Etika Penyelenggara Negara

Beberapa butir untuk memahami dan mendalami RUU Etika Penyelenggara Negara

Tri Widodo W. Utomo

Basic Concept re EthicsMerriam-Webster’s Collegiate Dictionary: 1) a set of moral

principles or values; 2) the principle of conduct governing an individual or a group; 3) a guiding philosophy; 4) a consciousness of moral importance.

Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1) Ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; 2) Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai mengenai benar dan salah yg dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens (dalam Keban, 2004): 1) Nilai dan norma moral sebagai pedoman tingkah laku seseorang atau kelompok atau disebut sebagai sistem nilai; 2) Kumpulan asas atau nilai moral yg disebut sebagai kode etik; 3) Ilmu tentang yg baik atau buruk atau dikenal sebagai filsafat moral.

Cooper (dalam Frederickson, 1997: 160): values are the soul of public administration (nilai-nilai etika adalah jiwa atau nyawa dari administrasi negara).

6 Great Ideas of Ethics

1. Prinsip Keindahan (Beauty);2. Prinsip Persamaan (Equality);3. Prinsip Kebaikan (Goodness);4. Prinsip Keadilan (Justice);5. Prinsip Kebebasan (Liberty);6. Prinsip Kebenaran (Truth).

(Salomon R.C, 1984)

Ethics: Translating Values into Rules

Fisik

Sosial

Idiil

Nilai (Values)

Norma (Norms)

Hukum (Rechts)

Aturan Khusus (Wet/Rules)

Tingkatan Budaya

In Abstracto

In Concreto

Argue for Govt Ethics

Government ethics, when properly enforced:• can be a valuable means for protecting against

government waste and ensuring effective public administration

• can prohibit many of the activities that lead to waste, including theft by public officials and use of government property for private gain.

• can also address issues such as bribery and conflicts of interest; activities that can lead public officials to sacrifice the public interest in the administration of programs and services for private gain and benefit.

http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates

Unethical Conducts by Public Official

1. Theft & Fraud by Public Officials;2. Improper Use of Government Property;3. Bribery & Influence Peddling;4. Conflict of Interest & Self-dealing;5. Divulging Confidential Information; 6. Improper Conduct Post-Employment;7. Immoral Conduct by Public Officials.

http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates

Reinventing Ethics in Government (1)

1. Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: Pelaksananan reformasi di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang sosial budaya. Agenda yg harus dijalankan adalah: menyiapkan sarana dan prasarana, program aksi dan perundangundangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan .

2. Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional: Nilai2 agama dan budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa & bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga melahirkan krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran HAM Menugaskan Badan Pekerja MPR-RI untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa.

3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa: etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.

Reinventing Ethics in Government (2)

4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi (antara lain) ”Etika Pemerintahan”!

Judul RUU yang benar apakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU Etika Pemerintahan?

Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) juga hanya dalam lingkup eksekutif saja dan memiliki 4 fungsi: Establishes standards of ethical

conduct for the executive branch; Ensures transparency in government through financial disclosure; Educates executive branch employees;

Promotes good governance. http://www.oge.gov/

Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 secara tegas mengamanatkan disusunnya UU Etika Pemerintahan, bukan UU Etika Penyelenggara Negara.

Etika Kehidupan Berbangsa1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber

dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

3. Dimensi Etika: Etika Sosial dan Budaya Etika Politik dan Pemerintahan Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Keilmuan Etika Lingkungan

(Tap MPR No. VI/2001)

Arah Kebijakan

• Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.

• Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan.

• Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Kaidah Pelaksanaan

• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya.

• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi.

• Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.

• Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.

• Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Perbandingan Dimensi Etika

Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004

Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam BernegaraEtika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam BerorganisasiEtika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam BermasyarakatEtika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri SendiriEtika Keilmuan Etika Sesama PNSEtika Lingkungan

Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bgmn hubungan Tap VI/2001, PP 42/2004 dan RUU EPN?

Penuangan Etika

Masih perlukah RUU EPN secara substantif (selain alasan atribusi TAP MPR)?

1. KUHP (Criminal Law);2. Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation);

Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004

3. Pedoman dan Konvensi (Informal Ethics Legislation);

4. Gabungan diantara ketiganya.

Etika vs. Kode Etik (1)

Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip-prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Etik adalah peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yg membantu aksi personal dalam situasi khusus (http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik-kebijakan-dan-hukum-media).

Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yg berbicara tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yg secara tegas menyatakan apa yg benar dan baik, dan apa yg tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yg benar atau salah, perbuatan apa yg harus dilakukan dan apa yg harus dihindari (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika-profesi).

Etika vs. Kode Etik (2)

Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual morality and society's norm of what is "good or bad", "right or wrong". A code of ethics establishes whether an activity is right or wrong. A code of conduct is a statement of the standards to which an individual or enterprise adheres, and the responsibilities and restrictions that are to be observed. A code of practice is a set of guidelines issued by a professional or service organization, to which the members agree to comply. (http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_Code_of_Ethics_Code_of_Conduct_and_Code_of_Practice).

A code of ethics expresses fundamental principles that provide guidance in cases where no specific rule is in place or where matters are genuinely unclear. A well drafted code of conduct will be consistent with the primary code of ethics, however, it will provide much more specific guidance (http://www.ethics.org.au/faq/whats-difference-between-code-ethics-and-code-conduct).