security, · 2013. 4. 16. · kartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dan kartu telepon selular dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (2) Atas penyalahgunaan

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 62/PMK.Oll/2013

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHANGUNA PEMBUATAN SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK

SECURITY, KARTU ELEKTRONIK DAN KARTU TELEPON SELULARUNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barangdan/ atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkandaya saing industri pembuatan smart card berupa kartuplastik, kartu plastik security, kartu elektronik dan kartutelepon selular di dalam negeri, perlu memberikan insentiffiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas imporbarang dan bahan oleh industri pembuatan smart cardberupa kartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronikdan kartu telepon selular;

b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industripembuatan smart card berupa kartu plastik, kartu plastiksecurity, kartu elektronik dan kartu telepon selular telahmemenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang danbahan untuk dapat diberikan Bea Masuk DitanggungPemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 7/PMK.Oll/2013 tentang Bea MasukDitanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanUntuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa GunaKepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing IndustriSektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk DitanggungPemerintah atas impor barang dan bahan untuk industripembuatan smart card berupa kartu plastik, kartu plastiksecurity, kartu elektronik dan kartu telepon selularsebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkanpagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk DitanggungPemerintah Tahun Anggaran 2013;

tentangRepublik

Lembaran

Mengingat


- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana' dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 7/PMK.Oll/2013 tentang Bea MasukDitanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanUntuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa GunaKepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing lndustriSektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BeaMasuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang DanBahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik,Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu TeleponSelular Untuk Tahun Anggaran 2013;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5361);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan PertanggungjawabanAtas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah· terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;

6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.Oll/2013tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas ImporBarang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/AtauJasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan DayaSaing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;

Menet~pkan


- 3 -

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUKDITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DANBAHAN GUNA PEMBUATAN' S~T CARD BERUPA KARTUPLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY, KARTU ELEKTRONIKDAN KARTU TELEPON SELULAR UNTUK TAHUN ANGGARAN2013.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalamindustri dengan kegiatan utama membuat smart card berupakartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dankartu telepon selular,

2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Smart CardBerupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, KartuElektronik dan Kartu Telepon Selular yang selanjutnyadisebut Barang dan Bahan adalah barang danlatau bahanbaku untuk diolah, guna pembuatan smart card berupakartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dankartu telepon selular oleh Perusahaan.

Pasal2

(1) Bea: Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas imporBarang dan Bahan sebagaimana tercantum dalarn Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

(2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggungpemerintah sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanismepelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea MasukDitanggung Pemerintah.

(3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak' diberikanterhadap:

a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum beamasuksebesar 0% (nol persen);

b, Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuksebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian ,ataukesepakatan internasional;

c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti'Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea

Masuk Tindakan Pengarnanan/Bea Masuk TindakanPengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea'Masuk Tindakan Pembalasan;


- 4 -

d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan diTempat Penimbunan Berikat; atau

e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yangmendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian beamasuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah,dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan' tujuanuntuk diekspor.

(4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggisebesar Rp11.700.000.000;00 (sebelas miliar tujuh ratusjuta rupiah).

(5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagaiPengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara UmumNegara menetapkan Direktur Jenderal Industri UnggulanBerbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selakuKuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakanpembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.

(6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintahdengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untukPerusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal3

(1) Untuk 'memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaanmengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telahdisetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi, KementerianPerindustrian.

(2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud padaayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

a. nomor dan tanggal Rencana Impor, Barang;

b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun Anggaran 2013;

c. nama Perusahaan;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. alamat;

f. kantor pabean tempat pemasukan barang;

g. "uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;


- 5 -

h. pos tarif (HS);

1. jumlah/satuan barang;

J. perkiraan harga impor;

k. negara asal;

1. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan

m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal4

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikanpersetujuan atau penolakan dalam jangka waktu palinglama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonanditerima secara lengkap.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnyaatas Barang dan Bahan yang tercantum dalam RencanaImpor Barang yang dilampirkan pada permohonan yangdiajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud daIam Pasal 3.

(3) DaIam hal permohonan sebagaimana dimaksud daIamPasaI3 ayat (1) disetujui sebagian atau seIuruhnya, DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuanganmenerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai BeaMasuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang danBahan guna pembuatan smart card berupa kartu plastik,kartu pIastik security, kartu elektronik dan kartu teIeponseIuIar oleh industri pembuatan smart card berupa kartuplastik, kartu plastik security, kartu eIektronik dan kartutelepon seluIar.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud daIamPasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukaiatas nama Menteri Keuangan menyampaikan' suratpemberitahuanpenoIakan kepada' Perusahaan denganmenyebutkan alasan penoIakan.

Pasal5

(1) Atas reaIisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintahyang peIaksanaannya didasarkan pada Keputusan MentefiKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),Kantor Pengawasan dan PeIayanan Bea dan Cukai atauKantor PeIayanan Utama Bea dan Cukai setempatmembubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNGPEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR /PMK.Oll/" pada semualembar Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud padaayat (I), dipakai sebagai dasar untuk pencatatanpenerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dandialokasikan sebagai belanja· subsidi pajak dalam jumlahyang sarna:

Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahanyang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yangterdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapatmengajukan permohonan untuk melakukan perubahanterhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut. .

(2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadapKeputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukaidan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahanyang telah disetujui dan ditandasahkan oleh DirekturJenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi,Kementerian Perindustrian.

Pasal7

(1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadapKeputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalamPas8.1 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikanpersetujuan atau penolakan dalam jangka waktu palinglama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonanditerima secara lengkap.

(2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahanterhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagianatau persetujuan seluruhnya.

. (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahanterhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atauseluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas riama

. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan MenteriKeuangan· mengenai perubahan terhadap KeputusanMenteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3).


- 7 -

(4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahanterhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea danCukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan suratpemberitahuan penolakan kepadaPerusahaan denganmenyebutkanalasan penolakan.

Pasal8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea MasukDitanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan' dalam PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanismepelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea MasukDitanggung Pemerintah.

Pasal9

(1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea MasukDitanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaanyang bersangkutan guna pembuatan smart card berupakartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dankartu telepon selular dan tidak dapat dipindahtangankankepada pihak lain.

(2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yangseharusnya dibayar .ditambah dengan bunga sebesar2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat)bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea MasukDitanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal5 ayat (1).

Pasall0

.Peraturan Menteri irii mulai berlaku pada tanggal diundangkansampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

MENTER! I

MENTERlI(EUANGANREPUBLlI( INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 62/pmk.Oll/2013TENTANGSEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPORBARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARDBERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITI',KARTU ELEKI'RONIK DAN KARTU TELEPON SELULARUNTUK TABUN ANGGARAN 2013

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARDBERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY,KARTU ELEKTRONIK DAN KARTU TELEPON SELULAR

YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAHUNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

TERMASUKNO. URAIAN BARANG SPESIFlKASI DALAM POS

TARIF

l. Stamping jail All Color 3212.10.00.00

2. Tinta Tinta eetak daIam bentuk 3215.19.00.00eairan atau bubuk

3. Lem Lem atau perekat yang 3506.10.00.00disiapkan untuk penjuaIaneeeran dengan berat bersihtidak melebihi 1 kg

4. Adhesive Foil Pita berperekat daIam 3919.10.90.00gulungan dengan lebar tidakmelebihi 20 em dari acrylic

5. Self-adhesive plates Strip berperekat tidak daIam 3919.90.90.00gulungan dengan lebarmelebihi 20 em

6. Polyvinyl Cloride (PVC) Sheet non seluler dan tidak 3920.43.00.00diperkuat, tidak dilaminasi,tidak didukung atau tidakdikombinasi dengan earasemaeam itu dengan bahanlain, mengandung baI"lanplastisitas tidak kurang dari6%

non seluler dan tidak 3920.49.00.00diperkuat, tidak dilaminasi,tidak didukung atau tidakdikombinasi dengan earasemaeam itu dengan bahanlain, mengandung bahanplastisitas < 6%

7. PVC Overlay Overlay Sheet with!without 3920.49.00.00magstripe

MENTERlKEUANGANREPU8L11( INDONESIA

- 2 -

TERMASUKNO. URAlAN BARANG SPESIFIKASI DALAM POS

TARIF

8. Polyethylene Terephthalate Pelat, lembaran, film, foil dan 3920.62.00.00Glyeole (PETG) strip lainnya, dari plastik,

non seluler dan tidakdiperkuat, tidak dilaminasi,tidak didukung atau tidakdikombinasi dengan earasemaeam itu dengan bahanlain, dari polikarbonat, resinalkid, polialil ester ataupoliester lainnya, daripoli(etilena tereftalat)

9. SelfAdhesive Paper Kertas dan kertas karton 4811.41.90.00diberi perekat atau adesidengan lebar lebih dari 15em, dalam lembaran empatpersegi panjang (termasukbujur sangkar) dengan sisimelebihi 36 em dalamkeadaan tidak dilipat

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO UMUM

u.b. /~----- "

KEPALA BAhIf\N T.-V. KE'M:~NTERIAN#rf-... .--' \

. I

GIARTo'j \ .' ." ':NIP 1959Q420i98402IOOl;1

'" ....... ".J, . :~'- .. --_/

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tid.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Documents

security, · 2013. 4. 16. · kartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dan kartu telepon selular dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (2) Atas penyalahgunaan