Teori Hukum Part II

8/10/2019 Teori Hukum Part II

http://slidepdf.com/reader/full/teori-hukum-part-ii 1/26

TEORI HUKUM PART II1. Teori Hukum Menurut Jan Gijssels dan mark van Hoecke

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, adalah dua pemikir yang ada pada tradisi berbeda

dengan Black dan Milovanovich, yaitu keduanya ada pada ranah pemikiran kontinental.

Menurut mereka, Teori Hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya

dipengaruhi dan sangat terkait erat dengan Ajaran Hukum Umum,[1] setelah pada tahun

1930-an Teori Hukum mengalami kemerosotan, tetapi kemudian seiring dengan

perkembangan banyak disiplin kajian lain, Teori Hukum mengalami perkembangan yang

pesat,

“…… Hidupnya kembali Teori Hukum memperlihatkan hubungan erat dengan penyebab

timbulnya ajaran Hukum Umum pada abad ke sembilanbelas. Jika perkembangan dari

Ajaran Hukum Umum, sebagai dosiplin yang baru pada abad kesembilanbelas diinspirasi(diilhami) oleh sukses ilmu-ilmu hukum positif, maka perkembangan definitif dari teori hukum

menjadi sebuah disiplin mendiri pada paruh waktu kedua dari abad duapuluh diinspirasi oleh

timbulnya ilmu-ilmu baru atau cabang-cabang baru dari ilmu yang sudah ada, seperti

informatika, Logika Deontik, Kibernetika, Sosiologi Hukum, Etiologi (hukum) dan

sejenisnya.[2]

Kesinambungan antara Teori Hukum dengan Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek

sebagai berikut:

1. Teori Hukum sebagai kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum memiliki obyek disiplin

mandiri, suatu tempat di antara Dogmatik Hukum di sati sisi dan Filsafat Hukum di sisi

lainnya. Di saat ajaran Ajaran Hukum Umum oleh beberapa penulis, di antaranya Adolf

Merkel masih dipandang sebagai pengganti (penerus) ilmiah positif dari Filsafat Hukum

Metafisikal yang tidak ilmiah, dewasa ini teori Hukum diakui sebagai disiplin ketiga di

samping dan untuk melengkapi, Filsafat Hukum dan Dogmatika Hukum, yang masing-

masing memiliki (mempertahankan) wilayah dan nilai sendiri-sendiri.

2. Sama seperti Ajaran Hukum Umum dewasa itu, Teori Hukum, setidaknya oleh

kebanyakan dipandang sebagai ilmu a-normatif yang bebas nilai. Ini yang persisnya

membedakan Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum dan Dogmatika Hukum.[3]

Namun satu hal yang sangat fundamental menurut kedua pemikir itu, terjadinya proses

evolusi dari apa yang menjadi obyek penelitian Ajaran Hukum Umum, seperti isi aturan

hukum dan pengertian-pengertian hukum atau konsep yuridik, menjadi suatu penelitian

tentang struktur dan fungsi dari kaidah hukum dan dari sistem hukum, yaitu merupakan

tema-tema penting objek penelitian teori Hukum.[4]

http://e/MAGISTER/TUGAS%20MIH/TEORI%20HUKUM/TEORI%20HUKUM.rtf%23_ftn1


















Untuk lebih memahami apa itu Teori Hukum, khususnya batas-batas wilayahnya, lebih lanjut

dalam pemikiran mereka perlu dijelaskan secara rinci tentang apa yang disebut Dogmatik

Hukum, Filsafat Hukum serta perbedaannya tentang Teori Hukum.

1. Dogmatik Hukum

Ajaran Hukum (rechtsleer) atau Dogmatik Hukum (rechtsdogmatiek ), juga sering disebut

Ilmu Hukum (rechtswetenschap) dalam arti sempit, bertujuan untuk mempaparkan dan

mensistematisasi serta dalam arti tertentu juga menjelaskan (verklaren) hukum positif yang

berlaku.[5] Walaupun demikian, Dogmatik Hukum itu bukanlah ilmu netral yang bebas

nilai.[6] Tidak karena hukum itu adalah suatu kesalingterkaitan nilai-nilai dan kaidah-kaidah,

bukanlah dalam asasnya sangat mungkin untuk mempaparkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah

sebagai ketentuan-ketentuan faktual secara sepenuhnya netral dan objektif. Ajaran Hukum

tidak dapat membatasi pada suatu pemaparan dan sistematisasi, melainkan secara sadar

mengambil sikap berkenaan dengan butir-butir yang diperdebatkan. Jadi Ajaran Hukumdalam hal-hal yang penting tidak hanya deskriptif melainkan juga preskriptif (bersifat

normatif).[7]

1. Filsafat Hukum

Filsafat Hukum adalah Filsafat Umum yang diterapkan pada hukum atau gejala-gejala

hukum. Dalam filsafat pertanyaan-pertanyaan yang paling dalam dibahas dalam

hubungannya dengan makna, landasan, struktur dan sejenisnya dari kenyataan.[8] Menurut

mereka Filsafat Hukum memiliki telaah sebagai berikut :[9]

1. Ontologi hukum, penelitian tentang hakekat dari hukum, misalnya hakekat demokrasi,hubungan hukum dengan moral;

2. Aksiologi hukum, penentuan isi dan nilai-seperti kelayakan, persamaan, keadilan,

kebebasan dan lain-lain;

3. Ideologi Hukum (ajaran pengetahuan), bentuk metafilsafat;

4. Epistemologi Hukum (ajaran pengetahuan), bentuk metafilsafat;

5. Theologi Hukum, hal menentukan makna dan tujuan;

6. Ajaran ilmu dari Hukum, meta-teori dari Ilmu Hukum;

7. g. Logika Hukum.

Hasil dari penalaran Filsafat Hukum tidak dapat diuji secara empirik untuk keeluruhannya,

dan secara rasional untuk sebagaiannya. Penalaran filosofis sendiri memang harus selalu

memenuhi syarat-syarat minimum tertentu dari rasionalitas, yakni harus tepat secara logikal

dan terbuka bagi diskusi rasional.

1. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum























Tentang hal ini dikatakan oleh keduanya, bahwa Dogmatika Hukum dan Teori Hukum tidak

saling tumpang tindih, melainkan satu sama lain memiliki telaah sendiri-sendiri (mandiri),

sebagaimana di bawah ini.

1. Dogmatik Hukum mempelajari aturan-aturan hukum itu dari suatu sudut pandang

teknikal (walaupun tidak a-normatif), maka Teori Hukum merupakan refleksi terhadap

teknik hukum ini;

2. Dogmatika Hukum berbicara tentang hukum. Teori Hukum berbicara tentang cara yang

dengannya ilmuwan hukum berbicara tentang hukum;

3. Dogmatika Hukum mencoba lewat teknik-teknik interpretasi tertentu menerapkan teks

undang-undang yang pada pandangan pertama tidak dapat diterapkan pada situasi

masalah konkret, maka Teori Hukum mengajukan pertanyaan tentang dapat

digunakannya teknik-teknik interpretasi, tentang sifat memaksa secara logikal dari

penalaran interpretasi dan sejenisnya.[10]

Teori Hukum tidak terarah pada penyelesaian masalah-masalah hukum yang konkret satu

kategori-kategori dari masalah hukum sebagaimana kajian Dogmatika Hukum, melainkan

hanya pada upaya mempelajari teknik-teknik dan metode yang digunakan Dogmatika

Hukum dan prektek hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Jadi masalah-

masalah hukum konkret memeng dapat mempengaruhi persoalan-persoalan Teori

Hukum.[11]

1. Hubungan Filsafat Hukum dan Teori Hukum

2. Jika Teori Hukum mewujudkan sebuah meta-teori berkenaan dengan Dogmatika Hukum,

maka Filsafat Hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta-disiplin berkenaan dengan

Teori Hukum.

3. Secara struktural Teori Hukum terhubungkan pada Filsafat Hukum dengan cara yang

sama seperti Dogmatika Hukum terhadap Teori Hukum.

4. Filsafat Hukum merupakan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan Teori Hukum.

5. Filsafat Hukum sebagai ajaran nilai dari teori Hukum dan Filsafat Hukum sebagai ajaran

Ilmu dari Teori Hukum.

6. Filsafat Hukum sebagai Ajaran ilmu dari Teori Hukum dan sebagai Ajaran Pengetahuan

mewujudkan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan Teori Hukum tidak memerlukan

penjelasan lebih jauh, mengingat Filsafat Hukum di sini mengambil sebagian dari

kegiatan-kegiatan dari Teori Hukum itu sendiri sebagai obyek studi.[12]

Dari hal di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut; hubungan Teori Hukum dan Filsafat

dapat dirangkum sebagai sebuah hubungan meta-disiplin (Filsafat Hukum) terhadap disiplin

obyek (Teori Hukum), dan terkait pada Filsafat Hukum secara esensial mewujudkan suatu

pemikiran spekulatif sedangkan Teori Hukum mengupayakan suatu pendekatan ilmiahpositif terhadap gejala hukum. Dengan demikian maka Filsafat Hukum dapat bersifat















rasional hanya atas dasar kriterianya sendiri, yang keberadaannya sendiri didiskusikan atau

dapat didiskusikan. Sebaliknya Teori Hukum itu rasional (atau tidaknya harus berupaya

untuk demikian) atas dasar kriteria umum, yang diterima oleh setiap orang.[13]

1. Teori Hukum dan Ilmu Lain yang Objek Penelitiannya Hukum

Teori Hukum secara esensial bersifat interdisipliner, hal ini mengandung arti bahwa Teori

Hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai

disiplin yang mempelajari hukum; Sejarah Hukum, Logika Hukum, Antropologi Hukum,

Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan sejenisnya.

Tipikal dari Teori Hukum adalah bahwa dalam hal ini ia memainkan peranan

mengintegrasikan, baik yang berkenaan dengan hubungan antara disiplin-disiplin ini satu

terhadap yang lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil penelitian dari

disiplin-disiplin ini dengan unsur-unsur Dogmatika Hukum dan Filsafat Hukum.[14]

Secara umum kedua pemikir itu menjelaskan bahwa, sudut pandang bidang Teori Hukum

adalah kepentingan untuk lewat jalan ilmiah metodikal memperoleh sesuatu pemahaman

teoritikal yang lebih baik secara global dan memberikan suatu penjelasan global tentang

gejala-gejala hukum. Jadi sifatnya ini sama sekali bukan sudut pendekatan yuridik-teknikal,

melainkan sesuatu pendekatan yang lebih teoretikal, yang didalamnya bukan pemeparan

dan sistematisasi hukum yang mewujudkan titik tolak melainkan analisis dan penjelasan

terhadap gejala hukum dalam semua aspeknya.

************************************

Sinzheimer

Hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan dengan hal-hal yang

abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup

manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya bagaimana mengatur sesuai dengan

prosedur hukum, melainkan juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul

efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum.

Dengan demikian masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh

karena menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam berpikirnya, yaitu meninjau hubungan

hukum dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial di luarnya.

Agar hukum benar-benar digunakan secara efisien dan efektif untuk mengatur masyarakat,

komponen-komponen sosial yang mengintari proses hukum tersebut perlu mendapat

perhatian dan harus dimanfaatkan untuk membangun suatu tatanan hukum yang

bermanfaat bagi masyarakat, karena akan membawa kita untuk lebih memahami kehidupan

masyarakat dan membuat kita lebih mampu memecahkan problema-problema sosial, politik,

ekonomi, dan lain sebagainya.

Robert B. Seidman











Komponen-komponen kekuatan sosial dan personal akan selalu bersinergi dalam proses

bekerjanya hukum. Sehingga hukum yang multi wajah, tidak memadai jika hanya dilihat dari

satu sudut pandang (perspektif) saja. Studi-studi yang normatif maupun yang sosiologis,

antropologis, psikologis, politik, ekonomi, dan sebagainya dikembangkan agar penggalan-

penggalan wajah hukum yang dikemukakan oleh masing-masing perspektif dapat disatukanmenjadi satu kesatuan wajah hukum yang utuh dan benar-benar sempurna.

Gustav Radbruch

Tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana

hukum:

1) Keadilan;

2) Kepastian hukum;

3) Kemanfaatan.

Nilai kemanfaatan akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan

masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan

yang nyata bagi masyarakatnya.

Bredermeier

Di dalam suatu sistem sosial dapat dijumpai bekerjanya 4 proses-proses fungsional

utama, yaitu:

1. Adaptasi;

a. Perwujudan tujuan;

2. Mempertahankan pola; dan

3. Integrasi.

Keempat proses itu saling kait-mengkait dan secara timbal-balik saling memberikan input .

Setiap sub-proses memperoleh input dari ketiga lainnya. Sementara itu, output dari salah

satu proses juga akan menjadi input bagi sub-proses yang lain.

Semua itu menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil studi ilmu-ilmu sosial di dalam studi

hukum sangat diperlukan. Ini tidak dapat terjadi bila kerangka berfikir yang kita ikuti masih

tetap bertumpu pada aliran analisis-positivitis.

Sekalipun aliran analisis-positivitis melihat masalah pengaturan oleh hukum dari segi

legitimasinya dan semata-mata dilihat sebagai ekspresi dari nilai-nilai keadilan, justru

banyak tugas-tugas yang menyangkut pelaksanaan keadilan yang memerlukan keahlian-

keahlian yang bersifat non-hukum, yang seringkali belum dikuasai benar oleh para petugas

hukum yang ada pada saat ini.

Montesquieu



Hukum manusia tidak lain adalah hasil akhir dari bekerjanya berbagai faktor, seperti

adat kebiasaan setempat serta lingkungan fisik di sekitarnya. Untuk dapat memahami

bekerjanya berbagai faktor tersebut, perlu bantuan dari ilmu pengetahuan sosial. Ilmu

pengetahuan sosial bersifat dekriptif. Ilmu pengetahuan hukum bersifat normatif dan

evaluatif. Keterbatasan ilmu hukum inilah yang menyebabkan diperlukannya “teori hukumsosial” untuk memperluas wawasan keilmuan dari hukum agar keluar dari kungkungan

paradigma lama yang bersifat normatif dan evaluatif semata.

Northop

Hukum memang tidak dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah dari norma-

norma sosial sebagai “hukum yang hidup”.

Eugen Ehrlich

Hukum yang hidup dinamakan sebagai hukum yang menguasai hidup itu sendiri,

sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.

Yehezkel Dror

Bidang budaya atau aktivitas masyarakat tertentu ternyata sangat berjalinan erat

dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk mempelajari

hukum secara terpisah dari konteks sosialnya akan menjadi sukar.

Yulius Stone

Sekalipun ilmu sosialnya telah bisa selesai, namun persoalan pertimbangan

kebijakan dan keadilan masih perlu dipertanyakan. Kerja mengumpulkan data dan bahkan

juga usaha inferensinya untuk menarik simpulan umum dari fakta-fakta ini haruslah

dipandang sekedar sebagai landasan penggarapan masalah yang lebih pokok. Adapun

masalah yang lebih pokok ini ialah apakah yang seharusnya diperbuat terhadap fakta-fakta

itu? Pertanyaan Yulius Stone ini adalah persoalan etik kebijakan sosial dan keadilan.

Yap Thiam Hien

Sekalipun komponen-komponen sosial teramat penting dalam penataan lembaga

dan pranata hukum, namun belum mendapat perhatian serius dari para pekerja hukum, baik

di kalangan intelektual, legislator maupun aparat penegak hukum. Mengenai kekurangan

pengetahuan dan kekurangan pedulian terhadap aspek non yuridik itu juga dirasakan oleh

seorang pengacara kondang ini.



Lemaire

Hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia

menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan

komprehensif.

Mr. Dr. Kisch

Hukum itu tidak dapat dilihat/ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat

suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum.

Van Vollen Hoven

Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam

keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.

Soediman

Hukum sebagai pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan

antar manusia.

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan hukum memiliki banyak dimensi, masing-

masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat

dikelompokkan menjadi tiga pengertian dasar:

1. Hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. Konsekuensi metodologi

adalah bersifat filosofis;

2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka pesat

perhatian terfokus pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yang

bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di

luar peraturan-peraturan tersebut. Konsekuensi metodologinya adalah bersifat

normative-analitis;

3. Hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyrakat, maka metoda yang

digunakan adalah metoda sosiologis. Pengertian ini mengaitkan hukum untuk mencapai

tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit da;lam masyarakat.

1. Teori Etis

Genny

Hukum semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh

keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Hukum bertujuan untuk

merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

Hakikat keadilan terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal

ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima

perlakuan. Kesulitan teori ini pada pemberian batasan terhadap isi keadilan itu.



Aristoteles

Keadilan ada dua macam:

a. justisia distributive

Menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya

b. justisia communicative

Menghendaki setiap orang mendapatkan hak yang sama banyaknya (keadilan yang

menyamakan).

Roscoe Pound

Melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Jeremy Bentham (Teori Utilitas)

Tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam

jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number ). Pada

hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau

kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganutnya.

Mochtar Kusumaatmadja (Teori Campuran)

Tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda (baik isi

maupun ukurannya) menurut masyarakat dan zamannya.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Tujuan hukum adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ektern

antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

Van Apeldoorn

Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Soebekti

Hukum mengabdi pada tujuan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi

rakyatnya. Dengan mengabdi pada tujuan negara itu, hukum mewujudkan keadilan dan

ketertiban.

Secara garis besar tujuan hukum meliputi:

1. Pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai;

2. Mewujudkan keadilan; serta

a. Untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan atau kesejahteraan.



Fungsi-fungsi Hukum :

Hoebel

Ada empat fungsi dasar dari hukum:

1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan

menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa

yang pula dilarang;

a. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh melakukan

paksaan serta siapakah yang harus menaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-

sanksinya yang tepat dan efektif;

b. Menyelesaikan sengketa; dan

c. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-

kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan

esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Di samping itu hukum berfungsi:

a. Sebagai kontrol sosial;

b. Sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum

sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata

di hamper seluruh sector kehidupan masyarakat.

Parsons

Fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif:

1. untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan

2. untuk melicinkan proses pergaulan sosial.

Aubert

Fungsi hukum yang bersifat prevention to promotion.

Brockman dan Ewald

Fungsi hukum adalah socialization of Law .

Luhman

Fungsi hukum sebagai social engineering as a political approach to law .

Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat berkaitan erat dengan tingkat

kemampuan masyarakatnya. Pada masing-masing tingkat kemampuan masyarakat terdapat

tatanan hukum yang berbeda-beda.



Hukum sebagai suatu sistem norma :

Bertalanffy, Kenncth Building

Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki

secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang besar yaitumasyarakat atau lingkungannya.

Dalam hal sistem, definisi sistem yang dikemukakan mengandung implikasi yang

sangat berarti terhadap hukum terutama berkaitan dengan aspek:

1. Keintegrasian;

2. Keteraturan;

3. Keutuhan;

4. Keteror-ganisasian;

5. Keterhubungan komponen satu sama lain; dan

6. Ketergantungan komponen satu sama lain.

Shrode dan Voich

Sistem harus berorientasi kepada tujuan. Karena hukum sebagai suatu sistem, untuk

dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem.

Lawrence M. Friedman

Hukum itu merupakan gabungan antara komponen:

1. 1. Struktur

Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi

dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.

Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan

pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

1. 2. Substansi

Sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan

yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

1. 3. Kultur

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau

olehLawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkahlaku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara:



1. Internal legal culture

Kultur hukum para lawyer and judges.

1. External legal culture

Kultur hukum masyarakat luas.

Lon L. Fuller

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi

delapan azas atau principle of legality :

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh

mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc ;

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;

3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;

4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu

sama lain;

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat

dilakukan;

7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah;

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengn pelaksanaannya

sehari-hari.

Hans Kelsen

Perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang

mulai dari norma positif tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah yang disebut

sebagai individual norm. Teori Hans Kelsen yang membentuk bangunan berjenjang tersebut

disebut juga stufen theory .

Hukum sebagai suatu sistem norma, dibuat menurut norma yang lebih tinggi, dan

norma yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian

seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi

melainkan ditetapkan terlebih dulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat.

Hans Kelsen menamakan norma tertinggi tersebut sebagai Grundnorm atau Basic

Norm(norma dasar). Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah.Melalui Grundnorm inilah semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara



hirarkhis, dan dengan demikian ia juga merupaklan suatu sistem. Grundnorm merupakan

sumber nilai bagi adanya sistem hukum. Norma-norma yang terkandung dalam hukum

positip itu pun harus dapat ditelusuri kembali sampai pada norma yang paling dasar

yaitu Grundnorm.

Dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara

norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Agar keberadaan

hukum sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus mampu mewujudkan

tingkat kegunaan (efficaces) secara minimum. Efficacy suatu norma ini dapat terwujud

apabila:

1. ketaatan warga dipandang sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan oleh norma;

2. perlu adanya persyaratan berupa sanksi yang diberikan oleh norma.

Untuk mengatakan hukum sebagai suatu sistem norma, Hans Kelsen menghendaki

obyek hukum bersifat empiris dan dapat ditelaah secara logis. Sumber yang mengandung

penilaian etis diletakan di luar kajian hukum atau bersifat trancenden terhadap hukum positif,

dan oleh karenanya kajiannya bersifat meta-yuridis.

Elemen-Elemen Pembentukan Hukum :

Burkhardt Krems

Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan:

1. isi atau substansi peraturan;

2. metoda pembentukan;

3. proses; dan

4. prosedur pembentukan peraturan.

Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar

produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis

maupun sosiologis.

Krems

Pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis

semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya setiap aktivitas

pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan bantuan ilmu-ilmu tersebut agar

produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Metode pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan apakah suatu

peraturan dapat mencapai sasarannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Untuk itulah maka

bantuan dari sosiologis hukum, ilmu pengetahuan tata hukum dan ilmu tentang



perencanaan sangat diperlukan. Apa lagi dalam kehidupan dewasa ini semua perencanaan

kebijaksanaan dan program-program pembangunan cenderung menjadikan pranata hukum

sebagai sandarannya.

Teori Labeling, menerangkan dua hal, yaitu :

Pertama, tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau “label” dan,

Kedua, bagaimana efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya pada diri

seseorang terhadap mana ia memperoleh cap.

Thomas Aquinas

Menjelaskan bahwa hukum adalah aturan-aturan atau ukuran-ukuran perbuatan baik

sebagai petunjuk yang pastibagi tingkah laku dan mengendalikan perilaku manusia. Tujuan

hukum adalah kebaikan bersama, menurut Aquinas,hukum tergantung dari tingkat

keadilannya, oleh karena itu hukum yang digunakan setiap manusia untuk mencapai

keadilan adalah adalah melalui hukum yang berasal dari hukum alam.

Grotius

Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Menuryt Grotius, hukum

alam tidak bisa diubah secara ekstrim meskipun oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam

diperoleh manusia dari akalnya tetapi Tuhan lah yang member kekuatan mengikatnya

Fuller

Hukum sebagai aktivitas yang bertujuan yang dalam hal ini moralitas dari gagasan yang

mendorong manusia untuk mencapai hal-hal ideal untuk memenuhi kemampuannya. Fuller

melihat hukum sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan, maka untuk

itu ada pembenaran pada moralitas gagasan.

Hart dan hukum alam

Menurut hart ada aturan-aturan dasar yang bersifat subtantif tertentu yang bersifat esensial,

jika manusia hidup manusia secara intim. Hart meletakkan penekannya yang utama pada

suatu asumsi kelangsungan hidup sebagai tujuan kemanusian yang utama.

Menurutnya,terdapat aturan-aturan yang tertentu yang mengisi setiap organisasi sosial dan

merupakan fakta dari sifat manusia yang memberikan pertimbngan pada postulasi ( dalil)

dari suatu isi minimum dari hukum kodrat.

Cicero



Mengajarkan konsepnya tentang “ a true law “ ( hukum yang benar yang sesuaidengan “

right reason” (penalaran yang benar), serta sesuai dengan alam dan menyebar diantara

kemanusian dan sifatnya “imnutable” dan “eternal” : hukum apapun harus bersumber dari “

true law”, menurut Cicero hukum yang benar adalah adanya kesesuaian antra akal dan

alam. Hal ini merupakan suatu kebutuhan yang universal, tidak berubah, dan abadi (kekal).Hukum yang benar akan memuat tentang perintah-perintah untuk melaksanakan kewajiban

dan berpaling dari perbuatan jahat da larangan-larangan.

Justinian

Hukum alam dibedakan antara hukum sipil dan hukum universal. Hukum sipil adalah

merupakaan hukum yang sifatnya khusus yang tiap-tiap manusia atau bangsa membuatnya

khusus atau sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Sedangkan hukum universal

adalah merupakan hukum yang digunakan oleh seluruh ciptaan Tuhan yang bersifat kekaal

dan abadi.

Locge dan Pemerintahan sipil

Timbulnya Negara dan hukum adalah dengan melukiskan situasi hidup pada jaman

primitive. Pada jaman primitive, orang-orang hidup menurut hukum alam.sebab pada jaman

itu orang-orang memiliki kekuasan hukum yang eksekutif. Agar Negara dapat berfungsi

sebgai pengawal hukum, orang-orang perlu menyerahkan sebagian dari hak-hak primitive

mereka kepada Negara seperti hak menghukum secara pribadi.

Hobbes (leviathan)

Kekuasan Negara yang amat besar adalah sangat penting artinya, oleh karena itu kekuasan

tersebut secara absolute hatus diserahkan kepada penguasa. Hobbes mengubah tekanan

dari hukum alam sebagi tatanan objektif menjadi hak alami sebagi suatu tuntutan subjektif

yang didasarkan pada sifat manusia, sehingga memberikan jalan untuk revolusi

individuaalisme dikemudian ari dengan nama “ hak-hak yang dapat dicabut kembali”.

Hobbes mengartikan hukum alam tidak hanyaa persepsi-persepsi etika tentang ketentuan-

ketentuan tertentu tetapi juga mengenai undang-undang mengenai perilaku manusia yang

didasarkan atas pengamatan apresiasi tabiat manusia. Prinsip pokok hukum alam bagi

hobbes adalah hak alami untuk menjaga diri.

J.J. Rousseau ( kontrak social )

Untuk membenarkan kedaulatan rakyat, Rousseau menyusun volonte generale, dan dipihak

lain menyusun kebebasan hakiki yang tidak dapat dicabut konstruksinya yang diunakan oleh

Rousseau adalah kontrak social. Dengan kontrak sosial orang bersatu agar hak-hak mereka

atas kebebasan dan kesejaahteraan dijamin oleh Negara. Eksistensi Negara daan

keabsahannya hanya dijamin oleh kebebasaan dan persamaan. Setelah diterima oleh



manusia, Negara mengembalikannya tidak sebagai hak-hak alami tetapi sebagai hak-hak

sipil kepada seluruh warganya, jadi Negara dan hukum tunduk kepada kehendak umum

yang menciptakan Negara untuk melindungi kebebasaan dan kesejahteraan yang lebih baik.

John Locke

Meskipun ada kebebasan tetapi bukan berarti manusia bebas untuk menghancurkan dirinya

sendiri atau makhluk lain karena alam mempunyai undang-undang untuk mengatur tidak

boleh memusnahkan kehidupan orang lain dengan persamaan dan kebebasan dan

kesehatan atau kebebasan miliknya selama ia hidup karena semua ini adalah ciptaan si

Pencipta. Di dalam kehidupan orang memiliki hak untuk hidup, dalam bidang-bidang lain

mereka memiliki hak atas kesehatan, hak atas kebebasan, hak milik dan lainnya.

J. Raz

Menggambarkan bahwa hukum harus dipisahkan dari berbagai hal termasuk moralitas

(Problem About The Nature Of Law).

R. Dworkin

Dalam pengertian Dworkin, hukum itu sebagai gambaran tradisional dari hak-hak untuk

memperoleh kebebasan dan kebersamaan sehingga perlakuan yang adil dari keputusan

politik pemerintah diperlukan untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

Tujuan kesejahteraan atau kemakmuran sosial untuk kepentingan diri sendiri sebagai

bagian dari nilai-nilai sosial itu sebagai suatu nilai tambah bagi dirinya dalam masyarakat.

Kesejahteraan atau kemakmuran dimaksudkan tidak sebagai bagian dari nilai-nilai sosial

akan tetapi hanya sebagai alat saja.

J. Rawls

Menurut Rawls, bahwa dalam kenyataannya orang sering menganggap intuisi-intuisi sosial

dan hukum sebagai suatu bentuk hambatan bagi perkembangan hidup mereka, oleh Rawls

masyarakat ini disebut Private Society. Masyarakat sudah menaati peraturan tetapi banyak

yang merasa tidak adil atau sama. Rawls menyimpulkan bahwa hak itu telah sama tetapi

perwujudannya belum sama (struktur dasar masyarakat belum sehat), sehingga untuk itu

diperlukan pengaturan kembali (call for redress) sebagai syarat mutlak untuk dapat menuju

kembali kepada suatu masyarakat ideal yang baru.

R. Nozick



Mengatakan bahwa, Negara yang dipersepsikan sebagai penjaga malam sebagaimana

termuat dalam teori liberal klasik membatasi fungsi Negara guna melindungi warganya dari

kekerasan, pencurian, pemaksaan kontrak dan sebagainya. Pada dasarnya Negara sebagai

penjaga malam bersifat redistributive dalam artian memaksa orang guna membayar

perlindungan bagi sebagian orang lainnya.

Emilie Durkheim

Solidaritas organis dan hukum yang memulihkan (restitutif) mempunyai nilai yang lebih tinggi

daripada solidaritas mekanis dan hukum yang sifatnya mengekang (represif). Hal ini

dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan kesejahteraan dan derajat-derajat kepacuan moral.

Semakin kuno suatu masyarakat maka semakin represif, berat dan dahsyat saksi-saksinya;

dilain pihak semakin tinggi perkembangan suatu masyarakat menuju masyarakat yang

modern maka semakin ringan hukuman-hukumannya sehingga pengekangan hampir-hampir

sama sekali diganti dengan pemulihan.

P. Selznick (The Socioligy of Law)

Menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak unik kepada politik Negara. Dia melihat hukum

sebagai elemen umum didalam struktur dari banyak kelompok-kelompok masyarakat.

Hukum selalu terdapat diseluruh institusi yang dipercaya untuk mengontrol kekuasaan

formal dan peraturan.

Susan Silbey dan Austin Sarat

Mengemukakan betapa pentingnya kritik dalam kaitannya antara hukum dan tradisi

masyarakat. Kritik dilakukan dengan tetap memfokuskan diri kepada hukum dengan

memperhatikan proses sosial yang melingkupu hukum. Proses sosial tersebut dilakukan

dengan melalui studi untuk mengetahui hukum tidak saja dalam literature hukum dan doktrin

hukum tetapi juga malalui institusi sosial disekitar hukum dengan harapan hukum akan

terlihat utuh.

F.K. Savigny

Menurut Savigny suatu system hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat

tersebut. Hukum bukanlah merupakan hasil dari undang-undang yang dibuat secara tidak

disengaja oleh legislator, akan tetapi dibuat sebagai respon atas kekuatan impersonal yang

ditemukan dalam spirit nasional dari masyarakat. Hukum bertumbuh sejalan dengan

pertumbuhan, dan kuat sejalan dengan kuatnya rakyat Negara tersebut, dan pada akhirnya

mati pada saat Negara tersebut kehilangan kebangsaannya.

Radcliffe Brown



Mendefinisikan hukum sebagai suatu control sosial melalui penerapann sistematis dari

masyarakat organisasasi politik yang berkuasa.

Sir Henry Maine

Menurut Maine, pada awalnya kondisi hukum adat istiadat masih merupakan hukum yangtidak tertulis. Pendokumentasian adat istiadat dalam suatu bentuk tertulis baru dimulai pada

saat pengadilan Wesminster Hall di Inggris dimulai. Selanjutnya hukum tertulis tersebut

mulai dijadikan yang kita kenal dengan nama codes.

L.L. Fuller (Human Interaction and The Law)

Menurut Fuller apabila kita dapat mengerti secara baik tentang adat istiadat, maka kita dapat

menerima kedudukan adat istiadat sebagai suatu bagian terpenting dalam perkembangan

kehidupan di dunia saat ini, terutama dalam perkembangan hukum internasional.

Paul Bohannan (The Differing Realms of The Law)

Institusi hukum adalah institusi dimana masyarakatnya memiliki suatu system penyelesaian

permasalahan antara satu dengan yang lainnya dan melakukan suatu counterpart atas

pelanggaran hukum. 2 aspek penting yang membedakan institusi hukum dengan institusi

lainnya adalah : institusi tersebut memiliki peraturan untuk dapat mengintervensi institusi

bukan hukum terhadap adanya permasalahan hukum; dan memiliki aturan/tata cara

tersendiri dan substansi hukum tersendiri.

S. Diamond

Diamond menyatakan bahwa kita harus membedakan The Rule of Law dengan adat istiadat.

Hukum dan adat istiadat pada prinsipnya adalah saling bertentang dan tidak

berkesinambungan. Adat istiadat dan hukum adalah adalah suatu sejarah dan secara logika

tidak saling berhubungan.

H.C. Bredemeier

Pola kerja hukum yang dipakai sebagai acuan oleh Bredemeier disini adalah yang

menempatkan pengadilan sebagi pusat kegiatannya. Keadaan yang demikian itu tentunya

agar berbeda dari masyarakat-masyarakat atau Negara-negara pola kerja hukumnya di

dominasi oleh kegiatan badan pembuat undang-undang nya.

David M. Trubek



Trubek mengatakan bahwa salah satu ciri hukum modern adalah penggunaannya secara

aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kesadaran tersebut menyebabkan

bahwa hukum modern itu menjadi begitu instrumental sifatnya dengan asumsinya, bahwa

kehidupan sosial itu bisa dibentuk oleh kemauan sosial tertentu, seperti kemauan sosial dari

golongan elit dalam masyarakat.

R.M. Unger

Menurut Unger dalam bukunya “Law in Modern Society” atau hukum di dalam masyarakat

modern menyatakan setiap masyarakat menyatakan melalui hukum rahasia-rahasia yang

paling dalam cara yang dapat menahan seseorang secara bersama-sama.

R. Cotterell

Dalam karangannya The Sociological Concept of Law membedakan penggunaan suatu

konsep hukum dalam teori hukum normative dan empiris. Selama itu konsep sosiologi

hukum digolongkan dalam kategori yang luas yaitu monisme yuridis, pluralism yuridis dan

hukum Negara sebagai yang dominan, akan tetapi tidak terlepas dari hukum.

G. Puchta

Dinamainya volgeist, hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan

menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa

itu kehilangan kebangsaannya.

Sir Henry Meine

Dalam karya bukunya Ancient Law (1861), dalam hukum manusia primitive, dalam

masyarakat kesukuan, tenaga ahli belum pernah mereka temukan atau yang tidak ingin

mereka temukan dalam sejarah mereka sendiri. Teori Evolutionistic mengenai masyarakat-

masyarakat dan hukumnya masing-masing mempelajari hukum sebagai pencerminan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat.

Ehrlich

Hukum adalah swatentra pada level metodologi ketika dalam jalan keputusan lembaga

membenarkan tindakan mereka berbeda dari berbagai pembenaran yang digunakan pada

disiplin praktek lain, artinya alasan hukum memiliki metode atau gaya untuk membedakan

dari penjelasan ilmu pengetahuan dari moral, politik dan tulisan ekonomi.



R. Von Thering

Melihat hukum dalam essensinya yang terekspresi melalui tujuannya, yaitu untuk

memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut. Bagi Jhering dibawahhukum, kepentingan-kepentingan masyarakat harus didahulukan.

G. Teubner

Mengembangkan suatu teori dari hukum yang disebut aliran Post Structualism, teori kritis

dan autopoisis. Teori tersebut menimbulkan anti reaktif dan anti individualisme.

Ajaran John Stuart Mill

Tujuan hukum ialah menciptakan kebebasan maksimum bagi tiap individu, sehingga ia

dapat mengejar apa yang baik baginya.

Lenin

Teori State and Revolution

Engels

Dalam bukunya The Origin of Family, private property and state. Negara itu bukanlah suatu

kekuasaan yang diletakkan diatas masyarakat dari luar dan bukanlah ia kebenaran dari cita-

cita susila dan kebenaran dari budi. Kekuasaan yang timbul dari masyarakat, akan tetapi

menempatkan dirinya diatas masyarakat itu sendiri itulah yang dinamakan negara.

Karl Marx

Dalam bukunya Civil War in France (1891), negara itu adalah tidak lain selain alat pemaksa

untuk melakukan penindasan/penghisapan oleh suatu golongan terhadap golongan yang

lain.

G. A. Cohen

Pokok- pokok tentang pemikiran hukum marxis yang di kemukakan adalah :

1. kekuatan kekuatan produksi mengalami konflik dengan hubungan- hubungan

kepemilikan karena kekuatan produksi konflik dengan hubungan hubungan produksi

yang di formulasikan dan di lindungi oleh hubungan kepemilikan.



2. Tenaga kaum proletar tidak di miliki oleh kaum kapitalis tertentu akan tetapi hanya

dimiliki oleh keseluruhan kaum kapitalis.

3. Hubungan produksi, demi efisiensi dan ketertiban, memerlukan sanksi hubungan

kepemilikan.

4. Hak kepemilikan merupakan institusi pertama dari semua institusi hukum

5. Masyarakat tidaak didirikan atas hukum, ini fiksi hukum. Hukumlah yang di dirikan atas

masyarakat

E. Pashukanis” Law and Marxis” (1978) Teori Pertukaran Komoditi

Hukum timbul dari kebutuhan akan ibentuk komoditi dari produksi. Komoditi merupakan

bentuk dari hubungan hukum karena masyarakat kapitalis terdiri dari produsen produsen

komoditi.

Donal G GJerdingen

Bahwa sesungguhnya seluruh pendidikan yang penting dari pemikiran hukum amerika

selama abad terakhir, sejak masa Langdellian ortodoksi sampao masa realism untuk proses

pendidikan hukum, di domonasi oleh suatu konsep hukum yang memisahkan hukum dan

politik.

Ferdinand de Saussure

Teori Strukturalisme, bahwa suatu tanda bahasa yang bermakna bukan karena refernsinya

kepada benda dengan realitas, berdasarkan teori ini tidak ada realitas yang sebenarnya

kecuali konsep tentang realitas itu sendiri.

Rene Descrates

Ia berpendapat bahwa kepastian kebenaran dapat di peroleh dari strategi kesangsian

metodis, dengan menyangsikan segala sesuatu akan di temukan hal yang bersifat tetap dan

tidak dapat di ragukan.

Hugo de Groot ( Grotius )

Mengatakan bahwa sumber hukum adalah rasio manusia. Karakteristik yang membedakan

manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruh kehidupan manusia

hasus berdasarkan atas kemampuan akal ( rasio ). Hukum alam menurut Grotius

merupakan hukum yang muncul sesuai kodrat manusia.



J. M. Balkin

Hukum adalah logis jika hukum mempunyai kepastian dan lulus pada ketentuan tertentu.

Pernyataan atas hukum logis lahir ketika kita memahami hukum dalam cara tertentu(pemahaman knstruksi hukum rasional)

Auguste Comte

Comte lahir di kota Monpellier Perancis, berasal dai latar belakan keluarga kelas menengah.

Orang tua Comte adalah pegawai kerajaan yang menganut Katolik, istri Comte adalah

bekas pelacur. Meskipun belajar di politeknik dia juga tertarik pada ilmu sosial. Tokoh yang

mempengaruhi pemikirannya adalah Saint Simon. Comte dikenal sebagai Bapak

Sosiologi (the Founding Father of Sociology ). Comte dapat digolongkan

tokoh fungsionalisme klasik. Teori Comte yang terkenal adalah Hukum evolusi tiga

tahap, yaitu:

1. Tahap teologis yang identik dengan kekuatan supranatural, fetisisme, animisme,

politeisme, monoteisme, agama, Tuhan, dansebagainya,

2. Tahap metafisik yaitu ketika manusia mencoba melakukan abstraksi dengan kekuatan

akal budinya,

3. Tahap positivisme yaitu ketika masyarakat mempercayai pengetahuan ilmiah lewat

observasi dan pengujian dengan metode empirik. Oleh karena itu Comte kemudian dijuluki

sebagai Father of Positivism.

B.G Wilhem von Leibniz

Leibniz kelahiran Hanover, Jerman, semenjak usia enam tahun dia sudah ditinggal mati

ayahnya. Sejak duabelas tahun sudah belajar mendiri tentang literatur Yunani, hingga umur

dua puluh dia sudah menekuni matematika, ilmu agama, hukum, dan filsafat. Ada

kontroversi besar tentang hukum kalkulus. Inggris menyatakan bahwa Newton penemu

hukum kalkulus, namun Jerman menyatakan Laeibniz penemunya. Leibniz juga yang

pertama menggunakan sistem biner . Filsafat Leibniz adalah bahwa alam semesta adalah

terdiri atas pusat (centrum) yang tak terbilang dari suatu energi atau kekuatan rohani,

sebuah cikal bakal teologi tunggal universalitas modernisme.

C. Wright Mills

Charles Wright Mills kelahiran Waco, Texas, Amerika Serikat. Ia menerima Phd nya dari

uneversitas Wisconsin. Tokoh-tokoh panutanya adalah Max Weber dan Karl Marx. Gaya



intelektual Wright Mills adalah pragmatisme.

Wright Mills menghimbau sosiologi sebagai perpaduan psikologi sosial dengan

strukturalisme konflik, karena grand theory naturalistik seperti fungsionalisme masih terlalu

abstrak. Mills adalah sosiolog humanis yang evaluatif, karena dasar teoritiknya

menggunakan interaksionisme Herbert Mead, namun dengan tambahan dimensi sejarahdan kesadaran akan pengaruh kekuasaan (konflik) terhadap struktur sosial. Bagi Mills, data-

data empirisnya bisa berupa sumber-sumber biografis, catatan-catatan sejarah, surat-surat

kabar, laporan jurnal, dan sebagainya. Karya Mills yang terkenal adalah “The power

elite” yang mengetengahkan kekuatan tritunggal: bisnis raksasa, pemerintahan yang kuat,

dan militer yang tangguh di Amerika.

David Ricardo

David Ricardo adalah ekonom kelahiran Inggris. Setelah hak warisnya dicabut karena

menikah dengan perempuan di luar iman Yahudi nya, dia memilih menjadi pialang dan

broker saham. Pada umr 27 dia membaca buku Adam Smith, pada sekitar umur 37 dia

sering menulis artikel ekonomi dan menjadi ekonom profesional. Ricardo menelorkan teori

kwantitas uang yang saat ini dikenal dengan paham moneter, dia juga menawarkan proteksi

dalam produksi untuk persaingan pasar. Kontribusi Ricardo terhadap ekonomi juga aplikasi

matematika dalam teori sewa yang menyetir Malthus. Ricardo menjelaskan lewat

pertanyaan, mengapa harga agrikultur tidak membantu petani penggarap menjadi lebih kaya

dan justru pemilik tanah menjadi tuan-tuan tanah kaya.

Edward Said

Edward Said lahir di Palestina, sejak muda dia sudah menjadi aktifis, kritik-kritiknya

dituangkan dalam penulisan kesusastraan, dan musik. Suatu hari kekuatan Israel berhasil

menguasai Jerusalem barat, sehingga membuat dia dan keluarga mengungsi ke Kairo,

Mesir, dia sendiri menuntut ilmu hingga ke Amerika Serikat. Kritik serangan balik Edward

Said terhadap komentar-komentar Israel atas Palestina menggunkan sudut pandang mereka

sendiri. Said justru menawarkan jalan damai mencapai tujuan bersama untuk eksistensiPalestina maupun Israel, dan bukan dengan penindasan, pengrusakan, dan penyiksaan.

Paham itu adalah orientalisme, yaitu prasangka gigih eurosentris yang sulit dipisahkan

dalam melawan orang-orang ArabIslam dan kultur mereka. Orientalisme memandang

budaya diluar kebudayaannya secara subyektif dan sepihak, yang kemudian

mensubordinasikan budaya luar tersebut.

George Herbert Mead



Mead lahir di Hadley selatan Amerika Serikat. Dia dibesarkan di tengah keluarga yang

akademisi, karena kedua orang tuanya adalah profesor di Oberlin. Mead adalah penganut

agamaCongregationalist (Kristen yang berdiri sendiri) seperti halnya ayahnya yang seorang

pelayan Congregationalist. Gaya intelektualnya adalah pragmatis dengan pendekatan sosial

behavioristik. Mead dapat digolongkan tokoh sosiologi dengan dasar pemikiraninteraksionisme simbolik modern. Mead membahas hubungan antara pikiran seseorang,

dirinya, dan masyarakat. Sumbangan Mead terhadap sosiologi adalah pandangan bahwa

diri (self) seseoarang berkembang melalui tahap play, the game, dan generalized other, dan

dalam prosesnya seseorang belajar mengambil peran orang lain (taking the role of the

other).

G.W.F. Hegel

Hegel adalah tokoh peletak dasar fenomenologi dalam pisau analisis sosialnya.

Fenomenologi mencoba untuk menyajikan sejarah manusia, dengan semua revolusinya,

peperangan dan penemuan ilmiah, sebagai suatu pengembangan diri idealistis dari suatu

roh sasaran atau pikiran. Filsafat Hegel adalah tentang Roh Absolut kemutlakan, tugas

filsafat adalah pengembangan tentang Roh Absolut tersebut. Dia menyetir filsuf Yunani

Parmenides bahwa masuk akal adalah riil dan yang riil adalah masuk akal. Hegel sangat

menitik beratkan pada logika, sedangkan pengembangannya lewat dialektik. Hegel juga

menyoroti alienasi yang kemudian juga menjadi referensi Engels, Marx, dan Feurbach.

Harold Garfinkel

Harold Garfinkel dapat dimasukkan pada sosiolog humanis seperti halnya Blumer yang

sangat menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai subyek. Namun Garfinkel lebih menekankan

pada studi tentang etnometodologi, yaitu metode studi yang digunakan untuk menguraikan

dan meneliti aktifitas mereka sendiri tanpa reduksi subyektif peneliti. Etnometodologi

berusaha menemukan esensi pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari,

karena itu metode yang dipakai adalah partisipan observasi. Garfinkel justru menentang

konsep dasar sosiologi mengenai keteraturan, karehna keteraturan tersebut melalui proses

yang panjang multi kompleks yang justru tak teratur. Contohnya dalam percakapan, ada

perbedaan antara apa yang benar-benar diucapkan dengan apa yang diperbincangkan.

Herbert Blumer

Blumer digolongkan tokoh interaksionisme simbolik modern. Tindakan-tindakan bersama

yang mempu membentuk struktur atau lembaga itu disebabkan oleh interaksi simbolis, yang

didalamnya mengandung makna, disampaikan lewat isyarat dan bahasa, berupa simbol-



simbol yang berarti, memiliki makna yang disampaikan kepada pihak lain. Bagi Blumer

manusia bertindak bukan hanya faktor eksternal (fungsionalisme struktural) dan internal

(reduksionis psikologis) saja, namun individu juga mampu melakukan self indication atau

memberi arti, menilai, memutuskan untuk bertindak berdasarkan referensi yang

mengelilinginya itu. Pada dasarnya tindakan manusia itu terdiri dari pertimbangan atasberbagai hal. Metode empiris Blumer lewat pengamatan (inquiry), penjelajahan (exploration),

dan pemeriksaan (inspection). Blumer menekankan pada aspek kemanusiaan (humanis)

yang unik dan berbeda satu sama lain, memiliki cita, rasa, karsa, serta multi variat.

A.R. Radcliffe Brown

Paradigma yang dianut adalah struktural fungsional, yang memandang masyarakat sebagai

suatu kesatuan terdiri atas institusi yang secara fungsional saling bergantung. Brown adalah

Darwinist sosial yang menekankan kepada kompetisi sosial yang paling fit untuk tetap

survive. Dia banyak belajar dari sosiolog Perancis Durkheim tentang organ fisik atau badan

yang bekerja sama untuk mendukung suatu badan hidup. Karirnya melejit setelah penelitian

antropologinya tentang penduduk Andaman dan Aborigin menggunakan pendekatan

fungsionalisme, namun banyak ilmuan menuduh struktural fungsional adalah format

reduksionis.

Brown dapat dikelompokkan pada tokoh fungsionalisme klasik. Konsep fungsi oleh Brown

didasarkan pada analogi antara kehidupan sosial dan kehidupan organik. Dia

mencontohkan bahwa hukuman pada kriminil memiliki fungsi untuk menjaga

keberlangsungan struktur.

Saint Simon

Saint Simon adalah tokoh sosialisme industri modern dan sosiologi evolusioner. Dia

menyarankan untuk menekan paham materialisme yang justru merugikan, dan menekankan

pada kesatuan serta restorasi rohani. Bagi Saint Simon kemajuan ditentukan dari format

peradaban yang stabil, program adalah dasar pemikiran yang membedakan, masing-masing

format yang lebih tinggi adalah terdepan namun pada gilirannya juga akan menjadi usang

oleh format baru. Saint Simon juga menciptakan ilmu sosial integratif yang memadukan ilmu

sosial dan ilmu alam yang pada saatnya memunculkan positivistik buah tangan muridnya

Auguste Comte. Visi masyarakat masa depan Saint Simon adalah masyarakat yang memiliki

prestasi, produktif, dimana kemiskinan dan peperangan dihapuskan melalui industrialisasi

dibawah bimbingan ilmiah, untuk itu diperlukan open classmasyarakat, sistem kasta dan

suku bangsa dihapuskan, serta penghargaan berdasarkan jasa.



John Locke

Pemerintah dibentuk untuk melindungi sipil, namun jika kebebasan dan hak sipil direnggut,

maka pemberontakan atas kekuasaan pemerintah adalah sah. Teori ini dikenal dengan teorihukum alamatau kebenaran alami.

[1] Jan Gijssels, Mark van Hoecke, Wal is rechtsteorie?, yang kemudian diterjemahkan oleh

Arief Sidharta, demgan Apakah Teori Hukum itu?, Laboratorium Hukum FH Unpar Bandung,

2001, Penerbitan tidak Berkala No. 3, Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum no. 3, lihat pada

halaman yang sudah diterjemahkan, yaitu halaman 38-39.

[2] Jan Gijssels, Mark van Hoecke, Ibid., hlm. 44.

[3] Jan Gijssels, Mark van Hoecke, Ibid., hlm., 39.




[7] Jan Gijssels, Mark van Hoecke, Ibid., hlm., 48. Untuk lebih jauh tentang persoalan ini

hendaknya dapat dibaca buku dari kedua pemikir tersebut, karena sacara substansial

pemikirannya diuraikan secara panjang lebar.

[8] Jan Gijssels, Mark van Hoecke, Ibid., hlm., 56, dalam bukunya tersebut jan Gijssels dan

van de Hoecke menjelaskan beberapa definisi kepustakaan tentang filsafat hukum sebagai

berikut:

1. Sebagai sebuah disiplin spekulatif, yang berkenaan dengannya penalaran-penalarannya

tidak dapat diuji secara rasional (I. Tammelo);

2. Sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentang hukumj yang benar, hukum yang

adil (J. Schmidt, H. Kelsen);

3. Sebagai fefleksi atas dasar-dasar dari kenyataan (yuridikal), suatu bentuk dari berfikir

sistematis yang hanya akan merasa puas dengan hasil-hasil yang timbul dari dalam

pemikiran (kegiatan berfikir) itu sendiri dan yang mencari hubungan teoretikal terefleksi,

yang di dalamnya gejala hukum dapat dimengerti dan dipikirkan (D. Meuwissen).

4. Sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentang hakikat (sifat) dan

keadilan;pengetahuan tentang keberadaan transenden dan imanen dari hukum;

pengetahuan tentang nilai-nilai yang di dalamnya hukum berperan tentang hubungan

antara hukum dan keadilan pengetahuan tentang struktur dari pengetahuan tentang

moral dan dari ilmu hukum pengetahuan tentang hubungan antara hukum dan moral (J.

Darbellay).

http://e/MAGISTER/TUGAS%20MIH/TEORI%20HUKUM/TEORI%20HUKUM.rtf%23_ftnref1


























[9] Jan Gijssels & Mark van Hoecke, Ibid., hlm. 57-58

[10] Jan Gijssels & mark van Hoecke, Ibid., hlm. 52-53.

[11] Jan Gijssels & mark van Hoecke, Ibid., hlm. 54.

[12] Jan Gijssels & mark van Hoecke, Ibid., hlm. 62-63.





















Documents

Teori Hukum Part II