Resolving the Imperfection - djkn.kemenkeu.go.id · 4.Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ... Milik Negara (BMN) dengan penganggaran

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENTTHE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

2011DJKNLaporan Tahunan | Annual Report

TOWARD A COMPREHENSIVE

PUBLIC ASSET MANAGEMENT

Resolving the ImperfectionDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENTTHE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARAJALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710TEL : (021) 3810162FAX : (021) 3847742http://www.djkn.depkeu.go.id

Laporan Tahunan | Annual Report 2011

Direktorat Jenderal Kekayaan N

egara | Directorate G

eneral Of State A

sset Managem

ent

ww

w.num

are.net

TOWARD A COMPREHENSIVE PUBLICASSET MANAGEMENTResolving the Imperfection

DAFTAR ISITABLE OF CONTENT

081PERKEMBANGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARADEVELOPMENTS IN STATE CLAIMS ASSET MANAGEMENT

103117

133

153

161

171

PERATURAN PERUNDANGAN DANPENANGANAN PERKARA

REGULATION AND LITIGATION

PERKEMBANGAN INTERNALINTERNAL DEVELOPMENT

PELUANG DAN TANTANGAN 2012CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN 2012

KALENDER PERISTIWA PENTING 2011EVENT HIGHLIGHTS 2011

DAFTAR KANTOR PELAYANAN DJKNOUR OFFICES

PERKEMBANGAN PELAYANAN LELANGDEVELOPMENTS IN AUCTION

005

011

025

063

003 NILAI-NILAI ORGANISASIOUR VALUES

PENGANTAR DIREKTUR JENDERALDIRECTOR GENERAL'S FOREWORDS

ORGANISASI DJKNTHE ORGANIZATION

PERKEMBANGAN PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARADEVELOPMENTS IN STATE ASSET MANAGEMENT

PERKEMBANGAN PENILAIANDEVELOPMENTS IN VALUATION

PENGHARGAANAWARDS

001 VISI, MISI, DAN STRATEGI DJKNOUR VISION, MISSION, AND STRATEGY

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Mataram pada tahun 2008

In 2008, KPKNL (State Asset and Auction Service Office) Mataram received Citra Pelayanan Prima award from the Ministry of State Apparatus and Bureaucratic

Reforms.

CITRA PELAYANAN PRIMA/EXCELLENT SERVICE AWARD

PENGHARGAAN AWARDS

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang sebagai Pemenang Keempat Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2009

In 2009, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Serang for public service improvement. The service office stood as the fourth winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menduduki peringkat ketiga dari hasil survei Integritas Sektor Publik di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 dengan skor 7,51

With a score of 7.51, State Asset and Auction Service Office (KPKNL) ranked third in the 2011‘s Indonesian public sector integrity survey conducted by Corruption Eradication Commission (KPK).

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2010.

In 2010, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Palembang for public service improvement. The service office ranked as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.

KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN/MODEL SERVICE OFFICE

SURVEY INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK KPK/KPK’S PUBLIC SECTOR INTEGRITY SURVEY

KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN/MODEL SERVICE OFFICE

Pada tahun 2010 DJKN memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Unit Organisasi Pertama yang Berhasil Melakukan Penilaian BMN di

22.619 Satuan Kerja dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan

In 2010 DJKN received an award from the Indonesian Records Museum (MURI) as The First Organization Unit Successfully Conducting the Valuation of BMN Fair Value in

22,619 Working Units within 2 Years 8 Months.

MUSEUM REKOR INDONESIA/INDONESIAN RECORDS MUSEUM

Hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2011 menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jasa DJKN menempati posisi keempat diantara unit eselon I

lain di lingkungan Kementerian Keuangan dengan indeks 3,92

The survey conducted by Bogor Agricultural Institute (IPB) in 2011 showed that DJKN, gaining satisfaction index of 3.93, stood at the fourth place among other Echelon I

units in the Ministry of finance in bringing satisfaction to their service users.

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di

tahun 2011

In 2011, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Denpasar for public service improvement. The service office stood as the second winner of the Model Service

Office within the Ministry of Finance.

SURVEI OPINI STAKEHOLDER KEMENTERIAN KEUANGAN/SURVEY ON THE OPINION OF THE MINISTRY

OF FINANCE’S STAKEHOLDER

LOMBA KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN/MODEL SERVICE OFFICE

002LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

VISI, MISI, DAN STRATEGI DJKN

OUR VISION, MISSION AND STRATEGY

VISI, MISI, DAN STRATEGI DJKN

OUR VISION, MISSION AND STRATEGY01

VISI

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

MISI

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan 4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual-beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

STRATEGI

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik, dan tertib hukum.4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.7. Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).8. Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),dan Pengelolaan Anggaran.

VISION

To be a professional and accountable institution in charge of managing state asset, state claims, and auctions, for the greatest interest of the people.

MISSIONS

1. Optimizing government revenue, advancing efficiency in the government expenditure, and improving effectiveness of state asset management2. Safeguarding physical, administrative, and legal aspect of state asset3. Conducting state asset valuation to convey a value which is fair and dependable as a reference for various purposes of valuation4. Managing state claims in effective, efficient, transparent, and accountable manner5. Upholding auction in effective, efficient, transparent, accountable, fair, and competitive manner as a trade instrument that accommodates the public’s interest.

STRATEGIES

1. Developing and refining regulations in the field of management of state asset, state assets valuation, state claims, and auction service.2. Administering state assets, state claims, and auction in an accurate and accountable way.3. Putting more effort in safeguarding the physical, administrative, and legal aspect of state asset.4. Integrating the planning of State-Owned Asset (BMN) need with the budgeting.5. Improving the quality of the services in field of state asset management, valuation, state claims management, and auctions.6. Optimizing the management of state assets, including the idle assets, and handling state claims.7. Raising the recovery deriving from the state budget expenditure non-tax revenues.8. Lifting up awareness and partnerships with stakeholders in field of state asset management, valuation, state claims management, and auctions.9. Enhancing the monitoring and performance evaluation for state assets management, state claims management, and auctions.10. Improving the quality of human resources, organization, Information and Communication Technology, and Budget Management.

004LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

NILAI-NILAI ORGANISASI

OUR VALUES

NILAI-NILAI ORGANISASI

OUR VALUES02Seiring dengan tantangan perubahan lingkungan, dinamika internal organisasi, pencapaian kinerja yang optimal, serta dalam rangka eksistensi dan kemajuan organisasi, penetapan nilai-nilai organisasi yang mencakup seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan sudah saatnya dilaksanakan.

Kementerian Keuangan telah menetapkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu:

INTEGRITAS

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

PROFESIONALISME

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

SINERGI

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

PELAYANAN

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

KESEMPURNAAN

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Along with the challenges of environmental change, the organization’s internal dynamics, optimal performance achievements, as well as the advance of the existence and progress of the organization, it is now time to implement the organizational values that circumscribe the entire units in the Ministry of Finance.

The Ministry of Finance has set the values of the Ministry of Finance. They are:

INTEGRITY

We think, speak, behave, and act properly and uphold the code of ethics and moral principles.

PROFESSIONALISM

We work thoroughly and accurately on the basis of best competence with full commitment and responsibility.

SYNERGY

We build a productive internal collaboration and ensure a harmonious partnership with stakeholders, to produce useful and quality works.

SERVICE

We provide services that meet the satisfaction of stakeholders and we do it wholeheartedly, transparently, immediately, accurately and securely.

EXCELLENCE

We always make improvements in all areas to be and to give the best.

006LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL

DIRECTOR GENERAL'S FOREWORDS


DIRECTOR GENERAL'S FOREWORDS03

Sebagai unit organisasi yang diberi mandat untuk mengelola kekayaan negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki cakupan core business yang amat luas, kompleks, dan beragam. DJKN bertugas membenahi manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik demi terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal. DJKN juga melaksanakan pengurusan piutang negara perbankan dan nonperbankan di samping memberikan pelayanan lelang eksekusi dan noneksekusi.

Semua itu tentu bukanlah mandat yang ringan, terutama di tengah gejolak ekonomi global maupun tantangan ekonomi nasional dewasa ini. Itulah kenapa kami di DJKN tidak pernah berhenti melakukan pelbagai upaya maksimal agar DJKN mampu melaksanakan mandat itu dengan sebaik-baiknya.

Organisasi terus kami tata dan kami sempurnakan agar tercipta keseimbangan beban kerja dan sinergi internal yang mantap dalam memberikan layanan kepada publik. Selain itu, penataan organisasi ini juga harus kami laksanakan sedemikian rupa sehingga segenap pegawai DJKN menjalankan tugas mereka secara selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah diluncurkan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Sepanjang tahun 2011, upaya untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan terus kami tingkatkan. Di antara pelbagai pencapaian di bidang ini, kami dapat laporkan sampai tanggal 31 Desember 2011 tercatat ada penambahan satuan kerja yang telah melakukan koreksi neraca dari 22.724 menjadi 22.781, sebagai hasil inventarisasi dan penilaian ke dalam neraca LKPP. Sampai dengan semester pertama tahun 2011, berdasarkan hasil rekonsiliasi data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang, kami juga mencatat hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang telah dilakukan koreksi ke dalam neraca Kementerian/Lembaga sebesar Rp422.001.243.861.344,00.

As an organizational unit that is mandated to manage the country’s state asset, the Directorate-General of State Asset Management (DJKN) maintains a core business the coverage of which is very vast, complex, and diverse. DJKN is tasked with managing state asset towards the implementation of state asset management which upholds the administrative order, rule of law, and physical order for the realization of the optimal state asset management. DJKN also carries out the management of banking and non-banking state claims in addition to providing auction services.

The tasks mentioned above are not easy to bear, especially in the midst of global economic turmoil and the challenges of today's national economy. That's why we at DJKN never cease in our various best efforts of carrying out the mandate.

We continue to reorganize dan refine our organization and procedures in order to create balance workloads and steady internal synergies in providing service to the public. And we realize that the refinement of the organization should also be carried out in such a way that enables all DJKN’s employees to perform their duties in line with the values of the Ministry of Finance that has recently been launched, namely professionalism, synergy, service, and excellence.

In 2011, we proceeded with our attempt to realize the administration and management of state assets in an orderly, accountable, and transparent manner. Among the various achievements in this field, we would like to highlight that until December 31, 2011, as a result of inventory-taking and appraisal, there was an increase in the number of working units that had corrected their balance sheet, from 22,724 in the previous year to 22,781, which was in turn to be used as a correction to the central government's balance sheet. Until the first half of 2011, based on the results of the data reconciliation between BMN (State-Owned Asset) Users and the Asset Managers, we also noted the results of the inventory-taking and BMN valuation that have been made to the balance sheet of the Ministries/Agencies was amounted to Rp422,001,243,861,344.

007LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT008

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



DJKN juga turut berperan aktif dalam perkembangan permasalahan divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang sayangnya berujung pada Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN). Pembelian saham divestasi PT NNT yang sempat menjadi perhatian publik ini sebenarnya adalah keputusan pemerintah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Sebab, kepemilikan saham oleh beberapa unsur nasional secara bersama-sama akan menjaga kepentingan nasional dalam pelaksanaan perusahaan di tahun-tahun ke depan.

Tahun ini DJKN berhasil menyelesaikan Inventarisasi dan Penilaian (IP) terhadap 1.337 satuan kerja pada 23 Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Delapan dari 23 K/L tersebut, yang meliputi 690 satuan kerja, merupakan temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan Nasional dan LIPI.

Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, telah menjalankan 10 progam aksi yang menerjemahkan roadmap percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara. Melalui program aksi ini, diharapkan outstanding BKPN aktif per Juli 2010, yaitu 158.508 BKPN dengan nilai Rp62,41 triliun, dapat diselesaikan pada tahun 2014. Program aksi ini juga kami perkuat dengan upaya lain yang dapat mempercepat penyelesaian pengurusan piutang negara, yaitu kerja sama dengan penyerah piutang untuk memasarkan barang jaminan; kerja sama dengan BPN untuk penelusuran barang jaminan; dan upaya lain di melalui lelang.

Sampai dengan Desember 2011, PNDS (Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan) yang berhasil dipungut adalah sebesar Rp833,44 miliar, melampaui target dengan persentase hasil mencapai 101,58%. Sedangkan biaya administrasi pengurusan piutang negara yang berhasil dipungut adalah sebesar Rp74,46 miliar, atau 153% di atas target yang ditetapkan sebesar Rp47 miliar.

Namun itu bukan berarti tugas DJKN telah ringan. Sebab, outstanding Piutang Negara yang diurus oleh PUPN/DJKN pada tahun 2011 masih besar, yakni 148.048 BKPN dengan nilai mencapai Rp57,11 triliun. Outstanding Piutang Negara tersebut berasal dari piutang perbankan sebesar 84.547 BKPN senilai Rp19,65 triliun dan piutang nonperbankan sebesar 63.501 BKPN senilai Rp37,46 triliun.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lelang menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang dan bea lelang selama tahun 2007 hingga 2011 terus meningkat. Realisasi pokok lelang selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2007. Secara keseluruhan tingkat capaian hasil pokok lelang tahun ini adalah sebesar 199,71%, yaitu sebesar Rp7.489.300.299.020 dari target Rp Rp3.750.000.000.000. Pencapaian Bea Lelang juga melebihi target, yaitu sebesar 216,08% atau Rp102.800.335.666 dari target Rp47.575.760.000. Hal yang sama terjadi pada frekuensi lelang yang mencapai 35.560 kali, atau 192,86 persen dari target 18.500 kali.

Pencapaian di bidang lelang ini tak bisa lepas dari upaya DJKN untuk melakukan penggalian dan sosialisasi lelang yang dilakukan dengan intensif kepada Kementerian/Lembaga, pengguna jasa lelang, maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kantor Pusat DJKN memberikan peran aktifnya dengan menjalankan monitoring, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Intensitas DJKN dalam berhubungan dengan publik membuat DJKN tidak mungkin terlepas dari masalah-masalah hukum yang bersinggungan dengan bidang pelayanannya terhadap publik. Hingga kini, DJKN masih harus menangani 2.187 perkara aktif yang penanganannya tersebar di KPKNL, Kanwil, Kantor Pusat, dan Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal. Untuk itu, upaya peningkatan kompetensi pegawai dalam melakukan penanganan perkara juga menjadi kegiatan yang kami galakkan di Tahun 2011.

DJKN also actively involved in the development of divestment of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), which unfortunately led to the authority dispute among the state institutions. The purchase of PT NNT’s shares which for some times became a public concern was actually the government's decision to provide the greatest benefit to the people of Indonesia. The joint ownership of shares by some national elements will inject the national interest into the live of the company in the years ahead.

This year DJKN successfully completed the Inventory-Taking and Assessment (IP) of the 1,337 working units in 23 Ministries/Agencies (K/L). Eight of the 23 K/L, which cover 690 working units, had been the BPK (Supreme Audit Board)’s findings on Central Government Financial Statements 2010. They were the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Public Works, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Justice, Central Bureau of Statistics, the Ministry of National Education, and LIPI.

DJKN’s Central Office, Regional Offices, and State Asset and Auction Service Offices(KPKNL), either individually or jointly, have run 10 programs that translated the Roadmap for State Claims Settlement Acceleration 2010-2014. Through this program, it is expected that active outstanding BKPN (case files) as of July 2010, that stood at 158,508 case with the value of Rp62, 41 trillion, can be settled in 2014. The action program is also strengthened by our other efforts to expedite the settlement of state claims management, namely cooperation with the creditors to market the collaterals; cooperation with BPN (National Land Agency) for collateral tracking, and other efforts regarding auctioning the collaterals.

As of December 2011, the PNDS (Settled State Claims) successfully collected by the DJKN reached Rp833, 44 billion, exceeding the targeted Rp820 billion. Meanwhile Administration Fees of State Claims Management successfully collected was Rp74.46 billion, or 153% above the set target of Rp47 billion.

However, that does not mean that DJKN’s tasks has become easier to assume, since the outstanding state claims managed by the PUPN/DJKN in 2011 was still huge, totaling 148,048 cases amounting to Rp57.11 trillion. The total of the outstanding state claims derived from banking sector amounted to 84.547 cases worth Rp19.65 trillion and from nonbank sector amounted to 63,501 cases worth Rp37.46 trillion.

Within five years, the auction exhibited a very encouraging development. Actual results of the auction in the form of auction price and auction fee during 2007 to 2011 increased steadily. The realization of auction price always increased since 2007. In total, the realization of auction price this year stood at 199.71%, which was Rp7.489.300.299.020 or way above the targeted Rp3,750,000,000,000. The achievement in auction fee also exceeded the target, that was Rp102,800,335,666 or equal to 216.08% of the targeted Rp47.575.760.000. The same story happened for auction frequency, which this year reached 35,560 times, or 192.86 % of the target of 18,500 times.

The accomplishment related to auction service above can not be dissociated from DJKN’s effort in intensively disseminating and popularizing auction to the Ministries/Agencies, auction service users, the community, and other stakeholders. DJKN’s Central Office has been providing active roles by engaging in monitoring, either directly or indirectly.

DJKN’s high intensity in dealing with the public makes it prone to legal issues pertaining to the field of its service to the public. Until 2011, DJKN still had to deal with 2,187 active cases the management of which were handled by KPKNLs, Regional Offices, Central Office, and the Bureau of Legal Assistance of the Secretariat-General. To that end, in 2011, we also stimulated our efforts to increase our employees’ competence in handling the cases.

... tercatat ada penambahan satuan kerja yang telah melakukan koreksi neraca dari 22.724 menjadi 22.781, sebagai hasil inventarisasi dan penilaian ke dalam neraca LKPP.

There had been an addition of 22.781 working units as a result of an inventory-taking and appraisal which was used as a correction to the

central government's balance sheet.

009LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT010

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Hadiyanto

Direktur Jenderal Kekayaan NegaraDirector General of State Asset Management

Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan ridha-Nya sehingga pelaksanaan tugas DJKN di tahun 2011 dapat berjalan sesuai harapan. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan DJKN atas kepercayaan dan dukungan mereka sepanjang tahun 2011. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang dalam kepada segenap pegawai DJKN dan berbagai pihak yang telah mendukung DJKN dalam melaksanakan amanah negara ini.

Saya berharap berbagai catatan kinerja yang terpapar di atas dan yang secara rinci dapat kita baca di dalam laporan tahunan ini, dapat menjadi motivasi tiap personel DJKN untuk tetap bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi dalam menghadapi tantangan di tahun 2012 dan tahun berikutnya. Semoga laporan ini juga dapat menjadi bahan kita untuk melakukan refleksi dalam rangka melakukan perbaikan internal yang terus menerus, menuju kesempurnaan.

I offer my gratitude to Allah SWT for all His guidance and contentment so that DJKN’s duties in 2011 could be performed as expected. I would like to thank the stakeholders of DJKN for their trust and guidance throughout 2011. I would also like to express my thanks and deep appreciation to the entire DJKN’s employees and those who have supported DJKN in implementing the mandate of the country.

I hope the series of performance exposed above, which we could read in detail in this annual report, will motivate DJKN’s personnel to continue to work with passion and dedication in the face of challenges in 2012 and in years in the future. Hopefully, this report can also become our source for reflection in order to make continuous internal improvement for excellence—by first, resolving the imperfection.

“Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark.”

—Stuart Henderson Britt

012LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Struktur OrganisasiOrganizational Chart

DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA

SEKRETARIS DIREKTORATJENDERAL

DIREKTUR BARANGMILIK NEGARA

DIREKTUR PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM

INFORMASI

TENAGA PENGKAJIOPTIMALISASI KEKAYAAN

NEGARA

TENAGA PENGKAJIHARMONISASI KEBIJAKAN

TENAGA PENGKAJI RESTRUKTURISASI,PRIVATISASI DAN EFEKTIVITAS

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIREKTUR LELANG

DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIREKTUR PENILAIANDIREKTUR HUKUM & HUBUNGAN

MASYARAKAT

DIREKTUR PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

DIRECTOR-GENERAL OFSTATE ASSET MANAGEMENT

SECRETARY OFDIRECTORATE-GENERAL

DIRECTOR OFSTATE OWNED ASSET

DIRECTOR OF STATE ASSETMANAGEMENT AND INFORMATIONSYSTEM

SENIOR ADVISOR FOR STATE ASSETOPTIMIZATION

SENIOR ADVISOR FOR POLICYHARMONIZATION

SENIOR ADVISOR FOR RESTRUCTURING,PRIVATIZATION, AND EFFECTIVENESS OFSEPARATED STATE ASSET

DIRECTOR OF AUCTIONDIRECTOR OF LEGAL AFFAIRS &PUBLIC RELATIONS

DIRECTOR OF SEPARATEDSTATE ASSET

DIRECTOR OF VALUATION

DIRECTOR OF STATE CLAIMS ANDOTHER STATE ASSET

ORGANISASI DJKN

THE ORGANIZATION

013LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT014

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

ORGANISASI DJKN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki cakupan core business yang sangat luas, kompleks dan beragam. Untuk meningkatkan efektivitas dan kinerjanya maka perlu didukung dengan penguatan sistem kelembagaan dan struktur organisasi yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi yang sangat strategis, yaitu :

1. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;2. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Organisasi DJKN terdiri dari Direktur Jenderal sebagai pimpinan unit eselon I dan membawahi 8 (delapan) unit eselon II, yaitu 1 (satu) Sekretariat dan 7 (tujuh) Direktorat Teknis. Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan hasil reorganisasi DJKN terdiri dari:1. Sekretariat Direktorat Jenderal;2. Direktorat Barang Milik Negara;3. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;4. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain- lain;5. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi; 6. Direktorat Penilaian;7. Direktorat Lelang;8. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

ORGANIZATION

To enhance its effectiveness and performance, DJKN which has very broad, complex, and diverse core business, needs to be supported by a strong and adequate institutional and organizational structures.

According to the Minister of Finance’s Regulation No. 184/PMK.01/2010 concerning the Organization and the Job Description of the Ministry of Finance, the duty of DJKN is to formulate and implement policies and technical standards in the field of state asset, state claims, and auction.

In carrying out its duties, DJKN maintains the following strategic functions:

1. Preparing the formulation of Ministry of Finance's policy in the field of state asset, state claims and auction;2. Executing the policies in the field of state asset, state claims and auction;3. Formulating the standards, norms, and the guidelines for criteria and procedures in the field of state asset, state claims and auction;4. Providing technical guidance and evaluation in the field of state asset, state claims and auction; 5. Maintaining the administration of the Directorate- General.

DJKN is composed of the Director-General as head of the echelon I unit which oversees the eight units of echelon II, namely one Secretariat and the seven Technical Directorate.

The current organizational structure of DJKN consists of:1. Secretariat of Directorate-General; 2. Directorate of State-Owned Asset; 3. Directorate of Separated State Asset; 4. Directorate of State Claims and Other State Asset; 5. Directorate of State Asset Management and Information System; 6. Directorate of Valuation; 7. Directorate of Auction; 8. Directorate of Legal Affairs and Public Relation.

Based on the Minister of Finance's Regulation Number 102/PMK.01/2008 concerning Organization and Job Description of Vertical Unit in the DJKN, DJKN organizes 17 regional offices (Kanwil) and 89 service offices (KPKNL). Currently, all of the 17 regional offices and 70 out of the 89 service offices have been fully operated. The remaining 19 service offices would be operational depending on their respective urgency and workload.

To align the duties and functions of the regional offices and the service offices to the duties and functions of the Central Office as stipulated in the PMK 184/PMK.01/2010, DJKN is currently proposing an arrangement of the DJKN’s vertical units. This reorganization is to be done by adding and sharpening functions that do not exist in the organization's existing of KPKNL and Regional Offices.

Senior Advisors

The global economic turmoil brings about conditions that affects the management of state assets, state claims, and auctions. The management of state assets or separated assets and other state assets, state claims, and the auction are often faced with legal problems. This poses new challenges for DJKN in carrying out its functions to regulate and supervise. Thus, from January 25, 2010 onward, the government came up with the establishment of three new senior position within DJKN. They are Senior Advisor for Policy Harmonization, Senior Advisor for State Asset Optimization and Senior Advisor for Restruscturing, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset.

The three Senior Advisors are directly under and responsible to the Director-General of State Assets Management. However, in carrying out their duties, all three still shall be required to coordinate with other related working units within the DJKN in accordance with the Ministry of Finance's Regulation (PMK) Number 19/PMK.01/2010 regarding the Senior Advisors of the Directorate-General of State Asset Management.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DJKN didukung oleh kantor vertikal di daerah yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 70 (tujuh) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang telah beroperasi dari 89 (delapan puluh sembilan) KPKNL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sementara untuk 19 (sembilan belas) kantor pelayanan lainnya yang belum beroperasi, akan dilakukan proses analisis urgensi dan beban kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholder di wilayah kantor pelayanan tersebut dan ketersediaan anggaran.Dalam rangka menyelaraskan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan dengan tugas dan fungsi Kantor Pusat DJKN sesuai PMK 184/PMK.01/2010, DJKN mengusulkan penataan organisasi instansi vertikal. Penataan organisasi dilakukan dengan melakukan penambahan dan penajaman fungsi-fungsi yang belum ada dalam organisasi KPKNL maupun Kantor Wilayah existing.

Tenaga Pengkaji

Dinamika gejolak ekonomi seperti krisis global merupakan satu faktor yang memengaruhi kondisi di lapangan terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam hal pengelolaan kekayaan negara baik kekayaan negara dipisahkan maupun kekayaan negara lain-lain, piutang negara, serta lelang seringkali dihadapkan pada masalah hukum. Hal ini memunculkan tantangan baru bagi DJKN dalam mengemban fungsi pengaturan dan pengawasannya. Salah satu upaya untuk merespons tantangan-tantangan tersebut adalah dengan membentuk 3 (tiga) jabatan senior di lingkungan DJKN terhitung sejak 25 Januari 2010, yang terdiri dari Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara, dan Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

Ketiga Tenaga Pengkaji tersebut secara struktural langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, ketiganya tetap harus melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait lainnya di lingkungan DJKN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan.

ORGANISASI DJKNTHE ORGANIZATION

015LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT016

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

ORGANISASI DJKN

THE ORGANIZATION

1. Senior Advisor for Policy Harmonization has the task of reviewing, assessing, and providing recommendations in the field of legislation and other policies and handling of state assets, state claims, and auctions.

During the year 2011, TP-HK has provided assessment, research, recommendation, or an input in various ways for the Directorate-General of State Asset. Among others, in the field of state assets, auction, law, and public relations.

In addition, TP-HK also is actively involved in the preparation and revision of several Ministry of Finance Regulations, Director-General’s Regulation, and Draft of Law, such as: a. Revision of PMK Number 174/PMK.06/2010 on Class I Auctioneers; b. Consolidation for the follow-up on the process of the Bill on Land and Building Acquisition; c. Input on topics related to Bill on PKN; d. Preparation of the Draft of Law on Low-Cost Apartment; e. RKMK on the Guideline for the Follow-up on the BMN arrangement results on K/L; f. Draft of the revision of PMK Number 120/ PMK.06/2007 on BMN Arrangement.

2. Senior Advisor for State Asset Optimization (TP-OKN) has the task of reviewing and assessing and making recommendations in the field of state asset optimization.

During the year 2011 , TP-OKN has provided input on some draft of law and regulations based on either the disposition of the Director-General or the requests of technical directorates, namely: a. RPMK on the Management of BMN that arises from Dana Dekon-TP of DIPA in the Fiscal Year 2010 and earlier; b. Revised-PKMK for KMK Number No.92/ KMK.06/2008 on the Status Determination of ex- Pertamina's Asset; c. Draft of Joint-Regulation of the Minister of Finance and the Minister State Enterprises on KND Management Coordination; d. RPMK on Asset Management Procedure for BP Batam; e. RPMK on Procedure of Asset Utilization in the rent scheme; f. The Director-General Circular Letter on the Guideline on the Finishing of BMN Dismantlement for Renovation, Rehabilitation, and Restoration.

In addition, TP-OKN also conduct a study and provide input related to the optimization of the country's asset on their own initiative, namely:a. Input on "non-tax revenues derived from state dividend" for the Commission II concerning the Optimizing State Revenue during the Ministry of Finance's Working Meeting 2010;b. The study of policies for restricted fuel subsidy that is outlined in a paper entitled "Fuel Price Discrimination with Coupon System to Limit Usage";c. Analysis of Plantation Enterprises' Financial Performance for the Period 2007 to 2009;d. Pioneering the cooperation with the World Bank- Resident Staff Indonesia (World Bank) regarding the possibility DJKN to obtain grants through the Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM-MDTF).

3. Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset (TP-RPEKND) has the task to review and assess and make recommendations in the field of restructuring, privatization, and the effectiveness of separated state asset.

During the year 2011, TP-RPEKND has contributed and responded to some draft of the Minister of Finance's Regulation (RPMK), namely: a. RPMK on the Management of State-Owned Asset (BMN) derived from Deconcentration and Assistance prior to FY 2011 ; b. RPMK on Procedure for Asset Utilization in the form of Rent; c. Revised-RPMK on the Management of Assets Managed by Ex-PT PPA (Limited) by the Minister of Finance.

Aside from that, TP-RPEKND also provide input a review on Unaudited Financial Report and Activity Reports of PT SMF (Limited) as of March 31, 2011; the Ministry of Finance Road Map 2010-2014; the utilization of state assets of Kapal Ikan Mina Jaya, and Working Paper on the Implementation of the Strategic Asset Management.

In order to support the DJKN's tasks and functions, particularly in relation to the management of separated state assets, DJKN's organizations in general,

1. Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan (TP-HK), bertugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang peraturan perundang- undangan dan kebijakan lainnya serta penanganan hukum kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Selama tahun 2011, TPHK telah memberikan kajian, telaahan, rekomendasi, atau bahan masukan dalam berbagai hal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di antaranya di bidang kekayaan negara, lelang dan hukum dan humas.

Selain itu, terlibat juga dalam penyusunan serta revisi beberapa PMK, Perdirjen, dan RUU yaitu: a. Revisi PMK nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I; b. Konsolidasi Tindak Lanjut Proses RUU Pengadaan Tanah untuk Bangunan; c. Masukan Mengenai Topik FGD terkait RUU PKN; d. Perkembangan Penyusunan RUU tentang Rumah Susun; e. RKMK tentang pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Penertiban BMN pada K/L; f. Draft revisi PMK nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN.

2. Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara (TP- OKN), bertugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang optimalisasi kekayaan negara.

Selama tahun 2011, TP-OKN telah memberikan masukan terhadap beberapa rancangan peraturan perundangan baik berdasarkan disposisi Dirjen maupun permintaan direktorat teknis, yaitu : a. RPMK Pengelolaan BMN yang diperoleh dari Dana Dekon-TP dari DIPA Tahun Anggaran 2010 dan sebelumnya; b. RKMK Perubahan KMK No.92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina; c. Rancangan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menneg BUMN tentang Koordinasi Pengelolaan KND; d. RPMK Tata Cara Pengelolaan Aset BP Batam; e. RPMK Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam Bentuk Sewa; f. Draft SE Dirjen Kekayaan Negara tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN karena Renovasi, Rehabilitasi, dan Restorasi.

Selain itu, TP-OKN juga melakukan kajian atau memberikan bahan masukan yang terkait dengan optimalisasi kekayaan negara atas inisiatif sendiri, yaitu : a. Masukan terhadap Komisi II Optimalisasi Penerimaan Negara Rapat Kerja Kemenkeu 2010 terkait “PNBP yang berasal dari Dividen BUMN”; b. Kajian terhadap Kebijakan untuk Pembatasan Subsidi BBM yang dituangkan dalam makalah berjudul “Diskriminasi Harga BBM dengan Sistem Kupon untuk Membatasi Penggunaannya”; c. Analisis Kinerja Keuangan BUMN Perkebunan untuk Periode Tahun 2007 s.d. 2009; d. Upaya merintis kerja sama dengan World Bank- Resident Staff Indonesia (Bank Dunia) mengenai kemungkinannya DJKN memperoleh bantuan hibah melalui program Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM- MDTF).

3. Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan (TP-RPEKND); bertugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan.

Selama tahun 2011, TP-RPEKND turut berkontribusi memberikan tanggapan dan masukan atas beberapa Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK), yaitu: a. RPMK tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum TA 2011; b. RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam Bentuk Sewa; c. RPMK Perubahan atas PMK tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan.

Selain itu, TP-RPEKND juga memberikan telaahan dan masukan atas Unaudited Financial Report dan Laporan Kegiatan PT SMF (Persero) per 31 Maret 2011, Road Map Kemenkeu 2010-2014, pemanfaatan aset negara Kapal Ikan Mina Jaya, dan Working Paper tentang Implementasi Strategic Asset Management.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN, khususnya terkait pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dan terkait organisasi DJKN secara

01. Hadiyanto, S.H., LLM02. Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M03. Drs. Pardiman, M.Si 04. Arif Baharudin, S.E., MBA05. Soepomo, S.H., LLM06. Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc

07 Suryanto, S.E08. DR. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum09. DR. Bambang S. Marsoem10. Teguh Wiyono, S.H., MBA11. Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA

DIREKTUR JENDERAL, SEKRETARIS, DIREKTUR, DAN TENAGA PENGKAJI

THE DIRECTOR GENERAL, SECRETARY, DIRECTORS, AND SENIOR ADVISORS

017LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT018

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

in 2011, TP-RPEKND also revealed various studies compiled on their own initiative, which includes: a. Study of restructuring, privatization, and state investment. This study discusses the restructuring of PT Waskita Karya (Persero), the privatization of PT Jasa Marga (Persero), Tbk., and state investment to PT Askrindo (Persero) and PT Sang Hyang Seri (Limited) by using a template that has been developed by TP-RPEKND during SOE profiling. b. Recommendation on Key Performance Indicators for PT Sarana Multi Infrastruktur (Limited) containing advice on strategy and key performance indicators for PT SMI (Limited) as a means of monitoring the performance and health of the company developed with BSC approach . c. Input related to organizational structuring for the Division of Human Resources, containing input on organizational structuring in order to support bureaucratic reform.

umum, pada tahun 2011, TP-RPEKND menyusun pula berbagai kajian yang disusun atas inisiatif sendiri, yang meliputi: a. Kajian restrukturisasi, privatisasi, dan Penyertaan Modal Negara BUMN. Kajian ini membahas restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero), privatisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., serta PMN pada PT Askrindo (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan menggunakan template yang telah disusun oleh TP-RPEKND dalam rangka profiling BUMN. b. Rekomendasi atas Indikator Kinerja Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Berisi rekomendasi atas peta strategi dan indikator kinerja utama PT SMI (Persero) sebagai alat monitoring kinerja dan kesehatan perusahaan yang disusun dengan pendekatan BSC. c. Masukan terkait penataan organisasi Bagian Kepegawaian DJKN. Berisi masukan atas penataan organisasi Bagian Kepegawaian dalam rangka mendukung reformasi birokrasi pada bidang kepegawaian di lingkungan DJKN.

PROFIL DIREKTUR JENDERAL, SEKRETARIS, DIREKTUR, DAN TENAGA PENGKAJIPROFILES OF THE DIRECTOR GENERAL, SECRETARY, DIRECTORS, AND SENIOR ADVISORS

Hadiyanto, S.H., LLM mulai menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara sejak 27 Oktober 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Law dari Law School Harvard University, Cambridge, USA pada tahun 1993.

Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M mulai menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang pada tahun 1998 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE Mitra Indonesia Semarang pada tahun 2000.

Hadiyanto, S.H., LLM served as the Director-General of DJKN since October 27, 2006. He graduated from Faculty of Law, Padjadjaran University in 1986 and obtained his Master Degree

from Harvard Law School, Cambridge, USA in 1993.

Agus Rijanto Sedjati, S. Sos., M.M took office as Secretary of DJKN since March 18, 2011. He holds a Bachelor of Social Science from the University of 17 Agustus 1945, Semarang, in 1998 and obtained a Master degree in Management from STIE Mitra Indonesia Semarang in 2000.

Drs. Pardiman, M.Si Started his term as Director of State-Owned Asset since March 18, 2011. He graduated from STIA LAN in 1983 and obtained his Master Degree in Administration from the University of Indonesia in 1996.Hadiyanto, S.H., LLM.

Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M.

Drs. Pardiman, M.Si.

Drs. Pardiman, M.Si Mulai menjabat sebagai Direktur Barang Milik Negara DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau merupakan alumnus dari STIA LAN pada tahun 1983 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996.

Arif Baharudin, S.E., MBA Mulai menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Denver University, USA pada

tahun 1998.

Arif Baharudin, S.E., MBA Started his term as the Director of Separated State Asset since March 18, 2011. He graduated from Faculty of Economics, Brawijaya University in 1991 and

obtained his MBA from Denver University, USA, in 1998

Arif Baharudin, S.E., MBA.

019LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT020

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

ORGANISASI DJKN

THE ORGANIZATION

Soepomo, S.H., LLM Mulai menjabat sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1983 dan memperoleh gelar Master of Law dari Tulane University, New Orleans, USA pada tahun 1992.

Drs. Susiadi Prayitno, CES. Mulai menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau merupakan alumnus dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1982 dan memperoleh Certificat d’Etudes Superieures dari jurusan

Urban Management, Entpe, Paris pada .tahun 1992

Soepomo, SH, LLM Started his terms as Director of State Claims and Other State Asset since March 18, 2011. He graduated from the Faculty of Law Diponegoro University in 1983 and acquired his Master Degree in Law from Tulane University, New Orleans, USA in 1992.

Drs. Susiadi Prayitno, CES. Began serving as the Director of State Assets Management and Information Systems since March 18, 2011. He graduated from the University Krisnadwipayana in 1982 and obtained a Certificat d'Etudes Superieures from the

Department of Urban Management, Entpe, Paris in 1992.

Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc. Started his terms as the Director of Valuation since Maret 18, 2011. He earned a Bachelor degree in Accounting from UPN Veteran Surabaya and obtained his Master of Accountancy from Case Western Reserve

Univ., Cleveland, Ohio, USA.

Soepomo, S.H., LLM.

Drs. Susiadi Prayitno, CES.

Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc

Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc. mulai menjabat sebagai Direktur Penilaian DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari UPN Veteran Surabaya dan memperoleh gelar Master of Accountancy dari

Case Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio, USA.

Suryanto, S.E Mulai menjabat sebagai Direktur Lelang DJKN sejak 7 Mei 2010. Beliau merupakan alumnus Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Suryanto, S.E Assumed his term as the Director of Auction since May 7, 2010. He graduated from Faculty of Economics, University of Indonesia in 1990.

Suryanto, S.E

021LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT022

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

ORGANISASI DJKN

THE ORGANIZATION

DR. Bambang S. Marsoem mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara sejak 7 Mei 2010. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 1979, Master of Arts dari Duke University, Durham, North Carolina, USA, pada tahun 1987 dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari North Carolina State University, USA pada tahun 2000.

DR. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum. Mulai menjabat sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat sejak 18 Maret 2011. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran pada tahun 1990, Magister Humaniora dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002, dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas

Sumatera Utara pada tahun 2007.

DR. Bambang S. Marsoem Began serving as Senior Advisor for State Asset Optimization since May 7, 2010. He graduated from The Faculty of Economics from University of Gajah Mada in 1979, obtained Master of Arts from the University of Duke, Durham, North Carolina, USA in 1987, and acquired a Doctorate degree of Philosophy from North Carolina State University, USA, in 2000.

DR. Purnama T. Sianturi, SH, M. Hum Began serving as Director of Legal Affairs and Public Relation since March 18, 2011. She graduated from the Faculty of Law, University of Padjadjaran in 1990, obtained her Master of Humanities from the University of Sumatera Utara in 2002, and acquired a Doctorate in Jurisprudence from the University Sumatera Utara

in 2007.

Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA Began serving as the Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset since March 18, 2011. She graduated from the Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural Institute in 1987 and earned a Master of Business Administration (MBA)

from University of Detroit, Michigan, USA in 1994.

DR. Bambang S. Marsoem

DR. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum

Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA

Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 18 Maret 2011. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of

Detroit, Michigan, USA pada tahun 1994.

Teguh Wiyono, S.H., MBA mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan sejak 18 Maret 2011. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada pada tahun 1980 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari College of Insurance, New York, USA pada tahun 1989.

Teguh Wiyono, SH, MBA Has been appointed as Senior Advisor for State Asset Optimization since March 18, 2011. He graduated from the Faculty of Law, University of Gajah Mada in 1980 and earned his Masters of Business Administration from the College of Insurance, New York, USA, in 1989.

Teguh Wiyono, S.H., MBA

023LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT024

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

ORGANISASI DJKN

THE ORGANIZATION

026LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

DEVELOPMENTS IN STATE ASSET MANAGEMENET

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, DJKN mengemban tugas untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan salah satu payung hukum dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan barang milik negara yang semakin kompleks, serta dalam rangka menciptakan pengelolaan barang milik negara yang lebih baik.

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Nilai barang milik negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang lingkup, tanggung jawab serta permasalahan yang dihadapi pun semakin kompleks. Dalam rangka menatausahakan BMN, DJKN melakukan beberapa kegiatan di tahun 2011, diantaranya.

A. Identifikasi BMN yang Belum Bersertifikat

Sertifikasi BMN merupakan salah satu bentuk pengamanan terhadap BMN berupa tanah. Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penyertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, maka pada tahun 2011 DJKN melakukan kegiatan identifikasi bidang tanah yang belum disertifikatkan. Guna mengumpulkan data tanah yang belum disertifikatkan, Dirjen Kekayaan Negara telah mengirimkan surat nomor S-408/KN/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Permintaan Data BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian/Lembaga dan surat nomor S-882/KN/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Permintaan Data BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian/Lembaga. Berdasarkan surat dari 55 K/L sampai dengan 31 Desember 2011 telah teridentifikasi sebanyak 52.978 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, terdapat 37.806 bidang tanah yang belum bersertifikat. Dengan demikian persentase identifikasi BMN yang belum bersertifikat sebesar 71,36%.

Menindaklanjuti hasil identifikasi tersebut, DJKN telah mengirimkan surat Menteri Keuangan kepada Kepala BPN yang ditembuskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI

As an organization performing the duties and functions of the Ministry of Finance in the field of management of state assets, DJKN bears the assignment of reorganizing the management of state assets, which for decades have not been managed optimally. The Government Regulation No. 6 of 2006 on the Management of State/Regional Asset (BMN/D) as the implementing regulations of Law No. 17 of 2003 on State Finances and Law Number 1 of 2004 on State Treasury, is one of the legal umbrellas in creating a better management of state asset which is increasingly complex.

STATE-OWNED ASSET (BMN)

From year to year, the value of state asset has been increasing significantly. This indicates that the scope, responsibilities, and problems related to state asset will be even more complex. In order to manage this, in 2011 DJKN conducted the following activities.

A. Identification of Uncertified BMN.

BMN Certification is a form of protection for BMN in the form of lands. In order to implement a joint regulation between the Minister of Finance's Regulation of No. 186/PMK.06/2009 and the Head of National Land Agency's Regulation Number 24 Year 2009 on Certification for State Assets in the form of Lands, in 2011 DJKN has identified areas of land that have not been certified. In order to collect data on lands to be certified, the Director-General of State Management sent letter Number S-408/KN/2011 dated February 16, 2011 and letter number S-882/KN/2011 dated May 10, 2011, both requesting data on BMN in the form of lands and/or buildings in the Ministry/Agency. Up to December 31, 2011, the number of identified lands has reached 52,978, managed by 55 Ministries/Agencies. Of this number, there are still 37,806 of lands that have not been certified. Thus the percentage of non-certified BMN reached 71.36%.

To follow up the results of such identification, DJKN sent the Minister of Finance's letter Number S-556/MK.06/2011 dated 19 September 2011 concerning Problems in the

028LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



027LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

(nomor S-556/MK.06/2011 tanggal 19 September 2011 hal Permasalahan dalam Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah pada Kementerian Negara/Lembaga). Melalui surat dimaksud, Menteri Keuangan meminta kepastian BPN RI terkait SOP yang mengatur tentang norma waktu serta besarnya biaya dalam penyertifikatan BMN berupa tanah yang diajukan oleh K/L.

B. Pemetaan BMN Bermasalah

Kegiatan pemetaan dan pengkajian BMN berupa tanah dan bangunan bermasalah dilatarbelakangi dengan masih banyaknya BMN terutama tanah dan bangunan yang bermasalah yang diketahui pada saat dilaksanakannya program nasional kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN oleh K/L dan DJKN. Dengan kegiatan ini diharapkan terbentuk database yang memadai, sehingga permasalahan-permasalahan terkait dengan BMN berupa tanah dan bangunan, dapat dipetakan dan diklasifikasikan dengan hasil akhir/output yaitu tersusunnya laporan yang komprehensif tentang kondisi BMN berupa tanah dan bangunan bermasalah pada K/L. Hal ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah atau DPR sebagai pengambil keputusan guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara nasional. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010.

Pemetaan BMN bermasalah pada tahun 2010 dilakukan pada 27 K/L sebagai tindak lanjut atas temuan interim audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat T.A 2009. Kegiatan pemetaan BMN bermasalah pada tahun 2011 ini dilaksanakan pada 29 K/L. Kriteria BMN bermasalah yang diidentifikasikan dalam kegiatan ini meliputi:a. penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L);b. terdapat BMN yang berada dalam sengketa;c. pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga yang tidak sesuai ketentuan;d. BMN berupa tanah yang belum bersertifikat dan/ atau belum memiliki bukti dokumen kepemilikan.

Dalam rangka pemetaan BMN bermasalah, kegiatan yang dilaksanakan tahun 2011 adalah sebagai berikut. a. Rapat Pembahasan Pemetaan dan Pengkajian BMN Berupa Tanah dan/ atau Bangunan Bermasalah TA 2011 dengan seluruh K/L pada tanggal 7 April 2011, dengan narasumber Auditor Utama Keuangan Negara II dari BPK RI, yang menangani nomenklatur Kementerian Keuangan.

b. Rapat Koordinasi Pemetaan dan Inventarisasi Permasalahan Dalam Penyertifikatan BMN Berupa Tanah pada tanggal 26 Juli 2011. Narasumber pada acara dimaksud adalah Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Tanah, Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, BPN RI.

c. Penyelesaian BMN bermasalah dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/ KMK.06/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/ Lembaga. Keputusan Menteri keuangan ini telah disosialisasikan kepada seluruh K/L pada tanggal 28 September 2011 bersamaan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-420/MK.02/2011 hal Inventarisasi Jenis PNBP terkait Pemanfaatan Aset dalam Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Pemerintah (PP/RPP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian/Lembaga (K/L).

certification of state asset in the forms of lands managed by Ministries/Agencies. The letter was sent to the Head of BPN (National Land Agency) and was forwarded to the Supreme Audit Board (BPK), demanding the certainty associated with the BPN's SOP on time norm or time taken and on the amount of charge it takes for the issuing of land deeds for the proposed BMN.

B. Mapping Troubled BMN

The problematic fact known during the national program of the BMN inventory taking and valuation become the background of the mapping and assessment activities for BMN in the form of lands and buildings, namely a great deal of lands and buildings that are in trouble. With this activity, it is expected that an adequate database can be established, so the problems associated with BMN in the form of lands and buildings, can be mapped and classified. As a result, a comprehensive report on the condition of troubled BMN in the form of lands and buildings can later be produced. The report then can be used to provide recommendations to the Government or the Parliament as a decision maker in order to solve the problem nationally. This activity is a continuation of the activities carried out in 2010.

The mapping of troubled-BMN in 2010 performed at 27 Ministries/Agencies was a follow-up on the BPK’s audit findings on the Central Government Financial Statements (LKPP) in 2009. In 2011, this activity was carried out at 29 Ministries/Agencies (K/L). Problems identified during this activity include:a. BMN used not in accordance with the duties and functions of the State Ministries/Agencies;b. BMN in dispute ;c. BMN illegally being used by third parties;d. BMN in the form of non-certified lands, meaning they do not have a proof of ownership.

In mapping the problems, the activities carried out in 2011 are as follows: a. Meeting to discuss the mapping and assessment of BMN in the form of troubled land and/or buildings FY 2011 with the entire K/L on April 7, 2011, inviting BPK's Auditor II, who handles the nomenclature of the Ministry of Finance, as guest speaker.

b. Coordination Meeting on problem mapping and inventorying regarding the certification for BMN in the form of land and buildings, on July 26, 2011. The source person at the event was the Head of Subdirectorate of Determination of Land Rights, Directorate of Regulation and Governmental Land Acquisition, BPN RI.

c. The settlement of troubled BMN by the Minister of Finance's Decree No. 271/KMK.06/2011 dated August 15, 2011 on Guidelines for Follow-up on the State Asset managed by the Ministries/Agencies. This decree has been disseminated to all Ministries/Agencies on September 28, 2011 in conjunction with the Minister of Finance's Regulation No. 125/PMK.06/2011 on the Management of State Asset Originating from Deconcentration and Assistance Fund Prior Fiscal Year 2011 and the Minister of Finance's Letter No. S-420/MK.02/2011 concerning the type of non- tax revenue due to asset utilization in the Government Regulation/draft of Government Regulation (PP/RPP) on Types and Tariffs on non-tax state revenue applicable at the Ministries/Agencies.

030LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



029LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

d. Sampling peninjauan fisik atas tanah dan/atau bangunan bermasalah pada beberapa Kanwil DJKN dengan tujuan memperoleh data BMN tanah dan/ atau bangunan bermasalah yang lebih akurat dan handal. Sampling peninjauan fisik dilakukan pada 11 lokasi wilayah kerja Kanwil DJKN dan KPKNL yang dilakukan mulai tanggal 22 September sampai dengan 23 November 2011.e. Penyusunan Laporan Pemetaan BMN Bermasalah telah selesai dilaksanakan dan disampaikan kepada beberapa pihak terkait. Laporan ini memuat semua kegiatan pemetaan BMN bermasalah yang telah dilaksanakan beserta dengan hasilnya, termasuk rekapitulasi permasalahan, tindak lanjut, dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan yang dijumpai pada sampling Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah T.A. 2011, pada 11 lokasi oleh 11 Tim pada wilayah kerja Kanwil DJKN dan KPKNL.

Jumlah BMN bermasalah yang berhasil diidentifikasi dalam kegiatan pemetaan BMN bermasalah tahun 2010 dan 2011 disajikan pada tabel di bawah.

C. Rekonsiliasi Data BMN.

Dalam rangka menyusun Laporan Barang Milik Negara, DJKN (selaku Pengelola Barang) setiap semester dan tahunan melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN baik dengan Pengguna Barang maupun dengan Pengelola Anggaran. Rekonsiliasi BMN dilakukan dengan tujuan agar Laporan BMN yang disusun dapat menyajikan data yang akurat dan dapat diandalkan. Rekonsiliasi data BMN antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dilakukan secara berjenjang berikut ini.1. Rekonsiliasi BMN antara KPKNL dengan Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang.2. Rekonsiliasi BMN antara Kanwil DJKN dengan Kanwil Kementerian/Lembaga.3. Rekonsiliasi BMN antara DJKN cq Direktorat BMN dengan Pengguna Barang.

Selain itu, juga dilaksanakan rekonsiliasi data BMN antara DJKN selaku Pengelola Barang dengan DJPB selaku Pengelola Anggaran secara berjenjang sebagai berikut.1. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dengan KPPN.2. Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN dengan Kanwil DJPB.3. Rekonsiliasi data BMN antara Direktorat BMN dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pada tahun 2011, DJKN melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN, antara lain:1. Rekonsiliasi Semester II dan Tahunan T.A. 2010 untuk 6 K/L yang diminta melaksanakan percepatan penyelesaian Laporan Barang Pengguna yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Komisi Hak Asasi Manusia. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dengan Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja dan Direktorat BMN dengan Pengguna Barang pada bulan Januari 2011.

2. Rekonsiliasi Semester II dan Tahunan T.A. 2010 untuk 71 K/L non percepatan dilaksanakan secara berjenjang yang meliputi. a. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dan Satker dilaksanakan pada awal Januari sampai dengan 17 Januari 2011. b. Rek onsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN dan Kanwil K/L dilaksanakan pada tanggal 23-29 Januari 2011.

d. Location visit sampling to troubled land and/or buildings on several regional offices with the aim of obtaining a more accurate and reliable data. The sampling was conducted 11 locations within the working are of regional offices and service offices from 22 September to 23 November 2011..e. The report on the Mapping of Troubled-BMN has been completed and submitted to several parties. This report contains all the mapping of troubled-BMN along with the results, including recapitulation of the problem, follow-up and resolution on the problems encountered in sampling activities of troubled BMN in the form of lans and/or buildings, at 11 sites by 11 teams in the regional office and service offices' working area.

The total of troubled BMN identified in mapping troubled BMN years 2010 and 2011 is presented in the table below.

C. BMN Data Reconciliation

To write a report on BMN, DJKN as the BMN Manager, hold a semiannual and annual reconciliation and updating on BMN data which are attended by assets users as well as the budget manager. The reconciliation is done so that the reports on BMN can be prepared accurately and reliably. The data reconciliation between the Asset Manager with Asset Users conducted in the following phases:1. BMN reconciliation between KPKNL and Working Unit/ Authorized Asset Users.2. BMN reconciliation between the DJKN's Regional Offices with the Ministries/Agencies.3. Reconciliation between DJKN (Directorate of State- Owned Asset) with Asset Users.

In addition, data reconciliations between the DJKN as the Asset Manager with the DJPB as the budget manager were conducted in stages as follows.1. BMN data reconciliation between KPKNL and KPPN.2. BMN data reconciliation between the DJKN's Regional Offices and those of DJPB.3. BMN data reconciliation between the Directorate of State Asset and the Directorate of Accounting and Financial Reporting.

In 2011, DJKN held a series of BMN data reconciliation/updating. Among others:1. Semiannual and Annual Reconciliation FY 2010 for six Ministries/Agencies which are required to accelerate their report as Asset Users, namely the Corruption Eradication Commission, the National Narcotics Agency, the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs, National Security Council, National Security Agency, and the Commission on Human Rights. This BMN data reconciliation was conducted between KPKNL and the Authorized Asset Users/Working Unit; and the Directorate of State- Owned Asset and Asset Users, in January 2011.

2. Semiannual and Annual Reconciliation FY 2010 for non-accelerated 71 K/L were implemented in the following stages: a. BMN data reconciliation between KPKNL and Working Units held at the beginning of January until 17 January 2011. b. BMN data reconciliation between DJKN's Regional Offices and those of K/L, held on 23 to 29 January 2011.

No Kriteria BMN BermasalahCriteria

Jumlah Bidang Tanah dan/atau BangunanTotal of Land and/or Buildings

TA 2010 TA 2011 Jumlah

1 Tidak Sesuai Tugas dan Fungsi/Not in Accordance with Duty and Function

60 87 147

2 Tidak Ada Bukti Kepemilikan/No Proof of Ownership 222 565 787

3 Sengketa/In Dispute 52 58 110

4Tidak Sesuai Ketentuan/Illegal 11 51 62

Total 345 761 1106

Sumber: Direktorat Barang Milik Negara, DJKNSource: Directorate of State Owned Asset, DJKN

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANANRECAPITULATION OF ASSESSMENT IN ORDER TO USE AND ALIENATION

032LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT031

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

c. Rekonsiliasi data BMN antara DJKN c.q. Direktorat BMN dan Pengguna Barang K/L dilaksanakan pada tanggal 16-25 Februari 2011.

3. Rekonsiliasi Semester I T.A. 2011 untuk 83 K/L dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut. a. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dan Satker dilaksanakan pada awal Juli sampai dengan 7 Juli 2011. b. Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN dan Kanwil K/L dilaksanakan pada tanggal 17-20 Juli 2011. c. Rekonsiliasi data BMN antara DJKN c.q. Direktorat BMN dan Pengguna Barang K/L dilaksanakan pada tanggal 27-30 Juli 2011. Pada tahun anggaran 2011 ini, terdapat 3 lembaga baru yang juga melaksanakan rekonsiliasi data BMN yaitu Ombudsman RI, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Selain rekonsiliasi antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang tersebut, DJKN juga melaksanakan rekonsiliasi data BMN dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen. Perbendaharaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Rekonsiliasi tahunan tahun 2010 dilaksanakan pada bulan Maret 2011, sedangkan rekonsiliasi semester I tahun 2011 dilaksanakan bulan Agustus 2011.

Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2010 (Audited), Laporan Barang Pengguna 2010 (Audited), Laporan BMN (Audited), dan LKPP Tahun 2010 (Audited) dilaksanakan rekonsiliasi tiga pihak antara Kementerian Keuangan (selaku Pengelola Anggaran dan Pengelola Barang), Kementerian/Lembaga, dan BPK. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2011 untuk 6 (enam) K/L yang ikut program percepatan penyusunan dan penyampaian Laporan dan tanggal 19-21 April 2011 bagi 71 K/L yang menyusun laporan secara reguler. Pertemuan ini dilakukan guna membahas temuan-temuan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan K/L yang dilakukan oleh BPK dan memastikan bahwa koreksi audit yang berpengaruh terhadap nilai BMN dapat ditindaklanjuti secara tepat melalui aplikasi SIMAK BMN.

c. Reconciliation of data between DJKN (Directorate of State-Owned Asset) and K/L as Asset Users held on 16 to 25 February 2011.

3. Reconciliation for the first-semiannual of 2011 to 83 K/L carried out in stages as follow: a. BMN data reconciliation between KPKNL and Working Units held in early July to July 7, 2011. b. BMN data reconciliation between the DJKN's Regional Offices and those of K/L held on 17 to 20 July 2011. c. BMN data reconciliation between DJKN (Directorate of State-Owned Asset) and K/L as \ asset users held on 27-30 July 2011. In fiscal year 2011, three agencies implemented BMN data reconciliation for the first time. They are: Ombudsman RI, Suramadu Regional Development Agency, and the National Agency for Border Areas Management.

In addition to the reconciliation between the Asset Manager and the Asset Users, DJKN also performs BMN data reconciliation with the Directorate of Accounting and Financial Reporting of the Directorate-General of Treasury in the preparation of the Central Government Financial Statements (LKPP). Annual Reconciliation of 2010 took place in March 2011, meanwhile the reconciliation of first semester of 2011 was held in August 2011.

In order to prepare LKKL Year 2010 (Audited), Asset Users Report (LBP) 2010 (Audited), BMN Report (Audited) and LKPP Year 2010 (Audited) a tripartite reconciliation was held between the Ministry of Finance (as a State Budged Manager as well as Asset Manager), Ministries/Institutions, and the BPK. This event took place on March 25, 2011, and was attended by six K/L included in the acceleration program for preparing and submitting reports; as for the other 71 K/L intended to prepare regular report the reconciliation was conducted on 19-21 April 2011. All of those meeting were conducted to discuss the BPK's findings on the Ministries/Agencies’ FInancial Statement and to ensure that the corrections affecting the value of BMN were followed-up properly through SIMAK BMN Application.

D. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara.

DJKN melaksanakan kegiatan penatausahaan BMN berupa penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berdasarkan hasil penghimpunan Laporan Barang Pengguna (LBP) dari K/L. Dalam rangka penyusunan LBMN tersebut, dilaksanakan rekonsiliasi antara DJKN c.q. Direktorat BMN selaku Pengelola Barang dan K/L selaku Pengguna Barang serta antara DJKN cq. Direktorat BMN selaku penyusun LBMN dan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku penyusun LKPP.

Khusus untuk penyusunan Laporan BMN Tahunan (Audited) didahului dengan rekonsiliasi tiga pihak antara Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), Kementerian/Lembaga, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas hasil temuan pemeriksaan BPK serta proses koreksinya di dalam Laporan Barang Pengguna maupun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pada tahun anggaran 2011, DJKN berhasil menyusun 3 Laporan BMN secara tepat waktu.a. Laporan BMN Tahunan T.A. 2010 (unaudited). Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN per 31 Desember 2010 yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan

D. Preparation of State Asset Reports

In carrying out the administration of BMN, DJKN prepares Report on State Asset (LBMN) based on the collected reports prepared by Asset Users (LBP). For that purpose, a reconciliation is conducted between DJKN (the Directorate of State-Owned Asset) as the Property Manager and Ministries/Agencies as the Asset Users, as well as between the DJKN (the Directorate of State-Owned Asset) as the LBMN compilers and the DJPB in this case Directorate of Accounting and Financial Reporting as the preparer of LKPP.

Preparation of BMN Annual Report (Audited) was preceded by data reconciliation of three parties, namely the Ministries/Agencies, Ministry of Finance (in this case the Directorate General of the Treasury and the Directorate General of State Asset Management) and the Supreme Audit Board. This activity aims to discuss the findings of the BPK's examination and the correction process in the Assets User Report and the Ministries/Agencies' Financial Statement.

In fiscal year 2011, DJKN BMN successfully prepared three reports in a timely manner.a. BMN Annual Report 2010 (unaudited). The report presents BMN value as of December 31, 2010 which have not been audited by the Supreme Audit Agency (BPK), which is a compilation of 80 Ministries/Agencies. It also comes with additional

“A business idea is just another idea.But an idea backed by a strong feasibility, a thorough business plan

and a smart team is no longer an idea.It’s now a solid business opportunity worth pursuing.”

—Ajaero Tony Martins

034LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



033LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

kompilasi dari 80 Kementerian/Lembaga. Laporan ini juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai BMN selama tahun 2010 per-Kementerian/ Lembaga, serta catatan penting atas BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan BMN. Nilai BMN per 31 Desember 2010 (unaudited) sebesar Rp1.265,73 triliun.b. Laporan BMN Tahunan T.A. 2010 (audited). Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN per 31 Desember 2010 yang telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan kompilasi nilai BMN dari 80 Kementerian/Lembaga. Laporan ini juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai BMN selama tahun 2010 per Kementerian/ Lembaga dan catatan penting atas BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan BMN. Nilai BMN per-31 Desember 2010 (Audited) sebesar Rp1.287,58 triliun.c. Laporan BMN Semester I T.A. 2011. Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN per 30 Juni 2011 yang merupakan kompilasi dari 86 Kementerian/Lembaga. Laporan ini juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai BMN selama semester I tahun 2011 per Kementerian/ Lembaga, dan catatan penting atas BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu semester yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan BMN. Pada Semester I tahun 2011 terdapat penambahan Bagian Anggaran yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suromadu, Ombudsman RI, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Nilai BMN Per-30 Juni 2011 sebesar Rp1.338,70 triliun.

Dengan semakin baiknya kualitas laporan BMN yang dihasilkan, secara langsung memberikan efek positif bagi perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yaitu:

E. Koreksi Neraca Hasil Inventarisasi dan Penertiban BMN

DJKN bersama dengan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dari tahun 2007-2011 telah melaksanakan Penertiban BMN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara yang masa tugasnya diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan

mutations and mutations less the value of SOA for the year 2010 at the Ministries / Agencies, as well as important notes on BMN which occur in the span of one year as disclosed in the Notes to BMN Report. The BMN value as of December 31, 2010 (unaudited) was Rp1.265, 73 trillion.b. BMN Annual Report 2010 (audited). The report presents BMN value as of December 31, 2010 which has been audited by the Supreme Audit Agency (BPK), and which is a compilation of BMN value in 80 Ministries/Agencies. It also comes with addition and deduction movements of BMN value in each Ministry/Agency for the year 2010 as well as important notes on BMN which disclosed in the Notes to BMN Report. The BMN value as of December 31, 2010 (Audited) was Rp1,287.58 trillion.c. BMN First Semiannual Report 2011. The report presents BMN value per June 30, 2011 which is a compilation of 86 Ministries/Institutions. It also comes with addition and deduction movements of BMN value during the first half of the year 2011 in each Ministry/Agency, and important notes on BMN that occurred within a semester as disclosed in the Notes to BMN Report. In the first semester of 2011 an addition was made to Budget Section covering Suromadu Development Agency, Ombudsman of the Republic of Indonesia, and the National Agency for Border Management. BMN value as of 30 June 2011 was Rp1,338.70 trillion.

The improving quality of BMN reports provides direct positive effect on the BPK's opinions on the financial statements of the central government as shown in the tabel below:

E. Balance Correction on BMN Arrangement and Inventory Taking

During 2007-2011 DJKN along with all Ministries/Agencies has been implementing BMN Arrangement based on Presidential Decree No. 17 of 2007 on State Asset Arrangement the term of which was extended through Presidential Decree No. 13 of 2009 on State Asset Arrangement Team. BMN Arrangement is implemented through inventory taking, valuation, and certification of all

BMN in the Ministries/Agencies in the hope that BMN can be managed by putting more effort in safeguarding the physical, administrative, and legal aspect of state asset.

The scope of BMN Arrangement covers the whole object of fixed state-owned assets acquired through the state budget and other legitimate acquisition, as well as other state asset. Inventory taking and valuation of BMN was conducted from 2007 to 2011. The results of the inventory and valuation will serve as a basis for corrections to BMN values that have been presented in the government's initial balance sheet as of December 31, 2004.

Having completed an inventory taking and valuation, each working unit should register the corrected value to the referred balance sheet through SIMAK BMN Application. As of December 31, 2010 the inventory taking and valuation have been completed on as many as 22,724 working units. The same number was set as the target number of working units which have to correct their balance sheet by 2011.

As of December 31, 2011, the number of working units that have corrected their balance sheet based on the result of inventory taking and valuation was 22,781. There was a rise in the number of working units since some new working units had just completed the inventory-taking and valuation in 2011. Based on Computer’s Archive of the first half of 2011 and the results of data reconciliation between asset users and asset manager, the value of the corrected result of inventory taking and valuation that have been registered to the balance sheet of the Ministries/Agencies was Rp422,001,243,861,344.00.

melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel baik secara adminsitratif, fisik, dan hukum.

Lingkup objek penertiban meliputi seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan lainnya yang sah, serta kekayaan negara lain-lain. Inventarisasi dan penilaian BMN dilakukan mulai dari tahun 2007-2011. Selanjutnya hasil inventarisasi dan penilaian BMN tersebut dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Satuan Kerja yang telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN harus melakukan koreksi nilai hasil inventarisasi dan penilaian BMN dimaksud ke dalam neraca melalui aplikasi SIMAK BMN. Jumlah satker yang telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN per-31 Desember 2010 sebanyak 22.724 Satker dan jumlah ini ditetapkan sebagai target jumlah satker yang harus melakukan koreksi neraca sampai dengan tahun 2011.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, jumlah satker yang telah melakukan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian ke dalam neraca adalah 22.781 satker yang telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN. Terdapat kenaikan jumlah satker karena terdapat beberapa satker yang baru selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN pada tahun 2011. Berdasarkan Arsip Data Komputer Semester I Tahun 2011 dan hasil rekonsiliasi data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang semester I tahun 2011, nilai hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang telah dilakukan koreksi ke dalam neraca Kementerian/Lembaga sebesar Rp422.001.243.861.344,00.

Opini BPK 2006 2007 2008 2009 2010

WTP 7 15 34 45 53

WDP 37 32 30 29 29

Disclaimer 35 33 18 8 2

Adverse 1 1 0 0 0

036LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



035LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)

Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber keuangan negara lainnya yang sah untuk dijadikan penyertaan modal negara pada perusahaan negara/badan hukum lainnya/lembaga internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan di mana pengelolaan dan perlakuan KND tersebut mengikuti mekanisme korporasi pada masing-masing bentuk penempatan KND.

Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Menteri Keuangan diberi kuasa dari Presiden selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara dipisahkan. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 sebagian kewenangan Menteri Keuangan terkait dengan kedudukannya sebagai wakil pemerintah pada BUMN dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN. Sedangkan kewenangan dalam rangka penatausahaan dan pengusulan PMN pada BUMN tetap berada pada Menteri Keuangan.

Pada kenyataannya pekerjaan penatausahaan investasi pemerintah jangka panjang ini meliputi semua kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah seperti penyertaan modal negara baik yang berupa cash maupun non cash, baik kepada BUMN maupun lembaga lainnya, ataupun investasi pemerintah yang berasal dari BA 999.03 dalam bentuk dana bergulir.

Di bidang pengelolaan KND, meskipun kewenangan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilimpahkan kepada Menteri BUMN, namun kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang dapat berdampak pada fiskal maupun kepemilikan negara harus tetap dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan, seperti privatisasi BUMN, keputusan divestasi, rightsizing BUMN, maupun kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi

SEPARATED STATE ASSETS (KND)

Separated State Assets (KND) are state assets derive from the state budget and/or other state financial sources to be made state capital investment in state-owned enterprises or other legal entities and international institutions. The management and the treatment of KND then bow to the corporate mechanism on each form KND placement.

Article 6 of Law No. 17 of 2003 on State Finance explains that the Minister of Finance acts as fiscal manager on behalf of the President and as the government's representative in the ownership of the separated state asset. Furthermore, through Government Regulation No. 41 of 2003, part of the authority of the Minister of Finance relating to his position as a representative of the government handed over to the Minister of State Owned Enterprises. While the authorities in order to administer the state and the nomination PMN remained at the Ministry of Finance.

In fact the work of administration of long-term government investment includes all investment activities by government as the state capital participation, either in the form of cash or noncash, either to the state or other institutions, or government investment from BA 999.03 in the form of a revolving fund.

In term of KND Management, although the authority as the Shareholders General Meeting has been delegated to the Minister of SOEs, the policy of state assets management that may have a fiscal impact or state ownership must remain coordinated with the Ministry of Finance, such as privatization, divestiture decisions, rightsizing, and restructuring and/or revitalization of SOEs. DJKN was also involved in government policy related to the

BUMN. DJKN turut pula terlibat dalam kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan investasi baru pemerintah seperti pengambilalihan Inalum maupun Newmont.

A. Perencanaan Investasi

Portfolio Investasi Pemerintah tahun 2011 mencapai angka Rp774 Triliun dari total aset pemerintah pusat sebesar Rp2.663 Triliun (sebesar 29%). Angka yang sangat signifikan untuk dapat memberikan kontribusi efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, aspek perencanaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola Bendahara Umum Negara (BUN) juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam siklus manajemen Investasi Pemerintah.

Dengan diberlakukannya PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L), Menteri Keuangan selaku BUN juga wajib menyusun Rencana Dana Pengeluaran (RDP) untuk pengeluaran pembiayaan untuk investasi pemerintah berupa Investasi Reguler Pemerintah, Penambahan Modal Negara (PMN), Dana Bergulir, Endowment Fund Pendidikan dan dana lainnya yang ditujukan untuk menjadi bagian dari investasi pemerintah. Dengan disusunnya RDP Investasi Pemerintah, tentunya kebijakan investasi pemerintah dapat lebih dikelola dengan lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kondisi makro, prioritas arah pembangunan, dan tentunya kemampuan anggaran pembiayaan pemerintah.

implementation of new investments such as the takeover of Inalum and Newmont by the government.

A. Investment Planning

Government Investment Portfolio in 2011 reached Rp774 trillion or a 29% portion of total government assets amounting to Rp2.663 trillion—a very significant contribution to the effectiveness of financial management. Thus, this aspect of the government investment plan undertaken by the Minister of Finance as the manager of General Treasurer (BUN) also has an important role in the Government Investment management cycle.

With the implementation of PP. 90/2010 on the Preparation of the Work Plan and Budget of Ministries/Agencies (RKA-K/L), the Minister of Finance as the BUN is also required to prepare Fund Expenditure Plan (RDP) for financing expenditures for public investment in the form of Government Regular Investment, the Additional State Capital Participation (PMN), Revolving Fund, Education Endowment fund and other funds intended to be part of government investment. With the formulation of RDP for Government Investment, of course, government investment policies can be managed more effectively and efficiently by taking into account macroeconomic conditions, the direction of development priority, and of course the ability to finance the government budget.

Berdasarkan Arsip Data Komputer Semester I Tahun 2011 dan hasil rekonsiliasi data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang semester I tahun 2011, nilai hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang telah dilakukan koreksi ke dalam neraca Kementerian/Lembaga sebesar Rp422.001.243.861.344,00.

Based on Computer’s Archive of the first half of 2011 and the results of data reconciliation between asset users and asset manager, the value

of the corrected result of inventory taking and valuation that have been registered to the balance sheet of the Ministries/Agencies was

Rp422,001,243,861,344.00.

038LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



037LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

B. Penyertaan Modal Negara

Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi seluruh PMN pada Perusahaan Negara (BUMN), Perseroan Terbatas Lainnya (Non BUMN), Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha lainnya.

B.1. PMN pada BUMN

Berdasarkan ketentuan PP 44 Tahun 2005, tujuan penambahan penyertaan modal negara ke dalam suatu BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka: berikut ini,

a. memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan Terbatas;b. meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas.

Sebagai sumber penyertaan modal negara dapat berasal dari beberapa hal. 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Kekayaan Negara yang tidak Dipisahkan, berikut ini. a. APBN Tunai. b. Proyek Selesai. c. Piutang Negara. d. Aset Negara Lainnya.2. Kapitalisasi Cadangan.3. Sumber Lainnya.

Pemberian PMN kepada BUMN baik dalam bentuk cash maupun noncash. Pemberian PMN dalam bentuk noncash dapat berupa konversi piutang negara, proyek-proyek yang dibiayai APBN, dan lain-lain.

Rencana Penyertaan Modal Negara dimulai sejak adanya usulan inisiatif baik yang diajukan oleh Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan atau Menteri Teknis terkait, yang meliputi beberapa hal berikut ini,a. PMN dalam rangka pendirian BUMN, baik yang berbentuk Persero maupun Perum.b. PMN dalam rangka Penambahan Modal pada BUMN dan/atau Perum.c. PMN dalam rangka Public Service Obligation (PSO), mesk arena peraturan perundang-undangan memungkinkan dilakukannya PSO dengan cara memberikan konsepsi.

B. State Capital Participation (PMN)

PMN long-term permanent investments include all PMN in the State Owned Enterprises (SOEs), Other Limited Companies (Non-SOEs), International Financial Institutions, State Owned Legal Entity and Other Business Enterprises.

B.1. PMN in SOEs

Government Regulation 44 of 2005 states that the purpose of increasing state capital participation into an SOE and a limited company includes the following:

a. To improve the capital structure of an SOE and a limited company;b. To enhance the business capacity of SOE and a limited company.

Sources state capital participation may come from several sources. They are: 1. State Budget and Unseparated State Asserts, covering. a. Cash Budget. b. Finished projects. c. State claims. d. Othe state assets.2. Reserves capitalization.3. Other sources.

Providing PMN to SOEs can be done in the form of cash or noncash. Noncash PMN may be in the form of state claims conversion, state budget-funded projects funded, and others .

The plan of capital state participation is started with initiative proposal submitted by the Minister of State Owned Enterprises, Minister of Finance, or other related technical ministers, which includes the following:a. PMN in the establishment of state-owned enterprises, either government-owned companies or public corporations.b. PMN in increasing state capital participation in SOEs and/or State-Owned Entities.c. PMN in the Public Service Obligation (PSO). It is not always that PSO provided by government to SOEs is implemented in the form of PMN. It is that the regulation makes it possible that PSO can be done by providing conception.

d. PMN dalam rangka pengurangan modal, dana yang diperoleh dari pengurangan modal Pemerintah pada BUMN ini dapat digunakan sebagai pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun juga dapat digunakan sebagai penyertaan modal atau tambahan PMN pada BUMN lain.

Pada tahun 2011, realisasi pemberian PMN oleh pemerintah sebagai berikut:

• PMN pada PT Pupuk Iskandar Muda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 yang berasal dari konversi pokok pinjaman sesuai Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1108/DP3/1999 dan SLA-1109/DP3/1999 tanggal 19 Maret 1999;• PMN pada PT Dirgantara Indonesia berasal dari konversi piutang dana talangan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional tahun 2003, konversi pokok pinjaman berdasarkan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman tahun 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, dan 1993;• PMN pada Inhutani I berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 yang merupakan konversi utang pokok dividen tahun buku 2000 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inhutani I kepada Negara Republik Indonesia;

d. PMN in capital reduction. Not only can the funds raised from the state capital reduction in SOEs be used to fund the deficit of the State Budget, but also can be used as PMN or additional PMN in other SOEs.

The provision of the PMN by the government in 2011:

• PMN in PT Pupuk Iskandar Muda comes from the State Budget for Fiscal Year 2011 is derived from the conversion of principal in accordance with Subsidiary Loan Agreement No. SLA-1108/DP3/1999 and SLA- 1109/DP3/1999 dated March 19, 1999;• PMN in PT Dirgantara Indonesia comes from the conversion of ex-IBRA's receivables bailout in 2003, conversion of loan principal according to Subsidiary Loan Agreements in 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, and 1993;• PMN in Inhutani I comes from the State Budget for Fiscal Year 2011, which is a conversion of 2000's principal dividends payable of PT Inhutani I to the Republic of Indonesia;

No BUMN/PTSOE

Nilai(dalam jutaan Rp)(in Million Rupiah)

Keterangan

1. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 1.500.000 fresh money

2. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo 2.000.000 fresh money

3. PT Merpati Nusantara Airlines 561.000 fresh money

4. PT Dirgantara Indonesia 1.188.496 konversi utang SLA(debt conversion)

5. PT Pupuk Iskandar Muda 1.338.050 konversi utang SLA

6. PT Sarana Multigriya Finansial 1.000.000 fresh money

7. PT Geo Dipa Energi 443.525 hibah saham dari PT Pertamina (stock donation)

8. PT PAL Indonesia 648.330 fresh money

9. PT Inhutani I 5.000 konversi utang dividen (dividends payable conversion)

Sumber: Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKNSource: Directorate of Separated State Assets, DJKN.

040LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



039LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

• PMN pada PT Geo Dipa Energi berasal dari hibah saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina pada PT Geo Dipa Energi kepada Negara sebesar 66,67%.

B.2. Pemberian PMN kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI)

Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara, dan merupakan subyek hukum internasional. Keikutsertaan pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional ditandai dengan penyetoran modal dari masing-masing negara anggota. Penyertaan yang diberikan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai investasi atau Penyertaan Modal Negara (PMN).

PMN pada Lembaga Keuangan Internasional dilakukan sebagai tanda untuk keikutsertaan Indonesia sebagai anggota. Keanggotaan Indonesia tersebut untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

PMN pada Organisasi Lembaga Keuangan Internasional tersebut terdiri dari:a. nilai PMN dalam bentuk fresh money;b. nilai PMN yang masih merupakan promissory notes.

Pada tahun 2011, realisasi pemberian PMN oleh pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional sebagai berikut:

C. Privatisasi BUMN

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa ”privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat” Kepemilikan saham oleh masyarakat juga dimaksudkan untuk dimiliki oleh karyawan/manager perusahaan. Dari sisi kepemilikan saham negara pada BUMN, privatisasi merupakan salah satu bentuk pengurangan penyertaan modal negara.

Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar. Dalam melakukan privatisasi, pedoman yang digunakan dalam menentukan BUMN yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:a. industri/sektor usahanya kompetitif; ataub. industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah.

Selain kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi, pengaturan juga ditentukan untuk kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, yaitu :a. BUMN yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Badan Usahan Milik Negara.b. BUMN yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.c. BUMN yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.d. BUMN yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Dalam melakukan privatisasi perlu dikaji metode yang paling sesuai dengan kondisi dan kesehatan masing-masing BUMN yang bersangkutan. Pola IPO dilakukan terhadap BUMN dengan kondisi yang baik guna memperoleh proceed yang maksimal. Terhadap BUMN yang sedang menghadapi permasalahan operasional dilakukan privatisasi dengan metode yang lain seperti strategic sale. Selanjutnya proses privatisasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tranparansi dan akuntabilitas.

• PMNinPTGeoDipaEnergicomesfromgrantofshares of PT (Persero) Pertamina amounting to 66.67% of its shares, to the Republic of Indonesia.

B.2. Provision of PMN to the International Financial Institutions (LKI)

An International Financial Institution is a financialinstitution that has been established by more than one country, and is the subject of international law.Participation in the such an organization/ LKIcharacterized by capital injection from each member state. Participation can be classified as investment orState Capital Participation (PMN).

PMN in International Financial Institutions made as a sign for Indonesia's participation as a member. Indonesia's membership is aimed to obtain the maximum benefit for the national interest, in accordance with existing laws and regulations while paying attention to the efficient use of the state budget and state's financial capacity.

PMN in the international financial institutions consists of:a. PMN value in the form of fresh money;b. PMN value which is still in the form promissory notes.

In 2011, the government's provision of PMN in International Financial Institutions as follows:

C. SOEs Pivatization

Article 1 point 12 of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises states that "privatization is the sale of a Persero's shares, either partly or wholly, to other parties in order to increase the performance and value of the company, to increase benefits to the state and society, as well as to expand public ownership". The public ownership is also intended to be held by the employees/managers of the company. In terms of state ownership in the SOEs, privatization is one form of a reduction in state capital participation.

Privatization is carried out based on the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, and the principle of the best prices with respect to market conditions. In order that an SOE can be privatized, at least the following criteria should be met:a. The industry or business sector is competitive;b. The industry or the business sector is associated with rapid technological change.

In addition to the criteria for SOEs that can be privatized, the criteria for SOEs which shall not be privatized is also set, namely:a. SOE whose business, according to provisions of the legislation, can only be managed by the State-Owned Companies.b. SOEs operating in sectors related to defense and security.c. SOEs operating in certain sectors that the government gives a special task to carry out certain activities related to the public interest.d. SOEs engaged in the business of natural resources that based on the provisions of the legislation, are firmly prohibited to be privatized.

Privatization requires a review of the method that best suits the conditions and health of each SOE. IPO method suits SOEs in good condition to obtain maximum proceeds, whereas for SOEs that are facing operational issues, privatization is carried out through other means such as the strategic sale. Furthermore, the process of privatization carried out by the principle of prudence, transparency, and accountability.

No BUMN/PTSOE

Nilai(dalam jutaan Rp)(In Million Rupiah)

KeteranganInformation

1. Islamic Development Bank (IDB) 107.902 fresh money

2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) 8.657 fresh money

3. Asian Development Bank (ADB) 326.230 fresh money

4. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 40.000 fresh money

5. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 13.669 fresh money

6. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) 114.823 fresh money

7. International Monetary Fund (IMF) 0,056 fresh money


042LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT041

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Di setiap proses privatisasi diawali usulan Program Tahunan Privatisasi dari Menteri Negara BUMN kepada Menteri Keuangan dan Komite Privatisasi. Setelah mendapatkan rekomendasi Menteri Keuangan dan arahan Komite Privatisasi, Program Tahunan Privatisasi harus dikonsultasikan dan disetujui oleh DPR untuk dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2011, Pemerintah telah menyetujui privatisasi BUMN/PT sebagai berikut:

Pelaksanaan privatisasi di tahun 2011 terdiri dari 5 (lima) perusahaan yang merupakan carry over Program Tahunan Privatisasi (PTP) 2008 dengan rincian sebagai berikut:

D. Rightsizing

Untuk lebih memaksimalkan peranan BUMN dalam pembangunan nasional, maka Pemerintah berusaha menata kembali BUMN agar tercapai jumlah dan ukuran yang ideal (rightsizing). Salah satu upaya yang dilakukan yaitu holding-isasi BUMN. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN dan menciptakan BUMN yang efisien, efektif/produktif, serta berdaya saing tinggi. Selain melalui holding-isasi BUMN, skema yang akan diambil Pemerintah adalah Stand Alone,

Each of the privatization process begins with a proposal of Annual Program of Privatization of State Enterprises submitted by the Minister of SOEs to the Minister of Finance and Privatization Committee. Upon obtaining a recommendation from the Minister of Finance and Privatization Committee, the Annual Privatization Program should be consulted and approved by the House of Representatives to be implemented.

Privatization approved by the government in 2011:

The privatization in 2011 consisted of five (5) companies which were carry-overs from 2008's Annual Privatization Program, with the following details:

D. Rightsizing

To further maximize the role of the state in national development, the Government is trying to restructure the state-owned enterprises in order to achieve the ideal number and size (rightsizing). One of the efforts is holdingisasi of SOEs. The policy is expected to improve the performance of SOEs and to create an efficient, effective/productive, and highly competitive SOEs. In addition to through holdingisasi, the scheme will be undertaken by the Government are Stand Alone, Merger/Consolidation,

No BUMN/PTSOE

% Saham Negara(State Share)

% Saham Dilepas(Sold Shares)

Skema Privatisasi(Scheme)

1. PT Semen Baturaja (Persero) 100 Maks. 30% (saham baru) Initial Public Offering

No Perusahaan(Company)

%Saham Dilepas(Sold Shares)

%Saham Negara setelah

privatisasi(Shares after

Privatization)

Metode(Scheme)

Penerimaan Negara(State Revenue)

1 PT Garuda Indonesia (Persero)

26,67% saham

baru dan saham PT Bank Mandiri

69,71% Initial Public Offering

Negara terdilusi dari 95,44% menjadi 69,71%

No Perusahaan(Company)

%Saham Dilepas(Sold Shares)

%Saham Negara setelah

privatisasi(Shares after

Privatization)

Metode(Scheme)

Penerimaan Negara(State Revenue)

2 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

10,13% saham baru 60% Secondary Public

Offering Rp389,5 miliar

3 PT Kertas Basuki Rachmat 0,38% saham negara 0% Strategic sales Rp2,63 miliar

4 PT Atmindo 36,60% saham negara 0% Strategic sales Rp9 miliar

5 PT Jakarta International Hotel Development, Tbk.

1,33% saham negara 0% Over the counter Rp18,5 miliar


044LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



043LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Merger/Konsolidasi, Divestasi, dan Likuidasi. Ditargetkan pada tahun 2025 jumlah BUMN adalah sebanyak 25 BUMN.

DJKN turut terlibat secara aktif dalam program rightsizing BUMN tersebut. Pemerintah mempersiapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Holding BUMN yaitu Holding BUMN Perkebunan, Holding BUMN Kehutanan, dan Holding BUMN Pangan. Adapun tujuan khusus dari pembentukan ke-3 BUMN Holding tersebut selain tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan di atas.1. Pembentukan Holding BUMN Perkebunan yang berasal dari penggabungan 14 BUMN Perkebunan yang ada tersebut yaitu PTPN I s.d. PTPN XIV, diharapkan dapat menciptakan efek leverage yang signifikan dan BUMN dengan jumlah lahan pengelolaan terbesar tidak hanya lingkup nasional namun juga regional yang pada akhirnya akan memperbaiki kapasitas usaha perusahaan.2. Pembentukan Holding BUMN Kehutanan yang berasal dari 6 BUMN Kehutanan yang ada tersebut yaitu Perhutani dan PT Inhutani I s.d PT Inhutani V, diharapkan dapat lebih meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan yang dimiliki Indonesia sekaligus meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas usaha perusahaan.3. Pembentukan Holding BUMN Pangan yang berasal dari 3 BUMN bergerak di bidang pertanian tersebut yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, dan PT Berdikari, diharapkan dapat mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembukaan sawah baru 1 juta Ha dan tercapainya target surplus 10 juta ton beras sampai dengan 2014.

E. Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN

Tujuan dilakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN adalah untuk meningkatkan kinerja dan sustainabilitas BUMN dalam jangka panjang. Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (RR) BUMN dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan sustainabilitas. Melalui program restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan mendukung rencana privatisasi BUMN. Kebijakan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN tidak hanya mencakup restrukturisasi finansial tapi harus didukung pula dengan restrukturisasi manajemen dan sumber daya manusia.

Pada tahun 2011, skema restrukturisasi dan/atau revitalisasi pada BUMN diputuskan oleh Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN dan harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Sebagai bahan masukan dalam membuat keputusan maka dilakukan penugasan kepada PT PPA (Persero) untuk melakukan due dilligence dan membuat kajian kelayakan RR BUMN.

Selama tahun 2011, PT PPA mendapat penugasan untuk melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), Perum Produksi Film Negara, PT Balai Pustaka (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Adapun pelaksanaan untuk masing-masing adalah sebagai berikut:a. BUMN dalam penugasan baru (PT BPUI);b. BUMN sedang dalam tahap pengkajian PT PPA (PT Varuna Tirta Prakasya, PT Industri Sandang Nusantara, Perum PPD, PT Dirgantara Indonesia);c. BUMN telah selesai dilakukan skema RR dan dalam proses menunggu keputusan Komite RR (PT IKI, PT Balai Pustaka, PT Djakarta Lloyd, PPFN, PT Penas, PT Nindya Karya);d. BUMN dalam tahap pelaksanaan RR (PT MNA, PT PAL, PT Waskita Karya, PT Iglas, PT KKA, PT Dirgantara Indonesia).

Pada tahun 2011, Menteri Keuangan telah menyetujui program restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pinjaman dari dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi yang dikelola PT PPA sebesar Rp 675 miliar. Selain itu Menteri Keuangan juga menyetujui pelaksanaan program restrukturisasi dan/atau revitalisasi pada PT Merpati Nusantara Airlines dengan pemberian PMN sebesar Rp561 miliar dengan tujuan untuk memperkuat struktur modal perusahaan.

F. Penanganan Permasalahan BPYBDS

BPYBDS adalah Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan hasil kegiatan/proyek dari Kementerian Lembaga yang telah diserahterimaoperasionalkan dan dipergunakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BPYBDS telah menjadi temuan hasil pemeriksaan Badan

Divestment and Liquidation. It has been set that the number of SOEs by 2025 will be 25.

DJKN participates actively in SOEs rightsizing program. The government is preparing at least three Holding SOEs, namely Agriculture Holding SOE, Forestry Holding SOE, and Food Holding SOE. The specific objectives of the establishment of the three Holding SOEs in addition to the purposes mentioned above describeb as follow:1. The establishment of Holding SOEs derived from combining the existing 14 state-owned plantations which are the PTPN I to PTPN XIV, is expected to create significant leverage effect and to establish SOEs with the largest lands not only nationally but also regionally, which in turn will improve the capacity of the company's business.2. The formation of Forestry Holding SOE deriving from six existing SOEs in forestry, namely Perhutani and Inhutani I through Inhutani V, is expected to further improve the management of the country's forest resources while improving its capital structure and capacity of the company's business.3. The establishment of Food Holding SOE from three existing companies engaged in agriculture, namely PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, and PT Berdikari, is expected to support national food sovereignty through the opening of new fields and the opening of new area of one million hectares, and to achieve the target of a surplus of 10 million tons by 2014.

E. Restructuring and/or revitalization of SOEs

Restructuring and revitalization of SOEs is aimed to improve the performance and sustainability of SOEs in the long run. Restructuring and revitalization (RR) conducted by SOEs remain guided by the principles of good corporate governance—transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and sustainability. Through the restructuring program and/or revitalization of SOEs, the performance and the value of the companies are expected to improve. The program is also expected to provide benefits in the form of dividends and taxes to the state, to deliver products and services at competitive prices to consumers , and to support the privatization plan. This policy will not suffice only through financial restructuring. It must also be supported by restructuring the management and the human resource.

In 2011, the scheme of restructuring and/or revitalization of SOEs was decided by SOE Restructuring and Revitalization Committee and also should be approved by the Minister of Finance. As input in decision-making, PT PPA (Persero) was assigned to conduct due diligence and to study the feasibility of the related SOEs.

During the year 2011, PT PPA was assigned to conduct restructuring and/or revitalization of PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), Perum Produksi Film Negara, PT Balai Pustaka (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The details of the activity as follow:a. SOE in new assignment (PT BPUI);b. SOEs still in the assessment phase by PT PPA (PT Varuna Tirta Prakasya, PT Industri Sandang Nusantara, Perum PPD, PT Dirgantara Indonesia);c. SOEs which have been through with the process of RR scheme and are awaiting RR Committee's decision (PT IKI, PT Balai Pustaka, PT Djakarta Lloyd, PPFN, PT Penas, PT Nindya Karya);d. SOE in the implementation phase of RR (PT MNA, PT PAL, PT Waskita Karya, PT Iglas, PT KKA, PT Dirgantara Indonesia).

In 2011, the Minister of Finance has approved the program RR PT Dirgantara Indonesia to get a loan of Rp 675 billion deriving from restructuring and/or revitalization fund managed by PT PPA. Besides, the Minister of Finance also approved the implementation of the restructuring program and/or revitalization program of PT Merpati Nusantara Airlines, providing PMN of Rp561 billion in order to strengthen the company's capital structure.

F. Settlement of Undefined Status of Government Assistance (BPYBDS)

BPYBDS is State-Owned Asset (BMN) which is the result of activities/projects of Ministries/Agencies which has been handed over and used by the SOEs. BPYBDS has been being a BPK's finding in the Central Government Financial Statements since 2005. During 2011 DJKN had been trying

046LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



045LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sejak Tahun 2005. Sepanjang tahun 2011 DJKN telah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut melalui rekonsiliasi dengan K/L dan BUMN serta memproses BPYBDS untuk menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang menerima.

Kebijakan Pemerintah yang digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian BPYBDS ditujukan.a. Dalam rangka upaya penertiban serta optimalisasi BMN, sehingga BPYBDS perlu segera ditetapkan statusnya.b. Untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait BPYBDS, mengingat BPYBDS sudah cukup lama menjadi temuan BPK, sehingga perlu segera ditetapkan statusnya;c. Dalam rangka penyelesaian BPYBDS pada BUMN, diharapkan tidak menimbulkan adanya potensi kerugian negara dan permasalahan baru bagi BUMN terutama menyangkut permasalahan likuiditas BUMN.

Perincian nilai BPYBDS yang telah ditetapkan menjadi PMN per-31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

G. BUMN dalam Pembinaan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung ketahanan fiskal, terdapat 4 (empat) BUMN dan 1 (satu) Lembaga yang pembinaan dan pengawasannya berada langsung di bawah Kementerian Keuangan. Dukungan terhadap ketahanan fiskal tersebut tercermin dari kegiatan operasional masing-masing perusahaan yang berkaitan erat dengan aspek fiskal. Empat BUMN dan satu lembaga tersebut adalah:1. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia;

2. PT Sarana Multi Infrastrukur yang bergerak di bidang pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia;3. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang bergerak di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan;4. PT Geodipa Energi (Persero) yang bergerak di bidang pengelolaan panas bumi; 5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan dalam rangka peningkatan kinerja ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang terencana dan berkesinambungan.

BUMN/Lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain: a. memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN.b. sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastuktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.

Nilai kepemilikan Pemerintah pada BUMN/Lembaga di bawah pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp16.448.773.915.576,00 dengan rincian sebagai berikut :

H. Investasi Baru Pemerintah

H.1. Divestasi Newmont

Penanganan permasalahan divestasi Newmont oleh DJKN merupakan kelanjutan dari keputusan Pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menggunakan hak pembelian 7% saham kewajiban divestasi terakhir PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pembelian tersebut dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah. Tujuan pelaksanaan pembelian saham divestasi PT NNT merupakan keputusan yang sejatinya ditujukan untuk memberikan manfaat

to resolve the issue through reconciliation with Ministries/Agencies and the SOEs as well as to process BPYBDS to become an additional PMN in the receiving SOEs.

The government policies used as the basis for the settlement of BPYBDS are directed toward:a. the enforcement efforts as well as the optimization of BMN, so the status of BPYBDS needs to be determined.b. the settlement of problems related to BPYBDS, since BPYDS has been long enough in the list of BPK's findings, so the status of BPYBDS needs to be determined immediately;c. the settlement BPYBDS in SOEs in a way that should not pose any potential loss to the state nor new problems for the SOEs, especially concerning the SOEs' liquidity problems.

Details of the BPYDS value that has been assigned as PMN as of December 31, 2011 are as follow:

G. SOEs under Direct Guidance of the Ministry of Finance

To support fiscal sustainability, the Ministry of Finance is directly supervising and overseeing four SOEs and one institution. Such support for fiscal sustainability is reflected in the operational activities of each of the companies which are closely related to the fiscal aspect.Following are the four SOEs and the Agency:1. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), engaged in underwriting for accelerating infrastructure development in Indonesia2. PT Sarana Multi Infrastrukur engaged in financing to

accelerate infrastructure development in Indonesia;3. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), engaged in Housing Secondary Financing;4. PT Geodipa Energi (Persero), engaged in Housing Secondary Financing; 5. Indonesian Export Financing Institution established in order to increase national export performance through delivering a well-planned and sustainable financing, guarantees, insurance, and consulting services.

Based on the existing regulations, the above SOEs/Institution are under the authority of the Ministry of Finance on the reasons that:a. They posses a very high potential contingent to the state budget.b. They play a role in synchronization of fiscal stimulus on infrastructure allocated to the Ministries/Institution.

The value of government ownership in SOEs/Institution under the direct supervision of the Ministry of Finance as of December 31, 2011 amounted Rp16,448,773,915,576.00 with the following details:

H. Government's New Investment

H.1. Newmont Divestment

The handling of Newmont divestment by DJKN is a follow-up on the Government's decision through the Ministry of Finance to exercise its right to purchase 7% of PT Newmont Nusa Tenggara (NNT)'s shares in the company's last divestment obligations. The purchase was made by the Government Investment Center. The objective of the purchase is actually to provide the greatest benefit of the people of Indonesia, and is in line with state's goals as set

No. BUMN/SOEs Nilai/Value (Rp) Peraturan Pemerintah/Government Regulation

1. Perum LKBN Antara 25.927.671.602 PP Nomor 42 Tahun 2011

2. PT Pelabuhan Indonesia II 7.652.976.000 PP Nomor 58 Tahun 2011

3. PT Angkasa Pura I 1.388.244.029.124 PP Nomor 76 Tahun 2011

4. PT Pengerukan Indonesia 58.698.972.481 PP Nomor 77 Tahun 2011

5. PT Pelabuhan Indonesia IV 252.523.701.100 PP Nomor 78 Tahun 2011

6. PT Pelabuhan Indonesia I 48.167.600.000 PP Nomor 79 Tahun 2011


No. BUMN/Lembaga(SOEs/Intitution) Per-31 Desember 2011 Per 31 Desember 2010

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp6.963.944.000.000,00 Rp 6.501.828.000.000,00

2. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp2.508.007.653.072,00 Rp 1.428.285.527.537,00

3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Rp2.195.528.404.151,00 Rp 2.098.361.167.101,00

4. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp3.703.788.479.000,00 Rp 2.046.597.011.000,00

5. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp1.077.505.379.353,00 0


048LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



047LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dengan pembelian 7% saham divestasi PT NNT pada tahun 2010 oleh Pemerintah Pusat maka 51% saham PT NNT akan dimiliki oleh kepemilikan nasional dan telah mewakili semua unsur kepentingan nasional, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta nasional. Kepemilikan saham oleh beberapa unsur nasional secara bersama-sama akan menjaga kepentingan nasional dalam pelaksanaan perusahaan kedepan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga dapat memastikan bahwa pengelolaan PT NNT ke depan akan menjadi contoh pengelolaan perusahaan PMA pertambangan yang baik, benar, taat azas, dan berkinerja prima di Indonesia, serta memenuhi semua kewajiban kepada negara, patuh menjaga lingkungan hidup, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Strategi ini juga sejalan dengan semakin besarnya peran pemerintah di negara-negara lain dalam industri pertambangan.

Namun pada kenyataannya pembelian 7% saham tersebut menjadi berlarut-larut mengingat DPR tidak menyetujui langkah Pemerintah Pusat untuk melakukan pembelian 7% saham PT NTT. Sepanjang tahun 2011, DJKN turut berperan aktif dalam proses perkembangan permasalahan divestasi Newmont yang berujung pada Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN).

H.2. Pengambilalihan Inalum

Proyek Asahan adalah kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan 12 investor Jepang yang tergabung dalam konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) dengan menggunakan potensi hidrolistrik sungai Asahan sebagai pembangkit listrik untuk menyokong pengembangan pabrik peleburan aluminium di Asahan yang dikenal sebagai PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum). Sebagai tindak lanjut terhadap hal tersebut dibangun PLTA Siguragura yang berdaya 292,8 MW dan PLTA Tangga yang berdaya 324,4 MW. Kesepakatan kerja sama tersebut dituangkan dalam suatu Master Agreement (MA) dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun.

Kebijakan Pemerintah untuk mengakhiri kerja sama dengan Jepang dalam Proyek Asahan telah jelas yaitu mengakhiri Master Agreement (MA) dan mengambilalih aset PT Inalum. Perundingan dengan pihak Jepang harus dilakukan paling lambat setahun sebelum MA yaitu pada Oktober 2012. Untuk itu telah ditetapkan Keputusan

out in the Preamble of the 1945 Constitution, which is "to advance general prosperity" and in order to carry out the mandate of Article 33 paragraph (2) and subsection (3) UUD 1945 regarding state control over production branches that are vital to the state and that affect the livelihood of a considerable part of the population and regarding the control of the land and the waters as well as the natural riches therein by the state to be exploited to the the greatest benefit of the people.

With the purchase of a 7% stake in PT NNT divestment by the Central Government in 2010, 51 % of PT NNT would become a national asset and was represented by all elements of national interest, namely the central government, local government, and private companies across the county. The ownership of shares by some national elements together will inject the national interest into the live of the company in the future. In addition, the government can ensure that the management of PT NNT in the future will be an example of mining PMA company whose management is good, correct, consistent, and that strives to achieve excellent performance in Indonesia, meets all obligations to the state, dutifully protects the environment, and provides benefit as much as possible in the community. This strategy is also in line with the growing role of government in other countries in the mining industry.

However, the purchase of the shares went into a protracted discussion as Parliament did not approve of the Central Government's move. Throughout the year, DJKN took an active role in the development of Newmont divestment issues that led to Authority Dispute among the State Institutions (SKLN).

H.2. Inalum Takeover

Asahan project is a collaboration between the Government of Indonesia with 12 Japanese investors who are members of the Nippon Asahan Aluminum (NAA) consortium for potential use of Asahan river as hydroelectric power plant in supporting the development of the aluminum smelter in Asahan known as PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum). As a follow-up on it, a hydro power plant named PLTA Siguragura and PLTA Tangga were built, capable of producing 292.8 MW and 324.4 MW respectively. The cooperation agreement is set forth in the Master Agreement (MA) for a period of 30 years working together.

The government policy to end the cooperation with Japan in the Asahan Project has certainly been clear, which is to end the Master Agreement (MA) and to take over the assets of PT Inalum. Negotiations with Japan should be done no later than one year before the MA, that is October 2012. For this reason, a Presidential Decree No. 27 Year 2010

Tujuan pelaksanaan pembelian saham divestasi PT NNT merupakan keputusan yang sejatinya ditujukan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

The objective of the purchase is actually to provide the greatest benefit of the people of Indonesia, and is

in line with state's goals as set out in the Preamble of the 1945 Constitution, which is "to advance general prosperity"

and in order to carry out the mandate of Article 33 paragraph (2) and subsection (3) UUD 1945 regarding state control over production

branches that are vital to the state and that affect the livelihood of a considerable part of the population and regarding the control of the land

and the waters as well as the natural riches therein by the state to be exploited to the greatest benefit of the people.

050LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



049LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Tim Perundingan Proyek Asahan dengan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Tim Perunding. Kementerian Keuangan diwakili DJKN turut terlibat dalam Tim Perunding tersebut.

Sebagai persiapan perundingan, Menteri Perindustrian menerbitkan Keputusan No. 39/M-IND/PER/3/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kelompok Kerja Penyiapan Pengakhiran Master Agreement. DJKN menjadi ketua sub tim penyiapan pengambilalihan PT Inalum yang bertanggung jawab sebagai koordinator persiapan pengambilalihan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, DJKN melakukan kerja sama dengan BPKP untuk pelaksanaan audit nilai buku PT Inalum, dan bersama dengan Kementerian Perindustrian, Bappenas, BPKP, dan Otoritas Asahan melakukan site visit ke Pabrik Pengolahan Aluminium PT Inalum dan PLTA Sigura-gura dan Tangga.

I. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP)

Terkait pelaksanaan investasi pemerintah, DJKN tidak terlibat dalam proses perencanaan anggaran investasi pemerintah namun hanya melakukan penatausahaan dan pelaporan investasi. Ruang lingkup SAIP yang dilaksanakan DJKN hanya investasi jangka panjang permanen. SAIP dilaksanakan oleh DJKN yang berfungsi sebagai unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah. Pada tahun 2011, pemerintah memperoleh opini WTP atas Laporan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang khusus mengatur tentang SAIP, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah. Melalui PMK tersebut, Pemerintah telah melakukan perbaikan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan dan penatausahaan investasi jangka panjang. Penatausahaan PMN, dana bergulir, investasi reguler kepada Pusat Investasi Pemerintah serta penerimaan dividen dan penerimaan privatisasi/divestasi sebagai bagian dari “return”/imbal hasil investasi, dilakukan secara terintegrasi melalui satu pintu/single window policy.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi ini diharapkan akan memudahkan pemerintah dalam melihat efektifitas dan pencapaian atas anggaran investasi yang selama ini telah dialokasikan Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan yang disusun oleh Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah dalam melakukan monitoring atas kinerja investasi jangka panjang.

J. Investasi Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, ekonomi rakyat dan tujuan lainnya yang seiring dengan program pemerintah. Dalam prakteknya, program penyaluran Dana Bergulir telah dilakukan untuk beberapa sektor: a. peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah; b. pengadaan tanah pemerintah untuk infrastruktur; c. pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan perumahan bagi kalangan menengah bawah; d. peningkatan ekonomi masyarakat kehutanan.

Dana Bergulir yang dikelola Satker Badan Layanan Umum (BLU) ini diharapkan dapat membantu penguatan modal serta upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional. Dana bergulir yang dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2011 merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.03 atau dari Bagian Anggaran Lainnya, serta telah disalurkan atau digulirkan kepada masyarakat.

Pada tahun 2011, nilai dana bergulir yang sudah disalurkan sebesar Rp7,99 triliun, yang berasal dari:a. dana bergulir di bawah pengelolaan satker BLU: 1) BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (LPDB KUMKM); 2) BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT; 3) BLU Pusat Pembiayaan Perumahan; 4) BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

dated December 1, 2010 concerning Asahan Negotiation Team has been issued, with the Minister of Industry as the chief of the team. DJKN, on behalf of the Ministry of Finance, took part in the negotiation team.

As a preparation for the negotiations, the Minister of Industry issued a Decree No. 39/M-IND/PER/3/2011 dated March 31, 2011 regarding the Working Group on Preparation of Termination of the Master Agreement. DJKN would be the head of the subteam for the preparation of the takeover of PT Inalum, responsible for coordinating the preparation of the takeover. In performing its duties, DJKN built a cooperation with BPKP to audit PT Inalum's book value, and also with the Ministry of Industry, Bappenas, BPKP and Asahan Authority in conducting a site visit to the aluminum processing factory PT Inalum, PLTA Sigura-gura, and PLTA Tangga.

I. Government Investment Accounting System (SAIP)

In the implementation of government investment, DJKN does not involve in the planning of state investment budget; it merely conducts the administration and the reporting of the investment. DJKN only works within the scope of permanent long-term investment. SAIP is implemented by DJKN, functioning as government unit in administrating and reporting the state investment. In 2011, the government obtained unqualified opinion for the Report on Government Investment Accounting System.

In 2011 the Ministry of Finance has established a special set of SAIP, set out in the Minister of Finance Regulation No.190/PMK.05/2011 on Government Investment Accounting System. Through this regulation, the Government has improved its accountability and transparency in reporting and administrating the long-term investment. The administration of PMN, revolving funds, regular investment through the Government Investment Center as well investment return in the form of dividends and privatization/divestment revenue, is conducted in an integrated manner through a single window policy.

With increased accountability and transparency, the government task to examine the effectiveness and the achievement of the investment budget which has been allocated by the Government of the State Budge, shall be easier. A report compiled by the Government Investment Accounting System can benefit the government in monitoring the long-term investment performance.

J. Revolving Fund Investment

Revolving Fund are loaned funds to be managed and rolled out to the public with the aim of increasing the business capacity, the people's economy, and other objectives in line with the government program. In practice, the distribution of the Revolving Fund program has been initiated in some sectors: a. increasing micro, small, and medium enterprises;b. carrying on government land acquisition for infrastructure;c. delivering facilities for the financing of housing ownership among the middle-lower;d. boosting the forest economy.

Revolving Fund managed by Working Unit for Public Service Agency (BLU) is expected to boost the capital strength and efforts in reducing poverty, unemployment, and developing national economic. Revolving fund reported in Section BA 999.03 of Financial Statement 2011 was a revolving fund that come from the Budget Section 999.03 or other Budget Section, and it has been distributed to the public.

In 2011, the value of transferred revolving fund reached Rp 7.99 trillion, which was derived from:a. Revolving funds under management of BLU working unit: 1) BLU on Revolving Fund Management Institution for Cooperatives and Small, Micro and Medium Enterprises (LPDB KUMKM); 2) BLU on Funding Affairs at the Secretariat of BPJT; 3) BLU on Housing Finance Center; 4) BLU on Forest Development Funding Center.

052LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



051LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

b. dana bergulir dibawah pengelolaan K/L: 1) Kementerian Koperasi dan UKM; 2) Kementerian Lingkungan Hidup; 3) Kementerian Perindustrian; 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5) Kementerian Kehutanan.

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN (KNL)

Selain BMN dan KND, DJKN juga berperan penting dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang mempunyai jumlah dan nilai aset yang sangat besar. Kekayaan negara lain-lain (KNL) berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, dari pelaksanaan dari kontrak/perjanjian, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Rincian KNL yang dikelola DJKN sepanjang tahun 2011 adalah berikut ini.

1. Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

a. Aset KKKS Migas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Dalam Production Sharing Contract (PSC) antara Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, Pemerintah (BPMIGAS) mendapatkan barang/aset yang dibeli atau digunakan secara langsung dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendapatkan bagi hasil dari hasil lifting minyak. Biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC diganti dari hasil lifting minyak sebelum dibagi hasil antara Pemerintah dengan KKKS dengan syarat pemerintah telah memperoleh hasil yang cukup dengan mekanisme kontraktor membayar terlebih dahulu (talangan) nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut baru kemudian akan diberi penggantian. Penggantian biaya dimaksud disebut sebagai Cost Recovery.

b) Revolving fund under the management of Ministries/ Agencies: 1) Ministry of Cooperatives and SMEs; 2) Ministry of Environment; 3) Ministry of Industry; 4) Ministry of Maritime Affairs and Fisheries; 5) Ministry of Forestry.

OTHER STATE ASSETS (KNL)

In addition to managing BMN and KND, DJKN also plays an important role in managing Other State Assets the number and value of which are huge. Other State Assets (KNL) may derive from grants/donations or similar, from the execution of the contract/agreement. They may also be obtained under the provisions of the law, or based on court decisions with a permanent legal force.

Details of KNL managed during the year 2011 are as follow:

1. Assets Derived from the Contractor of Production Sharing Contract (KKKS).

a. KKKS Asset Based on Government Regulation No. 35 of 2004 on Upstream Oil and Gas, all goods and equipment directly used in the upstream contractor purchased by a contractor shall become a state asset the management of which is under the government and managed by the Executive Agency for Upstream Oil and Gas (BP Migas). In the Production Sharing Contract (PSC) between the Government and the contractors of Production Sharing Contract (KKKS), the government (BP Migas) obtains the goods/assets purchased or used directly in the upstream oil and gas and receives a profit-sharing from result of the oil lifting. Operating expenses incurred in the execution of the PSC are compensated with the result of the oil lifting before the they are split by the government and PSC contractor with the condition that the government had obtained enough results through a mechanism that allows contractors to pay first (bailout) the operating expenses to be reimbursed later. This reimbursement is referred to as Cost Recovery.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2011 diklasifikasikan sebagai berikut: a) aset yang belum diserahkan, namun sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset ini dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya; b) aset yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset ini tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); c) aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Rincian aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

• Aset Tanah per-31 Desember 2011 sebesar Rp14.362.284.169.984.

Nilai aset tanah ini mengalami perubahan dengan nilai aset tanah yang dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2010 dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari hasil Inventarisasi dan Penilaian pada tahun 2011 atas tanah yang digunakan oleh KKKS.

• AsetNonTanahper-31Desember2011sebesar Rp136.146.696.126.232.

Under Article 9 of the Minister of Finance Regulation No. 02/PMK.05/2011 on Guidelines for Accounting and Reporting of State Assets Assets Originated from KKKS, assets acquired up to 2011 are classified as follow: a) assets that have not been submitted, but have been through with inventory taking and valuation, are recorded in the balance sheet as other assets; b) assets that have not been handed over, nor been inventoried and valued, are not recorded in the balance sheet; they are disclosed in Notes to Financial Statements (CaLK) instead; c) assets that have been submitted to the government through Echelon I Unit in the Ministry of Energy and Mineral Resources handling oil and gas which has been inventoried and valued, recorded in the balance sheet as a fixed asset or inventory.

Following are the details of KKKS assets presented in the Balance Sheet of the Central Government Financial Statements 2011:

• Land Assets as of December 31, 2011 amounted to Rp14,362,284,169,984.

The value of land assets has shifted from the value of land assets reported in the LKPP 2010 due to the addition coming from the Inventory Taking and Valuation in 2011 on land used by the Contractor of PSC..

• Non-Land Assets as of December 31, 2011 amounted to Rp136,146,696,126,232.

Jenis AsetType of Asset 31 Desember 2010 (Audited) 31 Desember 2011 (Audited)

Aset Tanah (Land) Rp13.788.358.699.984 Rp14.362.284.169.984

Aset Non-Tanah (Non-Land) Rp54.435.971.627.007 dari 20 KKKS

Rp136.146.696.126.232dari 74 KKKS

Jumlah Rp68.224.330.326.991 Rp150.508.980.296.216

Sumber: Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain,DJKNSource: Directorate of State Claims and Other State Assets, DJKN

054LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT053

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Tidak semua hasil inventarisasi dan penilaian aset KKKS disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2011. Selain aset yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2011, aset selebihnya diungkapkan dalam CaLK LKPP Tahun 2011, sebagai berikut:

1) aset sumur yang tidak digunakan;

2) aset Subsequent Expenditure;

3) aset kondisi rusak berat;

4) aset dalam proses penghapusan;

5) terdapat aset non tanah sejumlah 4.536 item sebelumnya dilaporkan dengan nilai Rp0 (nol Rupiah). Setelah diverifikasi ulang dapat dijelaskan sebagai berikut: a) sejumlah 3.866 aset dengan nilai wajar nol rupiah dikeluarkan dari neraca,

Not all the results of inventory taking and valuation of KKKS assets are presented in the balance sheet of LKPP 2011. In addition to the assets presented in the LKPP 2011, the remaining assets disclosed in the Notes to LKPP 2011, as follow:

1) Unused wells assets:

2) Subsequent Expenditure;

3) Degraded asset;

4) assets in disposal process:

5) There were land assets amounted to 4,536 items previously reported with a value of Rp0 (zero rupiah). The verification, however, shows the following results: a) a number of 3,866 assets with fair value of zero rupiah are removed from the balance sheet,

Jumlah KKKSNumber of KKKS

Jumlah AsetNumber of Assets

Nilai Perolehan (USD)Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)Fair Value

19 KKKS 623 item 196,275,734 1.119.972.096.205





34 KKKS 13,897 item 8,589,430,703 44.345.555.350.377





52 KKKS 21.505 item 687,264,212 1.313.308.913.398





1 KKKS 19 item 100,227 927.406.395

b) sejumlah 670 item mempunyai nilai wajar Rp11.802.408.437.340,50. Dari nilai wajar tersebut dicatat pada neraca sejumlah 302 item dengan nilai Rp10.419.955.221.177 dan sisanya dicatat dalam CaLK dengan nilai Rp1.382.453.216.163;

b) Of 670 items with a total fair value reaches Rp11.802.408.437.340,50; 302 items worth Rp10,419,955,221,177 were recorded on the balance sheet. The remaining items worth of Rp1.382.453.216.163 were recorded in Notes to the Central Government Financial Statement;



18 KKKS 3.866 item





8 KKKS 302 item 1,156,266,046 10.419.955.221.177





5 KKKS 368 item 247,853,133 1.382.453.216.163

“The best way to predict your future is to create it”

—Peter F. Drucker

056LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



055LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

6) aset perolehan di atas tahun 2011; Terdapat aset perolehan tahun 2011 senilai USD2,383,329,180 belum dimasukkan ke dalam neraca.

7) aset dengan nilai wajar negatif; Aset dengan nilai negatif sejumlah 209 item dengan nilai perolehan negatif sebesar USD24,019,980 yang merupakan koreksi atas nilai perolehan aset. Selain itu, terdapat aset yang masuk dalam kategori Subsequent Expenditures sejumlah 8 item dengan nilai perolehan USD840,439.

Aset dengan nilai wajar negatif yang telah dicatat pada aset subsequent expenditure adalah sebagai berikut:

8) masih terdapat aset yang belum ditemukan/belum di IP dengan nilai perolehan sebesar USD2,339,179,601;

9) nilai aset KKKS yang disajikan dalam neraca dan CaLK tidak memperhitungkan PPN.

6) assets acquired but unincluded; There are assets acquired in 2011 worth USD2,383,329,180 that have not been included in the balance sheet.

7) asset with a negative fair value; There are a number of 209 items with a negative acquisition value amounted to USD24,019.980 which is the correction to the acquisition value. In addition, there are eight assets in the category of Subsequent Expenditures with acquisition value of USD840,439.

Assets with negative fair value which have been recorded in the assets subsequent expenditure are as follow:

8) there are assets that have not been found/not been inventoried nor valued with acquisition value amounted to USD2,339,179,601;

9) Value Added Tax (PPN) was not been taken into account in the presentation of KKKS assets in the balance sheet and Notes to the Financial Statement.



KKKS 52 2,383,329,180




4 KKKS 209 item (24,019,980)




2 KKKS 8 item (840,439)

b. Aset KKKS pada Neraca LKPP.

Rincian aset KKKS

Perkembangan Pengelolaan Aset KKKS dan PKP2B

b. KKKS asset in the Balance Sheet of LKPP.

Details of KKKS assets

Development of KKKS and PKP2B Asset Management

UraianAssets

31 Des 2009 (Audited)

31 Des 2010(Audited)

31 Des 2011(Audited)

ASETAset Lainnya/Other Assets

Aset Lain-Lain Rp13.786.901.149.851 68.224.330.326.991 Rp150.508.980.296.216

Jumlah Aset Rp13.786.901.149.851 Rp68.224.330.326.991 Rp150.508.980.296.216

EKUITAS/EquityEkuitas Dana Investasi

Diinvestasikan pada aset lainnyaInvested in other assets

Rp13.786.901.149.851 Rp68.224.330.326.991 Rp150.508.980.296.216

Jumlah Ekuitas/Total Rp13.786.901.149.851 Rp68.224.330.326.991 Rp150.508.980.296.216

Uraian s.d. 31 Des 2009 s.d. 31 Des 2010 s.d. 31 Des 2011

Aset Lain-LainOther Asset

Aset Tanah/Land Rp13.786.901.149.851 Rp13.788.358.699.984 Rp14.362.284.169.984

Aset Non Tanah/Non-Lands Rp0 Rp54.435.971.627.007 Rp136.146.696.126.232

Jumlah/Total Rp13.786.901.149.851 Rp68.224.330.326.991 Rp150.508.980.296.216

No Uraian/Commentory

2009 2010 2011

JmlTotal

Nilai Perolehan/ Nilai Wajar

Acquisition Value/Fair Value

JmlTotal



JmlTotal



1Penetapan Status Penggunaan/ (Status determinaton)

1 119,056,837.50 5 474,040,058.00 2 636,029,764.67

2 Penghapusan/(Disposal) 11 17,336,701,814.47 22 31,265,597,866.79 11 4,306,300,861.18

Sebab-sebab lain/(Other cause) 0 - 2 2,735,355,193.92 1 1,307,732,430.00

Pemusnahan/(Disposal) 11 17,336,701,814.47 20 28,530,242,672.87 10 2,998,568,431.18

3 Pemindahtanganan/ (Asset Transfer) 17 160,574,390,400.00 29 98,966,225,640.19 47 69,780,677,687.81

058LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



057LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Terhadap hasil inventarisasi dan penilaian aset KKKS yang diungkapkan dalam CaLK LKPP Tahun 2011, pemerintah akan melakukan verifikasi ulang dan mengumpulkan bukti yang memadai dan akan diselesaikan tahun 2012. Apabila memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset, maka akan dilaporkan kembali ke dalam Neraca LKBUN dan LKPP tahun 2012.

2. Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C).

Atas peran serta Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Daerah, dari total ABMA/C sebanyak 1.010 aset sesuai Lampiran PMK No. 188/ PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 154/PMK.06/2011, 51 aset telah diselesaikan status hukumnya sampai dengan bulan Desember 2011, sebagaimana tabel sebagai berikut :

As for the results of the inventory taking and valuation of assets disclosed in Notes to LKPP 2011, the government will re-verify and collect the adequate evidence which will be completed in 2012. Once they meet the criteria to be recorded as an asset, they will be reported back to the Balance Sheet of LKBUN and LKPP 2012.

2. Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C).

Over the role of the ABMA/C Settlement Team and Regional Assistance Team, of the total 1.100 ABMA/C stated in the Attachment of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 188/PMK.06/2008 as amended by PMK No.154/PMK.06/2011, until December 2011 the legal status of as many as 51 assets have been resolved, as the following table:

No Uraian/Commentory

2009 2010 2011

JmlTotal



JmlTotal



JmlTotal



Penjualan/ (Sales) 14 19,864,835,400.00 25 49,556,233,300.00 43 36,085,314,327.00

Hibah/ (Donation) 3 140,709,555,000.00 4 49,409,992,340.19 4 33,695,363,360.81

4 Pemanfaatan/ (Asset Utilization) 0 - 1 8,551,403,000.00 0 -

Pinjam Pakai/ (Lend-Use) 0 - 1 8,551,403,000.00 0 -

Sumber: Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, DJKNSource: Directorate of State Claims and Other State Assets, DJKN

No Tahun/Year

DaerahRegion


1 2009BaliKalimantan TimurBangka Belitung

2 aset2 aset1 aset

2 2010

Jawa BaratJawa TimurSumatera UtaraKalimantan TimurDKIJawa Tengah

11 aset3 aset2 aset1 aset1 aset1 aset

Dengan demikian, masih tersisa 959 aset yang belum diselesaikan status hukumnya.

3. Barang Rampasan Negara (BRN), Aset eks Tegahan Bea dan Cukai, dan Gratifikasi.

Pencapaian aset BRN, aset eks Tegahan Bea dan Cukai, dan Gratifikasi disajikan dalam grafik di bawah ini.

Thus, the number of asset the legal status of which remained unresolved was 959.

3. Seized Asset (BRN), Banned/Prohibited Assets from Directorate-General of Customs and Excise, and Gratification.

Achievement in BRN assets, prohibited assets, and gratification presented are presented in the chart below.

No Tahun/Year

DaerahRegion


3 2011

Jawa BaratJawa TimurSumatera UtaraNTBLampungSerangDKISulawesi UtaraKalimantan SelatanJawa TengahDIY

3 aset5 aset4 aset3 aset1 aset1 aset4 aset1 aset3 aset1 aset1 aset

60

50

40

30

20

10

0

Lelang/Auction

Musnah/Disposal

Lelang &Musnah/Auction &Disposal

Lelang &PSP/

Auction &Status

Determination

Hibah/Donation

PSP/Status

Determination

BRN/ Seized Asset Bea Cukai/Prohibited Assets from Directorate-Generalof Customs and Excise

060LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



059LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

4. Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Eks PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA)

Pengelolaan yang dilakukan oleh DJKN antara lain: • Inventarisasidanverifikasidokumenproperti eks BPPN sejumlah 1.039 berkas. • Inventarisasi dan verifikasi dokumen kredit eks BPPN sejumlah 12.894 berkas senilai Rp25,41 triliun. • Penyerahanpengurusanpiutangnegarasejumlah 5.063 berkas senilai Rp5,7 triliun. • LelangasetinventariseksBPPNdi13KPKNL. • Lelang aset properti eks PT. PPA pada bulan Juli dan November 2011. • Penelusuran aset saham dan obligasi yang tersimpan di Citibank sebesar Rp305.866.997.346,00. • Pembayaranpendingpayment. • Pelaksanaanreleasedokumenkepadapihak-pihak yang berhak.

5. Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) Dana Talangan Pemerintah dan eks. Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3).

Posisi kewajiban BDL eks Dana Talangan Pemerintah disajikan pada tabel sebagai berikut:

4. Ex-IBRA Asset and Ex-PT PPA Asset

DJKN manages these assets, among others, in the following ways: • Inventorying and verifying the property documents of ex-IBRA asets in 1.039 files. • Inventorying and verifying the property documents of ex-IBRA loans worth Rp25.41 trillion in 12.894 files. • Following-uponthesubmissionstateclaimsworth Rp5.7 trillion in 5,063 case files. • Auctioning ex-IBRA inventory assets through 13 KPKNL. • Auctioningex-PT.PPApropertyassetsinJulyand November 2011. • Tracing the stock and bond assets stored at Citibank worth Rp305,866,997,346.00. • Payingpendingpayment. • Releasingdocumentstotheirentitledparties.

5. Assets of Liquidated Banks (BDL) Receiving Government Bailout Funds and BDL of ex- Government Blanket Guarantee Unit (UP3).

Liability of BDL receiving government bailout funds are presented in the following table:

TINDAK LANJUTFollow-Up Measure

BRNSeized Asset

BEA CUKAICustoms and Excise

GRATIFIKASIGratification

Lelang/Auction 0 53 45

Musnah/Disposal 2 50 0

Lelang & Musnah/Auction and Disposal 0 30 0

Lelang & Penetapan Status Penggunaan (PSP)/Auction and Status Determination 1 0

Hibah/Donation 0 1 0

PSP/Status Determination 2 0 0

Total 4 135 45

Posisi Kewajiban BDL Eks UP3 kepada Pemerintah Liability of BDL of ex-Government Blanket Guarantee Unit (UP3) are presented in the following table:

No. ASAL BANK BDLLIQUIDATED BANKS

Saldo Awal Initial Balance

Total PengembalianTotal Repayment

Sisa KewajibanRemaining Liability

1 2 3 5 6

BDL eks Dana Talangan

1 PT. Bank Anrico 210,080,728,375.73 40,162,697,478.85 169,918,030,896.88

2 PT. Bank Guna Internasional 251,055,008,000.00 212,435,859,719.32 38,619,148,280.68

3 PT. Bank Harapan Sentosa 3,866,182,312,852.07 649,628,856,280.40 3,216,553,456,571.67

4 PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal 201,802,166,935.30 31,988,977,910.19 169,813,189,025.11

5 PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera 201,812,614,291.48 91,816,068,090.83 109,996,546,200.65

6 PT. Bank Mataram Dhanarta 336,763,209,866.98 38,397,944,737.00 298,365,265,129.98

7 PT. Bank Pasific 2,133,366,434,839.63 509,390,303,427.76 1,623,976,131,411.87

8 PT. Sejahtera Bank Umum 1,687,349,515,372.53 1,020,624,742,158.65 666,724,773,213.88

9 PT. South East Asia Bank 899,399,023,305.99 159,163,046,122.68 740,235,977,183.31

10 PT. Bank Dwipa Semesta 110,105,997,130.87 34,599,634,600.00 75,506,362,530.87

11 PT. Astria Raya Bank 578,918,260,698.77 184,991,690,900.42 393,926,569,798.35

12 PT. Bank Pinaesaan 681,084,490,919.58 52,939,318,166.11 628,145,172,753.47

13 PT. Bank Jakarta 210,994,000,000.00 204,283,324,669.67 6,710,675,330.33

14 PT. Bank Industri 511,470,229,326.68 357,579,004,550.00 153,891,224,776.68

15 PT. Bank Umum Majapahit Jaya 8,554,789,642.67 2,500,000,000.00 6,054,789,642.67

Total BDL Eks Dana Talangan 11,888,938,781,558.30 3,590,501,468,811.88 8,298,437,312,746.40

Bank LikuidasiLiquidated Banks

Saldo Awal/Dana Penjaminan

Initial Balance

Total PenerimaanTotal Repayment

SisaKewajiban

Remaining Liability

Bank Asiatic 886.579.224.443,83 60.000.000.000 818.579.224.443,83

Bank Dagang Bali 1.331.516.911.477,24 393.296.282.870 938.220.628.607,24

Bank Global Internasional 804.234,270.395,51 162.260.000.000 641.974.270.395,51t

Bank Ratu 71.817.985.352,00 30.000.000.000 41.817.985.352,00

Bank Prasidha Utama 227.134.559.144,00 20.497.034.464,52 206.637.524.679,48

TOTAL 3.321.282.950.812,58 666.053.317.334,52 2.647.229.633.478,06

Sumber: Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKNSource: Directorate of State Assets Management and Information Systems, DJKN

062LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



061LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Adapun dari 5 BDL Eks UP3 di atas, telah terdapat 1 BDL yang telah menyerahkan asetnya kepada DJKN yaitu Bank Prasidha Utama (DL), dengan rincian nilai aset sebagai berikut :

Of 5 liquidated banks above, one bank has handed over its assets to the DJKN, namely Bank Prasidha Utama (DL), with details of the assets value as follow:

No Aset/Assets

Jumlah/Total

Nilai ( dalam rupiah)/Asset Value

1 Aset Kredit/Credit Asset 3 Akun (Accounts) 31.837.451.315,00

2 Aset Properti/Property Asset 2 Objek (Objects) 874.000.000,00

“March on. Do not tarry.To go forward is to move toward perfection.March on, and fear not the thorns,or the sharp stones on life's path.”

—Khalil Gibran

INTEGRITYWe think, speak, behave, and act properly and uphold the code of

ethics and moral principles.

064LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

PERKEMBANGAN PENILAIAN

DEVELOPMENTS IN VALUATION

A. Capaian Kinerja Penilaian

1. Inventarisasi dan Penilaian BMN

Pada tahun 2011, DJKN berhasil menyelesaikan Inventarisasi dan Penilaian (IP) 1.337 satker (98%) pada 23 Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Dari 23 K/L tersebut, 8 K/L merupakan temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan Nasional dan LIPI dengan jumlah satker keseluruhannya adalah 690 satker. Sementara atas 15 K/L lainnya, 3 K/L yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan temuan atas LKKL dengan jumlah satker sejumlah 612 dan 2 K/L yaitu Lembaga Penyiaran Publik dan Badan Pengembangan Kawasan Sabang dengan 12 satker. Sisanya sebanyak 10 K/L dengan jumlah 48 satker, merupakan sisa kegiatan tahun sebelumnya yang berhasil diselesaikan oleh Kanwil XVII DJKN Jayapura.

Berikut ini adalah tabel yang berisi 23 K/L yang dilaksanakan IP pada tahun 2011.

A. DJKN’s Valuers’ Achievements and Performance

1. BMN Valuation and Inventory Taking

In 2011, DJKN successfully completed 98% of working units in 23 Ministries/Agencies (K/L) or amounting to 1,337 working units. Of 23 those 23 K/L, eight K/L are the BPK findings to the Financial Statements of the Central Government in 2010 covering the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Public Works, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Justice, Central Bureau of Statistics, the Ministry of National Education, and LIPI, with the overall number of working units reached 690. Meanwhile of the 15 K/L, other three K/L that are the Ministry of Defense, the Ministry of Agriculture, and the Ministry of Manpower and Transmigration, are the findings on the LKLL with the number of working units amounting to 612 and two agencies which are Public Broadcasting Agency and Sabang Area Development Board with 12 working units. The remaining ten K/L comprising 48 working units, are the left-over activities form the previous year which are successfully completed by the DJKN Regional Office XVII Jayapura.

Below is a table that contains the 23 K/L mentioned above.

No. Kementerian Negara/LembagaMinistry/Agency

Jumlah SatkerNumber of

Working Units

Jumlah Satker Selesai

Completed Working Unit

Nilai WajarFair Value

1. Kementerian Dalam Negeri/The Ministry of Home Affairs 11 11 4.217.193.011

2. Kementerian Pekerjaan Umum/The Ministry of Public Works 32 30 10.042.777.556.973

3. Kementerian ESDM/The Ministry of Energy and Mineral Resources 24 24 1.917.555.880

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan/The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 108 108 108.876.568.439

5. Kementerian Hukum dan HAM/The Ministry of Justice and Human Rights 29 29 2.689.090.000

6. BPS/Central Bureau of Statistics 484 484 50.461.284.086

7. LIPI/National Institute of Sciences 1 1 43.064.848.645

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/The Ministry of National Education and Culture 1 1 1.227.264.223.972

PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PENILAIAN TAHUN 2011IMPLEMENTATION OF INVENTORY AND ASSESSMENT YEAR 2011

065LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT066

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kegiatan IP BMN pada tahun 2011 telah berhasil melakukan penilaian atas ribuan jenis aset dan dihasilkan nilai wajar sekitar Rp27,3 triliun. Kementerian Pertahanan, Kementerian PU dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki nilai BMN tertinggi berturut- turut yaitu Rp12,9 triliun, Rp10 triliun dan Rp1,2 triliun.

Untuk BMN yang berasal dari aset eks KKKS pada Kementerian ESDM, di tahun 2011 telah dilaksanakan tindak lanjut IP pada 58 KKKS dengan total nilai wajar sebesar Rp170 triliun. Berikut adalah ikhtisar pelaksanaan IP BMN yang berasal dari aset eks KKKS pada tersebut.

The table above shows that the BMN Inventory Taking and Valuation (IP BMN) activities in 2011 have managed to conduct a valuation of the thousands of types of assets resulting fair value of Rp27.3 trillion. It appears that for the period 2011, the Ministry of Defense, the Ministry of Public Works and the Ministry of Education and Culture, have the highest value of BMN reaching, respectively, Rp12,9 trillion, Rp10 trillion, and Rp1.2 trillion.

For BMN from the asset of ex-Contractors of Production Sharing Contracts (KKKS) at the Ministry of Energy and Mineral Resources, in 2011 a follow up IP has been carried in 58 KKKS with a total fair value of Rp170 trillion. The summary result of the inventory and valuation is as follows.

9. Kementerian Pertanian/The Ministry of Agriculture 233 226 986.556.208.777

10. RRI/State Radio Network of Indonesia 11 11 465.277.265.251

11. Kementerian Pertahanan/The Ministry of Defense 361 351 12.910.619.415.245

12. Kementerian Perhubungan/The Ministry of Transportation 23 22 741.338.843.318

13. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/The Ministry of Culture and Tourism 1 1 26.956.000

14. Kementerian Agama/The Ministry of Religious Affairs 4 3 94.158.000

15. Kementerian Kehutanan/The Ministry of Forestry 3 3 3.273.521.000

16. BMKG/Meteorological, Climatological, and Geophysics Agency 4 4 110.404.500

17. BPN/National Land Agency 1 1 0

18. POLRI/National Police 7 6 73.583.199.692

19. BPKP/Finance and Development Supervisory Agency 1 1 156.610.000

20. KPU/General Elections Commission 3 2 5.656.000

21. BPK (Supreme Audit Board) Sabang 1 1 648.320.960.783

22. Mahkamah Agung/Supreme Justice 1 1 973.025.600

23. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi/The MInistry of Manpower and Transmigration 18 18 26.760.616.354

1.362 1.337 27.338.365.161.526

Sumber: Direktorat BMN dan Direktorat Penilaian-DJKNSource: Directorate of State-Owned Asset and Valuation

REKAP HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN YANG BERASAL DARI ASET EKS KKKS BERUPA ASET HARMONI IIIBMN DERIVING FROM EX-KKKS ASSETS IN THE FORM OF HARMONI III ASSETS

No KKKS Block Nilai Wajar (Rp) KoreksiCorrected Fair Value

Crash Program

1 Chevron Indonesia Company (Cico) East Kalimantan 4.339.418.912.033

2 Chevron Makassar Ltd. Makassar Strait 2.374.815.817.392

3 CNOOC South East Sumatera Ltd. Southeast Sumatera 6.331.875.912.848

4 ConocoPhillips (Grissik) Ltd. Corridor 5.355.321.801.946

5 ConocoPhillips Indonesia Ltd. South Natuna Sea B 19.499.182.064.240

6 ExxonMobil Oil Indonesia Inc. Block B 5.729.601.720.519

7 Mobil Exploration Indonesia North Sumatera Offshore 2.494.236.136.467

8 Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd Offshore Northwest Java 10.890.832.969.614

9 PetroChina International (Jabung) Ltd. Tanjung Jabung 5.651.411.927.221

10 Premier Oil Natuna Sea BV Natuna Sea Block A 3.540.666.519.483

11 PT Chevron Pacific Indonesia Rokan 17.908.369.464.290

12 Total E&P Indonesie Mahakam 49.367.162.961.802

13 Vico Indonesia Co. Sanga-sanga 6.422.029.820.027

Subtotal Crash Program 139,904,926,027,885

Non Crash Program

1 HESS (Indonesia-Pangkah) Pangkah-Gresik 3.519.113.744.796

2 Kodeco Energy Co. Ltd. West Madura 2.397.856.205.664

3 PT. PetroChina International (Bangko) Ltd. Bangko 17.694.610.165

4 Medco E&P Lematang Lematang 635.965.902.129

5 Camar Resources Canada Bawean 209.427.813.926

6 Mobil Cepu Ltd. Cepu 827.424.915.834

7 PT. Pertamina EP beberapa lokasi 5.806.384.286.257

8 Mont’ D Or Oil (Pearl Oil Tungkal Ltd.) Tungkal 134.607.585.909

9 JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Jambi Merang 5.848.378.834

10 JOB Pertamina - Talisman (Ogan Komering) Ogan Komering 327.182.595.151

11 Lapindo Brantas Inc. Sidoarjo 144.093.908.804

12 Petroselat Ltd. Tanjung Pal 37.026.932.432

13 Medco E&P Indonesia South & Sumatera Extension (Palembang) 947.187.867.622

14 Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd Sengkang 75.623.743.951

15 JOB Pertamina-Costa International Group Ltd. North Gebang 167.231.374.061

067LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT068

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

2. Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

Sepanjang tahun 2011, Penilai DJKN telah menyelesaikan 839 permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan telah dilaksanakan penilaian sebanyak 187 kali dengan opini nilai wajar senilai Rp2.789 miliar, sedangkan untuk pemindahtanganan telah dilaksanakan 652 kali penilaian dengan opini nilai wajar senilai Rp2.191 miliar. Selain itu, Penilai DJKN juga melaksanakan penilaian atas proposal pemanfaatan dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan maupun Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna. Rincian data hasil penilaian di Kantor Pusat dan 17 Kantor Wilayah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

2. Valuation for Utilization and Transfer of BMN

During the year 2011, the DJKN’s valuers at Head Office have conducted 839 valuation requests in the course of determining asset utilization and asset transfer. As for asset transfers DJKN has conducted 652 valuation with a fair value worth Rp2,789 billion and Rp426,8 billion respectively. And for asset utilization, DJKN has conducted 187 valuation with a fair value worth Rp2.789 billion. In term of asset utilization, in addition to presenting the value of BMN, DJKN’s valuers also conducted an assessment of the proposal of utilization under the scheme of Utilization Cooperation and Build-Operate-Transfer. Details of the valuation at the Central Office and seventeen Regional Office is shown in the following table.

No KKKS Block Nilai Wajar (Rp) KoreksiCorrected Fair Value

16 Kondur Petroleum S.A. Malacca Strait 1.099.552.410.971

17 Bungamas International Company Bungamas 1.673.658.210

18 PT Sarana Pembangunan Riau Langgak Mountain Front Kuantan 21.743.118.651

19 ENI Bukat Ltd. Bukat 2.053.428.032

20 ENI Muara Bakau BV Muara Bakau 69.692.883

21 Husky Oil (Madura) Ltd Madura Striat 304.215.294

22 Transworld Seruway Exploration 932.054.905

23 Inpex Masela Ltd. Masela 912.051.570

24 Anadarko Papalang Ltd Papalang 215.381.124

25 Anadarko Popodi Ltd. Popodi 215.381.124

26 Star Energy (KAKAP) Ltd. beberapa lokasi 1.942.615.035.320

27 BP Tangguh (Joint venture dari BP Berau, BP Muturi, dan BP Wiriagar) Baboo, Bintuni, Papua Barat 6.451.321.673.632

28 Husky Oil North Sumbawa Ltd. North Sumbawa 1.532.651.203

29 Pearl Oil (Sebuku) Ltd. Sebuku 2.341.376.016

30 Medco E&P Rimau Rimau 1.280.852.052.781

31 Medco E&P Malaka Block A 457.959.000

32 Kalrez Petroleum (Seram) Ltd. Bula 36.876.894.422

33 Perusda Benua Taka Wallawi 38.980.990.984

34 Total E&P Indonesie Tengah Area 408.389.790.181

35 PT Chevron Pacivic Indonesia Siak 50.705.031.293

36 Triangle Pase Inc Pase 445.501.008.185

37 JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Senoro-Tolili 116.093.590.199

38 JOB Pertamina-Golden Spike Raja Pendopo 86.164.965.981

39 AED Rombebai Jayapura 1.637.107.848

40 Conoco Phillips (Shouth Jambi) Ltd. Shouth Jambi 279.479.391.953

41 JOB Petrochina Pertamina Salawati Salawati (kepala burung) 156.190.325.042

42 Petrochina International (Bermuda) Ltd. Kasim Marine Terminal 539.142.408.181

43 Citic Seram Seram Non Bula 587.836.599.788

44 PT BOB Bumi Siak Pusako Coastal Plain Pekanbaru 992.112.133.506

45 Ecosse Energy (Manokwari) Ltd. (Eks. Irian Petrolium) Manokwari 1.744.934.980

Subtotal Non Crash Program 29,800,317,178,796

Total 169,705,243,206,680

Sumber: Direktorat Penilaian-DJKNSource: Directorate of Valuation

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANANRECAPITULATION OF ASSESSMENT IN ORDER TO USE AND ALIENATION

No. KantorPemanfaatan/Utilization Pemindahtanganan/Asset Transfer Total

Frek. Nilai BMN (Rp) Frek. Nilai BMN (Rp) Frek. Nilai BMN (Rp)

1 Pusat 16 2,546,254,099,417 68 2,119,321,250,358 84 4,665,575,349,775

2 Wilayah I 1 0 8 0 9 0

3 Wilayah II 17 1,627,548,981 15 19,063,902,414 32 20,691,451,395

4 Wilayah III 0 0 0 0 0 0

5 Wilayah IV 16 89,122,045 26 1,258,323,000 42 1,347,445,045

6 Wilayah V 0 0 0 0 0 0

7 Wilayah VI 1 234,522,608 16 466,671,000 17 701,193,608

8 Wilayah VII 10 2,750,694,722 128 3,763,123,500 138 6,513,818,222

9 Wilayah VIII 11 45,665,490,000 9 99,833,540 20 45,765,323,540

10 Wilayah IX 2 5,314,073,000 34 438,042,000 36 5,752,115,000

11 Wilayah X 56 153,685,026,492 43 3,241,081,000 99 156,926,107,492

12 Wilayah XI 24 2,587,590,150 38 7,981,233,000 62 10,568,823,150

Penilaian KKKS Total Senipah Kalimantan TimurValuation of KKKS Total Senipah East Kalimantan

069LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT070

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Pada tabel di atas, terlihat 3 frekuensi tertinggi penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berada di Kanwil XVII DJKN Jakarta, diikuti oleh Kanwil XIII DJKN Samarinda dan Kanwil X DJKN Surabaya. Namun dari sisi besaran opini nilai wajar, penilai Kantor Pusat DJKN menyajikan opini nilai wajar yang terbesar. Hal tersebut terjadi karena aset yang memiliki nilai besar, penilaiannya merupakan kewenangan penilai di Kantor Pusat.

3. Penyiapan BMN sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Sejak pertama kali diterbitkannya SBSN pada tahun 2008, DJKN telah mengimplementasikan Undang- Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.08/2008 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara, dimana DJKN ditugaskan untuk menyiapkan BMN sebagai underlying asset SBSN dengan Skema Ijarah. Dari grafik di bawah ini terlihat bahwa mulai tahun 2011 ada penurunan jumlah nilai BMN yang disampaikan. Hal ini disebabkan karena semakin sedikit BMN yang memenuhi persyaratan baik dari aspek legal maupun aspek syariah, untuk dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Pada tahun 2011, DJKN berhasil menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN yang berasal dari BMN senilai Rp33,38 triliun terdiri dari BMN tanah senilai Rp27,22 triliun dan BMN bangunan senilai Rp6,16 triliun.

According to the table above, the highest frequency of valuation in the course of asset utilization and transfer is held by the Regional Office XV Makassar, followed by the Regional Office XVII Jayapura and the Regional Office XI Pontianak. But in terms of the amount of the fair value opinions, the Central Offices' valuers present the largest value. No wonder, since the valuation for high values assets shall be conducted by valuers at the Central Office.

3. Preparation of BMN as the Underlying Asset of State Sharia Bond (SBSN)

Since the SBSN’s first issuance in 2008, DJKN has submitted the list of nominated asset (DNA) amounted to Rp117 trillion. This is the mandate of the Law Number No.19 of 2008 concerning State Sharia Bonds and the Minister of Finance’s Regulation No. 04/PMK.08/2008 on the Management of SBSN’s Asset deriving from BMN in which DJKN is assigned to prepare the BMN as the underlying asset of SBSN under ijarah scheme. The chart below shows that in 2011 there was a decrease in the amount of BMN value delivered. This is due to the decrease in well qualified BMN both in terms of legal as well as sharia aspects, to be submitted to the Directorate General of Debt Management. In 2011, DJKN successfully submitted List of Nominated SBSN Assets from BMN worth Rp33,38 trillion consisting of lands worth Rp27,22 trillion and buildings worth Rp6,16 trillion.

No. KantorPemanfaatan/Utilization Pemindahtanganan/Asset Transfer Total

Frek. Nilai BMN (Rp) Frek. Nilai BMN (Rp) Frek. Nilai BMN (Rp)

13 Wilayah XII 2 3,105,857,000 18 876,667,000 20 3,982,524,000

14 Wilayah XIII 14 6,368,126,000 98 25,373,474,700 112 31,741,600,700

15 Wilayah XIV 7 751,894,000 71 7,418,236,000 78 8,170,130,000

16 Wilayah XV 6 19,260,225,000 35 1,381,768,000 41 20,641,993,000

17 Wilayah XVI 2 1,112,812,000 35 477,746,000 37 1,590,558,000

18 Wilayah XVII 2 646,200,000 10 205,027,000 12 851,227,000

Total 187 2,789,453,281,415 652 2,191,366,378,512 839 4,980,819,659,927

Sumber : Laporan dari Kantor Wilayah, diolah oleh Direktorat PenilaianSource: Prepared by the Directorate of Valuation based on the Report of the Regional Office

USULAN DAFTAR NOMINASI ASET SBSN 2008-2011LIST OF NOMINATED SBSN ASSETS 2008-2011

USULAN DAFTAR NOMINASI ASET SBSN 2008-2011LIST OF NOMINATED SBSN ASSETS 2008-2011

Tahun

Nilai (Rp Triliun)

KeteranganTanah/Lands

Bangunan /Buildings Total

2008 11.99 6.38 18.37 Kementerian Keuangan/Minitry of Finance

2009 27.73 0.77 28.50 Komplek Gelora Bung Karno/Bung Karno Stadium

2009 22.72 4.57 27.30 37 Kementerian/Lembaga/ Ministries/Agencies



Total 112.33 38.27 150.60

Pada tahun 2011, DJKN berhasil menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN yang berasal dari BMN senilai Rp33,38 triliun terdiri dari BMN tanah senilai Rp27,22 triliun dan BMN bangunan senilai Rp6,16 triliun.

In 2011, DJKN successfully submitted List of Nominated SBSN Assets from BMN worth Rp33,38 trillion consisting of lands worth Rp27,22

trillion and buildings worth Rp6,16 trillion.

071LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT072

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



B. Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Penilai

Dengan semakin kompleksnya tugas Penilai DJKN, pada tahun 2011, DJKN telah melakukan berbagai kegiatan untuk menopang profesi Penilai sehingga semua penugasan dan permohonan penilaian dapat dilaksanakan dengan baik dan pada saat yang bersamaan kualitas Penilai dan hasil penilaian menjadi semakin andal. Fokus kegiatan adalah memperkuat tiga pilar penopang profesi Penilai DJKN yaitu standar dan peraturan penilaian, peningkatan kualitas Penilai, dan yang terakhir yaitu database penilaian dan teknologi informasi.

1. Standar dan Peraturan Bidang Penilaian

RUU di bidang Penilaian telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) DPR RI tahun 2010-2014 dengan nama RUU tentang Penilai. Selanjutnya, untuk mendukung target pembahasan legislasi Prioritas I di DPR, pada tahun 2011 Panitia Penyusunan RUU tentang Penilai telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu: 1) Focus Group Discussion (FGD) RUU tentang Penilai: Focus Group Discussion dilaksanakan dalam rangka menjaring masukan guna penyempurnaan materi pengaturan dalam RUU tentang Penilai dan mendapatkan gambaran komprehensif mengenai pengaturan profesi penilai serta praktek penilaian yang dilakukan. Kegiatan FGD ini melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, akademisi maupun swasta antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah (Pemda), Universitas serta Perbankan. Pada tahun 2011, telah dilaksanakan 5 (lima) FGD dengan rincian sebagai berikut:

B. Research, Development, and Valuers Advancement

With the increasing complexity of the task of DJKN's valuers, in 2011, DJKN has carried out various activities to support the valuation profession so that all assignments and valuation requests can be conducted well, and at the same time to enhance the quality and reliability of both the valuers and their valuation results. The focus of the activities is to strengthen the three pillars supporting the DJKN's valuers, namely regulation and valuation standards, improvement of valuers' quality, and the database and information technology.

1. Standards and Valuation Regulation

Draft of Law on Valuation has been included in the National Legislation Program (Prolegnas) at the House of Representatives in 2010-2014 under the name of Bill on Valuation. Furthermore, to support the targeted Priority I Legislation discussion in the House, in 2011 the Committee on the Preparation of the Draft of Law on Valuation has conducted several activities, namely: 1) Focus Group Discussion (FGD) on Valuation: FGD is conducted to solicit input for improving the material arrangements in the Bill of Valuation and to get a comprehensive overview of the valuation profession and of the valuation practice. This focus group discussions involving various stakeholders such as the Directorate General of Taxation, the National Land Agency (BPN), Local Government (Pemda), Bankers, and also practitioners/academics. In 201, five FGDs with the following details were conducted:

2) Pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian Pada Tahun 2011 dilaksanakan pembahasan intensif di tingkat antar Kementerian (Panitia Antar Kementerian) dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, dan Internal Kementerian Keuangan antara lain Sekretariat Jenderal cq. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Publik dan Biro Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Bapepam-LK, dan DJKN. Adapun Rapat tersebut selama tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. 3) Studi Banding Studi banding dilakukan untuk mengetahui praktek pengaturan Penilai di beberapa negara. Studi banding ini bertujuan untuk memperdalam kajian literatur yang telah dilakukan terkait dengan pengaturan profesi Penilai dan benchmarking atas pengaturan profesi penilai di luar negeri. Pada Tahun 2011, studi banding dilakukan di 3 (tiga) negara, yaitu:

2) Discussions with the Inter-Ministry Committee In the year 2011, intense discussions between the Ministries (Inter-Ministry Committee) were conducted, involving the Ministry State Secretary, Ministry of Law and Human Rights, National Land Agency. A much as 12 discussions were also carried out within the Ministry of Finance itself which comprised, among others, Secretary General c.q. Center for Development of Valuation Services and Public Accountant, Legal Bureau, Directorate General of Taxation, Bapepam-LK, and DJKN. 3) Comparative studies Comparative studies conducted to determine the practice of regulating valuers in multiple states. This comparative study aims to deepen the study of literature that has been done related to the valuation profession and benchmarking on the management valuation profession abroad. In the year 2011, the studies conducted in 3 (three) countries.

No Tanggal/Date Tempat/Venue

1 30 Juni – 2 Juli 2011 Kanwil IV DJKN Palembang

2 6 – 8 Oktober 2011 Kanwil XI DJKN Denpasar

3 12 – 14 Oktober 2011 Kanwil XV DJKN Makasar

4 13 – 15 Oktober 2011 Kanwil VIII DJKN Bandung

5 13 – 15 Oktober 2011 Kanwil XIV DJKN Pontianak

NoStudi Banding/

Comparative StudyInstansi Tujuan/

Institutions Destination

1Kuala Lumpur, Malaysai

10 – 14 Juli 2011

Institut Penilaian Negara (INSPEN), Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Tanah (JPPH),Institution of Surveyors Malaysia (ISM), dan Boards of Valuers, Appraisers, and Estate Agent.

2Sydney, Australia

26 – 31 Juli 2011

Australian Valuation Office (AVO); pemerintah negara bagian yaitu Land and Property Information (LPI), dan Office of Fair Trading (OFT); dan asosiasi penilai terbesar di negara itu yaitu Australian Property Institute (API).

3Seoul, Korea

2 – 5 Agustus 2011

Ministry of Land, Transportation and Maritime Affairs (MLTM), Korea Appraisal Board (KAB), Korea Association of Property Appraisers (KAPA) dan Korea Association of Property Appraisers (KAPA).

Sumber: Direktorat Penilaian-DJKNSource: Directorate of Valuation, DJKN

073LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT074

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



4) Harmonisasi Kegiatan harmonisasi dilakukan dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan untuk mengharmonisasi RUU tentang Penilai dengan peraturan perundangan yang lain untuk menghindari adanya tumpang tindih pengaturan atas profesi penilai. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Sebelumnya, materi RUU tentang Penilai telah dipresentasikan 2 (dua) kali dihadapan Menteri Keuangan, yaitu tanggal 7 September dan 21 Oktober 2011.

Permohonan harmonisasi atas draft RUU tentang Penilai dimaksud secara resmi disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat nomor S-720/MK.06/2011 tanggal 17 November 2011. Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM selesai dilakukan dan telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor PPE.PP.02-03-1932 tanggal 30 November 2011 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penilai. RUU tentang Penilai belum masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2012, namun berdasarkan surat dari Setjen Kemenkeu kepada Kepala BPHN nomor S-387/ SJ/2012 tanggal 20 Februari 2012, RUU tentang Penilai diusulkan menjadi RUU prioritas tambahan

4) Harmonization Harmonization is done by involving the Ministry of Justice and Human Rights in order to harmonize the Bill on Valuers with other laws and regulations in order to avoid an overlap in regulating valuation profession. Harmonization with the Ministry of Justice and Human Rights held three times. The material has been presented two times to the Minister of Finance, on September 7 and October 21, 2011.

The Ministry of Finance has officially presented the application for the harmonization of bill to the Ministry of Justice and Human Rights through a letter number: S-720/MK.06/2011 dated November 17, 2011. Harmonization in the Ministry of Justice and Human Rights has been completed and formally presented to the Minister of Finance through a letter Number: PPE.PP.02-03-1932 dated 30 November 2011 regarding the submission of the results of harmonizing, rounding, and firming of the conception of the bill on valuers. The Bill on Valuers has not been included in the Prolegnas 2012's priorities, but according to a letter from the Secretary General of the Ministry of Finance to the Head of BPHN Number: S-387/SJ/2012 dated February 20, 2012 Bill on Valuers has been proposed to be a part of additional priorities in

tahun 2012.2. Peningkatan Kualitas Penilai

Dalam rangka meningkatkan kualitas Penilai, pada tahun 2011 DJKN telah menyelenggarakan pembinaan internal dalam rangka capacity building untuk meningkatkan kualitas penilai seperti Workshop Penilaian SDA, Workshop Penilaian Properti, Asistensi/ Bantuan Teknis pada Kanwil/KPKNL, Uji Penilaian Sumber Daya Alam, serta bedah Daftar Komponen Penilaian Bangunan. Selanjutnya DJKN menargetkan program penyusunan grading system penilai.

2012.2. Quality Improvement for Valuers

To enhance the quality of valuers, in 2011 DJKN has organized an internal capacity building in order to improve its valuers's quality. The capacity building consisted of Workshop on Natural Resource Valuation, Workshop on Property Valuation, Assistance/Technical Assistance to the Regional Office/KPKNL, Sampling on Natural Resources Valuation, as well as DKPB (List of Components of Building Valuation) study. DJKN then targeted the preparation for grading system evaluation for valuers.

PELAKSANAAN WORKSHOP DAN UJI PETIK TAHUN 2011WORKSHOP AND SAMPLING IN 2011

PELAKSANAAN ASISTENSI PENILAIAN DJKN TAHUN 2011VALUATION ASSISTANCE IN 2011

JenisType

LokasiLocation

WaktuTime

PesertaParticipator

Quality Assurance PenilaiQuality Assurance on Valuer

17 Kanwil dan64 KPKNL di Seluruh Indonesia

Sepanjang tahun 947 peserta(713 penilai)

Workshop Penilaian PropertiWorkshop on Property Valuation

Jayapura 22 – 25 Feb 2011 53 Orang

Denpasar 02 – 06 Mei 2011 50 Orang

Batam 20 – 24 Juni 2011 40 Orang

Jogjakarta 19 – 24 Sept 2011 60 Orang

Workshop Penilaian SDA Workshop on Natural Resource Valuation

Palembang 7 – 12 Maret 2011 50 Orang

Kendari 25 – 30 Juli 2011 50 Orang

Workshop Penilaian BisnisWorkshop on Business Valuation Jogjakarta 23 – 28 mei 2011 25 Orang

Uji Penilaian SDASampling of Natural Resources Valuation

Tanjung Enim 28 Feb – 2 Maret 2011 23 Orang

Sebangau 12 – 17 Sept 2011 16 Orang

JenisType

Jenis AsetAsset Type

LokasiLocation

WaktuTime

Penilaian Properti Khusus Special Property Valuation

Aset PertambanganMining Asset Lhoksumawe 14-16 April 2011

Benda Seni/Piece of Art Bali 6 Juni 2011

Benda Seni/Piece of Art Cipanas 6 Juni 2011

Properti Khusus Banjarmasin 16 – 18 Nov 2011

Properti Khusus Jayapura 12 – 17 Des 2011

Penilaian steam generator PT. ChevronPacific Indonesia RiauValuation steam generator of PT. ChevronPacific Indonesia Riau

075LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT076

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



3. Database Penilaian dan Teknologi Informasi

Database Penilaian yang disusun selama tahun 2011 merupakan pengembangan dari database yang sudah disusun tahun 2010. Adapun database yang terbentuk pada tahun 2011 terdiri dari 7 (tujuh) database yaitu database tanah dan/atau bangunan, database kendaraan, database sewa, database mineral, database batubara, database panas bumi dan database hutan. Untuk database properti (tanah dan/atau bangunan dan kendaraan) meliputi data objek penilaian dan objek pembanding yang berasal dari proses input oleh KPKNL, Kanwil dan Kantor Pusat DJKN.

Untuk menunjang pencapaian output database yang optimal, selama tahun 2011 diadakan monitoring dan evalusasi (monev) atas pembentukan database dimaksud. Adapun kegiatan monev tersebut selain bertujuan untuk mengoptimalkan hasil output database, juga sekaligus untuk updating kemampuan para Penilai pada KPKNL dan Kanwil di seluruh Indonesia dalam rangka pengggunaan perangkat Global Positioning System (GPS). Adapun rincian monev database yang dilakukan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

3. Database on Valuation and Information Technology

Valuation Database prepared for the year 2011 is the development of a database that was build in 2010. The 2011's database consists of seven databases, namely the database on land and/or buildings, on vehicles, on leasing, on mineral, on coal, on geothermal and that on woods. Database on property (land and/or buildings and vehicles) includes data on valuation objects and comparative data derived from the input from KPKNL, Regional Office, and DJKN Central Office.

To support the achievement of optimal database output, during 2011, monitoring and evaluation on the database establishment were run. The Apart from aiming to optimize the output of the database, the activities were also aimed at updating the skills of valuers in KPKNL and regional offices throughout Indonesia in deploying GPS. The details of the monitoring and evaluation database performed during the year 2011 are as follows:

Database penilaian ke depannya akan digabungkan dengan Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara (SIG KN) . Dengan digabungkannya database penilaian dan SIG KN, maka pengguna diharapkan selain dapat memperoleh informasi mengenai nilai/ harga tanah yang terjadi juga dapat melihat lokasi objek penilaian atau pembanding di peta SIG KN.

Selain itu, ke depannya database penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penyusunan model harga tanah, yang dapat menjadi benchmarking bagi penilai dalam mencari data pembanding dan range nilai yang terbentuk dalam suatu kawasan. Model harga tanah ini diharapkan akan menjadi cikal bakal harga dasar tanah secara nasional.

The future development of the valuation database is to combine this database with the submodules of the State Asset Module, namely the Geographic Information Systems assessment of State (SIG KN). With this combined modules, then the users are expected to, in addition to obtaining information on the value/price of lands, also see the location of the valuation object or the comparable object on the SIG KN map.

Aside from that, valuation database can next be used as a source of data in land prices model, which can be use as a benchmarking for valuers in finding comparable data and the range of values formed in an area. Future land price model is expected to be a forerunner to the base price of lands nationwide.

MONITORING DAN EVALUASI DATABASE PENILAIAN 2011MONITORING AND EVALUATION

No TanggalDate

LokasiVenue

PesertaParticipants

1 14-16 September 2011 Bogor, Jawa Barat 1. Kanwil Serang2. Kanwil Bandung

2 5 – 7 Oktober 2011 Denpasar, Bali 1. Kanwil Sirabaya2. Kanwil Denpasar

3 12 – 14 Oktober 2011 Pontianak, Kalbar Kanwil Pontianak

4 12 – 14 Oktober 2011 Makasar 1. Kanwil makasar2. Kanwil manado

5 19 – 21 Oktober 2011 Samarinda Kanwil Samarinda

6 19 – 21 Oktober 2011 Banjarmasin Kanwil Banjarmasin

7 2 – 4 November 2011 Aceh 1. Kanwil Banda Aceh2. Kanwil Medan

8 28 – 30 November 2011 Bandar Lampung 1. Kanwil Palembang2. Kanwil Bandar Lampung

9 7 – 9 Desember 2011 Pekanbaru Kanwil Pekanbaru

10 9 – 10 November 2011 Jakarta Kanwil Jakarta dan Kantor Pusat DJKN

11 20 – 22 Juli 2011 Semarang Kanwil Semarang

JenisType

Jenis AsetAsset Type

LokasiLocation

WaktuTime

Penilaian PropertiProperty Valuation

Properti Solo 24 Agustus 2011

Properti Jakarta 16 – 18 Nov 2011

Properti Bandung 19-23 Des 2011

Penilaian SDANatural Resources Valuation

SDA/Hutan Merauke 8-12 Maret 2011

SDA/ Hutan Serang 2 – 6 Mei 2011

SDA.Hutan Cibodas 11-15 Juli 2011

SDA/Mineral Pandeglang 9 – 12 Agustus 2011

SDA/Hutan Manado 28 Nov – 2 Des 2011

077LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



C. Kendala dan Pemecahan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, banyak kendala yang dialami oleh Penilai pada KPKNL, Kanwil maupun Kantor Pusat DJKN. Kendala tersebut meliputi antara lain :

1. Sebaran Penilai DJKN. Sebaran penilai DJKN yang belum seimbang dibandingkan dengan beban kerja pada masing- masing Kanwil dan KPKNL merupakan kendala utama

yang dihadapi oleh Direktorat Penilaian.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Penilai yang menduduki jabatan struktural, mulai dari eselon II sampai dengan eselon IV berjumlah 488 orang atau sekitar 39% dari total Penilai DJKN yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap dukungan tugas penilaian secara keseluruhan, mengingat objek penilaian yang cukup kompleks dan tujuan penilaian yang beragam. Namun demikian, jika ditinjau dari sisi pendidikan dan usia Penilai, kondisi Penilai DJKN cukup ideal untuk dapat melakukan tugas secara optimal.

C. Obstacles and Solutions

To achieve the set targets, valuers in KPKNL, Regional Office, and the Central Office must face many constraints comprising:

1. The distribution DJKN's valuers. The distribution DJKN's valuers has not been in a good balance with the workload at each Regional Office and KPKN poses a major obstacle to the

Directorate of Valuation.

We can conclude, based on the above data, that the valuers holding structural positions, ranging from echelon II to echelon IV totaled 488 people, or about 39% of the total DJKN' valuers appointed by the Minister of Finance. This condition is of course, quite affect the performance of the overall valuation, given the valuation objects are quite complex and the valuation purposes are also diverse. When viewed from the side of education and age, however, the valuers are in a condition that is ideal to be able to work optimally.

KOMPOSISI PENILAI DJKNCOMPOSITION OF DJKN’S VALUERS

JABATAN/JOB

PENDIDIKAN/EDUCATION

USIA/AGE

Eselon II : 16 S3 : 2 <30 thn : 158

Eselon III : 102 S2 : 201 30-39 thn : 729

Eselon IV : 370 S1 : 665 40-49 thn : 199

Pelaksana : 765 Diploma III : 255 >50 thn : 167

Diploma I : 45

SLTA : 85

Total 1.253

Sumber: Sekretariat, DJKNSource: Secretariat, DJKN

Sebaran Penilai DJKNDJKN’s Valuers Distribution

Sumber: Sekretariat, DJKNSource: Secretariat, DJKN

Mercusuar Pulau Lengkuas, BelitungLengkuas Island Lighthouse, Belitung

079LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT080

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Saat ini Kantor Pusat DJKN tengah menelaah beban kerja Penilai pada seluruh kantor dengan melakukan analisis atas parameter yang lebih tepat dalam menggambarkan beban kerja setiap kantor. Termasuk penting juga untuk dipertimbangkan, penilai DJKN yang ditempatkan pada bidang tugas di luar penilaian seperti Pejabat Lelang, Juru Sita maupun pada bidang pengelolaan BMN.

2. Kesulitan Teknis Penilaian. Objek Penilaian yang semakin beragam dan kompleks, membutuhkan pengetahuan yang memadai bagi Penilai untuk dapat menghasilkan nilai yang reliable. Penilaian SDA, penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan (sewa, KSP, BOT/BTO) memerlukan pemahaman yang memadai dari Penilai atas karakteristik objek penilaian. Hal ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas penilaian. Selain kondisi aset yang kompleks, masalah lain yang dihadapi adalah belum semua Penilai memiliki pengetahuan yang merata atas objek-objek yang mempunyai karakteristik yang khusus seperti properti khusus, SDA dan penilaian kelayakan usaha atas pemanfaatan BMN.

Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat untuk memberikan pedoman dan petunjuk teknis atas permasalahan penilaian dimaksud. Selain itu, mekanisme bantuan teknis penilaian dari Kanwil kepada KPKNL atau dari Kantor Pusat kepada Kanwil juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesulitan teknis penilaian, sekaligus momentum knowledge sharing diantara para Penilai.

3. Sarana Pendukung Penilaian. Untuk mendukung pelaksanaan tugas penilaian diperlukan berbagai sarana baik yang bersifat peraturan dan berbagai instrumen pendukung termasuk sarana fisik. Dukungan sarana telah dilakukan melalui penyediaan sarana fisik berupa alat bantu penilaian seperti GPS, kamera dan laptop telah didistribusikan kepada Kanwil dan KPKNL. Sedangkan pada KPKNL Teladan telah dilengkapi dengan sarana penyimpanan laporan penilaian yang memadai, sehingga arsip penilaian dapat dijaga dan digunakan pada saat diperlukan.

DJKN Central Office is currently examining valuers workload in all offices by performing analysis on a more appropriate parameter to describe the workload of each office. It should also be considered, that there are valuers placed on non-valuation duties such as auctioneers, confiscators, and as staff in the field of State Assets management.

2. Technical Obstacles. The more diverse and complex the valuation objects are, the more in need is the adequate knowledge for valuers to produce reliable values. The valuations of natural resources and BMN in the course of asset utilization (rent, KSP, BOT/BTO) requires an adequate understanding of the characteristics of the valuation object. And here is another problem: not all the valuers pos sess the common knowledge on objects with special characteristics such as property, natural resources, and business feasibility of the use of BMN.

Various measures have been undertaken by the DJKN Central Office to provide guideline and technical guidance on this. Delivering technical assistance on valuation to KPKNL from the Regional Office, or to the Regional Office from the Central Office may be a solution to overcome the technical difficulties in valuation. This can also be seen as a momentum of knowledge sharing among the valuers.

3. Means of Support. Means of support, either in the form of rules and instruments as well as various supporting infrastructure are necessary in the implementation of valuation tasks. Physical infrastructure in the form of valuation tools such as GPS, cameras and laptops have been distributed to the Regional Office and KPKNL. Modern Offices of KPKNL even have been equipped with adequate storage facilities, so that archives can be kept and used whenever required.

"Wherever there is great property,there is great inequality."

—Adam Smith

PROFESSIONALISMWe work thoroughly and accurately on the basis of

best competence with full commitment and responsibility.

PERKEMBANGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

DEVELOPMENTS IN STATE CLAIMS ASSET MANAGEMENT

082LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Piutang Negara merupakan salah satu bagian kekayaan negara yang menurut undang-undang pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan. Pengertian piutang negara dapat ditemukan pada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Piutang negara menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 didefinisikan sebagai utang kepada negara atau sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa pun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang negara didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Dalam melaksanakan undang-undang tersebut, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara serta menyajikan informasi keuangan negara. Namun menteri/pimpinan lembaga juga memiliki peran penting, yaitu tetap melaksanakan pengelolaan piutang tersebut.

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Bila upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi, sehingga piutang negara/daerah tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

PUPN adalah organisasi yang bersifat interdepartemental yang anggota-anggotanya diangkat oleh Menteri Keuangan. Anggota PUPN Pusat beranggotakan wakil dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan wakil dari Kepolisian RI, sedangkan PUPN Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia beranggotakan wakil dari unsur-unsur Kementerian Keuangan (KPKNL dan Kanwil DJKN), Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi. Adapun tugas administrasi keseharian PUPN dilaksanakan oleh DJKN.

According to law, State Claims is a part of state asset the management of which is under the Minister of Finance. The definition of state claims can be found in two Acts, namely Government Regulation in Lieu of Act Number 49 of 1960 concerning Committee of State Claims Management (PUPN) and Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury.

Act Number 49 of 1960 regulates that state claims are debt owed to state or an amount of money which is based on regulations, agreements, or other cause whatsoever, due to be paid to state or agencies controlled directly or indirectly by the government. Meanwhile, according to Act Number 1 of 2004 concerning State Treasury, state claims is an amount of money must be paid to Central Government and/or Central Government's rights which can be valued in monetary terms as a result of agreements or regulations, or other legal causes.

In implementing the law, the Minister of Finance as the State General Treasurer (BUN) is authorized to collect the claims, establish a system of accounting and financial reporting, as well as to present information on state finances. However, that Minister of Finance's authority doesn't undermine other ministers/head of government agencies' role in managing state claims.

The state/regional claims management is directed toward maximization of the level of claims collected. Otherwise, or in case they fail to do so, those claims will be managed according to the existing law on state claims management, namely Government Regulation in Lieu of Act Number 49 of 1960 mentioned above.

The Committee of State Claims (PUPN) is an interdepartmental organization whose members are named by the Minister of Finance. Assuming the membership of PUPN are representatives of Ministry of Finance, Attorney General, and Indonesian Police. Meanwhile, members of the committee's branches spreading all over the nation, come from elements of the Finance Ministry (DJKN's service offices and regional offices), Regional Government, Regional Police, and District Attorney. The PUPN's daily administrative tasks are performed by DJKN.

083LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT084

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Pengurusan piutang negara melalui PUPN/DJKN diharapkan dapat lebih cepat dan efektif dibandingkan apabila pengurusan ditempuh melalui lembaga peradilan yang relatif memerlukan waktu lama (melalui pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali). Guna mendukung proses yang cepat dan efektif, subjek yang melakukan pengurusan piutang negara (PUPN) oleh undang-undang tersebut di atas diberi kewenangan khusus yang disebut dengan istilah parate eksekusi, yaitu kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara

Tingginya outstanding nilai BKPN aktif yang diurus oleh PUPN/DJKN serta transformasi kelembagaan terkait bidang piutang negara yang sudah dimulai oleh DJKN menuntut adanya upaya ekstra untuk mempercepat penyelesaian pengurusan piutang negara. Sejak tahun 2010 telah ditetapkan bahwa program percepatan penyelesaian tersebut dilakukan terhadap outstanding BKPN aktif per-Juli 2010 dengan jangka waktu sampai dengan akhir tahun 2014. Outstanding BKPN aktif per Juli 2010 yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2014 adalah sebanyak 158.508 BKPN, dengan rincian sebagai berikut:

Through PUPN/DJKN, the state claims management is expected to be undertaken in more efficient and effective way than in court system which has a number of steps and takes a relatively a long time—first level (state court), second level (appeal), and judicial review. And in favor of the quick and effective process of state claims management, the Act equips the Committee of State Claims with parate eksekusi, meaning an authority to issue decrees the legal power of which is equal to that of judge's decree.

The Roadmap for State Claims Settlement Acceleration

The height of the value of outstanding active BKPN (case files) maintained by PUPN/DJKN and institutional transformation related to state claims that has been started by DJKN requires extra effort to speed up the settlement of state claims. Since 2010, it has been determined that the acceleration of the settlement of active BKPN as of July 2010 which amounted to 158,508 case files would be concluded by the end of 2014. Details of the active case files to be completed are listed below:

No. Penyerah PiutangCreditors

Outstanding

BKPN (Case Files)

Nilai (Rp juta)Value (in rupiah)

1. BUMN/D PerbankanState/regional-owned banks

90.185 20.405.584,59

2. BUMN/D Non PerbankanState/regional-owned nonbanking companies

48.524 1.178.739,42

3. Instansi Pemerintah Pusat/DaerahState/Regional Agencies

19.673 40.820.976,51

4. Lembaga NegaraState Institutions

126 9.239,94

Jumlah/Total 158.508 62.414.540,46

OUTSTANDING BKPN AKTIF PER JULI 2010ACTIVE CASE FILES AS OF JULY 2010

Untuk mewujudkan tujuan program percepatan penyelesaian tersebut, telah disusun suatu road map yang menjadi acuan bagi DJKN. Road map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2010-2014 tersebut sudah disesuaikan dengan area of improvement masing-masing unit Eselon I di Kementerian Keuangan khususnya DJKN, yang ditetapkan pada Position Paper Arah Kementerian Keuangan Tahun 2010–2014.

A roadmap to which DJKN shall refer in attaining the goal of the acceleration program has been set out. The road map, which spans from 2010 to 2014, has been adjusted to the area of improvement of each echelon unit in the Ministry of Finance in particular DJKN, as stated in the Ministry of Finance’s Position Paper 2010–2014.

OUTSTANDING BKPN (BERDASARKAN BERKAS)OUTSTANDING BKPN

OUTSTANDING NILAI BKPN (DALAM TRILIUN RUPIAH)OUTSTANDING NILAI BKPN

085LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT086

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Program Aksi di dalam road map percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara terdiri dari 10 program aksi yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dengan program aksi tersebut diharapkan outstanding BKPN aktif per-Juli 2010 yang diurus oleh PUPN/DJKN dapat diselesaikan pada tahun 2014. Program aksi di dalam road map tersebut yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPKNL dan Kanwil DJKN dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-01/ KN/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara. Rincian 10 Program Aksi dalam Road Map tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program aksi yang dilakukan oleh KPKNL, yaitu:a. Program Aksi 1, Penertiban BKPN, sebagai berikut: 1) Stock Opname BKPN. Kegiatan ini sudah diselesaikan dan dilaporkan ke Kantor Pusat DJKN pada akhir Desember 2010.

2) Pemetaan BKPN berdasarkan umur piutang sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan, tahap pengurusan, dan berdasarkan prioritas penyelesaian.

Kegiatan ini sudah diselesaikan dan dilaporkan ke Kantor Pusat DJKN pada akhir Desember 2010. Namun demikian, sepanjang kegiatan pengisian/input database Program Aplikasi SIMPLe belum selesai, maka KPKNL harus tetap mengirimkan rekap data BKPN berdasarkan umur piutang sejak SP3N diterbitkan dan tahap pengurusan per-tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Selain itu, sebagai bahan perencanaan dan monitoring pencapaian target PNDS dan PSBDT, KPKNL setiap tahun membuat data BKPN yang menjadi prioritas penyelesaian pada tahun yang bersangkutan.

3) Melakukan Pencarian BKPN yang tidak ditemukan, dengan cara: a) meneliti keberadaan BKPN, baik yang terdapat di gudang KPKNL maupun Kanwil DJKN; b) meneliti kembali Berita Acara Serah Terima BKPN pada saat pemekaran Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), dan KP2LN menjadi KPKNL sehingga dapat ditelusuri riwayat perpindahan BKPN; c) melakukan rekonsiliasi data BKPN dengan penyerah piutang, atau mendatangi secara langsung, sehingga didapat kesamaan data BKPN antara penyerah piutang dengan KPKNL; d) atas dasar data rekapitulasi BKPN, melakukan pemanggilan kepada debitor dan selanjutnya apabila debitor memenuhi panggilan dapat diminta untuk menandatangani akta pengakuan utang yang baru; e) apabila diperlukan, dapat mengundang eks. pejabat atau pegawai yang dahulu pernah terlibat dalam proses pengurusan piutang negara sebagai narasumber dalam proses pencarian BKPN. Kegiatan ini sudah diselesaikan pada akhir Februari 2011.

The Action Program on the road map for accelerating the settlement state claims is made up of 10 action programs carried out by the DJKN's Central Office, Regional Offices, and the service offices (KPKNL) either individually or jointly. With the action program, it is expected that the active BKPN as of July 2010 managed by PUPN/DJKN can be completed in 2014. The action program in the road map, which is part of duties and responsibilities of the service offices and regional offices of DJKN, is set forth in Circular Letter of the Director-General of State Asset Management No. SE- 01/KN/2011 dated January 28, 2011 on Road Map for Accelerating the Settlement of State Claims. Details of the Action Program in the Road Map are as follow:

1. Action program conducted by KPKNL, namely:a. Action Program 1, Case Files (BKPNs) arrangement, as follows: 1) Case Files Inventory-Taking. This activity has been completed and reported to the Central Office by the end of December 2010.

2) Mapping the case files by their period which is counted since the issuance of of SP3N (Acceptance Letter of State Claims Management), the phase of the state claims management, and the settlement priority.

This activity has been completed and reported to the Central Office in late December 2010. However, the SIMPLe Application Program had not been completed at times when activities of the updating the database was being conducted. Hence the service offices must continue reporting the summary of BKPN data based on the age of state claims since SP3N, the phase of state claims management as of at June 30 and December 31. In addition, as a planning and monitoring material for target achievement of PNDS and PSBDT, every year the service offices must set out which case files shall be resolved during the year.

3) Finding missing BKPNs, by means of: a) Examining the existence BKPN, located both in the warehouse of the Regional Offices or Service Offices; b) Re-examining the Record of BKPN Handover when the service offices transformed from KP3N into KP2LN which later transformed into KPKNL, to trace the transfer of the case files; c) Performing data reconciliation with the creditors, or in-person meeting, to synch case files data kept by the creditors and KPKNL. d) Following-up the case files recap by summoning the debtors. And in if they appear, they may be required to sign a new deed of debt acknowledgment; e) Inviting, when necessary, ex-officers or employees who had once been involved in the management of state claims as the source persons in the search of missing BKPNs. This activity was completed in late February 2011.

087LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT088

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

b. Program Aksi 2, Penyelesaian Pembentukan Database Pengurusan Piutang Negara pada Program Aplikasi SIMPLe.

Program aksi ini dilakukan dengan cara perekaman (entry) data pengurusan piutang negara pada database Program Aplikasi SIMPLe. Kegiatan ini sudah diselesaikan pada akhir Februari 2011.

c. Program Aksi 3, Validasi Ulang Outstanding Piutang Negara Yang Diurus PUPN/DJKN.

Program ini dilakukan dengan cara menghitung ulang nilai piutang negara sesuai dokumen yang ada pada BKPN setelah dilakukan stock opname BKPN. Kegiatan ini sudah diselesaikan pada akhir Februari 2011.

d. Program Aksi 4, Estimasi Tingkat Ketertagihan Piutang, yang dilakukan dengan cara: 1) Penyelesaian perekaman (entry) data barang jaminan piutang negara pada Program Aplikasi SIMPLe, yang sudah diselesaikan pada Maret 2011. 2) Pemutakhiran (up dating) data barang jaminan dan nilai barang jaminan yang dapat mendukung tingkat ketertagihan piutang, yang harus dilakukan setiap ada mutasi data terkait barang jaminan.

Bila data barang jaminan berikut perkiraan nilainya dapat terkumpul, diharapkan DJKN akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai perkiraan nilai piutang negara yang mungkin tertagih. Kondisi tersebut memudahkan DJKN dalam membuat perencanaan dan penyusunan prioritas kegiatan serta pengawasan dan pengendalian dalam implementasi atas perencanaan tersebut.

e. Program Aksi 10, Intensifikasi Pelaksanaan Proses/ Tahap Pengurusan, Intensifikasi Asset/ Debtor Tracing.

Kegiatan yang dilakukan KPKNL sepanjang waktu sampai selesainya program percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara, antara lain: 1) Meningkatkan tahap pengurusan piutang negara untuk semua BKPN sampai dengan optimal (PSBDT). 2) Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka asset/ debtor tracing sebelum terbit PSBDT.

Program aksi ini merupakan inti dari road map percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara yang menjadi program DJKN sampai tahun 2014 nanti.

2. Kanwil DJKN bertugas mengawasi pelaksanaan program aksi percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara oleh KPKNL.

3. Program aksi yang dilakukan Kanwil DJKN dan KPKNL adalah Program Aksi 9, Intensifikasi Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Keringanan Penyelesaian Utang Debitor, yang dilaksanakan dengan kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

a. Pemberitahuan kepada para debitor tentang kesempatan untuk menyelesaikan utang masing- masing dengan mendapatkan insentif berupa keringanan. b. Percepatan penyelesaian kajian atas permohonan keringanan penyelesaian utang.

Maksud dari program aksi ini adalah memberikan kesempatan kepada para penanggung utang (debitor) yang memenuhi syarat tertentu untuk segera menyelesaikan utangnya dengan mendapatkan insentif berupa keringanan, baik keringanan jumlah utang, keringanan jangka waktu penyelesaian utang, maupun kombinasi dari keduanya. Diharapkan, insentif berupa keringanan tersebut dapat menjadi pemicu banyak penanggung utang (debitor) untuk menyelesaikan utangnya kepada negara.

b. Action Program 2, Completing the establishment of database on management of State Claims on SIMPLe Application Program.

The action program is performed by recording data on the management of state claims into the SIMPle Application Program database. This activity was completed in late February 2011.

c. Action Program 3, Revalidation of outstanding state claims managed by the PUPN/DJKN.

The program was carried out by recalculating the value of the state claims according to the BKPN data after the stock-taking. This activity was completed in late February 2011.

d. Action Program 4, Estimation of the State Claims collection rate, which was done through: 1) Completing data entry for state claims collateral into SIMPLe Application Program, which was accomplished in March 2011. 2) Updating data on collateral and its value to support the state claims collection rate. This shall be done every time data related to collateral are changed..

Once the data on collaterals and their estimated value can be collected, it is expected that it would be easier for DJKN to obtain information about the estimated value of collectible state claims. This in turn will expedite the DJKN in planning and prioritizing activities as well as monitoring and controlling of the implementation of those plans.

e. Action Program 10, Intensification of the implementation of process/stages of asset/debtor tracing. These activities undertaken by KPKNL all the time until the completion of Acceleration of the Settlement of State Claims Management, among other: 1) Improving the management of state claims for all case files (BKPN) up to their optimal stage (PSBDT). 2) Conducting the asset/debtor tracing before issuing PSBDT.

This action program is the heart of DJKN's Roadmap for State Claims Settlement Acceleration 2010-2014.

2. DJKN Regional Office oversees the implementation of the action program for State Claims Settlement Acceleration executed by KPKNL.

3. Action program performed by the regional office and service office is Action Program 9, Intensification of implementation of the authority on granting the debt relief, which was implemented through the following activities:

a. Putting the debtors on notice related the opportunity to resolve their debt through incentives in the form of debt relief.

b. Accelerating the completion of the study of debt relief proposal.

The purpose of this action program is to give an opportunity to the eligible debtors to immediately settle their debts through incentives in the form of relief, both in term of the amount of debt and settlement period, or even the combination of both. It is hoped that such incentives will trigger many guarantors or debtors to settle their debt.

Pembukaan RAKERNAS DJKN 2011 oleh Menteri KeuanganDJKN National Working Meeting 2011 Opening By The Minister of Finance

089LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT090

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



4. Program Aksi yang dilakukan Kantor Pusat DJKN adalah sebagai berikut: a. Program Aksi 5, Penyusunan Peraturan yang Memungkinkan Penyederhanaan Proses/Tahap Pengurusan Piutang Negara, yang dirumuskan dalam RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi salah satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas di DPR pada tahun 2011. Diharapkan RUU tersebut selesai dibahas di DPR dan dapat diundangkan pada tahun 2012.

b. Program Aksi 10, Intensifikasi Pembinaan Kepada Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL

5. Program aksi yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL baik secara bersama-sama maupun pada masing-masing tingkatan, adalah sebagai berikut: a. Program Aksi 6, Capacity Building Bagi Jurusita, Pemeriksa dan Pengelola (analis) BKPN.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petugas yang menjadi tulang punggung dalam pengurusan piutang negara (jurusita, pemeriksa, dan pengelola (analis) BKPN). Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan rapat kerja pembinaan yang juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional yang memberikan sharing pengalaman terkait tugas kejurusitaan, serta pengetahuan hukum pertanahan yang terkait dengan penyitaan. Selain itu, diadakan juga kegiatan workshop penelusuran aset dan debitor (asset and debtor tracing) dengan narasumber yang berasal dari instansi yang secara intensif melakukan kegiatan penelusuran aset dan orang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJP, Bareskrim POLRI, dan PPATK.

b. Program Aksi 7, Koordinasi dengan penyerah piutang khususnya BUMN/D agar menarik pengurusan piutang negara dari PUPN/DJKN, baik dalam rangka restrukturisasi maupun dalam rangka penyelesaian piutang dengan mekanisme korporasi.

4. Program Actions carried out by DJKN Central Office are as follow: a. Action Program 5, Simplification of procedures for the management of State Claims, which was outlined in the Draft of Law on the Management of State and Regional Claims. The bill in was included in the National Legislation Program (Prolegnas) and has become one of the priority bill to be discussed in the House of Representatives in 2011. It is expected that bill will be thoroughly discussed in House and be enacted in 2012.

b. Action Program 10, Intensification guidance to the Regional Offices and Service Offices

5. Action program conducted by DJKN's Central Office, Regional Offices, and Service Offices either jointly or individually on each level, are as follow:

a. Action Program 6, Capacity building for the confiscators, assessors, case analysts.

This activity is intended to improve the knowledge and skills of the personnel which are the backbone of the management of state claims (confiscators, inspectors, case file analyst). The activities undertaken included carrying out working meetings inviting source-persons from the Directorate General of Taxes, the District Court, and the National Land Agency to share their insight and job-related experience in the field of confiscation and the related land law. In addition, there was also a workshop on asset and debtor tracing with speakers from agencies intensively conducting asset-tracing activities such as the Corruption Eradication Commission (KPK), Directorate-General of Taxes, the National Police Criminal Investigation Directorate, and the PPATK.

b. Action Program 7, Coordination with the creditor especially State/Region-Owned Enterprises, appealing to them to withdraw the management of state claims from the PUPN/DJKN, either through restructuring mechanism or through corporate mechanisms.

Selain program aksi di atas, terdapat beberapa upaya lain yang dapat mempercepat penyelesaian pengurusan piutang negara, yaitu:1) kerja sama dengan penyerah piutang untuk memasarkan barang jaminan;2) kerja sama dengan BPN dalam rangka penelusuran/ pencarian barang jaminan berupa tanah yang belum/ tidak ditemukan pada waktu penyitaan, serta untuk mencari jalan keluar terhadap penjualan melalui lelang atas tanah yang masa berlaku hak kepemilikannya telah habis.3) kerja sama dengan DJP, Kementerian Hukum dan HAM, serta stakeholder DJKN lainnya, khususnya dalam pencarian informasi dan dokumen yang dapat memberikan bukti kepada PUPN/DJKN dalam mempercepat dan mengoptimalkan pencapaian hasil pengurusan piutang negara.

Program penyelesaian pengurusan outstanding BKPN aktif per-Juli 2010 paling lambat pada tahun 2014 sesuai road map sebagaimana uraian di atas dilaksanakan secara optimal dan dengan penuh tanggung jawab oleh Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan khususnya oleh KPKNL. Sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2011, DJKN telah melaksanakan penertiban BKPN pada Kanwil dan KPKNL dengan rincian sebagai berikut :

In addition to the above courses of action, there are several other efforts to expedite the completion of the state claims management, namely:1) cooperation with the creditors to market the collateral;2) cooperation with the BPN in order to seek collateral such as land that has not/was not found at the time of confiscation, and to find a way to conduct a sale through auction for lands with ownership rights that is no longer invalid.3) Cooperation with the DJP, the Ministry of Justice and Human Rights, as well as other stakeholders, especially in search of information and documents that may provide evidence to PUPN/DJKN in accelerating and optimizing the achievement of state claims management.

The management of outstanding active cases as of July 2010 which must be completed in 2014 at the latest in accordance with the road map described above has been being implemented optimally and responsibly by DJKN's Central Office, Regional Offices, and especially Service Offices. Since its inception in 2010 until December 2011, DJKN has been carrying out the BKPN arrangement in the Regional Office and Service Offices with the following details:

NO KANWIL/KPKNLRegional/Service Office

BKPN Posisiper Juli 2010

Case Fileasof July 2010

Realisasi Juli 2010 s.d. Desember 2011Realization July 2010—December 2012

Target 2011 RealisasiRealization %

DJKN 159,301 23,147 24,307 105.01%

1 Kanwil I DJKN Banda Aceh 6,632 663 635 95.75%

2 KPKNL Banda Aceh 3,419 342 490 143.32%

3 KPKNL Lhokseumawe 3,213 321 145 45.13%

4 Kanwil II DJKN Medan 8,802 880 1,822 207.00%

5 KPKNL Medan 5,768 577 1,609 278.95%

6 KPKNL Pematang Siantar 1,764 176 44 24.94%

7 KPKNL Kisaran 449 45 85 189.31%

8 KPKNL Padang Sidempuan 821 82 84 102.31%

9 Kanwil III DJKN Pekanbaru 8,165 817 506 61.97%

091LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT092

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT








10 KPKNL Padang 2,102 210 160 76.12%

11 KPKNL Bukittinggi 815 122 102 83.61%

12 KPKNL Pekanbaru 1,207 181 42 23.20%

13 KPKNL Batam 3,499 180 156 86.67%

14 KPKNL Dumai 592 87 46 52.87%

15 Kanwil IV DJKN Palembang 7,591 759 640 84.31%

16 KPKNL Jambi 1,631 163 120 73.57%

17 KPKNL Palembang 3,405 340 393 115.59%

18 KPKNL Lahat 2,229 223 78 34.99%

19 KPKNL Pangkal Pinang 326 33 49 150.31%

20 Kanwil V DJKN Bandar Lampung 4,603 537 280 52.14%

21 KPKNL Bengkulu 1,184 178 107 60.11%

22 KPKNL Bandar Lampung 2,589 259 100 38.62%

23 KPKNL Metro 830 100 73 73.00%

24 Kanwil VI DJKN Serang 8,064 693 1,160 167.39%

25 KPKNL Serang 3,018 200 157 78.50%

26 KPKNL Tangerang 2,139 213 784 368.08%

27 KPKNL Serpong 2,942 180 219 121.67%

28 Kanwil VII DJKN Jakarta 30,546 10,010 9,174 91.65%

29 KPKNL Jakarta I 4,881 60 84 140.00%

30 KPKNL Jakarta II 1,245 45 57 126.67%

31 KPKNL Jakarta III 1,085 109 31 28.57%

32 KPKNL Jakarta IV 4,665 467 137 29.37%

33 KPKNL Jakarta V 18,670 9,329 8,865 95.03%

34 Kanwil VIII DJKN Bandung 26,461 2,646 3,745 141.53%

35 KPKNL Bandung 8,443 844 1,756 207.98%

36 KPKNL Bekasi 2,837 284 377 132.89%

37 KPKNL Bogor 5,836 584 672 115.15%

38 KPKNL Purwakarta 2,698 270 369 136.77%

39 KPKNL Tasikmalaya 3,820 382 252 65.97%

40 KPKNL Cirebon 2,828 283 319 112.80%

41 Kanwil IX DJKN Semarang 14,064 1,727 1,579 91.43%

42 KPKNL Semarang 6,561 450 430 95.56%

43 KPKNL Surakarta 1,930 400 448 112.00%

44 KPKNL Pekalongan 800 100 164 164.00%






45 KPKNL Tegal 1,413 250 236 94.40%

46 KPKNL Yogyakarta 1,116 110 0 0.00%

47 KPKNL Purwokerto 2,244 417 301 72.18%

48 Kanwil X DJKN Surabaya 14,965 1,142 1,250 109.46%

49 KPKNL Surabaya 5,238 305 300 98.36%

50 KPKNL Sidoarjo 1,154 100 181 181.00%

51 KPKNL Malang 2,531 253 308 121.69%

52 KPKNL Jember 2,551 150 221 147.33%

53 KPKNL Pamekasan 2,513 100 79 79.00%

54 KPKNL Madiun 977 234 161 68.80%

55 Kanwil XI DJKN Pontianak 1,569 408 298 73.04%

56 KPKNL Pontianak 1,374 343 228 66.47%

57 KPKNL Singkawang 195 65 70 107.69%

58 Kanwil XII DJKN Banjarmasin 2,196 266 260 97.74%

59 KPKNL Banjarmasin 1,685 168 183 108.93%

60 KPKNL Palangkaraya 394 78 72 92.31%

61 KPKNL Pangkalan Bun 117 20 5 25.00%

62 Kanwil XIII DJKN Samarinda 1,788 213 70 32.86%

63 KPKNL Samarinda 517 45 0 0.00%

64 KPKNL Balikpapan 945 98 0 0.00%

65 KPKNL Tarakan 315 69 70 101.45%

66 KPKNL Bontang 10 1 0 0.00%

67 Kanwil XIV DJKN Denpasar 5,525 553 1,347 243.58%

68 KPKNL Denpasar 1,314 131 639 487.79%

69 KPKNL Singaraja 511 51 126 247.06%

70 KPKNL Mataram 750 75 320 426.67%

71 KPKNL Bima 1,987 199 108 54.27%

72 KPKNL Kupang 963 96 154 160.42%

73 Kanwil XV DJKN Makassar 8,846 885 769 86.89%

74 KPKNL Makassar 4,184 418 322 77.03%

75 KPKNL Pare Pare 3,299 330 206 62.42%

76 KPKNL Palopo 788 79 103 130.38%

77 KPKNL Kendari 575 58 138 237.93%

78 Kanwil XVI DJKN Manado 7,592 759 432 56.92%

093LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT094

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia

Selain menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi, DJKN juga mempunyai fungsi penyiapan bahan telaahan usul penetapan, perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian keluar wilayah RI, dengan rincian sebagai berikut:

1. SK Menteri tentang Pencegahan

Overseas Travel Bans

In addition to performing the functions of formulating policy and standardization, DJKN also serves the function of preparing the review on the execution, renewal, and revocation of overseas travel bans, with detail as follows:

1. The Minister of Finance’s Decree on Overseas Travel Ban






79 KPKNL Manado 5,162 516 182 35.27%

80 KPKNL Gorontalo 344 34 72 211.76%

81 KPKNL Palu 1,750 175 93 53.14%

82 KPKNL Ternate 336 34 85 250.00%

83 Kanwil XVII DJKN Jayapura 1,892 189 340 179.89%

84 KPKNL Ambon 876 88 133 151.14%

85 KPKNL Jayapura 453 45 14 31.11%

86 KPKNL Sorong 482 48 174 362.50%

87 KPKNL Biak 81 8 19 237.50%

JUMLAH 159,301 23,147 24,307 105.01%

TahunYear

JenisType

Jumlah SKNumber of

Decree

Nilai Hutang/Outstanding Debt

(Rp)

Nilai HutangOutstanding Debt

(USD)


(JPY)

2010 Penetapan/Travel Ban 3 136.820.216.142,02 2.500,00 -

2011 Penetapan/Travel Ban 23 14.251.258.324.619,90 275.930,82 -

095LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT096

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



dengan Desember 2011, PNDS yang berhasil dipungut adalah sebesar Rp833,44 miliar, jika dibandingkan dengan target sebesar Rp820 miliar, maka realisasi tahun 2011 telah melampaui target dengan persentase pencapaiannya 101,58%. Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 nilai PNDS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi PNDS tersebut diperoleh dari eksekusi (penjualan barang jaminan) maupun non eksekusi (angsuran/pelunasan hutang, restrukturisasi hutang, penebusan maupun pencairan barang jaminan) sebagaimana data yang disampaikan oleh Kanwil selama tahun 2011.

2. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN) Sampai dengan Desember 2011, BIAD PPN yang berhasil dipungut adalah sebesar Rp74,46 miliar, jika dibandingkan dengan target sebesar Rp47 miliar, maka realisasi tahun 2011 ini melampaui target dengan persentase pencapaiannya sebesar 158,43%. Realisasi tahun sebelumnya (2010) adalah sebesar Rp68,11 miliar, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, maka realisasi tahun 2011 mengalami peningkatan.

As of December 2011, PNDS successfully collected amounted to Rp833,44 billion, exceeding the year's target of Rp820 billion by 1.58 %. The above graph shows that since 2009 the value of PNDS has increased significantly. Actual PNDS was obtained from the execution (auction of collateral) and non-execution (installment/repayment of debt, debt restructuring, and the disbursement or redemption of collaterals). These figures were submitted by the Regional Office for the year 2011.

2. Administration Fees of State Claims Management (BIAD PPN) As of December 2011, BIAD PPN successfully collected amounted to Rp74,46 billion, or a 158.43 % of the targeted Rp47 billion. And when compared to the realization in the previous year (2010) of Rp68.11, the realization in 2011 has also showed an increase.

2. The Minister of Finance’s Decree on the Renewal of Overseas Travel Ban I and II

3. The Minister of Finance’s Decree on the revocation of overseas travel bans:

Achievement in Management of State Claims 2011

The management of state claims undertaken by PUPN/DJKN during the year 2011 can be described as follows.

1. The Realization of Settled State Claims (PNDS) Settled State Claims (PNDS) is collected claim, either paid in full or in installments. Cases withdrawn by creditors in the event of restructuring, PSBDT (claims temporary can not be collected), KPR-BTN (housing credit) recovery also fall into this category.

2. SK Menteri tentang Perpanjangan I dan II

3. SK Menteri tentang Pencabutan Pencegahan

Capaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2011

Kegiatan pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh PUPN/DJKN selama tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) PNDS merupakan jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan pengurusannya oleh PUPN/DJKN yang berasal dari Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT), Penarikan, Pengembalian KPR-BTN, Angsuran/ Penarikan/Lunas PSBDT, dan Lunas.

TahunYear

JenisType

Jumlah SKNumber of

Decree


(Rp)


(USD)


(JPY)

2010 Perpanjangan(Renewal) I 41 1.463.739.082.248,45 134.317.567,60 561.594.185,89

2010 Perpanjangan(Renewal) II 54 1.949.293.255.037,12 138.861.857,61 561.594.185,89

Jumlah Tahun 2010Number of Decrees in 2010 95 3,413,032,337,285.57 273,179,425.21 1,123,188,371.78

2011 PerpanjanganRenewal 19 396.478.211.890,13 - -

TahunYear

JenisType

Jumlah SKNumber of

Decree


(Rp)


(USD)


(JPY)

2011 PencabutanRevocation 1 129.508.526.947,72 280.930,82 -

REALISASI PENCAPAIAN PIUTANG NEGARA DAPAT DISELESAIKAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)REALIZATION OF SETTLED STATE CLAIMS (PNDS) 2007-2011 (IN MILLION RUPIAH)

097LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Target PNDS dan Biad pada tahun 2011 dapat tercapai karena hal-hal berikut ini. a. Kantor Pusat senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi kepada KPKNL melalui Kanwil untuk mengoptimalkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengurusan piutang negara. Upaya-upaya yang disarankan kepada KPKNL adalah dengan melakukan pencegahan ke luar wilayah RI dan melakukan debtor tracing serta asset tracing. Debtor tracing dan asset tracing adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPKNL untuk mencari/memeriksa debitur yang tidak diketahui keberadaannya atau mencari asset/harta kekayaan lain yang dimiliki debitur. b. Adanya penarikan berkas oleh Penyerah Piutang dalam rangka restrukturisasi hutang.

3. Outstanding Piutang Negara Outstanding Piutang Negara yang diurus oleh PUPN/ DJKN pada tahun 2011 adalah sebesar 148.048 BKPN dengan nilai mencapai Rp57,11 triliun. Outstanding Piutang Negara tersebut berasal dari piutang perbankan sebesar 84.547 BKPN senilai Rp19,65 triliun dan piutang non perbankan sebesar 63.501 BKPN senilai Rp37,46 triliun.

PNDS and BIAD target in 2011 can be achieved due to the following. a. The Central Office continues to monitor and evaluate the KPKNLs through regional offices to optimize efforts in the management of state claims. KPKNLs were advised to impose travel bans and to conduct asset and debtor tracing. Debtor tracing and asset tracing are activities performed by KPKNL to search/inspect the debtors whose existence are not known or to seek assets/property owned by the debtors.. b. A number of cases were withdrawn by the creditors in the course of debt restructuring.

3. Outstanding State Claims The outstanding of state claims managed by PUPN/DJKN in 2011 amounted to 148,048 cases with valuesreaching Rp57,11 trillion. Those figure comprised state claims from banking sector amounted to 84,547 cases worth Rp19.65 trillion, and 63,501 cases of state claims from non-banking sector worth Rp37.46 trillion.

REALISASI PENCAPAIAN BIAYA ADMINISTRASI (BIAD PPN) TAHUN 2007-2011 (DALAM JUTAAN RUPIAH)REALIZATION OF ADMINISTRATION FEES OF STATE CLAIMS MANAGEMENT (IN MILLION RUPIAH)

OUTSTANDING PIUTANG NEGARA YANG DIURUS OLEH PUPN/DJKN 2010 - 2011THE OUTSTANDING OF STATE CLAIMS MANAGED BY PUPN/DJKN 2010 - 2011

Jenis Outstanding/Creditor

Outstanding (dalam jutaan rupiah)

(in million rupiah)

BKPNOutstanding Case Files

2010 2011 2010 2011

Piutang Perbankan/Banking Rp20.186.829,71 Rp19.652.148,96 88.674 84.547

Piutang Non Perbankan/Non-banking Rp37.646.284,64 Rp37.462.718,86 67.297 63.501

Jumlah/ Total Rp57.833.144,35 Rp57.114.867,82 155.971 148.048

Outstanding Piutang Negara Outstanding State Claims

(in million rupiah)

Outstanding Piutang Negara Outstanding State Claims

(BKPN/Case Files)

/ Banking

/ Banking

/ Non-Banking

/ Non-Banking

099LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT100

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Inventarisasi Piutang Kementerian Negara/Lembaga

Sesuai PMK 184/PMK.01/2010, DJKN mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan ke PUPN/DJKN. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data kekayaan negara berupa piutang pemerintah pusat, memperoleh data yang akurat sebagai input dalam penyajian data piutang negara pada LKPP, dan monitoring terhadap piutang K/L yang tidak tertagih dan sudah harus diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Selama tahun 2011, DJKN telah berhasil melakukan inventarisasi piutang pada 15 K/L. Dari total saldo terakhir yang berhasil diinventarisasi, tercatat sejumlah 1.331 debitur dengan nilai piutang sebesar Rp453.109.345.037,00, telah diserahkan ke PUPN sebanyak 116 debitur dengan nilai piutang sebesar Rp35.060.949.106,00.

Inventorying State Claims in the Ministries/Agencies.

In accordance with PMK 184/PMK.01/2010, DJKN has the tasks of inventorying state claims in the Ministries/Agencies that have not been submitted to PUPN/DJKN. This activity aims to meet the data availability concerning state claims in the central government, to obtain accurate data as an input in the preparation of LKPP, and to monitor the uncollectible state claims in the Ministries/Agencies the management of which should have been submitted to the PUPN. During 2011, DJKN has successfully conducted an inventory taking on state claims in 15 Ministries/Agencies. Of the total 1,331 debtor successfully inventoried with total state claims of Rp453,109,345,037.00, as many as 116 debtors with a value of state claims amounting Rp35,060,949,106.00 have been submitted to the PUPN.

Written-off State Claims

The state/regional claims management embraces not only the general principle of state financial management, but also the applicable accounting standards, which open the possibility for debt (state/regional claims) to be written-off, without annulling the right over the claims.Government Regulation Number 14 of 2005 concerning the State Claims Write-off Procedures stipulated that state/regional claims can be written-off conditionally or unconditionally.

The write-off of state claims is begun when a Minister/Head of Agency submits a letter to Minister of Finance, through the Director-General of State Asset Management, requesting for the write-off of state claims. After the write-off, however, the ministry/agency is still required to keep a record or administration of the state claims. A request for write-off can only be submitted after Committee of State Claims issues a letter stating that the claim is “temporary can not be collected” (PSBDT), a sign that the management of state claim has been conducted optimally. A conditional write-off does not remove the state/regional government’s right to collect the debt. This conditional write-off only allows the government institutions to exclude state claims from their accounting system. An unconditional write-off can only be requested after a period of two years has elapsed from the date of its conditional write-off.

Penghapusan Piutang Negara

Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, yang menyatakan piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak. Penghapusan Piutang Negara dilakukan atas usul penghapusan dari Menteri/Pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Instansi/lembaga/kreditor tersebut tetap harus melakukan penatausahaan/pembukuan piutang negara yang dikelola sebagaimana mestinya.

Usul penghapusan kepada Menteri Keuangan dimaksud hanya dapat diajukan setelah pengurusan piutang negara oleh PUPN dilakukan secara optimal. Piutang Negara yang diurus PUPN tersebut dinyatakan optimal apabila telah diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Penghapusan secara bersyarat belum menghapus hak tagih negara/daerah kepada Penanggung Hutang, penghapusan yang dimaksud di sini baru sebatas menghapuskan piutang negara dari pembukuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sedangkan penghapusan piutang negara secara mutlak (menghapuskan hak tagih dan pembukuan) dapat diajukan paling cepat setelah lewat waktu 2 (dua) tahun dari penetapan penghapusan piutang negara secara bersyarat.

Hasil Inventarisasi PiutangResult of Inventory-Taking on Debts

Yang telah diserahkan ke PUPNDebts have been submitted to PUPN

Jumlah K/LNumber of Ministries/Agnecies

Jumlah Debitur

Number of Debtors

Total Nilai PiutangTotal State Claims

Jumlah K/LNumber of Ministries/Agnecies

Jumlah Debitur

Number of Debtors

Total Nilai PiutangTotal State Claims

15 1.331 Rp453.109.345.037,00 3 116 Rp35.060.949.106,00

Outstanding Piutang Negara yang diurus oleh PUPN/DJKN pada tahun 2011 adalah sebesar 148.048 BKPN dengan nilai mencapai Rp57,11 triliun. Outstanding Piutang Negara tersebut berasal dari piutang perbankan sebesar 84.547 BKPN senilai Rp19,65 triliun dan piutang non perbankan sebesar 63.501 BKPN senilai Rp37,46 triliun.

The outstanding of state claims managed by PUPN/DJKN in 2011 amounted to 148,048 cases with values reaching Rp57,11 trillion. Those figure comprised state claims from banking sector amounted to 84,547 cases worth Rp19.65 trillion, and 63,501 cases of state claims from non-

banking sector worth Rp37.46 trillion.

REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI PIUTANG PADA KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA 2011SUMMARY RESULT OF THE INVENTORY-TAKING ON STATE CLAIMS IN THE MINISTRIES/AGENCIES 2011

Sosialisasi PMK No.201/PMK.06/2010oleh Dirjen Kekayaan Negara

Director General speaking on theDissemination of PMK No.201/PMK.06/2010

101LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 telah diatur mengenai wewenang pejabat untuk menetapkan keputusan penghapusan piutang negara secara bersyarat yaitu :a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per- penanggung hutang;b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per penanggung hutang; danc. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per-penanggung hutang.

Dalam hal piutang negara dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai piutang negara dengan kurs rata-rata Bank Indonesia yang berlaku pada tiga hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Perusahaan Negara/ Daerah, pengajuan usul penghapusan secara bersyarat dapat dilakukan oleh Pimpinan K/L dengan menyampaikan surat usul penghapusan piutang dengan melampirkan daftar nominatif Penanggung Hutang disertai dengan lembar surat PSBDT masing-masing Penanggung Hutang, dengan melampirkan:a. keterangan tentang kondisi/ kemampuan penanggung hutang,b. keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Sedangkan dalam pengajuan usul penghapusan piutang negara secara mutlak dapat dilakukan dengan menyampaikan daftar nominatif Penanggung Hutang, surat keterangan dari aparat/pejabat bahwa Penanggung Hutang tidak dapat/mampu menyelesaikan sisa kewajibannya karena alasan yang sah dan telah lewat waktu dua tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Government Regulation Number 14 of 2005 regulates the amount of debt and the level of authority under which a conditional write-off is: a. Up to Rp 10,000,000,000 (ten billion) per debtor, the conditional write-off is under the Minister of Finance's authority, b. Between Rp 10,000,000,000 (ten billion) and Rp 100,000,000,000 (a hundred billion) per debtor is under the President's authority, and c. More than Rp 100,000,000,000.00 (a hundred billion) per debtor is under the President with the agreement from the House of Representative’s (DPR) authority.

In case the state claims are valued in foreign currency, the monetary value of state claims to be written off pursuant to above conditions is calculated using the average BI rate on three days before the date of the Minister/Head of agency's request. Minister of Finance's Regulation Number 31/PMK.06/2005 regarding the write-off procedure of State/Regional Claims and State/Regional Enterprise Claims, stipulates that Minister/Head of Agency may submit a write-off proposal with attached list of debtors and their copy of PSBDT, including the following details of: a. Debtor’s ability to pay b. The availability and condition of the collateral tand/or other relevant information.

As for unconditional write-off, the proposal must be submitted two years after the conditional write-off approval, and it must be equipped with information on the debtor and letter from relevant officers stating that debtor is unable to pay his/her debt.

Jumlah Penanggung

Hutang/Number of Debtors

PenyerahPiutang/Creditor

Nilai Piutang Negarayang dihapuskan/

Amount ofWritten-off Debts

Nilai Piutang Negara yang dihapuskan/

Amount ofWritten-off Debts

2010

12 Kemenhut/Ministry of Forestry

KMK No. 387/KMK.06/2010 tanggal 20 September 2010

Rp 450.979.654,40US$ 69.820,58

2011


KMK No. 176/KMK.06/2011 tanggal 13 Juni 2011

Rp 1.115.089.642,75US$ 226.716,73


KMK No. 209/KMK.06/2011 tanggal 23 Juni 2011

Rp 100.945.439,11US$ 47.905,35

DATA PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT CONDITIONAL WRITE-OFF

“There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.”

—Sam Walton

104LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

PERKEMBANGAN PELAYANAN LELANG

DEVELOPMENTS IN AUCTION

Lelang merupakan penjualan barang secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Transaksi penjualan barang melalui lelang memiliki beberapa keunggulan, antara lain:1. objektif, lelang dilakukan di hadapan umum dan peserta memiliki hak dan kewajiban yang jelas;2. kompetitif, lelang dilakukan di hadapan umum yang diharapkan dapat menciptakan atmosfer persaingan yang ketat sehingga dapat terbentuk harga yang kompetitif;3. built in control, lelang dilakukan di bawah pengawasan umum; dan4. autentik, terdapatnya risalah lelang sebagai bukti autentik terhadap transaksi jual-beli melalui lelang.

Guna menampung tuntutan masyarakat yang semakin dinamis, dalam perkembangannya lelang tidak hanya menjalankan perannya sebagai media transaksi jual-beli barang, namun berkembang dan memiliki fungsi strategis yang dipisahkan menjadi fungsi publik dan fungsi privat. Ketika lelang digunakan sebagai bentuk sarana untuk mendukung penegakan hukum (law enforcement), maka hal tersebut merupakan fungsi publik dari pelaksanaan lelang. Sedangkan, fungsi privat terwujud pada saat lelang digunakan oleh perorangan ataupun badan hukum swasta. Dengan demikian, lelang juga mempunyai andil dalam memperlancar arus lalu lintas perekonomian negara. Selain kedua fungsi tersebut, lelang juga memiliki fungsi budgeter, karena dalam pelaksanaan lelang, negara mendapatkan penerimaan berupa bea lelang, PPh dan BPHTB.

A. Perkembangan Lelang

Perkembangan pelaksanaan lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat menggembirakan. Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang dan bea lelang selama tahun 2007 hingga 2011 terus menunjukkan tren meningkat. Realisasi pokok lelang selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2007.

Auction is a public sale of goods with increased or decreased bid, written or orally, to reach the highest price with auction advertisement/ announcement prior to the auction. This method of sale has several advantages, among others:1. Objective, performed in public with each participant has the same rights and obligations;2. Competitive, performed in public, attended by at least one bidder, to whom the auctioneer will offer the auctioned goods by increasing or decreasing the price;3. Built in controls, the auction is done under public observation; and4. Authentic, by providing auction deeds for an authentic sales document..

In its development, to accommodate the demands of an increasingly dynamic society, not only did action exercise its role as medium for transactions of goods, it also developed and played a strategic function which can be separated into public functions and private functions. When auction is used as a means to support a form of law enforcement, then it serves its public function. Meanwhile, its private function is realized when auction is used by individuals or private legal entities, proving that auction also contributes to the smooth flow of state economy. In addition to these two functions, the auction also has a budgetary function, as we know, auction generates state income in the form of auction fee, income tax, and BPHTB (duties on transfer of land/building rights).

A. Auction and Its Advancement

Auction has been enjoying an encouraging growth for the last five years, in which the value recorded by auction price and auction fee during the period of 2007 to 2011 has shown an increasing trend.

105LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT106

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Berdasarkan grafik ini, pencapaian pokok lelang terlihat memiliki tren yang meningkat pula. Pokok lelang yang terjadi pada tahun 2011 meningkat hingga 2,8 kali dibandingkan dengan pokok lelang yang terjadi pada tahun 2007. Selama tahun 2011, pencapaian hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang secara keseluruhan sangat memuaskan. Pencapaian yang amat memuaskan ini dapat kita lihat rinciannya pada tabel berikut ini.

Dari tabel dapat kita lihat Kanwil XVI Manado memperoleh capaian tertinggi, yaitu 635,10%. Namun, dari segi nilai, Kanwil yang berhasil memperoleh pokok lelang tertinggi adalah Kanwil VII DJKN Jakarta yaitu sebesar lebih dari Rp2,80 triliun atau sebesar 155% dari target. Sedangkan persentase tingkat capaian terendah ada pada Kanwil XVII Jayapura, yaitu sebesar 84,15%. Secara keseluruhan tingkat capaian hasil pokok lelang adalah sebesar 199,71%.

Selain itu, pemungutan penerimaan negara dalam bentuk PNBP berupa Bea Lelang sebagai pelaksanaan fungsi budgeter dari lelang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode tahun 2007-2011. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

The realization of the auction price had been exhibiting an increasing trend. Auction price in 2011 was 2.8 times higher compared to the auction price in 2007. During the year 2011, the result of auction in term of overall auction price was remarkable. We can see the details of this very satisfying result in the following table.

Regional Office of XVI Manado obtained the highest achievement, which was 635.10%. However, in terms of value, it was the Regional Office VII Jakarta that achieved the highest auction price with more than Rp2.8 trillion or equal to 155% of the target. And the lowest- achiever was Regional XVII Jayapura, which reached merely 84.15% of the target. Meanwhile, the overall achievement level of the auction price results amounted to 199.71%.

In addition, non-tax state revenue in the form of auction fee as an implementation auctions's budgetary functions also experienced a significant increase during the period 2007-2011. This can be seen in the chart below.

PENCAPAIAN POKOK LELANG 2007 - 2011 (DALAM JUTAAN RUPIAH)REALIZATION OF AUCTION PRICE 2007–2011 (IN MILLION RUPIAH)

TARGET DAN REALISASI POKOK LELANG PER-KANWIL TAHUN 2011TARGET AND REALIZATION OF AUCTION PRICE BY REGIONAL OFFICE 2011 PENCAPAIAN BEA LELANG (DALAM JUTAAN RUPIAH)

ACHIEVEMENT IN AUCTION FEE 2007-2011 (IN MILLION RUPIAH)

No. Kantor WilayahRegional Office Target Realisasi

Realization Pencapaian

Achievement (%)

1 Kanwil I Banda Aceh 6,100,000,000 9,029,309,230 148.02

2 Kanwil II Medan 151,572,000,000 232,122,960,500 153.14

3 Kanwil III Pekanbaru 142,100,000,000 269,564,917,480 189.70

4 Kanwil IV Palembang 49,440,000,000 172,476,022,454 348.86

5 Kanwil V Bandar Lampung 36,114,000,000 184,153,965,650 509.92

6 Kanwil VI Serang 126,000,000,000 374,068,294,600 296.88

7 Kanwil VII Jakarta 1,808,400,000,000 2,803,076,640,491 155.00

8 Kanwil VIII Bandung 479,195,850,000 1,260,590,782,314 263.06

9 Kanwil IX Semarang 219,368,500,000 625,825,580,930 285.29

10 Kanwil X Surabaya 376,968,000,000 784,298,755,123 208.05

11 Kanwi XI Pontianak 30,100,000,000 28,037,620,950 93.15

No. Kantor WilayahRegional Office Target Realisasi

Realization Pencapaian

Achievement (%)

12 Kanwil XII Banjarmasin 49,500,000,000 83,147,984,300 167.98

13 Kanwil XIII Samarinda 55,000,000,000 156,857,070,150 285.19

14 Kanwil XIV Denpasar 111,809,250,000 176,337,882,620 157.71

15 Kanwil XV Makassar 52,242,000,000 177,747,169,762 340.24

16 Kanwil XVI Manado 19,015,400,000 120,766,830,466 635.10

17 Kanwil XVII Jayapura 37,075,000,000 31,198,512,000 84.15

TOTAL 3,750,000,000,000 7,489,300,299,020 199.71

107LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT108

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Grafik berikut menunjukkan tren pencapaian Bea Lelang yang meningkat. Bea Lelang yang diperoleh pada tahun 2011 meningkat hingga 2,11 kali jika dibandingkan dengan Bea Lelang yang diperoleh pada tahun 2007. Rincian Bea Lelang per-Kanwil Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Bea Lelang dengan tingkat capaian tertinggi diperoleh Kanwil XVI DJKN Manado yaitu 751,39%. Namun dari segi nilai, Kanwil yang berhasil memperoleh Bea Lelang tertinggi adalah Kanwil VII DJKN Jakarta sebesar lebih dari Rp23,63 miliar atau sebesar 159,45% dari target. Sedangkan persentase tingkat capaian terendah ada pada Kanwil XII DJKN Banjarmatsin sebesar 94,38%.

Tahun 2011, PNBP dari bea lelang dengan target sebesar Rp47.575.760.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp102.800.335.666,00 atau sebesar 216,08%. Dari segi frekuensi lelang, pencapaian realisasi frekuensi lelang untuk tahun 2011 adalah sebanyak 35.680 kali, atau sebesar 192,86% dari target sebanyak 18.500 kali.

The following graph shows the trend of rising attainment of Auction Fee. Auction Fee earned in 2011 increased 2.11 times compared to that of then previous year. The details of Auction Fee by Regional Office inn the year 2011 can be seen in the chart below.

Regional Office XVI Manado obtained the highest achievement, which was 751.39 % of the targeted Auction Fee. However, in terms of value, it was Regional Office VII Jakarta that stood as the best achiever with more than Rp23.63 billion of Auction Fee or 159.45 % of the target. And the lowest-achiever was Regional Office XII Banjarmasin, which reached merely 94.38% of the target.

In 2011, the realization of non-tax revenues from Auction Fee reaches Rp102.800.335.666, a 216 % of the targeted Rp47,575,760,000.00. In terms of auctions frequency, a number of 35.680 auctions were held during 2011, or 192.86 % of the targeted 18,500 times.

TARGET DAN REALISASI BEA LELANG PER-KANWIL TAHUN 2011TARGET AND REALIZATION OF AUCTION FEE BY REGIONAL OFFICE IN 2011

No. Kantor WilayahRegional Office Target

Realisasi/Realization

% Pencapaian

Achievement

BL KPKNL dan Pejabat Lelang

Kelas II(KPKNL

and Class II Auctioneer)

BL Pegadaian(Pawn Shop)

Total Bea Lelang Total Auction Fee

1 Kanwil I Banda Aceh 160,000,000 165,547,555 185,937,082 351,484,637 219.68

2 Kanwil II Medan 2,223,045,000 2,866,628,710 1,479,887,390 4,346,516,100 195.52

3 Kanwil III Pekanbaru 2,252,800,000 2,945,728,542 1,072,796,708 4,018,525,250 178.38

4 Kanwil IV Palembang 690,000,000 1,052,079,377 490,878,280 1,542,957,657 223.62

5 Kanwil V Bandar Lampung 684,530,000 1,867,952,717 324,705,321 2,192,658,038 320.32

6 Kanwil VI Serang 2,102,000,000 5,340,599,862 760,453,829 6,101,053,691 290.25

7 Kanwil VII Jakarta 14,821,826,000 21,125,026,948 2,508,986,605 23,634,013,553 159.45

8 Kanwil VIII Bandung 8,057,500,000 16,506,692,125 2,503,646,115 19,010,338,240 235.93

9 Kanwil IX Semarang 3,800,000,000 8,789,698,363 3,610,024,541 12,399,722,904 326.31

10 Kanwil X Surabaya 6,000,000,000 10,496,646,468 2,266,294,873 12,762,941,341 212.72

11 Kanwi XI Pontianak 582,320,000 418,365,360 292,886,758 711,252,118 122.14

12 Kanwil XII Banjarmasin 847,000,000 659,984,955 139,423,910 799,408,865 94.38

13 Kanwil XIII Samarinda 1,070,564,000 1,171,798,172 1,052,836,609 2,224,634,781 207.80

14 Kanwil XIV Denpasar 2,235,000,000 2,776,984,359 1,901,841,940 4,678,826,299 209.34

15 Kanwil XV Makassar 925,335,000 2,163,362,039 1,389,885,279 3,553,247,318 384.00

No. Kantor WilayahRegional Office Target

Realisasi/Realization

% Pencapaian

Achievement

BL KPKNL dan Pejabat Lelang

Kelas II(KPKNL

and Class II Auctioneer)

BL Pegadaian(Pawn Shop)

Total Bea Lelang Total Auction Fee

16 Kanwil XVI Manado 410,700,000 1,510,080,386 1,575,860,218 3,085,940,604 751.39

17 Kanwil XVII Jayapura 713,140,000 497,639,720 889,174,550 1,386,814,270 194.47

TOTAL 47,575,760,000 80,354,815,658 22,445,520,008 102,800,335,666 216.08

Bea Lelang dengan tingkat capaian tertinggi diperoleh Kanwil XVI DJKN Manado yaitu 751,39%. Namun dari segi nilai, Kanwil yang berhasil memperoleh Bea Lelang tertinggi adalah Kanwil VII DJKN Jakarta sebesar lebih dari Rp23,63 miliar atau sebesar 159,45% dari target. Sedangkan persentase tingkat capaian terendah ada pada Kanwil XII DJKN Banjarmasin sebesar 94,38%.

Regional Office XVI Manado obtained the highest achievement, which was 751.39 % of the targeted Auction Fee. However, in terms of value,

it was Regional Office VII Jakarta that stood as the best achiever with more than Rp23.63 billion of Auction Fee or 159.45 % of the target. And the lowest-achiever was Regional Office XII Banjarmasin, which reached

merely 94.38% of the target.

109LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT110

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Pencapaian frekuensi lelang menunjukkan tren semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan lelang tahun 2011 meningkat hingga 2,69 kali jika dibandingkan dengan pelaksanaan lelang pada tahun 2007. Sedangkan capaian realisasi frekuensi lelang per-Kanwil pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

B. Pencapaian Hasil Lelang

Pencapaian hasil lelang berupa frekuensi pelaksanaan lelang, pokok lelang, dan bea lelang untuk tahun 2011 (termasuk lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan Bea Lelang dari Lelang Pegadaian), disajikan dalam tabel sebagai berikut:

There is a rising trend in the frequency of auction which can be seen from the number of auction held in 2011 which increased by 2.69 times compared with that of 2007. The achievements of the realization of the auction frequency by Regional Office in 2011 can be seen in the table below.

B. Auction Results

The results of the auction held during the year 2011 in the form of auction frequency, auction price, and auction fee (including auctions conducted by the Class II Auctioneer and Auction Fee deriving from Pawnshop Auction), are presented below in the table:

TARGET DAN REALISASI FREKUENSI LELANG PER KANWIL TAHUN 2011TARGET AND REALIZATION OF AUCTION FREQUENCY BY REGIONAL OFFICE 2010

PENCAPAIAN FREKUENSI PELAKSANAAN LELANG 2007-2011ACHIEVEMENT IN AUCTION FREQUENCY 2007- 2011

PENCAPAIAN HASIL LELANG TAHUN 2011AUCTION RESULTS 2011

No.Kantor WilayahRegional Office

Target Realisasi

Realization % Pencapaian

Achievement

1 Kanwil I Banda Aceh 231 430 186.15

2 Kanwil II Medan 737 1,648 223.61

3 Kanwil III Pekanbaru 1166 2,117 181.56

No.Kantor WilayahRegional Office

Target Realisasi

Realization % Pencapaian

Achievement

4 Kanwil IV Palembang 420 1,004 239.05

5 Kanwil V Bandar Lampung 641 1,072 167.24

6 Kanwil VI Serang 1750 2,231 127.49

7 Kanwil VII Jakarta 1562 2,128 136.24

8 Kanwil VIII Bandung 2966 5,636 190.02

9 Kanwil IX Semarang 2281 6,512 285.49

10 Kanwil X Surabaya 2100 5,530 263.33

11 Kanwi XI Pontianak 475 548 115.37

12 Kanwil XII Banjarmasin 900 1,095 121.67

13 Kanwil XIII Samarinda 500 1,107 221.40

14 Kanwil XIV Denpasar 900 1,217 135.22

15 Kanwil XV Makassar 845 1,612 190.77

16 Kanwil XVI Manado 706 1,486 210.48

17 Kanwil XVII Jayapura 320 307 95.94

TOTAL 18,500 35,680 192.86

.NoUraian

Description Target

Realisasi

Realization

Persentase

Percentage

1/Pokok lelang

Auction PriceRp3.750.000.000.000,00 Rp7.489.300.299.020,00 199,71%

2/Bea lelang

Auction FeeRp47.575.760.000,00 Rp102.800.335.666,00 216,08%

3/Frekuensi lelang

Auction Frequency18.500 35.680 192,86%

Konferensi Video tentang Pembaharuan di Bidang LelangVideo Conference regarding Innovations in Auction

111LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT112

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil lelang (termasuk hasil lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II), telah melampaui target yang ditetapkan. Prestasi atas perolehan hasil lelang tersebut dapat tercapai karena beberapa success factor berikut ini.1. Pelaksanaan kegiatan penggalian potensi lelang yang dilakukan oleh Direktorat Lelang, Kanwil DJKN maupun KPKNL kepada Kementerian Negara/ Lembaga, pengguna jasa lelang, maupun masyarakat dan stakeholders lainnya secara intensif dan berkesinambungan. Upaya penggalian potensi lelang yang dilakukan selama tahun 2011, meliputi: peningkatan mutu layanan lelang, kunjungan, iklan layanan masyarakat, auction on clinic, penyuluhan, seminar dan workshop, serta kegiatan lainnya. Upaya penggalian potensi lelang yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan tersebut memberikan hasil yang maksimal berupa pertumbuhan positif atas tren realisasi hasil lelang.2. Terdapat beberapa obyek lelang yang laku dilelang dengan harga yang sangat tinggi (lelang booming). 3. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kanwil atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continuous improvement.

Kegiatan monitoring dilakukan baik secara langsung (melalui peninjauan pelaksanaan lelang) maupun secara tidak langsung (melalui himbauan, teguran, petunjuk, dan pelaporan atas pelaksanaan lelang). Sedangkan, kegiatan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan menampung masukan melalui sosialisasi ataupun diseminasi kebijakan lelang yang diakomodasi ke dalam ketentuan lelang.4. Upaya yang optimal dari DJKN cq. Direktorat Lelang untuk meningkatkan kualitas kinerja Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, pegawai DJKN, dan Balai Lelang melalui penyelenggaraan capacity building, seminar dan workshop di bidang lelang.

C. Perkembangan Kinerja Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II

Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II merupakan pihak yang turut memberikan sumbangsih dalam mengembangkan lelang sebagai transaksi jual beli yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Balai Lelang turut serta dalam memberikan jasa pralelang dan pascalelang kepada penjual dan/atau pembeli lelang. Perkembangan kinerja Balai Lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini.

From the table above we notice that the auction results (including the results of auctions conducted by the Class II Auctioneer), have exceeded the target set. This achievement was possible due to the following success factors:1. The intensive and continuous auction potency assessment targeting the Ministries/Agencies, auction service users, as well as community and other stakeholders, which was conducted by the Directorate of Auction, Regional Offices, and Service Offices. The efforts include improving the quality of auction services, visits, public service ads, auction on clinic, counseling, seminars and workshops, and other activities. These efforts generated a maximum result in the form of positive growth of the trend in auction results realization.2. There were some auctions which sold items at very high prices.3. Monitoring and evaluation of auction service. These activities were conducted by the Central Office and the Regional Offices in order to support continuous improvement.

Monitoring was performed either directly (through the review of the auction) or indirectly (through an appeal, censure, instruction, and reporting on the implementation of the auction). Meanwhile, the evaluation carried out in a sustainable manner by accommodating input gained during the dissemination of auction policy before being accommodated to become auction provision.4. Optimal effort by the Directorate of Auction to improve the performance of Class I Auctioneers, Class II Auctioneers, DJKN's employees, and auction houses through capacity building, seminars, and workshops in the field of auction.

C. The Performance of Auction Houses and Class II Auctioneer

Auction Houses and Class II Auctioneers are parties that contribute to the advancement of auction as a medium transactions on which the public can rely. Auction Houses participate in providing pre and after auction services to both seller or buyers. The development of auction house performance in the past five years are presented in the following graph.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Balai Lelang menunjukkan performa yang positif melalui pertumbuhan frekuensi lelang yang rata-rata mengalami kenaikan 43% setiap tahunnya.Demikian juga perkembangan frekuensi lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang merupakan Pejabat Lelang Swasta yang diberi wewenang untuk melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang disajikan dalam grafik berikut ini.

The graph exhibits that in the past five years, auction exercised a positive performance with an increase of 43% annually. Similarly, within the last five year, the development of the frequency of auctions conducted by the Class II Auctioneers—a private auctioneers authorized to carry out non-execution voluntary auctions—was also encouraging, as presented in the following graph.

TREN FREKUENSI LELANG ATAS PERMOHONAN BALAI LELANG 2007 - 2011TREND IN AUCTION FREQUENCY REQUESTED BY AUCTION HOUSES 2007- 2011

TREN FREKUENSI LELANG OLEH PEJABAT LELANG KELAS II 2007 -2011TREND IN AUCTION FREQUENCY CONDUCTED BY CLASS II AUCTIONEERS 2007- 2011

113LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT114

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Berdasarkan grafik di atas, frekuensi pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II terus mengalami kenaikan. Performa positif hasil lelang pada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II tersebut tidak lepas dari upaya-upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Lelang bersama dengan Kanwil.

D. Continuous Improvement pada DJKN c.q. Direktorat Lelang

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, DJKN c.q. Direktorat Lelang secara berkesinambungan melakukan beberapa langkah strategis berikut ini.1. Upaya pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi melalui diklat, seminar, workshop dan short course yang menunjang tugas pokok pegawai.

Kegiatan diklat dan seminar yang diikuti oleh para pegawai di lingkungan DJKN c.q. Direktorat Lelang, antara lain: a) Tailor Made Training Course (kerjasama dengan Nuffic Neso Indonesia); b) Study Visit Tailor Made Training Course (kerjasama dengan Nuffic Neso Indonesia); c) Workshop State Asset Management; d) Seminar on National Property Management;

2. Penyelenggaraan capacity building bagi Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang guna meningkatkan soft competence penyelenggara lelang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para pengguna jasa.

The frequency of the auction conducted by the Class II Auctioneers continues to increase. This trend can not be separated from the monitoring and evaluation effort conducted by the Directorate Auction in conjunction with the regional offices over the Auction Houses and Class II Auctioneers.

D. Continuous Improvement within the Directorate of Auction

In an effort to improve its performance and its service to the people, DJKN through the Directorate of Auction continuously performs the following strategic steps.1. Efforts to establish a highly competent human resources through training, seminars, workshops, and short courses that support their main tasks.

Training activities and seminars attended by the staff of the DJKN (Directorate of Auction), among others: a) Tailor Made Training Course (with Nuffic Neso Indonesia): b) Study Visit Tailor Made Training Course (with Nuffic Neso Indonesia); c) Workshop State Asset Management; d) Seminar on National Property Management; e) Financial Engineering, Company Value Creation; f ) Substantive Technical Training on BMN, KNL, dan KND

2. Organizing capacity building for Class I and Class II Auctioneers and Auction Houses to raise the auctioneers' soft competence in providing optimum service to their service users.

3. Pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai bentuk pemasaran atas pelayanan lelang, guna mewujudkan sales means auction. Kegiatan dimaksud antara lain melalui penyelenggaraan auction on clinic di beberapa event pameran dan mall di kawasan Jakarta, serta melalui penayangan iklan layanan masyarakat tentang lelang melalui baliho maupun media elektronik yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi, KATv (televisi dalam kereta api), serta televisi dan neon box di Bandara Internasional Soekarno- Hatta.

4. Pelaksanaan program pembaharuan di bidang lelang, meliputi: a) Styling Menghadirkan ciri khas bagi Pejabat Lelang melalui pengadaan atribut-atribut seperti pakaian khusus Pejabat Lelang, PIN, ID Card, buku saku (Pedoman Umum Lelang - PUL), dan tas kerja. b) Securing Meningkatkan kualitas layanan dari sisi keamanan risalah lelang melalui pencetakan risalah lelang di atas security paper, penyimpanan risalah lelang di tempat khusus (roll o pack/brankas tahan api), dan penyimpanan risalah lelang dengan media elektronik (CD/Flashdisk/Microchip). c) Simplifying Menyederhanakan risalah lelang dari segi muatan dan penulisan, jenis-jenis laporan lelang, serta Standard Operating Procedure (SOP) layanan unggulan di bidang lelang.

3. Implementing some marketing activities for auction services, to promote "sales means auction", which done among others by organizing "auctions on clinic" in several exhibitions events and malls in Jakarta area, as well as by running public service ads about the auction through billboards and electronic media which aired on several television stations, KATv (on-board TV for trains); television and neon box at the Soekarno-Hatta International Airport.

4. Implementing innovations in the field of auction: a) Styling It is carried out by strengthening the character of auction officials through special characteristics and identity—special clothing, pin (designed with a pentagon shape, “PLI” is carved on it) and ID card, pocket books (General Guidelines for Auctioneers), and officials auctioneer bag. b) Securing Improving auction service by securing the Auction Minutes, which was done by printing auction minutes on Security Paper; filing auction minutes in a specific place (Roll O Pack/fireproof safe); and storing auction minutes on electronic media (CD/ flash-disk/microchip). c) Simplifying The scope of this innovation is done through auction Minutes simplification in terms of content and wording; simplification of the types of reports auction; and simplification of SOP for service excellence in the field of auction.

Pelaksanaan Tailor Made Training Course di Belanda

Tailor Made Training Coursein the Netherlands

Penggalian Potensi Lelang melaluiKegiatan Auction on Clinic

Auction on Clinic:Exploring Auction Potential

115LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT116

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



d) Reporting and monitoring Menatausahakan laporan lelang dengan sistem otomasi untuk mempermudah pembuatan laporan serta dapat membantu dalam proses forecasting target lelang.

Terhadap program pembaharuan di bidang lelang tersebut, beberapa diantaranya masih dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan, serta direncanakan untuk dapat dilanjutkan pada tahun mendatang.

d) Reporting and monitoring Administering the auction reports with automation system to facilitate reporting and to assist in the process of target auction forecasting.

Some of those program in the field of auctions are still in the process of completion and perfection, and are planned to be resumed in the coming year.

“The first responsibility of a leader is to define reality.The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.”

—Max de Pree

SINERGYWe build a productive internal collaboration

and ensure a harmonious partnership with stakeholders,to produce useful and quality works.

5. Uji coba aplikasi penawaran lelang melalui internet di Kanwil VII Jakarta. Pada bulan November 2011, Direktorat Lelang mengadakan uji coba aplikasi penawaran lelang melalui internet yang diikuti oleh KPKNL Jakarta I, II, dan V. Dengan dilakukannya uji coba tersebut, penawaran lelang melalui internet diharapkan dapat segera terwujud dengan menggunakan aplikasi yang andal.

5. Holding a trial run for Internet auction bidding application in Regional Office VII Jakarta. In November 2011, the Directorate of Auction held a trial run for Internet auction application which was joined by Jakarta KPKNL I, II, and V. Through the trial, it is expected that Internet auction bidding can be realized by using a reliable application.

118LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENANGANAN PERKARA


Kondisi masyarakat dan dunia berkembang semakin dinamis. Masalah, solusi, dan gagasan-gagasan baru juga berkembang dengan semakin kompleks dan beragam mengiringi perubahan itu. Menyadari dinamika itu, terutama terkait dengan tugas dan fungsi DJKN, perbaikan dan penyempurnaan dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang terus diupayakan agar dapat memenuhi tuntutan dan harapan para pengguna jasa maupun stakeholder.

Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, maka diperlukan adanya harmonisasi, revisi dan penerbitan regulasi baru terutama untuk lebih mengakomodasi aspek hak asasi manusia, asas keadilan, kepastian hukum, pemulihan hak negara, asas transparansi dan asas akuntabilitas.

Peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum senantiasa dilakukan secara berkesinambungan dengan mengadakan diklat beracara di pengadilan, melakukan pembinaan penanganan perkara di kantor wilayah, monitoring laporan perkembangan perkara dan mengklasifikasinya untuk kemudian dapat dilakukan reviu terhadap peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, lelang maupun piutang negara, serta melakukan koordinasi baik melalui surat maupun langsung mendatangi pengadilan terhadap perkara-perkara dengan register di bawah tahun 2005 yang selama ini tidak ada pergerakannya, sehingga diharapkan semua permasalahan hukum yang ada dapat diselesaikan dengan optimal.

PERATURAN PERUNDANGAN

Sampai dengan Desember 2011, total revisi dan peraturan baru yang telah diterbitkan DJKN mencapai sebanyak 66 peraturan (termasuk yang telah ditetapkan), yang meliputi:a. Empat Rancangan Undang-Undang (RUU), terdiri dari: 1) RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, disusun untuk memberi payung hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara; 2) RUU tentang Penilai, disusun untuk memberi payung hukum dalam pelaksanaan penilaian untuk mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

World and the people in it continue changing with an increasing dynamic. Problems, solutions, and new ideas also evolve complexly and diversely, accompanying the change. We at DJKN recognize and keep abreast of that dynamics, particularly related to the tasks in the field of state asset, state claims, and auction service management. That is why DJKN continuously proposes revisions on regulations while drafting new regulations regarding our scope of work.

We need to harmonize, revise as well as set out new rules to make them more adapted to the aspects of human rights, principles of justice, legal certainty, the restoration of state rights, the principle of transparency and accountability.

Improved quality of service in the legal field is always done continuously by organizing training in court proceedings, conducting court advocacy training in regional offices, monitoring the progress report on the cases and classifying them before eventually conducting a review of the regulations in the management of state assets, valuation, auction, and state claims. We also coordinated with the courts either by mails or through person-to-person meetings to discuss the cases listed before 2005 that had been idle. With this, it is expected that the entire existing legal cases can optimally be solved.

REGULATION

Up to December 2011, DJKN has issued a total of 66 revisions and new regulations (including those which have been enforced), which include:a. Four draft of laws, consisting of: 1) Draft of law on state asset management, prepared to provide the legal umbrella for DJKN’s tasks and functions in the area of state assets management; 2) Draft of law on valuation, prepared to provide legal umbrella for valuation which is to convey a value that is fair and dependable as a reference for various purposes;

119LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT120

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



3) RUU tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah, disusun untuk memberi payung hukum dalam pengurusan piutang negara/daerah. 4) RUU tentang Lelang, disusun untuk memberi payung hukum dalam pelaksanaan lelang.

b. Empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), terdiri dari : 1) RPP tentang Pengelolaan BMN/D (Pengganti PP No. 6 Tahun 2006); 2) RPP tentang Pengelolaan Piutang Negara/Daerah; 3) RPP tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah; 4) RPP tentang Lelang.

c. Sembilan belas RPMK, terdiri dari 8 peraturan bidang Barang Milik Negara, 1 peraturan bidang KND, 4 peraturan bidang KNL, 2 peraturan bidang Piutang Negara, 2 peraturan bidang Lelang, dan 2 peraturan bidang Penilaian.

d. Sembilan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), terdiri dari 5 PMK di bidang Pengelolaan BMN, 1 PMK di bidang KNL, dan 3 PMK di bidang Piutang Negara.

e. Sepuluh Perdirjen Kekayaan Negara, terdiri dari 4 Perdirjen bidang Kesekretariatan, 1 Perdirjen bidang Pengelolaan BMN, 4 Perdirjen bidang Penilaian, 1 Perdirjen bidang Lelang.

f. Dua puluh Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Kekayaan Negara, terdiri dari 5 SE di bidang Kesekretariatan, 2 SE di bidang pengelolaan BMN, 5 SE di bidang Penilaian, 1 SE di bidang TIK, 4 SE di bidang Piutang Negara, dan 3 SE di bidang Lelang.

3) Draft of law on state claims management, prepared to provide legal umbrella for state/ regional assets management. 4) Draft of law on auction, prepared to provide legal umbrella for auction service.

b. Four Drafts of Government Regulation (RPP), consisting of:1) RPP Management of BMN/D (Substituting Government Regulation Number 6 of 2006);2) RPP on state/regional claims management;3) RPP on state/regional claims administration;4) RPP on auction service.

c. Nineteen RPMK, consisting of eight regulations on State Asset, one regulation on KND, four regulations on KNL, two regulations on State Claims, two regulations on Auction, and two regulations concerning valuation.

d. Nine Minister of Finance Regulations (PMKs), consisting of 5 PMKs in the field of BMN Management, one PMK on KNL, and three PMKs on State Claims.

e. Ten Director General of State Asset Management’s Regulations (Perdirjen), comprising 4 in the filed of Secretariat, one on BMN Management, four pertaining to valuation, and one on auction.

f. Twenty Circulars (SEs) of the Director General of State Asset Management, consisting of five circulars on the Secretariat, two circulars in the field of BMN Management, five 5 circulars on valuation, one circular about Information and Communication Technology, four circulars on State Claims, and three circulars in the field of Auction.

PENANGANAN PERKARA

A. Jumlah perkara

Pada tahun 2011, jumlah perkara yang ditangani oleh DJKN, secara kumulatif berjumlah 2.817 perkara, yang terdiri dari : 1. Perkara perdata sebanyak 2.028 perkara; 2. Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 159 perkara; 3. Perkara yang sudah diselesaikan, baik karena damai, gugur, dicabut, maupun berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebanyak 630 perkara.

Sebagaimana tabel berikut:

CASE HANDLING

A. Total Cases

Accumulatively, the total of cases handled by DJKN in 2011 was 2,817, comprising: 1. 2,028 of civil cases2. 159 of State Administrative Cases3. 630 of settled cases (inkracht van gewijsde /having permanent legal power).

As the following table:

No Bidang/Field RUU RPP RPMK PMK Perdirjen SE

1 Pengelolaan BMN/ BMN Management 1 1 8 5 1 2

2 Pengelolaan KND/ KND Management - - 1 - - -

3 Pengelolaan KNL/ KNL Management - - 4 1 - -

4 Penilaian/ Valuation 1 - 2 - 4 5

5 Piutang Negara/ State Claims 1 2 2 3 - 4

6 Lelang/ Auction 1 1 2 - 1 3

7 Kesekretariatan/ Secretarial - - - - 4 5

8Teknologi Informasi & Komunikasi/ Information and Communication Technology

- - - - - 1

Jumlah/ Total 4 4 19 9 10 20

No. Unit OperasionalOperational Unit

Perkara PerdataCivil Cases

Perkara Tata Usaha NegaraAdministrative Cases

Total SelesaiFinished

PN/Court

PT/HighCourt

MA/Supreme

Court

PK/JudicialReview

JML/Total

PTUN/State

Adminis-trativeCourt

PT.TUN/HighCourtof the

Adminis-tration

MA/Supreme

Court

PK/JudicialReview

JML/Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(7+12) 14

1. Kanwil I Banda Aceh 29 23 29 2 83 - - 1 - 1 84 5

2. Kanwil II Medan 99 71 55 6 231 4 4 9 4 21 252 82

3. Kanwil III Pekanbaru 15 7 15 5 42 - - 1 1 2 44 44

4. Kanwil IV Palembang 8 - 14 3 25 - - 1 - 1 26 24

5. Kanwil V Bandar Lampung 13 7 9 3 32 - - 2 - 2 34 5

6. Kanwil VI Serang 17 8 7 2 34 - - 1 - 1 35 11

7. Kanwil VII Jakarta 242 118 74 11 445 15 12 11 4 42 487 61

8. Kanwil VIII Bandung 79 54 71 7 211 2 3 10 3 18 229 106

9. Kanwil IX Semarang 171 77 76 10 334 3 1 3 - 7 341 74

10. Kanwil X Surabaya 141 86 60 8 295 24 5 25 3 57 352 90

11. Kanwil XI Pontianak 4 2 1 3 10 - 1 - 1 2 12 3

12. Kanwil XII Banjarmasin 8 7 11 1 27 11 - 1 - 2 29 5

122LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



121LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Berdasarkan tabel di atas, 5 Kanwil dengan jumlah perkara terbanyak adalah Kanwil Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Bandung, sedangkan 5 Kanwil dengan jumlah perkara paling sedikit adalah Kanwil Pontianak, Jayapura, Samarinda, Palembang, dan Banjarmasin.

B. Perkara aktif

Jumlah perkara yang masih aktif ditangani KPKNL, Kanwil, Kantor Pusat dan Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu secara keseluruhan sebanyak 2.187 perkara, dengan posisi sebagai berikut:

1. Perkara perdata Jumlah perkara perdata sebanyak 2.028 perkara dengan posisi perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) sebanyak 937 perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) sebanyak 515 perkara, tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak 504 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 72 perkara. Sebagaimana tergambar pada diagram berikut:

Berdasarkan diagram tersebut, posisi jumlah perkara perdata tertinggi terdapat di tingkat pertama di PN dan terendah terdapat di tingkat PK.

2. Perkara TUN Jumlah perkara TUN sebanyak 159 perkara, dengan posisi perkara tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebanyak 51 perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebanyak 26 perkara, tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak 66 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 16 perkara. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

Shown in the table above, Regional Office in Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, and Bandung were the five regional offices with the largest number of cases. Meanwhile, five regional offices with the lowest number of cases were the Regional Office of Pontianak, Jayapura, Samarinda, Palembang, and Banjarmasin.

B. Active Cases

The total number of active cases handled by Regional Offices and Service Offices was 2,187, with the detail position as follows:

1. Civil cases The total number of civil cases handled by DJKN was 2,028, consisting of 937 cases at Court (PN), 515 at High Court (PT), 504 at Supreme Court, and 73 cases in Judicial Review (PK) level as reflected in the following diagram:

As displayed in the diagram, the highest number of civil cases was that of the first level of Court, whereas the lowest was of the Judicial Review level.

2. State Administrative Cases The total number of state administrative was 159, consisting of 51 cases at State Administrative Court, 26 cases at the level of appeal in the High Court of the State Administration (PTTUN), 66 cases at Supreme Court (MA), and 16 cases in Judicial Review as illustrated in the following graph:

No. Unit OperasionalOperational Unit

Perkara PerdataCivil Cases

Perkara Tata Usaha NegaraAdministrative Cases

Total SelesaiFinished

PN/Court

PT/HighCourt

MA/Supreme

Court

PK/JudicialReview

JML/Total

PTUN/State

Adminis-trativeCourt

PT.TUN/HighCourtof the

Adminis-tration

MA/Supreme

Court

PK/JudicialReview

JML/Total

13. Kanwil XIII Samarinda 8 11 4 - 23 - - - - - 23 2

14. Kanwil XIV Denpasar 35 15 38 5 93 1 - 1 - 2 95 22

15. Kanwil XV Makassar 23 7 13 2 45 1 - - - 1 46 49

16. Kanwil XVI Manado 39 19 19 2 79 - - - - - 79 43

17. Kanwil XVII Jayapura 6 3 8 2 19 - - - - - 19 4

Total 937 515 504 72 2,028 51 26 66 16 159 2,187 630

POSISI AKTIF PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TUN S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2011CIVIL CASES AND ADMINISTRATIVE CASE AS OF THE FOURTH QUARTER OF 2011

124LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT123

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Berdasarkan diagram tersebut, posisi jumlah perkara TUN tertinggi terdapat di tingkat kasasi di MA dan terendah terdapat di tingkat PK.

C. Perkara SelesaiPerkara yang sudah diselesaikan, baik karena perdamaian, gugur, dicabut, maupun berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebanyak 630 perkara.

D. Perbandingan Jumlah Perkara s.d Triwulan IV Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011. Perkembangan perkara Triwulan IV Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 dapat dibandingkan sebagai berikut:

1. Perkara perdata

Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara perdata s.d Triwulan IV Tahun Anggaran 2011 sebanyak 2.028 perkara, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan Triwulan IV tahun sebelumnya, peningkatan ini disebabkan banyaknya perkara baru.

Shown by the diagram, the highest number of cases was found at the level of appeal while the lowest was found at the level of Judicial Review.

C. Settled Cases Total number settled cases, that is the numbers of cases upon which permanent legal power has been imposed (inkracht van gewijsde), was 630.

D. Number of Cases 2008-2011. The number of cases for the period of the fourth quarter of 2008–2011 can be compared as follows:

1. Civil cases

We could see from the diagram above, the number of civil cases until the fourth quarter of fiscal year 2011 was 2,028. The increase in new cases makes that number higher compared to the fourth quarter of the previous year.

POSISI AKTIF PERKARA TUN S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2011ACTIVE STATE ADMINISTRATIVE CASES AS OF THE FOURTH QUARTER OF 2011

FGD RUU Pengelolaan Kekayaan NegaraFocus Group Discussion regarding Draft of Law

on State Asset Management


125LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT126

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



2. Perkara TUN

Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara TUN sebanyak 159 perkara, jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan Triwulan IV tahun sebelumnya.

E. Jenis pokok perkara Jenis pokok perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan sebagai berikut:

1. Perkara perdata

2. State Administrative Case

As you notice, the number of state administrative cases was 159 TUN, down from that of the fourth quarter in the previous year.

E. Type of Cases The complaints in the lawsuit can be grouped as follow:

1. Civil Cases

Berdasarkan diagram di atas, jenis pokok perkara perdata yang paling banyak dijadikan dasar gugatan adalah perkara keberatan lelang 24,36% (494 perkara), pembatalan lelang 22,88% (464 perkara), dan perbuatan melawan hukum 11,74% (238 perkara). Perkara mengenai keberatan lelang pada umumnya digunakan untuk mendapat putusan provisionil/

We could see, objection to auction was the type of civil complaints most widely used as a basis of a lawsuit, namely 494 cases or 24.36%, followed by 464 cases of cancellation of the auction (22.88%), and 238 cases regarding actions against the law (11.74%). The cases against auction are generally used to get a provisional verdict that delays the auction, whereas other

JENIS POKOK PERKARA PERDATA S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2011TYPE OF CIVIL CASES AS OF THE FOURTH QUARTER 2011



No Jenis Pokok Perkara/ Type Jumlah/ Total

Persen/Percent

1. Harta Gono Gini/ Marital Property 64 3.16%

2. Pengikatan/ Mortgage (Security Right) 54 2.66%

3. Jumlah Hutang/ Amount of Debt 73 3.60%

4. Keberatan Lelang/ Objection to Auction 494 24.36%

5. Pembatalan Lelang/ Auction Cancellation 464 22.88%

6. Pengosongan Objek Lelang/ Eviction Problem 54 2.66%

7. Pembatalan Sita/ Cancellation of Confiscation 51 2.51%

8. Sengketa Barang Jaminan/ Collateral Disputes 114 5.62%

9. Penyerahan Piutang Negara Tidak Sah/ Invalid State Claims Handover 16 0.79%

10. Sengketa Harta Warisan/ Inheritance Disputes 22 1.08%

No Jenis Pokok Perkara/ Type Jumlah/ Total

Persen/Percent

11. Perjanjian Kredit/ Loan Agreement 32 1.58%

12. Perbuatan Melawan Hukum/ Action Againts the Law 238 11.74%

13. Harga Limit/ Limit Price 62 3.06%

14. Lain-Lain/ Others 290 14.30%

Jumlah/ Total 2,028 100.00&

127LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT128

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

sela yang menunda pelaksanaan lelang, sementara perkara mengenai pembatalan lelang digunakan untuk memperoleh putusan pembatalan atas lelang yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan sampel perkara yang kami peroleh pada saat pembuatan SKU, pokok perkara pembatalan lelang oleh debitur/pihak yang tereksekusi umumnya terkait keabsahan hak pada saat perolehan obyek lelang yang bersangkutan. Dengan demikian gugatan pembatalan lelang akan selalu muncul sekalipun seluruh prosedur lelang telah dilaksanakan, karena ada pihak ketiga yang mempermasalahkan kepemilikan objek lelang.

2. Perkara TUN Jenis pokok perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan sebagai berikut: Berdasarkan diagram di atas, jenis pokok perkara TUN yang paling banyak dijadikan dasar gugatan adalah pengumuman lelang 45,28% (72 perkara), risalah lelang 19,50% (31 perkara), dan PB/PJPN 7,55% (12 perkara).

complaints are used to obtain the court’s decision ordering the cancellation of auctions that have been held.

Auction cancellation filed by the debtor or other executed parties was commonly associated with the legality of the ownership of the asset at the time it was obtained. Thus, as long as there is a third party who disputes the ownership of the auction objects, an auction cancellation lawsuit will always emerge, even if the entire tender procedure has been implemented properly.

2. Administrative Complaints The auction announcement took the largest portion of the subject matter of the administrative complaints, which was 45.28% (72 cases); followed by 31 cases (19.50%) related to auction minutes, and 12 cases (9.04%) linked to PB/PJPN (joint statement):

F. Posisi jumlah perkara yang belum dan sudah diputus Perkara yang masih proses di PN dan perkara yang telah mendapatkan putusan baik di tingkat pertama (PN), banding (PT), kasasi (MA), maupun PK, sebagai berikut:

F. Position and the number of settled and unsettled cases Position and number of cases—either still in the process or have reached settlement—in Court (PN), Appeal Court (PT), Judicial Review (PK) in the year 2011 were as follow:

No. PeradilanCourt of Law

Proses/ Process

Putusan/Verdict Jumlah/

TotalPN/Court

Kalah/Win

Menang/Lose

1. Perdata/ Civil

Pengadilan Negeri/ Court 614 84 590 1,288

Pengadilan Tinggi/ High Court 108 471 579

Mahkamah Agung/ Supreme Court 50 105 155

Peninjaunan Kembali/ Judicial Review 2 4 6

Jumlah/ Subtotal 614 244 1,170 2,028

2. Tata Usaha Negara/ State Administrative

Pengadilan TUN/ State Administrative Court 16 7 44 67

Pengadilan Tinggi TUN/ State Administrative High Court 14 37 51

Mahkama Agung/ State Administrative Supreme Court 8 30 38

Peninjauan Kembali/ Judicial Review 2 1 3

Jumlah/ Sub Total 16 31 112 159

Jumlah (1+2)/ Total (1+2) 630 275 1,282 2,187


Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Strategis di Bidang Lelang dan Pengelolaan BMN

Dissemination of Regulation and Strategic Policy in Auction and State Owned Asset

Management

No Jenis Pokok Perkara/Type of Administrative Complaints

Jumlah/Total

Persen/Percent

1. SP3N/ Acceptance Letter - 0.00%

2. PB/ PJPN/ Joint Statement 12 7.55%

3. Surat Paksa/ Distress Warrant 2 1.26%

4. Penyitaan/ Confiscation 11 6.92%

5. Pengumuman Lelang/ Auction Announcement 72 45.28%

6. Nilai Limit/ Limit Price 1 0.63%

7. Lelang/ Auction 13 8.18%

8. Risalah Lelang/ Auction Minute 31 19.50%

9. Lain-Lain/ Others 17 10.69%

Jumlah/ Total 159 100.00%

JENIS POKOK PERKARA TUN S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2011TYPE OF ADMINISTRATIVE COMPLAINTS AS OF THE FOURTH QUARTER 2011

129LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT130

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Dapat juga dilihat melalui diagram di bawah ini:

Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara yang masih dalam proses di tingkat pertama (PN) sebanyak 614 perkara, jumlah perkara yang sudah mendapatkan putusan tertinggi berada di tingkat pertama (PN) dengan putusan menang sebanyak 590 perkara (87,53%), kemudian di tingkat banding (PT) dengan putusan menang sebanyak 471 perkara (81,34%), ditingkat kasasi (MA) dengan putusan menang sebanyak 105 perkara (67,74%), sedangkan yang terendah pada tingkat PK dengan putusan menang sebanyak 4 perkara (66,67%). Dari grafik tersebut di atas, terlihat bahwa di tingkat pertama, banding, kasasi dan di tingkat PK, posisi DJKN/KPKNL sebagai Tergugat lebih banyak menang.

There were 614 of on-going cases in the first level court (PN). And it was at this level that the number of settled cases reached the highest with 590 (87.53%) of won cases, followed by 471 (81.34%) of won cases at Appeal Court, 105 (67.74%) of won cases at Supreme Court, while the lowest is at the level of Judicial Review with 4 (66.67%) cases won. It also appears in the graph above that as a defending party, DJKN recorded more won cases in the first three levels of court.

POSISI JUMLAH PERKARA TUN YANG BELUM DAN SUDAH DIPUTUS S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2011SETTLED AND UNSETTLED STATE ADMINISTRATIVE CASES AS OF THE FOURTH QUARTER 2011

2. State Administrative Cases

As many as 16 cases were still in progress at the first level (Administrative Court). And it was also at this level that the number of settled cases reached the highest with 44 (86.27%) of won cases, followed by 37 (72.54%) of won cases at Appeal Court, 30 (78.94%) of won cases at Supreme Court, while the lowest is at the level of Judicial Review with 1 (33.33%) cases won. It also appears in the graph above that in the first three levels of court, DJKN recorded more won cases, and the opposite occurred at the next level.

2. Perkara TUN

Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara yang masih dalam proses di tingkat pertama (PTUN) sebanyak 16 perkara, jumlah perkara yang sudah mendapatkan putusan tertinggi berada di tingkat pertama (PTUN) dengan putusan menang sebanyak 44 perkara (86,27%), kemudian di tingkat banding (PTTUN) dengan putusan menang sebanyak 37 perkara (72,54%), ditingkat kasasi (MA) dengan putusan menang sebanyak 30 perkara (78,94%), sedangkan yang terendah pada tingkat PK dengan putusan menang sebanyak 1 perkara (33,33%). Dari grafik tersebut di atas, terlihat bahwa di tingkat pertama, banding, dan kasasi posisi DJKN/KPKNL sebagai Tergugat lebih banyak menang, namun di tingkat PK posisi DJKN/KPKNL sebagai Tergugat kalah.


131LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT132

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



A. Penerbitan Surat Kuasa Khusus Jumlah SKU yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah sebanyak 509 buah.

B. Melakukan pendampingan pejabat/pegawai DJKN dalam perkara pidana Pendampingan terhadap pejabat/pegawai DJKN yang dipanggil oleh aparat berwenang telah dilakukan sebanyak 22 pendampingan.

C. Penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum Permohonan bantuan hukum terkait pelaksanaan sidang perkara, pembuatan jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/ kontra memori peninjauan kembali sebanyak 82 bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang sebanyak 95 pendapat.

D. Pemberian analisis hukum dan pelaksanaan gelar perkara Pemberian analisis hukum yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang sebanyak 129 analisis. Pelaksanaan gelar perkara yang telah dilakukan terkait dengan kasus hukum sebanyak 31 kali.

E. Koreksi perkara di bawah Tahun 2005 oleh Kantor Pusat, Kanwil dan KPKNL dengan berkoordinasi ke PN, PT dan MA Koreksi perkara di bawah Tahun 2005 dari Laporan masing-masing KPKNL dan Kanwil terdapat penyelesaian perkara di bawah Tahun 2005 sebanyak 231 perkara. Sedangkan untuk penyelesaian perkara di bawah Tahun 2003 sebanyak 175 perkara.

F. Pelaksanaan Capacity Building Penanganan Perkara Tahun 2011 Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan penanganan perkara di Tahun 2011, telah dilakukan Diklat Beracara di Pengadilan yang bekerjasama dengan BPPK dan pelaksanaan pembinaan penanganan perkara di 10 Kanwil yang melibatkan Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu.

A. Issuance of Special Power of Attorney (SKU) In 2011, as many as 509 of SKUs were issued by the Director General of State Asset Management on behalf of the Minister of Finance and the Director General of State Asset Management as the Head of the State Claims Committee (PUPN).

B. Providing guidance to DJKN’s officers/ employees in criminal cases DJKN provided as many as 22 assistance to officials/ employees summoned by authorities

C. Providing legal aid and legal opinion DJKN has provided 82 legal assistance related to the court proceedings including filing an answer, making counterclaims, offering of proof, making closing argument, and preparing counter appeals. Moreover, DJKN also delivered 95 opinions relating to the management of state assets, valuation, state claims, and auction service.

D. Providing legal analysis and the case conference DJKN has provided 192 legal analysis related to the management of state asset, valuation, auction, and state claims as well as conducting as many as 31 conference cases.

E. Correction of Pre-2005 Cases DJKN coordinated with the courts to correct the number of pre-2005 cases. As a result, there was an additional 231 cases of pre-2005 which turned out to have had been settled, and as many as 175 of such cases for pre-2003.

F. Capacity Building and Case Handling In order to improve its personnel's competence in case handling, DJKN has organized training on court proceedings in collaboration with the BPPK and and providing guidance in case handling involving 10 Regional Offices and Bureau of Legal Assistance of the Secretary General of the Ministry of Finance.

“Government is too big and too importantto be left to the politicians.”

—Chester Bowles

134LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

PERKEMBANGAN INTERNAL

INTERNAL DEVELOPMENT

Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan pada tahun 2011 merupakan proses yang berkesinambungan dari program reformasi birokrasi pada tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, DJKN juga terus bertekad melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan DJKN yang terdiri dari 3 (tiga) program utama yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan manajemen SDM.

1. PENATAAN ORGANISASI

Penataan organisasi di lingkungan Kantor Pusat DJKN merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Tindak lanjut yang dilakukan berupa penetapan pembagian tugas antarbagian/subdirektorat dan antarseksi sehingga terwujud keseimbangan beban kerja, analisis dan evaluasi peringkat jabatan. Pembagian tugas di lingkungan Kantor Pusat DJKN tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2011 tentang Perubahan atas Perdirjen Nomor PER-03/KN/2011 tentang Pembagian Tugas pada Kantor Pusat DJKN. Dengan adanya reorganisasi pada Kantor Pusat DJKN, penyesuaian pada organisasi unit vertikal DJKN perlu dilakukan.

Untuk itu, pada tahun 2011, DJKN telah melakukan kajian rencana reorganisasi di Kanwil dan KPKNL, terutama mengenai pembentukan unit kepatuhan internal. Proses pembahasan penataan organisasi unit vertikal dilakukan dengan mengacu pada penyesuaian organisasi kantor pusat, kondisi pelaksanaan tugas, beban tugas, dan potensi yang dihadapi, serta evaluasi atas efektivitas penyelesaian setiap pelaksanaan tugas. Pembahasan ini melibatkan unsur dari kantor pusat maupun unit vertikal. Hasil pembahasan secara lengkap dituangkan dalam naskah akademis penataan organisasi DJKN. Konsep naskah akademis dan usulan rumusan PMK penataan organisasi unit vertikal DJKN telah diajukan kepada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

The Bureaucratic Reform Program in the Ministry of Finance in 2011 is a continuation of bureaucratic reform from previous years. In line with this, DJKN is determined to carry on with the program which consists of three main programs, namely refining its organization, streamlining business process, and enhancing its human resource management.

1. REFINING ORGANIZATION

The organizational design and structure of the DJKN's Central Office is a follow up of the enactment of PMK Number 184/PMK.01/2010 on Organization and Administration of the Ministry of Finance. DJKN followed up the Ministry of Finance's Regulation by specifying the division of tasks among sub-directorate and division to develop a workload balance; also by doing the analysis and evaluation of job ranking. The division of tasks within the DJKN's Central Office was contained in the Director General of State Asset Management's Regulation No. PER-07/KN/2011 which amended the previous regulation Number PER-03/KN/2011 regarding the Division of Task in the DJKN's Central Office. DJKN’s vertical units also need to be adjusted in line with the reorganizational changed of the Central Office.

To that, in 2011 DJKN has conducted a study on the reorganization plan in the Regional Office and KPKNL, particularly regarding the establishment of an internal compliance unit. The discussion of the organizational setup of the vertical units are made with reference to the organizational adjustment within the Central Office, the condition of task implementation, the workload, the potential burden, as well as the evaluation of the effectiveness of the completion of each task. This discussion involved elements of the Central Office as well as the vertical units. The results of the discussion were put down in an academic paper on DJKN's organizational structuring. The draft of the paper along with the proposed formulas for Minister of Finance's Regulation regarding the vertical unit organizational structuring has been presented to the Bureau of Organization and Governance of the Secretariat General of the Ministry of Finance.

135LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT136

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



2. PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS

Penyempurnaan proses bisnis difokuskan dan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik. DJKN sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan berusaha mengubah citra dari proses yang cenderung tertutup dan kurang memberi kepastian menuju proses yang pasti pada setiap tahapannya. Sehingga publik mendapat kepastian mengenai waktu, persyaratan administrasi, dan yang paling penting adalah kepastian mengenai biaya yang harus dibayarkan. Untuk merealisasikan hal tersebut, jajaran DJKN telah memiliki SOP yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif, analisis dan evaluasi jabatan dan beban kerja untuk memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan.

Pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan penyempurnaan proses bisnis di lingkungan DJKN, meliputi.

1) Analisis dan Evaluasi Jabatan.

a. Uraian Jabatan DJKN telah menyelesaikan penyempurnaan uraian jabatan di lingkungan Kantor Pusat DJKN maupun unit vertikal DJKN. Uraian jabatan struktural di lingkungan DJKN telah ditetapkan dalam:

• Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK- 1559/KM.1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Jumlah uraian jabatan yang ditetapkan sebanyak 162 uraian jabatan. Penetapan uraian jabatan ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan reorganisasi DJKN sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

• Keputusan Menteri Keuangan nomor nomor KMK-1560/KM.1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Jumlah uraian Jabatan yang ditetapkan sebanyak 32 uraian jabatan. Penyusunan uraian jabatan struktural instansi vertikal

dilakukan untuk menyempurnakan uraian jabatan yang terdahulu, dengan beberapa perubahan maupun penambahan pada informasi jabatan.

Untuk uraian jabatan pegawai pelaksana pada kantor pusat maupun instansi vertikal, DJKN telah menyusun 555 konsep uraian jabatan pegawai pelaksana di lingkungan Kantor Pusat DJKN dan 115 konsep uraian jabatan pegawai pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal DJKN.

Konsep tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

b. Pemeringkatan Jabatan DJKN telah menyelesaikan usulan struktur jabatan, nomenklatur beserta peringkat jabatan atas jabatan struktural maupun fungsional, yang telah ditampung dan ditetapkan dalam: • Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-465/KMK.01/2011 tanggaL 30 Desember 2011 tentang Peringkat Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan;

DJKN telah menyusun 194 struktur jabatan, nomenklatur beserta peringkat jabatan struktural dan fungsional baru yang ditetapkan dalam KMK dimaksud.

• Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK- 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam KMK tersebut, 670 struktur jabatan, nomenklatur beserta peringkat jabatan pelaksana telah ditetapkan.

2) Standar Prosedur Operasi (SOP) Sampai dengan akhir tahun 2011, DJKN telah menetapkan SOP reguler sebanyak 1066 SOP. Dalam rangka perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan, sepanjang tahun 2011, DJKN menjalankan kegiatan sebagai berikut.

2. STREAMLINING THE BUSINESS PROCESS

Business process refinement was focused and directed on the improvement of public services. DJKN as an echelon I unit in the Ministry of Finance tried to alter the image of "inclined to be closed" process with less certainty into the certainty at every stage. Hence, the public may be certain about time of delivery, administrative requirements, and most importantly, about the costs that must be paid. To realize this vision, DJKN has established a detailed SOPs which can comprehensively describe any type of job outputs; analysis and evaluation of the position and the workload to absorb information on the time and number of officers needed.

DJKN has conducted the business process refinement, which in 2011, covered the following activities.

1) Job Analysis and Evaluation.

a. Position Description DJKN has set up the improvements of job description within the DJKN's Central Office and its vertical units. The description of structural position in the environment of DJKN has been specified in:

• The Ministry of Finance’s Decree’s Number: KMK-1559/KM.1/2011 On the description of structural position within the Central Office of Directorate General of State Assets Management.

The number of position descriptions set was 162. This determination of the position description was a follow-up of the implementation of the DJKN reorganization as stipulated in the Minister of Finance's Regulation Number 184/PMK.01/2010 on the Organization and Governance of the Ministry of Finance.

• The Ministry of Finance’s Decree’s Number: KMK-1560/KM.1/2011 On the Structural Position Description of Vertical Units within the Directorate General of State Asset Management.

The number of position descriptions set was 32. This formulation of structural position descriptions was aimed at improving the

previous position description, with some changes and additions to the position information.

As for position description for personnel in the central office and the vertical unit, DJKN has compiled 555 draft of job descriptions for personnel in the Central Office and 115 DJKN draft position description draft of job descriptions for personnel in the vertical units.

The draft has been presented to the Secretary General of the Ministry of Finance to be set out in the Decree of the Minister of Finance.

b. Position Ranking DJKN has finalized the proposal for position structure, nomenclature, and job-ranking on both structural and functional positions, which have been collected and set in: • The Ministry of Finance’s Decree’s Number: KMK-465/KMK.01/2011 dated December 30, 2011 on Structural and Functional Position Ranking within the Ministry of Finance;

DJKN has formulated 194 position structures, nomenclature, and the rank of new structural and functional positions specified in the decree above.

• The Ministry of Finance’s Decree’s Number: KMK-357/KMK.01/2011 on the rank of operating staff within the Ministry of Finance.

The decree set down 670 position structures, nomenclature, and their rank.

2) Standard Operating Procedure (SOP) Until the end of 2011, DJKN has set 1066 regular SOPs. And in order to improve business processes on an ongoing basis, throughout the year 2011, DJKN conducted the following tasks.

137LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT138

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



a. Penyusunan SOP baru. DJKN telah menetapkan 40 SOP baru melalui: i. KEP-70/KN/2011 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/ SOP) KPKNL Teladan. Keputusan Direktur Jenderal memuat SOP KPKNL Teladan yang terdiri dari 10 SOP layanan khusus yang diberikan oleh KPKNL Teladan. Layanan khusus tersebut terdiri dari layanan di bidang pengelolaan BMN, pelayanan pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. SOP KPKNL Teladan memiliki waktu penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan SOP reguler KPKNL pada umumnya, memiliki perbedaan alur pelayanan dengan menggunakan petugas front office, dan terintegrasi dengan aplikasi front office KPKNL Teladan.

ii. KEP-71/KN/2011 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/ SOP) Tenaga Pengkaji. Keputusan Direktur Jenderal memuat 16 SOP Tenaga Pengkaji yang bertujuan mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJKN yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 913/ KM.1/2010 tentang Uraian Jabatan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJKN.

iii. KEP-72/KN/2011 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/ SOP) Penerapan Manajemen Risiko. Keputusan Direktur Jenderal memuat 3 SOP Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana ketentuan dalam PMK 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

iv. KEP-163/KN/2011 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/ SOP) Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJKN. Keputusan Direktur Jenderal memuat 11 SOP yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PMK 01/PM.6/2010 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJKN. SOP tersebut mencakup pelaksanaan penegakan kode etik di lingkungan KPKNL, Kanwil, dan Kantor Pusat DJKN.

b. Penyempurnaan dan Perbaikan SOP Reguler DJKN. Pada tahun 2011 DJKN juga telah menyusun 317 konsep SOP yang telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Sedangkan SOP yang telah diselesaikan dan diajukan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk dikaji, namun belum memperoleh rekomendasi persetujuan adalah sebagai berikut:

c. Perbaikan SOP Layanan Unggulan DJKN. SOP Layanan Unggulan DJKN telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/ KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Namun berkaitan dengan perubahan kebijakan dan peraturan, diperlukan perbaikan SOP Layanan Unggulan yang terdiri dari perubahan SOP

a. Formulating New SOP. DJKN has set out 40 new SOPs through: i. KEP-70/KN/2011 on Standard Operating Procedures for Modern Offices. This Director-General's Decree contains the SOP for modern service offices (KPKNL Teladan) consisting of 10 SOPs for specialized services provided by modern service offices. The special services consist of services in the field of BMN management, state claims management, and auction services. An SOP for modern offices offers a shorter time to solution than a regular SOP for general service offices, it also employs a different service flow by using the front office personnel, and an integration with the front office applications of modern service office.

ii. KEP-71/KN/2011 on Standard Operating Procedures for Senior Advisors. This Director-General's Decree contains 16 SOPs for Senior Advisors aiming to support and facilitate the implementation of their tasks and functions within the DJKN which were drawn by based on the Minister of Finance's Decree Number 913/KM.1/2010 regarding the Position Description for Senior Advisors.

iii. KEP-72/KN/2011 on Standard Operating Procedures for Risk Management Implementation. This Director-General's Decree contains 3 SOPs for Risk Management Implementation according to PMK 191/PMK.09/2008 regarding the Implementation of Risk Management within the Ministry of Finance.

iv. KEP-163/KN/2011 on Standard Operating Procedures for DJKN’s Code of Ethics. This Director-General's Decree contains 11 SOP aiming at supporting the implementation of PMK 01/PM.6/2010 regarding the DJKN’s Code of Ethics. These SOPs cover the implementation of the code of ethics enforcement in the DJKN's service offices, regional offices and Central Office.

b. Refining Regular SOPs. In 2011 DJKN has also formulated 317 SOP drafts that have been approved by the Secretary General of the Ministry of Finance, namely:

There are a number of established SOPs which have been submitted to the Secretary General in this case Bureau of Organization and Government, but have not yet obtained recommendation for vapprovals. They are:

c. Improvement of SOP Quick Win The SOP Quick Win has been enacted through PMK No.184/PMK.01/2010 on the Standard Operating Procedures of Quick Win in the Ministry of Finance. However, due to changes in policies and regulations, it is necessary to refine the SOP Quick Win which consist of amendment to SOPs for the Issuance of Statement Letter of Paid-Up/Settled State Claims and amendment to

No. SOP JumlahTotal

1. SOP Sekretariat Direktorat Jenderal/Secretariat General 212 SOP

2. SOP Direktorat Barang Milik Negara/Directorate of State-Owned Assets 44 SOP

3. SOP Direktorat Piutang Negara & Kekayaan Negara Lain-lain/Directorate of State Claims and Other State Assets 16 SOP

4. SOP Direktorat Lelang/Directorate of Auction 45 SOP

No. SOP JumlahTotal

1. SOP Sekretariat DJKN/Secretariat of DJKN 34 SOP

2. SOP Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan/Directorate of Separated State Asset 32 SOP

3. SOP Direktorat Piutang Negara & Kekayaan Negara Lain-lain/Directorate of State Claims and Other State Assets 49 SOP

4. SOP Direktorat Penilaian/Directorate of Valuation 47 SOP

5. SOP Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat/Directorate of Law and Public Affairs 46 SOP

139LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT140

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selesai dan SOP Pelayanan Pelaksanaan Lelang. Sehingga jumlah SOP Layanan Unggulan diusulkan menjadi 18 SOP (semula 13 SOP).

d. Monitoring dan evaluasi SOP. Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap SOP Layanan Unggulan DJKN berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor KEP- 128/KN/2011 adalah sebagai berikut:

Selain itu, DJKN juga telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SOP KPKNL Teladan pada 4 KPKNL Teladan secara sampling pada KPKNL Batam, KPKNL Tasikmalaya, KPKNL Surakarta, dan KPKNL Malang. Hasil monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap 220 sampel permohonan untuk layanan khusus KPKNL Teladan, dengan hasil penghitungan 90% diantaranya telah dilaksanakan sesuai dengan SOP KPKNL Teladan.

3) Analisis Beban Kerja (ABK) Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan salah satu kegiatan dalam rangka perbaikan proses bisnis yang merupakan salah satu pilar reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran beban kerja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan. Pada tahun 2011, pengukuran ABK di DJKN telah dilakukan pada 8 unit eselon II di lingkungan kantor pusat, 6 Kanwil DJKN, yaitu Kanwil III DJKN Pekanbaru, Kanwil V DJKN Bandar Lampung, Kanwil XIII DJKN Samarinda, Kanwil XIV DJKN Denpasar, Kanwil XVI DJKN Manado, dan Kanwil XVII DJKN Jayapura, serta 19 KPKNL, yaitu KPKNL Pekanbaru, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Samarinda, KPKNL Denpasar, KPKNL Manado, KPKNL Jayapura, KPKNL Banda Aceh, KPKNL Batam, KPKNL Jambi, KPKNL Bogor, KPKNL Jakarta IV, KPKNL Bekasi, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, KPKNL Semarang, KPKNL Kupang, KPKNL Ambon, KPKNL Sorong, dan KPKNL Biak.

SOP for AuctionService. So the total of proposed SOPs for Service Excellence has gone up to 18 from theoriginal 13.

d. SOP Monitoring and Evaluation. The results of the monitoring and evaluation of SOP for DJKN's Service Excellence as indicated by the Director-General of State Asset Management's Decree Number KEP-128/KN/2011 are as follow:

In addition, DJKN also monitored and evaluated the implementation of SOP for Modern Offices through sampling on four modern offices—KPKNL Batam, KPKNL Tasikmalaya, KPKNL Surakarta, and KPKNL Malang. The results of monitoring and evaluation carried out on 220 samples of requests for special services from modern office revealed that 90% of service has been delivered in accordance with the SOP for modern offices.

3) Workload Analysis (ABK) Workload Analysis (ABK) is one of the activities carried out to improve business processes, one of the pillars of the bureaucratic reform in the Ministry of Finance. ABK measurements done with reference to the Ministry of Finance's Regulation Number 140/ PMK.01/2006 on the Guidelines for Workload Analysis in the Ministry of Finance. In 2011, DJKN has conducted ABK measurement on the eight echelon II units in the central office, six regional offices, namely Regional Office III Pekanbaru, Regional Office V Bandar Lampung, Regional Office XIII Samarinda, Regional Office XIV Denpasar, Regional Office XVI Manado, dan Regional Office XVII Jayapura, as well as 19 service offices, namely KPKNL Pekanbaru, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Samarinda, KPKNL Denpasar, KPKNL Manado, KPKNL Jayapura, KPKNL Banda Aceh, KPKNL Batam, KPKNL Jambi, KPKNL Bogor, KPKNL Jakarta IV, KPKNL Bekasi, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, KPKNL Semarang, KPKNL Kupang, KPKNL Ambon, KPKNL Sorong, and KPKNL Biak.

No.Jenis SOP Layanan Unggulan/

Type of SOP Quick Win

Jumlah Permohonan/

Total of Request

Jumlah Penyelesaian Sesuai SOP/

Total of Finished

1 SOP Penetapan Status Penggunaan Berupa Tanah dan/atau Bangunan/Use-Status Determination for Land/Building Use.

276 272

2 SOP Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan/Approval/Rejection for BMN other than lands and/or building

1052 1039

3 SOP Pelayanan Permohonan Keringanan Utang /Service for Application for Debt Relief

331 329

4 SOP Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara/Service for Application for State Claims Withdrawal

956 934

5 SOP Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selesai/The Issuance of Statement Letter of Settled State Claims

4545 4385

6 SOP Penyetoran Hasil Bersih kepada Penjual melalui Bendahara Penerimaan/Facilitating the collection of net result to the sellers through the state treasurer.

6636 6371

7 SOP Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/Di Atas Nilai Pengikatan/Service for Application for Collateral Redemption worth/above the secured portion of the debt.

165 163

8 SOP Pelaksanaan Pelayanan Lelang/Auction Service

15.320 14.848

141LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT142

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Proses kegiatan ABK dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan presentasi laporan ABK. Pengukuran terhadap hasil ABK pada kantor pusat menunjukkan bahwa beban kerja 8 unit Eselon II di Kantor Pusat DJKN secara keseluruhan adalah 721.262 Orang Jam/tahun. Berdasarkan klasifikasi efisiensi dan efektivitas unit (EU), hasil pengolahan data ABK unit eselon II di Kantor Pusat DJKN, dengan basis data tahun 2010, menunjukkan tingkat efisiensi 1,02 (kategori A = sangat baik). Rincian hasil pengolahan data ABK pada unit Eselon II di Kantor Pusat DJKN dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikuT:

Kegiatan ABK pada Kanwil DJKN dilakukan dengan mengolah data hasil uji petik. Dari pengolahan data pada 6 Kanwil DJKN, menunjukkan beban kerja sebesar 287.171 Orang Jam/tahun. Berdasarkan klasifikasi efisiensi dan efektivitas unit (EU), hasil pengolahan data ABK Kanwil DJKN dengan basis data tahun 2010 menunjukkan tingkat efisiensi 0,71 (kategori C = cukup).

Workload analysis process was started with data collection, followed by data processing and reporting. The measurement of ABK in the Central Office showed that the workloads of 8 echelon II units in the Central Office as a whole was 721,262 man hours/year. Based on the efficiency classification and unit effectivity (EU), the processing of the ABK data of the echelon II unit in the DJKN's Central Office, on the basis of the data in 2010, showed the efficiency rate of 1.02 (Category A = excellent). The details of the results can be seen in the following table:

Workload Analysis for the Regional Offices conducted by processing the sampled data. The data processing on six Regional Offices revealed the workload of 287,171 man hours/year. Based on the efficiency classification and unit effectivity, the processing of the ABK data of the Regional Offices, on the basis of the data in 2010, showed the efficiency rate of 0.71 (Category C = Average).

Sedangkan dari hasil pengolahan data pada 19 KPKNL, menunjukkan beban kerja sebesar 725.686 Orang Jam/tahun. Berdasarkan klasifikasi efisiensi dan efektivitas unit (EU), hasil pengolahan data ABK unit vertikal DJKN dengan basis data tahun 2010 menunjukkan tingkat efisiensi 0,82 (kategori C = cukup).

Rincian hasil rekapitulasi perhitungan kebutuhan pegawai pada 6 Kanwil DJKN dan 19 unit vertikal (KPKNL) dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut:

While the results of the data processing at 19 service offices, exhibited the workload of 725,686 man hours/year. Based on the efficiency classification and unit effectivity, the processing of the ABK data of the vertical unis, on the basis of the data in 2010, showed the efficiency rate of 0.82 (Category C = Average).

The following are the details of the summary of employee needs assessment in the DJKN's six regional offices and 19 vertical units (KPKNLs):

No.

Nama Unit Organisasi

OrganizationUnit

Jumlah Beban

Kerja Unit (OJ)

TotalWorkload

Jumlah Kebutuhan Pejabat/ PegawaiTotal Needs

JumlahPej./Peg. Yang AdaTotal

Existing

+/- EU PU KeteranganExplanation

1. Sekretariat DJKN 167.823 167.823 : 1.507 = 111,36 = 111 Orang 111 0 1,00 B Baik

2. Direktorat BMN I 96.465 96.465 : 1.507 = 64,01 = 64 Orang 63 -1 1,02 A Sangat Baik

3. Direktorat BMN II 97.246 97.246 : 1.507 = 64,53 = 65 Orang 61 -4 1,06 A Sangat Baik

4. Direktorat KNL 77.342 77.342 : 1.507 = 51,32 = 51 Orang 48 -3 1,07 A Sangat Baik

5. Direktorat PKN 86.737 86.737 : 1.507 = 57,56 = 58 Orang 58 0 0,99 B Baik

6.Direktorat Piutang Negara

59.659 59.659 : 1.507 = 39,59 = 40 Orang 38 -2 1,04 A Sangat Baik

7. Direktorat Lelang 45.953 45.953 : 1.507 = 30,49 = 30 Orang 32 2 0,95 B Baik

8. Direktorat HI 90.036 90.036 : 1.507 = 59,75 = 60 Orang 59 -1 1,01 A Sangat Baik

Jumlah/ Total 721.262 721.262 1.507 478,61 479 Orang 470 -9 1,02 A Sangat Baik

No. Nama Unit OrganisasiOrganization Unit

Jumlah Beban

Kerja Unit (OJ)

TotalWorkload

Jumlah Kebutuhan

Pejabat/ Pegawai

Total Needs

JumlahPej./Peg.

Yang Ada

Total Existing


1. Kanwil III Pekanbaru 62.393 41 Orang 49 8 0,84 C Cukup

2. Kanwil V Bandar Lampung 35.764 24 Orang 45 21 0,53 D Sedang

3. Kanwil XIII Samarinda 39.977 27 Orang 36 9 0,74 C Cukup

4. Kanwil XIV Denpasar 44.063 29 Orang 47 18 0,62 D Sedang

5. Kanwil XVI Manado 48.871 32 Orang 46 14 0,70 C Cukup

6. Kanwil XVII Jayapura 56.104 37 Orang 45 8 0,83 C Cukup

Jumlah/ Total 287.171 191 Orang 268 77 0,71 C Cukup


Jumlah Beban

Kerja Unit (OJ)

TotalWorkload

Jumlah Kebutuhan

Pejabat/ Pegawai

Total Needs

JumlahPej./Peg.

Yang Ada

Total Existing


1. KPKNL Aceh 49.900 33 Orang 31 -2 1,07 A Sangat Baik

2. KPKNL Pekanbaru 44.965 30 Orang 34 4 0,88 C Cukup

3. KPKNL Batam 35.156 23 Orang 22 -1 1,06 A Sangat Baik

4. KPKNL Jambi 34.110 23 Orang 30 7 0,76 C Cukup

5. KPKNL Lampung 39.018 26 Orang 28 2 0,92 B Baik

HASIL PENGOLAHAN ABK UNIT ESELON II KANTOR PUSAT DJKNWORKLOAD ANALYSIS RECAPITULATION ON ECHELON II UNIT DJKN HEAD OFFICE

HASIL PENGOLAHAN ABK 6 KANWIL DJKNWORKLOAD ANALYSIS RECAPITULATION ON 6 DJKN REGIONAL OFFICES

HASIL PENGOLAHAN ABK 19 KPKNLWORKLOAD ANALYSIS RECAPITULATION ON 19 KPKNLs

143LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT144

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



4) Survei Opini Pengguna Layanan DJKN Pada tahun 2011, Kementerian Keuangan menunjuk pihak ekternal yaitu Tim Survei IPB untuk melakukan survei opini pelanggan (pengguna layanan) termasuk pelanggan DJKN di 6 (enam) kota, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Batam. Unsur-unsur yang diteliti dalam survei opini tersebut adalah informasi persyaratan, kesesuaian prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian pembayaran, pengenaan sanksi, keterampilan petugas, sikap petugas, akses terhadap kantor pelayanan, dan lingkungan pendukung. Sedangkan bidang layanan yang disurvei memfokuskan pada layanan unggulan yang dimiliki oleh DJKN.

4) Survey on Users’ Opinion In 2011, the Ministry of Finance appointed external parties, namely IPB Survey Team to conduct a survey on users' opinion which covered service users in six cities, namely Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, and Batam. The elements examined in the opinion surveys are requirements information, compliance procedures, delivery time, payment conformity, sanctions, employees' skills, employees' attitudes, access to the service office, and supporting environment. Whereas the survey focused on the areas within the DJKN's service excellence.

Skor yang diperoleh DJKN pada survei opini pelanggan tahun 2011 sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2010 yaitu dari 4,04 menjadi 3,92 pada tahun 2011. Berdasarkan hasil survei tersebut, prioritas peningkatan kinerja dari layanan DJKN adalah waktu penyelesaian dan kesesuaian prosedur. Sedangkan untuk jenis layanan yang membutuhkan perbaikan adalah Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL, Pelaksanaan Lelang pada KPKNL, dan Penetapan Status Penggunaan BMN pada KPKNL. Dua hal ini memperoleh skor terkecil dibanding atribut lainnya yang dinilai pelanggan.

3. PENINGKATAN MANAJEMEN SDM

1) Peningkatan Disiplin Pegawai Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai di Lingkungan DJKN, telah dilaksanakan penegakan hukuman disiplin terhadap 35 orang pegawai dengan rincian 5 pegawai mendapat hukuman berat, 6 pegawai mendapat hukuman sedang dan 24 pegawai mendapat hukuman ringan.

2) Pengembangan Assessment Center Kegiatan pengembangan Assesment Center yang telah dilaksanakan antara lain: a. Menyelenggarakan assessment center bekerja sama dengan Biro SDM terhadap 82 pejabat eselon III (35 pejabat dengan biaya DJKN); b. Menyelenggarakan Assessment Center untuk eselon IV sebanyak 187 orang;

3) Penyusunan Pola Mutasi Dalam rangka menjamin objektivitas dan transparansi dalam perpindahan jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJKN, dilakukan penyempurnaan konsep Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan DJKN sesuai dengan PMK nomor 39/PMK.01/2009 dengan penyederhanaan peraturan dan mempertimbangkan analisis beban kerja masing- masing kantor.

4) SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Terus dilakukan Updating e-dossier dan integrasi SIMPEG dengan DMS (Data Management System).

The scores obtained by DJKN on service users' opinion in 2011 slightly lower than that in 2010, that was from 4.04 to 3.92. Based on the result of survey, DJKN should have prioritized its attempt to cut service delivery time, and to comply with the procedures. As for the types of service that require improvement were service for debt relief application, auction, and use- status determination of BMN. These types of service gained the lowest scores than other attributes assessed by service users.

3. HR MANAGEMENT IMPROVEMENT

1) Tightening Employees Discipline In the course of improving employee discipline, DJKN has imposed the enforcement of disciplinary punishment on 35 employees consisting five employees severely punished, six employees moderately punished, and 24 employees with light punishment.

2) Development of Assessment Center The development of assessment center has been conducted through, among others: a. assessment center in collaboration with the Bureau of Human Resources for 82 echelon III officers (the cost of 35 officers were borne by DJKN); b. assessment Center for 187 Echelon IV Officers;

3) Formulating Job Rotation Patterns To ensure objectivity and transparency in the job rotation for civil servants in the DJKN, the concept of job rotation patterns in the DJKN was refined in accordance with the PMK Number 39/ PMK.01/2009 by streamlining regulations and considering the workload analysis on each office.

4) SIMPEG (Personnel Information System) Continue updating e-dossier and integrating SIMPEG with DMS (Data Management System).


Jumlah Beban

Kerja Unit (OJ)

TotalWorkload

Jumlah Kebutuhan

Pejabat/ Pegawai

Total Needs

JumlahPej./Peg.

Yang Ada

Total Existing


6. KPKNL Bogor 54.078 36 Orang 39 3 0,92 B Baik

7. KPKNL Jakarta IV 30.562 20 Orang 31 11 0,65 D Sedang

8. KPKNL Bekasi 34.110 23 Orang 39 16 0,58 D Sedang

9. KPKNL Bandung 51.466 34 Orang 32 -2 1,07 A Sangat Baik

10. KPKNL Purwokerto 42.503 28 Orang 42 14 0,67 D Sedang

11. KPKNL Semarang 50.574 34 Orang 29 -5 1,16 A Sangat Baik

12. KPKNL Samarinda 27.587 18 Orang 22 4 0,83 C Cukup

13. KPKNL Denpasar 43.978 29 Orang 36 7 0,81 C Cukup

14. KPKNL Manado 44.803 30 Orang 38 8 0,78 C Cukup

15. KPKNL Kupang 49.349 33 Orang 31 -2 1,06 A Sangat Baik

16. KPKNL Ambon 25.924 17 Orang 32 15 0,54 D Sedang

17. KPKNL Jayapura 19.117 13 Orang 26 13 0,49 E Kurang

18. KPKNL Sorong 33.044 22 Orang 28 6 0,78 C Cukup

19. KPKNL Biak 15.361 10 Orang 18 8 0,57 D Sedang

Jumlah/ Total 725.686 482 Orang 588 106 0,82 C Cukup

145LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT146

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



“Outstanding leaders go out of their way to boost the self esteem of their personnel. If people believe in themselves it's amazing what they can accomplish.”

—Sam Walton

5) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Penyelenggaraan diklat yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain: a. melaksanakan Diklat Berbasis Kompetensi bekerja sama dengan Pusdiklat PPSDM untuk eselon III sebanyak 4 orang dan diklat berbasis kompetensi untuk eselon IV 105 orang (50 orang secara swakelola DJKN); b. melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tk. III bekerja sama dengan Pusdiklat PPSDM untuk 20 pejabat eselon III dan Diklat Kepemimpinan Tk. IV untuk pejabat eselon IV sebanyak 61 orang; c. melaksanakan Diklat Teknis Substantif bekerja sama dengan Pusdiklat KNPK untuk 857 orang; d. melaksanakan Diklat Internal DJKN secara swakelola untuk 1.913 orang.

4. MODERNISASI KANTOR PELAYANAN

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, DJKN melakukan modernisasi kantor pelayanan di lingkungan DJKN dengan nomenklatur KPKNL Teladan. Tujuan dari kegiatan pembentukan kantor pelayanan teladan di lingkungan DJKN adalah:

5) Education and Training Education and training carried out in 2011 were, among others: a. competency-based education and training in cooperation with the PPSDM Training Center for four echelon III officers and competency-based training for 105 echelon IV officers (training for 50 of them were self- managed by DJKN); b. In collaboration with the PPSDM Training Center, Level III Leadership Training for 20 echelon III officers and Level IV Leadership Training for 61 echelon IV officers; c. substantive, Technical Training for 857 participants In collaboration with KNPK Training Center; d. Self-managed internal training for 1.913 employees.

4. SERVICE OFFICE MODERNIZATION

As one of the efforts to improve its services to the stakeholders, DJKN modernize its service offices under the nomenclature "KPKNL Teladan". The objectives of the establishment of such modern offices are:

1) to be a role model in the accuracy and speed of DJKN's service ; 2) to realize good governance in the DJKN; 3) to build a conducive organizational culture and work ethic; 4) to create consistent excellent service improvements to the public; 5) to realize a reliable appropriate technology-based administration system; 6) to optimize the management of state assets, state claims and auction service; 7) to establish a good image and to gain a high public trust.

In 2011, DJKN has inaugurated 15 modern offices through the Director-General of State Asset Management's Decree No. KEP-82/KN/2010 on the Establishment of Modern Office for State Asset Management and Auction Service in the Directorate- General of State Asset Management in 2011. They are: KPKNL Banda Aceh, KPKNL Pekanbaru, KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL

1) sebagai role model dalam ketepatan dan kecepatan layanan di lingkungan DJKN; 2) terwujudnya good governance di lingkungan DJKN; 3) terbentuknya budaya organisasi dan etos kerja yang kondusif; 4) terciptanya peningkatan layanan prima yang konsisten terhadap publik; 5) terwujudnya penerapan sistem administrasi yang handal berbasis teknologi tepat guna; 6) optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan pelayanan lelang; 7) terciptanya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Pada tahun 2011, DJKN telah menetapkan 15 KPKNL Teladan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-82/KN/2010 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Teladan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2011, 15 kantor tersebut antara lain: KPKNL Banda Aceh, KPKNL Pekanbaru, KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta

147LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT148

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

III, KPKNL Jakarta IV, KPKNL Bogor, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Purwokerto, KPKNL Jember, KPKNL Serang, KPKNL Balikpapan, KPKNL Banjarmasin, KPKNL Kendari, KPKNL Mataram. Dengan beroperasinya lima belas KPKNL Teladan pada tahun ini, maka telah terbentuk tiga puluh satu KPKNL Teladan di lingkungan DJKN.

5. PENGHARGAAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN

Dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik dan memberikan penghargaan kepada kantor pelayanan yang telah melaksanakan pelayanan prima, Kementerian Keuangan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian KPPc dilakukan terhadap perwakilan kantor pelayanan dari 4 (empat) unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki unit vertikal. Adapun tahapan penilaian KPPc di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

a. Penilaian KPPc DJKN tahun 2011. Untuk mengikuti penilaian KPPc di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2011, DJKN terlebih dahulu menyelenggarakan penilaian KPPc di lingkungan DJKN. Penilaian KPPc DJKN tahun 2011 diikuti oleh 5 (lima) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan DJKN yaitu KPKNL Surakarta, KPKNL Sidoarjo, KPKNL Denpasar, KPKNL Singaraja, dan KPKNL Manado. Setelah melalui seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai KPPc DJKN Tahun 2011, KPKNL Denpasar berhasil mendapatkan peringkat I dan mendapat kehormatan untuk mewakili DJKN dalam penilaian KPPc Kementerian Keuangan tahun 2011.

b. Penilaian KPPc Kementerian Keuangan tahun 2011. Penilaian KPPc Kementerian Keuangan tahun 2011 diikuti oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta, KPP BC Tipe Madya Pabean Juanda, KPKNL Denpasar, serta KPPN Semarang II. Pada kesempatan kali ini, KPKNL Denpasar ditetapkan sebagai pemenang kedua dalam penilaian KPPc Kementerian Keuangan tahun 2011.

Jakarta IV, KPKNL Bogor, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Purwokerto, KPKNL Jember, KPKNL Serang, KPKNL Balikpapan, KPKNL Banjarmasin, KPKNL Kendari, and KPKNL Mataram. These newly inaugurated fifteen modern offices added up total number of modern offices to thirty.

5. MODEL OFFICE FOR SERVICE AND EXCELLENCE

To carry out performance evaluation of public service and to appreciate offices which have done excellent service, the Ministry of Finance every year conducts an assessments for Model Services Office (KPPc) within the Ministry of Finance. KPPc assessment was carried out on representative offices from 4 (four) units of echelon I in the Ministry which have vertical units.

a. DJKN’s Model Service Office (KPPc) 2011 Contest Prior to joining the 2011‘s KPPc contest in the Ministry of Finance, the selection of KPPc had been carried out within the DJKN. DJKN had conducted its own contest with five service offices, namely KPKNL Surakarta, KPKNL Sidoarjo, KPKNL Denpasar, KPKNL Singaraja, and KPKNL Manado taking part in the contest. KPKNL Denpasar won the first place and therefore had the honor to represent DJKN in joining the next level of contest in the Ministry of Finance.

b. Ministry of Finance’s 2011 KPPc Contest. The Ministry of Finance’s 2010 KPPc Contest was entered by four representatives of the service offices, namely KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta, KPP BC Tipe Madya Pabean Juanda, KPKNL Denpasar, and KPPN Semarang II. KPKNL Denpasar emerged as the second winner.

6. MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2011 seluruh unit eselon II di lingkungan DJKN telah menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh. Penerapan manajemen risiko ini dengan tujuan untuk mengawal tercapainya sasaran strategis DJKN yang telah ditetapkan dalam Strategy Map DJKN tahun 2011. Oleh karena itu, pada penerapan manajemen risiko tahun 2011 telah diidentifikasi permasalahan atau risiko yang dapat timbul dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut.

Selanjutnya, masing-masing unit eselon II di lingkungan DJKN menyusun rencana penanganan risiko untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi maupun dampak dari risiko tersebut.

Selain itu, dalam rangka menginternalisasikan proses manajemen risiko, Tim Implementasi Manajemen Risiko DJKN bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku compliance office for risk management kembali

6. RISK MANAGEMENT

By 2011 the entire DJKN's echelon II units have implemented a comprehensive risk management. The application of risk management was aimed at safeguarding the achievement of the strategic objectives set out in the DJKN's Strategy Map 2011. Therefore, the application of risk management in 2011 has identified the problems or risks that may arise in the efforts to achieve the strategic objectives. Furthermore, each of DJKN's echelon II units

established risk management plan to anticipate the possibility and impact of those risks.

In addition, to internalize the process of risk management, the DJKN's Team for Risk Management Implementation cooperated with the Inspectorate General of the Ministry of Finance as the compliance office for risk management again organized the

SERVICEWe provide services that meet the satisfaction of

stakeholders and we do it wholeheartedly, transparently,immediately, accurately and securely.

149LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT150

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



menyelenggarakan sosialisasi manajemen risiko ke 10 (sepuluh) Kantor Wilayah di lingkungan DJKN. Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator dan Administrator Manajemen Risiko beserta beberapa pejabat lain dan staf terkait di masing-masing Kantor Wilayah DJKN (Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, Manado, Jayapura).

7. MANAJEMEN KINERJA

Pada tahun 2011, DJKN telah melaksanakan cascading sampai dengan Kemenkeu Five. Terdapat 3 (tiga) langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyelesaian cascading sampai dengan Kemenkeu Five, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tiga langkah tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dengan melaksanakan kegiatan.

1) Penyusunan rencana kerja beserta penganggarannya. Rencana kegiatan pengelolaan kinerja tahun 2011 beserta alokasi pendanaannya mulai disusun pada bulan Oktober 2010. Dalam penyusunan kegiatan tahun 2011 telah dilakukan koordinasi dengan Pushaka Setjen Kemenkeu dan koordinasi internal DJKN.

2) Workshop cascading Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five. Workshop dilaksanakan bekerja sama dengan Pushaka Setjen Kemenkeu. Workshop diikuti oleh perwakilan pejabat/pegawai yang berkedudukan sebagai pengelola kinerja pada Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL.

3) Penyusunan template IKU Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five. Sebagai bahan dalam pelaksanaan kontrak kinerja Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five, tim pengelola kinerja pada Kantor Pusat DJKN telah menyusun template IKU sampai dengan Kemenkeu Five. Penyusunan template IKU hanya difokuskan untuk unit/individu pada Kanwil dan KPKNL. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa cascading sampai dengan Kemenkeu Five pada unit vertikal merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2011.

dissemination of risk management in ten DJKN's Regional Offices. The event was attended by the Coordinator and Administrator of Risk Management along with several other officers and related staff in each DJKN's Regional Offices (Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, Manado, Jayapura).

7. PERFORMANCE MANAGEMENT

In 2011, DJKN has brought the cascading process up to Kemenku Five. There were three steps undertaken in support of the completion of the cascading up to Kemenkeu Five, which consisted of planning, implementation, and evaluation. These three steps have been elaborated further by carrying out the following activities.

1) Preparation of the work plan and its budgeting. The plan for performance management activities in 2011 and their funding allocation has been prepared in October 2010. The preparation was carried out by coordinating with the Center for Policy Analysis and Harmonization (Pushaka) of Secretariat-General of the Ministry of Finance and internal coordination within the DJKN.

2) Workshop on Kemenkeu Four cascading and Kemenkeu Five. The workshop which was held in cooperation with the Pushaka of the Secretariat-General of the Ministry of Finance was attended by representatives of the officials/employees who served as performance manager in DJKN's central office, regional offices, and service offices.

3) Preparation of the templates for Kemenkeu Four and Kemenkeu Five . As the input materials in the execution of the performance contract of Kemenkeu Four and of Kemenkeu Five, the Team for Performance Management in the DJKN's Central Office has devised KPI templates which focused only on units/individuals in the regional offices and service offices. This was done so because the cascading for Kemenkeu Five in the vertical units had not been implemented until 2011.

4) Penyusunan bank permasalahan dalam pelaksanaan cascading. Data awal untuk penyusunan bank permasalahan cascading diperoleh dari bank permasalahan dalam cascading yang telah disusun oleh Pushaka. Selanjutnya data Pushaka tersebut dilengkapi dengan hasil inventarisasi permasalahan cascading yang terjadi di lingkungan DJKN. Bank data tersebut selanjutnya disampaikan kepada semua unit sebagai salah satu alternatif solusi apabila terjadi permasalahan yang serupa.

5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan cascading; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan cascading dilakukan secara periodik apabila telah melewati batas waktu cascading Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan semua unit menyelesaikan cascading sampai dengan Kemenkeu Five dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pelaksanaan cascading dari masing-masing unit, progress cascading Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five sampai dengan Desember 2011 sebanyak 3.216 unit/individu telah melaksanakan cascading. Progress tersebut terdiri dari 2 pelaksanaan cascading yaitu: a. pelaksanaan cascading untuk level Kemenkeu Four, sebanyak 847 unit eselon IV di lingkungan DJKN telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja; b. pelaksanaan cascading untuk level Kemenkeu Five, sebanyak 2.369 individu telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja.

4) Preparation of a bank of problems in the implementation of cascading The initial data for the preparation of bank of problems for cascading derived from the list of problem in the cascading prepared by the Pushaka. The Pusakha's data were then equipped with cascading problems that occured in the DJKN. Later, the bank of data was conveyed to all units as an alternative solution in case of similar problems.

5) Monitoring and evaluation of the implementation of cascading Monitoring and evaluation on cascading is done periodically each time the deadline of Kemenkeu Four and Kemenkeu Five cascading passed. The Monitoring and evaluation aimed to ensure that all units completed cascading through Kemenkeu Five in a timely manner.

Based on the summary of cascading implementation from each unit, up to December 2011, it was known that a number of 3216 units/ individuals have implemented cascading Kemenkeu For and Five. This progress consisted of two cascading implementation, namely: a. implementation of cascading for Kemenkeu Four level: as many as 847 echelon IV units in DJKN have signed a performance contract; b. implementation of cascading for Kemenkeu Five level: as many as 2,369 individuals have conducted a performance contract signing.

Kontrak KinerjaPerformance Contract

Jumlah IKUTotal KPIs

Kemenkeu Four 6.241

§ Kantor Pusat/Central Office 892

§ Vertikal/Vertical Units 5.349

Kemenkeu Five 15.567

§ Kantor Pusat/Central Office 2.069

§ Vertikal/Vertical Units 13.498

Jumlah/ Total 21.808

151LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT152

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Dari hasil rekapitulasi pelaksanaan kontrak kinerja Kemenkeu Four dan Kemenkeu Five tersebut terdapat 21.808 IKU yang telah menjadi dokumen kontrak kinerja dengan rincian sebagai berikut:

8. PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL

DJKN terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk mendukung itu, telah ditetapkan KMK Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mengatur: • penetapan tugas dan fungsi unit in charge pelaksana pemantauan pengendalian intern pada kantor pusat, kantor wilayah, dan KPKNL; • pedoman penyusunan matriks perangkat pengendalian intern; • penatausahaanpelaksanaanpengendalianintern.

Based on the summary of the implementation of performance contracts for Kemenkeu Four and Kemenkeu Five, as many as 21,808 KPIs (Key Performance Indicators) have become a performance contract document, with the following details:

8. INTERNAL CONTROL IMPLEMENTATION

DJKN strives continuously to improve the implementation of internal control in each of its tasks and functions as stipulated in Government Regulation No. 60 Year 2008 on the Internal Control System of the Government. To support this, the Minister of Finance issued KMK Number 152/KMK.09/2011 regarding the improvement of Internal Control implementation in the Ministry of Finance which regulated: • thedeterminationof thedutiesand functionsof the unit in charge of monitoring the implementation of internal control in central office, regional offices, and service offices; • guidelines for the internal control matrix formulation; • administration of the internal control implementation.

Sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2010, pelaksanaan fungsi kepatuhan internal di lingkungan DJKN dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara, sedangkan di tingkat kantor wilayah dilaksanakan oleh Bidang Hukum dan Informasi, dan di tingkat KPKNL dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi.

Pada tahun 2011, DJKN telah melakukan kegiatan terkait pengendalian internal sebagai berikut: 1) menyusun 13 (tiga belas) perangkat pengendalian intern yang diambil dari 13 SOP Layanan Unggulan DJKN, terdiri dari 2 (dua) matriks pada kantor pusat, 3 (tiga) matriks pada kantor wilayah, dan 8 (delapan) matriks pada KPKNL; 2) menguji coba masing-masing 1 (satu) matriks pengendalian internal pada kantor pusat, kantor wilayah, dan KPKNL; 3) melaksanakan internalisasi/ sosialisasi pemantauan pengendalian internal pada Kanwil dan KPKNL di lingkungan DJKN di 5 lokasi, yaitu: • 3-6Oktober2011diYogyakarta • 11-14Oktober2011diMedan • 24-27Oktober2011diSerang • 1-4November2011diManado • 14-17November2011diSurabaya. 4) melaksanakan pemantauan pengendalian utama pada kantor pusat pada tanggal 15-17 Desember 2011; 5) implementasi pemantauan pengendalian utama dilakukan serentak pada Kanwil dan KPKNL pada bulan November 2011; 6) menyusun konsep Keputusan Dirjen Kekayaan Negara tentang Penerapan Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan DJKN sebagai cascading dari KMK 152/KMK.09/ 2011 dan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) di lingkungan DJKN untuk tahun 2012; 7) memonitoring pelaksanaan pemantauan pengendalian internal pada 7 Kanwil dan 11 KPKNL pada bulan November – Desember 2011.

In accordance with PMK Number 184/PMK.01/2010, the implementation of internal compliance function within the DJKN conducted by the Organisation and Internal Compliance DIvision, Secretariat of Directorate-General of State Asset Management, whereas in regional offices it was conducted by Legal Affairs and Information Division, by Legal Affairs and Information Section in the service offices.

In 2011, DJKN engaged in activities related to internal control, as follow: 1) Formulating thirteen internal control device taken from 13 SOPs for Quick Win, consisting of two matrix for central office, three matrix for regional offices, and eight matrix for service offices; 2) Testing one matrix of internal controls for central office, regional office, and service offices; 3) Organizing internalization/dissemination of internal control monitoring in five locations of Regional Offices and service offices, namely: • 3to6October2011inYogyakarta • 11to14October2011inMedan • 24to27October2011inSerang • 1to4November2011inManado • 14to17November2011inSurabaya. 4) Implementing the main control monitoring in the Central Offices on 15-17 December 2011; 5) Implementing the simultaneous main control monitoring in Regional Offices and Service Offices in November 2011; 6) Drafting the Director-General's Decree on the Implementation of Internal Control Monitoring within the DJKN as a cascade of KMK Number 152/ KMK.09/2011 and the Annual Monitoring Plan (RPT) in the DJKN for 2012; 7) Monitoring the implementation of internal control monitoring in seven regional offices and 11 service offices in November-December 2011.

154LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

PELUANG DAN TANTANGAN 2012

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Sebagai unit organisasi yang diberi mandat untuk mengelola kekayaan negara, DJKN telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk membenahi manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik demi terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Selain mengelola kekayaan negara, DJKN juga melaksanakan pengurusan piutang negara perbankan dan nonperbankan serta memberikan pelayanan lelang eksekusi dan noneksekusi.

Perjalanan DJKN dalam melaksanakan mandat pengelolaan kekayaan negara di tengah gejolak ekonomi global maupun nasional, telah membuat organisasi ini berdiri dengan segala peluangnya, sekaligus berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan.

PELUANG

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pada RAPBN 2012, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp168,1 triliun untuk belanja modal. Jumlah ini naik Rp27,2 triliun atau 19,3 persen dari APBN-P 2011.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset.

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah aset negara yang akan dikelola pada tahun 2012 akan mengalami penambahan sebesar alokasi belanja modal tersebut. Tentu saja ini merupakan peluang besar bagi Pengelola Barang untuk melaksanakan pengelolaan barang milik negara secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

As an organizational unit mandated to manage the state asset, DJKN has made various maximum efforts to mend the management of state asset towards the realization of three dimensional order—administrative order, legal order, and physical order—so that the management of state asset can be undertaken optimally. In addition to managing the state asset, DJKN also conducts the management of banking and nonbanking state claims as well as providing auction service.

DJKN’s journey in carrying out the mandate of managing the state asset in the midst of global and national economic turmoil, has posed this organization in the mid of all opportunities and challenges.

OPPORTUNITIES

To sustain a higher quality of economic growth, the government, on the Draft of State Budget 2012, will allocate a budget of Rp168,1 billion for capital expenditure. This number is a rise of Rp27.2 trillion, or 19 percent from the APBN-P 2011 (Revised State Budget 2010).

As we all know, capital expenditures are expenditures made in association with capital formation that adds fixed asset/inventory which provides benefits for more than one accounting period. This includes expenditures for maintenance costs used to maintain or increase the useful life, the capacity, and the quality of the asset.

This indicates that the number of state asset to be managed in 2012 will grow along with the addition of such capital expenditure allocation. Of course this is a great opportunity for the state asset manager to undertake the management of state asset effectively and efficiently to improve the service to the public.

155LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT156

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Di samping itu, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI serta hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih terdapat BMN yang penggunaannya belum optimal atau bahkan dalam kondisi idle. Sesuai dengan tujuan ideal pengelolaan barang milik negara, maka DJKN mempunyai peluang besar untuk berperan dalam mengoptimalkan barang milik negara sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa.

Peluang BMN yang besar juga berasal dari kekayaan negara lain-lain. Kekayaan negara lain-lain meliputi beberapa jenis aset yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda satu sama lain sehingga membutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih untuk menyusun kebijakan/peraturan guna pengelolaannya. Saat ini kekayaan negara lain-lain berupa Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C), aset yang berasal dari tegahan Bea dan Cukai, aset potensial, Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), cagar budaya, barang rampasan Kejaksaan, dan barang gratifikasi merupakan aset-aset yang memiliki karakteristik tersendiri yang pengelolaannya tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Kegiatan penilaian semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan organisasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 04/PMK.06/2010 Penilai Internal DJKN mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian BMN, penilaian barang jaminan, penilaian aset yang akan menjadi BMN, penilaian kekayaan negara yang dipisahkan, dan penilaian kekayaan negara lainnya. Selain itu Penilai DJKN juga dapat melakukan penilaian BMD, Kekayaan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam BUMD.

Analisis Highest and Best Use (HBU) merupakan salah satu peluang sekaligus tantangan bagi Penilai DJKN untuk lebih mengokohkan peran DJKN sebagai state asets manager. Dengan analisis HBU, maka dapat diketahui aset-aset yang belum optimal dalam pengelolaannya sekaligus dapat diberikan alternatif mengenai penggunaan tertinggi dan terbaik dari aset dimaksud. Selain itu studi kelayakan pemanfaatan BMN semakin sering dilaksanakan. BMN yang mempunyai lokasi strategis di kota-kota besar seperti Gelora Bung Karno di Jakarta dan aset idle di bawah Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI adalah peluang pemanfaatan BMN dalam lima tahun ke depan.

In addition, based on the results of audits the Supreme Audit Board and the results of the BMN inventory taking and valuation, it is revealed that there are still a great number of BMN not optimally used or even in idle condition. In accordance with the ideal goal of state asset management, then DJKN has a great chance to play a role in optimizing the state asset that will contribute positively towards nation building.

Great potential of state assets also derives from seized assets, grafts, ex-foreign-owned assets (ABMAC), the shipwrecks or sunken treasures (BMKT), and KKKS. Those are some types of asset that have their own characteristics and are different from each other. It means that it takes more efforts and resources to develop policies and regulations in managing them. Meanwhile, the state assets mentioned above currently are not regulated in the Minister of Finance’s Regulation Number 96/PMK.06/2007 on the Mechanism of the Use, Utilization, Disposal, and Transfer of State Assets.

The valuation activity has increased along with the growth of the organization and the needs of the stakeholders. Under the terms of the Regulation of the Minister of Finance No. 04/PMK.06/2010 DJKN's Internal Valuers hold the authority to conduct BMN valuation, collateral valuation, asset valuations for BMN, separated state assets valuation, and other state assets valuation. Moreover DJKN's valuer can also conduct the valuation for local government's assets, including such separated assets in local government's enterprises.

Highest and Best Use (HBU) analysis poses both opportunities and challenges for DJKN's valuers in strengthening the role of DJKN as the state assets manager. HBU analysis enables DJKN to sort out non-optimal and under-managed assets and at the same time to provide an alternative regarding highest and best use of the assets. In addition, feasibility studies for BMN utilization are increasingly being implemented. Strategic assets in major cities such as Bung Karno Stadium in Jakarta and idle assets under the Ministry of Defense and National Police are an opportunity for BMN utilization for the next five years.

Peluang berikutnya adalah penilaian BMD pada 530 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi dan 497 Pemerintah Kabupaten/Kota. Saat ini belum ada satupun Kantor Jasa Penilai Publik di Indonesia yang memiliki jaringan di seluruh tanah air selain DJKN, sehingga merupakan kewajiban Penilai DJKN untuk turut serta berkontribusi dalam penilaian aset Pemerintah Daerah. Selain itu, Penilai DJKN juga berwenang menilai kekayaan daerah yang dipisahkan berupa aset Badan Usaha Milik Daerah.

Potensi Sumber Daya Alam indonesia yang sangat besar, baik di sektor kehutanan maupun di sektor mineral dan migas merupakan objek penilaian yang sangat besar. DJKN selaku pengelola barang sudah mulai merintis kerja sama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan dalam rangka melakukan penilaian atas potensi di sektor kehutanan dan mineral. sebagai langkah konkretnya, selama tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa penilaian SDA antara lain, penilaian Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, Penilaian tambang Mineral di PT Bukit Asam, Tanjung Enim.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang piutang negara, selain itu DJKN mempunyai tugas tambahan untuk melakukan inventarisasi piutang K/L yang belum diserahkan kepada PUPN. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, DJKN berkesempatan untuk memberikan pemahaman/pengertian kepada K/L mengenai konsep pengelolaan piutang. Interaksi dan komunikasi yang

The next opportunity is the BMD valuation in 530 local government of 33 Provincial and 497 Regency/City Governments. Currently, there is no other single office of public valuer in Indonesia which has a network throughout the country. So, it is a duty for DJKN’s Valuers to participate in the valuation of asset of local governments. In addition, DJKN’s valuers are authorized to conduct the valuation of separated regional asset in the form of Regional-Owned Enterprises.

Indonesia is endowed with a vast potential of natural resources, both in the forestry sector and in the mineral and oil and gas sector, which is also an immense object of valuation. DJKN as the assets manager has started establishing cooperation with the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry in order to assess the potential in forestry and mineral sectors. As a concrete step, during the year 2011, a number of valuation has been carried out. Among others, the valuations for Sebangau National Park in Central Kalimantan and mineral mining in PT Bukit Asam, Tanjung Enim.

In accordance with the Minister of Finance’s Regulation No: 184/PMK.01/2010 concerning the Organization and Job Description of the Ministry of Finance, the duty of DJKN is to formulate and implement policies and technical standards in the field of state asset, state claims, and auction in accordance with the Minister of Finance’s policy and the existing regulations, DJKN has the additional duty to conduct an inventory-taking of state claims from Ministries/Agencies that have not been submitted to PUPN. With the enactment of the Minister of Finance’s Regulation Number PMK 201/PMK.06/2010 on the Quality of State Claim in the Ministries/Agencies and the Allowance for Bad Debt, DJKN has the opportunity to

“Success occurs when opportunity meets preparation.”

—Zig Zigglar

157LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT158

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



EXCELLENCEWe always make improvementsin all areas to be and to give the best.

efektif menjadi hal terpenting yang akan dilaksanakan karena dapat membuka peluang DJKN untuk mengetahui posisi piutang negara pada K/L dan dapat menyarankan agar K/L menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada DJKN untuk percepatan penyelesaian.

Dengan kebebasan yang diberikan kepada pihak swasta untuk bersaing di dunia lelang, menjadikan DJKN semakin berpeluang untuk meningkatkan kinerja pejabat lelang agar lebih berkualitas dalam menjaga kapasitasnya selaku pejabat publik. Selain itu, potensi lelang noneksekusi sukarela juga diperkirakan akan terus meningkat sebagai hasil upaya-upaya penggalian potensi lelang dan pemasyarakatan lelang yang dilakukan oleh DJKN.

TANTANGAN

Seiring dengan bertambahnya jumlah dan nilai barang milik negara, maka bertambah pula tugas, kewajiban, serta tantangan yang dihadapi oleh DJKN. Tantangan tersebut diantaranya adalah banyaknya tanah yang digunakan dan dikuasai oleh kementerian negara/lembaga yang belum bersertifikat sehingga rawan untuk digugat atau dikuasai pihak lain. Di samping itu, juga terdapat tantangan lain yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang masih perlu disempurnakan agar komprehensif serta mampu menampung berbagai kompleksitas dan dinamika permasalahan pengelolaan barang milik negara.

Ruang lingkup KND yang luas dan tuntutan dari para stakeholder dalam pengelolaan KND yang semakin komprehensif memerlukan data, informasi, kajian, dan rekomendasi yang mendalam dan menyeluruh. Permasalahan pengelolaan KND yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai. Tantangan utama dalam pengelolaan KND adalah bagaimana mewujudkan tujuan pemisahan kekayaan negara sehingga menghasilkan manfaat bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

provide insight and understanding to Ministries/Agencies on the concept of state claims management. In this case, interaction or effective communication becomes the most important approach to be implemented because it can open opportunities to find the position of state claims in the Ministries/Agencies, then DJKN may suggest that submitting the management of their state asset will accelerate the settlement.

With the private sector is now free to compete in the auction, DJKN is now more likely to improve its auctioneers' performance to be more qualified officials in maintaining their capacity as public officials. In addition, the potential for voluntary non-execution auction is also expected to continue to rise as a result of DJKN efforts in disseminating and popularizing auctions.

CHALLENGES

Along with the growing number and value of state asset, rising also are DJKN’s task, duties, and challenges. The challenges include the number of lands used and controlled by the state Ministries/Agencies that have not been certified that they are prone to be claimed or controlled by other parties. Apart from that, other challenges also come from the regulations concerning the management of state asset, which are still in need to be revised into a more comprehensive and accommodative to various complexities and dynamics of state asset management issues.

The broad scope of KND and the more comprehensive demands from the KND stakeholders call for in-depth and comprehensive data, information, studies, and recommendation. The increasing complexity of KND management issues also requires that DJKN has adequate human resource and tools. The leading challenge in the management of KND is how to realize the objectives of the separation of state assets that benefits the country's economy and welfare.

159LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT160

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT



Dengan semakin berkembangnya organisasi DJKN yang juga diikuti berkembangnya tugas penilaian, maka DJKN akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti disebutkan dalam Peluang DJKN, Analisis Highest and Best Use (HBU) juga merupakan tantangan bagi Penilai DJKN untuk lebih mengokohkan peran DJKN sebagai state assets manager. Dengan analisis HBU, maka dapat diketahui aset-aset yang belum optimal dalam pengelolaannya sekaligus dapat diberikan alternatif mengenai penggunaan tertinggi dan terbaik dari aset dimaksud. Selain itu dengan dilaksanakannya studi kelayakan pemanfaatan BMN maka akan memunculkan tantangan bagi Penilai DJKN untuk semakin meningkatkan kompetensi di bidang penilaian dan semakin meningkatkan koordinasi dengan pengelola BMN di Kementerian/Lembaga. Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia di sektor pertambangan, hutan, kelautan yang melimpah akan menjadi tantangan bagi Penilai DJKN, untuk dapat melaksanakan penilaian. Untuk itu Penilai DJKN dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya, hal ini sudah mulai dilaksanakan oleh kantor operasional DJKN.

Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan piutang negara, DJKN dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan yang paling utama adalah penyelesaian outstanding piutang negara per 1 Juli 2010 sebanyak 158.508 BKPN dengan nilai Rp62,41 triliun yang harus diselesaikan paling lambat tahun 2014, sesuai arahan Menteri Keuangan pada Position Paper Arah Kementerian Keuangan tahun 2010 s.d. 2014. Untuk menghadapi tantangan tersebut telah disusun Roadmap Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2010 s.d. 2014 yang terdiri dari 10 program aksi untuk penyelesaian outstanding.

Selain menyelesaikan outstanding piutang negara, pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengurusan Piutang Negara/Daerah yang saat ini sudah masuk dalam prolegnas dan siap dibahas dengan DPR pada tahun 2012 juga menjadi tantangan bagi DJKN. Dengan terbitnya UU dimaksud diharapkan memperkuat dasar hukum pelaksanaan pengurusan piutang dan memberi kejelasan mengenai aturan pengurusan piutang negara serta memberi dampak positif berupa rasa aman kepada pegawai DJKN dalam melaksanakan pengurusan piutang Negara.

With its organizational development that is also followed by grow of valuations tasks, DJKN will face more challenges in carrying out its duties. As mentioned above, HBU analysis poses both opportunities and challenges for DJKN in strengthening its role as the state assets manager. HBU analysis enables DJKN to sort out non-optimal and under-managed assets and at the same time to provide an alternative regarding highest and best use of the assets. In addition, the feasibility studies for BMN utilization are increasingly being implemented. This raises challenges for DJKN's valuers to increase their competence in the field of valuation and to further improve coordination with BMN managers in the Ministry/Agency. The wealth natural resources in the mining, forestry, and marine will be a challenge DJKN's valuers, to carry out the valuation. Consequently, DJKN's valuers are required to always improve their competence, which has already begun to be implemented within the DJKN operational units.

On the management of state asset side, DJKN faces with various challenges. The main challenge is: how to settle the outstanding state claims which as of July 1, 2010 amounting to 158,508 BKPN (case files) with a value of Rp62,41 trillion, no later than 2014, according to the direction of the Minister of Finance on the Ministry of Finance’s Position Paper 2010 to 2014. To address these challenges, a Road Map of the Acceleration of the Settlement of State Claims Management Year 2010 – 2014 consisting of 10 courses of action has been set down.

In addition to settling the outstanding state claims, the discussion of the Draft of Law concerning the Management of State Claims which had been included in Prolegnas (National Legislation Program), ready to be discussed by Parliament in 2011, is also a challenge for DJKN. The release of such a Law is expected to strengthen the legal basis for the implementation of the management accounts and to bring about clarity about the rules of the state asset management, and to provide a positive impact in the form of a sense of security to DJKN’s employees in carrying out the management of state asset.

Di bidang pelayanan lelang, pelaksanaan lelang sering terkendala adanya gugatan/perkara baik yang bertujuan untuk menunda lelang atau menuntut pembatalan lelang yang telah dilakukan. Selain itu, ada kemungkinan para peserta lelang saling bersekongkol dalam melakukan penawaran yang dapat mengakibatkan harga yang terbentuk menjadi kurang optimal. Hal lain adalah pembeli lelang sering mengalami kesulitan dalam menguasai objek lelang yang dibelinya karena masih dihuni oleh debitor/tereksekusi/pihak ketiga. Tantangan DJKN dalam mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan adalah menciptakan peraturan yang up to date demi melindungi masyarakat pengguna layanan lelang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung core business DJKN. Dengan pembenahan yang menyeluruh dan berkesinambungan, DJKN optimis pada tahun-tahun mendatang, semua peluang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tantangan dapat diatasi untuk meraih tujuan pengelolaan barang milik negara, piutang negara, dan lelang yang ideal.

Auction service is often challenged by claims/lawsuits aiming either to delay the auction or demanding a cancellation of ones that had been conducted. In addition, there is still a possibility that bidders conspire with others in bidding, resulting an auction price that is less than optimal. Another thing is the bidders often find it difficult to take over the object of the auction that they have bought because it is still being inhabited by the debtor or executed/third party. Then DJKN’s challenge in this case is how to overcome such field obstacles by drafting up to-date regulations in order to protect the public exercising the auction service.

Last but not least, DJKN is still in need of improving its human resource capabilities to enforce its own core business. Above all, however, DJKN is optimistic that in the years to come, this organization will be able to utilize and maximize all of those opportunities and challenges, so the ideal goal of the management of state asset, state claims, and auction service can be achieved.

JANUARI/JANUARY

26 Januari 2011: DJKN bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agencty (JICA) mengadakan seminar tentang Sistem Appraisal Properti di Jepang. Dengan mengundang perwakilan dari Perusahaan Appraisal Ogata Jepang, acara ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam menilai properti kepada para penilai DJKN.

26 January: DJKN in collaboration with Japan International Cooperation Agency (JICA), organized a seminar on Property Appraisal System in Japan. Inviting representatives from Japan’s Appraisal Company Ogata, this event aimed to share experience in assessing the property to the assessor DJKN.

26 Januari/ 26th January, 2011Seminar JICA di Hotel Borobudur

Co-Hosted Seminar with JICA at Borobudur Hotel

27 Januari/ 27th January, 2011Penandatanganan MOU antara DJKN dan PegadaianSigning of MOU between DJKN and Perum Pagadaian

27 Januari 2011: Berlangsung di Ruang Serbaguna lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara, DJKN dan Perum Pegadaian menandatangani Memorandum of Understanding (MOU)

tentang pemungutan PNBP dari Bea Lelang Pegadaian.

27 January : In the Function Room of Syafrudin Prawiranegara Building, DJKN and Perum Pegadaian, a state-run pawn, signed a Memorandum of Understanding (MOU) on the collection of

non-tax revenues and auction fee.12162

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

FEBRUARI/FEBRUARYMARET/MARCH2 Februari/ 2nd February, 2011

Grand Opening KPKNL Teladan DenpasarGrand Opening KPKNL Teladan Denpasar

2 Februari 2011: Dirjen Kekayaan Negara meresmikan Grand Opening KPKNL Teladan Denpasar. Acara dibuka dengan memberikan sambutan dan menggunting pita di depan

pintu masuk KPKNL Teladan Denpasar.

23 Maret 2011: DJKN menyerahterimakan BMN berupa bangunan (jembatan, dermaga, dan terminal) di kawasan

Pelabuhan 35 ilir kepada Pemerintah Kota Palembang

23 March: DJKN handed over BMN in the form of buildings (bridges, docks, and terminal) in the port area of Pelabuhan 35

Ilir to the Government of Palembang.

2 February: The Director-General inaugurated the Grand Opening of Modern Office of KPKNL Denpasar. Opening the event, the Director-General then delivered a speech and cut the ribbon at the entrance of the KPKNL.

9 Februari/ 9th February, 2011Hibah Saham Pertamina kepada Pemerintah

Pertamina’s Grants for the Government

23 Maret/23rd March, 2011Serah Terima BMN kepada Pemerintah Kota PalembangHandover of BMN to the Government of Palembang

21 Maret/21st March, 2011Serah Terima Jabatan Eselon II DJKN

Echelon II Inauguration

21 Maret 2011: Pasca Pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan DJKN, diadakan serah terima jabatan eselon II di

ruang serbaguna lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara.

March 21, 2011: Post-Inaugural Echelon II in DJKN, the handover of echelon II post was held in the function room of Syafrudin

Prawiranegara Building.

9 Februari 2011: Direktur Utama Pertamina menghibahkan saham Pertamina pada Geodipa kepada Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara. Acara terselenggara di

Ruang Rapat Dirjen Gedung Syafrudin Prawiranegaralantai 10.

February 9, 2011: Pertamina’s President Director provided grants to the government in the form of share of Geodipa. The event

was held in the Meeting Room of Syafrudin Prawiranegara.

163LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT164

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

APRIL/APRIL

MEI/MAY

JUNI/JUNE

JULI/JULY

18 – 20 April/ 18 – 20 April, 2011Capacity Building Pejabat LelangCapacity Building for Auctioneers

10-12 Mei/10th-12th May, 2011Rapat Kerja Regional DJKN Wilayah TimurRegional Working Meeting of the Eastern Indonesia Regional Offices

18-20 April 2011: Bertempat di Hotel Mercure Ancol, DJKN menyelenggarakan Capacity Building Pejabat Lelang bertemakan “Meningkatkan Profesionalitas Pejabat Lelang Kelas I, Dalam Rangka Mewujudkan Lelang yang Berkualitas” .

18 – 20 April: At the Mercure Hotel, DJKN held a Capacity Building for Auctioneers themed "Enhancing the Professionalism of Class

I Auctioneers in Achieving Quality Auctions."

10-12 Mei 2011: “Dengan Integritas dan Komitmen yang Tinggi Serta Pengabdian Yang Tulus, Kita Songsong Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan” merupakan tema Rapat Kerja Regional DJKN Wilayah Timur yang kali ini terselenggara di Hotel Aryaduta, Makassar.

10 – 12 May: "With High Integrity and Commitment and the sincere Dedication, We Welcome the Institutional Transformation within the Ministry of Finance" was the theme DJKN Regional Meeting of the Eastern Conference this time held at the Hotel Aryaduta, Makassar.

27 Juni 2011: Menteri Keuangan berkunjung ke Gedung Syafrudin Prawiranegara lantai 10, dalam rangka membahas

pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN.

27 June: The Minister of Finance paid a visit to Syafrudin Prawiranegara Building to discuss the tasks and functions of DJKN.

27 Juni/27th June, 2011Kunjungan Menteri Keuangan ke DJKN

The Minister of Finance’s visit to DJKN

17 Juli/17th July, 2011Rapat Kerja Pembinaan PUPN

Working Meeting on PUPN

17 Juli 2011: Dalam rangka percepatan penyelesaian pengurusan piutang negara, DJKN c.q. Direktorat PNKNL mengadakan Rapat Kerja Pembinaan Anggota PUPN Cabang

di Hotel Sheraton Jakarta.

17 July: In order to accelerate the settlement of state claims, at Sheraton Hotel, Jakarta, DJKN held a Working Meeting attended

by PUPNC member.

165LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

AGUSTUS/AUGUST

SEPTEMBER/SEPTEMBER

OKTOBER/OCTOBER

15 Agustus/ 15th August, 2011Kunjungan Duta Besar Swiss ke DJKN Swiss Ambassador's visit to DJKN

15 Agustus 2011: Dirjen Kekayaan Negara menerima kunjungan Duta Besar Swiss di ruang tamu Dirjen Gedung Syafrudin Prawiranegara lantai 10.

15 August 15 : The Director General of the State Asset Management received the visit of the Ambassador of Switzerland in the reception room of Syafrudin Prawiranegara Building.

8-9 September/ 8-9th September, 2011Rapimtas DJKN Tahun 2011

Limited Leadership Meeting 2011

20 September/20th September, 2011Peningkatan Kualitas SDM DJKN

Improving the Quality of Human Resources

8-9 September 2011: Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerja tertuang dalam Rapat Pimpinan Terbatas DJKN yang kali ini diselenggarakan di Ruang Serbaguna lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara.

8 – 9 September: Internalization of the Values of the Ministry of Finance to enhance the performance stated in the Limited Leadership Meeting this time held on the 5th floor of Syafrudin

Prawiranegara Building.

20 September 2011: Bekerja sama dengan Lembaga Manajemen FEUI, DJKN menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM di bidang Sistem Peringatan Dini

(Early Warning System) di Hotel Alila Jakarta.

20 September: In collaboration with the Institute of Management of the Faculty of Economics of the University of Indonesia, at Alila Hotel, Jakarta, DJKN organized event to enhance the quality of

its human resources in the field of early warning system.

1 Oktober 2011: Bertempat di Gedung Dhanapala, Menteri Keuangan bersama jajarannya di Kementerian Keuangan mengadakan peluncuran nilai-nilai Kementerian Keuangan “Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan

Kesempurnaan.”

1 October: Located in Dhanapala Building, the Minister of Finance with staff in the Ministry held a launch of the values of the Ministry of Finance "Integrity, Professionalism, Synergy,

Service, and Excellence.”

1 Oktober/1 October, 2011Peluncuran Nilai-Nilai Kementerian KeuanganThe launch of the Values of the Ministry of Finance

168LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT167

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

NOVEMBER/NOVEMBER

DESEMBER/DECEMBER

5 Oktober/ 5 October, 2011Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan DPR Meeting with the House of Representatives

11 November/11 November, 2011Kunjungan Wakil Menteri Keuangan ke DJKN A Visit by Deputy Finance Minister

5 Oktober 2011: Bertempat di gedung DPR, Menteri Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara bersama jajarannya membahas RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah dengan

Komisi DPR.

5 October: The Minister of Finance and the Director-General of the State Asset Management and staff meet with the Commission of House of Representative to discuss the Bill on

State Claims and Regional Claims.

11 November 2011: Wakil Menteri Keuangan berkunjung ke Gedung Syafrudin Prawiranegara lantai 10, dalam rangka

membahas pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN.

11 November: Deputy Minister of Finance paid a visit to Syafrudin Prawiranegara Building, discussing DJKN’s tasks and functions.

15 November/15th November, 2011Rakornas DJKN

National Coordination Meeting

15 November 2011: Bertempat di Hotel Borobudur, DJKN c.q. Direktorat PKNSI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Penyelesaian Transfer Penetapan Status Aset eks-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias.

15 November: Held at Hotel Borobudur, DJKN cq Directorate of PKNSI organized a National Coordination Meeting on the Settlement of Transfer of Status Determination of ex-assets of Rehabilitation and Reconstruction of Aceh-Nias.

5-7 Desember/5-7 December, 2011Rakernas DJKN

National Working Meeting

5-7 Desember 2011: Rapat Kerja Nasional DJKN kali ini di selenggarakan di Bandung dengan mengambil tema “Dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kita Tingkatkan Kinerja Melalui Perbaikan Kualitas Perencanaan dan Kinerja

yang Optimal”.

5 – 7 December 2011: This National Working Meeting were held in Bandung went under the theme "With the Values of the Ministry of Finance, We Improve our Performance through the Improvement of Planning Quality and the Optimal

Performance".

169LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

DAFTAR KANTOR PELAYANAN DJKN

OUR OFFICES

172LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

13No Wilayah/ Area Alamat/ Address

I KANWIL I BANDA ACEH Jl. Tgk. Chik Ditiro, Banda AcehNAD 23001

01. KPKNL BANDA ACEHJl. Tgk. Chik DitiroKomplek GKN Ged.C Lantai 1Banda Aceh, NAD 23001

02. KPKNL LHOKSEUMAWE Jl. Darussalam No 3Kota Lhokseumawe 24312

II KANWIL II MEDAN Jl. Diponegoro No. 30aGedung Keuangan Negara, Medan - 20152

01. KPKNL MEDAN Jl. Diponegoro No. 30aGedung Keuangan Negara, Medan – 20152

02. KPKNL PEMATANG SIANTAR Jl. Ade Irma Suryani nomor 8Pematang Siantar - 21144

03. KPKNL KISARAN Jl. Meranti No 10, Kisaran 21216

04. KPKNL PADANG SIDEMPUAN Jl. Kenangga No 99, P. Sidempuan – 22725

III KANWIL III PEKANBARU Jl. Arifin Ahmad No 108 D, Pekanbaru 28294

01. KPKNL PADANG Jl. Nipah No. 52, Padang – 25118

02. KPKNL BUKIT TINGGI Jl. Prof. Dr. Hazairin, S.H. No. 3Bukit Tinggi – 26116

03. KPKNL PEKANBARU Jl. Jendral Sudirman No. 24Simpang Tiga Kotak Pos 1081, Pekanbaru - 28128

04. KPKNL BATAM Jl. Engku Putri (depan ged. Pusat informasi haji)Batam Center – Batam

05. KPKNL DUMAIJl Ombak/Sultan Hassanuddin No 34Kelurahan Ratu SimaKec.Dumai Barat, Kota Dumai

IV KANWIL IV PALEMBANG Jl. Kapten A. Rivai No. 4Gedung Keuangan Negara, Palembang - 30135

01. KPKNL JAMBI Jl. DR. Sutomo No. 17, Jambi – 36113

02. KPKNL PALEMBANG Jl. Kapten A. Rivai No. 4Gedung Keuangan Negara Lt. III, Palembang - 30135

03. KPKNL LAHAT Jl. Kolonel Barlian No. 3, Bandar Jaya, Lahat

04. KPKNL PANGKAL PINANG Jl. Yos Sudarso No. 4Pangkal Pinang, Palembang - 30135

V KANWIL V BANDAR LAMPUNG Jl. Raden Inten No.121 Teluk betungBandar Lampung

01. KPKNL BENGKULU Jl. Museum No. 2 Padang HarapanBengkulu 38225 Kotak Pos 1005

02. KPKNL BANDAR LAMPUNG Jl. Basuki Rahmat No. 12Bandar Lampung

173LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT174

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

KANWIL V DJKN BANDAR LAMPUNG

KPKNL BANDUNG

KPKNL BATAM

KANWIL XI PONTIANAK

KPKNL BANJARMASIN

KPKNL BEKASI

No Wilayah/ Area Alamat/ Address

03. KPKNL METRO Jl. Imam Bonjol No 26Kota Metro, Lampung 34111

VI KANWIL VI SERANG Jl. Jend. A. Yani No.3, Serang 42118

01. KPKNL SERANG Jl. Raya Serang - Cilegon KM 3Legok Serang 42162

02. KPKNL TANGERANGJl. Raya Daan Mogot KM 21,5Blok B.17 Komplek Daan MogotPermai (arcadia) Batu Ceper, Tangerang

03. KPKNL SERPONGKomplek Ruko Golden BoulevardBlok S No 52-53Jl. Pahlawan Seribu, BSD

VII KANWIL VII JAKARTA Jl. Prapatan No. 10, Jakarta – 10410

01. KPKNL JAKARTA I Jl. Prapatan No. 10, Jakarta – 10410

02. KPKNL JAKARTA II Jl. Prapatan No. 10, Jakarta – 10410

03. KPKNL JAKARTA III Jl. Prapatan No. 10, Jakarta – 10410

04. KPKNL JAKARTA IV Jl. Prapatan No. 10, Jakarta – 10410

05. KPKNL JAKARTA V Jl. Prapatan No. 10, Jakarta – 10410

VIII KANWIL VIII BANDUNG Jl. Asia Afrika No. 114Gedung Keuangan Negara, Bandung – 40261

01. KPKNL BANDUNG Jl. Ambon No. 1, Bandung 40115

02. KPKNL BEKASI Jl. Sersan Aswan No. 8D, Bekasi 17113

03. KPKNL BOGOR Jl. Veteran No. 45, Bogor – 16113

04. KPKNL PURWAKARTA Jl. Ibrahim SingadilagaNo. 111 Purwakarta 41115

05. KPKNL TASIKMALAYA Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Tasikmalaya – 46125

06. KPKNL CIREBON Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48Cirebon – 45122

IX KANWIL IX SEMARANGJl. Imam Bonjol No. 1dGedung Keuangan Negara II Lt. 3Semarang – 50142

01. KPKNL SEMARANGJl. Imam Bonjol No. 1dGedung Keuangan Negara II Lt. 3Semarang – 50142

02. KPKNL SURAKARTA Jl. Ki Mangunsarkoro No. 141, Surakarta – 57136

03. KPKNL PEKALONGAN Jl. Gajahmada No 25, Pekalongan 51118

04. KPKNL TEGAL Jl. KS Tubun nomor 12 , Tegal 52124

05. KPKNL YOGYAKARTA Ged. BGKN Jl.. Kusuma Negara No.11Yogyakarta - 55164

06. KPKNL PURWOKERTA Jl. Jendral Sutoyo No. 1, Purwokerto - 53141

175LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT176

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

DAFTAR KANTOR PELAYANAN DJKN

OUR OFFICES

KPKNL GORONTALO

KPKNL MATARAM

KPKNL CIREBON

KPKNL JEMBER

KPKNL MALANG

KPKNL MADIUN

KPKNL PURWOKERTO


X KANWIL X SURABAYA Jl. Dinoyo No. 111 Lt. 8Gedung Keuangan Negara II, Surabaya - 60008

01. KPKNL SURABAYA Jl. Indrapura No. 5Gedung Keuangan Negara Lt. I, Surabaya - 60175

02. KPKNL SIDOARJO Jl. Raya Pondok Jati, Blok A-I no.3-4, Sidoarjo

03. KPKNL MALANG Jl. S. Supriadi No. 157, Malang

04. KPKNL JEMBER Jl. Slamet Riyadi No. 344A, Jember 68117

05. KPKNL PAMEKASAN Jl. Stadion No. 104 Pamekasan, Madura 69323

06. KPKNL MADIUN Jl. Serayu Timur No.141, Madiun 63133

XI KANWIL XI PONTIANAK Jl. Abdurrahman Saleh No. 16, Pontianak - 78116

01. KPKNL PONTIANAK Jl. Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak - 78116

02. KPKNL SINGKAWANG Jl. Alianyang No. 88, SingkawangKalimantan Barat 79123

XII KANWIL XII BANJARMASIN Jl. A. Yani KM.29,5 BanjarbaruKalimantan Selatan

01. KPKNL PALANGKARAYA Jl. G. Obos KM 1 No. 19, Palangkaraya - 73111

02. KPKNL PANGKALAN BUN Jl. Pakunegara No 32, Pangkalan Bun 74114

03. KPKNL BANJARMASIN Jl. Pramuka No. 7, Banjarmasin 70249

XIII KANWIL XIII SAMARINDA Jl. Pulau Irian No 26, Samarinda 75112

01. KPKNL BALIKPAPAN Jl. Ahmad Yani No. 68Gedung Keuangan Negara Lt. I, Balikpapan - 76113

02. KPKNL SAMARINDA Jl. Yos Sudarso No. 157, Samarinda

03. KPKNL TARAKAN Jl. Diponegoro No 188, Tarakan, Kalimantan Timur

04. KPKNL BONTANG Jl. Sendawar No 26, Bontang, Kalimantan Timur 75311

XIV KPKNL XIV DENPASAR Jl. DR. Kusuma AtmajaGedung Keuangan Negara I, Renon Denpasar - 80235

01. KPKNL DENPASAR Jl. DR. Kusuma AtmajaGedung Keuangan Negara I, Renon Denpasar - 80235

02. KPKNL SINGARAJA Jl. Udayana (GKN) No. 10 Lt. 2, Singaraja

03. KPKNL MATARAM Jl. Pendidikan No. 24, Mataram - 83125

04. KPKNL BIMA Jl. Sukarno-Hatta No. 177, Kota Bima - 84115

05. KPKNL KUPANG Jl. Eltari IIGedung Keuangan Negara Lt. 4, Kupang

XV KPKNL XV MAKASSAR Jl. Urip Sumoharjo, Gedung Keuangan NegaraMakassar - 90232 Kotak Pos 1569

01. KPKNL MAKASSARJl. Urip Sumoharjo Km. 4Gedung Keuangan Negara Lt. IIMakassar - 90232 Kotak Pos 1280

178LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

KPKNL SURAKARTA

KPKNL TEGAL

KPKNL YOGYAKARTA

KPKNL SERANG

KPKNL TASIKMALAYA

KPKNL TERNATE

KPKNL PEKALONGAN

KPKNL PONTIANAK

KPKNL PADANG

KPKNL PALU


02. KPKNL PARE PARE Jl. Siliwangi No. 110, Pare-pare 91113

03. KPKNL PALOPO Jl. Kelapa No 72 Palopo, Kode Pos 91921

04. KPKNL KENDARI Jl. Made Sabara No. 6, Kendari 93114

XVI KPKNL XVI MANADO Jl. Bethesda No. 6, Manado - 95114 Kotak Pos 1763

01. KPKNL MANADO Jl. Bethesda No. 6, Manado - 95114 Kotak Pos 1763

02. KPKNL GORONTALO Jl. Kartini No 17, Kota Gorontalo 96115

03. KPKNL PALU Jl. Ir. H. Djuanda No. 77, Palu 94112

04. KPKNL TERNATE Jl. Mononutu No. 114Ternate - 97713

XVII KANWIL XVII JAYAPURA Jl. Ahmad Yani No. 8Gedung Keuangan Negara, Jayapura - 99111

01. KPKNL AMBONJl. Raya Patimura No. 8Gedung Keuangan Negara Lt. VAmbon - 97124 Kotak Pos 1023

02. KPKNL JAYAPURA Jl. Ahmad Yani No. 8Gedung Keuangan Negara, Jayapura - 99111

03. KPKNL SORONG Jl. Basuki Rahmat Km. 7, Sorong - 98414

04. KPKNL BIAK Jl. Majapahit No. 1, Biak

TIM PENYUSUN

THE TEAM

We would like to thank the team for their contribution, commitment, and efforts to this Annual Report.

Atas Kiri - Kanan : Isti Indrilistiani, Wulandari, Raut Bonita, Toni Agus Wijaya, Marya Mujayani, Dewi Sartika Siagian, Agus BudiartaBawah Kiri - Kanan : Sri Wahyuni, Anton Wibisono, Bram Yunianto, Darmawan Dwi Atmoko

Documents

Resolving the Imperfection - djkn.kemenkeu.go.id · 4.Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ... Milik Negara (BMN) dengan penganggaran