta BPJS

Kesehatan Non PBI mandiri

3. Manual pelaksanaan JKN-BPJS

4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal

5. Puskesmas 6. Sarana dan prasarana 7. Sosialisasi

1. Sosialisasi dari puskesmas tentang pelaksanaan BPJS kesehatan

2. Sosialisasi dari BPJS Kesehatan Kabupaten Tangerang

Kepesertaan

Bukan PBI

mandiri

INPUT PROSES OUTPUT


11

METODE PENELITIAN

1.1 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan ’payung’ dari berbagai teknik pengumpulan

data untuk mencari kebenaran melalui pengamatan, penjelasan, penginterpretasian, di mana

hasilnya muncul sebagai penjelasan dan bukan dalam bentuk angka, frekuensi kuantitatif

melainkan dalam bentuk naratif yang sifatnya interpretatif. (Wibowo,2014)

Penelitian ini di laksanakan dalam beberapa tahapan :

1. Pengumpulan data yang di bagi dalam dua tahap yaitu wawancara mendalam

secara langsung kepada informan untuk mendapatkan data primer dan telaah dokumen

untuk mendapat data sekunder yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang maupun Puskesmas Kedaung Barat.

2. Mempersiapkan panduan wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di

sampaikan dalam wawancara mendalam

3. Membuat perjanjian terlebih dahulu kemudian persetujuan dan kesepakatan

sebelum melakukan wawancara

4. Menyiapkan check-list untuk memudahkan pewawancara dalam mengecek

agar tidak ada yang terlewatkan

5. Mengajukan pertanyaan tentang variabel yang sudah di tentukan

Melakukan Triangulasi data dan sumber

Penelitian di lakukan pada antara bulan Maret sampai April 2014 sebagai obsevasi awal

kemudian di lakukan kembali pada bulan Juni 2014 untuk pengambilan data primer. Lokasi

penelitian dilaksanakan di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Banten terletak di

bagian Timur Propinsi Bnaten pada koordinat 106º20-106º43’ Bujur Timur dan 6º20-6º20

lintang selatan dengan luas wilayah 959.60 km² dengan batas-batas wilayah :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa,

• Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kota

• Tangerang Selatan,

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak,


12

• Sebelah Barat dengan Kabupaten Serang

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2012 adalah 2.941.150 jiwa yang terdiri

dari 1.509.767 jiwa laki-laki dan 1.431.383 jiwa perempuan, terjadi kenaikan bila

dibandingkan dengan tahun 2010. Kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang rata-rata 3.065

jiwa/km². (Sumber : BPS Kabupaten Tangerang), dengan penyebaran penduduk tidak merata,

kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berturut-turut adalah Pasar Kemis, Kelapa

Dua dan Curug. Hal ini disebabkan wilayah kedua kecamatan tersebut merupakan daerah

kawasan industri, sedangkan Kelapa Dua merupakan pusat perdagangan dan Real estate

terbesar di wilayah Kabupaten Tangerang. Data dari BPS Kabupaten Tangerang

menunjukkan struktur penduduk di Kabupaten Tangerang termasuk struktur penduduk “usia

produktif” dengan 68,03% penduduk adalah kelompok umur 15-64 tahun, jumlah penduduk

berumur 0-14 tahun sebanyak 29,56% dan berumur >65 tahun adalah sebanyak 2,41%.

Sarana Kesehatan Dasar

Unit pelayanan kesehatan terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum dan unit pelayanan teknis kesehatan lainnya.

Setiap pembangunan unit-unit pelayanan yang ada, harus dapat memnuhi kriteria antara lain

memiliki akses keterjangkauan oleh masyarakat.

Situasi sarana kesehatan dasar di Kabupaten Tangerang pada tahun 2011 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Sarana Kesehatan di Kabupaten Tangerang

Tahun 2012

No Jenis Sarana Kesehatan Jumlah

1 Rumah Sakit Umum Swasta 17

2 Rumah Sakit Pemerintah 2

3 Puskesmas DTP 7

4 Puskesmas Non DTP 35

5 Puskesmas Pembantu 40

6 Puskesmas Keliling 42

7 Puskesmas ISO 7

8 Puskesmas Pelayanan Prima 1

9 Puskesmas Poned 10

10 Praktek Dokter Umum 874*


13

11 Praktek Dokter Gigi 229

12 Praktek Dokter Spesialis 406

13 Praktek Bidan Swasta 601 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2012

Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan bagian terpenting di dalam peningkatan pelayanan

kesehatan, peningkatan kualitas harus menjadi prioriatas utama sehingga masyarakat

mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Tabel 5.5 Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah & Swasta

Tahun 2012

No Profesi Jumlah

1 Dokter Umum 1230

2 Dokter Gigi 334

3 Dokter Spesialis 380

4 Dokter Gigi Spesialis 82

5 Bidan 890

6 Perawat 740

7 Perawat Gigi 42

8 Apoteker 216

9 Asisten Apoteker 153

10 Nutrisionis 59

11 Sanitarian 41

12 Kesehatan Masyarakat 36

13 Terafis 60

14 Pranata Lab 13

15 Radiografer 20 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2012

Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas

Tabel di bawah ini memperlihatkan kondisi pelayanan pengobatan rawat jalan dan

rawat inap untuk masyarakat yang dilakukan di puskesmas selama Tahun 2011-2012 :


14

Tabel 5.6 Jumlah Kunjungan Pasien ke Pelayanan Pengobatan Berdasarkan Poli Umum dan Poli Gigi di Puskesmas

Tahun 2011 – 2012

No Kegiatan Cakupan

2011 2012

1 Jumlah Kunjungan Baru Rawat Jalan Umum 297.931 297.064

2 Jumlah Kunjungan Lama Rawat Jalan Umum 896.357 807.852

3 Jumlah Kunjungan Rawat Inap 6.551 3.211

4 Jumlah Kunjungan Baru Rawat Jalan Gigi 68.022 74.325

5 Jumlah Kunjungan Lama Rawat Jalan Gigi 51.665 55.818 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang

Tahun 2011 jumlah kunjungan baru rawat jalan umum adalah 297.931 (10,5%) dan di

tahun 2012 jumlah kunjungan baru rawat jalan umum adalah 297.064 (10,1%) masih di

bawah target kunjungan baru rawat jalan umum yaitu 15% dari jumlah penduduk sedangkan

jumlah kunjungan baru rawat jalan gigi tahun 2011 adalah 68.022 (2,4%) dan tahun 2012

mengalami peningkatan menjadi 72.329 (2,5%) tetapi masih belum mencapai target

kunjungan baru rawat jalan yaitu 4% dari jumlah penduduk. Data ini hanya kunjungan baru

yang dilayani di 42 puskesmas Kabupaten Tangerang dan belum termasuk dari kunjungan

baru di sarana kesehatan lainnya (RS, Klinik, Praktek Dokter Swasta, dll).

Untuk kunjungan rawat inap di 7 puskesmas DTP di Kabupaten Tangerang tahun

2011 adalah 6.551 (0,23%) dan di tahun 2012 menurun menjadi 3.211 (0,11%) masih di

bawah target rawat inap 1,5% dari jumlah penduduk.

Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin

Program Jamkesmas dan Jampersal

Dana pelayanan kesehatan penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal bersumber

dari APBN Kementerian Kesehatan berupa Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Tahun 2012,

dana pelayanan kesehatan dasar dan Jampersal yang diterima sebesar Rp. 33.688.849.000.

Dana pelayanan kesehatan yang ada dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dasar bagi

peserta Jamkesmas dan Jampersal, berjumlah Rp. 10.096.573.000.

Jumlah peserta yang memanfaatkan Jamkesmas RJTP dan RITP pada tahun 2012

adalah laki-laki 176.991 jiwa dan perempuan 370.391 jiwa, dan pelayanan Jampersal


15

sejumlah persalinan normal 10.669 jiwa dan persalinan resti 343 jiwa. Hasil pemanfaatan

pelayanan kesehatan dari pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal dapat digambarkan sebagai

berikut

Tabel 5.8

Capaian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Peserta Jamkesmas Di Pelayanan Dasar Tahun 2011-2012

Tahun Pelayanan Kesehatan

Jumlah

Kunjungan

Rawat Jalan

Jumlah

Kunjungan

Rawat Inap

Jumlah Pasien

Jamkesmas Di Rujuk

(Org)

2011 607.305 1.850 17.582

2012 545.905 1.478 19.469 Sumber : UPT Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2012

Pada tahun 2012 target SPM untuk cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 58%,

sedangkan target SPM untuk cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kunjungan RJTP dan RITP,

namun terjadi peningkatan pelayanan rujukan peserta Jamkesmas. Hal ini, bisa terjadi

disebabkan, antara lain ; data peserta Jamkesmas tahun 2012 sudah tidak valid lagi, karena

yang dipergunakan adalah data Jamkesmas tahun 2008, sehingga banyak peserta yang sudah

meninggal, pindah, dll ; dengan bertambahnya Rumah Sakit PPK Jamkesmas dan semakin

banyak informasi yang diperoleh oleh peserta Jamkesmas tentang ruang lingkup pelayanan

kesehatan bagi peserta Jamkesmas.

Tabel 5.9

Kelompok Umur Peserta Jamkesmas Yang Memanfaatkan

Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pelayanan Dasar Tahun 2011-2012

Kelompok Umur Penerima Manfaat Jamkesmas Thn 2011

< 1 1-5 6-12 13-18 19-64 65+

9.731 28.648 46.163 58.853 256.231 43.165 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2012

Kelompok Umur Penerima Manfaat Jamkesmas Thn 2012

< 1 1-4 5-14 15-44 45-64 65+

10.998 22.283 60.872 130.786 280.60 41.842 Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2012


16

Program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)

Di luar peserta Jamkesmas, masih terdapat masyarakat miskin dan masyarakat tidak

mampu yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten

Tangerang memperluas cakupan kepesertaan di luar kuota Jamkesmas melalui Jaminan

Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan tujuan untuk memperluas cakupan, akses dan mutu

pelayanan masyarakat miskin serta lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di

wilayah Kabupaten Tangerang khususnya dalam aspek pembiayaan kesehatan masyarakat.

Dana pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu di luar

peserta Jamkesmas bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang dialokasikan di

dua SKPD yaitu Rumah Sakit Umum Tnagerang berupa Program Bansos (Bantuan Sosial)

dan Program Kemitraan Bantuan Pengobatan yang dikelola UPT Pengelola Jaminan

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Tahun 2012, jumlah dana bantuan

perawatan bagi peserta kurang mampu (Jamkesda) yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar

Rp. 8.616.206.500, jumlah dana tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp.

4.635.755.000.

Pelayanan kesehatan peserta Jamkesda diberikan oleh Rumah Sakit berdasarkan PKS

(Perjanjian Kerjasama) dengan Dinas Kesehatan.Adapun pada tahun 2012, Rumah Sakit yang

menjalin kerjasama meningkat dibanding tahun 2011. Rumah sakit tersebut adalah

1) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusomo

2) RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan,

3) RS DR Suharjo Heerjan,

4) RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,

5) RS Anak dan Bunda Harapan Kita,

6) RS Sitanala,

7) RS Kanker Dharmais,

8) RSUD Balaraja,

9) RS DR Marzoeki Mahdi,

10) RSUS Siloam,

11) RS Paramita.


17

Gambaran Umum Puskesmas Kedaung Barat

Situasi Keadaan Umum Kecamatan Sepatan Timur

Kecamatan Sepatan Timur, terletak di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten,

merupakan pemekaran dari Kecamatan Sepatan.Kecamatan Sepatan Timur mempunyai luas

wilayah 1.906 Ha, yang terdiri dari 8 desa yaitu : Kedaung Barat, Lebak Wangi, Jati Mulya,

Sangiang, Gempol Sari, Kampung Kelor, Pondok Kelor dan Tanah Merah. Di wilayah

Kecamatan Sepatan Timur terdapat42 RWdan 201 RT.

Pelayanan Kesehatan Wajib

Promosi Kesehatan

Kegiatan desa siaga yang telah dicanangkan sejak tahun 2008 adalah salah satu sarana

promosi yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap berbagai masalah

kesehatan. Saat ini di wilayah Kecamatan Sepatan Timur, terdapat 7 desa siaga, 7 diantaranya

dapat dikatakan aktif karena telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang rutin

melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dan adanya kelompok masyarakat yang berperan

aktif.

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan wadah bagi masyarakat untuk

meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan balita serta mengetahui kesehatan balitanya

ditingkat dasar. Puskesmas Kedaung Barat memiliki 59 posyandu yang aktif melaksanakan

kegiatansetiap bulannya, dari jumlah tersebut sebanyak 51 posyandu adalah posyandu tingkat

pratama dan 8 posyandu tingkat madya.

Puskesmas Kedaung Barat sebagai puskesmas utama yang ada di wilayah Kecamatan

Sepatan Timur, disamping itu terdapat 1 puskesmas pembantu yang terletak di Desa

Kampung Kelor, 2 Polindes yang masing-masing terletak di Desa Gempol Sari dan Sangiang,

serta 59 posyandu dan 13 posbindu yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Sepatan

Timur.

Dilihat dari kebutuhannya jumlah Posyandu yang ada saat ini belum mencukupi untuk semua

desa yang ada di wilayah Kecamatan Sepatan Timur.Ada wilayah yang lokasinya cukup jauh

dengan Posyandu yang ada, sehingga perlu dilakukan penambahan dari jumlah dan

peningkatan strataPosyandu yang ada saat ini.

Disamping itu, masih kurangnya jumlah kader dan kurangnya kesadaran masyarakat

untuk memanfaatkan posyandu, membuat kegiatan posyandu kurang optimal.


18

PEMBAHASAN

Manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan

organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya serta kemampuannya menghadapi

berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal, sangat di tentukan oleh

kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya (Siagian, 1991).

Kecukupan Sumber daya Manusia sangat berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan

program pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan dalam pelaksanaan program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN). Dari hasil wawancara dengan informan di tingkat Puskesmas

Kedaung Barat di peroleh informasi sebagai berikut :

“...............terus terang saja di Puskesmas Kedaung Barat ini kurang mencukupi

karena untuk medisnya saja untuk dokter umum kita hanya punya 1 itu juga kontrak,

jadi menurut saya masih perlu mengusulkan untuk tenaga kesehatan ini itu pun sudah

saya lakukan, tapi walaupun itu merupakan kendala kita di sini tapi untuk memanage

bagaimana caranya kendala itu kita minimalisisr supaya masyarakat kita layani” (P-

1).

“...............kalau untuk di Kedaung Barat untuk pelayanan sudah cukup berjalan cuma

kita ada keluhan kita punya 1 dokter umum dan hanya punya 3 orang perawat,

seharusnya kita ditambah dokter umumnya kalau dokter gigi kita sudah cukup ada 2”

(P-2)

“..............di Puskesmas Kedaung Barat untuk tenaga kesehatan banyak tetapi untuk

dokter kurang karena hanya ada 1 dokter umum, terutama dokter umum dan perawat

kurang, dari ketenagaan kesehatan masih harus ada pelatihan-pelatihan supaya

terampil lagi untuk pelayanannya lebih maksimal” (P-3) .

“.............sejauh ini yang saya ketahui pelayanan itu yang lebih berperan dari sisi

medis dokter kebetulan di Puskesmas Kedaung Barat dokter umum cuma ada 1 dan

itu pun pegawai tidak tetap dan untuk pelayanan kan dari senin sampai sabtu full

sedangkan tenaga dokternya cuma 1 jadi sangat kurang sekali, kalau kendala

mungkin dari segi kapitasi pegawai sudah telat dalam kesejahteraan pelaksana dari

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena setahu kita dengan BPJS pasien lebih


19

meningkat tetapi untuk kesejahteraan pelaksana pelayanan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) sangat kurang” (P-4).

“............kalau bicara tenaga kesehatan di puskesmas sampai saat ini masih kurang

jumlah perawat, jumlah bidannya cukup” (P-5) (P-6)

“...........yang bisa kita lihat secara signifikan yaitu jumlah pasiennya semakin tambah

banyak, sebaiknya di iringi dengan bertambahnya staff, sehingga pasien tersebut

dapat dilayani dengan baik, yang bisa saya lihat di BP-BP lain kaya BP umum, BP

Anak dan apotik mereka agak kewalahan karena kekurangan staff” (P-8)

Berdasarkan petikan wawancara di atas di ketahui menurut infoman yang merupakan

top manager dan midle manager di Puskesmas Kedaung Barat bahwa ketenagaan di

puskesmas masih kurang terutama untuk tenaga medis dan paramedis yang merupakan

tombak pelayanan pengobatan terutama untuk pasien Peserta BPJS kesehatan di puskesmas.

Dari peserta BPJS kesehatan Non PBI mandiri mereka berpendapat bahwa untuk

ketenagaan mereka merasa sudah cukup terutama dari segi pelayanan kesehatan, berikut

petikan wawancaranya :

“............saya rasa cukup untuk pelayanan di puskesmas Kedaung Barat, pelayananya

cukup bagus (P-9) (P-10) (P-11)

Pendanaan

Selain tenaga kesehatan dan sarana, hal yang di butuhkan agar terlaksananya suatu

program kesehatan adalah Dana. Seperti halnya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) di mana dana yang dimaksud adalah iuran, ada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

dan peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran di mana pada peserta yang Bukan Penerima

Bantuan Iuran harus membayar iuran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Iuran adalah

sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.

Seperti tercantum pada pasal 16 F dalam Peraturan Presiden RI No 111 tahun 2013, yang

berisi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja Bukan penerima upah dan peserta

bukan pekerja:

a. Sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)per orang per bulan dengan

manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.


20

b. Sebesar Rp 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

c. Sebesar Rp 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Peneliti ingin mengetahui pengaruh Iuran untuk peserta BPJS kesehatan menurut

pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kedaung Barat.

Dari hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa iuran yang di tetapkan oleh

pemerintah masih terjangkau oleh masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat hanya

tinggal merubah pola dan pandangan masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan

terutama untuk membantu masyarakat meringankan biaya untuk pelayanan kesehatan.

Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana proses klaim dari Dana Kapitasi dan non

kapitasi apakah dari mulai berjalannya program JKN-BPJS kesehatan mempunyai kendala

sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan Kesehatan. Berikut petikan dari

wawancara mendalam:

“................kendalanya belum cair sementara kita pelayanannya daribulan Januari”

(P-1)

“................yang klaim kapitasinya lancar setiap bulan begitu juga yang non kapitasi”

(P-2)

Dari hasil wawancara mendalam di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak ada

masalah dalam proses pelaporan dana kapitasi dan non kapitasi tetapi dana kapitasi sendiri

belum turun dari pemerintah ke bendahara FKTP di mana dana tersebut seluruhnya di

manfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan

kesehatan.

KESIMPULAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat

Indonesia, di mana mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan kepada

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah. Di harapkan


21

tahun 2019 kepesertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini bisa mencakup

seluruh masyarakat Indonesia, hal tersebut bukan hanya tugas dari BPJS Kesehatan yang

merupakan Badan Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional tetapi merupakan

pekerjaan rumah bagi kita sebagai tenaga kesehatan terutama seluruh pelaksana pelayanan

dasar di puskesmas sebagai suatu unit pelaksana fungsional dan pusat pembangunan

kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Sebagai program yang baru berjalan yaitu mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari

2014, banyak kendala dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini.

Baik dari proses pelaksanaan yang rumit dan berbelit-belit, maupun alur proses pembuatan

kartu peserta yang banyak memakan waktu sehingga membuat masyarakat jadi memilih

sebagai peserta umum yang hanya tinggal membayar tanpa melalui proses panjang dan

berbelit. Serta proses sosialisasi yang belum berjalan optimal membuat proses informasi

mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sampai kepada masyarakat

secara menyeluruh walaupun dari Dinas Kesehatan maupun puskesmas yang sudah

menyampaikan informasi secara terus menerus.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Kedaung Barat masih kurang terutama

tenaga medis/ non medis .

2. Besar iuran Jaminan Kesehatan belum menjadi hambatan yang berarti karena

masyarakat belum semuanya mengerti tentang besarnya iuran tersebut.

3. Belum turunnya dana Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

berpengaruh terhadap kegiatan operasional puskesmas.

4. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mengacu

pada Manual pelaksanaan JKN-BPJS kesehatan yang berisi kumpulan panduan praktis

layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar

Pelayanan Minimal Puskesmas yang berisi pelayanan dasar kepada masyarakat yang

mencakup jenis pelayanan.

5. Fasilitas kesehatan di Puskesmas Kedaung Barat sudah cukup untuk memberikan

pelayanan dasar kepada masyarakat baik dari alat-alat kesehatan maupun obat-obatan,

tetapi ada sarana informasi yang kurang yaitu tidak adanya layanan internet untuk

memudahkan petugas entry data untuk memasukan data pasien peserta BPJS Kesehatan

secara secara online walaupun ada modem tapi dengan segala keterbatasannya

menghambat proses entry data.


22

6. Koordinasi dengan pengelola Program JKN Dinkes, lintas program maupun lintas sektor

dalam hal sosialisasi program JKN belum berjalan dengan baik. Dimana masih ada

beberapa petugas kesehatan pengelola program yang kurang paham akan Program JKN.

7. Proses sosialisasi dari Dinkes sudah berjalan walaupun belum optimal, sedangkan dari

BPJS cabang Tangerang belum ada sosialisasi ke puskesmas maupun masyarakat

langsung, sedangkan dari puskesmas sudah berjalan sosialisasi lintas sektor dan

masyarakat tetapi hasilnya belum maksimal itu bisa di lihat dari banyaknya masyarakat

yang belum memahami program BPJS Kesehatan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di sampaikan sebelumnya di atas, ada beberapa

saran dari peneliti yang ingin di sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi BPJS Kesehatan Cabang Tangerang

a. Diharapkan petugas BPJS Kesehatan Cabang Tangerang melakukan sosialisasi ke

tingkat puskesmas maupun tingkat kecamatan, sehingga petugas puskesmas maupun

masyarakat lebih memahami tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

terutama untuk proses pembuatan kartu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepesertaan.

b. Adanya loket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas ataupun di kecamatan

yang merupakan cabang dari BPJS Kesehatan Tangerang dimana berfungsi sebagai

loket yang bisa sebagai tempat pembuatan kartu peserta BPJS sehingga masyarakat

yang mau menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa langsung

mendaftar di loket tersebut.

2. Bagi Dinkes Kabupaten Tangerang

a. Melakukan sosialisasi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke

puskesmas maupun masyarakat secara berkesinambungan dan terkoordinasi dengan

baik untuk memperoleh hasil yang maksimal.

b. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) dari semua bagian salah satunya kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri.

c. Mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan yang sudah ada, dengan cara pemberian

reward jika beban kerja meningkat atau lebih banyak dari biasanya, untuk mengurangi

kejenuhan serta meningkatkan kemampuan pegawai (refreshing) di lakukan rotasi antar

pemegang program.


23

3. Bagi Puskesmas Kedaung Barat

a. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, terarah dan terpadu baik melalui lintas

program maupun lintas sektoral sehingga petugas puskesmas dan petugas kecamatan,

koramil, kepala desa maupun UPT lain memahami secara menyeluruh dari program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beserta pelaksanaannya.

b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus dan terprogram, serta

melakukan pelatihan terhadap kader-kader pos yandu tentang Program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) yang hasil pelatihan tersebut bisa langsung di sosialisasikan

kepada masyarakat.

c. Melakukan Evaluasi mengenai pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) terutama dari jumlah peserta BPJS Kesehatan Mandiri dengan cara

mengumpulkan data, selesai di olah kemudian di kirim ke Pengelola Program Jaminan

Kesehatan Dinkes Kabupaten Tangerang untuk evaluasi lebih lanjut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Di harapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan topik yang sama tetapi dengan

metode dan desain penelitian yang lebih lengkap sehingga menghasilkan penelitian

yang lebih bermanfaat.

b. Bisa di jadikan bahan acuan untuk proses penelitian selanjutnya.


24

DAFTAR REFERENSI

Adisasmito, W. (2010). Sistem Kesehatan. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.

Azwar, A. (2010). Pengantar Administrasi Kesehatan (Edisi Ketiga). Jakarta :

Binarupa Aksara Publisher.

Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kulitatif. Jakarta : Rineke Cipta.

Bungin, B. (2010). Content Analysis dan Focus Group Discusion Dalam Penelitian Sosial. In B. Bungin (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers.

Malik, D. (2013). Tesis : Implementasi Kebijakan Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) Di Puskesmas Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2012. Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Chairani, N. (2013). Tesis : Implementasi Kebijakan Program Jampersal Di Kota Bekasi Tahun 2012. Pasca Sarjana Universiatas Indonesia.

Dinkes Kabupaten Tangerang. (2012). Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Tangerang : Dinkes Kabupaten Tangerang.

Gani, A. (2011). Investasi Masyarakat Menuju Rakyat Sejahtera. Jakarta : Republik.

Emzir. (2011). Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data. Jakarta : Rajawali Pers.

RI. (2004). Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

RI. (2011). Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

RI. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor: 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Perpres. (2008). Peraturan Presiden Nomor: 44 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Perpres. (2013). Peraturan Presiden Nomor: 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres. (2013). Peraturan Presiden Nomor: 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

Perpres. (2014). Peraturan Presiden Nomor: 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Kemenkes. (2006). Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas. Jakarta : Ditjen Binkesmas Depkes RI.


25

Kemenkes. (2008). Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabuapten/Kota. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI.

Notoatmodjo, S. (2007). Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni. Jakarta : Rineke Cipta.

Notoatmodjo, S. (2010). Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineke Cipta.

Permenkes RI No. 69 Tahun 2013. Jakarta : Kemenkes

Permenkes RI No. 71 Tahun 2013. Jakarta : Kemenkes.

Purnama, S. (2013). Hubungan Komponen Quality Of Work Life Dengan Kinerja Bidan Puskesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Di Kabupaten Bintan Tahun 2013. Skripsi, Universitas Indonesia.

Puskesmas Kedaung Barat. (2013). Profil Kesehatan Puskesmas Kedaung Barat Tahun 2013. Tangerang : Puskesmas Kedaung Barat.

Sabarguna, B.S. (2008). Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. Jakarta : UI-Press.

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang

SE Menkes RI No. HK/MENKES/31/1/2014. Jakarta : Kemenkes

SE Menkes RI No. HK/MENKES/31/1/2014. Jakarta: Kemenkes

Siagian, S.P. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara

Sutisna, E. (2009). Manajemen Kesehatan : Teori dan Praktik Di Puskesmas. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Wibowo, A. (2014). Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

RI. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

RI. (2009). Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

RI. (2010). Undang-Undang Dasar 1945.

UI. (2008). Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia. Depok : UI.


Documents

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN …